KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAN PEREDARAN DAGING CELENG

Oleh : Lu’lu’ Agustina

Kasubdit Keamanan Hayati

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REGULASI PENGELOLAAN SPESIES TSL

PP No. 13/1994PERBURUANSATWA BURU

PP No. 7/1999PENGAWETAN JENIS

TUMBUHAN DAN SATWA

PP No. 8/1999PEMANFAATAN JENIS

TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990

SUSTAINIBILITY PRINCIPLES

Peraturan Perundangan Turunannya

BENTUK PEMANFAATAN:

• LITBANG ;

• Penangkaran;

• Perburuan;

• PERDAGANGAN;

• Peragaan ;

• Pertukaran ;

• Budidaya tanaman obat-obatan;

• Pemeliharaan untuk kesenangan.

ARAH PEMANFAATAN:Ekonomi dan Keanekaragaman

hayati; mengembangkan dan memanfaatkanperangsang ekonomi untuk melestarikan

sumberdaya alam hayati.

Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah

terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (non-detriment findings)

Tindak lanjut PP No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru :

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata CaraMemperoleh Akta Buru.

2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian,dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru.

3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan TataCara Memperoleh Izin Berburu.

4. Peraturan Menteri kehutanan No. 19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata CaraPenetapan Jumlah Satwa Buru.

5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 460/Kpts-II/1999 tentang Musim Berburu Satwa Buru.

6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 618/Kpts-II/1996 tentang Pengendalian PeledakanPopulasi Satwa Liar Tidak Dilindungi di Areal Buru.

7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 617/Kpts-II/1996 tentang Pemasukan Satwa Liar keTaman Buru dan Kebun Buru.

8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 616/Kpts-II/1996 tentang Pengawasan Perburuan.

9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 502/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan IzinPengusahaan Kebun Buru

REALITAS KEGIATAN PERBURUAN

• Adanya perburuan liar untuk satwa dilindungi dan tidak dilindungi.

• Perburuan babi hutan yang tidak terkendali di beberapa wilayahmenyebabkan populasi babi hutan menurun dan berdampakberkurangnya makanan harimau sumatera, yang pada gilirannyameningkatnya konflik manusia dan harimau.

• Perburuan burung yang tidak terkendali.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. 19/MENHUT-II/2010 TENTANGPENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU

PENGGOLONGAN SATWA BURU JENIS SATWA LIAR

Nama Indonesia Nama Ilmiah

A. BURUNG Burung kasuari kerdilBurung merakAyam hutan merah

Casuarius bennettiPavo muticusGallus gallus

B. SATWA KECIL

KancilMusang air Musang jawaMusang barvataMusang air BiawakBiawak tanjungBiawak air tawarBiawak totol hitamBiawak kordensisBiawak air tawarLandakKelinci hutanKera ekor panjang

Tragulus sppVivera tangalungaParadoxurus hermaproditusPaguma larvataViverricula malaccensisVaranus beccariVaranus salvadoriiVaranus salvatorVaranus similisVaranus kordensisVaranus indicus kallabeckHystrix brachyuraNesolagus netscheriMacaca fasicularis

C. SATWA BESAR

Babi hutanRusaKijangKambing hutanKerbau liar Banteng Gajah sumatera

Sus sppRusa sppMuntiacus muntjakCapricornis sumatraensisBubalus bubalusBos javanicusElephas maximus sumatraensis

JENIS SATWA LIAR YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI SATWA BURU BERDASARKAN PENGGOLONGAN SATWA BURU

Jumlah satwaburu untuksetiap tempatberburu, ditetapkanberdasarkan : a. keadaanpopulasi; danb. lajupertumbuhanpopulasi.

ASPEK FILOSOFI; 1. PERBURUAN LESTARI

1. Prinsip ekologi; Kegiatan berburu tidak boleh merugikan programjangka panjang konservasi dan status dari satwa buruan

a. Mempertahankan bahkan meningkatkan keragaman jenis& habitat.

b. Mempertahankan kelimpahan populasi, distribusi, strukturpopulasi dan perilaku sesuai dengan peruntukankonservasinya.

c. Berkontribusi pada peningkatan konservasi pada kondisiyang kurang baik.

2. Prinsip Sosio-ekonomi; Kegiatan selaras dengan kepentingan sektorsosio-ekonomi lainnya yang ada di sekitar

3. Prinsip Sosio kultural; Kegiatan selaras dengan nilai nilai “budaya”setempat (pemburu tradisional)

2. DINAMIKA POPULASI (POPULATION DYNAMIC)

✓Faktor penting yang harus diperhatikan

“” How the number of individuals in a population changes over time “”

✓Kegunaan :

➢Memahami akibat dari aktifitas perburuan secara populasi

➢Menata manajemen perburuan yang berkelanjutan & berkualitas

➢Memperkirakan pola pertumbuhan sehingga terhindar dari kepunahan

Inventarisasi

Usulanjumlah/kuota

PenetapanKuota

RekomendasiLIPI

Re

kom

en

das

iKu

ota

No

n-A

pp

en

dix

CIT

ES 2

01

9

Sumber TSL Izin Dokumen

Angkut

Verifikasi Dokumen Sanksi

PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN

MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN TSL

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 447/Kpts-II/2003

Alam (Kuota tangkap

& kuota ekspor)

Izin

Tangkap

Izin

Pengedar

Dalam

Negeri

Peredaran Non Komersial &

Komersial:

Dalam Negeri

Luar Negeri

izin

Pengedar

Luar

Negeri

SATS-DN

SATS-LN

Health Certificate

SPE(Surat Persetujuan Ekspor)

PEB/PIB(Pemberitahuan Ekspor/Impor

Barang)

Ekspor

Administratif

Hasil Penangkaran

HILIR/BORDERHULU/POST BORDER

Karantina

Customs

AVSEC

INSW

IN/OUT

BBKSDA/BKSDA

BBKSDA/BKSDA

KEPOLISIAN

JASAANGKUTAN

JASAANGKUTAN

SATS-DN

SATS-DNSATS-LN

HCIZIN (Tangkap/

Ambil, Edar

komersil maupun

non komersil)

PEREDARAN

KOMODITAS TSL

VERIFIKASI DOKUMEN ANGKUT

PETUGAS KSDA Memeriksa kesesuaian

spesimen TSL yang akandikirim dengan dokumen

Mencatat jumlah dan jenisspesimen TSL yang dikirimpada kolom inspeksi dan

menandatanganinya pada dokumen SATS-DN/SATS-LN

PETUGAS KARANTINA

HEWAN/ TUMBUHAN/ IKAN

Memeriksa kelengkapandan kesesuaian fisik

spesimen TSL yang akandiekspor dengan

dokumen SATS-LN

Memeriksa dan menerbitkan suratketerangan kesehatan spesimen

TSL yang akandiekspor/reekspor/import

PETUGAS BEA CUKAI

Memeriksa danmemverifikasi

kesesuaian spesimen TSL dengan dokumen SATS-

LN dan dokumenkepabeanan PEB/PIB

ASP

EK L

EGA

L D

AN

K

ETEL

USU

RA

N

SATS-DN

SK. Kuota Tangkap

Izin Tangkap

SK. Kuota Ekspor

Izin Edar DN

Izin Edar LNBAP Stock

EksporForm C SATS-LN

Peraturan Menteri Perdagangan No.122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES

• Ekspor komoditi Babi Celeng dalam keadaan hidup ataupun mati (karkas dan setengah karkas, paha, bahu dan potongannya, bertulang) hanya dapat dilakukan oleh eksportir setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PE-TASL) dari Menteri Perdagangan.

• Salah satu persyaratan dalam penerbitan PE-TASL adalah SATS-LN dari KLHK.

• Terkait dengan peruntukan kuota Babi Celeng, maka untuk tahun 2019 KLHK tidak menerbitkan SATS-LN untuk meliput ekspor Babi Celeng

Kesimpulan

• Pemanfaatan TSL termasuk Babi Celeng dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principal) dan atas dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya degradasi populasi di habitat alam. Oleh karena itu, pemanfaatan Babi Celeng dari habitat alam dilaksanakan berdasarkan kuota penangkapan yang ditetapkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal KSDAE atas dasar rekomendasi LIPI.

• Kuota penangkapan Babi Celeng tahun 2019 telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No.SK.441/KSDAE/SET/KSA.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1.375 ekor dengan wilayah tangkap di Provinsi Riau (300 ekor), NTB (300 ekor), Jawa Timur (150 ekor), Bengkulu (500 ekor), Sumatera Selatan (100 ekor), dan Bawean (25 ekor).

• Kuota Babi Celeng dimaksud hanya untuk pemanfaatan di dalam negeri (perburuan, sumber pangan masyarakat tertentu, sumber pakan bagi satwa karnivora di Lembaga Konservasi, dan lain-lain) dan tidak diperuntukan untuk ekspor.

• Penangkapan Babi Celeng dilakukan berdasarkan Izin Penangkapan yang diterbitkan oleh Kepala BBKSDA/BKSDA setempat dan jumlahnya tidak boleh melebihi kuota

Kesimpulan

• Pengangkutan Babi Celeng wajib diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Kepala BBKSDA/BKSDA setempat.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina dibutuhkan dokumen pengangkutan satwa liar dari kementerian/lembaga yang membidangi fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dokumen pengangkutan satwa liar adalah Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dan SATS-DN

• Telah terdapat harmonisasi pengaturan peredaran Babi Celeng antara KLHK, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing melalui sinkronisasi dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan-peraturan dimaksud

• Peningkatan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku harus dilakukan oleh semua sektor terkait

indonesianwildlife

indonesianwildlife

0813-1500-3113