109
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DENGAN RUSIA MENGENAI PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR TAHUN 2015 Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar S.Sos Oleh Gilang Utama Pradnya NIM: 1113113000034 PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

  • Upload
    vodiep

  • View
    255

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM

PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF

UNDERSTANDING (MOU) DENGAN RUSIA MENGENAI

PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR TAHUN 2015

Skripsi

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar S.Sos

Oleh

Gilang Utama Pradnya

NIM: 1113113000034

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018

Page 2: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENANDATANGANAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DENGAN RUSIA MENGENAI

PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR TAHUN 2015

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Februari 2018

Gilang Utama Pradnya

Page 3: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Gilang Utama Pradnya

NIM : 1113113000034

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

ANALISA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM

PENANDATANGANAN MOU DENGAN RUSIA MENGENAI

PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR TAHUN 2015

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 20 Februari 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Ahmad Alfajri, MA Febri Dirgantara Hasibuan. MM.

NIP.

Page 4: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENANDATANGANAN

MOU DENGAN RUSIA MENGENAI PENGEM BANGAN ENERGI NUKLIR

TAHUN 2015

Oleh:

Gilang Utama Pradnya

1113113000034

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada

tanggal 21 Maret 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan

Internasional.

Ketua, Sekretaris,

Ahmad Al Fajri, MA Eva Mushoffa, MHSPS

Penguji I Penguji II

Rahmi Fitriyanti, M.Si A. Syaifuddin Zuhri, S.IP.LLM

NIP. 197709142011012004

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada 21 Maret 2018.

Ketua Program Studi

Hubungan Internasional,

Ahmad Al Fajri, MA

Page 5: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

v

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang analisa kebijakan luar negeri Indonesia

dalam penandatanganan MoU dengan Rusia mengenai pengembangan energi

nuklir tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yaang

mendorong kebijakan luar negeri Indonesia dalam penandatanganan MoU

dengan Rusia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah

metode kualitatif yang dilakukan melalui studi pustaka. Teori dan konsep yang

digunakan adalah kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, kerjasama

bilateral, dan keamanan energi. Konsep kebijakan luar negeri digunakan untuk

menjelaskan faktor yang mendorong kebijakan Indonesia dalam

penandatanganan MoU dengan Rusia. Konsep kepentingan nasional digunakan

untuk menjelaskan kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia dan Rusia.

Konsep kerjasama bilateral digunakan untuk menjelaskan kerjasama antara

Indonesia dengan Rusia. Konsep keamanan energi digunakan untuk

menjelaskan kondisi energi nuklir Rusia dan kepentingan Indonesia dalam

memenuhi kebutuhan energinya. Temuan dari penelitian ini adalah apa faktor

yang mendorong kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama

pengembangan energi nuklir dengan Rusia. Kebijakan luar negeri diambil

berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam

kebijakan luar negeri meliputi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

sebagai struktur pemerintahan serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) periode 2005-2025. Faktor eksternal dalam kebijakan luar

negeri meliputi pemanasan global serta keunggulan Rusia dalam

pengembangan energi nuklir. Faktor ketersediaan, keandalan dan keberlanjutan

lingkungan yang terdapat dalam konsep keamanan energi juga menjadi faktor

internal dalam kebijakan luar negeri.

Kata Kunci: Indonesia, Rusia, Nuklir, Kebijakan Luar Negeri, Keamanan

Energi

Page 6: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘Analisa Kebijakan Luar Negeri

Indonesia Dalam Penandatanganan Mou Dengan Rusia Mengenai

Pengembangan Energi Nuklir Tahun 2015’. Sholawat serta salam tidak lupa

penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya,

sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan

bentuk usaha, percepatan, semangat konsistensi, yang memiliki banyak makna

bagi penulis. Tentunya, penulis mendapat berbagai dukungan, motivasi,

semangat, dan segala macam bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orangtua tercinta Ibunda Heriasih dan Ayahanda Irwan S.E yang tidak

pernah lelah memberikan do’a, dukungan moril dan materil, selalu

sabar, dan menjadi semangat utama penulis, kedua adik Nabila Utami

Dewi, dan Sania Miranti Dewi yang selalu memberi doa, dukungan,

candaan yang menghibur.

2. Bapak Febri Dirgantara Hasibuan, MM. selaku Dosen Pembimbing

penulis, terimakasi atas waktu, arahan, nasihat, saran dan kritik positif,

serta kesabarannya untuk membimbing penulis.

3. Bapak Ahmad Alfajri, MA. sebagai ketua jurusan prodi Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

4. Dosen-dosen jurusan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, terimakasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah

diberikan selama masa perkuliahan.

Page 7: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

vii

5. Bapak Kurnia dan Ibu Vindewi, selaku pihak dari Badan Tenaga Nuklir

Nasional (BATAN), terimakasih atas bantuannya memberi data dan

informasi terkait skripsi.

6. Seluruh keluarga saya, yang tidak pernah berhenti mendoakan

kesuksesan karir saya dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

7. Jauza Hibatulloh Majiid S.Sos. yang tidak pernah lelah memberi

dukungan moral, inspirasi, masukan yang membangun dan semangat

kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis grup ANTABUR, M.Ario, Ucok, Hafiz,

David, Agung, Cello, Yugo, Fadel, Affan, dan lainnya. Terimakasih

atas dukungan semangatnya.

9. Teman-teman TROTOAR, Akbar, Albar, Andra, M.Fadly, Silmi, Tio,

Miftahusurur, Rere, Bimo, Ical, Arbian, Rahmat, Reza, Saqa, Fairus,

Alim, Fiqi, Ican, Faruq, serta yang lainnya. Terimakasih atas dukungan

semangatnya

10. Senior-senior penulis, Fikri Mahir, Ahsan, Habibi Fahmi, Fikry Alfajr,

Raihan, Faisal Farras, terimakasih atas dorongan semangat dan

masukan yang diberikan.

11. Sahabat/i PMII KOMFISIP yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuan dan pengalaman-pengalaman yang diberikan.

12. Keluarga besar UKM FORSA, terutama Div. Bola Basket. Terimakasih

atas dorongan semangat dan pengalaman yang diberikan.

13. Teman-teman KKN Rife 096, yang sudah memberika tiga puluh hari

untuk selamanya. Dan selalu memberikan semangat kepada penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini.

Page 8: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

viii

14. Teman-teman seperjuangan HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

tidak dapat saya sebut kan satu per satu yang telah membantu memberi

masukan dan semangat selama masa perkuliahan.

15. Pihak-pihak lainnya yang membantu penulis yang belum disebutkan

namun tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari

sempurna, mengingat kemampuan dan keterbatasan waktu penulis. Akhir

kata, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada semua pihak yang

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Jakarta, 20 Februari 2018

Gilang Utama Pradnya

Page 9: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

ix

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Tinjauan Pustaka 5

E. Kerangka Pemikiran 7

1. Kebijakan Luar Negeri 8

2. Kepentingan Nasional 14

3. Kerjasama Bilateral 16

4. Keamanan Energi 18

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Penulisan 23

BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

A. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia 25

B. Pengembangan Energi Nuklir di Indonesia 29

C. Kebijakan Indonesia terhadap Rusia 39

Page 10: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

x

BAB III KERJASAMA ENERGI NUKLIR INDONESIA DAN RUSIA

A. Kerjasama Indonesia dan Rusia di Sektor Energi Nuklir 46

B. ROSATOM dan Rusatom Overseas (RAOS) 51

BAB IV ANALISA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM

KERJASAMA PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DENGAN RUSIA

TAHUN 2015

A. Faktor Internal

1. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 53

2. Kondisi Energi Indonesia 56

3. Penerapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode

2005-2025 61

4. Faktor Keamanan Energi dalam Kerjasama Indonesia-Rusia mengenai

Pengembangan Energi Nuklir

1. Ketersediaan ROSATOM 63

2. Keandalan ROSATOM 64

3. Keberlanjutan Lingkungan Energi Nuklir 65

B. Faktor Eksternal

1. Pemanasan Global 67

2. Keunggulan Rusia dalam Pengembangan Energi Nuklir 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

DAFTAR PUSTAKA lxxv

LAMPIRAN-LAMPIRAN lxxx

Page 11: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Model Pengaruh Negara dalam Kebijakan Luar Negeri 10

Gambar 1.2 : Model Gejala Umpan-Balik dalam Kebijakan Luar Negeri 11

Gambar 4.1 : Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Industri 56

Gambar 4.2 : Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Rumah Tangga 58

Gambar 4.3 : Pangsa Konsumsi Energi Final Indonesia Menurut Jens Energi Tahun

2003-2013 59

Gambar 4.4 : Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia Tahun 2000-2013........60

Page 12: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Energi merupakan sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia.

Energi sangat dibutuhkan untuk menunjang setiap kegiatan yang dilakukan manusia.

Seperti kegiatan rumah tangga ataupun mobilitas sehari-hari, semua membutuhkan

energi. Energi diperoleh dari dua sumber yaitu sumber daya alam yang tidak dapat

diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang

tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara akan habis dan

tidak akan bertambah jumlahnya, sedangkan sumber daya alam yang dapat

diperbaharui contohnya dengan menggunakan panas bumi, tenaga nuklir, tenaga uap

yang sedang dikembangkan negara-negara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam

negerinya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah saat ini dan perhatian

masyarakat global secara umum adalah masalah ketersediaan sumber daya energi dan

listrik. Ketika kini Indonesia sedang memasuki kebangkitan dari perekonomian

negara, negara harus menghadapi kenyataan bahwa cadangan minyak dan gas bumi

nasional kita sudah semakin menipis sementara harga minyak bumi di pasar

Page 13: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

2

internasional selalu naik dan berfluktuasi yang berakibat buruk bagi situasi ekonomi

negara.1

Permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan mengurangi penggunaan energi

yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi, gas alam, batubara) yang

ketersediaannya semakin menipis, dengan cara mengembangkan sumber energi baru

dan energi terbarukan berbasis teknologi (tenaga air, geothermal, mini/micro hydro,

biomassa, tenaga surya, tenaga angin, nuklir) dalam pemenuhan energi di masa yang

akan datang. Dengan kata lain, pengembangan sumber energi baru dan energi

terbarukan ini bukan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui, tetapi

membantu mengurangi penggunaannya untuk menghemat cadangan yang ada.

Sampai saat ini Indonesia belum dapat melepaskan ketergantungan terhadap

energi fosil dan sebagian dari energi tersebut harus diimpor dari negara lain. Untuk

itu ketergantungan terhadap energi fosil harus dikurangi dengan upaya

mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi lainnya, khususnya energi baru

terbarukan, serta dengan meningkatkan kemampuan untuk penggunaan teknologi

energi yang efisien.2

Fenomena krisis energi ini menyadarkan bahwa seharusnya negara selalu

mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana

saat ini masyarakat dunia cenderung untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan

1 Qiqi Asmara, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir di Jepara,” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Univ. Indonesia, 2009). 2 Sudirman Said, “Ketergantungan Kepada Energi Fosil Harus Kita Kurangi”, Dewan Energi

Nasional RI, (13 Maret 2015). Berita [on-line] tersedia di

http://den.go.id/index.php/dinamispage/index/503-.html ; internet; diakses pada 4 September 2017

pukul 10.38

Page 14: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

3

teknologi dalam memperoleh energi. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan

pengembangan nuklir sebagai bahan energi alternatif.3

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan energi nuklir.

Indonesia juga sudah terdaftar di dalam anggota dari International Atomic Energy

Agency (IAEA) yang merupakan badan yang mengawasi nuklir di dunia

internasional. Penggunaan energi nuklir di Indonesia juga sudah dirasakan

manfaatnya di dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan

pertambangan.

Indonesia juga menyadari pentingnya kerjasama luar negeri dalam

pengembangan energi nuklir ini dan telah menjalin kerjasama bilateral dengan

beberapa negara sahabat. Saat ini ada sejumlah kerjasama bilateral yang telah

disepakati dan dilaksanakan dengan negara-negara seperti Argentina, Australia, AS,

Inggris, Jerman, dan Jepang. Kerjasama bilateral ini mencakup bidang yang cukup

luas, mulai dari bidang keselamatan nuklir, pertukaran informasi peraturan

ketenaganukliran, partisipasi dalam program desain reaktor, bahan bakar bekas,

pembuatan radioisotop, hingga pendidikan dan pelatihan.4 Namun, Indonesia

mengintensifkan kerjasama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir untuk

upaya pembangunan PLTN di dalam negeri.

3 Qiqi Asmara, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir di Jepara,” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Univ. Indonesia, 2009). 4 BATAN, tersedia di: http://www.batan.go.id/ref_utama/hiswara.html , Internet; diakses pada 9

Januari 2018, pukul 14-00

Page 15: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

4

Pada 10 September 2015, bertempat di kantor pusat Badan Tenaga Nuklir

Nasional (BATAN), dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding

(MoU) antara BATAN dan Rosatom Overseas, Joint Stock Company of The Russian

Federation (RAOS) tentang kerjasama dalam pengembangan PLTN terapung dan

PLTN skala besar. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Pusat Kajian Sistem

Energi Nuklir BATAN, Yarianto S. Budi Susilo dan President Rosatom Overseas,

Joint Stock Company, E. Pakermanov, disaksikan Kepala BATAN, Djarot S.

Wisnubroto dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y. Galuzin.

Sebelumnya, telah dilakukan MoU antara BATAN dan Russian State Nuclear

Corporation (Rosatom) dalam pengembangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan

damai pada Juni 2015.5

BATAN dan RAOS telah memiliki hubungan kerjasama yang baik dan telah

tertarik pada studi bersama, peningkatan kapasitas dan pra - kegiatan proyek untuk

kemungkinan pengembangan teknologi Rusia untuk pengembangan PLTN terapung

dan PLTN skala besar di Indonesia.6 Ini bukan kali pertama RAOS menawarkan

keahlian nuklir mereka kepada Indonesia.7 Kerjasama keduanya pertama kali

berujung pada kesepakatan kerjasama di bidang nuklir pada Desember 2006. Namun

belum untuk upaya pembangunan PLTN, melainkan untuk kerja sama di bidang

5 BATAN, “MoU Batan Rosatom” , 2015. Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1445-mou-batan-rusatom-overseas-

joint-stock-company ; Internet; diakses pada 14 juni 2017, pukul 14.00 6 BATAN, “MoU Batan Rosatom” , 2015.

7 The Jakarta Post, https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-

post/20170515/281998967382477 ; internet; diakses pada 8 September 2017, pukul 15.10

Page 16: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

5

teknologi atom ramah lingkungan untuk bidang kesehatan, pertanian, peternakan,

perikanan serta pertambangan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

“Apa faktor yang mendorong kebijakan luar negeri Indonesia dalam dalam

penandatanganan MOU dengan Rusia mengenai pengembangan energi nuklir tahun

2015?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong

kebijakan luar negeri Indonesia dalam penandatanganan MOU dengan Rusia. Serta

untuk mengetahui pengembangan energi nuklir yang dihasilkan dari kerjasama

tersebut.

Manfaat Penilitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai

pengembangan energi nuklir kepada akademisi, yakni Dosen, Mahasiswa, Pengamat

Lingkungan dan Energi, serta masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menunjang penelitian yang dilakukan, diambil beberapa studi tertentu

yang sebelumnya pernah dilakukan yang digunakan sebagai pembanding dengan

penelitian yang dilakukan. Dengan adanya berbagai rujukan, diharapkan dapat

Page 17: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

6

memberikan kontribusi baru baik untuk mengkritik atau pun sebagai pelengkap dalam

penelitian yang dilakukan.

Pertama, diambil referensi dari Jurnal yang ditulis oleh Sulfikar Amir yang

berjudul “Nuclear Revival in Post-Soeharto Indonesia”. Jurnal ini dimuat pada Asian

Survey volume 50 dan di publikasi pada tahun 2010. Dalam penelitiannya, penulis

jurnal berfokus pada pengembangan energi nuklir di Indonesia pada masa sebelum

dan sesudah rezim Soeharto.

Penulis jurnal beranggapan bahwa dalam pengembangan energi nuklir pasca

rezim Soeharto kini mengalami pertarungan antara dua kekuatan yang sama antara

elit birokratik dan tekstorat yang didukung negara melawan aliansi masyarakat sipil.

Pro dan kontra dalam program energi nuklir hadir antara pemerintah dengan

masyarakat sipil. Menurut penulis jurnal ini, kontroversi nuklir menawarkan

kesempatan bagi negara dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan perbedaan mereka

melalui proses politik yang adil dan setara terhadap kesepakatan mengenai bagaimana

program nuklir harus diupayakan.

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif.

Dimana pendapat yang digunakan adalah merupakan sebagai sumber yang bersifat

multi interpretatif. Dalam jurnal ini penulis menggunakan teori konsep kepentingan

nasional dan keamanan energi dalam menjelaskan penelitiannya.

Page 18: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

7

Jurnal ini akan membantu untuk menjelaskan perkembangan Indonesia

mengembangkan energi nuklir. Penjelasan mengenai perkembangan energi nuklir di

Indonesia dalam jurnal ini cukup padat dan akan membantu menunjang penelitian ini

yang juga akan membahas mengenai pengembangan energi nuklir di Indonesia.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Hariyadi yang

berjudul “Agenda-Setting Pembangunan PLTN dan Pencapaian Ketahanan Listrik

(Studi di Jepara dan Pangkal Pinang)”. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Ekonomi &

Kebijakan Publik, Vol.7, no.2 yang dipublikasikan pada tahun 2016. Jurnal ini

berfokus kepada rencana pembangunan PLTN yang pernah menjadi kebijakan formal

namun sampai sekarang belum menunjukan perubahan yang berarti.

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan

sumber data primer dan sekunder yang dilakukan di Jepara dan Bangka Belitung.

Dalam jurnal ini menggunakan teori konsep kepentingan nasional dan keamanan

energi dalam menjelaskan penelitiannya.

Jurnal ini akan membantu dalam menjelaskan perkembangan Indonesia

mengembangkan energi nuklir. Penjelasan tentang kebijakan pemerintah mengenai

pembangunan PLTN dalam jurnal ini cukup padat sehingga dapat membantu dalam

menunjang skripsi yang sedang ditulis.

Page 19: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

8

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disampaikan di atas,

penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir teori kebijakan luar negeri yang

didasari oleh konsep kepentingan nasional, konsep kerjasama bilateral, dan konsep

keamanan energi. Sebagai alat analisis yang menjadi landasan untuk menjawab

pertanyaan penelitian dalam skripsi ini.

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian sasaran bagaimana suatu negara

berinteraksi dengan negara lain baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan militer.

Untuk itu aktor-aktor negara melakukan berbagai macam kerjasama baik kerjasama

yang bersifat bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Biasanya kebijakan luar

negeri ini dapat dilakukan dengan berbagi cara namun terdapat tiga yang paling

umum, yaitu melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi.8

KJ Holsti mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi

atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara

dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan

dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi

kepentingan nasional.9 Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, Negara-negara

8 KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6

th ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 82. 9 KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6

th ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 82.

Page 20: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

9

maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya

adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.10

Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun,

negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan

pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara

dilakukan agar dapat mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional,

memiliki prestige, serta benefit untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan

sumber daya yang ada. Menurut Rosenau tujuan dari kebijakan luar negeri

sebenarnya merupakan fungsi dari proses di mana tujuan negara disusun. Tujuan

tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa

yang akan datang.11

Terdapat 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan

luar negari; faktor internasional dan faktor domestik. Kedua faktor ini digunakan

sebagai dasar pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri, yang

melakukan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa

penyesuaian, program, masalah/tujuan, dan orientasi internasional.

Kebijakan juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan

pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau

10

Banyu Perwita, Anak Agung & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional.,2005, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 49. 11

James N. Rosenau. International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and

Theory, (New York: The Free Press,1969), h. 167.

Page 21: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

10

mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu.12

Tindakan pada dasarnya merupakan

satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung

perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil

tidaknya pencapaian tujuan pemerintah negara yang bersangkutan.13

Proses politik internasional dimulai bila negara katakanlah negara A berusaha

melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku.

Misalnya, tindakan, citra dan kebijakan negra lain. Dengan demikian, kekuasaan

dapat didefenisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan

perilaku negara lain.14

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Model pengaruh negara dalam kebijakan luar negeri

Pengaruh Negara

Untuk melakukan X

Sumber: K.J. Holsti. 1983. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga. Hal. 159

A berusaha mempengaruhi B karena A telah menetapkan tujuan yang

mungkin dicapai (menurut perhitungan A) apabila B (dan mungkin banyak negara

lain juga) tidak melakukan X.15

Pelaksanaan pengaruh mengandung arti yang lebih

dari hanya kemampuan A untuk mengubah sikap B. Pengaruh juga dilihat bila A

12

KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th

ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 186. 13

KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th

ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 186. 14

KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th

ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 186. 15

KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th

ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h.159.

Negara B Negara A

Page 22: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

11

mencoba membuat B meneruskan arah suatu tindakan atau kebijakan yang berguna

bagi atau sesuai dengan kepentingan A. Oleh karena itu, pelaksanaan pengaruh tidak

selalu berhenti setelah B melakukan X. Hampir tidak mungkin menemukan satu

situasi dimana B juga tidak mempunyai pengaruh pada A. Model diatas menunjukkan

bahwa pengaruh hanya dilakukan oleh satu arah, yakni oleh A kepada B. Dalam

kenyataan, pengaruh bersifat multilateral. Sekurang-kurangnya ada maslah umpan-

balik dalam setiap hubungan: Jika B mematuhi keinginan A dan melakukan X, sikap

itu mungkin akhirnya mendorong A mengubah perilakunya sendiri, mungkin demi

kepentingan B.16

Gejala umpan-balik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Model gejala umpan-balik dalam kebijakan luar negeri

Pengaruh

Melakukan Y Pengaruh Melakukan X

Sumber: K.J. Holsti. 1983. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga. Hal. 161

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar

negeri suatu negara ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing

negara. Adapun aksi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kerjasama-

kerjasama internasional baik yang berskala regional maupun global guna mencapai

kepentingan nasional.

16

KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th

ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 160-161.

Negara A Negara B

Page 23: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

12

Menurut KJ Holsti, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuat keputusan

dalam menentukan kebijakan luar negeri, diantaranya17

:

1. Faktor Eksternal yaitu semua kondisi yang berasal dari luar negara tersebut,

seperti:

a. Struktur sistem internasional (Structure of the system)

Kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh struktur sistem, apakah itu

bipolar, unipolar atau multipolar. Dalam sistem internasional tersebut

negara dibedakan antara kekuatan besar (super power) sampai dengan

negara kecil (micro-states). Struktur power juga mempengaruhi kebijakan

luar negeri.

b. Kebijakan dan tindakan aktor lain (the policies and actions of other states)

Kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh kebijakan atau tindakan yang

dilakukan oleh negara lain. Hal ini mengacu pada apakah ada tanggapan

atau reaksi dari negara lain atas negara yang sedang mengalami

permasalahan. Menurut Holsti, respon ini tidak hanya berasal dari

kebijakan luar negeri suatu negara, akan tetapi juga berasal dari kebijakan

domestik negara lain.

2. Faktor Domestik (The domestic context) yaitu semua kondisi yang berasal dari

negara yang bersangkutan, seperti:

17

KJ Holsti, International Politics A Framework for Analysis 6th

ed (New Jersey A Simon &

Schuster Company, 1992), h. 273 – 280.

Page 24: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

13

a. Kebutuhan sosial ekonomi, dan keamanan (socioeconomic/security

Needs). Kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh kebutuhan negara

terhadap suatu keamanan, kesejahteraan, dan prestise.

b. Geografi dan karakteristik topografi (geographical and topographical

charasteristics). Hal ini disebabkan sumber daya alam setiap negara

berbeda-beda. Sebagian negara kaya akan sumber daya alam, sedangkan

sebagian lainnya tidak.

c. Atribut Nasional (National atributes); faktor ini dapat diartikan sebagai

karakteristik umum dari sebuah negara bangsa. Dalam hal ini dapat dilihat

dari luas wilayah, populasi, sistem ekonomi, prestasi negara, tingkat

pertumbuhan, dan pengembangan ekonomi, atribut nasional ini juga dapat

dikaitkan dengan keikutsertaan negara tersebut dalam institusi atau

organisasi internasional yang dapat mengangkat negara menjadi aktor

internasional yang dipertimbangkan oleh negara lain.

d. Struktur pemerintah (Government structure); hal ini mengacu pada

struktur pemerintahan suatu negara.

e. Opini publik (public opinion); hal yang perlu dicermati dalam faktor ini

adalah opini publik hanya diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki

kebebasan penuh untuk menyarankan aspirasinya kepada pemerintah

tanpa paksaan atau hambatan. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan

mengenai opini publik dan hal tersebut juga sangat mempengaruhi

Page 25: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

14

perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu: apa masalahnya,

siapa yang mengungkapkan pendapat tersebut, dan bagaimana situasinya.

Dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rusia dalam pengembangan

energi nuklir ini, terdapat pula tujuan yang hendak dicapai kedua negara yang

tentunya sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional dari Indonesia maupun

Rusia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kerjasama antara Indonesia-

Rusia pada tahun 2015.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah kepentingan yang dirancang suatu negara dalam

mencapai tujuan negara itu sendiri. Kepentingan nasional dicapai dengan berbagai

cara, bisa melalui ekonomi, politik, dan budaya.18

K.J. Holsti menjelaskan

pemahaman mengenai kepentingan nasional dalam istilah tujuan nasional (purposes

of states). Menurut nya, sedikitnya ada 4 kepentingan yang ingin dicapai oleh sebuah

negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri, yaitu: keamanan (security),

kesejahteraan (welfare), otonomi (autonomy), dan prestise (prestige). Selain empat

kepentingan tersebut, hal lain yang juga ingin dicapai suatu negara adalah hal-hal

yang terkait erat dengan proteksi etnis, ideologi, dan agama, serta ambisi untuk

menjadi kekuatan yang berpengaruh di dunia.19

18

Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations. 7th edition. (New York: McGraw Hill, 2006), 4-

16. 19

Holsti, Kalevi J., International Politics: a Framework for Analysis, (6th

Edition), London:

Prentice Hall, 1992, Hal. 84

Page 26: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

15

KJ. Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional ke dalam 3 klasifikasi:20

1. Core Values atau nilai “inti”

Dianggap sebagai sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan

menyangkut eksistensi suatu Negara. Kepentingan dan nilai “inti” dapat

digambarkan sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya

kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan sebesar-besarnya.

Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas

pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima

masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai “inti” seringkali

dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik.

2. Middle range objectives (tujuan jangka menengah)

Biasanya menyangkut kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian.

Dalam hal ini mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan

kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional.

Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi tidak akan pernah

tercapai hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara tertentu.

Hal ini dikarenakan kebanyakan negara hanya mempunyai sumberdaya,

jasa administrasi dan keterampilan teknis yang terbatas. Oleh sebab itu,

negara harus berinteraksi dengan negara lain. Perdagangan, bantuan luar

negeri, akses fasilitas komunikasi, sumber perbekalan, dan pasar luar

20

Holsti, Kalevi J., International Politics: a Framework for Analysis, (6th

Edition), London:

Prentice Hall, 1992, 165.

Page 27: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

16

negeri bagi sebagian besar negara penting untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

3. Long range goals (tujuan jangka panjang)

Merupakan sesuatu yang bersifat ideal, misalnya keinginan mewujudkan

perdamaian dan ketertiban dunia. Dengan kata lain, tujuan jangka panjang

adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau

ideologi terakhir sistem internasional, aturaan yang mengatur hubungan

dalam sistem itu dan peran negara tertentu didalamnya. Dalam rangka

mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu

pada negara tertentu. Sementara dalam upaya untuk mengejar tujuan

jangka panjang, negara biasanya melancarkan tujuan universal karena

tujuannya tidak kurang dari membangun kembali satu sistem internasional

menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional

dapat diterapkan.

3. Konsep Kerjasama Bilateral

Konsep selanjutnya adalah kerjasama bilateral. Sebagai upaya mencapai

kebijakan luar negerinya, tentu tidak dapat berperan sebagai aktor tunggal, akan

tetapi membutuhkan negara lain untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan dalam

negeri, karenanya melalui kerjasama beberapa negara berupaya saling memenuhi

kebutuhan masing-masing. Artinya, konsep kerjasama merupakan hubungan yang

didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, serta menghasilkan hal yang

Page 28: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

17

menguntungkan bagi kedua belah pihak, melalui bekerjasama bukan dengan usaha

sendiri atau dengan persaingan.21

Menurut Keohane dan Martin, ketika negara-negara dapat memperoleh

keuntungan secara bersama dari kerjasama yang mereka jalin maka negara-negara

tersebut dapat berusaha untuk membentuk institusi. Institusi tersebut nantinya

diharapkan dapat menjadi wadah bagi negara-negara untuk saling berbagi informasi,

membuat komitmen menjadi lebih kredibel, membangun koordinasi dan secara umum

memfasilitasi untuk saling mendukung kebijakan yang dijalankan oleh masing-

masing negara anggota.22

Menurut K.J Holsti, ada beberapa alasan mengapa negara bekerjasama dengan

negara lain, diantaranya:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;

2. Meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;

3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;

4. Untuk mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan

individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.23

Kerjasama bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan adanya

hubungan saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua

21

Dougherty, James E dan Robert L. Pfaltzfraff, Jr. 1981. Contending Theories.Cetakan Kedua.

New York: Harper and Row Publisher Inc. Hal 419. 22

Keohane, Robert O dan Lisa L. Martin. “The Promise of Institutionalist Theory”. Dalam

International Security, Vol.20, No.1, (Summer, 1995), Hal. 42 23

Holsti, KJ. 1988. International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Hal 362-363.

Page 29: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

18

pihak atau dua negara.24

Hubungan bilateral dimaksudkan sebagai wujud pergaulan

masyarakat internasional yang tidak lain ditujukan untuk memenuhi kepentingan

nasional kedua negara yang disesuaikan dengan perkembangan situasi internasional

yang berlaku. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi,

sosial, politik, militer, dan pertahanan kemanan. Kusumohamidjojo memberi

pengertian bahwa hubungan bilateral sebagai:

Suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan

secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran

utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan

kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.25

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kerjasama antara Indonesia dan Rusia

dalam pengembangan energi nuklir merupakan kerjasama bilateral. Dalam kerjasama

bilateral akan terjalin suatu hubungan, sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta

bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan

hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil

interaksi kedua negara dalam berbagai bidang. Kedua negara yang menjalin

kerjasama bilateral ini tentu mengharapkan keuntungan. Kerjasama akan melahirkan

kesepakatan bersama berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bersama untuk

mencapai harmonisasi hubungan diantara keduanya.

24 Didi Krisna, “Kamus Politik Internasional”,(Jakarta: Grasindo,1993), hal. 18 25

Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis. Jakarta:

Bina Cipta. Hal: 95.

Page 30: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

19

4. Konsep Keamanan Energi (Energy Security)

Keamanan Energi (energy security) merupakan sebuah konsep dimana sebuah

negara mampu mempertahankan diri dan melakukan pembangunan dengan

mengutamakan keamanan dan ketersediaan cadangan energi yang memadai dengan

harga yang terjangkau, baik minyak ataupun variasi jenis energi lainnya.26

Carlos Pascual dan Jonathan Elkind membagi tiga bagian untuk memahami

konsep keamanan energi yaitu Geopolitics, Understanding Energy Interdependence,

dan Climate Change. Geopolitik dalam kemanan energi terjadi akibat adanya

kebutuhan setiap negara akan energi yang harus dipenuhi dan dijaga. Dengan adanya

kepentingan dari setiap negara akan energi, maka strategi politik, diplomasi,

teknologi dan pengelolaan harus dipastikan dengan bijak.27

Jonathan Elkind mengungkapkan beberapa aspek dari keamanan energi, yaitu:

ketersediaan, keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Hal-hal yang

menjadi perhatian dalam ketersediaan adalah sokongan dana dari negara produsen,

kemampuan produsen, negara transit, dan konsumen untuk menyepakati persyaratan

perdagangan, solusi teknologi untuk produksi, transportasi, konversi, penyimpanan,

distribusi dan investasi, struktur hukum dan peraturan yang layak dengan

mempertimbangkan aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lainnya.

26

Evans, Gareth. 1994. Cooperative Security and Intrastate Conflict. Dalam Foreign Policy. No.

96. Autumn. Hal:7. 27

Carlos Pascual dan Evie Zambetakis. “The Geopolitics of Energy: From Security to Survival.”

Dalam Carlos Pascual dan Jonathan Elkind., ed. Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and

Implications (Washington: Brookings Institutions Press, 2010), Hal. 31-33

Page 31: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

20

Keandalan meliputi kekuatan sumber daya, nilai diversifikasi energi, kapasitas

cadangan energi yang memadai, perlindungan jangka panjang dan pendek dari

serangan teroris, cuaca ekstrim, dan gangguan politik, adanya informasi yang

memadai tentang fungsi dari pasar energi global. Keterjangkauan meliputi rendahnya

tingkat volatilitas, transparansi harga, dan ekspektasi yang realistis untuk target

jangka panjang. Keberlanjutan lingkungan meliputi rendahnya emisi karbon, polusi,

dan efek rumah kaca, meminimalisir kerusakan lingkungan di tingkat lokal, regional

dan global, perlindungan sistem energi dari dampak perubahan iklim.28

Konsep Energy Security harus mencakup beberapa aspek. Aspek yang

pertama ialah terdapat sebuah ancaman terhadap Energy Security dari ancaman

geopolitik, ekonomi, teknis, psikologi dan lingkungan. Aspek yang kedua jika dilihat

dari definisi Security mencakup unsur harga dan berdampak pada negara, di mana

unsur harga dapat mempengaruhi tingkat fluktuasi sebuah sumber energi yang tak

terkendali dan akan berdampak pada ketidakstabilan kondisi suatu negara. Aspek

yang ketiga ialah harga sebuah Energy memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

ketersediaan dana dan modal untuk berinvestasi dalam pengembangan dan eksplorasi

sumber daya energi.

Ketersediaan dana menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga jumlah

permintaan terhadap sumber daya energi. Aspek yang keempat ialah menjaga

pasokan sumber daya energi dengan cara diversifikasi sumber energi. Aspek yang

28

Jonathan Elkind. ―Energy Security: Call for a Broader Agenda.‖ dalam Carlos Pascual dan

Jonathan Elkind., ed. Energy Security:Economics, Politics, Strategies, and Implications.

Page 32: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

21

kelima ialah mencari sumber daya energi baru yang berada di dalam wilayah yang

bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara penghasil

sumber daya energi.

Jika keseluruhan aspek tersebut dijalankan dengan baik maka tujuan yang

ingin dicapai ialah stabilnya harga-harga sumber daya energi di pasar internasional

karena tidak terjadinya kelangkaan sumber daya energi yang memicu tingginya harga

jual terhadap sumber energi.29

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan

energi adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan, sistem, kapasitas

kontrol, kapasitas teknologi, dan distribusi energi, serta mereduksi berbagai ancaman

dan gangguan yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan energi.

1.6. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah

metode kualitatif. Metode ini akan mencoba untuk menggambarkan suatu peristiwa

dalam pembahasan penelitian dengan menjelaskan dasar atau landasan sebagai alat

untuk melakukan penelitian. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk

mencari dan memahami maksud alasan dari akar permasalahan yang berasal dari

individu ataupun grup.

29

Wesley, Michael. 2006. “Energy Security in Asia.” In Energy Security in Asia, ed. Leszek

Buszynski. New York: Routledge, 1.

Page 33: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

22

Proses pada riset melibatkan banyaknya pertanyaan dan prosedur yang

bermunculan, data secara khas terkumpulkan dalam pengaturan pertisipan, data

analisis bersifat induktif, dan peneliti membuat interpretasi mengenai penelitian

berdasarkan data yang telah ada.30

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif

merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

berpegang dari pengamatan manusia baik dalam wawasannya maupun dalam

peristilahannya.31

Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, dimana tipe penelitian ini

terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan atau keadaan sebagaimana

adanya. Tujuannya adalah membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual,

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki.32

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder.

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

pertamanya.33

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah dengan data dari

Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir BATAN. Sumber kedua yaitu sumber sekunder,

yaitu data yang langsung dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama.

Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.34

Adapun

30

John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative (California: Sage Publications

Inc 4th Edition, 2014), 4. 31

Kirk Jerome dan Mark L. Miller, Participant observation: Ethnolog; Social sciences;

Objectivity; Methodology, (Beverly Hills; Sage Publication, 1986) Hal. 9. 32

Afifudin, dan Beni, Metodologi penelitian kualitati, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). 33

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), Hal 93. 34

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), Hal 94

Page 34: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

23

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, Jurnal, karya tulis ilmiah,

berita dan informasi yang ada di internet.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan

menghimpin data-data dari buku, Jurnal, karya tulis ilmiah, berita dan informasi yang

ada di internet. Untuk menarik kesimpulan akan menggunakan metode deduktif

dimana metode ini menjelaskan sesuatu yang bersifat umum terlebih dahulu

kemudian dapat menemukan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Setelah mendapatkan informasi dan data terkait dengan tema skripsi ini,

selanjutnya data diobservasi secara sistematis dan teratur sesuai dengan urutan

pembahasan dalam kepenulisan ini yang disesuaikan dengan buku panduan penulisan

skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam membahas suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan yang

bertujuan untuk memudahkan penelitian, langkah – langkah pembahasan sebagai

berikut:

BAB I LATAR BELAKANG

Dalam bab ini terdiri atas tujuh sub bab antara lain latar belakang, pertanyaan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Page 35: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

24

BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang prinsip yang menjadi pedoman Indonesia

dalam mengambil kebijakan luar negeri dari masa ke masa. Kebijakan luar negeri

Indonesia terhadap Rusia dari masa ke masa juga akan dijelaskan didalam bab ini.

BAB III KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM PENGEMBANGAN

ENERGI NUKLIR

Bab ini akan membahas tentang pengembangan energi nuklir di Indonesia dan

kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Rusia dalam pengembangan energi nuklir.

Awal mula kerjasama di bangun hingga sampai perkembangannya kini.

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM

KERJASAMA PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DENGAN RUSIA

TAHUN 2015

Bab ini akan membahas analisa penulis mengenai kepentingan dari Indonesia

dalam kerjasama pengembangan energi nuklir dengan Rusia pada tahun 2015. Pada

bab ini akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis

data-data yang telah diperoleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisa bab-bab sebelumnya.

Page 36: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

25

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia yang

berpedoman pada prinsip Bebas-Aktif namun seiring dengan silih bergantinya rezim

yang berkuasa prinsip kebijakan luar negeri Indonesia selalu berubah, termasuk arah

kebijakan terhadap Rusia. Kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruh faktor seperti

ideologi setiap presiden dan konstelasi perpolitikan global. Poin-poin yang akan di

bahas pada bab ini adalah tentang kebijakan luar negeri Indonesia, pengembangan

energi nuklir di Indonesia, serta kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rusia.

A. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri merupakan pedoman bagi suatu negara dalam bersikap

dan mencapai kepentingan nasionalnya dari negara lain. Dalam pengambilan

kebijakan luar negeri, Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dari masa

ke masa. Hal tersebut dapat dilihat dari respon setiap rezim yang berkuasa terhadap

konstelasi perpolitikan dunia yang terjadi pada masanya.

Prinsip Bebas-Aktif merupakan landasan bagi perumusan kebijakan luar

negeri Indonesia. Prinsip Bebas-Aktif tercatat pertama kali dicetuskan oleh Sutan

Sjahrir di New Delhi pada tahun 1947, pada saat Inter Asia Relations Conference.

Pada waktu itu Sjahrir mengatakan:

Page 37: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

26

“Dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antara kekuatan

yang saling bermusuhan sekarang: antara blok AngloSaxon dan Soviet Rusia.

Tetapi kita secara benar menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud

internasional, yang sesuai dengan kehidupan interen kita dan kita tidak ingin

terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan kita dan tentu

saja tidak ke dalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita.”35

Pernyataan Sjahrir di atas dengan jelas mengisyaratkan kebebasan sikap untuk

lepas dari “perangkap” dan “sistem-sistem yang tidak cocok” atau “sistem-sistem

yang bermusuhan” dengan dasar konstitusi. Pernyataan tersebut sekaligus

menemukan konteksnya di masa itu, dimana dua kekuatan besar dunia bersaing

memperebutkan pengaruh, yaitu Blok Soviet dan Blok Sekutu. Negara yang baru

merdeka seperti Indonesia pun sebenarnya tidak lepas dari godaan berat untuk

memihak salah satu blok. Sebagai negara baru yang masih perlu membangun kualitas

masyarakat dan pembangunan, negara-negara besar merupakan tempat yang paling

cocok untuk mendapatkan modal-modal pembangunan. Oleh karena itu, konsepsi

peran Indonesia dalam sistem internasional mendapatkan ujian berupa tekanan sistem

internasional untuk bergabung salah satu blok.

Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul “Mengayuh

di Antara Dua Karang”, mengemukakan juga tentang prinsip Bebas-Aktif sebagai

bentuk respon terhadap kondisi internasional pada masa itu, yaitu kekalahan Jerman

dalam Perang Dunia ke-II.36

Hal ini menyebabkan munculnya Amerika Serikat (blok

35

Departemen Luar Negeri RI. 1995. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa:

Buku I Periode 1945-1950. Departemen Luar Negeri: Jakarta 1998. Hal 388. 36

“U.S.-Soviet Alliance, 1941-1945”, US Department of History, [database online]; tersedia di:

http://history.state.gov/milestones/1937-1945/us-sovietus-soviet ; diakses pada 10 Januari 2018

Page 38: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

27

liberalis-demokratis) dan Uni Soviet (blok sosialis-komunis) sebagai pemenang dari

perang tersebut. Keduanya kemudian saling menjadi lawan bagi satu sama lain.37

Selain itu, pada prinsip ini terkandung makna bahwa Indonesia tidak memihak

kepada dua kubu kekuatan yang saling bersaing dan memilih jalan tengah untuk

menjaga perdamaian serta berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara di

dunia demi terciptanya lingkungan global yang damai. Di dalam prinsip ini juga

ditegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri namun

tetap menghormati bangsa lain untuk menentukan nasibnya secara merdeka (asas self-

determination)38

.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prinsip

Bebas-Aktif mengalami perkembangan yaitu prinsip Sailing Over the Turbulence

Water. Prinsip ini berakar dari prinsip Bebas-Aktif dan bersifat melengkapi prinsip

Bebas-Aktif. Kesamaan diantara kedua prinsip tersebut adalah Indonesia secara aktif

beritikad baik untuk menjalin hubungan luar negeri dengan berbagai negara didunia

dengan berdasarkan pada nilai perdamaian dan persahabatan.39

Perumusan prinsip ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat dari rezim

Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keadaan internasional yang dinilai tidak

37

R.R Palmer, Joey Calton, dan Lloyd Kramer, History of the Modern World (USA:

McGrawHill, 1992) dalam Mutiara Pertiwi, Pengenalan Dasar; Hubungan Internasional di Asia

Tenggara (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 44. 38

Boni Andika, “Mendayung diantara Dua Karang”. 39

Ziyad Falahi, “Kebijakan Luar Negeri dalam Era Liberalisasi Informasi: Studi Kasus Slogan

Million Friends Zero Enemy Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”, Fakultas Ilmu Sosial

Ilmu Politik Universitas Indonesia, Juni 2012, 30-32.

Page 39: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

28

menentu dan selalu berubah-ubah pada dekade ini. Untuk itu diperlukan sikap tegas

dari Indonesia yaitu berusaha mempertahankan kemerdekaan dan mengejar

kepentingan nasionalmya dengan tetap menjalin hubungan baik dengan negara dan

bangsa manapun di dunia. Konsep tersebut kemudian dikenal dengan “Thousands

Friends, Zero Enemy”.40

Konsep ini menargetkan perilaku aktif Indonesia ke segala

arah dan berbagai bidang serta menekankan perilaku baik dan kooperatif dalam

berhubungan dengan negara-negara di dunia.41

Pemerintahan Joko Widodo juga membuat perkembangan baru dari prinsip

Bebas-Aktif yaitu Prinsip Nawacita yang mengedepankan misi untuk melindungi

integritas bangsa dan kepentingan nasional dengan menonjolkan ciri sebagai negara

maritim. Prinsip ini tetap mengedepankan penghormatan atas nilai-nilai demokrasi

dan perdamaian dunia. Selain itu kerjasama dan jalinan hubungan baik dengan

negara-negara di dunia merupakan salah satu poin penting dari prinsip yang

dirumuskan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Walaupun begitu, terdapat

perbedaan konsep kerjasama dalam prinsip ini, yaitu intensifikasi kerjasama dengan

sesama negara berkembang.42

Berdasarkan perkembangan mengenai prinsip-prinsip kebijakan luar negeri

Indonesia dari masa ke masa, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan luar negeri

40

Agus Hariyanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif

Teori Peran”, Universitas Komputer Indonesia, Desember 2014 41

Nazaruddin Nasution S.H.,M.A., Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia,115. 42

“Visi Nawacita dalam Politik Luar Negeri Indonesia”, 5 September 2016, [database online];

terdapat di: http://presidenri.go.id/topik-aktual/visi-nawacita-dalam-politik-luar-negeri-indonesia.html

; Internet; diakses pada 10 Januari 2018.

Page 40: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

29

Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Pada Orde Lama masih

memfokuskan dalam menghadapi ancaman penjajahan dan memperoleh pengakuan,

sedangkan pada masa berikutnya hingga kini arah kebijakan berkembang menjadi

lebih pragmatis dan mengedepankan pembangunan ekonomi.

B. Pengembangan Energi Nuklir di Indonesia

Pengembangan energi nuklir di Indonesia sudah digagas sejak akhir tahun

1950-an pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Didorong kekhawatiran

kecelakaan radioaktif uji coba nuklir AS di Pasifik, pemerintah membentuk sebuah

Komisi Riset Radioaktif. Tidak lama setelah itu, Presiden Soekarno membentuk

Lembaga Tenaga Atom pada tahun 1959, lembaga yang kemudian menjadi Badan

Tenaga Atom Nasional (BATAN). Reaktor riset pertama dikembangkan di Bandung

dengan dukungan AS pada tahun 1961. Alasan politis lebih mendasari kebijakan ini

sehingga pada tahun 1964 pemerintah mengumumkan rencana uji coba nuklir

sebelum akhir tahun 1965.43

Agenda ini dimaksudkan Presiden Soekarno untuk

menakut-nakuti negara tetangga Malaysia. Namun, agenda ini terhenti dan gagal di

realisasi karena rezim Soekarno jatuh pada 1965.

Perubahan rezim politik pemerintahan Orde Baru menjadikan pengembangan

nuklir lebih didorong oleh tujuan damai. Pada masa pemerintahan ini, dua reaktor

tambahan berkapasitas 100 KW dan 30 MW masing-masing dibangun di Yogyakarta

dan Serpong. Sejak itulah, BATAN terus mengembangkan teknologi ini sampai

43

Sulfikar Amir. “Nuclear revival in Post-Suharto Indonesia”. Asian Survey, 50(2),

(Marcch/April 2010), 272.

Page 41: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

30

gagasan pembangunan PLTN pada tahun 1968. Kemauan politik ini terus didorong

dan pada tahun 1972 upaya ini bahkan dibantu Badan Tenaga Atom Internasional

(IAEA).44

Namun demikian, persoalan masih lemahnya kemauan politik dan ekonomi

menjadikan agenda setting pembangunan PLTN selalu mentah dalam beberapa

dekade. Pada tahun 1980, usulan PLTN oleh BATAN ditolak pemerintah karena

masih terbatasnya jaringan listrik dan masih besarnya sumber daya fosil pada saat itu.

Sementara itu, alasan non-teknis terkait dengan jaringan listrik yang terbatas dan

nuklir menjadi pilihan terakhir. Bahkan ketika pada akhir tahun 1980-an, Presiden

Suharto memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTN, proposal

pembangunan PLTN akhirnya ditolak kembali karena alasan yang tidak jelas. Untuk

sebagian, penolakan tersebut karena berubahnya sikap penasehat teknologi

pemerintah, B. J. Habibie. Alasan lain, bersifat politis, yakni menghindari tekanan

masyarakat.45

Naiknya pemerintahan Presiden SBY dan konstelasi tantangan isu ketahanan

energi mendorong kembalinya inisiasi BATAN dalam pembangunan PLTN. Sebagai

tindaklanjut, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang KEN yang

menjadi dasar penetapan sumber energi nuklir ke dalam target EBT dalam bauran

energi nasional (5 persen) di mana energi nuklir dialokasikan untuk bisa

44

Sulfikar Amir. “Nuclear revival in Post-Suharto Indonesia”. Asian Survey, 50(2),

(Marcch/April 2010), 272. 45

Hariyadi. “Agenda-Setting Pembangunan Pltn Dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi Di

Jepara Dan Pangkal Pinang)”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016),

136.

Page 42: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

31

berkontribusi kurang dari 2 persen dari total pasokan energi nasional sampai tahun

2025. Selanjutnya, peta jalan pembangunan PLTN dimulai dengan proses lelang

konstruksi dan disain pengembangannya dari tahun 2005-2010.46

Pembangunan reaktor pertama dan kedua dijadwalkan pada tahun 2010 dan

2011. Kedua reaktor masing-masing dijadwalkan dapat beroperasi secara komersial

pada 2016 dan 2017 dan rencana pengembangan dua reaktor tambahan pada tahun

2018 dan 2019. Secara keseluruhan, PLTN Muria ditargetkan menghasilkan 4.000

MW listrik, atau lebih 2 persen dari total permintaan untuk Pulau Jawa, Madura dan

Bali yang diprediksikan akan mencapai 80 GW pada tahun 2025.47

Pemerintahan SBY juga menaruh perhatian yang besar terhadap isu

perubahan iklim global. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan, peraturan dan

program yang dikeluarkan dalam rangka mitigasi dan adaptasi gas rumah kaca

(GRK). Sektor energi merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya dalam

menyumbang emisi GRK. Oleh karena itu sektor energi perlu diinventarisasi

besarnya emisi GRK untuk jangka panjang serta potensi untuk menurunkannya

dengan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi untuk

mengurangi emisi di sektor energi, khususnya untuk pembangkit tenaga listrik adalah

46

Sulfikar Amir. “Nuclear revival in Post-Suharto Indonesia”. Asian Survey, 50(2),

(Marcch/April 2010), 275. 47

Sulfikar Amir. “Nuclear revival in Post-Suharto Indonesia”. Asian Survey, 50(2),

(Marcch/April 2010), 275.

Page 43: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

32

dengan menggunakan energi baru dan terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir (PLTN).48

Tidak ketinggalan adalah dukungan politik DPR RI. Pada tahun 2007 saja,

DPR menyetujui usulan alokasi Rp5 miliar ($550.000) untuk sosialisasi program.

Selanjutnya, dalam periode tahun 2010-2014, Bappenas juga telah mengalokasikan

Rp188 miliar ($20,9 juta) untuk program yang sama yang dilaksanakan BATAN.

Jumah ini adalah tambahan anggaran Rp453 miliar ($50,3 juta) yang dibelanjakan

selama periode yang sama untuk persiapan dokumen infrastruktur dasar untuk

memfasilitasi program PLTN. Momentum dukungan DPR RI terus menguat secara

politik. Komisi energi DPR RI menyuarakan dukungannya terhadap rencana ini.

Meskipun terdapat sedikit penolakan, mayoritas anggota percaya bahwa Indonesia

telah menapaki fase krisis energi dan karena itu tidak punya pilihan lain dalam jangka

panjang.49

Dukungan yang sama diberikan sektor swasta karena rencana pemerintah 85

persen pembiayaan PLTN Muria akan didorong dilakukan oleh swasta. Medco

misalnya, adalah satu perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan Korean

Hydro and Nuclear Power dalam pembangunan reaktor pertama di Muria pada tahun

48

Agus Sugiyono, “Peran PLTN dalam Mendukung Komitmen Pemerintah untuk Mengurangi

Emisi CO2”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir III, (2010), 200. 49

Hariyadi. “Agenda-Setting Pembangunan Pltn Dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi Di

Jepara Dan Pangkal Pinang)”.

Page 44: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

33

2006. Pada tahun 2008 pemerintah telah menggelar tender proyek pembangunan

PLTN Muria yang berkapasitas 4.000 MW, bertahap sampai 2025.50

Pada masa ini lah kemauan pemerintah untuk mengembangkan PLTN pada

pemerintahan SBY mencapai puncaknya. Namun, kuatnya resistensi publik membuat

pemerintah akhirnya menunda kembali pembangunannya. Penundaan tersebut juga

memiliki alasan lain yang bersifat politis, yaitu untuk mengamankan dukungan

masyarakat terhadap pemerintahan SBY dalam kontestasi pemilihan presiden pada

periode 2009-2014.

Pengembangan PLTN muncul kembali setelah pemerintahan Joko Widodo.51

Pada 10 September 2015, Bertempat di Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional

(BATAN), dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

antara BATAN dan Rosatom Overseas, Joint Stock Company of The Russian

Federation (RAOS) tentang kerjasama dalam pengembangan pembangkit listrik

tenaga nuklir (PLTN) terapung dan PLTN skala besar. Penandatanganan dilakukan

oleh Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir BATAN, Yarianto S. Budi Susilo dan

President Rosatom Overseas, Joint Stock Company, E. Pakermanov, disaksikan

Kepala BATAN, Djarot S. Wisnubroto dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia,

Mikhail Y. Galuzin. Sebelumnya, telah dilakukan MoU antara BATAN dan Russian

50

Hariyadi. “Agenda-Setting Pembangunan Pltn Dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi Di

Jepara Dan Pangkal Pinang)”.

51

Hariyadi. “Agenda-Setting Pembangunan Pltn Dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi Di

Jepara Dan Pangkal Pinang)”. Hal. 138

Page 45: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

34

State Nuclear Corporation "Rosatom" dalam pengembangan penggunaan energi

nuklir untuk tujuan damai pada Juni 2015.52

Pemanfaatan energi nuklir yang sudah digunakan di Indonesia, di antaranya

dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan pertambangan.

Bidang Pertanian

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik pada 2011, tingkat produktivitas padi

varietas hasil pemuliaan mutasi rata-rata menghasilkan 7 ton per hektar. Lebih baik

daripada produksi beras nasional sebesar 5,01 ton per-hektar. Varietas hasil litbang

BATAN telah ditanami 3 juta hektar lahan pertanian sejak tahun 2000, dan untuk

padi BATAN telah menghasilkan 20 varietas unggul bermutu, Sementara untuk

kedelai BATAN telah menghasilkan enam varietas unggul hasil pemuliaan seperti

varietas Muria, Tengger, Meratus, Rajabasa, Mitani, Mutiara-1.53

Untuk mendapatkan varietas unggul baru, teknik yang digunakan adalah

pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi radiasi. Secara singkat prosesnya adalah

benih induk disinari dengan radiasi gamma Cobalt-60 dengan dosis 0,20 kilogray

(satuan radiasi yang aman untuk bahan makanan). Radiasi mampu menembus biji

tanaman sampai ke lapisan kromoson. Struktur kromosom pada biji tanaman dapat

dipengaruhi dengan sinar radiasi ini. Perubahan struktur karena radiasi dapat

berakibat pada perubahan sifat tanaman dan keturunannya. Fenomena ini digunakan

52 http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1445-mou-batan-rusatom-

overseas-joint-stock-company ; Internet; diakses pada 14 juni 2017, pukul 14.00

53

BATAN, “ Batan Lakukan Riset Benih Unggul”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/pertanian-peternakan/145-batan-lakukan-riset-

benih-unggul-tanaman-pangan , internet; diakses pada 9Januari 2018, pukul 13.00

Page 46: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

35

untuk memperbaiki sifat tanaman agar mendapatkan biji tanaman dengan keunggulan

tertentu, misalnya tahan hama, tahan kekeringan, dan cepat panen. Padi yang

diradiasi bersifat aman sepenuhnya, tidak ada unsur radioaktif yang tertinggal.54

Bidang Peternakan

BATAN juga mengaplikasikan teknologi nuklirnya di bidang peternakan. Hal

ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi daging dan susu pada ternak

ruminansia atau hewan memamah biak. BATAN juga melakukan penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan dan reproduksi ternak. Kegiatannya meliputi

pembuatan vaksin dengan sinar gamma, untuk melemahkan gen penyakit. Selain itu

masih dapat menimbulkan kekebalan pada ternak. Salah satunya adalah vaksin

iradiasi untuk Fasciolosis (cacing hati pada ternak ruminansia). Pencegahan penyakit

ini agar tidak terjadi penurunan produksi daging atau susu pada sapi. Cara

pencegahan penyakit Fasciolosis menggunakan vaksin iradiasi sinar gamma itu

sedang diupayakan untuk mendapatkan paten.55

Peran teknologi nuklir lainnya dalam reproduksi ternak adalah dengan teknik

yang disebut Radio Immuno Assay (RIA). Tujuannya untuk memperbaiki penampilan

reproduksi, dengan menggunakan teknologi nuklir ini kelompok peternak dapat

memperbaiki manajemen reproduksi ternaknya. Sebelum menggunakan teknologi

54

BATAN, “ Batan Lakukan Riset Benih Unggul”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/pertanian-peternakan/146-batan-banyak-

hasilkan-benih-unggul-bermutu , Internet; diakses pada 9 Januari 2018, pukul 13.10 55

BATAN, “ Batan Lakukan Riset Benih Unggul”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/pertanian-peternakan/145-batan-lakukan-riset-

benih-unggul-tanaman-pangan , internet; diakses pada 9Januari 2018, pukul 13.00

Page 47: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

36

nuklir banyak kasus ditemukan angka kelahiran yang tidak menentu, dalam artian

belum tentu ternak besar (seperti sapi) dapat melahirkan sekali dalam setahun.56

Bidang Perikanan

Di dalam bidang perikanan digunakan hormon testoteron yaitu hormon alami

dari bahan dasar testis ternak sapi untuk proses pejantanan ikan. Agar ikan bisa lebih

lincah dan cepat gemuk. Budidaya perikanan (akuakultur) tidak terlepas dari unsur

ketersediaan air, lahan, benih, dan pakan. Kegiatan penelitian BATAN diarahkan

untuk mendukung peningkatan produksi ikan dengan penyediaan pakan ikan yang

dapat mempercepat pertumbuhan dan bobot badan ikan.57

Bidang Kesehatan

Aplikasi teknik Nuklir dalam kehidupan manusia banyak ragamnya. Salah

satunya di bidang kesehatan dan obat-obatan BATAN dengan lembaga-lembaga

litbangyasa di dalamnya telah banyak melakukan penelitian dan pengembangan

aplikasi teknik nuklir untuk kesehatan di indonesia, diantaranya:

A. Metode Radiodiagnostik dan Radioterapi

Aplikasi nuklir untuk kesehatan antara lain diterapkan BATAN dalam

serangkaian metode radiodiagnostik dan radioterapi. sejak 2011 misalnya, BATAN

telah memiliki dan mengoperasikan kamera gamma untuk penelitian kanker payudara

56

BATAN, “ Batan Lakukan Riset Benih Unggul”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/pertanian-peternakan/145-batan-lakukan-riset-

benih-unggul-tanaman-pangan , internet; diakses pada 9Januari 2018, pukul 13.00 57

Ibid

Page 48: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

37

dan kanker prostat. Keunggulan dari perangkat tersebut adalah tingkat akurasi yang

tinggi dan waktu analisa yang cepat.

B. Aneka Kit Radiofarmaka

BATAN juga mengembangkan sejumlah radiofarmaka dan senyawa bertanda

dengan fungsi diagnosis dan fungsi terapi untuk keperluan pasien berbagai penyakit.

Penyediaannya dilakukan bekerjasama dengan mitra strategis seperti PT. Kimia

Farma serta rumah sakit seperti RS. Siloam MRCC. Dalam pembuatan radiofarmaka

tersebut BATAN juga telah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik

(CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2012 untuk

larutan injeksi. Dengan demikian legalitas dan jaminan mutu obat diterima oleh

BPOM.

C. Hydrogel Cooling Fever

BATAN juga telah mengembangkan Hydrogel Cooling Fever yaitu kompres

untuk penurun demam. Produk kesehatan 54 berbahan dasar Carboxy-Methyl

Cellulose (CMC) ini mengandung kandungan air hingga 80% sehingga efektif

menurunkan panas tubuh dan meredakan kejang. Sebelumnya Hydrogel biasa

digunakan untuk pembalut luka karena bersifat elastis dan kuat.

D. Sterilisasi Alat dan Produk Kesehatan

BATAN juga mengaplikasi radiasi sinar gamma dari iradiator untuk

mensterilkan beberapa alat dan produk kesehatan seperti jarum suntik, sarung tangan

bedah, kateter, dan hemodialiser atau alat pencuci darah. Energi radiasi yang tinggi

Page 49: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

38

dapat membunuh mikroba seperti bakteri, jamur (kapang), atau virus. Keunggulan-

keunggulan sterilisasi dengan radiasi di antaranya yaitu tidak merusak bahan yang

disterilkan, lebih efektif karena dapat mencapai 100% steril pada dosis tinggi, dapat

mensterilkan bahan dalam jumlah banyak untuk sekali proses radiasi serta ramah

lingkungan karena tidak menghasilkan limbah.

E. Bank Jaringan

Bank Jaringan sendiri yaitu suatu organisasi yang berupaya untuk

mengumpulkan, memproses, menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan

jaringan biologi untuk kebutuhan klinik. Jaringan biologi tersebut berasal dari

jaringan yang didermakan oleh donor sehat, bebas dari berbagai penyakit menular

dan diproses sebagai bahan biomaterial alami yang dapat digunakan dengan aman.

Dinamakan Bank jaringan karena jaringan selalu tersedia kalau diperlukan. Bank

jaringan bertanggung jawab atas keamanan jaringan tersebut sampai kepada pemakai.

Bank Jaringan riset BATAN adalah bank jaringan pertama di indonesia. Memiliki

fungsi untuk meneliti dan mengembangkan teknologi pengawetan jaringan biologi

yang disterilkan dengan radiasi gamma atau partikel elektron, yang aman dan

berkualitas tinggi, untuk dapat diimplantasikan pada pasien yang sangat

membutuhkan.58

58

BATAN, “Batan berkiprah untuk kesehatan” tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/kesehatan-obat-obatan/89-batan-berkiprah-

untuk-kesehatan , Internet; diakses pada 9 Januari 2018, pukul 13.20

Page 50: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

39

Bidang Pertambangan

Bidang pertambangan, Tritium radioaktif dan cobalt 60 digunakan untuk

merunut alur-alur minyak bawah tanah dan kemudian menentukan strategi yang

paling baik untuk menyuntikkan air ke dalam sumur-sumur. Hal ini akan memaksa

keluar minyak yang tersisa di dalam kantung-kantung yang sebelumnya belum

terangkat. Berjuta-juta barrel tambahan minyak mentah telah diperoleh dengan cara

ini.59

C. Kebijakan Indonesia terhadap Rusia

Rusia yang sebelumnya bernama Uni Soviet memiliki sejarah kerjasama dan

hubungan yang cukup unik dengan Indonesia, bila dibandingkan dengan hubungan

Indonesia degan negara-negara lain. Kedekatan ideologis antara Indonesia dengan

Uni Soviet pada awal kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu alasan dari

kedekatan kedua negara.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan

menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak

sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer.

Di tengah tekanan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, sejarah mencatat Uni

59

Fokus Rakyat, “Inovasi Nuklir untuk Kebutuhan Listrik”. 2010. Tersedia di:

http://www.fokusrakyat.web.id/2010/07/inovasi-nuklir-untuk-kebutuhan-listrik.html , Internet; diakses

pada 9 Januari 2018, pukul 13.30

Page 51: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

40

Soviet, Ukraina, Belarus, dan sekutu-sekutu Uni Soviet di PBB secara konsisten

mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia.60

Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik dengan

pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, perwakilan Indonesia dan Uni Soviet pernah

menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko. Namun, kesepakatan tersebut

dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda. Pada 24 Desember

1949, Uni Soviet menerima informasi resmi mengenai kesepakatan hubungan

Belanda dan Indonesia. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei

Vyshinsky langsung mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri

Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Hatta yang berbunyi:

“Atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat memberitahukan

kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember

1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui

kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia membangun

hubungan diplomatik dengan Indonesia.”61

Telegram tersebut kemudian dibalas oleh Hatta pada 3 Februari 1950 untuk

mengkonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pengakuan kedaulatan

dan kemerdekaan dari Uni Soviet dan siap membina hubungan diplomatik dengan

60

“Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara”, 24

Februari 2015, [database online]; dapat diakses di:

https://id.rbth.com/politics/2015/02/24/kisah_persahabatan_jakarta_dan_moskow_65_tahun_pasang-

surut_relasi_d_26899 ; Internet; diakses pada 11 Januari 2018. 61

“Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara”, 24

Februari 2015; diakses pada 11 Januari 2018.

Page 52: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

41

pihak Soviet. Tanggal telegram yang dikirim oleh Hatta itu kemudian dikenang

sebagai tanggal bermulanya hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet.62

Pada 1956, Indonesia dan Soviet memulai kerjasama bilateral di bidang

perdagangan. Presiden RI Soekarno mengunjungi Uni Soviet untuk pertama kalinya.

Sejak itu, hubungan kedua negara terus berkembang. Awalnya, perbedaan ideologi

politik dan sistem ekonomi kedua negara sempat membuat hubungan kedua negara

tidak berjalan mulus. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk

memperkuat hubungan bilateral mereka. Pada 12 April 1961, Soekarno kembali

berkunjung ke Soviet. Meski kunjungan Soekarno ke Uni Soviet kala itu merupakan

kunjungan yang bersifat simbolis, beberapa pakar berpendapat pemerintah Uni Soviet

kala itu telah berharap Indonesia dapat menjadi sekutu, baik secara militer maupun

ideologi. Kunjungan pada tahun 1961 tersebut semakin mengukuhkan kemesraan

hubungan Uni Soviet dengan Indonesia.63

Beberapa dekade setelah 1950-an, hubungan Indonesia dan Uni Soviet

berkembang secara signifikan. Namun, bukan berarti hubungan baik kedua negara

hanya terkait hubungan militer semata. Uni Soviet juga banyak bekerjasama dengan

62

“Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara”, 24

Februari 2015; diakses pada 11 Januari 2018. 63

“Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara”, 24

Februari 2015; diakses pada 11 Januari 2018.

Page 53: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

42

Indonesia dalam membangun infrastruktur sipil, seperti Rumah Sakit Persahabatan di

Jakarta, stadion, dan reaktor nuklir percobaan di Serpong.64

Pada era Presiden Soeharto, hubungan antara Indonesia-Uni Soviet

mengalami kemunduran. Kemunduran hubungan itu dimulai dengan pembubaran

Lembaga Persahabatan Indonesia-Soviet. Padahal, lembaga inilah yang selama ini

menjadi penggerak utama kerjasama ilmu dan kebudayaan kedua negara.

Pemerintahan baru yang orientasi politisnya berseberangan dengan pemerintahan

lama segera memerintahkan para mahasiswa yang sedang belajar di Uni Soviet untuk

pulang.65

Saat itu yang paling terkena dampaknya adalah mahasiswa Indonesia di Uni

Soviet. Mereka tak bisa pulang ke tanah air. Rezim Soeharto tak hanya mencabut

paspor mereka, tetapi hubungan dengan instansi kedinasan yang mengirim mereka

juga diputus.66

Uni Soviet di era awal 1990 bubar. Hanya tersisa Rusia dan negara-negara

merdeka lainnya yang berpisah dari Soviet. Pemimpin federasi Uni Soviet yang

bernama Rusia menjadi penerus dari kejayaan Uni Soviet. Kerjasama Indonesia

64

“Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara”, 24

Februari 2015; diakses pada 11 Januari 2018. 65

Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia,

Jakarta: Garansindo. 33. 66

“Panas Dingin Hubungan Indonesia-Rusia”, 10 Oktober 2016, [database online] dapat diakses

di: https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS ; Internet; diakses pada 11 Januari

2018.

Page 54: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

43

Soviet yang terputus di era Orde Baru itu kembali terjadi dengan kerjasama

Indonesia-Rusia di saat komunisme Rusia sudah runtuh.67

Putri Soekarno, Megawati Soekarno Putri, naik menjadi Presiden Republik

Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid di tahun 2001. Pada bulan April 2003,

diadakan kunjungan resmi Presiden Indonesia ke Rusia. Dalam kesempatan tersebut,

kedua kepala negara menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan

persahabatan dan kemitraan diantara Rusia dan Indonesia dalam abad 21. Disana,

Megawati dan Presiden Rusia, Vladimir Putin menyepakati dilakukannya kerjasama

teknik dan militer yang lebih erat di masa depan.68

Agenda utama Presiden Megawati adalah mengunjungi pusat uji pesawat jet

Sukhoi di Zhukovsky di luar Moskwa dan menonton penampilan terbang jet tempur

Su-27 didampingi bos Sukhoi, Mikhail Pogosyan. Ia menjajaki kemungkinan kontrak

pembelian dua Su-27, dua Su-30 Fighters, serta dua helikopter tempur Mi-35. Seluruh

pesawat ini akan digunakan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI AU.69

Menolehnya Indonesia ke Rusia dalam urusan persenjataan militer tentu dapat

dimaklumi mengingat saat itu sudah 12 tahun lamanya Amerika Serikat menutup

pintu penjualan senjatanya ke Indonesia karena alasan pelanggaran hak asasi manusia

67

“Panas Dingin Hubungan Indonesia-Rusia”, 10 Oktober 2016, [database online] dapat diakses

di: https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS ; Internet; diakses pada 11 Januari

2018. 68

Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia,

Jakarta: Garansindo. 45. 69

Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia,

Jakarta: Garansindo. 46.

Page 55: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

44

yang dilakukan militer Indonesia. Tak ada jalan lain, Indonesia harus merintis jalan

menuju sumber persenjataan lainnya. 70

Di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan Indonesia dan Rusia

kian menemukan bentuknya. Dalam kunjungan SBY ke Rusia, bentuk kerjasama

yang dikonkretkan adalah dibidang pertahanan, politik, ekonomi, dan hukum.

Dibidang ekonomi, presiden mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia.

Volume perdagangan kedua belah pihak pada tahun 2005 mencapai US$680 juta,

angka tersebut melebihi tahun 2004 (US$480 juta). Indonesia memiliki kepentingan

membuka kerjasama soal energi nuklir untuk mengatasi krisis energi yang masih

terus terjadi didalam negeri. Sedangkan disisi lain, Rusia punya kepentingan untuk

mengimbangi dominasi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia terutama sektor

pertambangan yang sudah mengeruk keuntungan sangat besar.71

Hubungan Indonesia dan Rusia makin erat hingga di era masa jabatan kedua

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak persamaan antara Indonesia dan Rusia

yang bisa dijadikan fondasi untuk melangkah lebih lanjut. Keduanya sama-sama

menjalani masa transisi yang tak mudah, dari model pemerintahan yang sangat

sentralistis dan otoritarian menjadi lebih demokratis.72

Ditinjau dari aspek geografis,

Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis karena berada di antara benua

asia dan australia. Sedangkan Rusia merupakan negara yang strategis pula karena

70 Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia,

Jakarta: Garansindo. Hal 46. 71

Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia,

Jakarta: Garansindo. Hal 53. 72

Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia,

Jakarta: Garansindo. Hal 59.

Page 56: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

45

berada di antara benua eropa dan asia. Selain diapit dua benua, kedua negara ini pun

diapit oleh dua samudera. Indonesia diapit oleh samudera hindia dan pasifik

sedangkan Rusia diapit oleh samudera arktik dan pasifik.73

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dan Rusia merupakan masyarakat

yang heterogen dimana terdapat banyak suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa dan

sebagainya. Kesamaan ini tentu bukan dilihat dari kesamaan gaya hidup dan

perilakunya. Kesamaan yang dimaksud adalah sama-sama memiliki keberagaman

dalam masyarakatnya.74

Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga kini, keharmonisan

Indonesia dan Rusia tetap terjaga. Bahkan saat KTT ASEAN-Rusia, kedua Presiden

dua negara ini sempat menandatangani beberapa perjanjian bilateral. Kita akan sama-

sama melihat, apakah Presiden Jokowi akan mempererat hubungan Indonesia-Rusia

lebih dari presiden sebelum-sebelumnya.75

73 Imam Abdillah, “Persamaan Indonesia Rusia”, 2015, tersedia di:

http://www.aboutrussia.ga/2017/01/persamaan-indonesia-dan-rusia.html ; internet, diakses pada 21

Maret 2018 74 Imam Abdillah, “Persamaan Indonesia Rusia”, 2015, tersedia di:

http://www.aboutrussia.ga/2017/01/persamaan-indonesia-dan-rusia.html ; internet, diakses pada 21

Maret 2018 75

“Panas Dingin Hubungan Indonesia-Rusia”, 10 Oktober 2016, [database online] dapat diakses

di: https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS ; Internet; diakses pada 11 Januari

2018.

Page 57: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

46

BAB III

KERJASAMA ENERGI NUKLIR INDONESIA-RUSIA

Bab ini menjelaskan mengenai kerjasama antara Indonesia dan Rusia dalam

bidang energi nuklir. Pembahasan bab ini meliputi berbagai kerjasama energi yang

telah dilakukan oleh Indonesia dan Rusia di bidang energi nuklir yang kemudian akan

dikaji secara mendalam sehingga dapat memberikan gambaran seberapa signifikan

kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara di bidang energi nuklir.

A. Kerjasama Indonesia dan Rusia di Sektor Energi Nuklir

Kerjasama antara Indonesia dan Rusia pada bidang pengembangan energi

nuklir dimulai pada 1 Desember 2006, bertempat di Moskow, Rusia, kedua negara

menandatangani persetujuan penggunaan tenaga atom untuk maksud damai.

Berdasarkan persetujuan tersebut kedua pihak akan melaksanakan kerjasama pada

bidang-bidang sebagai berikut:

a. Pengembangan, model, pembangunan dan pengoperasian reaktor-reaktor

penelitian dan pembangkit tenaga nuklir, termasuk pembangkit

berkapasitas rendah sebagai contoh adalah pembangkit nuklir terapung,

dan juga penelitian dan pengembangan yang terkait;

b. Reaktor-reaktor pendingin untuk gas temperatur bersuhu tinggi sebagai

penghasil listrik dan panas bagi tujuan industri;

c. Penggunaan kekuatan nuklir untuk desalinasi laut dan artesi air;

Page 58: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

47

d. Produksi hydrogen;

e. Produksi/manufaktur dan penggunaan radioisotope, instalasi radiasi dan

akselerasi untuk penggunaan industri dan medis;

f. Pendidikan, pelatihan dan pelatihan tingkat lanjut bagi personel

administratif, ilmiah dan teknis;

g. Pengawasan dan pengendalian negara mengenai permasalahan

keselamatan nuklir dan radiasi;

h. Pemberian ijin atas aktivitas-aktivitas di bidang penggunaan energi atom

untuk tujuan-tujuan damai;

i. Bidang-bidang kerjasama lain yang disetujui para pihak.76

Pihak antara Indonesia dan Rusia menunujuk badan berwenang yang

mewakili masing-masing pihak yang telah diatur didalam persetujuan. Pihak

Indonesia menunjuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pihak Rusia

menunjuk Badan Tenaga Atom Federal sebagai badan yang berwenang dalam

persetujuan ini.

Persetujuan yang dilakukan oleh kedua negara baru berlaku setelah di

ratifikasi. Pada Juli 2011 Persetujuan antara Indonesia dan Rusia tersebut akhirnya di

ratifikasi lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011.

76

Agreement between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Cooperation

in the Peaceful Uses of Atomic Energy, art. 2, December 1, 2006, Peraturan Presiden R.I. No. 44

Tahun 2011

Page 59: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

48

Selanjutnya, kedua negara dapat melakukan kerjasama di bidang nuklir sesuai dengan

persetujuan tersebut.

Setelah persetujuan tersebut diratifikasi, pada 1-3 Juni 2015 BATAN

menghadiri ATOM Expo 2015 yang merupakan acara rutin tahunan dan menjadi

ajang peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi yang

diikuti oleh negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir untuk Pembangkit

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), baik dari Amerika Latin, Asia Pasifik, Afrika, Eropa

Tengah dan Timur.

Dalam kesempatan Atom Expo ini, BATAN sebagai wakil Indonesia dan

ROSATOM sebagai wakil Pemerintah Federasi Rusia melakukan penandatangan

kerjasama dalam hal Pengembangan Energi Nuklir untuk Tujuan Damai. Penjajakan

kerjasama ini telah berlangsung lama, dan merupakan suatu kesempatan bagi

Indonesia untuk dapat bersama-sama ROSATOM melakukan kegiatan perencanaan

pembangunan PLTN, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan

kerjasama dengan ROSATOM tidak terbatas dengan kegiatan yang tersedia di

BATAN, namun juga Perguruan Tinggi, dan industri swasta.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan antara BATAN dan ROSATOM,

kedua belah pihak dapat saling membantu dalam bidang pengembangan teknologi

nuklir untuk energi, khususnya dalam pengembangan reaktor daya riset dan juga

Page 60: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

49

memberikan bantuan layanan ketenaga-ahlian teknologi reaktor daya yang mengarah

ke komersial.77

Penandatanganan di ATOM Expo 2015 tersebut berlanjut di Pusdiklat

BATAN Jakarta dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Kepala Pusat

Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat-BATAN), Sudi Ariyanto dengan perwakilan

dari ROSATOM, Yuriy N Seleznev. Dalam pertemuan tersebut pihak ROSATOM

juga mempresentasikan banyak hal tentang program-program pelatihan yang ada di

ROSATOM dengan infrastrukturnya, termasuk SDM. Diharapkan dengan adanya

penandatanganan MoU dapat mendorong dan meningkatkan kompetensi para

karyawan, baik dari BATAN maupun Rosatom. Selain itu juga kerjasama ini

merupakan bukti bahwa program pelatihan serta SDM yang dimiliki BATAN diakui

oleh negara luar.78

Setelah kerjasama tersebut, tiga bulan kemudian yaitu pada 10 September

2015 bertempat di kantor pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dilakukan

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BATAN dan

Rusatom Overseas, Joint Stock Company of The Russian Federation (RAOS)

tentang kerjasama dalam pengembangan PLTN terapung dan PLTN skala besar.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir

77

BATAN, “Indonesia siap dengan Program PLTN”

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1049-djarot-indonesia-siap-dengan-

program-pltn diakses pada 29 Juli 2017 78

BATAN, “ Batan dan Rosatom lakukan pertukaran program pelatihan”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1139-batan-dan-rosatom-lakukan-

pertukaran-program-pelatihan diakses pada 29 Juli 2017

Page 61: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

50

BATAN, Yarianto S. Budi Susilo dan Presiden Rusatom Overseas, Joint Stock

Company, E. Pakermanov, disaksikan Kepala BATAN, Djarot S. Wisnubroto dan

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y. Galuzin.79

Adapun bentuk kerja sama antara BATAN dan RAOS antara lain saling tukar

informasi, dukungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia,

dukungan ilmiah dan teknis untuk pelaksanaan pra proyek PLTN terapung dan

PLTN skala besar, namun tidak terbatas pada dukungan studi kelayakan,

pengembangan keuangan, kemitraan dan SPV model untuk PLTN terapung dan/atau

PLTN skala besar, pengembangan roadmap untuk PLTN terapung dan PLTN skala

besar, dan konsultasi pada pembentukan organisasi pelaksanaan program energi

nuklir (NEPIO).80

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengirimkan sekitar 20

hingga 30 orang Indonesia ke Rusia per tahunnya untuk mempelajari Pembangkit

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Peserta yang dikirim tak hanya dari BATAN, tapi

juga perwakilan dari berbagai perguruan tinggi Indonesia.81

B. ROSATOM dan Rusatom Overseas (RAOS)

ROSATOM adalah salah satu pemimpin teknologi global dan merupakan

salah satu perusahaan terbesar Federasi Rusia. Perusahaan ini menyatukan kekuatan

79

BATAN, “ MoU Batan dan Rusatom Joint Stock Company”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1445-mou-batan-rusatom-overseas-

joint-stock-company diakses pada 29 Juli 2015 80

BATAN, “ MoU Batan dan Rusatom Joint Stock Company”, tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1445-mou-batan-rusatom-overseas-

joint-stock-company diakses pada 29 Juli 2017 81

RBTH, “Pertahun Indonesia Kirim 30 Orang ke Rusia untuk Belajar Nuklir” tersedia di:

https://id.rbth.com/news/2016/10/12/per-tahun-indonesia-kirim-30-orang-ke-rusia-untuk-belajar-

nuklir_638231 ; internet; diakses pada 13 Januari 2018

Page 62: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

51

tenaga nuklir dan aset rekayasa tenaga, serta desain dan konstruksi PLTN.

ROSATOM adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di Rusia yang

memproduksi 196,37 miliar kWh listrik pada tahun 2016 (atau 18,3% dari total

angkatan listrik negara). ROSATOM menempati posisi pertama untuk portofolio

proyek konstruksi asing terbesar (34 PLTN di 12 negara). ROSATOM memproduksi

setiap tahun sekitar 3.000 ton uranium di dalam negeri, dan sekitar 5.000 ton di

negara lain.82

ROSATOM dengan 1/3 pangsa pasar dunia memimpin dalam layanan

pengayaan uranium global dan mencakup 17,7% pasar bahan bakar nuklir global.

ROSATOM juga memproduksi peralatan dan memproduksi isotop untuk obat nuklir,

melakukan penelitian, studi material. Perusahaan ini juga memproduksi

superkomputer dan perangkat lunak serta produk inovatif nuklir dan non-nuklir yang

berbeda. ROSATOM menyatukan lebih dari 300 perusahaan dan organisasi,

termasuk satu-satunya armada pemecah masalah nuklir di dunia. ROSATOM

ditugaskan untuk menerapkan kebijakan negara yang seragam mengenai penggunaan

energi atom serta memenuhi kewajiban internasional Federasi Rusia untuk

penggunaan energi atom secara damai.83

ROSATOM adalah pemrakarsa kebijakan nasional seragam dan praktik

pengelolaan terbaik dalam pemanfaatan tenaga nuklir, industri senjata nuklir, dan

keselamatan nuklir. ROSATOM bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen

82

ROSATOM, Tersedia di: http://www.rosatom.ru/en/about-us/ diakses pada 1 Desember 2017 83

ROSATOM, Tersedia di: http://www.rosatom.ru/en/about-us/ diakses pada 1 Desember 2017

Page 63: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

52

internasional Rusia mengenai penggunaan energi nuklir secara damai dan non-

proliferasi nuklir.84

Rusatom Overseas adalah perusahaan di dalam Rosatom State Corporation

Group. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk promosi penawaran terpadu untuk

proyek Nuclear Power Plant (NPP) dan Pusat Pengembangan Sains dan Teknologi

Nuklir di pasar internasional. Saat ini, industri nuklir Rusia dilengkapi untuk

memastikan dukungan penuh dari program energi nuklir nasional pada semua tahap

implementasi dan menawarkan kepada pelanggannya berbagai produk dan layanan

yang ditujukan untuk pengembangan sektor tenaga nuklir mereka.85

Rusatom Overseas, berfungsi sebagai penghubung antara negara-negara

pelanggan dan perusahaan ROSATOM, menciptakan sistem umpan balik dengan

cara yang dapat meningkatkan penawaran terpadu kami sehingga lebih efisien, dan

perusahaan nuklir Rusia dapat memperoleh kompetensi baru dan menyajikan produk

modern dan yang dicari kepada pasar global.86

84

ROSATOM, Tersedia di: http://www.rosatom.ru/en/about-us/ diakses pada 1 Desember 2017 85

Rusatom Overseas, Tersedia di: http://www.rusatom-overseas.com/about-rusatom-

overseas/rusatom-overseas/ diakses pada 1 Desember 2017 86

Rusatom Overseas, Tersedia di: http://www.rusatom-overseas.com/about-rusatom-

overseas/rusatom-overseas/ diakses pada 1 Desember 2017

Page 64: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

53

BAB IV

ANALISA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM

KERJASAMA PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR DENGAN RUSIA

TAHUN 2015

Bab ini akan menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama

pengembangan energi nuklir tahun 2015 dengan menggunakan alat analisis konsep

kebijakan luar negeri, keamanan energi. Faktor internal dan eksternal Indonesia

dalam pengambilan kebijakan luar negeri menjadi poin dalam pembahasan bab ini.

Melihat faktor internal dan eksternal yang mepengaruhi kebijakan luar negeri

Indonesia dalam melakukan pengembangan nuklir dengan Rusia pada tahun 2015,

sehingga akan diketahui alasan faktor apa saja yang mendorong Indonesia

melakukan kerjasama pengembangan energi nuklir dengan Rusia.

A. Faktor Internal

1. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

Badan Tenaga Nuklir Nasional merupakan Badan Pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,

yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2013 disebut dengan

BATAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan

pemerintahan di bidang riset dan teknologi. BATAN mempunyai tugas

Page 65: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

54

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan

pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.87

Sejarah dan produk yang telah dikembangkan oleh BATAN telah dijelaskan

oleh penulis pada bab sebelumnya. BATAN merupakan faktor internal dalam konsep

kebijakan luar negeri. BATAN termasuk dalam struktur pemerintahan sebagai

pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri antara Indonesia -

Rusia mengenai pengembangan energi nuklir tahun 2015. Hal ini sesuai dengan

MoU yang ditandatangani oleh Indonesia-Rusia, BATAN merupakan badan yang

ditunjuk untuk menjalankan kerjasama mengenai pengembangan energi nuklir.

BATAN sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah untuk menyiapkan

pembangunan PLTN telah melakukan penyiapan berbagai infrasruktur yang

dipersyaratkan, yang meliputi SDM, penguasaan teknologi, lokasi, roadmap (peta

jalan), kajian dampak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk melakukan edukasi

kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2011 – 2013 telah dilakukan studi

lokasi PLTN di Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan dinyatakan layak untuk

pembangunan PLTN.88

Survei terbaru yang dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

menyimpulkan sebanyak 77,53 persen masyarakat di Tanah Air mendukung PLTN.

87 Pubinfo, “Badan Tenaga Nuklir Nasional”, Tersedia di:http://www.pubinfo.id/instansi-59-

batan---badan-tenaga-nuklir-nasional.html , diakses pada 17 Feb 20018 88

Ferial, “Tarik Ulur Energi Nuklir dalam Program Energi Nasional”, Artikel online, dapat

diakses di:

http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/09/14/1340/tarik.ulur.energi.nuklir.dalam.program.energi.nasional ,

internet; diakses pada 18 Feb 2018.

Page 66: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

55

Jajak pendapat itu diselenggarakan oleh Batan dan PT Pro Ultima sepanjang Oktober

hingga Desember 2016, dengan jumlah responden sebanyak 4.000 orang yang

berada di 34 provinsi di Indonesia. Pada saat dimulainya survei yakni pada 2011,

dukungan masyarakat terhadap pembangunan PLTN masih rendah yakni 49,5

persen. Jumlah responden, yang menyetujui pembangunan PLTN, beranjak naik

menjadi menjadi 52,9 persen pada survei di tahun 2012. Pada 2013, ada 64,1 persen

responden yang menyetujui rencana ini. Sedangkan pada survei di tahun 2014,

terdapat 72 persen responden yang setuju. Pada survei di tahun 2015, jumlahnya

bertambah lagi menjadi 75,3 persen responden.89

Berdasarkan data tersebut, upaya BATAN dalam sosialisasi program

pembangunan PLTN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Semenjak tahun

2011 hingga pada tahun 2015 dukungan dari masyarakat terhadap pembangunan

PLTN semakin meningkat presentasenya dan menjadi salah satu faktor untuk

mendorong pemangku kebijakan untuk merealisasikan program pembangunan

PLTN.

2. Kondisi Energi Indonesia

Kebutuhan Energi Sektor Industri

Sektor industri sebagai kontributor utama penggerak pembangunan yang

diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, secara timbal balik energi yang dipersiapkan

89

Addi M Idhom, “Survei Batan Klaim Masyarakat Indonesia Dukung PLTN”; artikel online,

dapat diakses di: https://tirto.id/survei-batan-klaim-masyarakat-indonesia-dukung-pltn-cf1u , internet,

diakses pada 18 Feb 2018.

Page 67: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

56

harus cukup besar pula. Kebutuhan energi sektor industri meliputi kebutuhan energi

yang digunakan pada proses serta sumber daya energi sebagai bahan baku industri.90

Gambar 4.1: Grafik Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Industri

Sumber: Outlook Energi 2014

Menurut grafik diatas, proyeksi kebutuhan energi final sektor industri di

gambarkan berdasarkan dua skenario, yaitu skenario BaU dan skenario KEN.

Skenario Business as Usual (BaU) adalah skenario proyeksi kondisi saat ini tanpa

adanya perubahan kebijakan yang berlaku dan investasi lainnya yang dapat menekan

laju konsumsi. Sedangkan skenario Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah

skenario dasar di mana diasumsikan bahwa konsumsi energi final akan berkurang

dengan menerapkan program konservasi dan efisiensi energi sesuai dengan target

pemerintah.

Kebutuhan energi sektor industri menurut skenario BaU diproyeksikan akan

meningkat dengan laju pertumbuhan 5,4% per tahunnya. Sedangkan skenario KEN

90

Outlook Energi Indonesia 2014, hal 74

Page 68: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

57

memproyeksikan pertumbuhan rata-rata dari kebutuhan energi sektor industri sebesar

4,4%. Energi batubara mendominasi konsumsi sektor industri dalam skenario BaU

maupun skenario KEN dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,3% (Skenario BaU)

dan 5,1% (Skenario KEN) pertahunnya.91

Kebutuhan Energi Sektor Rumah Tangga

Sektor rumah tangga merupakan sektor yang masih mendominasi kebutuhan

biomassa tradisional, khususnya digunakan untuk memasak di wilayah pedesaan. Jika

kebutuhan biomassa tradisional ini diperhitungkan dalam kebutuhan energi, maka

rumah tangga merupakan pengguna energi terbesar setelah sektor industri.92

Gambar 4.2: Grafik Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Rumah

Tangga

Sumber: Outlook Energi 2014

91

Outlook Energi Indonesia 2014, hal 75 92

Outlook Energi Indonesia 2014, hal 80

Page 69: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

58

Menurut grafik di atas kebutuhan energi sektor rumah tangga mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8% pertahunnya menurut skenario BaU. Sedangkan

menurut skenario KEN pertumbuhan kebutuhan rumah tangga naik sebesar 2,9% per

tahun.93

Jika dilihat dari kedua grafik tersebut, kebutuhan energi sektor rumah tangga

di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kebutuhan energi sektor industri. Kebutuhan

energi listrik merupakan kebutuhan yang paling tinggi di kedua sektor tersebut dan

terus mengalami peningkatan konsumsi setiap tahunnya.

Sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan dan meningkatnya pola

hidup masyarakat, konsumsi energi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain biomassa, konsumsi energi final di Indonesia selama ini masih bertumpu pada

energi fosil terutama bahan bakar minyak (BBM). Meskipun peran energi fosil

lainnya seperti batubara dan gas bumi belum setinggi BBM, namun kedua jenis

energi tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi.94

93

Outlook Energi Indonesia 2014, hal 81 94

Outlook Energi Indonesia 2014, hal 35.

Page 70: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

59

Gambar 4.3: Pangsa Konsumsi Energi Final Indonesia Menurut Jens

Energi Tahun 2003-2013

Sumber: Kementrian ESDM, diolah oleh DEN,2013

Berdasarkan jenis energi, BBM masih merupakan sumber energi fosil yang

penting bagi Indonesia, meskipun pangsanya turun sebesar 59% pada tahun 2003,

menjadi 48% pada tahun 2013. Pada periode yang sama pangsa batubara naik dari

12% menjadi 19%, gas bumi turun dari 17% menjadi 14%, LPG naik dari 2%

menjadi 5%, dan listrik naik dari 10% menjadi 13%.

Apabila kita melihat grafik di bawah ini, diperlihatkan bahwa perbandingan

antara konsumsi dan produksi kian menurun. Dimulai pada tahun 2003 yang telah

menjadi titik awal negara Indonesia dalam penurunan jumlah produksinya yang

terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi energi minyaknya. Data ini

Page 71: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

60

adalah data yang diambil dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2013. Dari

data tersebut, produksi dan konsumsi minyak nasional adalah dalam bentuk barel per

hari.

Grafik 4.4 Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia Tahun 2000-2013

Sumber : PWC Indonesia, 2014.

Dilihat dari data di atas, produksi energi minyak di Indonesia dari tahun ke

tahun semakin mengalami penurunan. Penurunan produksi tersebut tidak berbanding

lurus dengan konsumsi masyarakat Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Kondisi pengelolaan energi Indonesia pada tahun 2014 memiliki

keharusan untuk mengurangi dan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil,

sehingga harus mencari pengganti energi tersebut. Kebijakan pemerintah dalam

pengurangan energi fosil yang tidak dapat diperbarui salah satu nya adalah

mengembangkan energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan bila

Page 72: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

61

dikembangkan dan pemanfaatanya didukung oleh regulasi yang memiliki kepastian

hukum akan membantu mengatasi persoalan energi nasional kedepan yang sekaligus

berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

3. Penerapan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode

2005-2025

Rencana pembangunan PLTN di Indonesia tercantum dalam UU 17/2007

mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025.

Berdasarkan UU tersebut, Indonesia harus sudah memiliki PLTN pada tahun 2019.95

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

(KEN) dan Undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP). Pada Perpres Nomor 5 Tahun 2006 ditetapkan bahwa untuk

memenuhi kebutuhan listrik hingga tahun 2025 dibutuhkan kontribusi sumber

energi terbarukan, masing-masing sebesar : biofuel di atas 5%, panas bumi di atas

5%, nuklir, surya, angin dan biomassa di atas 5% dan batubara yang dicairkan di atas

2%, dengan mendasarkan pada kondisi tersebut dan sudah ditetapkannya peraturan

perundangan yang mendasari maka pemerintah berencana akan membangun PLTN

dan diharapkan listrik akan masuk mulai tahun 2017. Sebagaimana diakui oleh

negara-negara yang sudah lebih dulu mengoperasikan PLTN maka seiring dengan

95

RBTH Indonesia, “Rosatom: Kami siap bangun PLTN di Indonesia”; Artikel online, dapt

diakses di: https://id.rbth.com/news/2015/09/28/rosatom-kami-siap-bangun-pltn-di-indonesia_440897 ,

internet, diakses pada 18 Jan 2018.

Page 73: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

62

meningkatnya kebutuhan listrik, pembangunan PLTN yang pertama pasti akan

diikuti dengan pembangunan PLTN berikutnya.96

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah

dirancang sejak tahun 2005 tersebut menjadi salah satu faktor dalam upaya

pengembangan energi nuklir untuk tenaga listrik. Walaupun butuh waktu yang cukup

lama untuk membangun PLTN, namun upaya agar masyarakat dapat menerima

pentingnya pembangunan PLTN diperlukan. Atas dasar tersebut maka diperlukan

kerjasama dengan pihak luar yang telah terbukti dan sukses mengembangkan nuklir

menjadi pembangkit listrik.

4. Faktor Keamanan Energi Indonesia dalam Kerjasama Pengembangan

Energi Nuklir tahun 2015

Faktor keamanan energi Indonesia dalam kerjasama pengembangan energi

nuklir dengan Rusia tahun 2015 memiliki beberapa aspek sesuai dengan teori

keamanan energi menurut Jonathan Elkind dalam buku Carlos Pascual yang berjudul

Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications. Aspek-aspek

tersebut yaitu ketersediaan, keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan

lingkungan. Ketersediaan meliputi kemampuan, kapasitas cadangan energi yang

memadai, distribusi dan investasi, serta diversifikasi energi yang dimiliki Rusia.

Keandalan meliputi kekuatan sumber daya, produksi, dan transportasi.

96

BATAN, “Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia” 2015. Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/infonuklir/nuklir-indonesia-infonuklir/program-pltn/1810-

rencana-pembangunan-pltn-di-indonesia ; Internet; diakses pada 15 Januari 2018.

Page 74: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

63

Keterjangkauan meliputi transparansi harga, dan ekspektasi yang realistis untuk

terget jangka panjang. Keberlanjutan lingkungan meliputi rendahnya emisi karbon.

1. Ketersediaan ROSATOM

Alasan Indonesia bekerjasama dengan Rosatom, Rosatom merupakan

perusahaan pembangkit nuklir Rusia yang memasok 33 persen kebutuhan listrik di

Eropa dan juga daerah bagian Rusia. Rosatom menempati posisi kedua dalam

percaturan generasi nuklir global. Rosatom juga menempati posisi teratas dalam

pasar global untuk teknologi nuklir terbarukan serta menempati peringkat pertama

dalam pembangunan konstruksi simultan. Selain itu juga posisi kedua dalam

pengelolaan uranium dan posisi ketiga dalam ektraksi uranium dalam skala global.97

ROSATOM adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di Rusia

yang memproduksi 196,37 miliar kWh listrik pada tahun 2016 (atau 18,3% dari total

angkatan listrik negara). ROSATOM menempati posisi pertama untuk portofolio

proyek konstruksi asing terbesar (34 PLTN di 12 negara). ROSATOM memproduksi

setiap tahun sekitar 3.000 ton uranium di dalam negeri, dan sekitar 5.000 ton di

negara lain. ROSATOM dengan 1/3 pangsa pasar dunia memimpin dalam layanan

pengayaan uranium global dan mencakup 17,7% pasar bahan bakar nuklir global.

97

Kompas, “Perusahaan Rusia Rosatom Siap Bangun PLTN di Indonesia” 2015. Tersedia di:

http://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/28/053500626/Perusahaan.Rusia.Rosatom.Siap.Bangun.PL

TN.di.Indonesia ; Internet; diakses pada 13 Januari 2018.

Page 75: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

64

ROSATOM juga memproduksi peralatan dan memproduksi isotop untuk obat nuklir,

melakukan penelitian, studi material.98

Hal ini membuat Indonesia tidak meragukan Rosatom dalam kerjasama

pengembangan energi nuklir. Kerjasama jangka panjang terjamin dengan

pengalaman dan teknologi Rosatom dalam pengelolaan energi nuklir. Dengan kata

lain, Rosatom memiliki nilai ketersediaan dalam teori keamanan energi.

2. Keandalan ROSATOM

Keunggulan Rusia dibanding negara-negara yang menggunakan dan

mengembangkan energi nuklir lainnya adalah keandalan. Hal tersebut memiliki

maksud bahwa Rusia merupakan salah satu negara terdepan dalam teknologi

pengembangan energi nuklir. Teknologi yang dimiliki Rusia menjadi keandalan dan

diinginkan oleh Indonesia. Rusia akan mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan

dalam pengembangan energi nuklir dengan Indonesia serta nantinya akan

menjalankan proyek PLTN terapung serta skala besar di Indonesia dengan teknologi

yang mereka miliki.

Perusahaan ini memiliki 29 proyek yang sedang berjalan - di Turki (Akkuyu),

Armenia, Finlandia, Belarus (Ostrovets), Vietnam, Bangladesh, India (Kudankulam)

dan China (Tianwan). Beroperasi di 40 negara; Portofolio pesanan luar negeri untuk

10 tahun ke depan melebihi $ 101 miliar. Proyek PLTN-nya tumbuh dari 19 di tahun

2012 menjadi 29 hari ini. Saat ini sedang membangun unit tenaga di Belarus,

98

ROSATOM, Tersedia di: http://www.rosatom.ru/en/about-us/ diakses pada 1 Desember 2017

Page 76: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

65

Finlandia (Hanhikivi 1), Turki, Iran (Bushehr), India dan China dan sedang

mempersiapkan pembangunan di Vietnam, Bangladesh, Hungaria dan Yordania.

Jumlah reaktor rancangan Rusia di seluruh dunia adalah 72 dan 29 lagi yang akan

dibangun pada tahun 2030. Rosatom telah mencapai pangsa pasar 17% dari fabrikasi

bahan bakar nuklir dan setiap reaktor ke-6 di dunia beroperasi dengan bahan bakar

nuklir Rusia. Ini memegang 36% dari pasar pengayaan uranium dunia dan

mempekerjakan 260.000 pekerja.99

Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah

mendapat aspek keandalan sesuai dengan teori keamanan energi.

3. Keberlanjutan Lingkungan Energi Nuklir

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap isu perubahan

iklim global. Perhatian yang besar tersebut dilihat dari kebijakan, peraturan dan

program yang dikeluarkan dalam rangka mitigasi dan adaptasi gas rumah kaca

(GRK). Pada pertemuan G-20 di Pittsburg bulan September 2009, pemerintah

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK di Indonesia sebesar 26

persen pada 2020.100

Dari hasil perhitungan diprakirakan bahwa emisi CO2 dari sektor kelistrikan

akan meningkat dari 128 juta ton pada tahun 2008 menjadi 1.034 juta ton pada tahun

2030 untuk skenario baseline. Dari 1.034 juta ton emisi tersebut, 757 juta ton (73%)

99

“Rosatom Russias Nyuclear Energy”, Geopolitical Monitor, 2015, tersedia di

https://www.geopoliticalmonitor.com/rosatom-russias-nuclear-diplomacy/, diakses pada 13 Januari

2018 100

Agus Sugiyono, “Peran PLTN dalam Mendukung Komitmen Pemerintah untuk Mengurangi

Emisi CO2”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir III, (2010).

Page 77: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

66

berasal dari pembakaran batubara. Sedangkan bahan bakar gas menyumbang emisi

sebesar 236 juta ton (23%). Rata-rata jumlah emisi per kWh akan meningkat dari

0,801 kg CO2/kWh pada tahun 2008, menjadi 0,842 kg CO2/kWh pada tahun 2030.

Peningkatan ini terjadi karena semakin besar pangsa PLTU batubara yang

digunakan.101

Dalam operasi normal PLTN sangat sedikit menyebabkan kerusakan

lingkungan dan bermanfaat bila mereka menggantikan pembangkit-pembangkit yang

mengemisi CO2, SO2 dan NOx. Dalam kaitan ini mereka akan membantu

mengurangi hujan asam dan membatasi emisi gas rumah kaca.102

Pembangkit listrik tenaga nuklir sudah terbukti memproduksi gas

karbondioksida (CO) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi

lain. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan emisi CO sekitar 10 gram per

kWh. Tiga sumber energi lain, yakni gas, minyak, dan batu bara, masing-masing

memproduksi CO sebanyak 549 gram per kWh, 782 gram per kWh, dan 991 gram

perkWh.103

101

Agus Sugiyono, “Peran PLTN dalam Mendukung Komitmen Pemerintah untuk Mengurangi

Emisi CO2”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir III, (2010). H. 204 102

“Dampak Positif dan Negatif Teknologi Nuklir” GRI, 2015, tersedia di: http://gri.co.id/berita-

145-dampak-positif-dan-negatif-teknologi-nuklir.html , diakses pada 12 Januari 2018 103

“Memahami Pembangkit Listrik Korea”, Kompas, 2011 , tersedia di:

https://internasional.kompas.com/read/2011/03/21/03243127/Memahami.Pembangkit.Listrik.Nuklir.K

orea , diakses pada 22 Maret 2018

Page 78: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

67

B. Faktor Eksternal

1. Pemanasan Global

Efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi dari sinar matahari dan

karena ada GRK maka radiasi tersebut terjebak di dalam atmosfer sehingga

menaikkan suhu permukaan bumi. GRK inilah yang menyerap gelombang panas

dari sinar matahari yang dipancarkan bumi. GRK yang penting ialah CO2, Methane

(CH4), Nitrous Oxide (N2O), Chloroflourocarbon (CFC) (yang dapat dibagi

menjadi dua, yaitu: Haloflourocarbon (HFC) dan Perfluorocarbon (PFC)), dan

Sulfur Hexafluoride (SF6). Sumbangan terjadinya pemanasan global yang terbesar

adalah CO2 sebesar 61 %, diikuti oleh CH4 sebesar 15 %, CFC sebesar 12 %, N2O

sebesar 4 % dan sumber lain sebesar 8 %.104

Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

yang diterbitkan pada tahun 2014 mengungkapkan sejumlah besar bukti baru bahwa

sistem iklim di Bumi berubah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca

(GRK), terutama karbon dioksida (CO2) , akibat emisi dari aktivitas manusia,

terutama pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan tata guna lahan. Suhu

permukaan rata-rata global meningkat; volume presipitasi dan pola distribusi spasial

dan temporal berubah; lautan sedang memanas dan permukaan air laut naik; fitur

cuaca ekstrem dan peristiwa iklim berubah. Untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata

104

Agus Sugiyono, “Penggunaan dan Pemanasan Global: Prospek Bagi Indonesia”, (Jurnal

Online, 2008) dapat diakses di: http://www.sugiyono.webs.com/paper/p0201.pdf ; Internet; diakses

pada 17 Januari 2018.

Page 79: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

68

global di bawah 2°C relatif terhadap tingkat pra-industri dan dengan demikian untuk

menghindari dampak yang tertekan dari perubahan iklim pada sistem ekologi dan

sosio-ekonomi, emisi GHG global perlu dipuncak dalam dekade berikutnya dan

kemudian jatuh setidaknya 90% di bawah tingkat emisi 2010 pada pertengahan abad

ini. Target 2°C secara eksplisit ditunjukan dalam Copenhagen Accord dari United

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).105

Berdasarkan Komunikasi Nasional Kedua Indonesia dinyatakan bahwa pada

tahun 2005 total emisi GRK di Indonesia mencapai 1,1 Gton dan dari sektor energi

menyumbang 0,4 Gton atau sekitar 36 persen dari total emisi GRK. Selain itu,

dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh pada bulan September 2009, Pemerintah

Indonesia mengeluarkan komitmen untuk menurunkan emisi GRK di Indonesia

sebesar 26 persen pada 2020. Komitmen pengurangan emisi ini merupakan salah

satu aksi mitigasi perubahan iklim.106

Sektor energi merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya dalam

menyumbang emisi GRK. Oleh karena itu sektor energi perlu diinventarisasi

besarnya emisi GRK untuk jangka panjang serta potensi untuk menurunkannya

dengan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi untuk

mengurangi emisi di sektor energi, khususnya untuk pembangkit tenaga listrik

105

IAEA, “Climate Change and Nuclear Power 20015” (Vienna, International Atomic Energy,

2015) hal 1. 106

Agus Sugiyono, “Peran PLTN dalam Mendukung Komitmen Pemerintah untuk Mengurangi

Emisi CO2”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir III, (2010).

Page 80: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

69

adalah dengan menggunakan energi baru dan terbarukan seperti Pembangkit Listrik

Tenaga Nuklir (PLTN).107

Tenaga nuklir adalah salah satu sumber energi dan teknologi yang ada saat

ini yang dapat membantu memenuhi tantangan energi iklim. Emisi gas rumah kaca

dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat diabaikan, dan tenaga nuklir,

bersama dengan pembangkit listrik tenaga air dan listrik berbasis angin, merupakan

salah satu pemancar GHG terendah saat emisi sepanjang siklus hidup

dipertimbangkan (kurang dari 15 gram setara CO2 (g CO2 -eq) per kW · h

(kilowatt-hour), nilai median dari 60 sumber yang ditinjau). Di sejumlah besar

skenario mitigasi ketat yang konsisten dengan Copenhagen Accord, listrik nuklir

dinilai sebagai penghindaran sekitar 3,3 sampai 9 Gt CO2 / tahun pada tahun 2050,

bergantung pada asumsi tentang biaya relatif dan kinerja teknologi rendah

karbon.108

2. Keunggulan Rusia dalam Pengembangan Energi Nuklir

Soviet pernah menjadi negara yang paling maju dalam bidang teknologi

nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia diluncurkan pada 1954 di

kota Obninsk, Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar, Rusia mewarisi sektor energi

nuklir tersebut dan masih mempertahankannya hingga saat ini. Saat ini, terdapat 33

buah pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia. Dengan kapasitas 24,25 GW,

107

Agus Sugiyono, “Peran PLTN dalam Mendukung Komitmen Pemerintah untuk Mengurangi

Emisi CO2”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir III, (2010). 108

IAEA, “Climate Change and Nuclear Power 20015” (Vienna, International Atomic Energy,

2015) hal 2.

Page 81: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

70

pembangkit tersebut memasok sekitar 16 persen listrik nasional. Angka tersebut

masih jauh dari target. Kini, Rusia tengah membangun sepuluh pembangkit listrik

tenaga nuklir tambahan, termasuk dua reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir

mengambang Akademik Lomonosov yang berkapasitas 9,2 GW.109

Kapasitas nuklir Rusia, terdiri dari 35 reaktor yang beroperasi berjumlah

26.983 MWe, terdiri dari:

a. 3 VVER-440/230 awal atau reaktor air bertekanan serupa.

b. 2 kemudian reaktor air bertekanan VVER-440/213.

c. 12 reaktor air bertekanan VVER-1000 generasi terbaru dengan

struktur penahanan penuh, kebanyakan tipe V-320.

d. Satu reaktor VVER-1200 generasi baru.

e. 13 RBMK reaktor air ringan grafit (LWGR) sekarang unik ke Rusia.

Keempat yang tertua ini ditugaskan pada tahun 1970an di Kursk dan

Leningrad dan sangat mempedulikan dunia Barat.

f. 4 reaktor BWR grafit kecil yang dimoderasi di Siberia timur,

dibangun pada tahun 1970 untuk kogenerasi (model EGP-6 pada peta

terkait) dan akan ditutup pada tahun 2022.

g. Satu reaktor neutron cepat BN-600 dan satu BN-800.

109

Andrei Frolov, “Mengapa Rusia Pertahankan Sektor Energi Nuklir”, Artikel online; dapat

diakses di:

https://id.rbth.com/technology/2014/05/24/mengapa_rusia_pertahankan_sektor_energi_nuklir_23891

internet, diakses pada 18 Jan 2018.

Page 82: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

71

Selain Bilibino, beberapa reaktor memasok pemanas distrik - total lebih dari

11 PJ / tahun.110

Teknologi dan pengalaman Rusia dalam pengembangan nuklir

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Indonesia untuk melakukan kerjasama

pengembangan energi nuklir. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia Indonesia dan sebagai upaya dalam pembangunan pembangkit

listrik tenaga nuklir nantinya.

110

World Nuclear Association, “Nuclear Power In Russia”; Artikel online dapat diakses di:

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-

power.aspx ; internet, diakses pada 18 Jan 2018.

Page 83: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

72

BAB V

KESIMPULAN

Penandatanganan MOU dalam kerjasama pengembangan energi nuklir antara

Indonesia dan Rusia pada 2015 terjadi karena menipisnya energi dalam negeri

Indonesia. Selama ini Indonesia masih mengandalkan sumberdaya energi yang tidak

dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam dan batubara untuk memenuhi

kebutuhan energi negara. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman energi

tersebut semakin menipis sedangkan permintaan akan energi dalam negeri semakin

meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan energi

nuklir sebagai energi baru terbarukan (EBT). Namun, nuklir di Indonesia belum

dimanfaatkan untuk pasokan energi atau sebagai pembangkit listrik.

Upaya pemerintah dalam pengembangan energi nuklir dimulai pada tahun

1959 dengan dibentuknya Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) oleh Presiden

Ir. Soekarno. Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

sudah dimulai sejak tahun 1968. Namun, tarik ulur kebijakan serta barbagai

penolakan dari masyarakat menjadi hambatan yang membuat upaya pembangunan

PLTN hanya menjadi wacana belaka. Rencana pembangunan PLTN di Indonesia

tercantum dalam UU 17/2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia harus sudah

memiliki PLTN pada tahun 2019.

Page 84: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

73

Indonesia dan Rusia merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang

cukup erat dan telah terjalin cukup lama. Dimulai dari masa kepemimpinan Presiden

Ir. Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, kedua negara mengalami pasang surut

dalam hubungan bilateral. Adanya keinginan Indonesia untuk membangun

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), membuat Rusia yang merupakan negara

terdepan dalam pengembangan energi nuklir menawarkan kerjasama untuk transfer

teknologi, pelatihan, hingga investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir (PLTN) di Indonesia.

BATAN sebagai badan yang mengembangkan energi nuklir dalam negeri

melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam negeri Rusia yang telah

berpengalaman dalam pengembangan energi nuklir dan pembangunan PLTN yaitu

Rosatom pada bulan Juni dan September tahun 2015.

Pengambilan kebijakan luar negeri dalam penandatanganan MOU tersebut

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

dalam kebijakan luar negeri ini meliputi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),

kondisi krisis energi Indonesia, penerapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan faktor keamanan energi yang meliputi

ketersediaan, keandalan, dan keberlanjutan lingkungan. BATAN disini termasuk

didalam struktur pemerintah yang merupakan salah satu faktor internal.

Faktor eksternal dalam pengambilan kebijakan luar negeri ini meliputi

pemanasan global, keunggulan Rusia dalam pengembangan energi nuklir, pengaruh

Page 85: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

74

Rusia dalam kerjasama pengembangan energi nuklir dengan Indonesia. Pemanasan

global yaitu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK), terutama karbon

dioksida (CO2) , akibat emisi dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan

bakar fosil dan perubahan tata guna lahan menjadi salah satu faktor eksternal.

Keunggulan dan pengalaman Rusia dalam pengembangan energi nuklir didalam

negerinya menjadi faktor eksternal dalam pengambilan kebijakan.

Intensitas yang dilakukan oleh Rusia terhadap Indonesia juga mempengaruhi

kebijakan luar negeri Indonesia dan menjadi faktor eksternal dalam kebijakan luar

negeri. Atas adanya faktor-faktor tersebut, Indonesia pada akhirnya melakukan

penandatanganan MOU kerjasama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir

pada tahun 2015.

Page 86: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxv

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afifudin, dan Beni, Metodologi penelitian kualitati, Bandung: CV Pustaka Setia,

2009.

Andika, Boni. “Mendayung diantara Dua Karang”.

Bresnan, John. “Indonesia, The Greatest Transition”.

Departemen Luar Negeri RI. 1995. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa

ke Masa: Buku I Periode 1945-1950. Departemen Luar Negeri: Jakarta 1998.

Dougherty, James E dan Robert L. Pfaltzfraff, Jr. 1981. Contending Theories.Cetakan

Kedua. New York: Harper and Row Publisher Inc.

Evans, Gareth. Cooperative Security and Intrastate Conflict. Dalam Foreign Policy.

No. 96. Autumn, 1994.

Holsti, K.J. International Politics A Framework for Analysis 6th

ed. New Jersey: A

Simon & Schuster Company, 1992.

Holsti, KJ. International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice

Hall, 1988.

Jerome, Kirk dan Mark L. Miller, Participant observation: Ethnolog; Social

sciences; Objectivity; Methodology, Beverly Hills; Sage Publication, 1986.

Page 87: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxvi

Keohane, Robert O dan Lisa L. Martin. “The Promise of Institutionalist Theory”.

Dalam International Security, Vol.20, No.1, Summer, 1995

Kusumohamidjojo, Budiono. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis.

Jakarta: Bina Cipta, 1987.

Lebang, Tomi. Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan

Indonesia-Rusia, Jakarta: Garansindo.

Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations. 7th edition. New York: McGraw Hill,

2006

Nasution, Nazaruddin. Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia. Jawa Barat: Yayasan

Bina Insan Cita, 2016.

Pascual, Carlos dan Jonathan Elkind., ed. Energy Security: Economics, Politics,

Strategies, and Implications. Washington: Brookings Institutions Press, 2010.

Perwita, Banyu, Anak Agung & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional., Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Rosenau, James N. International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research

and Theory, New York: The Free Press,1969

Suryabrata, Sumardi, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1987.

Wesley, Michael. “Energy Security in Asia.” In Energy Security in Asia, ed. Leszek

Buszynski. New York: Routledge, 2006.

Page 88: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxvii

Wuryandari, Ganewati. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik

Domestik, Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2008.

Skripsi dan Tesis:

Asmara, Qiqi. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Nuklir di Jepara,” Tesis Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Univ.

Indonesia, 2009.

Artikel dan Jurnal:

Afifah, Ni’mah. “Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru Tinjauan Developing

Country Suatu Telaah Awal”.

Amir, Sulfikar. “Nuclear revival in Post-Suharto Indonesia”. Asian Survey, 50(2),

Marcch/April 2010.

Falahi, Ziyad. “Kebijakan Luar Negeri dalam Era Liberalisasi Informasi: Studi Kasus

Slogan Million Friends Zero Enemy Era pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono”, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Juni

2012.

Hariyadi. “Agenda-Setting Pembangunan Pltn Dan Pencapaian Ketahanan Listrik

(Studi Di Jepara Dan Pangkal Pinang)”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik,

Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Page 89: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxviii

Hariyanto, Agus. “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia:

Perspektif Teori Peran”, Universitas Komputer Indonesia, Desember 2014.

Pertiwi,Mutiara. Pengenalan Dasar; Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013.

Sugiyono, Agus. “Peran PLTN dalam Mendukung Komitmen Pemerintah untuk

Mengurangi Emisi CO2”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi

Nuklir III, 2010.

Laporan, Buletin, dan Majalah:

Agreement between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the

Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy, art. 2, December 1,

2006, Peraturan Presiden R.I. No. 44 Tahun 2011.

IAEA, “Climate Change and Nuclear Power 20015” Vienna, International Atomic

Energy, 2015

Outlook Energi Indonesia 2014

“Materi Pengantar Soal: Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama

Kerjasama Negara-Negara ASEAN”.

Sumber Elektronik:

“BATAN Berkiprah untuk Kesehatan” BATAN, Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/kesehatan-obat-

Page 90: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxix

obatan/89-batan-berkiprah-untuk-kesehatan , Internet; diakses pada 9 Januari

2018.

“Batan dan Rosatom lakukan pertukaran program pelatihan” BATAN, Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1139-batan-

dan-rosatom-lakukan-pertukaran-program-pelatihan diakses pada 29 Juli

2017

“BATAN Lakukan Riset Benih Unggul Tanaman Pangan” BATAN, Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/hasil-litbang-batan/pertanian-

peternakan/145-batan-lakukan-riset-benih-unggul-tanaman-pangan , internet;

diakses pada 9Januari 2018.

“Dampak Positif dan Negatif Teknologi Nuklir” dapat diakses pada:

http://gri.co.id/berita-145-dampak-positif-dan-negatif-teknologi-nuklir.html ;

Internet; diakses pada 12 Januari 2018

“Djarot: Indonesia Siap dengan Program PLTN” BATAN, Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1049-djarot-

indonesia-siap-dengan-program-pltn diakses pada 29 Juli 2017

“Inovasi Nuklir untuk Kebutuhan Listrik” Fokus rakyat Juli 2010. Tersedia di:

http://www.fokusrakyat.web.id/2010/07/inovasi-nuklir-untuk-kebutuhan-

listrik.html , Internet; diakses pada 9 Januari 2018.

“Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua

Negara”, 24 Februari 2015, [database online]; dapat diakses di:

Page 91: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxx

https://id.rbth.com/politics/2015/02/24/kisah_persahabatan_jakarta_dan_mosk

ow_65_tahun_pasang-surut_relasi_d_26899 ; Internet; diakses pada 11

Januari 2018.

“MoU BATAN dan Rusatom Overseas Joint Stock Company” BATAN. Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/manajemen/hhk/1445-mou-

batan-rusatom-overseas-joint-stock-company ; Internet; diakses pada 14 juni

2017.

“Panas Dingin Hubungan Indonesia-Rusia”, 10 Oktober 2016, [database online]

dapat diakses di: https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS

; Internet; diakses pada 11 Januari 2018.

“Pertahun Indonesia Kirim 30 Orang ke Rusia untuk Belajar Nuklir, RBTH 12

Oktober 2016. Tersedia di: https://id.rbth.com/news/2016/10/12/per-tahun-

indonesia-kirim-30-orang-ke-rusia-untuk-belajar-nuklir_638231 ; internet;

diakses pada 13 Januari 2018

“Perusahaan Rusia Rosatom Siap Bangun PLTN di Indonesia” Kompas 28 Sept 2015,

dapat diakses di:

http://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/28/053500626/Perusahaan.Rusia.R

osatom.Siap.Bangun.PLTN.di.Indonesia ; Internet; diakses pada 13 Januari

2018.

“Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia” BATAN, Tersedia di:

http://www.batan.go.id/index.php/id/infonuklir/nuklir-indonesia-

Page 92: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxxi

infonuklir/program-pltn/1810-rencana-pembangunan-pltn-di-indonesia ;

Internet; diakses pada 15 Januari 2018.

“Rosatom Rusia’s Nuclear Diplomacy” dapat diakses di:

https://www.geopoliticalmonitor.com/rosatom-russias-nuclear-diplomacy/ ;

Internet; diakses pada 13 Januari 2018

“U.S.-Soviet Alliance, 1941-1945”, US Department of History, [database online];

tersedia di: http://history.state.gov/milestones/1937-1945/us-sovietus-soviet ;

diakses pada 10 Januari 2018.

“Visi Nawacita dalam Politik Luar Negeri Indonesia”, 5 September 2016, [database

online]; terdapat di: http://presidenri.go.id/topik-aktual/visi-nawacita-dalam-

politik-luar-negeri-indonesia.html ; Internet; diakses pada 10 Januari 2018.

Ferial, “Rusia Tawarkan Kerjasama PLTN” (ESDM, artikel online), dapat diakses di:

http://ebtke.esdm.go.id/post/2014/11/28/728/rusia.tawarkan.kerjasama.pltn ,

internet, diakses pada 18 Feb 2018.

Ferial, “Tarik Ulur Energi Nuklir dalam Program Energi Nasional”, Artikel online,

dapat diakses di:

http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/09/14/1340/tarik.ulur.energi.nuklir.dalam.pr

ogram.energi.nasional , internet; diakses pada 18 Feb 2018.

Frolov, Andrei. “Mengapa Rusia Pertahankan Sektor Energi Nuklir”, Artikel online;

dapat diakses di:

Page 93: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxxii

https://id.rbth.com/technology/2014/05/24/mengapa_rusia_pertahankan_sekto

r_energi_nuklir_23891 , internet, diakses pada 18 Jan 2018.

Hendrajit dan Rusman, “Nilai Strategis Kerjasama Indonesia Rusia Bidang Energi

dari Perspektif Kepentingan Nasional” , artikel online, dapat diakses di:

http://theglobal-review.com/nilai-strategis-kerjasama-indonesia-rusia-bidang-

energi-dari-perspektif-kepentingan-nasional/ , internet, diakses pada 17 Feb

2018.

Idhom, Addi M. “Survei Batan Klaim Masyarakat Indonesia Dukung PLTN”; artikel

online, dapat diakses di: https://tirto.id/survei-batan-klaim-masyarakat-

indonesia-dukung-pltn-cf1u , internet, diakses pada 18 Feb 2018.

Marketeers, “BUMN Rusia ingin Berpartisipasi dalam Pembangunan PLTN di

Indonesia” (artikel online), dapat diakses di: http://marketeers.com/jokowi-

bakal-berikan-sambutan-utama-world-economic-forum-east-asia/ , internet,

diakses pada 18 Feb 2018.

RBTH Indonesia, “Rosatom: Kami siap bangun PLTN di Indonesia”; Artikel online,

dapat diakses di: https://id.rbth.com/news/2015/09/28/rosatom-kami-siap-

bangun-pltn-di-indonesia_440897 , internet, diakses pada 18 Jan 2018.

Rosatom. Tersedia di: http://www.rosatom.ru/en/about-us/ diakses pada 1 Desember

2017

Rusatom Overseas. Tersedia di: http://www.rusatom-overseas.com/about-rusatom-

overseas/rusatom-overseas/ diakses pada 1 Desember 2017

Page 94: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding

lxxxiii

Said, Sudirman. “Ketergantungan Kepada Energi Fosil Harus Kita Kurangi”, Dewan

Energi Nasional RI, (13 Maret 2015). Berita [on-line] tersedia di

http://den.go.id/index.php/dinamispage/index/503-.html ; internet; diakses

pada 4 September 2017.

Sugiyono, Agus. “Penggunaan dan Pemanasan Global: Prospek Bagi Indonesia”,

(Jurnal Online, 2008) dapat diakses di:

http://www.sugiyono.webs.com/paper/p0201.pdf ; Internet; diakses pada 17

Januari 2018.

World Nuclear Association, “Nuclear Power In Russia”; Artikel online dapat diakses

di:http://www.world-nuclear.org/information-library/country-

profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx ; internet, diakses pada 18

Jan 2018.

Page 95: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 96: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 97: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 98: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 99: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 100: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 101: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 102: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 103: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 104: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 105: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 106: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 107: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 108: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding
Page 109: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42922/1/GILANG...kebijakan luar negeri indonesia dalam penandatanganan memorandum of understanding