ALASAN PROKEADILANUNSUR BARANG PUBLIKASPEK POLITIK

ALASAN KONTRAKEADILANMENGURANGI INSENTIF BEKERJAMENGHAMBAT LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

BERDASARKAN TEORI GUNA BATAS GUNA BATAS SATUAN UANG TERAKHIR ADALAH LEBIH TINGGI BAGI ORANG MISKIN DARI PADA ORANG KAYA

DENGAN ADANYA TRANSFER PENDAPATAN DARI KELOMPOK KAYA KEPADA KELOMPOK MISKIN BERARTI GUNA TOTAL (TOTAL UTILITY) DARI SELURUH PENDAPAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT AKAN MENJADI LEBIH TINGGI. JADI PERLU TIDAKNYA REDISTRIBUSI PENDAPATAN TERGANTUNG SEJAUHMANA KETIDAK MERETAAN DALAM MASYARAKAT

BEBERAPA KESULITAN MENGUKUR DERAJAT KETIDAK MERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATANPERBEDAAN PENDAPATAN DALAM ARTI UANG TIDAK MENCERMINKAN PERBEDAAN PENDAPATN DALAM ARTI RIILKURANG BERSEDIA BEKERJA KARENA LEBIH MEMILIH WAKTU SENGGANGTEORI PENDAPATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIKLUS KEHIDUPAN

BEBERAPA TEKNIK REDISTRIBUSI PENDAPATANTRANSFER TUNAIPajak pendapatan negatif ada tiga unsur 1. jaminan pendapatan 2. tingkat pajak marginal 3. tingkat pendapatan pas-pasan T = r( Yb Yi ) dimana T = pajak, r = tngkat pajak marginal, Yb= pendapatan pas-pasan, Yi = pendapatan keluarga sebelum transfer

2. Demogrant semua anggota dari kelompok demogran menerima tranfer yang sama3. Subsidi upah (wage rate subsidy) melalui insentif kerja dengan subsidi tingkat upah. Caranya dengan meningkatkan tingkat upah netto yang diterima pekerja perhari. Bagi pekerja yang tingkat upahnya rendah akan mendapat tambahan upah semakin tinggi dengan menambah waktu kerjanya

b. Tranfer tunai dan tranfer innatura tranfer tunai dapat membelanjakan uang nya sesuai yang dikehendaki tranfer innatura pemerintah dapat memberi barang dan jasa langsung kepada si peneri ma subsidi c. Program kesempatan kerja bagi mereka yang berkerja dan tidak memperoleh pendapatan yang cukup pemerintah menyediakan pekerjaan dengan upah tertentu

Pengaruh kebijakan redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja, biaya sosial dan pembebanan pajak 1. Negatif Income taxes a.Pengaruh jeinginan bekerjapengaruh negatif melalui 2 caraINCOME EFFECTSUBSITUTION EFFECTb. terhadap werfare costwelfare cost terjadi kerena ada penyimpangan upah neto dipasar tenaga kerjasehingga menyebabkan welfare cost

3. Pengaruh NIT terhadap tax incodent Tax incident dari NIT ditanggung oleh pengusaha sebesar kenaikan upah yang harus dibayar

b. Pengaruh subsidi DEMOGRANTUntuk melaksanakan demogrant pemerintah harus melaksanakan pajak positif - Mengurangi insentif bekerja-welfare cost - tax incident

c. Wage Rate subtitutionpengaruh WRS terhadap insentif kerja- menambah jam kerjapengaruh WRS terhadap welfare cost-ada imbalan kerja sehingga welfare cost kecil

Pengaruh PEP terhadap Tax incident - mengurangi insentif kerja sehingga mengurangi pendapatan total yang ada dimasyarakat Pengaruh WRP terhadap Tax incident yang memperoleh tingkat pendapatan rendah belum tentu golongan miskin sehingga menimbulkan tax incident bagi pembayar pajak

EKONOMI PUBLIK II

MENGAPA PEMERINTAH IKUT CAMPUR TANGAN DALAM BIDANG PEREKONOMIAN ?

SISTEM PEREKONOMIAN KAPITALIS MENURUT ADAM SMITH MANUSIA AKAN MELAKUKAN APA YANG TERBAIK BAGI DIRINYA SENDIRI (INVISIBLE HAND) TIMBUL KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PENGUSAHA DAN KAUM BURUH YANG LEMAH AKAN TERDESAK SEHINGGA MANUSIA AKAN MENGALAMI KEHANCURAN

SISTEM PEREKONOMIAN SOSIALIS KEBEBASAN INDIVIDU BERKURANG KARENA SEMUA DIATUR OLEH PEMERINTAH MENGURANGI HAK AZAZI MANUSIA.

PERLU PERAN PEMERINTAH MENURUT KONSEPTOR KAPITALIS MURNI (ADAM SMITH, 1779) BAHWA PEMERINTAH DI SEBUAH NEGARA MEMPUNYAI TIGA (3) FUNGSI POKOK

1. MEMELIHARA KEAMANAN NEGARA DAN PERTAHANAN 2. MENYELENGGARAKAN PERADILAN3. MENYEDIAKAN BARAN2 YG TIDAK DAPAT DISEDIAKAN OLEH PIHAK SWASTA ( PUBLIC GOOD)

LINGKUP AKTIVITAS PEMERINTAH SANGAT TERBATAS, HANYA PADA BEBERAPA KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DITANGANI OLEH PIHAK SWASTA

KENYATAANNYA KEBEBASAN EKONOMI SELALU TERDAPAT BERBAGAI KEPENTINGAN BISA BERDAMPAK KETIDAK HARMONISAN ANTARA PIHAK PENGUSAHA DAN KAUM BURUH ( BERBENTURAN KEPENTINGAN)

PERLU PERAN PEMERINTAH

1. MENGATUR, MEMPERBAIKI, MENGARAHKAN AKTIVITAS SWASTA MISAL DENGAN PAJAK- SALAH SATUNYA UNTUK MENGATUR DISTRIBUSI PENDAPATAN2. SWASTA TIDAK DAPAT MENGATASI MASALAH PEREKONOMIAN GLOBAL DALAM HAL PERSAINGAN PEMERINTAH MEMBUAT KEBIJAKAN IMPOR TAX

DALAM PEREKONOMIAN MODERN PERAN PEMERINTAH

1. PERAN ALOKASI SUMBER DAYA2. PERAN DISTRIBUSI3. PERAN STABILITAS (MISALNYA PADA SAAT INFLASI)

KEBIJAKAN FISKAL DENGAN CARA MENGUBAH UBAH PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH SEPERTI SUBSIDI, PAJAK DLL

KEBIJAKAN FISCALKebijakan Fiscal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mempengaruhi kestabilan ekonomi

MACAM KEBIJAKAN FISKAL4 macam kebijakan fiskal1. Pembiayaan funsional ( FUNCTIONAL FINANCE) 2. Pengelolaan anggaran (THE MANAGED BUDGET APPROACH)3.Stabilitas anggaran otomatis (THE STABILIZING BUDGET4. Anggaran belanja seimbang (BALANCED BUDGET APPROACH)

1. PEMBIAYAAN FUNGSIONAL

A.P LERNER

- PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN DENGAN MELIHAT AKIBAT-AKIBAT TIDAK LANSUNG TERHADAP PENDAPATAN NASIONALTERUTAMA GUNA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA

- PAJAK DIPAKAI UNTUK MENGATUR PENGELUARAN SWASTA BUKAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PEMERINTAH

- PADA SAAT ADA PENGANGGURAN PAJAK TIDAK DIPERLUKAN

- PINJAMAN DIPAKAI UNUK MENEKAN INFLASI

- DILAKUKAN PENCETAKAN UANG

2. PENGELOLAAN ANGGARAN

- PENGELUARAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN, DAN PINJAMAN DIMAKSUD UNTUK MENCAPAI KESTABILAN EKONOMI- TERDAPAT HUBUNGAN LANGSUNG ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERPAJAKAN- DIBUAT PENYESUAIAN DALAMANGGARAN UNTUK MEMPERKECIL KETIDAK STABILAN EKONOMI APABILA SUATU SAAT TERJADI DEFISIT DAN SURPLUS

ALVIN HANSEN BERPENDAPAT:

- MASA DEPRESI DIMANA BANYAK PENGANGGURAN PENGELUARAN PEMERINTAH MENJADI OBAT SATUSATUNYA MENGATASI PENGANGGURAN- MASA INFLASI DIGUNAKAN ANGGARAN BELANJA SURPLUS DAN DEPRESI DIGUNAKAN ANGGARAN DEFISIT- PENDEKATAN INI BERUSAHA MEMPERTAHANKAN ANGGARAN BELANJA SEIMBANG

3. STABILATAS ANGGARAN OTOMATIS

PENYESUAIAN SECARA OTOMATIS PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH SEHINGGA PEREKONOMIAN MENJADI STABIL TANPA CAMPUR TANGAN PEMERINTAHAPABILA TERJADI KEMUNDURAN DALAM KEGIATAN USAHA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERPAJAKAN TIDAK DIRUBAH

4 ANGGARAN BELANJA SEIMBANG

- DALAM JANGKA PANJANG DITEMPUH ANGGARAN BELANJA SEIMBANG- PADA MASA DEPRESI DITEMPUH ANGGARAN DEFISIT DAN PADA INFLASI DITEMPUH ANGGARAN SURPLUS

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

KESTABILAN EKONOMI ARTINYA TETAP MEMPERTAHANKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TANPA ADANYA PENGANGGURAN DAN KETIDAK STABILAN HARGA-HARGA UMUM

TUJUAN UTUMA 1. MENCEGAH PENGANGURAN 2. STABILITAS HARGA

KONFLIK ANTARA KEBIJAKAN FISKAL DAN KESEMPATAN KERJA

USAHA MENGURANGI PENGANGURAN SERING DIBARENGI DENGAN LAJU INFLASI. SEMENTARA USAHA STABILITAS HARGA MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA PENGANGURAN

KAITAN ANTARA KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

MENGATASI KETIDAK STABILAN EKONOMI DENGAN KEBIJAKAN MONETER- TIGHT MONEY POLICE- EASY MONEY POLICEBANK SENTRAL MEMPENGARUHI JUMLAH UANG YANG BEREDAR DENGAN MENGUBAH-UBAH TINGKT BUNGA DAN DEKING (LEGAL RESERVE REQUITMENT)

PADA SAAT DEPRESI AKBAR KEBIJAKAN MONETER TIDAK DAPAT MENGATASI DEPRESI. DENGAN TIMGKT BUNGA YANG RENDAH TIDK DAPAT MENDORONG INVESTASI, ORANG LEBIH BAIK MENYIMPAN UANG TUNAIDENGANKEGAGALAN KEBIJAKAN MONETER MAKA DIGUNAKAN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENGATASI DEPRESI

PENGADAAN DANA PEMBANGUNANNASIONAL

> SUMBER DANA DALAM NEGERI (INTERNAL)> SUMBER DANA LUAR NEGERI (EKSTERNAL)

SUMBER DANA DALAM NEGERI ( INTERNAL RESOURCE)

A. FISKAL ATAU APBN

- TABUNGAN PEMERINTAH (SURPLUS ANGGARAN RUTIN)PENERIMAAN DALAM NEGERI (PENERIMAAN RUTIN) TERDIRI DARIPENERIMAAN MIGAS + PAJAK-PAJAK DALAM NEGERI (PENERIMAAN NON MIGAS) PENGELUARAN RUTIN (RUTIN MURNI + BUNGA/CICILAN HUTANG)

B. TABUNGAN MASYARAKAT (PRIVAT SAVING)BERSUMBER DARI- TABUNGAN KONSUMEN ( Y- C = S)- TABUNGAN PERUSAHAAN (RETAINED PROFIT, LABA USAHA YG TIDAK DIBAGIKAN)

TABUNGAN KONSUMEN DAPAT DISALURKAN SEBAGAI SUMBER DANA :

1. MELALUI BANK DALAM BENTUK: GIRO, TABUNGAN DAN DEPOSITO, BERJANGKA, UNTUK MENCIPTAKAN KREDIT (INVESTASI DAN MODAL KERJA DISEBUT SEBAGAI SUMBER PENANAMAN DALAM NEGERI)2. MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA/PERUSAHAAN , SERTFIKAT BANK INDONESIA, DISEBUT SEBAGAI SUMBER INNVESTASI DALAM NEGERI3. PEMBELIAN SAHAM PERUSAHAAN GO PUBLIC DISEBUT SEBAGAI SUMBER PENDANNAAN SEKTOR SWASTA (PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI)

C. PEMBIAYAAN DEFISIT (DEFICIT SPENDING)

1. PENARIKAN UANG MUKA DI BANK SENTRAL ATAU MENCETAK UANG2 LAWAN DEFISIT ADALAH BALANCE BUDGET ATAU ARTIFICIAL BALANCE BUDGET ADALAH DIMANA DEFICIT ANGGARAN BELANJA DITUTUP DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

MELALUI APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA) DAPAT DIANALISIS SAMPAI SEBERAPA JAUH PERAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN)

TIGA (3) PRINSIP APBN

1. BERIMBANG (BALANCE BUDGET)2. DINAMIS3. FUNGSIONAL

1.PRINSIP ANGGARAN BERIMBANG

PENERIMAAN = PENGELUARANAPABILA TERJADI DEFICIT DITUTUP DENGAN HUTANG LUAR NEGERI/PINJAMMAN LUAR NEGERI/BANTUAN LUAR NEGERI (ADO = OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE)

CARA MENGHITUNG ANGGARAN BERIMBANG

a. TABUNGAN PEMERINTAH = PENERIMAAN DALAM NEGERI PENGELUARAN RUTIN (MURNI + CICILAN/BUNGA HUTANG )

b. DEFICIT ANGGARAN PEMBANGUNAN ANGGARAN PEMBANGUNAN (PENGELUARAN PEMBANGUNAN- TABUNGAN PEMERINTAH)

c. MENGHITUNG BESARNYA BANTUAN LUAR NEGERI = DEFICIT ANGGARAN PEMBANGUNAN

2. PRINSIP ANGGARAN DINAMIS ADA DUA (2) PENGERTIAN

1. ABSOLUD

ARTINYA PENINGKATAN JUMLAH TABUNGAN PEMERINTAH DARI TAHUN KETAHUN ATAU TERJADI PENINGKATAN SURPLUS ANGGARAN RUTIN. SURPLUS ANGGARAN RUTIN MENGINDIKASIKAN ADA KEMAMPUAN MENGGALI SUMBER DANA DARI DALAN NEGERI BAGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2. DINAMIS RELATIF

ARTINYA SEMAKIN KECIL PERSENTASE KETERGANTUNGAN PEMBIAYAAN TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI ATAU PINJAMAN LUAR GERI

PENINGKATAN TABUNGAN PEMERINTAH +

TP x TPx-1 ___________ x 100 % =

TP x-1

Ri (PERSENTASE KETERGANTUNGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TERHAADAP BANTUAN LUAR NEGERI)

BLN ________ x 100 % AP

3. FUNSIONAL

DIMANA FUNGSI BANTUAN LUAR NEGERI HANYA UNTUK MEMBIAYAAI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN BUKAN UNTUK ANGGARAN RUTIN.

ARTINYA BILA PERSENTASE BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP ANGGARAN PEMBANGUNAN SEMAKIN BESAR (Ri) MAKA SEMAKIN DINAMIS ANGGARAN DALAM PENGERTIAN RELATIF ATAU SEMAKIN BAIK TINGKAT FUNSIONALITAS BANTUAN LUAR NEGERI

SUMBER PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

1. ODA

A. BANTUAN PROGRAM : PEMERINTAH PENERIMA BANTUAN DAPAT MENENTUKAN SENDIRI PENGGUNAANYAB. BANTUAN PROYEK : PENGGUNAANNYA HANYA UNTUK PEMBANGUNAN SUATU PROYEK YANG TELAH DITENTUKAN SEBELUMNYAC. GRAND/HIBAH

2. PMA

A. LANGSUNGB. PORTOFOLIO : PENANAMAN MODAL DALAM BENTUK KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA MISALNYA SAHAM, OBLIGASI PERUSAHAAN DALAM NEGERIC. KREDIT EKSPOR ; PINJAMAN JANGKA PENDEK DALAM BENTUK PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAU SECARA MENCICIL BAGI PEMBELIAN BARANG BARANG IMPOR

KESENJANGAN INVESTASI TABUNGAN PEMERINTAH

URAIAN TAHUN..

1. KEBUTUHAN INVESTASI (2 + 3 ) 19.116,32. ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA (8 + 10 ) 10.459,33. INVESTASI SWASTA 8.657,04. SUMBER PEMBIAYAAN (5 + 11) ATAU (6 + 12) 19.116,35. TABUNGAN DALAM NEGARA A (7 + 9) 14.262,96. TABUNGAN DALAM NEGARA B (8 + 9) 12.914,77. TABUNGAN PEMERINTAH BRUTO (8 + 15) 7.396,58. TABUNGAN PEMERINTAH (APBN) 6.048,39. TABUNGAN MASYARAKAT 6.866,410. DANA LUAR NEGERI: PEMERINTAH (BRUTO) 4.411,011. DANA LUAR NEGERI: PEMERINTAH + SWASTA 4.853,412. KESENJANGAN INVESTASI TABUNGAN (13 + 14) ATAU (1 + 6) 6.201,613. KESENJANGAN INVESTASI PEMERINTAH (2 8) = 10 4.411.014. KESENJANGAN INVESTASI SWASTA (3 9) 1.790,615. PELUNASAN POKOK PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DAN SWASTA 1.348.2

INDIKATOR YANG DIPAKAI UNTUK MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN BANTUAN LUAR NEGERI

1. MENGHITUNG PERSENTASE BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, TABUNGAN PEMERINTAH

BLN RBAP = --------------- x 100 % AP

TP RTAP = ------------- x 100 % AP

(POTENSI SUMBER DANA DALAM NEGERI)2. MENGHITUNG PERKEMBANGAN PERSENTASI BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PDB

BLNRBPDB = ---------- x 100 %PDB(DAMPAK APBN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI)

DAMPAK NETTO ANGGARAN

1. RASIO DAMPAK ANGGARAN TERHADAP PDB

(PENGELUARAN RUTIN + PENGELUARAN PEMBANGUNAN) PENERIMAAN NON MIGAS ________________________________________________________ x 100 %PDB

2. RASIO PENGELUARAN DOMESTIK

PENGELUARAN RUTIN + PENGELUARAN PEMBANGUNAN _________________________________________________________ x 100PDB

SEMAKIN TINGGI PDB SEMAKIN BESAR PELUANGNYA UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI

UTANG NEGARA

MASALAH PEMBIAYAAN PEMBANGUNANKESENJANGAN INVESTASI ATAU TERJADINYA INVESMENT SAVING GAP-PENERIMAAN HASIL EKSPOR-PENGHEMATAN PENGGUNAAN DEVISA-TABUNGAN PEMERINTAH-SUMBER DANA LUAR DAN DALAM NEGERI (UTANG PEMERINTAH

PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAI SUMBER KAPITAL

- AKUMULASI KAPITAL RENDAH- PRODUKTIVITAS RENDAHTINGGINYA TINGKAT KONSUMSI ( PEMERINTAH DAN SWASTA KARENA PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK, ADANYA EFEK PAMER)- KURANG TERSEDIANYA BARANG DAN JASA DALAM NEGERI- KURANG TERSEDIANYA BARANG2 KAPITAL SEHINGGA DIPERLUKAN DEVISA

ALASAN PENERIMAAN DEVISA RENDAH BAGI EKSPOR BARANG-BARANG PRIMER

1. RENDAHNYA ELASTISITAS PERMINTAAN (ELASTISITAS HARGA, ELASTISITAS PENDAPATAN2. KETIDAK STABILAN HARGA3. MEMBURUKNYA NILAI TUKAR4. PENGGUNAAN BARANG2 SINTETIS DAN SUBTITUSI5. TARIF DAN KUOTA

ALASAN PEMILIHAN ANTARA PINJAMAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

PINJAMAN LUAR NEGERI

- TIDAK MENGURANGI DANA DARI TANGAN SWASTA- ADA BEBAN PADA SAAT TERJADI PENGEMBALIAN KARENA PUNGUTAN PAJAK UNTUK GENERASI YANG AKAN DATANG- APABILA KAPASITAS SWASTA UNTUK MENGHASILKAN BARANG DAN JASA LEBIH TINGGI DARI PEMERINTAH- SUMBER DANA YANG TERSEDIA DIDALAM NEGERI TERBATAS PINJAMAN LUAR NEGERI LEBIH MENGUNTUNGKAN

PINJAMAN DALAM NEGERI

- MENGURANGI DANA YANG ADA PADA PIHAK SWASTA- TIDAK ADA BEBAN PADA SAAT PENGEMBALIAN- APABILA KAPASITAS PEMERINTAH UNTUK MENGHASILKAN BARANG DAN JASA LEBIH TINGGI DARI SWASTA- PINJAMAN LUAR NEGERI KURANG MENGUNTUNGKAN

KEUANGAN DAERAH

SISTEM HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

UU NO. 23 TAHUN 1956 MENETAPKAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TERDIRI DARI PAJAK DAERAH, RESTRIBUSI DAERAH, DAN BAGI HASIL PERUSAHAAN DAERAH. PAJAK PUSAT YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH MENJADI PAJAK DAERAH DIANTARANYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK JALAN, PAJAK POTONG HEWAN, 2. SEBAGIAN DARI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK NEGARA TERTENTU, BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN CUKAI DISERAHKAN KEPADA DAERAH ( PSJSK UPSH, PSJSK MATERAI, PAJAK KEKAYAAN, PERSEROAN DLL)3. GANJARAN, SUBSIDI, DAN BANTUAN DIBERIKAN KEPADA DAERAH DALAM HAL2 TERTENTU

TIGA AZAS DESENTRALISASI YANG MENGATUR HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

1. AZAS DEKONSENTRASI ADALAH MERUPAKAN PENDEGELASIAN WEWENANG ATAS FUNGSI2 TERTENTU KEPADA STAF PEMERINTAH PUSAT YANG TINGGAL DILUAR KANTOR PUSAT

2. DESENTRALISASI ADALAH MENURUT LEEMANS 1970, 2 MACAM DESENTRALISASI YAITU REPRESENTATIVE LOCAL GOVERNMENT DAN FIELD ADMINISTRASION SEMENTARA MADDICK MENDEFINISIKAN DESENTRALISASI SEBAGAI PROSES DEKONSENTRASI DAN DEVOLUSI.

DEKONSENTRASI MERUPAKAN PENDEGELASIAN WEWENANG ATAS FUNGSI2 TERTENTU KEPADA STAF PEMERINTAH PUSAT YANG TINGGAL DILUAR KANTOR PUSAT . DEVOLUSI ADALAH PENYERAHAN KEKUASAAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSI TERTENTU KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DALAM HUBUNGAN DENGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH ADA 4 PRINSIP DESENTRALISASI

1. URUSAN YANG MERUPAKAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DIBIAYAI DARI DAN ATAS BEBAN APBN

2. URUSAN YANG MERUPAKAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH SENDIRI DALAM RANGKA DESENTRALISASI DIBIAYAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD3. URUSAN YANG MERUPAKAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH DI ATASNYA YANG DILAKSANAKAN ATAS TUGAS PERBANTUAN DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAS BEBAN APBN ATAU OLEH PEMERINTAH DAERAH DIATASNYA ATAS BEBAN APBD NYA SEBAGAI PIHAK YANG MENUGASKAN4. SEMENTARA POTENSI SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH BELUM MENCUKUPI PEMERINTAH PUSAT MEMBERIKAN SEJUMLAH SUMBANGAN

DANA PERIMBANGAN

DANA PERIMBANGAN ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN APBN YANG DIALOKASIKAN KAPADA DAERAH UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 25 /1999 PASAL 6 DANA PERIMBANGAN TERDIRI DARI

DANA PERIMBANGAN TERDIRI DARI

1. BAGIAN DAERAH ( DANA BAGI HASIL) DARI PBB, BPHTB ( BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN), PPH ORANG PRIBADI DAN SDA2. DANA ALOKASI UMUM3. DANA ALOKASI KHUSUS

PENERIMAAN NEGARA YANG DIBAGI HASILKAN TERDIRI ATAS

1. PENERIMAAN PAJAK a. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN b. BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB) C. PPh ORANG PRIBADI2. PENERIMAAN BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM)a. SEKTOR KEHUTANANb. SEKTOR PERTAMBANGANc. SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAMd. SEKTOR PERIKANAN

DANA BAGI HASIL DIBAGIKAN BERDASARKAN PERSENTASE TERTENTU BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH . PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT DARI EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM SEPERTI MINYAK DAN GAS, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN DIBAGI DALAM PROPORSI YANG BERVARIASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN

DANA ALOKASI UMUM

DAU MERUPAKAN BLOCK GRANT YANG DIBERIKAN KEPADA SEMUA KABUPATEN DAN KOTA UNTUK TUJUAN MENGISI KESENJANGAN ANTARA KAPASITAS FISKAL DAN KEBUTUHAN FISKALNYA. DAN DIDISTRIBUSIKAN DENGAN FORMULA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP TERTENTU YANG SECARA UMUM MENG INDIFIKASIKAN BAHWA DAERAH MISKIN DAN DAERAH TERBELAKANG MENERIMA LEBIH BANYAK DARI DAERAH KAYA

TUJUAN ALOKASI DAU ADALAH DALAM KERANGKA PEMERATAAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK ANTAR PEMDA DI INDONESIA

SECARA DEFINISI DAU ADALAH

1. SALAH SATU KOMPONEN DARI DANA PERIMBANGAN PADA APBN YANG PENGALOKASIANNYA BERDASARKAN KESENJANGAN FISKAL ATAU CELAH FISKAL (FISCAL GAP) YAITU SELISIH ANTAR KEBUTUHAN FISKAL DAN POTENSI FISKAL2. INSTRUMEN UNTUK MENGATASI HORIZONTAL IMBALANCE YANG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH DIMANA PENGGUNAANNYA SEPENUHNYA DITETAPKAN SEPENUHNYA OLEH DAERAH3. EQUALIZATION GRANT YAITU BERFUNGSI UNTUK MENETRALISIR KETIMPANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DENGAN ADANYA PAD, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL SDA YANG DIPEROLEH DAERAH

FORMULASI DAU

DAU j = AM + KF AM = LS + @ GAJI KFj BDj X DAU n

BF j =

( KbF - Kp F )J-----------------------------(KbF - KpF ) n

KETERENGAN : DAU j = DANA ALOKASI UMUM PROPINSI ATAU KABUPATEN KOTADAU n = DANA ALOKASI UMUM SELURUH PROPINSI ATAU KABUPATEN KOTAAM = ALOKASI MINIMUMKF = KESENJANGAN FISKALBD = BOBOT DAERAH LS = LUMP SUM@ GAJI = PROPORSIONAL BERDASARKAN KEBUTUHAN GAJIKbF = KEBUTUHAN FISKAL DARI PROPINSI ATAU KABUPATEN /KOTAKpF = KAPASITAS FISKAL DARI PROPINSI ATAU KABUPATEN /KOTA

KEBUTUHAN FISKAL (KbF) DITENTUKAN BERDASARKAN FORMULA SBB:

KbF = TPR ( @ 1 IP + @ 21W + @ 3 IKR + @ 4 IH)

KETERANGAN ;

TPR = TOTAL PENGELUARAN RATA2 DALAM APBDIP = INDEKS VARIABEL PENDUDUKIW = INDEKS VARIABEL LUAS WILAYAHIKR = INDEKS VARIABEL KEMISKINAN RELATIFIH = INDEKS VARIABEL HARGA@ = BOBOT VARIABEL

VARIABEL PENENTU KEBUTUHAN FISKAL

INDEK PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK---------------------------------------------------------------------RATA2 JUMLSH PENDUDUK SECARA NASIONAL

INDEKS LUAS WILAYAH (IW)j =

LUAS WILAYAH j__________________________________________RATA-RATA LUAS WILAYAH SECARA NASIONAL

INDEK KEMISKINAN RELATIF (IKR) =

A. HEAD COUNT DAERAH j = PENDUDUK MISKIN DAERAH KE j________________________________JUMLAH PENDUDUK DAERAH KE j

B. INCOME GAP DAERAH j =

POVERTY GAP DAERAH KE j_____________________________HEAD COUNT INDEK DAERAH KE j

C. INDEKS VARIABEL KEMISKINAN =

INCOME GAP DAERAH j___________________________RATA2 INCOME GAP SELURUH INDONESIA

5 PENYEBAB PENYEBAB RENDAHNYA PAD SEHINGGA TERJADI KESENJANGAN FISKAL

1. KURANG BERPERANNYA PERUSAHAAN DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH. PERANANNYA RELATIF KECIL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH HANYA KIRA2 2 %. 2. TINGGINYA DERAJAT SENTRALISASI DALAM BIDANG PERPAJAKAN . SEMUA PAJAK UTAMA YANG PALING PRODUKTIF DITARIK OLEH PUSAT SEPERTI PAJAK PENGHASILAN BADAN MAUPUN PERORANGAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, BEA CUKAI, PBB, ROYALTY/IHH/IHPH (ATAS MINYAK, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN) SEMUA DIKELOLA ADMINISTRASI DAN DITENTUKAN TARIFNYA OLEH PUSAT.. PAJAK DAERAH CUKUP BERAGAM TAPI HANYA SEDIKIT YANG BISA DIANDALKAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN 4. ALASAN POLITIS5. ADANYA KELEMAHAN DALAM PEMBERIAN SUBSIDI . BENTUK SUBSIDI PEMERINTAH PUSAT BLOCK GRANT DAN SPESIFIC GRANT . SUBSIDI BERSIFAT BLOCK ( INPRES DATI I, INPRES DATI II, DAN INPRES DESA . SUBSIDI SPESIFIK MELIPUTI INPRES PENGEMBANGAN WILAYAH, SEKOLAH DASAR, KESEHATAN, PENGHIJAUAN , REBOISASI, SERTA JALAN, DAN JEMBATAN. PERBEDAAN KEDUA SUBSIDI TERSEBUT ADALAH PADA SUBSIDI BLOCK PEMERINTAH DAERAH PUNYA KELELUASAN DALAM MENGGUNAKANNYA. DAN SUBSIDI SPESIFIK PENGGUNAANNYA TERGANTUNG PEMERINTAH PUSAT. DARI JUMLAHNYA SUBSIDI SPESIFIK LEBIH BESAR DIBANDING SUBSIDI BLOCK

PEMINDAHAN DAN PENYUSUTAN ARSIP

PENILAIAN ARSIP DILAKUKAN TERHADAP SETIAP JENIS ARSIP AGAR DAPAT DI TENTUKAN BERAPA LAMA JENIS ARSIP DI SIMPAN DI FILE AKTIF DAN IN AKTIFAPAKAH JENIS ARSIP AKTIF TERSEBUT KEMUDIAN DIMUSNAHKAN ATAU DIKIRIM UNTUK MENJADI ARSIP STATIS KE ARNAS

KRITERIA PENILAIAN ARSIP UMUMNYA DI GUNAKAN ADALAH ALFRED SINGKATAN DR ADMINISTRATIVE VALUE, LEGAL VALUE, FINANCIAL VALUE, RESEARCH VALUE, EDUCATIONAL VALUE, DOCOMENTARY VALUE. NILAI ALFRED BERKISAR ANTARA 0 SAMAPAI DENGAN 100, MAKA ADA EMPAT GOLONGAN ARSIP

1. ARSIP VITAL (PERSENTASE NILAI 90 100)

YAITU PENTING BAGI KEHIDUPAN BISNIS DAN TIDAK DAPAT DIGANTI KEMBALI BILAMANA DIMUSNAHKAN . ARSIP INI TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN ATAU DIMUSNAHKAN DAN DISIMPAN ABADI SELAMANYA CONTOH AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN

2. ARSIP PENTING (PERSENTASE 50 89)

ARSIP MELENGKAPI BISNIS RUTIN DA DAPAT DIGANTI DENGAN BIAYA TINGGI DAN LAMA . DISIMPAN DI FINE AKTIF SELAMA 5 TAHUN DAN DI FILE INAKTIF SELAMA 25 TAHUN. CONTOH ARSIP BUKTI2 KEUANGAN

3. ARSIP BERGUNA (PERSENTASE 10 49)

ARSIP JENIS INI BERGUNA SEMENTARA DAN DAPAT DIGANTI DENGAN BIAYA RENDAH. DISIMPAN DI FILE AKTIF SELAMA 2 TAHUN DAN FILE IN AKTIF SELAMA 10 TAHUN . CONTOH SURAT PESANAN

4. ARSIP TIDAK BERGUNA (PERSENTASE 0- 9)

ARSIP INI DAPAT DIMUSNAHKAN SESUDAH DIPAKAI SEMENTARA. PALING LAMA ARSIP INI DISIMPAN 3 BULAN DI FILE AKTIF. CONTOH SURAT UNDANGAN

JADWAL RITENSI:

JADWAL PEMUSNAHAN DAN PEMINDAHAN ARSIP SESUAI DENGAN LAMANYA MASING2 JENIS ARSIP DISIMPAN DI FILE AKTIF DAN IN AKTIF DAN KEMUDIAN DIMUSNAHKAN

PATOKAN MENENTUKAN WAKTU RITENSI SEBAIKNYA BERDASARKAN GOLONGAN ARSIP YAITU VITAL, PENTING, BERGUNA DAN TIDAK BERGUNA WAKTU RITENSI MASING2 GOLONGAN BAIK FILE AKTIF MAUPUN FILE INAKTIF HENDAKNYA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN KANTOR MASING2

JADWAL RITENSI MERUPAKAN CARA PERTAMA PEMINDAHAN ARSIP. CARA KEDUA YAITU DENGAN PEMINDAHAN MASSAL MENURUT JANGKA WAKTU ATAU PERIODE. MISALNYA 6 BLN, 1 TAHUN, 3 TAHUN, 5 TAHUN DSBNYA TERGANTUNG PERATURAN KANTOR MASING-MASING

CARA KETIGA ADALAH PEMINDAHAN INDIVIDUAL YAITU PEMINDAHAN ARSIP YG DLAKUKAN TANPA BERDASARKAN WAKTU, TETAPI BERDASARKAN SELESAINYA SUATU KEGIATAN. MISALNYA ARSIP PERKARA DI PENGADILAN

PEMINDAHAN ARSIP

UMUMNYA KANTOR2 MENGELOLA KEARSIPANNYA BERDASARKAN SISITEM KOMBINASI ARTINYA SELAMA MASIH AKTIF MAKA ARSIP DIKELOLA DAN DISIMPAN PADA UNIT KERJA MASING2, SEDANGKAN ARSIP INAKTIF DIKELOLA DAN DISIMPAN PADA UNIT ARSIP SENTRAL

*****************************