Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah

Strategi Penetapan Kebijakan g p jAnggaran Pembangunan Daerah

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Workshop NasionalSistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahHotel Jayakarta-Jakarta, 19 April 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his


You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Materi DiskusiMateri DiskusiMateri DiskusiMateri DiskusiF i f i M j P b Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan

Anggaran Pengalokasian Anggaran Pengalokasian Anggaran Alur Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan Keuangan Daerah Analisis Potensi Pendapatan Daerah Analisa Anggaran Belanja Daerah

M l h d T t P k k P b D h Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Prinsip Penyusunan APBD Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan Rancangan APBD Perubahan APBD


FungsiFungsi--fungsi Manajemen Pembangunanfungsi Manajemen Pembangunan


AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan

dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.y g p

Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis. Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini

publik berbagai tingkat pemerintahan kelompokpublik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi.

Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai y g y gpembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.


Pengalokasian AnggaranPengalokasian AnggaranPengalokasian AnggaranPengalokasian AnggaranDi i it k t k bi i Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang p y p g y gdirencanakan.

Digunakan dengan sebaik-g gbaiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoranpemborosan dan kebocoran.


Alur Perencanaan dan Penganggaran

R t R j Ri i PedomanPedoman

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Renstra KL

Renja -KL RKA-KL Rincian

APBN

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerin

Pusa

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional RAPBN APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

ntah t

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah RAPBD APBD

Diacu

PedomanPedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Diserasikan melalui Musrenbang

Pe

Renstra Renja - RKA - Rincian Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

emerintah

Daerah

SKPDj

SKPD SKPD APBD

UU SPPN

h

UU KNdadang-solihin.blogspot.com 8

UU SPPN UU KN

Perencanaan Keuangan DaerahPerencanaan Keuangan DaerahPerencanaan Keuangan DaerahPerencanaan Keuangan Daerah

1. Analisis Potensi Pendapatan Daerah Identifikasi potensi pendapatan

Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD

Pengembangan Sumber Pendapatan Daerahg g p

2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan: A li i K Pi j D h Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah

Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjamanpinjaman.


LanjutanLanjutan . . .

3 Arah Anggaran Belanja Daerah3. Arah Anggaran Belanja Daerah Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke

depan Proporsi Belanja Unit Satuan Belanja

A h P b Ek i L k l Arah Pengembangan Ekonomi Lokal Fasilitasi Ekonomi Lokal Kemitraan Pemda dan Swasta Kemitraan Pemda dan Swasta

Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM)Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM) Alokasi mempercepat perbaikan IPM.


Analisis Potensi Pendapatan DaerahAnalisis Potensi Pendapatan DaerahAnalisis Potensi Pendapatan DaerahAnalisis Potensi Pendapatan Daerah

Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan Daerah? Dana Transfer DAU Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan Jenis-Jenis PAD


Lanjutan . . .

Bagaimana memperkirakan Potensinya DAU dan DAK berdasarkan Formula Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan

f lformula Potensi PAD

• Kenali setiap jenis Pajak Daerah• Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah

K li i dik t t hi J i P j k• Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut

• Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi d h (K itk d l blik dib ik )daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan)

• Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah


p

Analisa Anggaran Belanja DaerahAnalisa Anggaran Belanja Daerahgg jgg j

Kenali Struktur Belanja DaerahB d k P l k (k t i) Berdasarkan Pengelompokan (kategori)

Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan,

k h t i f t kt d kt t d h)kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah) Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.

Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi. Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah

(sektor unggulan) mis: menggunakan pendekatan analisa Input(sektor unggulan), mis: menggunakan pendekatan analisa Input-output dan lainnya.

Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.unggulan daerah.

Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang


Klasifikasi BelanjaKlasifikasi BelanjaKlasifikasi BelanjaKlasifikasi BelanjaM t F i M t J iMenurut Fungsi:1. Pelayanan Umum;2. Ketertiban dan Keamanan;

Menurut Jenis:1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa;2. Ketertiban dan Keamanan;

3. Ekonomi; 4. Lingkungan Hidup; 5 P h d F ilit

2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5 S b idi5. Perumahan dan Fasilitas

Umum; 6. Kesehatan;

5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial;

7. Pariwisata dan Budaya;8. Agama; 9 Pendidikan;

;8. Belanja Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan.9 Belanja Tidak Terduga9. Pendidikan;

10. Perlindungan Sosial. 9. Belanja Tidak Terduga


Pembiayaan DaerahPembiayaan Daerahyy Penerimaan Pembiayaan:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya1. SILPA tahun anggaran sebelumnya2. Pencairan Dana cadangan3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan4 Penerimaan Pinjaman4. Penerimaan Pinjaman5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan:1. Pembentukan Dana Cadangan2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah3. Pembayaran Pokok Utangy g4. Pemberian Pinjaman

Pembiayaan Netto: “Selisih Lebih penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan”terhadap Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto HARUS DAPAT menutup DEFISIT APBD


Masalah dan Tantangan Pokok Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah

1 Masih tingginya pengangguran terbuka;1. Masih tingginya pengangguran terbuka; 2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah

garis kemiskinan:garis kemiskinan: 3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya

daya saing ekspor; 4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih

terkendala; 5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan

belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;energi terbarukan secara optimal;


Lanjutan . . .j6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif

rendah;rendah; 7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum

didukung secara optimal; g p8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya

kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontalhorisontal;

9. Belum memadainya kemarnpuan dalam menangani bencana;bencana;

10.Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah y y p yterisolir masih besar;

11.Dukungan infrastruktur masih belum memadai.


Prioritas Pembangunan DaerahPrioritas Pembangunan DaerahPrioritas Pembangunan DaerahPrioritas Pembangunan Daerah

1 Penanggulangan kemiskinan;1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; 3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan

perdesaan; 4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan

kesehatan;kesehatan; 5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi,

dan reformasi birokrasi; 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan

keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; 7 Mitigasi dan penanggulangan bencana;7. Mitigasi dan penanggulangan bencana; 8. Percepatan pembangunan infrastruktur; 9. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.


g p y

Prinsip Penyusunan APBDPrinsip Penyusunan APBDPrinsip Penyusunan APBDPrinsip Penyusunan APBD

1 P ti i i k t d l d1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

2 Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara

terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat 3. Disiplin Anggaran

Pendapatan harus terukur secara rasional, Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanjaBelanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

cukup,Dilak kan melal i rekening kas m m daerah Dilakukan melalui rekening kas umum daerah.


LanjutanLanjutan . . .

4. Keadilan Anggaran Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya

harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.H d t di ik ti l h l h l i k t t Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,

serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja,

t t h t i lserta penetapan harga satuan yang rasional. 6. Taat Azas

APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-g g p p gundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.


Penyusunan Penyusunan yyRancangan APBDRancangan APBD


Azas Umum Penyusunan RAPBDyNo Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana1 K D h APBD1 Kewenangan Daerah. APBD2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya

dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.APBD Provinsi

4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa

APBD Kabupaten/Kotadilimpahkan kepada Desa. Kabupaten/Kota

5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

APBD

6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah.


Hati-hati…Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-j y g p gundang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentangundang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.


Alur Penyusunan RAPBD

RKUA

Juni

Mingg 1

Minggu 1Oktober

pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni

RKPDKUA

DPRDMeiRKUAMinggu 1

JuliRancanganKebijakan UmumAPBDKebijakan Umum

Minggu 2Juli

Rencana Kerja Pemda

jAPBD

PPASPedoman

PenyusunanRKA-SKPD

Raperda

NotaKesepakatanKDH-DPRD

SosialisasiAwalPrioritas dan Plafon

RKA-SKPDPPA

pAPBD Raperda

Akhir Juli

AgustusAnggaran Sementara

SKPDPPARaperkadaPenjabaran

APBDPrioritas dan Plafon Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Langkah Penyusunan APBD1 2 3 4 5 6 7 8 9

RKPD KUA

Nota Kesepakatan

KUAPPAS

Nota Kesepakatan

PPA

SE-KDHPedoman

Penyusunan RKA-SKPD

Pembahasan RKA-SKPD

PerbaikanRKA-SKPD

Rancangan APBD

Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

10 11 12 13 14 15 16 1710 11 12 13 14 15 16 17

Pembahasan Rancangan

APBD

Persetujuan DPRD

Raperda

Penyusunan Rancangan Per-KDH

Penjabaran

Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH

Penjabaran

SK MendagriEvaluasi Raperda dan Raper KDH

Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil

Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper

SK Pimpinan DPRD

Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH

Penetapan Perda dan Per-KDH

Penjabaran APBD

TAPD

APBD Penjabaran APBD

PPKD

Penjabaran APBD Penjabaran APBD KDH Penjabaran

APBD

Raper KDH Penjabaran

APBD

APBD oleh KDH

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Penyusunan Rancangan

Verifikasi Rancangan Pengesahan Persetujuan Pendistribusian Pelaksanaan Penyusunan

LaporanPenyusunan

Laporan

Penyusunan Laporan

KeteranganRancangan DPA-SKPD

SKPD

Rancangan DPA-SKPD

TAPD

DPA-SKPD

PPKD

DPA-SKPD

Sekda

DPA-SKPD

PPKD

DPA-SKPD

SKPD

Laporan Keuangan

PPKD

Laporan Kinerja

Bappeda

Keterangan Pertanggung

jawaban


pp

Rencana Kerja Pemerintah DaerahRKPD

• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari j g ggRenja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP.

• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahunDiselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas

kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran


Kebijakan Umum APBDKUA

1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD.

2 RKUA t2. RKUA memuat:1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,

2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang

ditetapkan oleh pemerintah).p p )5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator

pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

6 RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia panggaran DPRD.

8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.


Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPPAS gg

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah y g p , pmenyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalanbulan Juli tahun anggaran berjalan.

3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

5 KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.


Penyusunan RKA-SKPDy

1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang mencakup:pa. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana

pendapatan dan pembiayaan;b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD

b k i d t d l i i l dit t kberkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait

dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi efektifitas tranparansi dandengan prinsip prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD analisis standar belanja dan standar satuan hargaformat RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan


berjalan.

Penyiapan Raperda APBD1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada

PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian

antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran k i t t d li i b l j t d t h t dkegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

3 Apabila hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperdadisampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.

5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.p y

6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.


Penyampaian dan PembahasanRaperda tentang APBD

1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.p p j

2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD.

4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang

telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak

t k t j b d k l d h t h dmenetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan


membiayai keperluan setiap bulan.

lanjutan

7. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya p gg j p g ydiperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalamhasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.

8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.9 Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan9. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan

dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling

lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkanlama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.

11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan g p p pRaperkada dimaksud menjadi Perkada.


Evaluasi Raperda tentang APBD danRaperkada tentang Penjabaran APBDRaperkada tentang Penjabaran APBD

Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi

1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja

Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi

sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:a persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadapa. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap

Raperda tentang APBD;b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan

DPRD;DPRD;c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan

daerah tentang APBD; dand nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaiand. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian

pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.


lanjutan

2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

t l bih ti i d / t t d h l iperaturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.

3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkaitmengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksudsejak diterimanya rancangan dimaksud.

5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan p g g y g gg , g prancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.


lanjutan

6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan6. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak p y p p g j g jditerimanya hasil evaluasi.

7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub

j di P d d P b M d i b t lk P d dmenjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

8 Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu8. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota

1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasidisampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh manapublik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.

3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

4 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

5 Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.


6 A bil b t k h il l i R d d

lanjutan

6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerjaDPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

8 Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.

9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRDmemberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.g p p g

11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


Penetapan Perda tentang APBD danPerkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang dit j k d dit t k l h j b t b l kditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada .

4 Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.


Perubahan APBDPerubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


Dasar Perubahan APBD1 Asumsi KUA sudah • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

tidak sesuai lagij y p p p y p y p p

daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam

KUA.

2 P t it i i t k i t t j i b l j t b k2 Pergeseran anggaran • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.

3 Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya

• membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;• melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;y

harus digunakan dalam tahun berjalan

melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;• mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;• mendanai kegiatan lanjutan;• mendanai program dan kegiatan baru; dan• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

• tidak diharapkan terjadi secara berulang;• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan• memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%


dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Alur Penyusunan RAPBD PerubahanAlur Penyusunan RAPBD Perubahan

R

RKUA

KUAPerubahan

RancanganKebijakan UmumAPBD

Perubahan

DPRD

NotaKesepakatan

Pedoman PenyusunanMinggu 1

DPRD KDH-DPRDPenyusunanRKA-SKPD

Agustus Minggu 2Agustus

Minggu 3Agustus

PPASPerubaha

n

PPAPerubaha

n

P i it d Pl f

RKA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Raperkada tentang

penjabaran

SesuaiRaperda tentang

perubahan APBD perubahan

APBD

APBD

Satuan Kerja

SKPD PPKD TAPD

Satuan Kerja Perangkat

DaerahPejabat Pengelola Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda

• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD,

• prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya

RKA-SKPD

disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, • capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis

belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

DPPA-SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Dokumen Pelaksanaan

Tidak SesuaiDisempurnakan lagi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran


Raperda tentang Perubahan APBD p gdan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahanperubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

2. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

3 Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD3. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalamdan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

5. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan y g p g pAPBD dilaksanakan oleh Sekda.


Lampiran Raperda Lampiran Raperkada1. Ringkasan perubahan APBD;2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan;

4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan

belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

2. Penjabaran perubahan4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

2. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, j i b k i ikeselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

jabatan;7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah;

pe b ayaa

8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9 Daftar pinjaman daerah


9. Daftar pinjaman daerah.

Raperda Perubahan APBD

1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD p p y ppaling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.

3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD

t l h di k ti t k l d h dyang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui R d t t b h APBD li l b t 3Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahanp p

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi

1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

d d l bih ti i b b DPRDperundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub Mendagri membatalkan Perda danmenjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalananggaran berjalan.

3. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1 A bil G b k h il l i R d d1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan tidakPerda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.g y g gg p

2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)SKPD).

3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakangatau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

4 DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan4. DPPA SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.


TERIMA KASIHTERIMA KASIH
