View
205
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Disampaikan oleh Eko Budi Kurniawan. pada acara Workshop Nasional Akselerasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta, 21 November 2013
Citation preview
KEBIJAKAN
PENATAAN RUANG
DI PERAIRAN LAUTBerdasarkan UU No. 26
Tahun 2007
oleh
Eko Budi KurniawanKasubdit Pengembangan Perkotaan
Direktorat Perkotaan
Direktorat Jenderal Penataan Ruang
disampaikan dalam acara
Workshop Nasional Akselerasi
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
di Jakarta
21 November 2013
Outline
Latar Belakang1
23
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007
4
5
6
Kebijakan PP No. 15 tahun 2010
Identifikasi Peran RZWP3K sbg arahan spasial bagi
wilayah laut & pesisir
Contoh Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan
Ruang di Wilayah Perairan Laut
RDTR dan Peraturan Zonasi
7 Penutup
fgdfhdhdh
Latar Belakang
Disahkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
Disahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
1
UU 26/2007
Mengatur penataan ruang
yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan,
dan memelihara
kelangsungan hidupnya
Pasal 1
UU 26/2007
Penataan Ruang yang meliputi Ruang laut danruang udara, pengelolaannya diaturdengan undang-undangtersendiri
Pasal 6
Mengatur Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
merupakan suatu proses
perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil antarsektor, antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, antara
ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Pasal 1
UU 27/2007*
UU 27/2007 merupakan pelaksanaan amanatpada pasal 6 UU 26/2007*
UU No. 26 Tahun 2007
Kawasan*
Wilayah yang memiliki
fungsi utama lindung atau
budi daya
UU No. 27 Tahun 2007
Kawasan*
Bagian Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang
memiliki fungsi tertentu yang
ditetapkan berdasarkan
kriteria karakteristik fisik,
biologi, sosial, dan ekonomi
untuk dipertahankan
keberadaannya
Nomenklatur menurut Peraturan Perundang-undangan
* Istilah Kawasan menurut UU 26/2007 merupakanKawasan dalam arti umum
* Istilah Kawasan menurut UU 27/2007 merupakan Kawasan dalam arti spesifik di wilayah pesisir danpulau-pulau kecil
Permen PU No. 20 tahun 2011
a. Zona
Kawasan atau area yang
memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik
UU No. 27 tahun 2007
a. ZonaRuang yang penggunaannyadisepakati bersama antaraberbagai pemangku kepentingandan telah ditetapkan statushukumnya.
Nomenklatur menurut Peraturan Perundang-undangan
b. Skala Peta RDTR dan
Peraturan Zonasi
1 : 5000
b. Skala Peta RZWP3Kdisesuaikan dengan tingkatketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Istilah diatas merupakan ketentuan teknis pelaksanaanUU 26/2007
Istilah diatas merupakan ketentuan teknis untuk wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil
UU 26/2007 UU 27/2007
Kawasan Zona
Berdasarkan tingkat ketelitian peta yang sama antara UU
26/2007 dan UU 27/2007
Tingkat ketelitian peta Tingkat ketelitian peta
=
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007(Klasifikasi Penataan Ruang)
2
Pasal 4
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsiutama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan
Pasal 5
Ayat (1)Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistemwilayah dan sistem internal perkotaan
Ayat (2)
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri
atas kawasan lindung dan kawasan budi daya
Ayat (3)
Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah
provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
Ayat (4)
Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas
penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang
kawasan perdesaan
Ayat (5)
Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas
penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan
strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007 (lanjutan..)(Klasifikasi Penataan Ruang)
Pasal 5 (lanjutan..)
Pasal 6
Ayat (3)Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksidan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagaisatu kesatuan
Ayat (4)Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruangdarat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Kebijakan UU No. 26 tahun 2007 (lanjutan..)(Pengelolaan Ruang Laut)
Ayat (5)Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur
dengan undang-undang tersendiri
fgfdshsKebijakan UU No. 27 Tahun 2007
Pasal 153
Ayat (1)
Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan penjabarandari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota
(Peraturan Zonasi)Kebijakan PP No. 15 tahun 20103
fgfdshsKebijakan UU No. 27 Tahun 2007
Pasal 153
Ayat (1)Peraturan zonasi kabupaten/kota memuat zonasi pada setiapzona peruntukan
Ayat (2)Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yangditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya
Ayat (3) huruf aKetentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan
(Peraturan Zonasi)Kebijakan PP No. 15 tahun 2010 (lanjutan..)
RTRW
Batas
Administrasi
Lingkup Pengaturan
Ruang Darat, Ruang
Laut dan Ruang
Udara
Pengelolaan
Ruang Laut dan
Ruang Udara
Diatur dengan UU
Penataan Ruang
Diatur dengan UU
tersendiri
ditetapkan dengan Perdaruang laut: 12 mil laut provinsi 4 mil laut untuk kabupaten/kota
Identifikasi Peran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai arahan spasial bagi
wilayah laut & pesisir
4
RTRWN ditetapkan dengan PP RTR pulau/kepulauan dan RTR
KSN ditetapkan dengan Perpres
5 Contoh Tujuan, Kebijakan dan
Strategi Penataan Ruang
di Wilayah Perairan Laut
Beberapa Kawasan Andalan Laut
Beberapa Kawasan Lindung Laut
PP No.26 tahun 20085.1
fgfdshsKebijakan UU No. 27 Tahun 2007a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah NasionalPasal 2 huruf d
Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
dalam kerangka NKRI.
PP No.26 tahun 2008 (lanjutan..)
b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional
Pasal 7
Ayat (1) huruf a
Pemeliharaan & perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
Ayat (2) huruf amenetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi
Pasal 8
Ayat (1) huruf aperwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya
Ayat (2) huruf amenetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber
daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara
sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah
(pasal 72 dan pasal 73 kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan
sebagai kawasan andalan yang terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut)
5
Kawasan AndalanLaut
Kawasan LindungLaut
Perpres No. 88 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Sulawesi5.2
Perpres No. 88 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Sulawesi
Tujuan Rencana Tata Ruang
Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan untuk mewujudkan:
pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut;
Kebijakan
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi
dampak pemanasan global;
b. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan
potensi lestari; dan
c. pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki
keanekaragaman hayati tinggi
(contoh Kebijakan untuk Ruang Laut)
Perpres RTR
Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)5.3
Perpres RTR Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) (lanjutan..)
(contoh Kebijakan dan Strategi untuk Ruang Laut)
Tujuan Penataan Ruang Kawasan BBK
Pasal 6 huruf d
peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satukesatuan ekosistem kepulauan
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan BBK
Pasal 7 huruf g
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melaluipencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan hidup.
Strategi Penataan Ruang Kawasan BBK
Pasal 14 huruf b dan j mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan
luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Bintan, PulauKarimun, dan Pulau Karimun Anak untuk menjaga keberlanjutanekosistemnya
mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidaklangsung menimbulkan pencemaran laut, perusakan hutan bakau, danperubahan sifat fisik lingkungan lainnya
Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta5.4
Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta (lanjutan..)
Tujuan Penataan Ruang Daerah
Pasal 5 huruf g
terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang berkelanjutan;
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6 Ayat (7) huruf a
pengelolaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan
pulau kecil dengan mempertimbangkan kelestarian dan
keberlanjutan lingkungan
Strategi Penataan Ruang
Pasal 13 Ayat (1) huruf a
mengembangkan pola ruang perairan/pesisir berdasarkan letak
pulau, potensi pengembangan sumber daya alam (darat dan
perairan laut), dan keterkaitan antar kegiatan sosial dan ekonomi
fgfdshsKebijakan UU No. 27 Tahun 2007
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara
terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi(Peraturan Zonasi)
6
fgfdshsKebijakan UU No. 27 Tahun 2007
Cakupan rencana pola ruang meliputi ruang darat dan/atau
ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut yang diukur
dari garis pantai wilayah kabupaten/kota atau sampai
batas negara yang disepakati secara internasional apabila
kabupaten/kota terkait berbatasan laut dengan negara lain
(Rencana Pola Ruang)
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (lanjutan..)
Fokus RDTR adalah pada daratan
Belum ada rencana tata ruang dengan tingkatkedetailan yang tinggi seperti RDTR untuk
mengatur tata ruang di perairan laut
Pertanyaan : Apakah rencana tata ruangseperti itu diperlukan untuk wilayah perairan
laut?
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
(lanjutan..)
Penutup
Rencana Tata Ruang meliputi ruang darat,
laut, dan udara UU Penataan Ruang
Ruang laut, pengelolaannya diatur denganundang-undang tersendiri UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
7
Penutup (lanjutan..)
Kebijakan penataan ruang di perairan laut untuk tingkat nasional mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), berikut rencana rincinya.
Kebijakan penataan ruang di perairan laut untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing daerah, berikut rencana rincinya
Pertanyaan yang perlu dijawab bersama : Apakah diperlukan rencana tata ruang untuk wilayah perairan laut dengan tingkat kedetailan yang tinggi seperti RDTR (lebih besar dari 1:5000) ?
Terima Kasih