KEBIJAKAN KESEHATAN UNTUK KOTA SEHAT DAN KOMUNITASMenurut WHO (Ottawa Charter, 1980), Kota sehat adalah kota yang secara terus menerus menciptakan dan meningkatkan lingkungan fisik dan social serta mengembangkan sumber daya masyarakat sehingga memungkinkan warganya untuk satu sama lain saling mendukung dalam menyelenggarakan semua fungsi kehidupan dan mengembangkan potensi maksimal mereka

Sedangkan menurut Kemendagri-Kemenkes (2005), kota sehat adalah suatu kota dengan kondisi bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintahan daerah.

Selama lebih dari tiga dasawarsa, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan upaya stategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Selanjutnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat hal tersebut ditambah lagi dengan adanya UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, maka Presiden RI telah mengamanatkan pembangunan yang berwawasan kesehatan melalui Indonesia Sehat 2010, di mana intinya melakukan upaya pembangunan perlu menempatkan kebijakan kesehatan dalam pelaksanaannya.

Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta terjangkau oleh masyarakat. Walau sudah mencapai banyak kemajuan, tetapi keadaan kesehatan masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Angka kematian bayi misalnya, Indonesia berada di urutan atas di antara negara-negara anggota ASEAN. Sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang di perdesaan maupun perkotaan, masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan walau dalam skala minimal. Banyak hal yang menjadi penyebabnya antara lain faktor geografi, ekonomi, social, dan teknis. Sementara itu, pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat menimbulkan permasalahan seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminalitas, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang. Hal itu mengakibatkan kualitas lingkungan berpotensi cenderung menurun. Jika hal tersebut tidak segera dikendalikan. maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah yang ada, desentralisasi bidang kesehatan sebagai pendekatan yang dianggap paling tepat saat ini, telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai tindak lanjut UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan inti kebijakan desentralisasi, misalnya Keputusan Menkes RI no. 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 (IS 2010). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 menetapkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. yang berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan cara memberdayakan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal suatu kota/desa.

Dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan, disadari bahwa pencapaian IS 2010 itu sangat ditentukan oleh pencapaian Kota Sehat, dan bahkan juga Kecamatan Sehat. Guna memantau pencapaian IS 2010 dalam kerangka desentralisasi bidang kesehatan itulah perlu dilakukan pengukuran sejauhmana Kota Sehat telah dicapai melalui beberapa indikator kesehatan. Penetapan Indikator Indonesia Sehat 2010 berikut targetnya diawali dengan perumusan yang dilakukan melalui suatu pertemuan pejabat-pejabat Departemen Kesehatan dan sejumlah pejabat kesehatan dari daerah-daerah terdekat di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 16 Juli 2003. Sementara penyusunan rancangan Indikator Indonesia Sehat 2010 sedang berlangsung. Departemen Kesehatan diminta oleh Departemen Dalam Negeri untuk merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Daerah Kabupaten/Kota. Maka, penetapan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal itu pun kemudian disinergikan. Dengan demikian maka indikator-indikator yang tercantum dalam Indikator Indonesia Sehat 2010, khususnya yang mengenai pelayanan kesehatan akan dapat ditemui juga sebagai indikator Standar Pelayanan Minimal yang saat ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2004. Sesuai dengan pengelompokan indikator yang telah diuraikan, Indikator Indonesia Sehat 2010 dikelompokkan ke dalam :

A. Indikator Derajat Kesehatan yang merupakan hasil akhir, yang terdiri atas unsur kualitas hidup disertai dengan indikator-indikator mortalitas, indikatorindikator morbiditas dan indikator-indikator status gizi. B. Indikator Hasil Antara, yang terdiri atas indikator-indikator keadaan lingkungan, indikator-indikator perilaku hidup masyarakat serta indikatorindikator akses dan mutu pelayanan kesehatan.C. Indikator Proses dan Masukan, yang terdiri atas indikator-indikator pelayanan kesehatan, indikator-indikator sumber daya kesehatan, indikator-indikator manajemen kesehatan dan indikator-indikator kontribusi sektor-sektor terkait.Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Visi Indonesia Sehat 2010 bagi setiap indikator telah ditetapkan target yang akan dicapai di tahun 2010.

A. Hasil Akhir ( Derajat Kesehatan Yang Optimal

Derajat kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya, yaitu morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup, yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Lo), sedangkan untuk Mortalitas telah disepakati tiga (3) indikator yaitu Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 Anak Balita dan Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup. Untuk Morbiditas telah disepakati lima (5) indikator yaitu Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk, Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+, Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko), Angka [Acute Flaccid Paralysis (AFP)] pada anak usia < 15 tahun per 100.000 anak, Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk. Sementara itu untuk Status Gizi telah disepakati dua (2) indikator yakni Persentase Balita dengan Gizi Buruk dan Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi. Adapun target masing-masing indikator tersebut di atas untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut :

B. Hasil Antara ( Keadaan Lingkungan, Perilaku Hidup Masyarakat, Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan

Lingkungan Sehat

Untuk menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat telah dipilih dua (2) indikator yang diprogramkan dalam sektor kesehatan yakni Persentase Rumah Sehat dan Persentase Tempattempat Umum Sehat. Adapun target yang diharapkan dari masing-masing indikator tersebut untuk tahun 2010 adalah :

Perilaku Hidup Masyarakat

Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup perilaku individu dan keluarga dalam rangka meningkatkan kesehatannya serta perilaku kelompok dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Untuk ini telah disepakati dua (2) indikator yakni Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri. Adapun target yang diharapkan dari masing-masing indikator tersebut untuk tahun 2010 adalah :

Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk melihat pemerataan, mutu, keterjangkauan dan keadilan pelayanan telah disepakati lima (5) indikator yaitu :

1. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas

2. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Rumah Sakit

3. Persentase Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan

4. Persentase Rumah Sakit yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar

5. Persentase Obat Generik Berlogo dalam Persediaan Obat.

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut :

C. Proses & Masukan ( Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan, Kontribusi Sektor Terkait

Hasil atau keluaran tersebut diatas dicapai melalui penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan yang membawa empat misi, yaitu :

1) Pembangunan Kesehatan harus dapat menggerakkan Pembangunan Nasional yang berwawasan kesehatan

2) Pembangunan Kesehatan harus dapat mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

3) Pembangunan Kesehatan harus dapat memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

4) Pembangunan Kesehatan harus dapat meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat serta lingkungannya. Kesemuanya itu dilaksanakan melalui strategi utama yang berupa :

1. Desentralisasi Kesehatan, yang berisi strategi-strategi,

2. Pembangunan Berwawasan Kesehatan,

3. Profesionalisme dan

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Untuk menggambarkan kegiatan Pembangunan Kesehatan telah disepakati adanya 8 Indikator Pelayanan Kesehatan, 13 Indikator Sumber Daya Kesehatan, 5 Indikator Manajemen Kesehatan dan 4 Indikator Kontribusi Sektor Terkait. Adapun target masing-masing indikator tersebut diatas untuk tahun 2010 yaitu :

Tatanan Kota Sehat dikelompokkan berdasarkan, kawasan dan permasalahan khusus, yang terdiri dari:

1) kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum.

2) kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi,

3) kawasan pertambangan sehat,

4) kawasan hutan sehat,

5) kawasan industri dan perkantoran sehat,

6) kawasan pariwisata sehat,

7) ketahanan pangan dan gizi,

8) kehidupan masyarakat sehat yang mandiri,

9) kehidupan sosial yang sehat.

Tatanan dan permasalahan khusus tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.

Setiap Kabupaten/Kota Sehat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan diberikan penghargaan Swasti Saba. Perhargaan tersebut dapat diklasifikasikan atas 3 kategori, yaitu :

1) Penghargaan Padapa untuk taraf pemantapan sekurang-kurangnya 2 tatanan

2) Penghargaan Wiwerda untuk taraf pembinaan memilih 3-4 tatanan

3) Penghargaan Wistara untuk taraf pengembangan memilih 5 tatanan.

Pendekatan kota sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter For Health Promotion yang dikeluarkan pada tahun 1986.(14) Penekanan dari pendekatan ini adalah kesehatan untuk semua dapat dicapai dan langgeng jika semua aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu, konsep kota sehat tidak hanya terfokus kepada pelayanan kesehatan tetapi kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani, rohani dan sosial. Untuk itulah WHO sudah menetapkan sepuluh kriteria sebuah kota sehat :

1) Harus bersih dan aman.

2) Mampu menyediakan dan mempertahankan ketersediaan makanan, air, energi, dan pembuangan sampah yang efisien.

3) Melalui diversifikasi, mengembangkan ekonomi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk untuk memperoleh makanan, air, tempat tinggal, pendapatan, keamanan dan pekerjaan.

4) Mempunyai dukungan kuat masyarakat, di mana berbagai organisasi saling bekerja sama untuk memperbaiki kesehatan.

5) Mendorong setiap warga negara untuk bekerja sama dalam penyusunan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

6) Menyediakan kegiatan hiburan dan rekreasi yang dapat memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar warga negara.

7) Menghargai budaya masa lalu dan warisan leluhur serta kekhususan dari berbagai adat penduduk, tanpa membedakan agama maupun suku bangsa.

8) Menghormati kesehatan sebagai komponen integral dari pembuatan kebijakan publik dan memberikan hak kepada setiap penduduk untuk mengadopsi perilaku hidup yang lebih sehat.

9) Secara terus menerus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.

10) Tempat di mana setiap penduduk dapat hidup lebih lama dengan kesehatan yang baik dan penderitaan sakit yang minimal.

Referensi :

Anonim. 2010. Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2010. Diakses pada tanggal 17 Februari 2015 dari http://dinkeskotamakassar.net/download/884makassar-10.pdfHapsari, Dwi. 2007. Gambaran kebijakan penyelenggaraan kota sehat pada lima kota di indonesia. Diakses pada tanggal 17 februari 2015 dari http://bpk.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/viewFile/816/1661Nasir. 2010.Kriteria Kota Sehat Indonesia. Diakses pada tanggal 17 februari 2015 dari http://dokternasir.web.id/2010/03/kriteria-kota-sehat-indonesia.html