Kebijakan Pengendalian Internal PT. Ebara Indonesia

Bab 1 Umum

Pasal 1 　TujuanKebijakan Perusahaan dalam Pengendalian Internal (selanjutnya disebut sebagai "Kebijakan") menetapkan kerangka dasar untuk sistem pengendalian internal, dimana PT. Ebara Indonesia (selanjutnya disebut "Perusahaan") menetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan dalam kategori a) efektivitas dan efisiensi operasi bisnis; b) keandalan pelaporan keuangan; dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pasal 2 PenerapanBerikut anggota Perusahaan yang diwajibkan untuk memahami dan mengikuti kebijakan ini:- Seluruh Direktur dan pejabat eksekutif (selanjutnya bersama-sama disebut "Direksi");

dan- Seluruh Karyawan Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "Karyawan").Perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab untuk pengembangan dan pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan kebijakan ini.

Bab 2 Sistem Pengendalian Internal

Pasal 3 Kepatuhan terhadap Peraturan Hukum, Kebijakan Perusahaan, Etika Bisnis, dan Standar Sosial dalam Operasional.1. Perusahaan wajib membuat Kode Etik, sebagai panduan bagi Direksi dan Karyawan

untuk mematuhi setiap peraturan dan hukum yang berlaku, kebijakan Perusahaan, etika bisnis, dan standar sosial. Perusahaan harus memantau status kepatuhan, dan apabila menyimpang dari Kode Etik, harus melakukan koreksi yang diperlukan.

2. Perusahaan harus menetapkan protokol dan peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan kepada Direksi, dan melaksanakannya dengan baik.

3. Selain jalur pelaporan normal, Perusahaan akan membentuk kontak internal pelanggaran Kode Etik dan protokol terkait lainnya. Perusahaan juga harus membentuk kontak eksternal dengan penasihat hukum, jika diperlukan.

Pasal 4 Penyimpanan dan Pengelolaan Informasi mengenai Pelaksanaan Tugas Direksi Informasi mengenai pelaksanaan tugas Direksi harus disimpan dan dikelola dengan baik dalam bentuk data elektronik atau dengan cara lain sesuai dengan hukum dan peraturan perusahaan.

Pasal 5 Manajemen ResikoPerusahaan harus menetapkan kebijakan dan aturan manajemen risiko, dan memberikan pelatihan. Selain itu, Perusahaan harus membangun sistem untuk pelaksanaan manajemen risiko, dan akan memantau kegiatan, mempertahankan dan meningkatkan sistem manajemen risiko.

Pasal 6 Pelaksanaan Tugas Direksi dan Karyawan 1. Perusahaan harus memastikan pelaksanaan tugas dengan efisien oleh Direksi melalui

suatu ketentuan yang jelas mengenai wewenang dan tugas, rencana bisnis, dan pengawasan secara terus menerus.

2. Perusahaan memberikan wewenang dan tugas kepada masing-masing bagian dan / atau karyawan untuk merancang sebuah organisasi mampu mencapai proses bisnis yang efektif dan efisien.

3. Perusahaan harus membentuk Komite Pengendalian Internal untuk memantau dan menilai efektivitas pengendalian internal dan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan segera pada saat ditemukan penyimpangan.

Pasal 7 Audit yang Efektif oleh Komisaris PerusahaanAudit oleh Komisaris Perusahaan harus seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (Pasal.13 & 14).