22
Jakarta, JULI 2018 KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2019 DAN EVALUASI TARGET DAN ANGGARAN TA 2018 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2019 …sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/di-pkat-paparan... · Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Embed Size (px)

Citation preview

Jakarta, JULI 2018

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2019DAN EVALUASI TARGET DAN ANGGARAN TA 2018

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2019

EVALUASI REALISASI TARGET DAN ANGGARAN DANA DEKON DAN TP SEMESTER I 2018

Direktorat Pemberdayaan KAT 2

GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN KAT

PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Berdasarkan Perpres 186/2014

Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Perlindungan hak sebagai warga negara;

Pemenuhan kebutuhan dasar

Integrasi KAT dengan sistem sosial yang

lebih luas;

Kemandirian sebagai warga negara

TUJUAN PEMBERDAYAAN

#1

Direktorat Pemberdayaan KAT 4

PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

KATEGORI I (3 TAHUN)

• Hidup berpencar, berpindah,

tertutup, homogen

• Mata pencaharian

bergantung pada SDA

• Sistem ekonomi subsisten

• Sangat sederhana

• Marjinal di pedesaan

• Mengalami berbagai

kerentanan

KATEGORI II (2 TAHUN)

• Hidup menetap sementara, umumnya masih homogen

• Peladang berpindah

• Mengarah pada sistem pasar

• Lebih sedikit maju dari Kategori I

• Marjinal di pedesaan

• Mengalami kerentanan

KATEGORI III (1 TAHUN)

• Hidup menetap, heterogen, lebih terbuka

• Mata pencaharian, petani, berkebun, nelayan, berdagang

• Sistem ekonomi pasar

• Lebih maju dari Kategori II

• Marjinal pedesaan dan perkotaan

• Masih mengalami kerentanan

KATEGORISASI KAT

#2

Direktorat Pemberdayaan KAT 5

PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

11 BIDANG PEMBERDAYAAN KAT

#3

02Adminisrasi

Kependudukan

05Pendidik

an

04Kesehat

an

06Ketahanan Pangan

08Penyediaan Akses

Lahan

09Advokasi dan

Bantuan Hukum

03KehidupanBeragama

07Penyediaan

Akses Kesempata

n Kerja01Permuki

man

10Pelayana

n Sosial

11Lingkungan Hidup

Pemberdayaan Sosial Terhadap KATdapat dilaksanakan dalam bidanglain sesuai dengan kebutuhan KAT

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosialterhadap KAT, diselenggarakan olehkementerian/Lembaga sesuaidengan tugas dan fungsi

Mempertegas peran K/L

dan stakeholders

lainnya dalam pem-

berdayaan KAT secara

terpadu, menyeluruh,

dan berkesinambungan.

Pemerintah Pusat dan

Daerah bertanggung

jawab dalam

pemberdayaan sosial

KAT

Direktorat Pemberdayaan KAT 6

PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

TAHAPAN PEMBERDAYAAN KAT

#4

PEMETAAN

SOSIAL

PENJAJAGAN

AWAL

STUDI

KELAYAKAN

SEMILOKA (SEMINAR

DAN LOKA KARYA)

PENYUSUNAN

RENCANA PROGRAM

PERSIAPAN

(1 TAHUN)

MUSRENBANG

DESA/KEL

MUSRENBANG

KECAMATAN

MUSRENBANG

KABUPATEN

PEMBERDAYAAN

(1-3 TAHUN)

PROGRAM / KEGIATAN

KEMENTERIAN SOSIAL

• Pemberdayaan sosial dan

penanggulangan kemiskinan

• Rehabilitasi sosial

• Perlindungan dan jaminan sosial

PROGRAM / KEGIATAN

KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN

PEMERINTAH DAERAH

▪ Permukiman;

▪ Administrasi kependudukan;

▪ Kehidupan beragama;

▪ Kesehatan;

▪ Pendidikan;

▪ Ketahanan pangan;

▪ Penyediaan akses kesempatan kerja;

▪ Penyediaan akses lahan;

▪ Advokasi dan bantuan hukum;

▪ Pelayanan sosial; dan/atau

▪ Lingkungan hidup;

▪ Bidang lainnya.

RUJUKAN

(1-2 TAHUN)

DATABASE KAT

2015-2019

MUSRENBANG

PROVINSITahun I :

PEMBERDAYAAN

PEMUKIMAN

BARU

Tahun III :

PENGEMBANGAN

PEMUKIMAN

Tahun II :

PEMANTAPAN

PEMUKIMAN

PENYIAPAN KONDISI

MASYARAKAT

▪ Diagnosi dan

pemberian motivasi;

▪ Pelatihan keterampilan;

▪ Pendampingan;

▪ Pemberian stimulan

modal, peralatan

usaha, dan tempat

usaha;

▪ Peningkatan akses

pemasaran hasil usaha;

▪ Supervisi, dan advokasi

sosial;

▪ Penguatan keserasian

sosial;

▪ Penataan lingkungan

sosial; dan/atau

▪ Bimbingan lanjut.

TERMINASI

EVALUASI AKHIR

• Pemenuhan hak

sebagai warga

Negara;

• Pemenuhan

kebutuhan dasar;

• Integrasi KAT

dengan system

social yang lebih

luas; dan

• Kemandirian

sebagai warga

Negara.

BERITA ACARA :

Pengalihan Program

Pemberdayaan

Sosial Terhadap

KAT dari Menteri

Sosial kepada

Pemerintah Daerah.

Direktorat Pemberdayaan KAT 7

KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN

TA 2019

Direktorat Pemberdayaan KAT 9

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL TA 2019

#1

Direktorat Pemberdayaan KAT 10

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

PRIORITAS NASIONAL TA 2019

#2

PN 1”Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Layanan Dasar”

Direktorat Pemberdayaan KAT 11

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

TARGET PEMBERDAYAAN KAT

#3

RPJMN III 2015 - 2019

PROGRAM/KEG INDIKATOR

TAHUN

TOTAL2015 2016 2017 2018 2019

Pemberdayaan

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Warga KAT Yang

diberdayakan

2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 10.320

TARGET RPJMN III

PROGRAM/KEG INDIKATOR

TAHUN

TOTAL2015 2016 2017 2018 2019

Pemberdayaan

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Warga KAT Yang

diberdayakan

2.160 2.099 1.989 2.099 2.099 10.446

RKP TAHUNAN

Direktorat Pemberdayaan KAT 12

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT INDIKATIF TA 2019

#4

KP

DK

TP

Direktorat PKATRp.19.426.913.000,-

DekonsentrasiRp. 4.479.276.000,-

Tugas PembantuanRp.112.519.290.000,-

3.28%

82.48%

14.24%

Indikatif Anggaran Pemberdayaan KAT : Rp. 136.425.479.000,-

PAGU TA 2018Rp. 127.586.120.000,-

UNITBELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANGBELANJA MODAL

BELANJA SOSIAL

JUMLAHMENGIKAT

TIDAK MENGIKAT

Dit. PKAT - - 18.876.913 - 550.000 19.426.913

DEKON - - 4.479.276 - - 4.479.276

TUGAS PEMBANTUAN

- - 12.714.090 99.805.200 112.519.290

TOTAL 36.070.279 100.355.200 136.425.479

Dalam Ribu Rupiah (.000,-)

Direktorat Pemberdayaan KAT 13

• Sebagian besar anggaran Direktorat PKAT digunakan untuk bantuan sosial sebesar 73.56 % sebanyak 0.40% Pusat, sebanyak 73.16% Tugas Pembantuan

• Sedangkan untuk operasional Pemberdayaan KAT sebesar 26,44%, yang mana masih harus dibagi untuk pelaksanaan pemberdayaan di Pusat 13.84%, Dekonsentrasi 3.98% dan Tugas Pembantuan 9.32%.

• Belanja Barang tidak mengikat cukup besar dikarenakan, biaya jasa konsultan perencana dan pengaawasan untukpembangunan rumah KAT.

Direktorat Pemberdayaan KAT 14

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

SANDINGAN ANGGARAN TA 2018 - 2019

#5

0

100000

200000

300000

2018 2019

Sandingan

Anggaran

2018 2019

Kegiatan 2018 2019

Pemberdayaan KAT Rp.127.586 Rp.136.425

(dalam juta rupiah)

ALASAN PENAMBAHAN ANGGARAN

• Peningkatan indeks bantuan pemberdayaan

KAT

• Penambahan jumlah target bantuan jaminan

hidup tahun pemberdayaan II

• Penguatan Pendampingan terhadap KAT.

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

REKAPITULASI TARGET BANTUAN TA 2019

#6

NO JENIS BANTUAN TARGET

1 PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL 2.099 KK

2 JADUP TAHUN I 2.099 KK

3 JADUP TAHUN II 2.015 KK

4 BIBIT TANAMAN 2.099 KK

5 P. RUMAH TANGGA 2.099 KK

6 P. KERJA 2.099 KK

Rincian anggaran untuk bantuan sosial pemberdayaan KAT masih menunggu

Semiloka Nasional tahun 2018

RENCANA APBN TA 2019

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

PAGU INDIKATIF ANGGARAN DEKONSENTRASI TA 2019

#7

NO PROVINSI ANGGARAN

1 Aceh 172,002,000

2 Sumatera Utara 191,594,000

3 Sumatera Barat 171,278,000

4 Riau 187,490,000

5 Jambi 160,314,000

6 Sumatera Selatan 162,982,000

7 Kalimantan Barat 167,738,000

8 Kalimantan Tengah 179,206,000

9 Kalimantan Selatan 169,358,000

10 Kalimantan Timur 186,158,000

11 Sulawesi Utara 180,342,000

12 Sulawesi Tengah 176,558,000

NO PROVINSI ANGGARAN

13 Sulawesi Selatan 176,918,000

14 Sulawesi Tenggara 172,026,000

15 Maluku 241,478,000

16 Nusa Tenggara Barat 186,226,000

17 Nusa Tenggara Timur 199,822,000

18 Papua 254,606,000

19 Maluku Utara 196,978,000

20 Gorontalo 174,558,000

21 Kep. Riau 171,734,000

22 Papua Barat 234,014,000

23 Sulawesi Barat 181,122,000

24 Kalimantan Utara 184,774,000

TOTAL 4,479,276,000

EVALUASI REALISASI TARGET DAN ANGGARAN

DANA DEKON DAN TP SEMESTER I 2018

REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN

KantorPusat

Dekon TP

46,52% 35.42% 15.30%

KEWENANGAN

Anggaran (Rp)Realisasi

(Rp)% SISA DANA

Kantor Pusat 16.327.889.000 7.596.157.845 46.52 8.731.731.155

Dekonsentrasi 4.679.648.000 1.657.723.351 35.42 3.021.9224.649

T. Pembantuan 106.578.583.000 16.304.225.371 15.30 90.274.357.629

T O T A L 127.586.120.000 25.558.106.567 20.03 102.028.013.433

18

1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

KENDALA REALISASI KEGIATAN PKAT

• Surat Keputusan (SK) KPA untuk Satker

Tugas Pembantuan diterima pada

minggu ke-2 Februari 2018

• Perubahan pejabat pengelola

keuangan (KPA, PPK, Bendaharan dan

PPSPM) di daerah.

Direktorat Pemberdayaan KAT 18

• Pemahaman PPK tentang

pengadaan Barang dan

Jasa masih belum semua

memahami, sehingga ada

yang harus lelang ulang.

2 REALISASI ANGGARAN DEKON DAN TP PROV 2018 (1/2)

Direktorat Pemberdayaan KAT 19

A. PROVINSI Dekonsentrasi Realisasi % TP Realisasi % TARGET CAPAIAN#DIV/0!

1 Aceh 185,629,000 76,499,000 41.21 1,686,210,000 38,123,000 2.26 30

2 Sumatera Utara 193,083,000 0.00 91,410,000 0.00

3 Sumatera Barat 198,436,000 136,388,500 68.73 3,554,282,000 400,775,250 11.28 93

4 Riau 225,210,000 60,040,000 26.66 1,827,242,000 72,868,000 3.99 46

5 Jambi 173,483,000 61,291,000 35.33 5,213,216,000 207,400,000 3.98 112

6 Sumatera Selatan 176,304,000 71,717,251 40.68 1,669,490,000 11,700,000 0.70 69

7 Kalimantan Barat 193,486,000 76,724,000 39.65 2,366,280,000 74,706,000 3.16 45

8 Kalimantan Tengah 216,092,000 195,288,000 90.37 4,538,120,000 1,596,924,000 35.19 95

9 Kalimantan Selatan 210,981,000 13,800,000 6.54 3,959,245,000 221,036,250 5.58 78

10 Kalimantan Timur 197,936,000 96,250,300 48.63 2,676,844,000 722,183,400 26.98 56

11 Sulawesi Utara 214,424,000 75,978,000 35.43 4,398,620,000 113,768,000 2.59 120

2 REALISASI ANGGARAN DEKON DAN TP PROV 2018 (2/2)

Direktorat Pemberdayaan KAT 20

A. PROVINSI Dekonsentrasi Realisasi % TP Realisasi % TARGET CAPAIAN#DIV/0!

12 Sulawesi Tengah 197,326,000 67,305,000 34.11 3,967,154,000 781,285,100 19.69 108

13 Maluku 282,956,000 137,410,000 48.56 2,256,270,000 749,711,900 33.23 30

14 Nusa Tenggara Barat 178,728,000 28,344,000 15.86

15 Nusa Tenggara Timur 288,214,000 152,652,500 52.96 9,364,704,000 2,758,340,850 29.45 237

16 Papua 334,568,000 0.00 7,654,372,000 97,000,000 1.27 97

17 Maluku Utara 301,846,000 116,032,000 38.44 4,191,577,000 165,564,000 3.95 80

18 Gorontalo 207,986,000 88,226,400 42.42 3,918,390,000 1,073,127,946 27.39 100

19 Kep. Riau 126,412,000 7,280,000 5.76

20 Papua Barat 229,032,000 119,926,000 52.36 7,104,006,000 1,765,570,000 24.85 90

21 Sulawesi Barat 202,174,000 8,400,000 4.15 100,530,000 50,600,000 50.33

22 Kalimantan Utara 145,342,000 68,171,400 46.90

TOTAL 4,679,648,000 1,657,723,351 35.42 70,537,962,000 10,900,683,696 15.45

2 REALISASI ANGGARAN TP KABUPATEN 2018

Direktorat Pemberdayaan KAT 21

B KABUPATEN Dekonsentrasi Realisasi % TP Realisasi %0.00

1 Kab. Bima 2,151,290,000 62,250,000 2.89 51

2 Kab. Sumbawa 3,572,930,000 1,534,368,375 42.94 113

3 Kab. Jayapura 5,047,798,000 0.00 62

4 Kab. Asmat 3,102,870,000 27,180,000 0.88 37

5 Kab. Keerom 2,031,442,000 164,108,000 8.08 23

6 Kab. Kepulauan Sula 1,999,578,000 83,125,000 4.16 39

7 Kab. Teluk Wondama 3,468,325,000 313,338,000 9.03 42

8 Kab. Kaimana 8,477,802,000 2,404,870,000 28.37 107

9 Kab. Polewali Mandar 2,830,612,000 814,302,300 28.77 66

10 Kab. Malinau 3,357,974,000 0.00 73

TOTAL 36,040,621,000 5,403,541,675 14.99 613

Terima kasih