DR. Drs. A. FATONI, M.SiSekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH & RETRIBUSI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAERAH

TREN PENDAPATAN DAERAH

Nasional

24,65%

60,89%

14,47%

Provinsi

45,78%

7,03%

47,19%

Kabupaten/Kota

15,48%

66,83%

17,69%

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Yg Sah

TREN PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TA 2014 - 2018 (SELAMA 5 TAHUN )

Secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%, Pemerintah provinsi rata- rata meningkat sebesar Rp6,40 triliun atau 5,84%

dan Pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp5,98 triliun atau

12,01%.

TREN PROPORSI PDRD TERHADAP TOTAL PADTA 2014 - 2018 (SELAMA 5 TAHUN )

Secara nasional rata-rata sebesar 76,37% Provinsi rata-rata sebesar 87,17%Pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 59,76%

TREN PROPORSI PDRD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TA 2014 - 2018 (SELAMA 5 TAHUN )

Secara nasional rata-rata sebesar 17,87% Provinsi rata-rata sebesar 41,78%Pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,76%

ESENSI

OTONOMI DAERAH

Sejauh mana daerah mampu melaksanakan kewenangan yang

diberikan & mampu menjalankan pemerintahan tanpa tergantung

terlalu besar kepada pemerintah pusat yang ditandai dengan

DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH.

1. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk MEMBIAYAI penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

2. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:

a) PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;

b) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DANA

PERIMBANGAN: DBH, DAU dan DAK)

c) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam

undang-undang; dan

d) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

PENDAPATAN DAERAH

HAK PEMDA UNTUK MEMUNGUT PENDAPATANDAERAH (PAJAK & RETRIBUSI DAERAH),SEKALIGUS MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA UTKMEMBELANJAKAN ANGGARAN SESUAI ASPIRASIMASYARAKAT BUKAN ASPIRASI APARATUR

MERUPAKAN KEWAJIBAN RAKYAT UNTUKMEMBAYAR, SEKALIGUS HAK RAKYAT UNTUKMENDAPATKAN PELAYANAN UMUM YANGOPTIMAL

1.PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

a. PAJAK DAERAH;

b. RETRIBUSI DAERAH;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD yang sah.

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

3) jasa giro;

4) pendapatan bunga;

5) tuntutan ganti rugi;

6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

7) komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. DANA PERIMBANGAN

a. Dana Bagi Hasil;

1) Dana Bagi Hasil Pajak2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya

Alam;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

a. Hibah,

b. Dana Darurat, dan

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Dana Penyesuaian

2) Dana Otonomi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

1) Bantuan Keuangan dari Provinsi

2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten

3) Bantuan Keuangan dari Kota

No. TUJUAN ARAH KEBIJAKAN

1. MEMPERBAIKI SISTEM PEMUNGUTAN OPEN LIST SYSTEM DIUBAH MENJADI CLOSED LIST SYSTEM

Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU

Mendorong sektor dunia usaha (investasi daerah)

2. LOCAL TAXING

EMPOWERMENT

MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN

DISKRESI PENETAPAN TARIF

1. MEMPERLUAS OBJEK PDRD PKB, BBN-KB, Pajak Hotel, Pajak Restoran

2. MENAMBAH JENIS PDRD antara lain: Pajak Rokok, PBB-P2 , BPHTB,

Ret.Pengendalian Menara Telekomunikasi, Ret.Pelayanan Pendidikan.

3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM BEBERAPA JENIS PD PKB, BBN-KB, PBB- KB, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Parkir

4. DISKRESI PENETAPAN TARIF PD Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU

3. MEMPERBAIKI SISTEM PENGAWASAN

DAN PENGENAAN SANKSI

(meningkatkan efektivitas pengawasan)

1. PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF

a. Raperda terlebih dahulu dievaluasi

b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi

c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah

d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan

2. SANKSI

a. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh

b. Substantif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh

4. MENYEMPURNAKAN SISTIM

PENGELOLAAN

MENINGKATKAN KUALITAS

PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH

1. MEMPERTEGAS BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA

a. PKB dan BBNKB : 30%

b. Pajak Rokok : 70%

c. PBBKB : 70%

d. Pajak Air Permukaan : 50% (80%)

2. MENERAPKAN EARMARKING TAX

a. Minimal 10% dari PKB (termasuk yg dibagihasilkan Kab/Kota) untuk pembangunan/pelihara jalan serta peningkatan moda &sarana transportasi

umum

b. Minimal 50% dari Pajak Rokok (baik bagian Prov maupun Kab/Kota) untuk pelayanan kesehatan masyarakat & penegakan hukum oleh aparat

yg berwenang

c. Sebagian PPJ untuk penerangan jalan

3. INSENTIF PEMUNGUTAN (PERFORMANCE BASED)

- Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu

PAJAK PROVINSI

1.Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB)

2.Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB)

3.Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

(PBBKB)

4.Pajak Air Permukaan

5.Pajak Rokok

PAJAK KABUPATEN / KOTA

1.Pajak Hotel

2.Pajak Restoran

3.Pajak Hiburan

4.Pajak Reklame

5.Pajak Penerangan Jalan

6.Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

7.Pajak Parkir

8.Pajak Air Tanah

9.Pajak Sarang Burung Walet

10.Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

11.Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

Penerimaan belum sesuai dengan potensi

Akses Data

belum

akurat

Intensifikasi

dan

Ekstensifika

si (

dukungan

Kab/Kota)

Belum adanya

penerapan

sanksi yg tegas

(keterlambatan

pembayaran

dan pelaporan)

Rekonsilias

i Data

kurang

efektif

Sarana

dan

prasarana

yang

masih

kurang

Pendataan dan survey

serta pengawasa

n

Kendala Pemungutan

PDRD

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

PELUANG

Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkankualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila terdapat layanan yang layak dipungutReribusi Daerah, dapat ditetapkan denganPeraturan Pemerintah (Closed-List System).

Closed-List System memberikan kepastian kepadamasyarakat mengenai jenis pungutan daerah yangmenjadi kewajibannya.

Kepastian hukum menciptakan iklim investasiyang kondusif, sehingga dapat mendorongperkembangan kegiatan ekonomi daerah

TANTANGAN Tidak semua jenis layanan masyarakat harus

dikenakan retribusi.

Pembatasan pemungutan retribusi daerah tidakboleh mengurangi kualitas pelayanan kepadamasyarakat .

Peningkatan kualitas akan mendorongpartisipasi masyarakat dalam pembangunantermasuk peningkatan kegiatan ekonomi

TEKNIS PENYUSUNAN BELANJA DALAM APBD

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengankewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Penggunaan APBD harus lebih fokusterhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitassumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah

1

2

3

4

Pemerintah daerah harus menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteksdaerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untukmeningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensipenggunaan anggaran

Penganggaran belanja langsung harus dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaatcapaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitaspelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik sertamendorong inovasi daerah

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untukpembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung denganpeningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

Terima Kasih