KEBIJAKAN Pabdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/... · 2020. 8. 3. · Draft Materi RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan penelitian yang pernah

A bdul Kadir, lahir di Pangkalan Brandan, 05 Desember 1957.

Menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukum di Universitas

Sumatera Utara tahun 1987, pada tahun 2003 menyelesaikan

S2 dan memperoleh Magister Sains pada Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah

Pascasarjana USU dan terakhir menyelesaikan Program Doktor

(S3) Ilmu Perencanaan Wilayah pada Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara .

Pendidikan tambahan yang pernah diikuti yaitu Diklat Perencanaan Instansi Teknis

Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Medan tahun 1990, Diklat SPAMA di Medan

tahun 1997, Diklat Reinventing Goverment di Medan tahun 2000, Workshop Analisis

Kelayakan Pengenaan Retribusi atas Fungsi Pelayanan dan Perizinan di Jakarta

tahun 2003, Diklat PIM II LAN RI di Medan dan Kewidyaswaraan berjenjang Tk

Pertama LAN RI di Medan tahun 2004.

Pekerjaan dimulai pada tahun 1987-1996 sebagai Kepala Seksi Penelitian dan

Perencanaan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, tahun 1996-2002

sebagai Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan pada Dinas Pendapatan

Provinsi Sumatera Utara, tahun 2002-2006 sebagai Kepala Sub Dinas Bina Program

pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dan 2006 sampai dengan sekarang

sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Dan juga Dipercayakan oleh Depdagri sebagai wakil ketua Tim Teknis Penyusun

Draft Materi RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan penelitian yang pernah diikuti yaitu, Studi Penyusunan Pedoman bantuan

keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, sebagai

anggota (kerja sama Pemprovsu dengan LPPM-USU) di Medan tahun 2006. Dan

ditahun yang sama juga mengadakan penelitian Analisis dan Perumusan potensi

perkebunan dalam rangka ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah di Sumatera

Utara, sebagai anggota (kerja sama Pemprovsu dengan LPPM-USU) di Medan.

Aktif mengikuti seminar dan lokakarya antara lain: Seminar Administrasi dalam

Negeri (Kerjasama antara Pemerintah RI dan Jepang) di Jakarta tahun 2000.

Seminar Nasional Lingkungan Perkotaan di Indonesia oleh FALT Universitas

Trisakti, Jakarta tahun 2005 dan Fourth Regional IMT-GT UNINET Conference 2002

“Future Scenario in Biological Research insights and Co-operation” di Penang,

Malaysia. Aktif sebagai pemakalah dan nara sumber pada berbagai seminar, diklat

struktural dan diklat teknis pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara. Dan juga

aktif menulis pada beberapa jurnal seperti Wahana Hijau Program Doktor Ilmu

Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU,

ISBN 979 - 3360 - 82 - 8

PENGANTAR :

Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S

Pustaka Bangsa Press

Medan 2007

KEBIJAKAN P ENETAPAN NILAI JUAL OBJ EK PBB Dr. Abdul Kadi r, S.H., M

.Si Dr. Abdul Kadi r, S.H., M

.Si

i

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Padjadjaran, Bandung

engan diterbitkannya buku yang berjudul “Kebijakan

Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perkebunan dalam Pelaksanaan Otonomi dan Peningkatan

Sumber Pendapatan Daerah” merupakan salah satu referensi bagi

Aparat pemerintahan, stakeholder dan para akademisi yang

berminat untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait

dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan

program optimalisasi sumber-sumber penerimaan pemerintah

yang berbasis potensi perkebunan baik untuk kepentingan

nasional maupun regional, sebagai upaya menyikapi secara arif

dan bijaksana paradigma Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Kami menyambut baik atas penerbitan buku ini yang

merupakan hasil penelitian Disertasi Sdr. Abdul Kadir dalam

menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Perencanaan

Wilayah pada Sekolah Pascasarjana USU, yang materinya

mencakup berbagai aspek terutama keterkaitan peranan

kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Sumber

Pendapatan Daerah, khususnya yang berhubungan dengan

penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB Sektor Perkebunan

yang potensinya relatif besar.

ii

Peningkatan kontribusi penerimaan daerah dari sektor

tersebut merupakan sumber penerimaan Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sangat

erat hubungannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan melalui pemberdayaan potensi wilayah, yang

pada gilirannya akan mendukung upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan buku yang diedit dari hasil penelitian disertasi

ini dapat memberikan sumbangsih kepada perkembangan ilmu

penget-0ahuan, disamping dapat dipergunakan sebagai bahan

referensi oleh para pengambil keputusan dan kebijakan yang

berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta

unsur pemerintahan di daerah dan kepentingan akademisi.

Bandung, September 2007

Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E, M.S

iii

SEKAPUR SIRIH

erutama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur

kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya

penulisan buku ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada

kesempatan ini dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan hati,

saya sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

berperan serta dalam menyelesaikan penulisan buku ini terutama

kepada Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, SE, M.S, Prof. Ir. Zulkifli

Nasution, M.Sc. Ph.D dan Dr. Ramli, SE. M.S, serta Prof. Bachtiar

Hassan Miraza, Prof. Dr. Ir. Sumono, MS dan Dr. Nury Effendi,

S.E., M.A yang telah memberikan pengarahan, saran, kritik dan

dorongan moril serta motivasi dengan penuh kesabaran dan

pengabdian, sampai selesainya penulisan buku ini.

Terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Alvi Syahrin,

S.H., M.S yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam

pengeditan penelitian Disertasi ini sehingga menjadi sebuah buku.

Buku yang berjudul “Kebijakan Penetapan Nilai Jual Obyek

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dalam Pelaksanaan

Otonomi dan Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah” ini,

mungkin bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di sektor

perpajakan khususnya bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan para

akademisi.

iv

Penulis menyadari bahwa tulisan ini perlu adanya perbaikan

di setiap waktu demi kesempurnaannya. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif dari

para pembaca demi terciptanya sebuah karya tulis yang lebih baik.

Medan, September 2007

Abdul Kadir

v

DAFTAR ISI

Hlm

KATA PENGANTAR i

SEKAPUR SIRIH iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN

OTONOMI DAERAH

11

A. Pendekatan Wilayah

B. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak

Bumi dan Bangunan

C. Pengertian Kebijakan

D. Birokrasi Pemerintahan

E. Perkebunan

F. Tata Ruang

G. Otonomi Daerah

H. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

I. Pengertian Pajak dan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

J. Pengembangan Wilayah

11

15

18

37

43

52

60

68

69

84

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL 89

BAB IV : KEBIJAKAN PENETAPAN NILAI JUAL

OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PERKEBUNAN DALAM

PELAKSANAAN OTONOMI DAN

PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN

DAERAH

95

A. Gambaran Umum

B. Variabel

C. Pengujian Hipotesis

D. Pembahasan

95

103

142

183

vi

E. Analisis Implementasi Terhadap

Perencanaan Wilayah

F. Temuan Teoritis

199

202

BAB V : P E N U T U P 203

A. Kesimpulan

B. Saran

203

205

DAFTAR PUSTAKA 207

vii

DAFTAR TABEL

Hlm

Tabel 1 : Penerimaan PBB di Kab/Kota se Provinsi

Sumatera Utara

3

Tabel 2 : Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara

3

Tabel 3 : APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2001 s/d

2005

4

Tabel 4 : Realisasi Penerimaan Pemerintah

Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (Milyar

Rupiah)

5

Tabel 5 : Penerimaan PBB Sektor Perkebunan 7

Tabel 6 : Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi

Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku

dan Atas Dasar Harga Konstan

8

Tabel 7 : Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Kepadatan,

Rumah Tangga

Tahun 2005

96

Tabel 8 : Komposisi Umur Responden 99

Tabel 9 : Komposisi Pendidikan Responden 100

Tabel 10 : Komposisi Pendidikan Responden 102

Tabel 11 : Jenis dan Standar Investasi Tanaman

Perkebunan Tiap Hektar

106

Tabel 12 : Produksi Tanaman Perkebunan Per

Kabupaten Tahun 2005

107

Tabel 13 : Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara TA 2001 s/d 2005

109

Tabel 14 : Besar dan Jenis Pendapatan Asli Daerah

Provsu TA 2001 s/d 2005

111

Tabel 15 : Persebaran Penduduk Berdasarkan

Kabupaten/Kota

117

Tabel 16 : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi

Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)

118

Tabel 17 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar

Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

119


Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/

Kota Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005

121

viii

(Juta Rupiah)


Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta

Rupiah)

122

Tabel 20 : Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara

Berdasarkan Kelompok Tahun 2001- 2005

124

Tabel 21 : Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan

Kelompok Tahun 2001- 2005

126

Tabel 22 : Perkembangan Inflasi di Beberapa Kota

Besar, Sumatera Utara dan Nasional Tahun

2001- 2005

127

Tabel 23 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

dan Nasional Tahun 2001-2005

128

Tabel 24 : Realisasi Penerimaan PBB Persektor Tahun

2001 – 2005

130

Tabel 25 : Target dan Realisasi Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perkebunan se Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2001- 2005

132

Tabel 26 : Luas Lahan Perkebunan PTPN II. III. IV

Tahun 2001-2005

133

Tabel 27 : Luas Lahan Perkebunan di Provinsi

Sumatera Utara

136

Tabel 28 : Luas Lahan Perkebunan di Provinsi

Sumatera Utara

137

Tabel 29 : Persepsi Stakeholder Perkebunan 138

Tabel 30 : Pendapat Stakeholder terhadap Penerimaan

Pemerintah dari Sektor Perkebunan

141

Tabel 31 : Hasil Regresi Variabel Pertumbuhan

Ekonomi dan Kepadatan Penduduk

Terhadap NJOP

143

Tabel 32 : Koefisien Kolinerity dan Korelasi 145

Tabel 33 : Korelasi Rank Spearman 146


Ekonomi dan Kepadatan Penduduk terhadap

NJOP

147

Tabel 35 : Koefisien Kolinerity 150


Ekonomi Kepadatan Penduduk dan NJOP

Terhadap PAD

151


ix


Ekonomi, Kepadatan Penduduk, NJOP dan

PBB terhadap PAD

155


Tabel 40 : Rank Spearman Korelasi 159

Tabel 41 : Pertumbuhan Penerimaan PBB Bagian

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 – 2005

170

Tabel 42 : Pertumbuhan Penerimaan PBB Bagian

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 - 2005

172

Tabel 43 : Produksi Tanaman Perkebunan Berdasarkan

Tahun

173

Tabel 44 : Komposisi Total Lahan Perkebunan

Berdasarkan Tahun

174

Tabel 45 : Komposisi Lahan yang Menghasilkan

Berdasarkan Tahun

174

Tabel 46 : Komposisi Lahan yang Belum Menghasilkan 175

Tabel 47 : Komposisi Lahan Terlantar Berdasarkan

Tahun

176

Tabel 48 : Hasil Statistik Cohran Test 180

Tabel 49 : Rekapitulasi Pendapat Responden tentang

Penetapan Pajak Berdasarkan Nilai

Tanaman yang Produktif

182

Tabel 50 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Penetapan

NJOP PBB Sektor Perkebunan

196

x

DAFTAR GAMBAR

Hlm

Gambar 1 : Empat Pilar Penopang Ilmu Pembangunan 11

Gambar 2 : Enam Pilar Penopang Ilmu Pembangunan 12

Gambar 3 : Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Penelitian

92

Gambar 4 : Diagram Jalur Hubungan Antar Variabel 93

Gambar 5 : Diagram Jalur Hasil Integrasi Persamaan

Struktur I, II, III dan IV

160

Pendahuluan

Kebijakan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi.....(Abdul Kadir) 1

BAB I

PENDAHULUAN

tonomi daerah dan desentralisasi, memberi peluang kepada

daerah untuk menyelenggarakan perekonomian secara otonom,

dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan

menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat

dalam pemerintahan.

Sumber keuangan merupakan faktor esensial dalam

pelaksanaan otonomi daerah, karena tanpa dukungan dana yang

cukup, kemampuan dalam mengatur urusan rumah tangganya akan

terganggu (Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004).

Dengan adanya sumber keuangan tersebut, maka

diharapkan daerah dapat mengelolanya dengan baik agar dapat

terpelihara kesinambungan perekonomian daerah. Pendapatan

daerah sebagai sumber pembiayaan bagi daerah, maka Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dapat berfungsi sebagai sokoguru kelestarian

otonomi daerah dan berfungsi sebagai tulang punggung

pembangunan daerah.

Pendahuluan


Sesuai ketentuan undang-undang, bahwa jenis sumber

penerimaan daerah telah ditetapkan baik berupa Pendapatan Asli

Daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah maupun Dana

Perimbangan berupa bagi hasil pajak diantaranya adalah yang

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdiri dari 5

(lima) sektor meliputi sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan,

kehutanan dan pertambangan. Kontribusinya cukup besar sebagai

salah satu penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penerimaan PBB untuk sektor

perkebunan pada dasarnya masih dimungkinkan dapat

ditingkatkan lagi melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

antara lain dari objek PBB terhadap pemanfaatan lahan

perkebunan pada masa produktif (menghasilkan).

Besarnya pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk

sangat berpengaruh terhadap penetapan NJOP, keadaan ini secara

langsung akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan dari

sektor PBB dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap PAD.

Peningkatan PAD akan medorong peningkatan PDRB perkapita.

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya

mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut:

Pendahuluan


Tabel 1

Penerimaan PBB di Kab/Kota se Provinsi Sumatera Utara

No. Tahun Penerimaan PBB

1. 2001 Rp. 299.707.629.000,-

2. 2002 Rp. 343.529.691.000,-

3. 2003 Rp. 462.436.796.000,-

4. 2004 Rp. 635.490.310.000,-

5. 2005 Rp. 758.487.325.000,-

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006.

Tahun 2001 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar

Rp. 299.707.629.000,- dan menjadi Rp. 758.487.325.000,- pada tahun

2005, terjadi peningkatan 253 % dalam kurun waktu lima tahun.

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bagian

pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 16,2 % dari total

penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara


1. 2001 Rp. 36.059.687.000,-

2. 2002 Rp. 55.124.166.000,-

3. 2003 Rp. 75.834.034.919,-

4. 2004 Rp. 103.566.636.347,-

5. 2005 Rp. 123.266.397.510,-

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006.

Pendahuluan


Penerimaan PBB bagian Pemerintah Provinsi tahun 2001

sebesar Rp. 36.059.687.000,- meningkat menjadi

Rp. 55.124.166.000,- tahun 2002. Demikian halnya untuk tahun

2003 penerimaan PBB bagian pemerintah provinsi adalah sebesar

Rp. 75.834.034.919,- dan tahun 2004 menjadi

Rp. 103.566.636.347,- serta kembali lagi meningkat tahun 2005

menjadi sebesar Rp. 123.266.397.510,- atau meningkat sebesar

Rp. 19.699.761.163,- atau setara dengan peningkatan 19,02 %.

Besarnya pendapatan pemerintah daerah berdasarkan APBD

Provinsi Sumatera Utara TA 2001 sampai dengan 2005 seperti

tertera pada tabel berikut:

Tabel 3

APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2001 s/d 2005

No. Tahun Penerimaan Daerah

1. 2001 Rp. 1.066.803.843.207,-

2. 2002 Rp. 1.179.912.701.187,-

3. 2003 Rp. 1.575.463.771.019,-

4. 2004 Rp. 1.885.677.325.412,-

5. 2005 Rp. 2.151.798.286.955,-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006.

Besarnya APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2001

sebesar Rp. 1.066.803.843.207,- menjadi Rp. 1.179.912.701.187,-

tahun 2002. Pada tahun 2003 APBD Provinsi Sumatera Utara

menjadi Rp. 1.575.463.771.019,- dan tahun 2004 sebesar

Pendahuluan


Rp. 1.885.677.325.412,- serta tahun 2005 menjadi

Rp. 2.151.798.286.955,-.

Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se

Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi satu dengan yang lain

seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun 2001-2005 (Milyar Rupiah)

No. Kabupaten/Kota Tahun

2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nias

Mandailing Natal

Tapanuli Selatan

Tapanuli Tengah

Tapanuli Utara

Toba Samosir

Labuhan Batu

Asahan

Simalungun

Dairi

Karo

Deli Serdang

Langkat

Nias Selatan

Humbang

229,1

180,1

288,9

137,2

232,3

173,5

237,7

285,6

342,3

143,6

145,6

437,1

290,6

1)

250,4

187,9

306,6

170,1

275,7

202,5

302,8

329,1

372,9

170,9

189,0

510,1

337,8

1)

286,4

233,2

342,7

208,4

235,4

317,1

412,4

387,8

463,1

217,3

243,5

655,5

406,2

1)

228,4

229,1

345,7

227,2

212,6

226,1

408,3

396,6

413,4

170,0

243,5

639,4

455,6

3)

259,2

238,2

378,5

240,2

210,2

171,2

434,6

394,7

414,3

185,8

243,2

527,6

454,2

3)

Pendahuluan



2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4 5 6 7

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Hasundutan

Pakpak Bharat

Samosir

Serdang Bedagai

Sibolga

Tanjung Balai

Pematang

Siantar

Tebing Tinggi

Medan

Binjai

Padang

Sidimpuan

1)

1)

1)

1)

53,4

99,7

118,1

91,7

545,8

130,8

1)

1)

1)

1)

1)

110,0

167,1

168,5

145,0

751,2

180,4

83,0

1)

1)

1)

1)

139,8

171,9

192,8

161,9

1.168,3

186,2

139,0

106,2

43,3

1)

1)

142,8

177,2

211,7

188,9

1.075,2

191,4

170,7

123,3

78,7

107,5

258,6

159,6

178,8

234,8

166,8

1.156,2

192,9

177,0

J u m l a h 4.163,1 5.211,0 6.568,9 6.503,3 6.986,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2006.

Keterangan 1). Masih bergabung dengan kabupaten induk.

3). Data belum tersedia.

Menurut data tahun 2005 bahwa potensi perkebunan di

wilayah Sumatera Utara dengan luas areal 1,75 juta Ha meningkat

134.799 Ha atau naik 7,71 % dari luas areal tahun 2001 (1,61 juta

Ha) dengan laju pertumbuhan 2,05 % pertahun. Jumlah produksi

tahun 2005 sebesar 4,34 juta Ton, meningkat jika dibandingkan

dengan produksi tahun 2001 yang memiliki produksi 3,62 juta Ton,

Pendahuluan


laju pertumbuhan produksi rata-rata 2,19 %. (Dinas Perkebunan,

2005).

Penerimaan PBB sektor perkebunan di Provinsi Sumatera

Utara meningkat setiap tahunnya seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 5

Penerimaan PBB Sektor Perkebunan


1. 2001 Rp. 102.512.451.000,-

2. 2002 Rp. 99.443.931.000,-

3. 2003 Rp. 117.076.831.000,-

4. 2004 Rp. 122.130.631.000,-

5. 2005 Rp. 129.345.859.000,-

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2006.

Realisasi pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan PDRB

per kapita Provinsi Sumatera Utara seperti tertera pada tabel

berikut:

Pendahuluan


Tabel 6

Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara Atas

Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Tahun

ADH

Berlaku

(000 Rp.)

Pertumbuhan

(%)

ADH

Konstan

(000 Rp.)

Pertumbuhan

(%)

2001 6.813,2 - 6.175,7 -

2002 7.614,8 11,7 6.385,7 3,39

2003 8.672,1 13,88 6.609,3 3,51

2004 9.741,6 12,33 6.873,4 4,00

2005 11.106,3 14,01 7.130,7 3,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

dalam Angka 2006.

Tingkat perkembangan PDRB perkapita Provinsi Sumatera

Utara berdasarkan atas dasar berlaku tahun 2001 adalah sebesar

Rp. 6.813,2,- ribu. Apabila menurut atas dasar harga berlaku

tersebut dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 14,01

%. Sampai dengan tahun 2005 PDRB perkapita Sumatera Utara

atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 11.106,3 ribu tumbuh 14,01 %

dibanding tahun sebelumnya (2004) yang sebesar Rp. 9.741,6 ribu.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pemerintah

dari sektor perkebunan, diperlukan suatu insentif bagi pengelola

perkebunan, hal ini dapat dilakukan dengan cara intensifikasi

Pendahuluan


pengenaan besaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tetap

memperhatikan perundang-undangan, yang tentunya pengaturan

dalam perumusan kebijakan penetapan NJOP di daerah, adanya

pelimpahan kewenangan daripada unsur aparat Ditjen Pajak

Departemen Keuangan Pajak di daerah.

Berdasarkan teori kebijakan oleh Riant Nugroho (2006),

tentang kebijakan publik, maka penetapan nilai jual obyek pajak

merupakan kebijakan publik yang bersifat messo, kebijakan messo

atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk

peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur,

peraturan bupati dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula

berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri,

Gubernur dan Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap

penetapan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perkebunan dalam pelaksanaan otonomi dan peningkatan sumber

pendapatan daerah di Sumatera Utara, demi terciptanya dan

terwujudnya peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakat dalam bingkai kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), yang merupakan salah satu bagian terpenting

untuk memberdayakan potensi dalam mendukung perencanaan

wilayah yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berbasis

Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan.

Pendahuluan


Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi dan kepadatan

penduduk berpengaruh terhadap NJOP secara parsial dan

bersama;

2. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk

dan NJOP secara parsial dan bersama berpengaruh terhadap

Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk

dan NJOP secara parsial dan bersama berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah;

4. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk,

NJOP dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah secara parsial dan bersama;

5. Berapa besar pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan

kepadatan penduduk terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

melalui NJOP;

6. Berapa besar pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan

kepadatan penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui

NJOP;

7. Berapa besar pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi

kepadatan penduduk dan NJOP terhadap Pendapatan Asli

Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan; dan

8. Apakah ada peluang penetapan NJOP-PBB berdasarkan aspek

juridis.

Pajak Bumi dan Bangunan dan Otonomi Daerah


BAB II

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN OTONOMI DAERAH

A. Pendekatan Wilayah

1.1. Ilmu Pembangunan Wilayah

lmu Pembangunan Wilayah merupakan ilmu yang relatif masih

baru, ilmu ini dikembangkan pada dasawarsa 1950 an. Munculnya

ilmu pembangunan wilayah ini karena ketidakpuasan para pakar

ilmu sosial ekonomi terhadap rendahnya tingkat perhatian dan

analisis ekonomi berdimesi parsial (Budiharsono, 2005). Dalam

perkembangannya lebih mendekati ilmu ekonomi. Menurut Misra

(1997) Ilmu Pembangunan Wilayah merupakan disiplin ilmu yang

ditopangkan empat pilar (tetrapolid disipline) yang dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Empat Pilar Penopang Ilmu Pembangunan

1. Geografi

2. Ekonomi

3. Perencanaan

Kota 4. Teori Lokasi

ILMU

PEMBANGUNAN

WILAYAH



Berdasarkan empat pilar yang dikemukakan diatas belum

mencakup atau terwakili tentang aspek biogeofisik sosial dan

lingkungan maka paling tidak ilmu pembangunan wilayah perlu

ditumpang oleh enam pilar (Budiharsono, 2005) dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

Gambar 2. Enam Pilar Penopang Ilmu Pembangunan

Ilmu pembangunan wilayah merupakan integrasi dari teori

dan ilmu terapan yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, matematika,

statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan dan

sebagainya. Hal ini dapat di pahami dalam pembangunan suatu

wilayah merupakan fenomena multivased yang memerlukan

berbagai usaha manusia dari berbagai bidang ilmu pengatahuan

Pentingnya ilmu pembangunan wilayah dalam kontek

pembangunan di Indonesia pada umumnya pada wilayah Sumatera

Utara pada khususnya. Ilmu pembangunan wilayah dapat

Analisis

Biogeofisik

Analisis

Sosial

Analisis

Ekonomi Analisis

Lokasi

ILMU

PEMBANGUNAN

WILAYAH

Analisis

Kelembagaan

Analisis

Lingkungan



diterpakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan pada

level kecamatan/desa.

1.2. Wilayah

Hanafiah (1988) mengklasifikasikan wilayah atas :

1. Wilayah Formal (Formal Region)

Yaitu suatu wilayah yang mempunyai beberapa persamaan

dalam hal fisik seperti topografi, iklim, vegetasi, ekonomi (seperti

industri pertanian).

2. Wilayah Fungsional (Function region)

Yaitu wilayah yang memperlihatkan kekompakkan

fungsional dan saling ketergantungan seperti kota dan desa.

3. Wilayah Perencanaan

Yaitu wilayah yang merupakan kombinasi wilayah formal

dan fungsional yang ditandai suatu wilayah yang cukup luas,

memenuhi kriteria investasi dalam skala ekonomi. Mampu

menunjang industri dengan pengadaan tenaga kerja serta

mempunyai paling sedikit satu kata sampai titik pusat

pertumbuhan.

Menurut Budi Harsono (2005) wilayah didefenisikan sebagai

suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-

bagiannya bergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi

menjadi 4 jenis, yaitu:



1. Wilayah Homogen

Wilayah homegen adalah wilayah yang dipandang dari satu

aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.

Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal

ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi

yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin,

dan lain-lain.

2. Wilayah Nodal

Wilayah nodal (nodal region) adalah wilayah yang secara

fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan

daerah belakangnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat

dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa,

ataupun komunikasi dan transportasi.

3. Wilayah Administratif

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya

ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan

atau politik, seperti : provinsi, kabupaten, kecamatan,

desa/kelurahan, dan RT/WR.

4. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan didefenisikan sebagai wilayah yang

memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan

ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang

cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-

perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan



kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-

persoalan perencanannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

B. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya

disingkat UU No. 12/1985) yang telah dirubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

atas Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi Bangunan (selanjutnya disingkat UU No.

12/1994) menyebutkan bahwa obyek Pajak Bumi dan Bangunan

adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Termasuk dalam pengertian bumi adalah tanah, termasuk tanah,

pekarangan, sawah (Direktorat Jenderal Pajak & Fakultas Ekonomi

UNDIP, 1997).

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk

dalam pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah

bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik dan

lain-lain.

Demikian juga yang merupakan satu kesatuan dengan

kompleks bangunan tersebut seperti jalan lingkungan pabrik dan

emplasemennya, kolam renang, taman mewah, tempat olah raga,

jalan tol, galangan kapal, dermaga, tempat penampungan/kilang



minyak, air dan gas juga pipa minyak. Fasilitas lain yang memberi

manfaat.

Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2

dalam undang-undang tersebut, diatur oleh Menteri Keuangan

mengenai petunjuk tempat dan tata cara pembayaran PBB, obyek

pajak digolongkan menjadi beberapa kelompok (sektor) yaitu:

1. Pedesaan;

2. Perkotaan;

3. Perkebunan;

4. Perhutanan non blok tebangan;

5. Perhutanan blok tebangan; dan

6. Pertambangan migas.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/1994 menyebutkan bahwa “Dasar

pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)”.

Pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

wajar, artinya tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa

antara sipenjual dan sipembeli.

Pengertian Nilai Jual Obyek Pajak dalam UU No. 12/1994

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual

beli, nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga

dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai

jual obyek pajak pengganti.



Berdasarkan UU No. 12/1994, maka penentuan nilai jual

obyek pajak dilakukan dengan pendekatan: Market Data Approach,

Cost Approach, dan Income Approach cara penilaiannya adalah

penilaian dengan cara massal dan penilaian individual.

Penilaian massal adalah proses penilaian secara sistematis

untuk sejumlah obyek pajak yang dilakukan pada saat dan prosedur

tertentu, yang dalam hal ini disebut CAV (Computer Assisted

Valuation). Dalam penilaian ini, obyek pajak dikelompokkan

menjadi 2 (dua) jenis yaitu: obyek standar dan obyek non standar,

dimana semua obyek pajak dinilai dengan bantuan komputer.

Penilaian individual adalah suatu sistem penilaian terhadap

obyek pajak dengan cara menghitung seluruh karakteristik individu

dari setiap obyek pajak. Penilaian individu diterapkan terutama

untuk obyek non standar, penilaian individu hanya dilakukan pada

obyek pajak tertentu, dimana hasil penilaian melalui proses CAV

diragukan (Direktorat Jenderal Pajak & Fakultas Ekonomi UNDIP,

1997).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

(2003), perubahan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

mencerminkan 2 (dua) hal pokok yaitu pengaruh dari faktor yang

tidak dapat dikendalikan (umumnya variabel ekonomi, penduduk,

PDRB, inflasi, dll) dan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau

upaya yang telah dilakukan seperti perluasan cakupan, pendataan,



perubahan nilai jual obyek pajak yang disebut dengan variabel yang

dapat dikendalikan.

Selain variabel di atas, masih terdapat beberapa variabel

yang mungkin mempengaruhi PBB tergantung pada kondisi daerah

masing-masing. Variabel yang dianalisis di atas hanyalah variabel

yang dianggap dominan dan bersifat umum mempengaruhi nilai

obyek Pajak Bumi dan Bangunan, variabel seperti jumlah perda

atau yang mendukung Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan

proksi terhadap upaya memperluas cakupan baik dalam artian

intensifikasi ataupun ekstensifikasi merupakan variabel yang perlu

mendapat perhatian (Direktorat Jenderal Pajak Departemen

Keuangan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas

Hasanuddin, 2003).

C. Pengertian Kebijakan

Thomas Dye (1995), menyebutkan kebijakan sebagai pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

(whatever government chooses to do or not to do). Friedrich (1976)

dalam Solichin (1990), mengatakan bahwa yang paling pokok bagi

suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective)

atau kehendak (purpose). Heglo (1970) dalam William (2001),

menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to

accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud

untuk mencapai tujuan tertentu.



Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970),

mendefinisikannya sebagai a projected program of goals, values, and

practices, demikian halnya Anderson (2000), mengatakan bahwa

kebijakan adalah: a relative stable, purposive course of action

followed ba an actor or set of actors in dealing with a problem or

matter of concern.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan itu

diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi

amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas

atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat

kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.

Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa

suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu

arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas

tertentu atau suatu rencana (United Nations 1975, dalam Solichin,

1990).

Menurut Anderson (1978), merumuskan kebijaksanaan

sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi

pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan

tertentu.

Kebijaksanaan juga mengandung suatu tujuan yang nyata,

hal ini selaras dengan pendapat Friedrich (1976) dalam Solichin

(1990), bahwa kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah

pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya



hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pendapat yang hampir mirip dengan pendapat Friederick

(1976) dalam Solichin (1990) di atas, adalah Anderson merumuskan

kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya

masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Demikian halnya James Laster dan Robert Steward (2000),

yang menyebutkan sebagai a process or a series or pattern of

governmental activities or decisions that are design to remedy some

public problem, either real or imagined.

Istilah “publik” dalam rangkaian kata public policy

mengandung 3 (tiga) konotasi: Pemerintah, masyarakat, dan umum.

Ini dapat dilihat dalam dimensi subjek dan lingkungan dari

kebijakan.

Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan

dari Pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah “what

government do or not do”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat

dianggap kebijakan yang resmi dan mempunyai kewenangan yang

dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.

Menurut Riant Nugroho (2006), mengatakan bahwa

kebijakan publik dapat dianalisis berupa (1) kebijakan publik

adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau

administratur publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu

yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah,



(2) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan

bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau

golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain

lembaga administratur publik. Kebijakan publik mengatur masalah

bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi

masalah bersama. (3) dikatakan sebagai kebijakan publik jika

manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung

dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari

pengguna langsungnya, konsep ini disebut konsep externality atau

dijadikan istilah serapan menjadi eksternalitas.

Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan

terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya

tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada

strata strategis.

Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga)

tingkatan: kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan

teknis. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman

atau petunjuk pelaksanaan baik bersifat positif ataupun yang

bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi

yang bersangkutan.

Agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi

tingkatan kebijakan di bawahnya, ada beberapa kriteria yang harus

dipenuhi. Pertama, cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan

wawasannya.



Artinya, kebijakan itu tidak hanya meliputi dan ditujukan

pada aspek tertentu atau sektor tertentu. Kedua, tidak berjangka

pendek. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional.

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah

tentang pelaksanaan suatu undang-undang, atau keputusan

menteri yang menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah

contoh dari kebijakan pelaksanaan.

Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum

adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah

kebijakan tingkat kedua, dan kebijakan teknis adalah kebijakan

tingkat ketiga atau yang terbawah.

Dalam kebijakan teknis unsur teknis dari kebijakan yang

dikelola sangat dominan. Namun di sini, isu yang dikelolanya juga

mengandung unsur strategis, dan masih lebih umum daripada

suatu petunjuk pelaksanaan.

Dalam ilmu politik bahwa “partisipasi politik merupakan ciri

khas dari modernisasi politik”. Peran serta masyarakat pada

berbagai tingkat dalam proses kebijakan dapat berupa salah satu

atau kombinasi dari 3 (tiga) bentuk yang berikut: horizontal,

vertikal dan administrasi.

Peran serta yang bersifat vertikal terjadi dalam hubungan

yang bersifat hirarkis, antara atasan dengan bawahan, antara

daerah dengan pusat, antara anak angkat dengan bapak angkat dan

sebagainya.



Peran serta masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan

pemerintah menjadi semakin penting bersamaan dengan kemajuan

teknologi di bidang komunikasi dan transportasi sekarang ini.

Rakyat secara mudah dalam jarak yang cukup jauh dapat

mengikuti proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan

pemerintah. Pada gilirannya, hal ini membawa dampak pada sistem

dan cara kerja Lembaga Perwakilan Rakyat serta tata cara

penyusunan kebijakan pemerintah.

Jika peran serta masyarakat dalam setiap tahap proses

kebijakan cukup berfungsi, mekanisme demokrasi di Indonesia akan

terwujud, yakni suatu kondisi demokrasi, yang bilamana ada aksi

dari suatu kekuatan dalam masyarakat atau dari luar negeri yang

bertentangan dengan prinsip demokrasi, akan timbul kekuatan

reaksi dari masyarakat untuk mengembalikan keadaan pada

kondisi semula yang demokrasi.

Semua ini menuntut adanya kajian di bidang kebijakan yang

bersifat multi disiplin. Dengan kata lain, di satu pihak munculnya

ilmu kebijakan atau analisis kebijakan adalah buah dari tuntutan

perkembangan masyarakat modern sekarang ini. Di lain pihak,

menjadi tuntutan pula untuk mengkaji kebijakan yang dapat

mendorong pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Sekalipun kebijakan dapat dibedakan atas 3 (tiga) tingkatan,

namun kebijaksanaan tetap berada pada level strategis. Dengan

kata lain suatu kebijakan tidak boleh bersifat terlalu teknis. Jones

menempatkan kebijakan setara dengan strategi.



Pengertian strategi disini adalah suatu kebijakan mencakup

wawasan yang luas, menjangkau jangka waktu yang panjang,

mengandung resiko yang besar dan melibatkan banyak pihak.

Sebagai konsekuensinya, suatu kebijakan tidak diharapkan terjadi

kegagalan, dalam kebijakan tidak dikenal istilah trial and error.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(selanjutnya disingkat UU No. 10/2004). Pasal 7 mengatur jenis dan

hirarki peraturan dalam perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Jika dilihat kata-kata yang tertulis dari kelima jenis dan

hirarki tersebut tidak satupun yang mencantumkan kata kebijakan,

maka perlu dilihat makna dan kandungan mendalam dari kelima

jenis undang-undang tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2006), jenis dan hirarki peraturan

perundang-undangan tersebut adalah produk yang termasuk dalam

kebijakan publik, produk mini adalah bentuk pertama dari

kebijakan publik, yaitu peraturan perundangan yang terkodifikasi

secara formal dan legal. Setiap peraturan dari tingkat pusat atau

nasional hingga tingkat desa atau kelurahan adalah kebijakan



publik alasannya: karena mereka adalah aparat publik yang dibayar

oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya, dan

karenanya secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik.

Maka rentetan kebijakan publik sangat banyak. Namun

demikian secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau

mendasar yaitu kelima peraturan yang disebut di atas;

2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau

penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan

menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan

bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula

berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri,

gubernur dan bupati atau walikota;

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang

mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di

atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang

dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur,

bupati dan walikota.



Ciri-Ciri Umum Kebijakan

Anderson dan Charles (2000), mengemukakan beberapa ciri

dari kebijakan, sebagai berikut:

a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya;

b. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan

yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam

masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interprestasi

dan penegakan hukum;

c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa

yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah;

d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga

dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau

menganjurkan;

e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki

kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya.

Sisi lain dari ciri kebijakan adalah kebijakan tidak boleh

dibuat secara random. Pilihan tujuan dan strategi mencapai tujuan

dari suatu kebijakan harus diperhitungkan secara cermat,

kecermatan yang bersifat relatif dan komprehensif.

Artinya, pilihan suatu kebijakan diperhitungkan atas dasar

banyak kriteria dan masing-masing kriteria mempunyai nilai bobot

(weight) yang berbeda menurut kondisi, situasi dan posisi masing-

masing aktor (Anderson, 2000).



a. Unsur-Unsur Kebijakan

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau

elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari (2) dua

perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari

sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut:

identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat 5 (lima)

unsur kebijakan.

Unsur pertama, tujuan kebijakan, bahwa suatu kebijakan

dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan

tidak perlu ada kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan

yang baik (Anderson, 2000).

Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat)

kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (rational

or realistic), jelas (clear) dan berorientasi ke depan (future oriented).

Tujuan yang diinginkan berarti pertama-tama dapat

diterima banyak pihak karena kandungan isinya tidak

bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut banyak pihak dan

kedua mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan

yang kuat dalam masyarakat.

Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur penting

dalam kebijakan. Kesalahan menentukan masalah secara tepat

menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak

ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan



suatu masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi

masalah yang tidak benar.

Unsur ketiga, tuntutan (demand). Sudah diketahui bahwa

partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi

berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti

halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat

atau radikal.

Unsur keempat, dampak atau outcomes. Dampak merupakan

tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya

suatu tujuan.

b. Pendekatan Kebijakan Publik

Pendekatan ilmiah secara umum mempunyai 2 (dua) ciri

pokok, yaitu, “terkontrol” dan “sistematis”. Pendekatan yang

bersifat common sense, dalam pendekatan ilmiah terdapat hal-hal

sebagai berikut: (Anderson, 2000).

- Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias;

- Pengumpulan data secara terarah;

- Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan;

- Rumusannya jelas.

Pendekatan kebijakan adalah juga pendekatan ilmiah yang

harus memiliki ciri-ciri dimaksud. Namun sebagai ilmu sosial

terapan (applied social science), pendekatan ini lebih bersifat multi

dimensi yang tidak hanya berbicara tentang fakta dan nilai, akan

tetapi juga tentang aksi atau tindakan.



Analisis kebijakan dimaksudkan untuk menghasilkan

informasi yang relevan yang bersifat designatif, evaluatif dan

advokatif. Sifat Umum Kebijakan Publik, yaitu kebijakan publik

pada umumnya bersifat kompleks. Hal ini berkaitan dengan banyak

aspek yang terkait, luas wawasan yang terpaut dan banyak pihak

yang terlibat. Makin umum suatu kebijakan makin kompleks atau

ruwet keadaannya.

Sifat kedua dari suatu kebijakan publik adalah dinamis. Hal

ini berhubungan dengan keadaan masyarakat yang dikenai oleh

kebijakan itu bersifat dinamis (Anderson, 2000).

c. Orientasi Analisis Kebijakan

Bentuk analisis kebijakan yang prospektif (prospective policy

analysis), yaitu analisis tentang kebijakan yang langsung sebelum

ada aksi kebijakan. Pada Analisis ini terdapat 3 (tiga) orientasi

yaitu:

1) Pada disiplin ilmu dari subtansi masalahnya. Analisis ini lebih

bersifat menguji kebenaran teori yang dipakai;

2) Pada masalah kebijakan adalah suatu kebijakan diuji atas

ketepatan atau kebenaran masalahnya;

3) Pada analisis kebijakan retrospektif yang berorientasi pada

penerapan kebijakan.

Kebijakan dalam segala bentuknya tidak boleh lepas dari

nilai-nilai tradisional yang dianut, jika kebijakan diharapkan

menjadi aturan yang hidup dalam masyarakat.



Salah satu ciri penting dari kebijakan adalah purposive atau

goal-oriented. Artinya, suatu kebijakan dibutuhkan karena ada

tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada tujuan tidak perlu ada

kebijakan. Dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk

mengadakan kebijakan.

Masalah dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya

gangguan atau hambatan terhadap kelangsungan suatu kondisi

yang normal. “Agar masalah berhasil dipecahkan dibutuhkan

pemecahan yang tepat untuk masalah yang tepat. Kita lebih sering

gagal karena memecahkan masalah yang salah, daripada

memecahkan masalah yang benar dengan cara yang salah”. (R. L.

Ackoff dalam W.N. Dunn).

Bila dalam masyarakat terdapat pertentangan pandangan

dalam melihat hakekat dari suatu masalah, maka masalah itu

dipandang sebagai isu. Karena itu posisi dari masing-masing pihak

yang terlibat dalam issu tersebut (stakeholders) perlu

diperhitungkan kepentingan, kekuatan dan kecenderungannya.

d. Perumusan Kebijakan Publik

Sejauhmana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat,

sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan itu. Ada 2 (dua) faktor

yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pertama, mutu

dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan.

Kedua, ada dukungan pada strategi kebijakan yang dirumuskan.

Tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tak dapat diwujudkan.



Dalam hal ini kita mengenal proses perumusan kebijakan

yang bersifat kompromistis, yakni rumusan kebijakan jalan tengah

melalui proses “tolak-tarik” atau “take and give” (Anderson, 2000).

Rumusan konsensus ini dapat dipersamakan dengan

rumusan yang kompromis, karena inisiatif berasal dari kekuatan

yang secara mutlak memang sudah dapat memenangkan suara.

Maksud yang dituju bukan untuk mendapat legitimasi

formal tetapi pada legitimasi informal dalam hubungan dengan

pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, rumusan kebijakan yang

berbentuk konsensus lebih mudah untuk mendapatkan dukungan

masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dukungan yang ingin dicapai disini bukan dukungan untuk

sahnya suatu kebijakan yang dirumuskan secara yuridis, tetapi

dukungan untuk keabsahan sosial agar dapat memperoleh

partisipasi masyarakat.

Tanpa sumberdaya atau faktor pendukung yang memadai

mustahil suatu kebijakan dapat berhasil mencapai tujuan yang

diharapkan. Proses perumusan kebijakan merupakan salah satu

faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan dapat

menjadi aturan yang hidup dan diterima masyarakat tergantung

pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui

proses perumusan yang demokrasi dan partisipatif.

Banyak kebijakan menjadi aturan yang mati dan dirasakan

menjadi kekangan bagi kehidupan bermasyarakat, karena dalam

proses penyusunannya tidak melibatkan rakyat. Akibatnya



kebijakan dirasakan hanya menampung aspirasi dan kepentingan

sekelompok elit yang berkuasa.

Keadaan ini pada gilirannya dapat memancing timbulnya

banyak perlawanan di kalangan masyarakat pada pemerintah,

sekalipun kebijakan itu diharapkan untuk memperbaiki kehidupan

rakyat.

Makin terbuka proses perumusan kebijakan, makin banyak

aspirasi dapat tertampung. Namun, tidak semua kebijakan

memerlukan tingkat keterbukaan yang sama. Rekomendasi

kebijakan adalah saran yang disampaikan kepada yang berwenang

mengambil kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu

tujuan yang dikehendaki (a desired objective) (Anderson, 2000).

Dalam bentuk yang lebih umum, pelaksanaan kebijakan

dapat dilakukan dengan menerapkan suatu sistem pengelolaan

pemerintahan yang berbeda dengan apa yang biasanya ada.

Penerapan suatu sistem baru diadakan dengan mempertimbangkan

keperluan pemenuhan tuntutan baru yang timbul dalam

masyarakat, atau karena itu dipandang lebih efisien.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1) Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang rasional dan

diinginkan, asumsi yang realistis dan informasi yang relevan

dan lengkap;

2) Pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya merupakan

transformasi yang multiorganisasional;



3) Dalam kenyataan selalu ada “implementation gap,” yaitu

kesenjangan antara yang dirumuskan dengan apa yang dapat

dilaksanakan dari suatu kebijakan;

4) Banyak kegagalan pelaksanaan terjadi karena pengaruh

faktor-faktor luar.

Secara umum kebijakan publik dapat dibedakan melalui

beberapa cara yaitu sebagai berikut: (Anderson, 2000).

1) Kebijakan berdasarkan wawasan wilayah dan tingkat

pemerintahan;

2) Kebijakan berdasarkan bidang dapat dibedakan atas kebijakan

bidang ekonomi, kebijakan bidang politik, bidang agama,

bidang sosial budaya dan bidang pertahanan;

3) Pengelompokkan kebijakan berdasarkan sektor lebih

berorientasi pada kegiatan-kegiatan ekonomi;

4) Kebijakan yang berdasarkan substansi atau objek pengurus,

antara lain adalah kebijakan tentang pembinaan sumberdaya

manusia.

Perkembangan teknologi selama beberapa dasawarsa

terakhir telah membawa banyak perubahan yang sangat berarti

dalam kajian berbagai ilmu pengetahuan dan praktek

pemerintahan.

Kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah terjadi

karena ada permasalahan dalam masyarakat yang tidak dapat

terselesaikan tanpa campur tangan pemerintah.



e. Model Kebijakan

Model kebijakan (policy models) adalah representasi

sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi

masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model-model

kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram, grafik, desain,

konsep atau persamaan matematika yang digunakan tidak hanya

untuk menerangkan, menjelaskan, memprediksi elemen-elemen

suatu keadaan, namun juga dapat digunakan untuk memperbaiki,

meningkatkan, mengembangkan dengan cara merekomendasikan

serangkaian tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang

ada.

Model kebijakan bermanfaat dalam mengurangi/

menyederhanakan masalah dengan mengurangi kompleksitas dan

menjadikan masalah tersebut dapat dikelola oleh para analis

kebijakan.

Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-

hal yang essensial dan yang tidak essensial dari situasi masalah,

mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau variabel-

variabel penting dan membantu menjelaskan dan memprediksi

konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model-

model kebijakan juga dapat memainkan peran kreatif dan kritis di

dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analis untuk

membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk

menantang ide-ide konvensional maupun metode-metode analisis

(Dunn, 2000).



Beberapa model kebijakan antara lain:

- Model Deskriftif

Model-model kebijakan dapat dibandingkan dan

dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting

diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk

ekspresi dan fungsi metodologis dari model. Tujuan dari model

deskriftif adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-

sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

Model deskriftif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-

aksi kebijakan, seperti daftar tahunan dari indikator sosial yang

dipublikasikan, meramalkan ekonomi tahunan untuk dimasukkan

dalam laporan tertentu.

- Model Normatif

Tujuan model normatif bukan untuk menjelaskan dan/atau

memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk

mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Diantara

beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis

kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan

tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (model antri), waktu

pelayanan dan perbaikan yang optimum (model penggantian),

pengaturan volume dan waktu yang optimum (model inventaris)

dan keuntungan yang optimum pada investasi publik (model biaya-

manfaat).



- Model Verbal

Model kebijakan baik deskriftif maupun normatif, dapat juga

dibedakan menurut bentuk ekspresinya. Model-model normative

dan deskriftif dapat juga diekspresikan di dalam tiga bentuk utama

yaitu: verbal, simbol dan prosedural.

Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari,

bukannya bahasa logika simbolis dan matematika, dan mirif dengan

yang kita terangkan sebelumnya sebagai masalah-masalah

substansif. Dalam menggunakan model verbal, analis bersandar

pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan

rekomendasi. Penilaian nalar akan menghasilkan argumen

kebijakan, bukannya dalam bentuk nilai-nilai angka pasti.

- Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis

untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel yang

dipercaya menjadi ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi optimal

diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-

metode matematika, statistika dan logika.

Model-model simbolis sulit untuk dikomunikasikan di

antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan, dan bahkan

diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahan

pahaman tentang elemen-elemen dasar dari model.



- Model Prosedural

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis di

atara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah

kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh

dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang

mungkin, sebagai contoh pertumbuhan ekonomi, komsumsi energi

dan suplai makanan dalam tahun-tahun mendatang yang tidak

dapat diterangkan secara baik karena data-data yang diperlukan

tidak tersedia (Dunn, 2000).

D. Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi yang diartikan sebagai aturan dari suatu keadaan

yang dijalankan oleh penguasa. Dalam kamus umum Bahasa

Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh

pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dengan wewenang

dan tanggung jawab yang melekat pada kepegawaian tersebut.

Menurut Sujamto (1992) dalam Thoha (2003), birokrasi

adalah segala aspek yang terkait dalam pengkridaan wewenang,

tugas dan tanggung jawab pemerintah melalui (oleh) para pejabat

atau pegawainya, demikian halnya Thoha (2003), bahwa birokrasi

pemerintah seringkali diartikan sebagai “officialdom” atau kerajaan

pemerintah, dimana pejabat kerajaan mulai dari raja-raja dan

bangsawannya mempunyai yuridiksi yang jelas dan pasti, di dalam

yuridiksinya mereka memiliki tugas dan tanggung jawab resmi

(official duties) yang memperjelas batas-batas kewenangannya.



Max Weber dalam Thoha (2003), mengemukakan, birokrasi

yang dapat dianggap sebagai konsep birokrasi ideal adalah jika

kegiatan birokrasi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

antara lain: (1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi

dibatasi oleh jabatannya manakala menjalankan tugas-tugas atau

kepentingan individual dalam jabatannya.

Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk

keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya;

(2) Jabatan-jabatan disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke

bawah dan ke samping. Konsekwensinya ada pejabat atasan dan

bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar

dan ada yang lebih kecil; (3) Tugas dan fungsi masing-masing

jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan yang

lain; (4) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus

dijalankan. Uraian tugas (job discription) masing-masing pejabat

merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab

yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak; (5) Setiap pejabat

diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalisnya, yang idealnya

dilakukan melalui ujian yang kompetitif; (6) Setiap pejabat memiliki

gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan

tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa

memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya

sesuai dengan keinginannya dan kontraknya dapat diakhiri dalam

keadaan tertentu; (7) Terdapat struktur pengembangan karir yang

jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan sesuai dengan



pertimbangan yang objektif; (8) Setiap pejabat sama sekali tidak

dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya

untuk kepentingan pribadi dan keluarga; (9) Setiap pejabat berada

di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang

dijalankan secara disiplin (Thoha, 2003).

Demikian halnya Katz dalam Supriatna (2000), memberikan

suatu pandangan bahwa birokrasi pemerintah adalah satu-satunya

organisasi yang memiliki akses penguasaan atas seluruh sumber-

sumber nasional. Oleh karena itu, pada negara-negara sedang

berkembang, pemerintah dengan birokrasinya memiliki lebih

banyak kemampuan untuk melaksanakan pembangunan pada

organisasi kemasyarakatan lainnya.

Mengenai konsep birokrasi ini, Weber dalam Blau dan Meyer

(2000), memberikan gambaran karakteristik pokok struktur

birokrasi dalam kasus tipe ideal adalah:

1. Berbagai aktifitas reguler yang diperlukan untuk pencapaian

tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara

yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi;

2. Organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hirarki yaitu setiap

kantor yang lebih rendah merasa di bawah kontrol dan

pengawasan kantor yang lebih tinggi;

3. Operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem

kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas

penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik;



4. Pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan

impersonalitas formalistik, “sine ira et studio” tanpa kebencian

atau afeksi;

5. Perekrutan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada

kualifikasi-kualifikasi teknis dan yang terhindar dari tindakan

pemecatan yang sewenang-wenang;

6. Pengalaman secara universal cenderung memperlihatkan bahwa

tipe organisasi administrasi yang murni birokratis, dari sudut

pandang teknis murni, mampu mencapai tingkat efisiensi yang

paling tinggi.

Menurut Mouzlies dalam Supriatna (2000), secara

taksonomis konsep birokrasi Weber dapat digolongkan dalam

pengertian bureau-rationality. Weber mengajukan teorinya tentang

birokrasi dalam kerangka teorinya tentang dominasi, dimana Weber

menyebut hubungan kekuasaan melalui aparat legal-rational-

domination sebagai birokrasi.

Perkembangan selanjutnya, Weber yakin bahwa birokrasi

rasional pasti akan bertambah penting dan merupakan kebutuhan

pokok bagi peradaban modern. Sesuai dengan ciri-ciri yang

dimilikinya, birokrasi dapat menjadikan organisasi sebagai bentuk

yang sangat memuaskan dari segi teknis, baik bagi pemegang

otoritas maupun bagi semua pihak yang berhubungan dengan

organisasi tersebut. Oleh karena itu Weber yakin birokrasi rasional

ini akan berkembang sesuai dengan rasionalisasi dunia modern

(Supriatna, 2000).



Demikian halnya Hegel dalam Moeljarto (1987),

mengemukakan fungsi birokrasi sebagai penghubung antara negara

dan civil society. Negara mengejawantahkan kepentingan umum,

sedangkan civil society merepresentasikan kepentingan

masyarakat.

Keberhasilan birokrasi diukur dari kemampuannya untuk

mengartikulasikan kepentingan-kepentingan khusus di dalam

masyarakat tadi dan menginkorporasikannya di dalam kepentingan

umum negara. Sehingga yang menjadi nilai yang terkait dalam

birokrasi menurut Hegel ini bukanlah efisiensi tetapi seberapa jauh

birokrasi dapat menyalurkan kepentingan-kepentingan khusus tadi

sehingga tercermin di dalam kepentingan umum.

Effendi dalam Supriatna (2000), menilai bahwa berbagai

studi teoritis maupun empiris mengakui bahwa birokrasi yang

sangat mengagungkan rasionalitas dan efisiensi merupakan bentuk

organisasi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan

modernisasi.

Sehingga dikebanyakan negara dunia ketiga birokrasi

pemerintah adalah alat pembangunan yang sangat utama dan

paling dominan peranannya. Dominasi birokrasi ini terjadi bukan

semata-mata karena kelemahan sektor swasta dan prefensi ideologi

di negara-negara tadi, tetapi karena lebih luasnya jangkauan

birokrasi pemerintah sehingga birokrasi memiliki fungsi integratif

yang amat besar.



Hal yang sama dikemukakan Eisenstadt dalam Supriatna

(2000), bahwa dengan kemampuan yang dimiliki birokrasi ini, maka

birokrasi dianggap mampu menangani segala macam tugas-tugas

pemerintah dan berbagai bentuk pelayanan publik. Sehingga

pengaruh birokrasi dalam setiap aspek kehidupan tidak dapat

dihindari.

Salah satu faktor yang menyebabkan birokrasi menjadi amat

penting adalah terjadinya pertumbuhan diferensiasi dalam struktur

sosial yang menyebabkan kompleksitas berbagai bidang kehidupan.

Misalnya meningkatkan interdependensi antar kelompok dan

munculnya kesukaran dalam menjamin penyediaan sumber dan

layanan.

Maka selaras dengan Supriatna (2000), bahwa pada

hakekatnya birokrasi dibentuk untuk memenuhi tugas-tugas

pelayanan, menyediakan berbagai sumberdaya kepada pihak yang

memerlukan dan mengatur hubungan antar golongan dan konflik

kepentingan dalam masyarakat.

Oleh karenanya, birokrasi rasional dalam konsepsi Hegel

sangat penting dalam memenuhi tuntutan organisasi pembangunan.

Dengan menganut konsep birokrasi Hegel maka organisasi

pembangunan akan mampu memenuhi tuntutan–tuntutan dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.



E. Perkebunan

Dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia

No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya disingkat UU

No. 18/2004) disebutkan pengertian perkebunan adalah segala

kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan

atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai;

mengelola dan memasok barang dan jasa hasil tanaman tersebut,

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha

perkebunan dan masyarakat.

Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang

dan/atau jasa perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah pelaku

usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan ikatan

tertentu.

Industri pengelola hasil perkebunan adalah kegiatan

penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil

tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah

yang tinggi.

Perkebunan di Indonesia dimulai dari tanaman kelapa sawit

yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada

tahun 1848. Ketika itu ada 4 (empat) batang bibit kelapa sawit yang

dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya



Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan

secara komersial pada tahun 1911 (Yan Fauzi, dkk, 2005).

Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah

Adrien Hallet, orang Belgia yang telah belajar banyak tentang

kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K

Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di

Indonesia, sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia

mulai berkembang (Yan Fauzi, dkk, 2005).

Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur

Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya mencapai

5.123 hektar. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada

tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara eropa, kemudian

tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton

(Yan Fauzi, dkk, 2005).

Ketersediaan lahan perkebunan antara lain adalah akibat

adanya disversifikasi kegiatan kehutanan, hal ini sesuai dengan isi

tulisan Pemerintah Kalimantan Tengah yang menyebutkan salah

satu langkah diversifikasi yang diterapkan adalah pemanfaatan

sekat-sekat di dalam Kawasan Hutan Produksi sebagai areal atau

lokasi bagi pengembangan budidaya kehutanan non kayu, misalnya

perkebunan dan pengembangan tanaman pertanian secara umum,

baik pada hutan monokultur maupun hutan multikultur.

(http//www.kalteng.go.id/Indo/kehutanan_peluang _harapan.htm).



Dalam hal penyediaan lahan untuk perkebunan telah

dikemukakan alternatif lainnya seperti pengadaan lahan abadi,

dimana lahan tersebut secara berkelanjutan diperuntukkan sebagai

lahan perkebunan, namun keadaan di lapangan selalu memaksa

pengalihfungsian lahan tersebut. Hal ini selaras hasil penelitian

Syahyuti (2005). Yang menyebutkan bahwa mewujudkan kebijakan

lahan abadi sedikit banyak akan sama sulitnya mengendalikan

konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Meskipun sudah

banyak himbauan dan peraturan dibuat, namun konversi lahan

tetap terjadi. Akar permasalahannya adalah karena aspek

penggunaan dan pemanfaatan tanah kurang memiliki landasan

yang kuat dalam hukum agraria nasional, dibandingkan dengan

aspek penguasaan dan pemilikan lahan.

Successful plantation models of Brazil, Chile, Indonesia, and

Malaysia can adopted by India. A successful industrial programme

would make the domestic industry globally compettive, besides

providing the much-needed green cover to the the country. This

programme can generate huge employment opportunities for the

rural poor.

(http://proquest.umi.com/pqdweb?did=470885941&sid=1&Fmt=3&cli

entld=63928&RQT=309&Vname=F)

Pembukaan areal perkebunan selalu menjadi persoalan baru

untuk lingkungan di sekitarnya sehingga banyak kegiatan

pembukaan perkebunan harus mempertimbangkan keadaan alam

lingkungan di sekitarnya, karena secara umum pembukaan hutan

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=470885941&sid=1&Fmt=3&clientld=63928&RQT=309&Vname=F

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=470885941&sid=1&Fmt=3&clientld=63928&RQT=309&Vname=F



merupakan bentuk lain dari kegiatan pengalih fungsian lahan,

demikian halnya yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa.

Imposing constrains on harvesting practices to protect the

environtment, wildlife, water quality, soil, and scenic beauty has

been a major concern for at least the last three decades for native

forest and lately for plantation. In the case of native forest,

inpartikular in North America and Europa, environmental and

wildlife protection in its different aspects has assumed a vital

importance, often preceding that of timber production. In

plantations the economic performance is obviously paramount.

(http://proquest.umi.com/pqdweb?did=658183591&sid=1&Fmt=4&cli

entld=63928&RQT=309&Vname=PQD)

Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang

berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk

turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.

Pada konsideran menimbang UU No. 18/2004 disebutkan bahwa

perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya

alam, perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu,

profesional dan bertanggung jawab.

Untuk menghasilkan hasil perkebunan yang maksimal

sangat tergantung dari sumberdaya pengelola perkebunan tersebut.

Menurut Mohammad. A. Ghani (2003) Indonesia sebagai negara

agraris memiliki luas perkebunan jutaan hektar dan melibatkan

puluhan juta tenaga kerja. Sebagai sumber daya yang dapat

terbarukan (renewable resources), perkebunan seyogianya dapat

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=658183591&sid=1&Fmt=4&clientld=63928&RQT=309&Vname=PQD

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=658183591&sid=1&Fmt=4&clientld=63928&RQT=309&Vname=PQD



menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Dibandingkan dengan

negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, potensi kekayaan

alam kita masih cukup banyak untuk dikembangkan menjadi

sebuah raksasa agribisnis.

Sungguh ironis, kekayaan tersebut belum tergali secara

optimal. Akibatnya banyak tenaga kerja Indonesia yang berimigrasi

ke negeri jiran untuk bekerja di sektor perkebunan. Kiranya perlu

digugah kesadaran kita, betapa masih banyak hal-hal yang harus

diperbaiki dalam pengelolaan SDM maupun penyempurnaan

tataran kebijakan dalam pengembangan sektor perkebunan di

Indonesia.

Dalam hal komoditas kelapa sawit, terdapat sebuah catatan

penting tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

pelarangan ekspor kelapa sawit. Dengan alasan untuk mencukupi

kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, Menteri Perindustrian

dan Perdagangan melalui keputusan No. 350/MPP/Kep/7/1998 telah

membatasi ekspor minyak sawit (CPO), dengan cara menaikkan

pajak ekspor 60 %. Peraturan tersebut diperkirakan akan

mematikan perkebunan kelapa sawit yang berskala kecil. Selain itu

juga menurunkan pendapatan para petani plasma Perkebunan Inti

Rakyat (PIR), karena harga tandan buah segar (TBS) terpaksa

harus ditekan rendah. Padahal jumlah perkebunan kelapa sawit

yang berskala kecil di Indonesia cukup banyak. Di Provinsi

Kalimantan Barat, hampir semua perkebunan kelapa sawit swasta

terdiri atas kebun kelapa sawit skala kecil yang disebut PIR Trans,



dengan komposisi 80 % petani plasma dan 20 % inti (Berita Kompas,

Rabu 29 Juli 1998 dalam Loekman, 2002).

Selanjutnya pada Pasal 3 UU No. 18/2004 menyatakan

bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

b. Meningkatkan penerimaan negara;

c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;

d. Meningkatkan lapangan kerja;

e. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing;

f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam

negeri;

g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

Perekayasaan Metodologi Penelitian (Suharto, dkk, 2003),

menyebutkan bahwa sumber daya alam (SDA) baik yang terbaharui

(renewable resources) maupun yang tidak terbaharui (non

renewable resources), apabila diproses dengan teknologi tertentu

yang melibatkan reaksi kimia untuk menghasilkan produk baru

disebut industri kimia. Apabila sumber daya alam di proses dengan

teknologi tertentu tanpa melibatkan reaksi kimia di dalamnya

disebut industri non kimia.

Yang termasuk sumber daya alam yang terbaharui

(renewable resources atau flow resources) adalah flora (nabati) dan

fauna (hewani), sumber daya alam terbaharui antara lain:

- Minyak kelapa sawit;



- Minyak kelapa;

- Ketela;

- Gula tebu dan gula aren serta kelapa;

- Pati singkong, pati kentang, pati ubi jalar;

- Beras;

- Kedelai termasuk DMO soybeam;

- Karet – latex;

- Kayu, ligmin;

- Dan lain-lain.

Dalam UU No. 18/2004 disebutkan mengenai jenis dan

perizinan perusahaan perkebunan yaitu:

- Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman

perkebunan dan tanaman perkebunan dan/atau usaha industri

pengelolahan hasil perkebunan;

- Usaha budi daya tanaman adalah merupakan serangkaian

kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,

pemanenan dan sortasi (kegiatan pemilihan dan pemilahan hasil

perkebunan). Selanjutnya untuk pemberdayaan usaha

perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah, provinsi dan

kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta

lembaga terkait lainnya;

- Setiap pelaksana usaha budi daya tanaman perkebunan dengan

luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil

perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki

ijin usaha;



- Ijin usaha tersebut diberikan oleh gubernur untuk wilayah

lintas kabupaten/kota dan bupati/walikota untuk wilayah

kabupaten/kota;

- Perusahaan perkebunan melakukan kegiatan yang saling

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab,

saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan

perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;

Kemitraan usaha perkebunan tersebut, polanya dapat

berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi,

pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional,

kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

Untuk pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari

pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam

dan luar negeri, pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan

dilakukan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komoditas strategi perkebunan adalah komoditas

perkebunan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan

sosial, ekonomi dan lingkungan antara lain kelapa sawit, karet,

kakao, kopi, tebu dan tembakau, dan dalam tulisan ini dibatasi

terhadap 2 (dua) komoditi perkebunan yang potensial yaitu kelapa

sawit dan karet.



Menurut Direktorat Pangan dan Pertanian (2005), selaras

dengan perubahan perekonomian sebagai hasil pembangunan,

peranan sektor pertanian dalam perekonomian secara relatif

mengalami penurunan. Dari waktu ke waktu, peranan sektor

pertanian beralih ke sektor industri yang ditandai dengan

kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

yang semakin menurun.

Penurunan hasil pertanian tersebut lebih banyak disebabkan

kebijakan pertanian yang tidak dapat sampai pada pelaksana

pertanian tersebut, hal ini selaras dengan pendapat Pranadji (2006),

yang mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kemacetan

pembangunan pertanian adalah tidak dijalankannya reformasi

agraria di pedesaan. Tidak dijalankannya reformasi agraria

membawa implikasi serius terhadap proses politik, ekonomi dan

sosial di suatu masyarakat.

Pada tahun 2003 peran sektor pertanian dalam PDB

nasional sebesar 15 %, sementara jumlah tenaga kerja yang diserap

sektor pertanian sebesar 46,3 %. Kondisi tersebut di atas

menandakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian hampir stagnan

selama beberapa dekade berlangsung, sehingga kontribusi produksi

yang dapat diberikan terhadap PDB nasional semakin kecil. Kondisi

demikian semakin diperburuk dengan ketidakmampuan sektor-

sektor riil lainnya untuk menampung angkatan kerja yang sangat

besar, sehingga mereka tetap bertahan di sektor pertanian yang



mengakibatkan produktivitas dan pertumbuhannya semakin

menurun.

F. Tata Ruang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun

1992 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU No.

24/1992), bahwa pengertian ruang adalah wadah yang meliputi

ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai salah satu

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan

melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (selanjutnya disingkat UU No. 25/2004), yang dimaksud

ruang adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan dan

udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan

makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara

kelangsungan hidup.

Menurut Parlindungan (1996), sesungguhpun ada hal-hal

yang kurang sependapat dengan UU No. 24/1992, namun secara

makro sudah memadai. Dalam ketentuan UU No. 24/1992 telah

dipatokkan sebagai suatu undang-undang yang akan

mensinkronkan seluruh kegiatan yang langsung atau tidak

langsung berkaitan dengan bumi, air dan ruang udara (Undang-

undang Pokok Agraria disebut ruang angkasa).



Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU No.

26/2007) antara lain telah ditetapkan pemanfaatan ruang wilayah,

yaitu dalam pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota dilakukan:

a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata

ruang wilayah dan rencana ruang kawasan strategis;

b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan

struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis;

c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program

pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Pemanfaatan ruang tersebut, dilakukan sesuai dengan:

a. Standard pelayanan minimal bidang penataan ruang;

b. Standard kualitas lingkungan; dan

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selanjutnya Parlindungan (1996), juga memberi batasan

tentang ruang: bahwa ruang mencakup: (1) ruang daratan, di atas

dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi

darat dari garis laut terendah; (2) ruang lautan, di atas dan di

bawah permukaan laut, garis laut terendah, dasar laut dan bagian

bumi di bawahnya. (3) ruang udara, ruang terletak di atas ruang

daratan dan ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada

bumi Republik Indonesia (catatan ruang udara adalah air space

tidak sama dengan ruang angkasa atau outer space seperti bulan



dan benda-benda langit sebagai bagian antariksa, yang merupakan

ruang di luar ruang udara).

Menurut Arca Sugandhy (1996), Penataan ruang berasaskan:

(a) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu,

berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan

berkelanjutan; (b) keterbukaan, persamaan, keadilan, dan

perlindungan hukum. Demikian halnya penataan ruang memiliki

tujuan antara lain (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang

berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara

dan ketahanan nasional; (b) terselenggaranya pengaturan

pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;

(c) tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

• Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan

sejahtera;

• Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya

manusia;

• Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

• Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

• Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan

keamanan.



Menurut Lutfi N (1996), pada hakikatnya alokasi

pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

(1) mekanisme pasar; (2) penataan ruang secara absolut dan

(3) penataan ruang melalui intervensi strategis terhadap pasar

ruang.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil

perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang. Unit

manajemen penataan ruang adalah wilayah kabupaten/kota,

provinsi dan wilayah nasional.

Tata ruang yang beranjak dari pemikiran bahwa

pelaksanaannya akan merupakan alat pendorong, pembuka peluang

dan kemudahan untuk kegiatan pembangunan, diyakini perlu

dilaksanakan dengan memanfaatkan metode dan pendekatan

regional planning sedemikian rupa guna memaksimalkan daya guna

dan hasil gunanya. Di samping itu penataan ruang harus

merupakan wujud kerjasama dengan unsur pembinaan pengaturan

lainnya yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan

prasarana, termasuk upaya kelengkapan database yang

berkesinambungan.

Menurut Robinson (2005), tujuan penataan ruang adalah

menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di

berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan

serasi. Perencanaan ruang pada tingkat nasional hanya mencapai

kedalaman penetapan strategi dan arahan penggunaan ruang budi



daya dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah

nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional antara lain

berisikan:

(1) Penggambaran struktur tata ruang nasional;

(2) Penetapan kawasan yang perlu dilindungi;

(3) Pemberian indikasi penggunaan ruang budi daya dan arahan

permukiman dalam skala nasional;

(4) Penentuan kawasan yang diprioritaskan;

(5) Penentuan kawasan tertentu yang memiliki bobot nasional;

dan

(6) Perencanaan jaringan penghubung dalam skala nasional.

Perencanaan ruang pada tingkat provinsi adalah penjabaran

rencana tata ruang wilayah nasional berupa:

(1) Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

(2) Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan,

dan kawasan tertentu;

(3) Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan,

pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan

kawasan lainnya;

(4) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan

dan perkotaan;

(5) Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah;

(6) Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;

(7) Arahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna

udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.



Beberapa kegiatan yang perlu dimantapkan lagi dalam

Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (Repelita) agar penataan

ruang dapat menjadi acuan dalam pembangunan daerah, sehingga

tercipta sinkronisasi pembangunan antar pusat dan daerah adalah:

(1) Mewujudkan keterpaduan penataan dan pemanfaatan ruang

untuk kepentingan sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan;

(2) Perlu lebih dimantapkan lagi suatu sistem informasi yang

mendukung penataan ruang dalam rangka mewujudkan

transparansi rencana tata ruang;

(3) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan

dunia usaha dalam penataan ruang untuk meningkatkan

pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang, mengurangi

terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, meningkatkan

kualitas lingkungan serta mendukung pembangunan yang

berkelanjutan;

(4) Mewujudkan lembaga dan aparatur penataan ruang yang

berkualitas dan berkemampuan tinggi;

(5) Membentuk/membangun sistem pemantauan dan evaluasi

penataan ruang khususnya di kawasan yang cepat berkembang

dan kawasan andalan/strategis, termasuk wilayah perbatasan

dengan negara lain.

Selanjutnya mengenai pengertian wilayah mengacu pada

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait,

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

fungsional. Menurut Vink, dalam Reti Wafda (2004), bahwa



pengertian lahan berbeda dengan tanah, dimana tanah merupakan

salah satu aspek dari lahan, aspek lainnya adalah iklim, relief,

hidrologi dan vegetasi, sedangkan lahan adalah konsep yang

dinamis dimana di dalamnya terkandung unsur ekosistem.

Tata guna lahan adalah campur tangan manusia yang

permanen atau berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia

baik materil maupun spiritual dan sumber daya alam dan buatan

yang secara bersama-sama disebut lahan.

Menurut Barlowe (1978) dalam Reti Wafda (2004), membagi

penggunaan lahan menjadi: (1) lahan permukiman, (2) lahan

industri dan perdagangan, (3) lahan bercocok tanam, (4) lahan

peternakan dan penggembalaan, (5) lahan hutan, (6) lahan

mineral/pertambangan, (7) lahan, rekreasi, (8) lahan pelayanan

jasa, (9) lahan transportasi, dan (10) lahan tempat pembuangan.

Arsyad (1989) dalam Reti Wafda (2004), membagi

penggunaan lahan menjadi sangat sederhana yaitu (1) penggunaan

lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan untuk bukan pertanian.

Penggunaan lahan pertanian dibedakan ke dalam macam

penggunaan lahan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditas

yang dimanfaatkan atau obyek di atas lahan tersebut, seperti

sawah, perkebunan, padang rumput, hutan, ilalang. Penggunaan

lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam penggunaan

lahan permukiman, industri, rekreasi, pertambangan.



Saeful Bahri, dalam Reti Wafda (2004), bahwa lokasi dan

transportasi merupakan unsur yang sangat mempengaruhi

penggunaan lahan, umumnya lahan yang mudah dicapai lebih

dahulu digunakan.

Di Indonesia, wilayah yang pertama diusahakan adalah

wilayah yang cukup landai, tetapi bebas gangguan alam. Proses

penggunaan lahan secara nyata dapat ditunjukkan oleh faktor-

faktor karakteristik penduduk, jumlah sarana dan prasarana

umum, aksesibilitas lokasi struktur aktivitas industri dan

intervensi kelembagaan pemerintah.

Kualitas kerangka pemikiran dasar sangat ditentukan oleh

usaha yang dicurahkan untuk itu. Intensitas usaha yang tinggi

hanya akan ada kalau pihak yang berurusan dengan perencanaan,

setidak-tidaknya pihak eksekutif dan legislatif daerah otonom

sangat menyadari bahwa tidak mungkin perencanaan akan

menghasilkan rencana-rencana yang baik jika penyusun tidak

serius berusaha mengerti dahulu segala dimensi kehidupan sosial

ekonomi daerah yang bersangkutan.

Pihak legislatif daerah ditunjang oleh kelompok pemikir

(lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi, lembaga-lembaga

swadaya masyarakat dan lain-lain) diharapkan bisa berfungsi

sebagai pengontrol yang mengawasi keseriusan dan keakuratan

hasil kajian serta ketepatan penyusunan kerangka pemikiran dasar

yang didasarkan pada hasil kajian tersebut.



Sejalan dengan pelaksanaan otonomi, sebagaimana

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

pemerintahan daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan

yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan

daerahnya sendiri sesuai dengan keinginan dan aspirasi

masyarakat serta kemampuan kepada masyarakat serta

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana yang memadai (Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Sumut, 2002).

G. Otonomi Daerah

Bergulirnya era reformasi yang menjadi implementasi dan

keinginan masyarakat umum mempengaruhi pola hidup dan

kebiasaan-kebiasaan lama. Demikian halnya pola pemerintahan

juga berubah, dari pola menunggu arahan dari pusat, digantikan

dengan pola-pola bottom up, dimana seluruh kebutuhan-kebutuhan

masyarakat disuarakan oleh perwakilan masyarakat (DPRD)

kepada pemerintah daerah, serta pemerintah daerah dapat

meneruskannya ke pemerintah pusat, serta pengelolaan

pemerintahan juga diselaraskan dengan keadaan daerah.

Otonomi daerah dan kebijaksanaan desentralisasi diawali

dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No.

22/1999) yang secara optimal tahap implementasi 1 Januari 2001

dan Undang-undang tersebut direvisi dan diganti dengan Undang-



undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 32/2004) dan Undang-

undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (selanjutnya

disingkat UU No. 25/1999) yang direvisi dan diganti dengan

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (selanjutnya

disingkat UU No. 33/2004), tanggung jawab sukses atau gagalnya

pembangunan daerah semakin bergantung kepada pemerintah

daerah.

Kewenangan yang terkandung pada otonomi daerah dan

kebijakan desentralisasi yang terhimpun pada UU No. 32/2004 dan

UU No. 33/2004, maka pengambilan keputusan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyediaan pelayanan

publik diharapkan akan lebih sederhana dan cepat.

Dalam kurun waktu beberapa tahun pelaksanaan otonomi

daerah telah banyak kebijakan yang diberlakukan sejalan dengan

penyelenggaraan otonomi, baik pada level pemerintahan provinsi

maupun pemerintahan kabupaten/kota yang secara implisit

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan aspirasi dan prakarsa yang tumbuh dan berkembang

di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.



Pelaksanaan otonomi untuk memenuhi kebutuhan dan

tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai

korelasi antara lain mengenai kebutuhan terhadap sumber-sumber

pembiayaan, dimana penyelenggara fungsi dan tugas pemerintah

daerah akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal jika dalam

melaksanakan urusan pemerintahan tersebut dibarengi dan

diberikan sumber dana yang cukup dan memadai.

7.1. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No. 32/2004 yaitu sebagai pengganti UU

No. 22/999, telah memberikan arah perlu ditingkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan

pemerintahan antar pemerintah daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global

dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada

daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan.



Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah

mempunyai hak:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b. Memilih pimpinan daerah;

c. Mengelola aparatur daerah;

d. Mengelola kekayaan daerah;

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 22 UU No. 32/2004 telah ditetapkan

bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai

kewajiban:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan

kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan

Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;



i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. Melestarikan lingkungan hidup;

l. Mengelola administrasi kependudukan;

m. Melestarikan nilai sosial budaya;

n. Membentuk/menerapkan peraturan perundangan sesuai

kewenangannya;

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

7.2. Sumber Pendapatan Daerah

Dalam hubungan pelaksanaan kewenangan untuk memenuhi

kebutuhan dan tuntutan dalam penyelenggaraan otonomi tersebut

mempunyai korelasi dengan kebutuhan terhadap sumber

pembiayaan.

Dalam Pasal 157 UU No. 32/2004 dan Pasal 5 UU No.

33/2004 pada disebutkan sumber pendapatan daerah yang meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) Hasil pajak daerah;

2) Hasil retribusi daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



Dalam hal pungutan retribusi daerah, pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota dibenarkan memungut jenis retribusi selain

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat PP No.

66/2001) sebagai pelaksana Undang-undang No. 34 Tahun 2000

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat

UU No. 34/2000) dengan memperhatikan kriteria dan jasa yang

diberikan pemerintah daerah. Hal ini secara tegas disebutkan

dalam penjelasan pada Pasal 6 PP No. 66/2001 bahwa jenis retribusi

lainnya antara lain: “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

telah diserahkan kepada daerah”.

Senada dengan aturan perundangan di atas, maka di dalam

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 mengenai

Hak dan Kewajiban Daerah, disebutkan adanya wewenang dari

pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Peruntukan dana yang dipungut dan dikumpulkan

pemerintah daerah dari berbagai retribusi, dilakukan untuk

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti

pendanaan dana bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

yang sulit mendapatkan akses ke dunia perbankan. Di samping itu

dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program

Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan tujuan menyelamatkan

masyarakat, seperti situasi krisis ekonomi sehingga setiap keadaan

mendesak yang membutuhkan penanggulangan tidak harus



menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Pengelolaan JPS harus

selektif dan jangan sampai salah alamat.

Keefektifan JPS dilaksanakan dengan tujuan antara lain

(Remi. S.S, 2002): The purpose of social safety net programs are:

1. To provide which can accessed by poor people;

2. To provided productive labour oppurtinities that can improve

purchasing power of poor people;

3. To improve the walfare of poor people;

4. To recover social and economic services for poor people and;

5. To recover economic activities for poor people.

The program cover four activities wich are as follow:

1. Food security programs;

2. Social protection of education program;

3. Social protection of health program;

4. Labour intensive public works program.

Dalam komponen Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) adalah dari

penerimaan PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Terhadap hal

yang sama juga diatur mengenai bagi hasil yang bersumber dari

Sumber Daya Alam (SDA) yang sering disebut Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak (DBHBP) dari sektor kehutanan, pertambangan

umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi.



Bahwa dalam komponen sumber daya alam yang dibagi

hasilkan kepada daerah, untuk sektor perkebunan tidak termasuk

di dalamnya. Kebijakan ini tentu kurang menguntungkan bagi

daerah yang wilayahnya terdapat potensi lahan yang diusahai

tanaman perkebunan, seperti Provinsi Sumatera Utara yang

struktur alamnya secara spesifik sangat potensial diusahai oleh

perusahaan perkebunan baik Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah seperti PT. Perkebunan Negara,

PT. Perkebunan Daerah, Perusahaan Besar Swasta Nasional/

Perusahaan Besar Swasta Asing maupun Perkebunan Rakyat yang

menghasilkan komoditi seperti kelapa sawit, karet, coklat,

tembakau dan jenis lainnya.

Menurut Lubis (2003), dalam kaitan pelaksanaan UU No.

25/1999, pada Pasal 6 ayat (5), ternyata potensi perkebunan tidak

termasuk alokasi sumber daya alam yang menyatakan bahwa

bagian daerah dari penerimaan negara yang berasal dari

pengelolaan sumber daya alam antara lain, di bidang pertambangan

umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan dan

perikanan. Hal ini tentunya merugikan Provinsi Sumatera Utara

yang secara spesifik alamnya sangat potensial diusahai oleh

perusahaan perkebunan baik BUMN (PTPN) maupun swasta

nasional/asing, yang selama ini produksinya merupakan salah satu

komoditi ekspor andalan dan sektor non migas.



Dengan demikian, sketsa sumber-sumber pendapatan daerah

untuk provinsi dan kabupaten/kota yang berlaku secara nasional

sesuai ketentuan UU No. 32/2004, UU No. 33/2004 dan UU No.

34/2000.

H. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Soekarwo (2003), peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, yaitu:

1. Intensifikasi;

2. Ekstensifikasi;

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan

mengefektifkan perbaikan dan pembaharuan seluruh data yang

berkaitan penerimaan daerah, pembaharuan data dilaksanakan

secara berkala, serta dengan menerapkan pengecekan ulang secara

acak pada sebahagian sumber pendapatan asli daerah, kegiatan-

kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui:

(a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan

retribusi daerah sehingga seluruh sumber-sumber pendapatan

asli daerah dapat digali dan disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan;

(b) Mempelajari dan menelaah kembali pajak-pajak daerah yang

dipangkas (dicabut kembali) guna mencari kemungkinan

untuk dialihkan menjadi retribusi daerah;

(c) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah;



(d) Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum

memadai, sehingga seluruh pungutan merupakan pembiayaan

berdasarkan sarana dan prasarana yang baik dan benar.

Ekstensifikasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan melalui

penggalian sumber penerimaan baru dengan pemanfaatan potensi

daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada

pemerintahan dan masyarakat luas lainnya.

Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah

ditujukan untuk dapat membiayai pembangunan daerah, bukan

semata-mata untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya

sehingga akan dapat menghambat iklim investasi bahkan merusak/

mematikan usaha yang telah berkembang sebelum pungutan

tersebut dilakukan.

I. Pengertian Pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian mengenai pajak dalam prakteknya telah

menimbulkan banyak definisi dan batasan yang diberikan oleh para

sarjana terkemuka di bidang hukum pajak. Dengan membaca

beberapa definisi yang menonjol akan dapat dijadikan pegangan

untuk membantu kita memperoleh gambaran tentang pengertian

pajak.

Di bawah ini dicantumkan beberapa definisi tentang pajak

yang dikemukakan oleh para pakar ilmu hukum pajak dalam buku

Pokok-Pokok Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tk I dan Tk II



se-Sumatera Utara diterbitkan Dinas Pendapatan Provinsi

Sumatera Utara 1988, yaitu:

a. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)

yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya

menurut peraturan-peraturan, langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan;

b. Edwin Robert Anderson Seligman, dalam Essay on Taxation

(New York, 1925), menyatakan bahwa, “Tax is a compulsory

contribution from the person, to the government to defray the

expenses incurred in the common interest of all without

reference to special benefits conferred.

Banyak yang berkeberatan atas “without reference” karena

bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan

untuk produksi barang dan jasa, jadi “benefit” diberikan

kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi

secara perorangan.

c. Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAD-1919): “Pajak

adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik

(dengan tidak ada kontra prestasinya, yang dipungut oleh

badan yang bersifat umum (negara), yang karena undang-

undang telah menimbulkan hutang pajak”;



d. Leroy Beauliau, dalam Traite de la Science des Finances

(1906), menyatakan bahwa, “L’impot et la contribution, soit

directe soit dissimulee, que la puissance publique exige des

habitants ou des biens pur subvenir aux depences du

gouvernment.”

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak,

yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau

dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.

e. C. F. Bastable menyatakan, “Tax is a compulsory

contribution of the wealth of a person or body of persons for

the service of the public powers,” dalam bukunya Public

Finance.

f. Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R.

Brock dalam bukunya An Introduction to Taxation

menyebutkan pajak sebagai, “Any nonpenal yet compulsory

transfer of resources from the private to the public sector,

levied on the basis of predetermined criteria and without

receipt of a specific benefit of equal value, in order to

accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke

sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum,

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat



melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan

pemerintahan (Moh. Zain: 2005);

g. Seligman dalam Essay in Taxation (New York, 1925),

berbunyi: “ Tax is a compulsery contribution from the person

to the goverment to defray the expenses incurred in the

common interest of all, with out reference to special benefit

conferred”, (yang artinya: pajak adalah suatu sumbangan

paksaan dari perseorangan kepada pemerintah untuk

membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan

umum, tanpa ditunjukkan adanya keuntungan khusus

terhadapnya);

h. Soeparman dalam Soemitro (1990): “pajak adalah iuran

wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam

membiayai kesejahteraan umum”.

Menurut Soemitro (1990), pajak atau utang pajak dalam arti

sempit yang mewajibkan wajib pajak (debitur) untuk membayar

suatu jumlah uang dalam kas negara (kreditur). Utang pajak adalah

utang yang timbulnya secara khusus, karena negara terikat dan

tidak dapat memilih bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya.

Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa

defenisi pajak tersebut adalah:

1. A compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan

pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak



melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan

tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan

bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah;

2. Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat

yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah

dalam satuan moneter;

3. By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksakan

tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi

kewajiban perpajakan;

4. Received by the government, iuran yang diberikan tersebut

dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara

pemerintahan suatu negara;

5. For public purposes, iuran yang diberikan dari rakyat yang

dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah

dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan

rakyat banyak.

Dari beberapa pendapat tentang unsur pajak, secara umum

menyetujui pajak tersebut mengandung unsur pemaksaan yang

dilindungi undang-undang artinya penarikan pajak dengan

pemaksaan/pembebanan bagi penunggak disetujui dan sah sesuai

dengan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat definisi dan pengertian serta

dasar pemungutan perpajakan perlu dilihat beberapa teori yang

menguatkannya, sehingga pajak yang diambil dari masyarakat

dapat diarahkan penggunaannya sesuai dengan keperluan



masyarakat. Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak

antara lain.

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh

jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin

tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua)

pendekatan, yaitu:

• Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau

kekayaan yang dimiliki seseorang;

• Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya

kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan

rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti,



rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak

adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari

rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh

masyarakat lebih diutamakan.

6. Teori Pembangunan (Safri Nurmantu: 2003)

Untuk Indonesia, justifikasi yang paling tepat adalah

pembangunan. Pajak dipungut negara untuk pembangunan.

Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu

negara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di

semua bidang kehidupan.

Fungsi dan kegunaan dari pajak dapat dilaksanakan untuk

beragam dan berbagai keperluan yang dikelola oleh negara,

sehingga penerimaan negara yang berasal dari perpajakan menjadi

tulang punggung pembiayaan negara. Beberapa fungsi dari pajak

dapat disebutkan berikut ini:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.



2. Fungsi Regulasi

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berbagai jenis dan obyek yang dapat dikenakan pajak, baik

obyek tersebut kepemilikannya perorangan, kelompok maupun

obyek berbadan hukum, sehingga penentuan jenis-jenis pajak

tersebut sangat tergantung dari kejelian dan kepiawaian perencana-

perencana perpajakan dari negara dan daerah tersebut. Jenis-jenis

pajak pada beberapa negara dapat berbeda-beda, demikian halnya

daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia, namun secara umum

pada banyak negara, serta di setiap daerah di Indonesia

menerapkan adanya Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pajak yang

ditetapkan kepada masyarakat atas kepemilikan tanah dan

bangunan yang dimilikinya tersebut. Maka untuk itu diperlukan

pendalaman yang lebih tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang

berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemungutan pajak, juga harus diperhatikan unsur keadilan

sehingga tercipta apa yang dinamakan pemerataan pajak. Oleh

karena kita mengenal beberapa asas pemungutan pajak yaitu:

(Yogia, 1982).

1. Asas Falsafah Hukum

Asas falsafah hukum yaitu meninjau pemungutan pajak dari

sudut falsafahnya, sehingga pajak itu menjadi adil. Oleh sebab

itu falsafah hukum ini dimaksud adalah untuk mencapai

keadilan.



2. Asas Yuridis

Asas yuridis, artinya pemungutan pajak harus berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepastian

hukum.

3. Asas Ekonomis

Asas ekonomis, yaitu pemungutan pajak jangan sampai

mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak, jadi

jangan sampai akibat adanya pemungutan pajak pada

seseorang, maka orang itu menjadi jatuh melarat.

4. Asas Finansial

Asas finansial, yaitu dimana pemungutan pajak harus

disesuaikan dengan fungsinya, yaitu mengisi kas negara. Jadi

dalam pemungutan pajak kalau dilihat pada fungsi budgetter,

maka biaya-biaya untuk pemungutan haruslah lebih rendah

dari pajaknya sendiri.

Menurut KJ Davey dalam Ismail (2005), memberikan

kriteria umum tentang pajak, terutama di daerah:

1. Kecukupan dan elastisitas: penerimaan dari suatu pajak harus

menghasilkan penerimaan yang cukup sehingga diharapkan

mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan

yang akan dikeluarkan. Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun

1977, terdapat tendensi bahwa pemerintah daerah banyak

memiliki pajak ataupun retribusi yang perannya sangat kecil

dalam menutupi anggaran pengeluaran;



2. Pemerataan: prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah

daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam

masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya;

3. Kelayakan administrasi: berbagai jenis pajak ataupun

pungutan di daerah sangat berbeda-beda mengenai jumlah,

integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam

administrasinya. Untuk itu diperlukan administrasi

perpajakan yang mudah dan sederhana;

4. Kesepakatan politis: pada akhirnya, keputusan pembebanan

pajak sangat bergantung pada kepekaan masyarakat,

pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-

nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh

karenanya dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila

dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan;

5. Distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau

pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap

perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan

menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun

produsen. Persoalannya jangan sampai suatu pajak atau

pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burben) yang

berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara

menyeluruh (dead-weight loss);

6. Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan

perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi

termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di



dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Tahun 1945. Bagi mereka yang

memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya, karena mendapat suatu hak dari

kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari

kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui

pembayaran pajak.

Dengan terbitnya UU No. 12/1985 (telah dirubah dengan

Undang-undang No. 12 Tahun 1994), maka ordonansi Pajak Rumah

Tangga Tahun 1908, Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923,

Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi pajak kekayaan

Tahun 1932, Ordonansi pajak jalan Tahun 1942, Pasal 14 huruf j,

huruf k dan huruf i Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957

tentang Peraturan perundang-undangan tentang pungutan daerah

sepanjang mengenai tanah dan bangunan dicabut.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal dengan singkatan

PBB adalah salah satu obyek pungutan pajak pusat, yang dibagi

hasilkan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pengertian

Bumi dan Bangunan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU No.

12/1985 disebut pengertian bumi dan bangunan sebagai berikut:

Bumi adalah permukaan bumi ditambah dengan bumi yang ada di

bawahnya (permukaan bumi meliputi tanah di perairan, pedalaman,

serta laut wilayah Republik Indonesia). Pengaturan penerimaan



Pajak Bumi dan Bangunan yang alokasinya diatur dalam Undang-

undang No. 33 Tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut:

a. 10 % bagian pusat dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang

didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan tahun anggaran berjalan, dengan perimbangan

sebagai berikut:

- 65 % dibagikan secara merata kepada seluruh daerah

kabupaten/kota

- 35 % dibagikan sebagai insentif kepada daerah

kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya

mencapai/melampui rencana penerimaan sektor tertentu,

yang bertujuan untuk mendorong intensifikasi pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan.

b. 90 % untuk daerah, yaitu dirinci sebagai berikut:

- 16,2 % untuk daerah provinsi;

- 64,8 % daerah kabupaten/kota;

- 9 % untuk biaya pemungutan.

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan dalam 5

(lima) sektor, antara lain: Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan,

Kehutanan dan Pertambangan, dimana dalam pelaksanaannya

mempedomani sistem dan prosedur dari mendaftar, pendataan,

penetapan, penagihan, dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan

ke kas negara melalui bank yang ditunjuk, yang merupakan

kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Departemen Keuangan



Republik Indonesia) dengan jajarannya yaitu Direktorat Pajak Bumi

dan Bangunan dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di

daerah, yang mempunyai keterkaitan kegiatan operasional di

lapangan dengan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

berada pada pemerintah pusat yang aplikasi pelaksanaannya di

daerah, hal ini tentunya peranan pemerintah daerah baik provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota terbatas, namun dalam hal

memberhasilkan pemungutannya kepada masyarakat wajib Pajak

Bumi dan Bangunan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada

masyarakat maka unsur aparat pemerintah kabupaten/kota di

kecamatan, kelurahan/desa dilibatkan peranannya. Dalam

prakteknya jika ditemukan adanya kesalahan data seperti luas

obyek dan nama/alamat subyek, maka untuk penyelesaian dan

perubahannya bukan kewenangan perangkat daerah yang

bersangkutan dan untuk penyelesaiannya sesuai prosedur

merupakan kewenangan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan

dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

setempat. Untuk prosesnya sangat membutuhkan waktu, maka

keluhan dan keberatan dari beberapa wajib pajak dihadapi

langsung oleh petugas/aparat yang bersangkutan terutama untuk

Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan (perumahan, pertokoan

dan lain-lain) dan pedesaan (tanah sawah, pertanian dan

sebagainya).



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 1003/KMK.04/1985 telah menentukan Nilai Jual Usaha Bidang

Perkebunan Tanaman Berumur Panjang dan Tanaman Berumur

Pendek.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah

diatur perbedaan nilai jual usaha perkebunan yang berumur

panjang maupun berumur pendek, maka dapat juga dikembangkan

penentuan besarnya pajak tersebut berdasarkan keadaan lahannya,

tanah yang belum ditanam/tidak ditanam, tanah yang sudah

ditanam, tanah emplasmen, tanaman belum menghasilkan,

tanaman yang telah menghasilkan.

Bumi

a. 1. Tanah yang belum atau tidak ditanami ditentukan nilai

jualnya berdasarkan harga jual rata-rata tanah yang berada

di sekitar/di sekelilingnya, dan serendah-rendahnya sama

dengan nilai jual yang tercantum pada kelas 50 yang

ditetapkan;

2. Tanah yang sudah ditanam ditentukan nilai jualnya sebesar

125 % dari nilai jual tanah yang belum atau tidak ditanami;

3. Tanah emplasmen ditentukan nilai jualnya berdasarkan

klarifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak serta disesuaikan dengan

klasifikasi sebagaimana yang ditetapkan.



b. 1. Tanaman belum menghasilkan ditentukan nilai jualnya

berdasarkan standar investasi dikalikan 50 %;

2. Tanaman menghasilkan ditentukan nilai jualnya

berdasarkan standar investasi dikalikan 75 %;

3. Standar investasi tersebut pada b1 dan b2, perjenis tanaman

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pajak.

Bangunan

Bangunan ditentukan nilai jualnya berdasarkan klasifikasi

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak serta disesuaikan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-21/Pj-

6/1999 ditetapkan antara lain, untuk perhitungan Pajak Bumi dan

Bangunan sektor pekebunan, menggunakan formulir isian Surat

Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) sektor perkebunan dan daftar

perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.



J. Pengembangan Wilayah

Analisis mengenai pengembangan wilayah, tidak terlepas

dari unsur wilayah itu sendiri, wilayah umumnya diartikan sebagai

area, daerah tertentu dengan batasan-batasan yang jelas.

Wibowo (2004), memberikan pengertian dari wilayah (region)

adalah suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Unit

geografi adalah ruang yang meliputi aspek fisik tanah, biologi,

ekonomi, sosial, dan budaya dan lain sebagainya.

Pengertian wilayah yang dikemukakan Hartshorne (2001),

wilayah merupakan suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam

beberapa aspek tertentu berbeda dengan area lain. Unit area ini

adalah merupakan obyek yang konkret dengan karakteristik yang

unik. Struktur wilayah akan mempunyai watak dari pada “mosaik”.

Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melaksanakan

pengembangan wilayah, dalam suatu keteraturan dan rambu-rambu

yang telah ditentukan, keberhasilan pembangunan wilayah dapat

dilihat dari peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat

serta pembangunan yang dilakukan pada wilayah tersebut.

Menurut Miraza (2005), pengembangan wilayah adalah

pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi alam maupun potensi

buatan, harus dilaksanakan secara fully dan efficiency agar

pemanfaatan potensi dimaksud benar-benar berdampak pada

kesejahteraan masyarakat secara maksimal.



Dalam hal ini unsur utamanya adalah: terdapatnya suatu

wilayah (daerah). Yang artinya pembahasan pengembangan wilayah

tidak dapat dilepaskan dari unsur wilayah itu sendiri, wilayah

umumnya diartikan sebagai area, daerah tertentu dengan batasan-

batasan yang jelas.

Pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan

mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan

dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup

masyarakat (Hadjisaroso, 1994).

Pengembangan wilayah (regional development) merupakan

upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi

kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan

hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat

diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis

yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan

kondisi, potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan (Riyadi,

2002).



Menurut Sandy (1992), pengembangan wilayah pada

hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu

wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial

wilayah tersebut serta tetap mentaati peraturan perundangan yang

berlaku.

Riyadi (2002), mengatakan tujuan utama dari pengembangan

wilayah adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan

sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumberdaya

yang ada di dalamnya dapat optimal mendukung kegiatan

kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran

pembangunan wilayah yang diharapkan.

Pembangunan masyarakat sangat terkait langsung dengan

besarnya pendapatan masyarakat yang ditinjau, dimana tingkat

pendapatan masyarakat tersebut dapat diukur dengan total

pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat.

Menurut Tarigan (2004), bahwa pembangunan wilayah dapat

diukur dari beberapa parameter antara lain, meningkatnya

pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan.

Pembangunan dimaksud harus sesuai dengan perencanaan

ruang wilayah yang telah ditetapkan, sehingga tidak akan ditemui

lagi tumpang tindih program pengembangan wilayah.

Pemerintah melakukan berbagai program pembangunan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana

pembangunan tersebut berlandaskan pada pengertian sebagai



pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat

Indonesia (Soehadi, 1994).

Sasaran Pengembangan wilayah harus diterjemahkan dalam

kerangka pembangunan nasional dan negara kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yaitu dengan tujuan: Mencapai pertumbuhan

pendapatan perkapita yang cepat, menyediakan kesempatan kerja

yang cukup, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan

antara tingkat pendapatan, kemakmuran, pembangunan serta

kemampuan antar daerah. Membangun struktur perekonomian

agar tidak berat sebelah (Hadjisaroso, 1994).

Kerangka Konseptual


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

embangunan ekonomi ditujukan untuk menciptakan

penghidupan masyarakat banyak negara yang bersangkutan makin

makmur dan sejahtera, keduanya dalam artian ekonomi. Di

samping itu, pembangunan ekonomi juga sering ditujukan untuk

membuat struktur ekonomi negara yang bersangkutan makin

seimbang antara sektor ekonomi yang satu dan yang lain, terutama

antara sektor pertanian termasuk di dalamnya perkebunan dan

industri (Marsudi, 1994).

Konsistensi kebijakan dalam era globalisasi dalam ekonomi

yang semakin terbuka, meskipun untuk meningkatkan efisiensi

perekonomian harus semakin diarahkan ke ekonomi pasar, namun

intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan berjalan

dengan berimbang dan pemerataan terpelihara.

Dalam hubungan kebijakan perencanaan secara teoritis

sangat erat kaitannya terutama dalam transformasi kebijakan

melalui suatu program antara lain: Pembuatan analisis kebijakan

yang berorientasi pada masalah.

Kerangka Konseptual


Setelah kebijakan ditetapkan maka perlu disusun rencana

pelaksanaan kegiatan yang dirinci program dan pembiayaannya

salah satu sistem yang dikenal adalah perencanaan, rencana

anggaran biaya, sistem perencanaan anggaran, sistem perencanaan

dan rencana pembiayaan.

Menurut UU No. 12/1985, besarnya Pajak Bumi dan

Bangunan sektor perkebunan diklasifikasikan untuk tanaman

berumur panjang dan tanaman perkebunan berumur pendek adalah

dengan diuraikan untuk pemanfaatan lahan (bumi) oleh

perkebunan dengan kriteria: tanah yang belum/tidak ditanam,

tanah yang sudah ditanam, tanaman belum menghasilkan dan

tanaman menghasilkan serta tanah emplasmen.

Negara Indonesia yang memiliki begitu banyak sumber daya

alam, salah satu diantaranya adalah sumber daya alam yang

menghasilkan ekonomi berbasis perkebunan. Sesuai dengan aturan

UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 hendaknya memberikan

kontribusi terhadap penerimaan pemerintah daerah. Dengan

adanya penerimaan pemerintah daerah dari ekonomi berbasis

perkebunan, dapat meningkatkan pengembangan wilayah.

Penetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perkebunan melalui pendekatan sesuai kriteria pemanfaatan lahan

(tanah) dengan variabel yang diamati sebagaimana sketsa kerangka

konseptual penelitian. Lahan-lahan yang dikuasai pengelola

perkebunan secara umum terdiri dari ketiga kategori antara lain

adalah tanah yang belum/tidak ditanam, tanah yang sudah

Kerangka Konseptual


ditanam, tanah emplasemen, tanaman belum menghasilkan,

tanaman menghasilkan, yang pada saat ini dikenakan pajak bumi

bangunan yang sama, namun selayaknya kelima jenis lahan

tersebut memiliki NJOP yang berbeda, karena lahan yang sedang

menghasilkan berbeda nilai ekonominya, sehingga dengan

pengkategorian lahan tersebut sesuai dengan fungsinya akan

diperoleh NJOP yang berbeda dan berdampak terhadap Pajak Bumi

dan Bangunan yang dikenakan, dengan perubahan PBB yang

dikenakan maka disana terdapat bagian pusat dan daerah, yang

pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan

daerah.

Kerangka Konseptual


Adapun kerangka konseptual penelitian dengan sketsa

sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

SUMBER DAYA ALAM

EKONOMI BERBASIS

PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

BUMN, BUMD dan SWASTA

ASING

Menentukan

OTONOMI DAERAH

UU RI. NO. 32/2004

UU RI. NO. 33/2004

SUMBER PENDAPATAN

INTENSIFIKASI

EKSTENSIFIKASI

PENETAPAN NJOP PBB SEKTOR

PERKEBUNAN

PENDAPATAN

DAERAH

/PBB BERSUMBER

KEGIATAN

EKONOMI

BERBASIS

PERKEBUNAN

KAPASITAS

PERENCANAAN

WILAYAH

Pengaruh

Tanah belum ditanami

Tanah sudah ditanami

Tanah emplasemen

Tanah belum

menghasilkan

Tanah sudah

menghasilkan

Umur produktif

Tanaman

Pertumbuhan

Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP PBB

PAD

Lahan Perkebu

nan

Persepsi/

pikiran

Stakeholder

Kerangka Konseptual


Secara spesifik konseptual hipotesis dapat dilihat pada

diagram jalur berikut ini:

Pertumbuhan

Ekonomi

(X1)

PBB

(Y2)

NJOP

(Y1)

Kepadatan

Penduduk

(X2)

PAD

(Y3)

Gambar 4. Diagram Jalur Hubungan Antar Variabel

Kebijakan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan


BAB IV

KEBIJAKAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAN PENINGKATAN

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

A. Gambaran Umum

rovinsi Sumatera Utara memiliki luas daratan sebesar

71.680,68 km2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera,

dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta

beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur

pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi

alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah yaitu

Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

Provinsi Sumatera Utara beriklim tropis dan berada dekat

dengan garis khatulistiwa. Ketinggian pemukaan daratan Provinsi

Sumatera Utara sangat bervariasi, antara lain datar, hanya

beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa

mencapai 34,0oC, sebagian lainnya dataran berbukit dengan

kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada

pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai

14,6oC (Sumatera Utara dalam Angka 2006).



Provinsi Sumatera Utara memiliki musim kemarau dan

musim penghujan, musim kemarau biasanya pada bulan Juni

sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi

pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua

musim ini diselingi puncak tertinggi adalah Kabupaten Labuhan

Batu yaitu sebesar 2.151 meter di atas permukaan laut, hal ini

mengakibatkan Kabupaten Labuhan Batu sangat banyak memiliki

lahan-lahan perkebunan.

Luas daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

Kabupaten/Kota sangat beragam antara 10,77 km2 sampai dengan

12.138,30 km2, seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 7

Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Kepadatan, Rumah Tangga

Tahun 2005

No. Kabupaten/

Kota

Luas

Area

(km2)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan

(Jiwa/km2)

Rumah

Tangga

1

2

3

4

5

6

Nias

Mandailing

Natal

Tapanuli

Selatan

Tapanuli

Tengah

Tapanuli Utara

Toba Samosir

3.495,39

6.618,79

12.138,30

2.188,00

3.726,52

2.474,40

441.807

386.150

626.702

283.035

256.201

158.677

126

58

52

129

69

64

81.918

86.346

138.030

59.558

56.437

39.792



No. Kabupaten/

Kota

Luas

Area

(km2)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan

(Jiwa/km2)

Rumah

Tangga

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Labuhan Batu

Asahan

Simalungun

Dairi

Karo

Deli Serdang

Langkat

Nias Selatan

Humbang

Hasundutan

Pakpak Bharat

Samosir

Serdang Bedagai

Sibolga

Tanjung Balai

Pematang

Siantar

Tebing Tinggi

Medan

Binjai

Padang

Sidempuan

9.223,18

4.580,75

4.386,60

1.927,80

2.127,29

2.407,96

6.263,30

1.825,20

2.335,33

1.218,30

2.069,05

1.989,98

10,77

60,25

79,99

37,99

265,10

90,33

140,00

951.773

1.024.369

826.101

261.287

316.207

1.569.638

970.433

288.233

152.997

34.542

131.073

588.176

88717

152.814

230.487

135.671

2.036.185

237.904

177.499

103

224

188

136

149

652

155

158

66

28

63

296

8.237

2.525

2.881

3.571

7.681

2.634

1.268

207.119

224.246

196.071

58.718

83.344

348.728

222.346

53.249

33.702

7.763

28.463

133.431

18.731

31.390

51.599

30.629

422.922

52.000

50.488

Total 71.680,68 12.326.678 172 2.705.189

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2006.



Kabupaten/kota yang memiliki areal terluas adalah

Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas areal sebesar 12.138,30

km2 dengan jumlah penduduk 609.922 jiwa, atau setara dengan

kepadatan penduduk sekitar 50 jiwa/km2. Kabupaten/kota dengan

areal terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas areal 10,77 km2,

serta jumlah penduduk sekitar 87.260 jiwa atau setara dengan

kepadatan 8.102 jiwa/km2.

Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling

rapat adalah Kota Sibolga dengan kerapatan sekitar 8.102 jiwa/km2,

keadaan ini mengakibatkan di Kota Sibolga tidak dijumpai lahan-

lahan perkebunan, selanjutnya kabupaten/kota yang memiliki

kerapatan penduduk paling kecil adalah Kabupaten Pakpak Bharat

dengan kerapatan 28 jiwa/km2.

1.1. Gambaran Umum Responden

Responden penelitian terdiri dari berbagai jenis profesi,

umur, tingkat pendidikan, dan etnis yang berbeda-beda, sehingga

hasil yang diperoleh sangat beragam serta nilai distribusinya lebih

dapat dipertanggung jawabkan.

1.1.1. Umur

Responden penelitian umumnya berumur sekitar 30 (tiga

puluh) tahun sampai dengan > 50 (lima puluh) tahun yang

seluruhnya bermukim di Provinsi Sumatera Utara, seperti tertera

pada tabel berikut.



Tabel 8

Komposisi Umur Responden

No. Umur (Tahun) Jumlah

(Orang) Persen (%)

1. 30 – 34 1 1,43

2. 35 – 39 3 4,29

3. 40 – 44 12 17,14

4. 45 – 50 31 44,29

5. > 50 23 32,85

Jumlah 70 100,00

Sumber: Data Olahan Tahun 2006.

Dominasi umur responden adalah dalam batasan umur

antara 45 – 50 tahun sebanyak 31 (tiga puluh satu) responden

(44,29 %), hal ini diakibatkan responden kebanyakan adalah

penduduk yang telah lama bermukim di daerah Provinsi Sumatera

Utara, serta memiliki keterkaitan dengan kegiatan perkebunan.

Responden penelitian juga terdiri dari sampel yang berumur

> 50 (lima puluh) tahun sebanyak 23 (dua puluh tiga) responden

(32,85 %). Umumnya responden dengan umur demikian umumnya

telah beberapa kali berhubungan langsung dengan aktifitas

perkebunan, responden demikian sangat diperlukan, mengingat

perkembangan perkebunan di daerah penelitian masih sangat

terkait dengan para pengambil kebijakan di daerah.



Responden juga terdiri dari masyarakat yang berumur

antara 30-34 tahun sebanyak 1 (satu) responden (1,43 %), responden

ini adalah aparatur pemerintah.

Beragamnya umur responden menunjukkan bahwa yang

menjadi responden penelitian ini adalah perwujudan keterwakilan

kematangan berpikir/pengalaman dari responden, yang diharapkan

akan mampu menggambarkan kegiatan perkebunan di daerahnya.

1.2. Pendidikan

Responden penelitian berasal dari latar belakang pendidikan

yang berbeda-beda, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA)

hingga pendidikan Strata-3, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 9

Komposisi Pendidikan Responden

No. Pendidikan Jumlah (Orang) Persen (%)

1. S M A 6 8,57

2. Diploma 14 20,00

3. Strata1 41 58,57

4. Strata 2 8 11,43

5. Strata 3 1 1,43

Jumlah 70 100,00




Dominasi tingkat pendidikan responden adalah strata 1

sebanyak 41 (empat puluh satu) responden (58,57 %), hal ini

diakibatkan responden kebanyakan adalah aparat pemerintah dan

legislatif yang memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Responden penelitian juga terdiri dari tingkat pendidikan

strata 3 sebanyak 1 (satu) responden (1,43 %). Responden dengan

tingkat pendidikan demikian berasal dari kalangan perguruan

tinggi, yang dimintakan pendapatnya tentang kegiatan perkebunan

serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Responden juga terdiri dari tingkat pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) sebanyak 6 (enam) responden (8,57 %),

responden ini umumnya adalah aparatur dari instansi

pemerintahan.

Beragamnya tingkat pendidikan responden menunjukkan

bahwa yang menjadi responden penelitian ini adalah perwujudan

keterwakilan kemampuan analisis ilmiah/pengalaman dari

responden, yang diharapkan akan mampu menggambarkan

kegiatan perkebunan di daerahnya.

1.2.1. Lama Bermukim di Provinsi Sumatera Utara

Lama bermukim responden di Provinsi Sumatera Utara,

adalah sangat beragam, mulai yang bermukim < 5 tahun hingga

yang bermukim > 20 tahun, seperti tertera pada tabel berikut.



Tabel 10

Komposisi Pendidikan Responden

No. Lama Bermukim

(Tahun)

Jumlah

(Orang) Persen (%)

1. < 5 6 8,57

2. 5 – 10 12 17,14

3. 11 – 15 32 45,71

4. 16 – 20 16 22,86

5. > 20 4 5,72

Jumlah 70 100,00


Dominasi lama bermukim responden adalah lama bermukim

antara 11 – 15 tahun sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden (45,70

%), hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi adalah

aparat pemerintah, legislatif dan pengusaha yang telah mengenal

betul karakteristik serta pola kehidupan sosial masyarakat di

Provinsi Sumatera Utara.

Responden penelitian juga terdiri dari lama bermukim > 20

tahun sebanyak 4 responden (5,72 %). Responden dengan lama

bermukim demikian diharapkan akan mampu memberikan

masukan yang lebih komprehensif tentang keadaan dan

perkembangan perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.



Responden juga terdiri dari lama bermukim < 5 tahun

sebanyak 6 responden (8,57 %), responden ini umumnya adalah

aparatur dari instansi pemerintahan serta berusia antara 30-40

tahun yang bekerja pada dinas perkebunan.

Beragamnya lama tinggal responden menunjukkan bahwa

yang menjadi responden penelitian ini adalah perwujudan

keterwakilan keragaman pengalaman dari responden, yang

diharapkan akan mampu menggambarkan kegiatan perkebunan di

daerahnya.

B. Variabel

Variabel-variabel penelitian yang akan dianalisis pada

penelitian ini adalah variabel yang berhubungan dengan kegiatan

perkebunan serta Pajak Bumi dan Bangunan, variabel-variabel

tersebut antara lain:

2.1. Variabel Dependen

2.1.1. Nilai Jual Obyek Pajak

Dalam penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) dipengaruhi

beberapa hal antara lain: (1) variabel yang dapat dikendalikan

umumnya seperti penduduk, PDRB, inflasi dan lain-lain.

(2) variabel ekonomi bahwa peningkatan atau perubahan nilai jual

obyek pajak sangat terkait dengan keadaan ekonomi suatu daerah

atau dengan kata lain sangat terkait dengan variabel ekonomi yang

mempengaruhi perubahan obyek nilai jual pajak.



Menurut UU No. 12/1985 Jo UU No. 12/1994 Pasal 6 ayat (1)

yang dimaksud dengan nilai jual obyek pajak adalah harga rata-rata

yang diperoleh dari transaksi jual beli. Nilai jual obyek pajak

ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak

pengganti. Dengan mempertimbangkan lokasi dan fasilitas-fasilitas

pendukung yang ada di sekitar obyek pajak, serta dengan

memperhitungkan peruntukan tanah (zoning) dari obyek pajak

sesuai dengan ketentuan dari pemerintah daerah setempat maka

penilaian terhadap obyek pajak di bagi dalam 2 (dua) kategori

penilaian, yaitu: penilaian tanah dan penilaian bangunan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5 % yang

dikenakan terhadap minimum 20 % dari Nilai Jual Obyek Pajak.

Jadi nilai jual kena pajak berkisar antara 20 % sampai 100 % dari

nilai jual obyek pajak.

Tata cara pengenaan/penetapan usaha bidang perkebunan

antara lain seperti berikut:

a. Tanah yang tidak produktif, NJOPnya ditentukan pada kelas

terendah, yaitu kelas 50.

NJKP = besarnya % NJKP x NJOP

PBB = 0,5 % x NJKP

b. Tanah yang tidak ditanami, tanah yang belum ditanami, dan

tanah yang sudah ditanami tetapi belum menghasilkan,

NJOPnya ditetapkan sama dengan nilai jual obyek pajak tanah

di sekitarnya




PBB = 0,5 % x NJKP

c. Tanah yang telah ditanami dan telah menghasilkan, NJOPnya

ditentukan sama dengan nilai obyek pajak tanah disekitarnya

ditambah dengan standar investasi tanaman


PBB = 0,5 % x NJKP

d. Tanah Emplasmen, NJOPnya ditentukan berdasarkan

klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP


PBB = 0,5 % x NJKP

e. Tanah yang tidak dimanfaatkan, tidak dikenakan PBB

f. Bangunan, seperti pabrik, kantor, gudang, perumahan dan

sebagainya, NJOPnya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang

berlaku

NJKP = besarnya % NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

PBB = 0,5 % x NJKP

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP

16/Pj.6/1998 tentang Penggolongan Wilayah, Jenis Perkebunan, dan

Besarnya Standar Investasi Tanaman Perkebunan per hektar.

Besarnya standar investasi tanaman perkebunan untuk wilayah III

antara lain Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 11

Jenis dan Standar Investasi Tanaman Perkebunan Tiap Hektar

No.

JENIS

TANA

MAN

STANDAR INVESTASI TANAMAN TIAP Ha

(dalam Ribuan Rupiah)

Sampai Tahun

1 2 3 4 5 6 Mengha

silkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kelapa

Hibrida 2.558 3.250 3.990 4.872 - - 5.852

2. Kelapa

Sawit 1.914 2.866 4.123 - - - 5.784

3. Kelapa

Dalam 890 1.537 2.359 3.312 - - 4.334

4. Karet 1.631 2.209 2.815 3.482 4.164 - 5.137

5. Kopi 1.996 2.198 - - - - 2.418

6. Coklat 1.437 1.945 2.561 - - - 3.222

7. Pala 978 1.206 1.457 1.848 2.278 2.751 3.271

8. Lada 19.085 23.573 - - - - 28.951

9. Teh 3.375 4.412 5.585 - - - 6.819

10. Vanili 5.915 8.338 11.595 15.179 19.196 23.614 27.889

11. Jambu

Mete 1.207 1.562 - - - - 1.894

12. Jeruk 4.184 7.496 11.966 - - - 17.277

13. Mangga 2.306 5.226 8.039 - - - 11.143

14. Pisang 7.600 - - - - - 12.812

15. Pepaya 5.264 - - - - - 9.634

16. Nenas 9.633 - - - - - 14.430

17. Kemiri 919 1.508 2.164 2.894 - - 6.377

18. Durian 1.290 2.975 4.576 - - - 6.377

19. Markisa 3.938 - - - - - 7.366

20. Melinjo 1.349 1.995 2.718 3.520 - - 4.424

21. Salak 7.108 13.986 21.034 - - - 28.840

22. Jambu Biji 3.374 7.947 12.640 - - - 17.801

23. Manggis 2.906 6.036 8.930 - - - 11.923

24. Melon - - - - - - 21.380

25. Semangka - - - - - - 11.885

26. Belimbing 2.602 5.437 8.236 - - - 11.315

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 16/Pj.6/1998.



2.1.2. Produksi Tanaman

Produksi tanaman perkebunan di daerah Provinsi Sumatera

Utara berdasarkan kabupaten/kota terlihat seperti tabel berikut:

Tabel 12

Produksi Tanaman Perkebunan Per Kabupaten Tahun 2005

No Kabupaten/

Kota

Perkebunan

Rakyat (Ton)

P T P N

(Ton)

P B S N

(Ton)

P B S A

(Ton)

Total

(Ton)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Deli Serdang

Langkat

Simalungun

Karo

Dairi

Tapanuli Utara

Tapanuli

Tengah

Nias

Tapanuli

Selatan

Labuhan Batu

Asahan

Madina

Toba Samosir

Humbang

Hasundutan

Samosir

Pak-pak Bharat

Nias Selatan

Serdang

Bedagai

44.044,92

162.630,63

174.104,26

24.057,77

25.203,29

12.946,59

28.238,21

39.746,14

199.104,94

451.668,92

108.288,20

73.235,05

5.291,43

11.262,84

33,75

4.458,79

22.156,00

11.737,80

157.718,43

13.265,97

8.950,41

-

-

-

-

-

7.692,40

16.021,20

228.723,17

-

-

-

-

-

-

24.363,68

16.803,35

113.551,52

7.794,91

1.169,00

511,00

-

163.982,52

1.201,00

165.160,02

465.316,00

140.402,20

12.785,22

-

-

-

-

-

54.328,49

25.127,86

41.211,51

52.118,37

-

-

-

-

-

-

127.620,20

116.589,97

-

-

-

-

-

-

69.959,47

243.694,56

330.659,63

242.967,95

25.226,77

25.714,29

12.946,59

192.220,73

40.947,14

371.957,36

1.060.626,32

594.003,54

86.020,27

5.291,43

11.262,84

33,75

4.458,79

22.156,00

160.389,44

Jumlah 1.509.431,97 1.251.949,08 1.141,092,55 432.627,38 4.335.100,98

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2006.



Produksi perkebunan tanaman berdasarkan kabupaten/kota

seperti tertera pada tabel di atas, diperoleh bahwa jumlah produksi

perkebunan terbesar berada pada Kabupaten Labuhan Batu yaitu

sebanyak 1.060.626,32 ton, serta jumlah produksi perkebunan

terkecil berada pada Kabupaten Samosir 33,75 ton.

Pada beberapa kabupaten hasil produksi daerah seluruhnya

berasal dari perkebunan yang dikelola oleh masyarakat, seperti di

Kabupaten Tapanuli Utara, produksi perkebunan sebanyak

12.946,59 ton seluruhnya berasal dari perkebunan rakyat, demikian

halnya di Kabupaten Toba Samosir dengan besar produksi

perkebunan 5.291,43 ton, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan

besar produksi perkebunan 11.262,84 ton, Kabupaten Samosir

dengan besar produksi perkebunan 33,75 ton, Kabupaten Pakpak

Bharat dengan besar produksi perkebunan 4.458,79 ton, Kabupaten

Nias Selatan dengan besar produksi perkebunan 22.156,00 ton.

Besar produksi perkebunan di Provinsi Sumatera Utara

seluruhnya sejumlah 4.335.100,98 ton yang antara lain berasal dari

lahan yang diusahai oleh rakyat sebanyak 1.509.431,97 ton; oleh

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) sebanyak

1.251.949,08 ton, diusahai oleh Perusahaan Besar Swasta Nasional

(PBSN) sebanyak 1.141,092,55 ton, hasil produksi perkebunan yang

diusahai oleh Perusahaan Besar Swasta Asing (PBSA) sebanyak

432.627,38 ton. Berdasarkan data-data tersebut disimpulkan bahwa

produksi perkebunan terbesar adalah berasal dari lahan yang

diusahai oleh pengusaha besar swasta nasional.



2.1.3. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang

secara umum berasal dari sumber-sumber sisa anggaran,

pendapatan asli daerah, bagi hasil dari pusat, penerimaan lainnya

yang sah, mengalami kenaikan secara bertahap setiap tahunnya

(Tabel 13).

Berdasarkan data pada Tabel 13 diperoleh bahwa besarnya

penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami

perkembangan setiap tahunnya. Penerimaan tahun 2001 sebesar

Rp. 1.066.803.843.207 dan penerimaan tahun 2002 adalah sebesar

Rp. 1.179.912.701.187,45,- meningkat menjadi

Rp. 1.575.463.771.019,63,- tahun 2003, peningkatan tersebut

sebesar Rp. 395.551.069.832,20,- atau setara dengan peningkatan

0,34 %.

Tabel 13

Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2001 s/d 2005

Sumber 2001

(Rupiah)

2002

(Rupiah)

2003

(Rupiah)

2004

(Rupiah)

2005

(Rupiah)

Sisa

Anggaran

183.506.978.934 150.588.313.936 158.629.190.093 218.599.415.721 238.409.118.159

PAD 423.075.216.370 614.459.380.863 911.753.344.602 1.146.107.470.297 1.368.835.160.970

Dana

Perimbangan

456.671.345.639 385.684.965.387 484.991.624.323 512.975.463.152 518.391.341.834

Lain- Lain 3.550.302.262 29.180.041.000 20.089.612.000 7.994.976.240 26.162.665.991

Jumlah 1.066.803.843.207 1.179.912.701.187 1.575.463.771.019 1.885.677.325.412 2.151.798.286.955

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2006.



Pada tahun 2004 penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera

Utara kembali meningkat menjadi Rp. 1.885.677.325.412,65, yaitu

peningkatan sebesar Rp. 310.213.554.393.02,- atau setara dengan

peningkatan sebesar 0,20 %.

Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun

2005 meningkat menjadi Rp. 2.151.798.286.955,92. atau terjadi

peningkatan sebesar Rp. 266.120.961.543,- dibandingkan

penerimaan tahun 2004. Peningkatan sebesar Rp. 266. 120.961.543,-

setara dengan peningkatan sebesar 0,14 % dari penerimaan tahun

2004.

Jika diteliti lebih mendalam bahwa perkembangan

penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2002

ke tahun 2003 sebesar 0,34 %, peningkatan dari tahun 2003 ke

tahun 2004 meningkat sebesar 0,20 %, demikian halnya

peningkatan penerimaan dari tahun 2004 ke tahun 2005 hanya

meningkat sebesar 0,14 %, secara penerimaan pemerintah Provinsi

Sumatera Utara ini mengalami penurunan dari tahun ketahun,

walaupun secara angka mengalami peningkatan.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu

pemasukan yang menunjang/membiayai pelaksanaan

pemerintahan, semakin baik pemerintahan suatu daerah maka

akan semakin besar penerimaan dari sumber pendapatan asli

daerah, beberapa jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat



diandalkan dari Provinsi Sumatera Utara adalah seperti tertera

pada tabel berikut:

Tabel 14

Besar dan Jenis Pendapatan Asli Daerah Provsu TA 2001 s/d 2005

Sumber

PAD

2001

(Rupiah)

2002

(Rupiah)

2003

(Rupiah)

2004

(Rupiah)

2005

(Rupiah)

Pajak

Daerah

388.017.707.443 584.089.880.256 861.970.794.167 1.081.371.912.888 1.301.137.841.983

Retribusi

Daerah

15.448.297.654 7.127.396.054 16.928.483.188 23.762.354.666 18.852.328.406

Laba

BUMD

4.627.813.791 5.055.190.250 5.880.750.000 7.056.893.000 8.523.503.000

Lain-lain 14.981.397.482 18.186.914.302 26.973.317.248 33.916.309.743 40.321.487.581

Jumlah 423.075.216.371 614.459.389.863 911.753.344.602 1.146.107.470.297 1.368.835.160.970


Pendapatan asli daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu

sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik

daerah, serta penerimaan lainnya. Penerimaan terbesar adalah

berasal dari pajak daerah dan penerimaan terkecil berasal dari

sumber laba badan usaha milik daerah (BUMD).

Pendapatan asli daerah yang berasal dari penerimaan pajak

daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001 sebesar

Rp. 388.017.707.443,- dan pada tahun 2002 meningkat menjadi

Rp. 584.089.880.256,- peningkatan sebesar Rp. 196.072.172.813

setara dengan peningkatan 50 %. Pada tahun 2003 kembali

meningkat menjadi Rp. 861.970.794.167,- dengan peningkatan



sebesar Rp. 277.880.913.911,- atau setara dengan peningkatan

dengan 47,57 %.

Pada tahun 2004 penerimaan pemerintah berasal dari pajak

daerah sebesar Rp. 1.081.371.912.888,- peningkatan penerimaan

yang berasal dari pajak sebesar Rp. 219.401.118.721,- setara dengan

peningkatan 25,45 %, dan pada tahun 2005 penerimaan pemerintah

berasal dari pajak daerah menjadi Rp. 1.301.137.841.983,- terjadi

peningkatan sebesar Rp. 219.765.929.095,- atau setara dengan

peningkatan 20,32 %.

Penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara lainnya

yang berasal dari retribusi daerah pada tahun 2001 sebesar

Rp. 15.448.297.654,- penerimaan tersebut menurun pada tahun

2002 Rp. 7.127.396.054,- terjadi penurunan sebesar

Rp. 8.320.901.600,- atau setara dengan penurunan 53,86 %. Pada

tahun 2003 penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang

berasal dari retribusi daerah meningkat menjadi

Rp. 16.928.483.188,- peningkatan sebesar Rp. 9.801.087.134,- atau

setara dengan peningkatan 137,51 %.

Penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang

berasal dari retribusi daerah tahun 2004 adalah sebesar

Rp. 23.762.354.666,- meningkat sebesar Rp. 6.833.871.478,-

dibandingkan penerimaan tahun 2003, atau setara dengan

peningkatan 40,36 %. Penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera

Utara yang berasal dari retribusi daerah tahun 2005 adalah sebesar

Rp. 18.852.328.406,- menurun sebesar Rp. 4.910.026.260,-



dibandingkan penerimaan tahun 2004, setara dengan penurunan

20,66 %.

Jika diteliti secara mendalam penerimaan pemerintah

Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari retribusi daerah dari

tahun 2001 hingga tahun 2005 adalah sangat bervariasi yaitu

terjadinya peningkatan pada tahun 2003 dan 2004 dan terjadi

penurunan penerimaan pada tahun 2002 dan 2005.

Penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara lainnya

yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah

sebesar tahun 2005 Rp. 8.523.503.000,- meningkat sebesar

Rp. 1.466.610.000,- dibandingkan penerimaan tahun 2004

(Rp. 7.056.893.000,-) atau setara dengan peningkatan 20,78 %.

Jika diteliti secara mendalam peningkatan penerimaan

pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari laba Badan

Usaha Milik Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2002 adalah

sebesar Rp. 427.376.459,- atau setara dengan peningkatan 9,23 %,

peningkatan dari tahun 2002 ke tahun 2003 sebesar

Rp. 825.559.750,- atau setara dengan peningkatan 16,33 %,

selanjutnya peningkatan dari tahun 2003 ke tahun 2004 sebesar


Peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005 sebesar

Rp. 1.466.610.000,- dibandingkan penerimaan tahun 2004, atau

setara dengan peningkatan 21 %. Maka berdasarkan besarnya

persentasi peningkatan penerimaan tersebut dapat disimpulkan

bahwa setiap tahunnya penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera



Utara dari laba BUMD terdapat kecenderungan peningkatan, serta

peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2004 ke tahun 2005 yaitu

sebesar 21 %.

Penerimaan pemerintah yang berasal dari Pendapatan Asli

daerah (PAD) pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 423.075.216.371,-

meningkat menjadi Rp. 614.459.389.863,- pada tahun 2002, terdapat

peningkatan penerimaan sebesar Rp. 191.384.173.492 juta atau

setara dengan peningkatan 4,23 %.


Utara yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkat

menjadi Rp. 911.753.344.602,-, yaitu terjadi peningkatan sebesar

Rp. 297.293.954.739,- setara dengan peningkatan 48,38 %

dibandingkan penerimaan tahun 2002.


Utara yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat

menjadi Rp. 1.146.107.470.297,- peningkatan tersebut sebesar

Rp. 234.354.125.695,- atau setara dengan peningkatan 25,70 %

dibandingkan penerimaan tahun 2003.

Tahun 2005 penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera

Utara yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat

menjadi Rp. 1.368.835.160.970,- atau terjadi peningkatan

Rp. 222.727.690.673,- atau setara dengan peningkatan sebesar

19,43 %.



2.1.5. Ekonomi Wilayah

Penggerak ekonomi wilayah, salah satu diantaranya adalah

perdagangan luar negeri. Provinsi Sumatera Utara mengalami

surplus dari neraca perdagangan yang tercatat hingga bulan

Oktober tahun 2005. Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Utara

mengalami peningkatan sebesar 4,31 persen jika dibandingkan

periode yang sama tahun 2004, yaitu tahun 2004 sebesar US$ 2.689

juta menjadi US$ 2.805 juta tahun 2005.

Peningkatan nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara pada

tahun 2005 sebesar 9.05 persen jika dibandingkan periode yang

sama tahun 2004, yaitu tahun 2004 sebesar US $ 3,483 juta menjadi

US$ 3.798 juta. Produk industri yang menjadi penyumbang terbesar

ekspor Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 7,98 persen.

Komposisi terbesar ekspor produk Provinsi Sumatera Utara

sampai dengan Oktober 2005 adalah kelompok minyak dan lemak

nabati-hewani (minyak sawit dan CPO) sebesar 38,84 persen atau

senilai US$ 1.475 juta.

Daerah tujuan ekspor produk Provinsi Sumatera Utara,

sebahagian besar ditujukan kekawasan Asia dan Uni Eropa, hingga

Oktober 2005 ekspor daerah tujuan ekspor produk Provinsi

Sumatera Utara ke kawasan Asia mencapai nilai US$ 1.455 juta

atau setara dengan 38,32 persen, serta ekspor daerah tujuan ekspor

produk Provinsi Sumatera Utara ke Uni Eropa senilai US$ 711 juta

atau setara dengan 18,73 persen ekspor daerah tujuan ekspor

Provinsi Sumatera Utara.



2.2. Variabel Independen

2.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara, tersebar

tidak merata, dimana daerah perkotaan terdapat penumpukan

penduduk secara signifikan, namun pada beberapa daerah

keberadaan penduduk tersebut sangat jarang. Persebaran jumlah

penduduk di Provinsi Sumatera Utara (Tabel 15).

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005

berdasarkan kabupaten/kota terlihat bahwa penduduk terbesar

berada di Kota Medan dengan jumlah penduduk 2.036.185 jiwa,

selanjutnya Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1.569.638 jiwa, serta

daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten

Pakpak Bharat sebanyak 34.542 jiwa.

Persebaran penduduk di Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan kabupaten/kota tidaklah merata, hal ini terlihat dari

tingkat kepadatan tertinggi berada di Kota Sibolga dengan

kepadatan 8.102 jiwa/km2, serta yang terkecil adalah Kabupaten

Pakpak Bharat dengan kepadatan 28 jiwa/km2.



Tabel 15

Persebaran Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa)

2001 2002 2003 2004 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nias

Mandailing Natal

Tapanuli Selatan

Tapanuli Tengah

Tapanuli Utara

Toba Samosir

Labuhan Batu

Asahan

Simalungun

Dairi

Karo

Deli Serdang

Langkat

Nias Selatan

Humbang

Hasundutan

Pakpak Bharat

Samosir

Serdang Bedagai

Sibolga

Tanjung Balai

Pematang Siantar

Tebing Tinggi

Medan

Binjai

Padang

Sidimpuan

699.157

368.405

749.012

249.672

407.837

306.377

863.449

943.834

863.690

295.327

287.857

2.021.047

921.923

-

-

-

-

-

84.035

136.623

245.102

126.304

1.933.771

219.125

-

698.994

367.990

761.205

270.600

407.581

285.615

905.158

987.244

808.210

289.323

305.452

2.041.121

936.925

-

-

-

-

-

85.100

143.836

223.824

132.306

1.972.248

224.244

-

422.170

369.691

596.188

272.333

255.162

285.586

910.502

990.230

808.288

255.847

306.869

2.054.707

940.601

275.422

152.377

33.822

-

-

85.505

144.979

223.949

132.760

1.979.340

225.535

168.536

433.350

379.045

609.922

278.472

255.400

167.587

933.866

1.009.856

818.975

259.158

312.300

1.523.881

955.348

282.715

152.519

34.260

119.873

583.071

87.260

149.238

227.551

134.382

2.010.676

232.236

172.419

441.807

386.150

626.702

283.035

256.201

158.677

951.773

1.024.369

826.101

261.287

316.207

1.569.638

970.433

288.233

152.997

34.542

131.073

588.176

88.717

152.814

230.487

135.671

2.036.185

237.904

177.499

Total 11.722.548 11.799.437 11.890.399 12.123.360 12.326.678

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2001 s/d 2006.



2.2.2. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Perekonomian Provinsi Sumatera Utara banyak dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal, antara lain terjadinya bencana

alam gempa bumi dan gelombang tsunami di penghujung tahun

2004 yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan sebahagian

Sumatera Utara. Faktor lainnya adalah kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM) pada bulan Maret dan Oktober 2005

memberikan andil yang sangat besar terhadap perkembangan

perekonomian daerah Provinsi Sumatera Utara, salah satu

indikator perkembangan ekonomi makro di Provinsi Sumatera

Utara yang dapat dilihat secara nyata adalah perkembangan produk

domestik bruto.

Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku tahun

2000-2005 menunjukkan angka yang meningkat secara signifikan,

seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 16

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Atas

Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah)

No. Tahun PDRB

1. 2001 79.331.335

2. 2002 86.670.148

3. 2003 103.401.370

4. 2004 118.100.511

5. 2005 136.903.000




Hasil perhitungan yang didasarkan pada Produk Domestik

Regional Bruto menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari

Rp. 79.331.335,- tahun 2001 menjadi Rp. 86.670.148,- pada tahun

2002, serta Rp. 118.100.511,- pada tahun 2004, dan menjadi

Rp. 136.903.000,- pada tahun 2005.

Tabel 17

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000 (Juta Rupiah)

No. Tahun PDRB

1. 2001 71.908.359

2. 2002 75.189.141

3. 2003 78.805.609

4. 2004 83.328.949

5. 2005 87.894.800


Hasil perhitungan yang didasarkan pada Produk Domestik

Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara menurut harga konstan

tahun 2000 mengalami peningkatan dari Rp. 71.908.359,- tahun

2001 menjadi Rp. 83.328.949,- pada tahun 2004, serta menjadi

Rp. 87.894.800,- pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Provinsi

Sumatera Utara tahun 2005 mencapai 5,48 persen. Namun laju

pertumbuhan tersebut lebih rendah dari tahun 2004 yang sebesar

5,74 persen.



Sesuai dengan harga berlaku Produk Domestik Regional

Bruto Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 sebesar

Rp. 118.100.511,- menjadi Rp. 136.903.000,- pada tahun 2005.

Peningkatan PDRB ini secara horizontal juga akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara makro.

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Provinsi

Sumatera Utara berdasarkan harga berlaku (Tabel 17), pada tahun

2001 adalah sebesar Rp. 6.813.200,-. Dan meningkat pada tahun

2002 menjadi Rp. 7.614.800,- peningkatan ini setara dengan

11.76 %.

Peningkatan Produk Domestik Bruto Provinsi Sumatera

Utara tahun 2003 menjadi Rp. 8.672.100,- atau meningkat 13,8 %.

Demikian halnya tahun 2004 sebesar Rp. 9.741.600,- atau

meningkat sebesar 12,3 %. Tahun 2005 Produk Domestik Bruto

Provinsi Sumatera Utara menjadi Rp. 11.106.300,- meningkat 14,1

%. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh bahwa peningkatan

persentasi terbesar adalah pada tahun 2005, yaitu terjadi

peningkatan hingga 14,1 %.

Produk Domestik regional bruto atas dasar harga konstan

2000 menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan setiap

tahunnya seperti tertera pada tabel berikut:



Tabel 18

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005

(Juta Rupiah)

No Kabupaten/Kota Tahun

2001 2002 2003 2004 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nias

Mandailing Natal

Tapanuli Selatan

Tapanuli Tengah

Tapanuli Utara

Toba Samosir

Labuhan Batu

Asahan

Simalungun

Dairi

Karo

Deli Serdang

Langkat

Nias Selatan

Humbang

Hasundutan

Pakpak Bharat

Samosir

Serdang Bedagai

Sibolga

Tanjung Balai

Pematang Siantar

Tebing Tinggi

Medan

Binjai

Padang Sidimpuan

2.128.656

1.199.558

2.695.279

709.115

1.633.704

1.431.408

5.936.474

8.220.039

3.925.061

1.367.404

2.218.295

11.641.067

5.161.330 1)

1)

1)

1)

1)

460.000

912.886

1.361.757

718.147

19.828.076

1.156.613 1)

2.320.612

1.251.079

2.850.147

743.632

1.706.302

1.534.093

6.195.833

8.426.608

4.022.402

1.441.765

2.284.602

12.303.920

5.319.844 1)

1)

1)

1)

1)

488.083

962.539

1.389.814

760.465

20.819.429

1.233.404 1)

1.532.219

1.336.444

2.423.839

800.260

1.120.090

2.299.129

6.485.545

9.037.635

4.127.974

1.465.781

2.403.876

12.928.258

5.476.892

953.882

683.642

108.969 1)

1)

515.559

1.034.661

1.503.888

795.663

22.017.775

1.345.309

640.844

1.610.824

1.409.579

2.500.235

845.860

1.173.212

1.289.294

6.731.969

9.484.024

4.240.245

1.551.234

2.483.643

10.478.375

5.532.161

1.022.159

722.696

117.529

810.426

3.191.040

540.093

1.096.234

1.561.475

839.641

23.623.135

1.466.450

679.540

1.552.602

1.492.091

2.584.566

889.371

1.232.292

1.354.439

7.010.748

9.768.117

4.370.075

1.634.143

2.600.529

11.018.272

5.724.011

1.000.490

763.535

126.684

843.736

3.379.772

561.749

1.142.134

1.649.967

876.389

25.271.631

1.540.906

702.102

J u m l a h 71.908.359 75.189.140 78.805.608 83.328.948 87.897.791




Tabel 19

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah)


2001 2002 2003 2004 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nias

Mandailing Natal

Tapanuli Selatan

Tapanuli Tengah

Tapanuli Utara

Toba Samosir

Labuhan Batu

Asahan

Simalungun

Dairi

Karo

Deli Serdang

Langkat

Nias Selatan

Humbang

Hasundutan

Pakpak Bharat

Samosir

Serdang Bedagai

Sibolga

Tanjung Balai

Pematang

Siantar

Tebing Tinggi

Medan

Binjai

Padang

Sidimpuan

2.277.889

1.282.033

2.972.281

797.504

1.794.391

1.560.956

6.405.502

9.546.056

4.210.761

1.593.734

2.468.688

12.583.603

5.606.951 1)

1)

1)

1)

1)

506.290

1.024.044

1.434.698

798.661

22.200.779

1.323.689 1)

2.684.306

1.433.478

3.428.908

911.582

2.091.933

1.805.964

7.331.083

10.701.617

4.643.830

1.808.027

2.712.081

15.822.864

6.001.491 1)

1)

1)

1)

1)

570.760

1.164.066

1.626.328

892.577

25.222.514

1.510.009 1)

1.852.518

1.621.153

3.104.882

1.020.810

1.523.401

2.955.498

8.325.972

12.735.433

5.091.035

1.829.862

2.998.969

18.188.675

6.625.844

1.163.491

947.453

144.293 1)

1)

640.713

1.352.281

1.894.142

981.116

28.670.902

1.772.617

868.501

2.106.529

1.791.803

3.420.344

1.153.712

1.746.626

1.748.167

9.433.928

14.517.677

5.578.939

2.054.745

3.272.922

15.872.389

7.361.459

1.341.982

1.118.868

175.688

1.014.136

4.508.354

718.599

1.574.157

2.515.280

1.091.217

33.115.347

2.100.117

989.796

2.159.952

2.004.424

3.678.201

1.296.693

2.155.279

1.977.269

10.918.368

15.527.794

6.185.608

2.303.591

3.685.778

19.840.586

8.461.166

1.458.639

1.387.607

216.191

1.111.859

5.059.769

825.480

1.765.169

2.662.898

1.253.172

42.675.986

2.437.041

1.138.939

J u m l a h 79.331.335 89.670.147 103.401.370 118.100.511 136.903.270




Beberapa kabupaten/kota mengalami perkembangan Produk

Domestik Regional Bruto secara berkesinambungan setiap

tahunnya, seperti Kota Medan Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan 2000 untuk tahun 2001 adalah sebesar

Rp. 19.828.076 juta, meningkat menjadi Rp. 20.819.429 juta pada

tahun 2002 serta pada tahun 2005 menjadi Rp. 25.271.631 juta.

Jika diteliti kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Utara,

seperti Kabupaten Serdang Bedagai Produk Domestik Regional

Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 untuk tahun 2004 sebesar

Rp. 3.191.040 juta dan pada tahun 2005 meningkat menjadi

Rp. 3.379.772 juta.

2.2.3. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di beberapa kota besar di Provinsi Sumatera

Utara adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya seperti tertera

pada tabel berikut:



Tabel 20

Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara Berdasarkan Kelompok

Tahun 2001- 2005

No. Kelompok Inflasi Tahun

2001 2002 2003 2004 2005*

Umum 14,78 9,59 4,23 6,80 22,41

1. Bahan makanan 17,77 8,54 -2,70 8,34 23,83

2.

Makanan jadi,

minuman, rokok,

tembakau

19,80 9,23 4,90 1,94 11,75

3.

Perumahan, air,

listrik, gas dan bhn

bakar

14,39 17,49 10,52 9,01 16,92

4. Sandang 5,14 5,16 6,36 7,07 8,70

5. Kesehatan 8,90 3,82 3,03 6,54 4,66

6. Pendidikan 12,36 6,73 13,41 3,84 5,00

7.

Transpor,

komunikasi, dan jasa

keuangan

12,29 9,69 10,38 6,53 60,59

* Sampai dengan Nopember 2005

Sumber: BPS. Strategi Menghadapi Inflasi Tahun 2006.

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Utara

mengalami perubahan berdasarkan kelompok sejak tahun 2001

hingga 2005. Pada tahun 2001 tingkat inflasi 14,78 yang terutama



diakibatkan inflasi makanan jadi, minuman, rokok, tembakau yang

mencapai 19,80.

Pada tahun 2002 tingkat inflasi kembali menjadi 1 (satu)

digit yaitu 9,59 serta pada tahun 2003 inflasi menjadi 4,23 serta

tahun 2004 inflasi menjadi 6,80, jika dianalisis tingkat inflasi

terbesar ada pada tahun 2001 yaitu sebesar 14,78, serta inflasi

terkecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 4,23.

Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

kelompok terbesar berada pada kelompok perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar yaitu berkisar antara 9,01 hingga 17,49.

Namun harga inflasi terbesar menurut kelompok berada

pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau yang

mencapai tingkat inflasi sebesar 19,80 serta kelompok yang paling

kecil adalah pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar - 2,70.

Harga inflasi kelompok barang-barang makanan antara -

2,70 hingga 17,77 dengan range 20,47 untuk kelompok makanan

jadi, minuman, rokok, tembakau tingkat inflasi berada pada antara

1,94 hingga 19,80 dengan range sebesar 17,87. Selanjutnya

kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar antara 9,01

hingga 17,49 dengan range sekitar 8,48.

Demikian halnya kelompok sandang tingkat inflasi berada

pada antara 5,14 hingga 14,44 dengan range 9,3. Kelompok

kesehatan tingkat inflasi berada pada antara 3,03 hingga 8,90

dengan range 5,87, serta kelompok pendidikan tingkat inflasi

berada pada antara 3,84 hingga 11,73 dengan range 7,89. Kelompok



transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan tingkat inflasi berada

pada antara 6,40 hingga 12,29 dengan range 5,89. Berdasarkan hal

ini maka diperoleh bahwa range inflasi terbesar adalah pada

kelompok barang-barang makanan dengan range sebesar 20,47

serta yang paling kecil adalah kelompok kesehatan dengan besar

range sebesar 5,87.

Jika dibandingkan dengan perkembangan inflasi tingkat

nasional maka diperoleh perbedaan yang nyata seperti tertera pada

tabel berikut:

Tabel 21

Perkembangan Inflasi Nasional Berdasarkan Kelompok

Tahun 2001- 2005

No. Kelompok Inflasi Tahun

2001 2002 2003 2004 2005*

Umum 12,55 10,03 5,06 6,40 17,11

1. Bahan makanan 12,03 2,42 -1,72 6,38 13,91

2.

Makanan jadi,

minuman, rokok,

tembakau

14,48 1,01 6,24 4,85 13,71

3.

Perumahan, air,

listrik, gas dan bhn

bakar

13,59 1,05 9,21 7,40 13,94

4. Sandang 8,14 0,59 7,09 4,87 6,92

5. Kesehatan 8,92 0,27 5,67 4,75 6,13

6. Pendidikan 11,90 0,11 11,71 10,31 8,24

7.

Transpor,

komunikasi, dan jasa

keuangan

14,16 0,65 4,10 5,84 44,75

*Sampai dengan Nopember 2005 Sumber: BPS. Strategi Menghadapi Inflasi Tahun 2006.



Perkembangan inflasi nasional pada tahun 2001 adalah

sebesar 12,55, keadaan ini menggambarkan masih rapuhnya

struktur ekonomi nasional, namun pada tahun 2002 tingkat inflasi

nasional ini menurun menjadi 10,03 serta kembali menurun

menjadi 1 (satu) digit pada tahun 2003 menjadi 5,06, selanjutnya

tahun 2004 tingkat inflasi menjadi 6,40, meningkat 1,34 dari tahun

sebelumnya. Jika dianalisis lebih lanjut perkembangan tingkat

inflasi pada beberapa kota besar di Provinsi Sumatera Utara

mengalami perubahan yang signifikan, seperti tertera pada tabel

berikut:

Tabel 22

Perkembangan Inflasi di Beberapa Kota Besar, Sumatera Utara dan

Nasional Tahun 2001- 2005

No Kota Inflasi Tahun

2001 2002 2003 2004 2005*

1. Medan 15,50 9,49 4,46 6,64 22,91

2. P. Siantar 13,55 9,41 2,51 7,31 19,67

3. P. Sidimpuan 9,84 10,18 4,07 8,99 18,47

4. Sibolga 8,66 11,58 3,94 6,64 22,39

5. Sumatera Utara 14,78 9,59 4,23 6,80 22,41

6. Nasional 12,55 10,03 5,06 6,40 17,11

* Sampai dengan Nopember 2005

Sumber: BPS. Strategi Menghadapi Inflasi Tahun 2006.



Tingkat inflasi di kota besar Provinsi Sumatera Utara pada

tahun 2001 paling besar adalah di Kota Medan dengan besar 15,50.

Tingkat inflasi maksimum ini menurun menjadi 11,58 tahun 2002 di

Kota Sibolga, selanjutnya tahun 2003 tingkat inflasi maksimum

menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,46 di Kota Medan.

Pada tertinggi tahun 2004 tingkat inflasi menjadi 8,99 di

Kota Padang Sidimpuan. Berdasarkan data-data ini diperoleh

bahwa kota-kota yang mengalami tingkat inflasi didominasi Kota

Sibolga dan Kota Medan, hal ini selaras dengan tingkat kepadatan

kedua kota ini juga yang relatif padat.

2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara masih

lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi

nasional, seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 23

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional

Tahun 2001-2005

No Wilayah 2001

(%)

2002

(%)

2003

(%)

2004

(%)

2005

(%)

1. Sumatera

Utara

3,98 4,56 4,81 5,74 5,48

2. Nasional 3,83 4,38 4,88 5,13 5,18




Pada tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

sebesar 3,83 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara memiliki

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen atau lebih tinggi

sebesar 0,15 dibandingkan nasional. Keadaan ini masih berlanjut

hingga tahun 2004 yaitu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

sebesar 4,13 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara memiliki

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 atau lebih tinggi 0,61

persen dibandingkan nasional, berdasarkan hal ini dapat diambil

kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara

lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta

dapat diambil sebagai indikasi bahwa masyarakat di Provinsi

Sumatera Utara memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi

dibandingkan tingkat kesejahteraan nasional.

2.2.5. Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah penyederhanaan

terhadap sistem perpajakan yang ada sebelumnya bersifat ganda,

pajak yang dihilangkan adalah pajak kekayaan, pajak perponding

Indonesia, IPEDA. Pajak Rumah Tangga, Pajak Jalan, Pajak Bumi

dan Bangunan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1986.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan resmi yang

diberlakukan untuk kepemilikan bumi dan atau bangunan.

Pengertian bumi adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi

yang ada di bawahnya, atau sering dipersamakan dengan tanah,

tanah pekarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman, serta laut



wilayah Indonesia. Demikian halnya bangunan dimaksud adalah

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan atau perairan, seperti tempat tinggal, gedung kantor,

hotel, pabrik, emplasemen dan lain-lain. Realisasi penerimaan PBB

di Provinsi Sumatera Utara, tertera pada tabel berikut:

Tabel 24

Realisasi Penerimaan PBB Persektor Tahun 2001 – 2005

No Sektor 2001

(Rupiah)

2002

(Rupiah)

2003

(Rupiah)

2004

(Rupiah)

2005

(Rupiah)

1

2

Pedesaan

Perkotaan

9.175.324.000

60.718.617.000

11.848.633.000

77.209.834.000

17.325.901.000

100.585.871.000

16.369.194.000

118.298.659.000

19.747.435.000

135.781.045.000

69.893.941.000 89.058.467.000 117.911.772.000 134.667.852.000 155.528.480.000

3

4

5

Perkebunan

Perhutanan

Pertambangan

102.512.451.000

2.598.093.000

124.703.144.000

99.443.931.000

2.401.576.000

152.425.717.000

117.076.831.000

4.184.376.000

223.263.817.000

122.001.020.000

5.314.077.000

373.807.366.000

129.345.859.000

4.679.118.000

468.894.352.000

Jumlah 299.707.629.000 343.329.691.000 462.436.796.000 635.790.315.000 758.447.809.000


Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jika dibandingkan

dari tahun ke tahun, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2001 sebesar Rp. 299.707.629.000,- serta tahun 2002

meningkat menjadi Rp. 343.329.691.000,- setara dengan

peningkatan sebesar Rp. 43.622.062.000,- atau peningkatan 15 %.

Pada tahun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2003 meningkat menjadi Rp. 462.436.796.000,- atau terjadi

peningkatan sebesar Rp. 119.107.105.000,- setara dengan

peningkatan 35 %.



Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 di

Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 635.790.315.000,-

terjadi peningkatan sebesar Rp. 173.353.519.000,- atau setara

dengan peningkatan 38 %.

Pada tahun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2005 meningkat menjadi Rp. 758.447.809.000,- atau terjadi

peningkatan sebesar Rp. 122.657.494.000,- setara dengan

peningkatan 19 %.

Perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,

sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 setiap tahunnya mengalami

peningkatan, peningkatan dari tahun 2001 ke tahun 2002 terjadi

peningkatan 15 % dibandingkan penerimaan tahun 2001, demikian

halnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 ke tahun

2003 meningkat sebesar 35 % dibanding penerimaan tahun 2002.

Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2003 ke tahun 2004 adalah sebesar 38 % dibandingkan penerimaan

tahun 2003, serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari

tahun 2004 ke tahun 2005 sebesar 19 % dibandingkan penerimaan

tahun 2004.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB di Provinsi

Sumatera Utara terjadi kecenderungan peningkatan dari tahun

sebelumnya. Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perkebunan se Sumatera Utara tahun anggaran 2001 hingga 2005




Tabel 25

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

se Sumatera Utara Tahun Anggaran 2001- 2005

No. Tahun Target

(Juta Rupiah)

Realisasi

(Juta Rupiah)

Persentasi

(%)

1. 2001 112.903.428.000 102.512.451.000 90,79

2. 2002 103.555.617.000 99.443.931.000 96,02

3. 2003 127.738.702.000 117.076.831.000 91,65

4. 2004 128.203.582.000 122.130.631.000 95,26

5. 2005 141.203.816.000 129.345.859.000 91,60

Sumber: Dispenda Provinsi Sumatera Utara, 2006.

Jika dianalisis penerimaan PBB dari sektor perkebunan

pada tahun 2001 ditargetkan sebesar Rp. 112.903.428.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 102.512.451.000,- (90,79 %). Tahun 2002

ditargetkan Rp. 103.555.617.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 99.443.931.000,- (96,02 %), penerimaan ini meningkat pada

tahun 2003 dari target sebesar Rp. 127.738.702.000,- terealisasi

sebesar Rp. 117.076.831.000,- (91,65 %), jika dibandingkan

persentase realisasi penerimaan PBB dari tahun 2002 ke tahun

2003 terjadi penurunan sebesar 4,38 %. Keadaan ini menjadi modal

peningkatan penerimaan PBB pada tahun 2004 dari target

Rp. 128.203.582.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.130.631.000,-

(95,26 %). Tahun PBB sektor perkebunan kembali menurun dari

target Rp. 141.203.816.000,- dan terealisasi hanya sebesar

Rp. 129.345.859.000,- (91,60 %).



Dengan melihat fluktuasi naik turunnya persentase realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan

berdasarkan target, maka diperlukan suatu sistem penagihan serta

tata cara perhitungan yang lebih akurat lagi, sehingga penerimaan

PBB sektor perkebunan selalu melebihi target atau setidak-

tidaknya sesuai dengan target.

2.2.6. Lahan Perkebunan

Luas areal perkebunan di daerah Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga

diharapkan akan mampu menghasilkan produksi perkebunan yang

dapat menggerakkan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Luas lahan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

tahun seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 26

Luas Lahan Perkebunan PTPN II. III. IV Tahun 2001-2005

No Tahun

Tanaman Belum

Menghasilkan

(Ha)

Tanaman

Menghasilkan

(Ha)

Luas Tanaman

(Ha)

1. 2001 35.409 256.988 366.441

2. 2002 47.904 312.050 372.753

3. 2003 54.392 300.507 374.660

4. 2004 42.122 301.930 357.834

5. 2005 63.126 257.834 337.812

Sumber: Dinas Perkebunan Sumatera Utara 2006.



Luas lahan perkebunan yang dikelola PTPN II, III, dan IV

adalah berbeda-beda setiap tahunnya, tahun 2001 luas lahan

perkebunan seluruhnya seluas 366.441 Ha yang terdiri dari lahan

menghasilkan seluas 256.988 Ha (70,13 %) dan yang belum

menghasilkan seluas 35.409 Ha dan sisanya 74.044 lahan terlantar,

keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan lebih

banyak memiliki lahan yang menghasilkan dibandingkan dengan

lahan-lahan yang belum menghasilkan serta lahan-lahan terlantar

lainnya.

Berdasarkan perbandingan luas lahan yang tidak

menghasilkan, lahan terlantar dibandingkan dengan lahan yang

menghasilkan diperoleh bahwa lahan tidak menghasilkan adalah

9,68 % dan lahan terlantar 20,19 %.

Tahun 2002 luas lahan perkebunan seluruhnya 372.753 Ha

yang terdiri dari lahan menghasilkan seluas 312.050 Ha (83,71 %),

lahan belum menghasilkan 47.904 Ha (12,86 %) dan sisanya 12.799

Ha lahan terlantar (3,43 %).


terdiri dari lahan menghasilkan seluas 300.507 Ha (80,20 %), lahan

belum menghasilkan 54.392 Ha (15,20 %) dan sisanya 19.761 Ha

terdiri lahan terlantar (5,27 %).


yang terdiri dari lahan menghasilkan 301.930 Ha (84,37 %), lahan

yang belum menghasilkan 42.122 Ha (11,77 %) dan sisanya 13.782

Ha terdiri lahan terlantar (3,85 %).



Tahun 2005 luas lahan perkebunan yang dikelola PTPN

seluruhnya seluas 337.812 Ha yang terdiri dari lahan menghasilkan

seluas 257.834 Ha (76,32 %), serta lahan yang belum menghasilkan

63.126 Ha (18,68 %) dan sisanya 15.393 Ha terdiri lahan terlantar

(5,00 %).

Berdasarkan data-data perhitungan tersebut, diperoleh

bahwa hampir pada setiap tahunnya lahan yang menghasilkan

semakin luas, hal ini artinya bertambahnya pemasukan bagi

perkebunan tersebut, namun perlu diketahui bahwa Pajak Bumi

dan Bangunan yang dikenakan pada perkebunan tersebut tidak

berdasarkan keadaan lahan tersebut sehingga besarnya pendapatan

pengelola perkebunan tidak identik dengan peningkatan jumlah

Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima pemerintah.

Berdasarkan data-data persentasi antara tanaman

menghasilkan, tanaman yang belum menghasilkan, serta lahan

terlantar dari setiap tahunnya (Tahun 2001 s/d 2005) maka

diperoleh lahan menghasilkan rata-rata sebesar 78,95 %, rata-rata

lahan belum menghasilkan adalah sebesar 12,86 %, serta lahan

terlantar sebesar 8,19 %.

Demikian halnya jika diteliti lebih mendetil lahan-lahan

tersebut masih terbagi pada beberapa daerah kabupaten/kota

dengan luasan yang berbeda-beda, sehingga pemasukan pemerintah

daerah kabupaten/kota dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perkebunan juga berbeda-beda.



Lahan-lahan perkebunan yang terdapat di Provinsi

Sumatera Utara selalu mengalami perubahan setiap tahunnya,

artinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari

sektor perkebunan secara otomatis juga akan berubah-ubah setiap

tahunnya.

Besarnya luas lahan-lahan perkebunan yang terdiri dari

perkebunan rakyat, Perkebunan Nasional (PTPN), Perkebunan

Besar Swasta Nasional, Perkebunan Besar Swasta Asing, setiap

tahunnya seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 27

Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara

No

.

Tahu

n

Perkebunan Total

(Ha) Rakyat PTPN PBSN PBSA

1. 2001 807.987,8

7

366.44

1

312.287,9

5

124.745,2

4

1.611.462,0

6

2. 2002 814.091,5

7

372.75

3

312.098,7

3

122.746,5

2

1.621.689,8

2

3. 2003 825.027,2

3

374.66

0

314.109,1

6

120.927,5

3

1.634.723,9

2

4. 2004 860.689,3

4

357.83

4

338.115,8

9

119.103,9

7

1.675.743,2

0

5. 2005 968.217,6

6

337.81

2

331.781,2

2

110.026,0

1

1.747.836,8

9




Secara umum setiap tahunnya luas lahan perkebunan di

Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2001

luas lahan perkebunan seluas 1.611.462,06 Ha, meningkat menjadi

1.621.689,82 Ha pada tahun 2002, terjadi peningkatan seluas

10.227,76 Ha, demikian halnya untuk tahun 2004 luas lahan

perkebunan di Provinsi Sumatera Utara seluas 1.675.743,20 Ha,

meningkat menjadi seluas 1.747.836,89 Ha pada tahun 2005.

Besarnya peningkatan luas perkebunan tersebut sebesar 72.093,69

Ha.

Tabel 28

Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara

No. Jenis lahan Tahun

2001 2002 2003 2004 2005

1. Menghasilkan 1.239.468 1.249.656 1.253.882 1.259.179 1.315.575

2. Belum

Menghasilkan 201.894 203.855 204.242 205.165 214.291

3. Terlantar 170.100 168.178 176.599 211.399 217.970

Total 1.611.462 1.621.689 1.634.723 1.675.743 1.747.836


Berdasarkan data di atas diketahui bahwa luas lahan

perkebunan sejak tahun 2001 hingga tahun 2005, setiap tahunnya

mengalami peningkatan, hal ini berakibat langsung pada

peningkatan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara.

2.2.7. Persepsi Stakeholder



Persepsi stakeholder yang menjadi responden adalah sangat

beragam untuk penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan

berdasarkan pada hasil produktifitas tanaman, keadaan ini dipacu

banyaknya kepentingan yang terkait di dalamnya, sehingga

penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan tanaman

produktif harus lebih dikaji mendalam serta diadakan sosialisasi-

sosialisasi berikutnya. Hasil rekapitulasi persepsi stakeholder

terhadap penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan

produktifitas tanaman adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Persepsi Stakeholder Perkebunan

No. Kategori Jumlah Persen

1. Sangat Setuju 8 11,43

2. Setuju 14 20,00

3. Sedang-sedang 38 54,29

4. Kurang Setuju 6 8,57

5. Tidak Setuju 4 5,71

Jumlah 70 100,00

Sumber: Data Primer Olahan 2006.

Pendapat responden yang berpendapat sangat setuju

terhadap penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan

produktifitas tanaman yaitu sebanyak 8 (delapan) responden (11,43

%) serta yang berpendapat setuju sebanyak 14 (empat belas)

responden (20,00 %), keadaan ini disebabkan berkembangnya



kesadaran bahwa perkembangan pendapatan asli daerah harus

diperoleh dari seluruh aspek penerimaan dan ritme pergerakan

ekonomi daerah yang ada.

Namun pendapat responden didominasi pendapat dengan

kategori sedang-sedang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) responden

(54,29 %), keadaan ini menunjukkan bahwa penentuan besar Pajak

Bumi dan Bangunan berdasarkan produktifitas tanaman masih

memerlukan penelitian lebih seksama dan sosialisasi yang lebih

gencar lagi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya pendapat

responden yang mengatakan bahwa penentuan besar Pajak Bumi

dan Bangunan berdasarkan produktifitas tanaman dengan kategori

tidak setuju (5,71 %) serta yang berpendapat kurang setuju

sebanyak 6 (enam) responden (8,57 %).

2.2.8. Pokok-pokok Pikiran Stakeholder

Beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan pertimbangan

dalam melaksanakan penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan

berdasarkan produktifitas tanaman diberikan responden antara

lain:

(1) Penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan

produktifitas tanaman harus memiliki dasar hukum yang jelas,

sehingga pelaksanaannya tidak menjadi polemik antara

pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pengelola

perkebunan;



(2) Memang diperlukan suatu terobosan baru untuk penerimaaan

pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari sektor perkebunan,

karena besarnya lahan-lahan perkebunan di daerah ini,

sehingga terkesan Provinsi ini hanya kebahagian limbah

perkebunan saja, sedangkan hasilnya seluruhnya dikelola oleh

pemerintah pusat;

(3) Perlunya pembahasan lebih lanjut tentang dampak-dampak

dari diterapkannya penerapan bersama dalam penentuan besar

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan keadaaan lahan, sebab

hal tersebut akan rentan mendatangkan konflik

berkepanjangan antara pemerintah pusat dan daerah;

(4) Tidak adanya peluang bagi pemerintah Provinsi untuk

mendapatkan bagi hasil dari sektor perkebunan, maka

sebaiknya ada cara lain agar daerah tempat perkebunan itu

berada memperoleh manfaat dari hasil perkebunan;

(5) Karena memang tertutupnya kemungkinan pemerintah

provinsi menerima bagi hasil dari sektor perkebunan, maka

selayaknya digali sumber lain yang terkait dengan perkebunan,

seperti menerapkan retribusi terhadap hasil perkebunan, di

samping penetapan pajak berdasarkan keadaan lahan yang

ditawarkan oleh peneliti;

(1) Perlunya kajian lebih mendalam manfaat dan sistem

penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan

produktifitas tanaman, sehingga dana yang diperoleh daerah



dari sistem ini memang dapat dipertanggung jawabkan untuk

kesejahteraan masyarakat secara umum;

(2) Tidak diperlukan sistem baru untuk memperoleh bagian dari

sektor perkebunan, cukup undang-undang bagi hasil

diamandemen, dengan memasukkan pembagian daerah dari

sektor perkebunan.

Jika direkapitulasi seluruh pendapat stakeholder terhadap

keadaan pendapatan/penerimaan pemerintah dari sektor

perkebunan, maka dapat dikategorikan beberapa kategori sebagai

berikut:

Tabel 30

Pendapat Stakeholder terhadap Penerimaan Pemerintah

dari Sektor Perkebunan

No. Pendapat Jumlah Persen

1. Harus ada bagi hasil perkebunan,

setuju hal tersebut melalui

penetapan PBB dengan keadaan

lahan.

33 47,14

2. Perlu kajian tentang penetapan

PBB menurut keadaan lahan.

10 14,28

3. Harus ada cara lain untuk

mendapatkan bagian daerah dari

sektor perkebunan.

7 10,00

4. Perlu pembahasan tentang

dampak-dampak penetapan PBB

menurut keadaan lahan.

6 8,57

5. Perlu terobosan baru untuk

mendapatkan bagian dari hasil

sektor perkebunan.

5 7,14

6. Penetapan PBB melalui keadaan

lahan harus memiliki dasar

4 5,71



No. Pendapat Jumlah Persen

hukum yang jelas.

7. Amandemen perundangan bagi

hasil.

2 2,85

8. Dan lain-lain. 3 4,28

Jumlah 70 100.00




Berdasarkan hasil penelitian lapangan di atas diperoleh

bahwa responden penelitian didominasi dengan pendapat perlu

adanya pendapat untuk memperoleh penerimaan bagi pemerintah

daerah yang berasal dari sektor perkebunan dengan cara penerapan

Pajak Bumi dan Bangunan dengan penerapan keadaan lahan, yaitu

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) responden (47,14 %), keadaan ini

menunjukkan kepada kita bahwa adanya keinginan untuk

memperoleh penerimaan sektor perkebunan melalui penetapan

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan keadaan lahan.

Di samping itu juga diperoleh 10 responden (14,28 %)

berpendapat perlunya kajian tentang penetapan Pajak Bumi dan

Bangunan menurut keadaan lahan, karena keadaaan ini akan

sangat mempengaruhi keadaan data yang dikumpulkan setiap

tahunnya, artinya setiap tahun data-data tentang keadaan lahan

harus diperiksa, serta pada keadaan tertentu tentang adanya

perubahan peruntukan lahan menjadi persoalan lainnya, juga

adanya tanaman gagal panen, maupun penurunan hasil perkebunan

akibat keadaan di luar perencanaan seperti faktor alam, penyakit,

dan gangguan lainnya.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan sesuai dengan

rancangan analisis yang dikemukakan pada bab metodologi

penelitian, seluruh data-data primer dan sekunder yang diperoleh



dari lapangan ataupun penyajian hipotesis riset ini dapat dilihat

pada uraian berikut ini.

3.1. Analisis Persamaan Struktur I

Berdasarkan model persamaan struktur 1 dilakukan

perhitungan besarnya koefisien masing-masing variabel explanatory

melalui program SPSS 15 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 31

Hasil Regresi Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kepadatan

Penduduk Terhadap NJOP

Variabel Standart

Koefisien Sig

Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Kepadatan Penduduk (X3)

0,249

0,590

0,005

0,000

F Sig

F

R

R2

NJOP

= 0.600

= 26.161

= 0.622

= 0.387

= Dependen Variabel

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan persamaan

struktur tabel 1 sebagai berikut:

Y1 = 0,249 X1 + 0.590 X2

Hasil persamaan struktur 1 dapat memberikan informasi

terhadap NJOP sebagai berikut:

1. Pengaruh secara parsial



Variabel pertumbuhan ekonomi bepengaruh nyata terhadap

NJOP pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata ini

dipertimbangkan dengan uji t melalui keputusan nilai taraf

signifikan, lebih kecil dari toleransi (Nilai Sig = 0,005 <

toleransi = 0,05).

Variabel kepadatan penduduk berpengaruh nyata terhadap

NJOP pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata ini

dipertimbangkan dengan uji ”t” melalui keputusan nilai taraf

signifikan lebih kecil dari toleransi (Nilai Sig = < 0,05);

2. Pengaruh Secara Serentak

Variabel pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk

berpengaruh nyata terhadap NJOP pada tingkat kepercayaan

95 %. Pengaruh nyata ini dipertimbangkan dengan uji ”F”

melalui keputusan nilai taraf signifikan lebih kecil dari

toleransi (Nilai Sig = 0,000 < 0,05);

3. Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan nilai 0,387,

memberikan informasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi

dan kepadatan penduduk secara bersama mampu memberikan

variasi NJOP sebesar 38.70 %. Sedangkan sisanya sebesar

61,30 %, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertai pada

model persamaan struktur 1;

4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil print out dapat mendiagnosis apakah model

estimasi bergejala Multikolinerity, Heterokendastisitas dan

Autokorelasi sebagai berikut:



a. Diagnosis multikolinerity

Berdasarkan pertimbangan tolerance dan VIF dapat

ditentukan multikolinerity dengan dasar tolerance apabila

nilai koefisien variabel lebih kecil dari 0,5 dan dasar VIF

apabila nilai koefisien variabek lebih besar dari 5. Pada

tabel koefisien menunjukkan nilai koefisen tolerance

variabel lebih besar dari 0,5 berarti tidak ada gejala

kolinearity dan koefisien VIF variabel pertumbuhan

ekonomi dan kepadatan penduduk menunjukkan lebih kecil

dari 5, berarti tidak ada gejala kolinerity. Dapat juga

melihat model estimasi bergejala multikolinerity dari

koefisien korelasi antara variabel pertumbuhan ekonomi

dan kepadatan penduduk. Berdasarkan tabel koefisien

toleransi menunjukkan korelasi sebesar 0,08 (8 %). Berarti

model estimasi tidak bergejala kolinerity.

Tabel 32

Koefisien Kolinerity dan Korelasi

Variabel

Kolinerity Statistik Korelasi

Tolerance VIF Pertumbuhan

Ekonomi

Kepadatan

Penduduk

Pertumbuhan

ekonomi

Kepadatan Penduduk

0.994

0.994

1.006

1.006

1.000

0.080

0.080

1



b. Diagnosis Heterokendastisitas

Untuk mendiagnosis Heterokendatisitas pada model

estimasi dilakukan dengan uji ”Rank Spearman”, dengan

keputusan ada gejala Heterokendatisitas apabila nilai taraf

signifikan lebih kecil dari toleransi (5 %). Berdasarkan

korelasi Non Parametrik ”Rank Spearman” menunjukkan

nilai Sig dari variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel

kepadatan penduduk tidak ada yang lebih kecil dari

toleransi (0,05), berarti model estimasi tidak bergejala

Heterokendastisitas.

Tabel 33

Korelasi Rank Spearman

Keterangan

Variavel

Pertumbuhan

Ekonomi

Kepadatan

Penduduk

Residual

Koefisien Korelasi

Sig (2 – Talked)

N

0,067

0,542

86

0,157

0,148

86

5. Diagnosis Autokorelasi

Untuk mendiagnosis autokorelasi pada model estimasi

dilakukan dengan uji Durbin – Watson test (DW. Test), dengan

pertimbangan keputusan ada gejala autokorelasi apabila

DWhitung < dl atau DWhitung > 4 – dl. DW tabel menunjukkan

nilai di = 1.62 du = 1.72, 4 – dl = 2,38 dan 4 – du = 2,28 dan



DWhitung menunjukkan nilai 0,882 lebih kecil dari dl (DWx =

0,882 < dl = 1,62), berarti model estimasi bergejala

autokorelasi.

3.2. Analisis Persamaan Struktur II

Berdasarkan desain model persamaan struktur II, dilakukan

perhitungan besarnya koefisien masing-masing variabel explanatory

melalui program SPSS 15, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 34

Hasil Regresi Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kepadatan

Penduduk terhadap NJOP

Variabel Standart Koefisien Sig

Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP

0,179

-0,580

0,905

0,009

0,000

0,000

F Sig

Fhitung

R2

R

PBB

= 0.000

= 55.878

= 0.819

= 0.672

= Dependen variabel


struktur II sebagai berikut:

Y2 = 0,179 X1 + 0,580 X2 + 0,905 Y1

Hasil persamaan struktural II dapat memberikan informasi

terhadap variabel PBB sebagai berikut:




Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata terhadap

variabel PBB pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh negatif

variabel ini dipertimbangkan dengan uji ”t”, melalui keputusan

nilai taraf signifikan lebih kecil dari toleransi (Nilai Sig 0,009

< toleransi = 0,05).


variabel PBB pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh negatif




Variabel NJOP berpengaruh nyata terhadap variabel PBB pada

tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata ini dipertimbangkan

dengan uji ”t”, melalui keputusan nilai taraf signifikan lebih

kecil dari toleransi (Nilai Sig 0,009 < toleransi = 0,05);

2. Pengaruh secara bersama

Variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan NJOP

berpengaruh nyata terhadap PBB. Pada tingkat kepercayaan 95

%. Pengaruh nyata ini dipertimbangkan dengan uji ”F”, melalui

keputusan nilai taraf signifikan lebih kecil ari toleransi 5 %

(nilai signifikan = 0,000 < toleransi = 0,05);

3. Koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai 0,672,

memberikan informasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi,

kepadatan penduduk dan NJOP secara bersama mampu

memberikan variasi variabel PBB sebesar 67,20 %. Sedangkan



sisa sebesar 32,80 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

disertakan pada model estimasi persamaan struktur II;

4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.

Berdasarkan hasil print out dapat di lakukan mendiagnosis

apakah model estimasi persamaan struktur II bergejala

Multikolinerity, Heterokendastisitas dan Autokorelasi sebagai

berikut:

a. Diagnosis Multikolinerity


ditentukan gejala multikolinerity dengan dasar Tolerance

apakah nilai koefisien lebih kecil dari 0,5 dan dasar VIF

apabila nilai kefisiennya lebih besar dari 5. Pada tabel

koefisien menunjukkan nilai koefisien tolerance variabel

pertumbuhan ekonomi (0,903), variabel kepadatan penduduk

(0,635) dan variabel NJOP (0,613), menunjukkan lebih besar

dari 0,5, berarti variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan

penduduk dan NJOP tidak bergejala multikolinerity.

Koefisien VIF variabel pertumbuhan ekonomi (1,108),

kepadatan penduduk (1,578) dan NJOP (1,630) menunjukkan

lebih kecil dari 5, berarti variabel pertumbuhan ekonomi,

kepadatan penduduk dan NJOP tidak bergejala

multikolinerity.



Tabel 35

Koefisien Kolinerity

Variabel Kolinerity Statistik

Tolerance VIF

Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP

0,903

0,635

0,613

1,108

1,574

1,630

b. Diagnosis Heterokendasitas

Untuk mendiagnosis Heterokendastisitas pada model

estimasi persamaan struktur II, dilakukan dengan uji ”Rank

Spearman” dengan keputusan ada gejala Heterokendastisitas

apabila nilai taraf signifikan lebih kecil dari toleransi 5 %.

Berdasarkan tabel korelasi Rank Spearman menunjukkan

nilai Sig dari variabel pertumbuhan ekonomi (0,052),


lebih besar dari toleransi 0,05, berarti variabel

pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan NJOP

tidak bergejala heterokendastisitas;

c. Diagnosis Autokorelasi


persamaan struktur II dilakukan dengan uji Durbin –

Watson Test (DW – Test) dengan pertimbangan keputusan

ada gejala autokorelasi apabila DW hitung (dl atau DW

hitung > 4 – dl. DW tabel menunjukkan dl = 1,62, du = 1,72,



4 – dl = 2,38 dan 4 – du = 2,28. DW hitung berdasarkan

lampiran 2 menunjukkan sebesar 1,136 lebih kecil dari di

(DW hitung = 1,136 < dl = 1,62) berarti model estimasi

persamaan struktur II bergejala autokorelasi.

3.3. Analisis Persamaan Struktur III

Berdasarkan desain model persamaan struktur III,

dilakukan perhitungan besarnya koefisien masing-masing variabel

explanatory melalui program SPSS 15, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 36

Hasil Regresi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Kepadatan

Penduduk dan NJOP Terhadap PAD

Variabel Standart

Koefisien

Sig

Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP

-0,230

-0,558

0,964

0,003

0,000

0,000

F Sig

Fhitung

R2

R

PAD

= 0.000

= 36.299

= 0.755

= 0.570

= Dependen variabel




struktur II sebagai berikut:

Y3 = 0,179 X1 + 0,580 X2 + 0,905 Y1

Y3 = -0,230 X1 – 0,558 X2 + 0,964 Y1

Hasil persamaan struktural III dapat memberikan informasi

terhadap variabel PAD sebagai berikut:


Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata terhadap

variabel PAD pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh negatif





variabel PAD pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh negatif




Variabel NJOP berpengaruh nyata terhadap variabel PAD pada

tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata ini dipertimbangkan

dengan uji ”t”, melalui keputusan nilai taraf signifikan lebih

kecil dari toleransi (Nilai Sig 0,000 < toleransi = 0,05).

6. Pengaruh secara bersama

Variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan NJOP

berpengaruh nyata terhadap PAD. Pada tingkat kepercayaan 95

%. Pengaruh nyata ini dipertimbangkan dengan uji ”F”, melalui



keputusan nilai taraf signifikan lebih kecil ari toleransi 5 %

(nilai signifikan = 0,000 < toleransi = 0,05).

7. Koefisien diterminasi (R2) menunjukkan nilai 0,570 memberikan

informasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan

penduduk dan NJOP secara bersama mampu memberikan

variasi variabel PAD sebesar 57 %. Sedangkan sisa sebesar 43 %

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan pada model

estimasi persamaan struktur III.

8. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.

Berdasarkan hasil print out dapat di lakukan mendiagnosis

apakah model estimasi persamaan struktur III bergejala

Multikolinerity, Heterokendastisitas dan Autokorelasi sebagai

berikut:

a. Diagnosis Multikolinerity


ditentukan gejala multikolinerity dengan dasar tolerance

apakah nilai koefisien lebih kecil dari 0,5 dan dasar VIF

apabila nilai kefisiennya lebih besar dari 5. Pada tabel

koefisien menunjukkan nilai koefisien tolerance variabel

pertumbuhan ekonomi (0,903), variabel kepadatan penduduk

(0,635) dan variabel NJOP (0,613), menunjukkan lebih besar

dari 0,5, berarti variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan

penduduk dan NJOP tidak bergejala multikolinerity.

Koefisien VIF variabel pertumbuhan ekonomi (1,108),




lebih kecil dari 5, berarti variabel pertumbuhan ekonomi,

kepadatan penduduk dan NJOP tidak bergejala

multikolinerity.

Tabel 37



Tolerance VIF

Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP

0,903

0,635

0,613

1,108

1,574

1,630

b. Diagnosis Heterokendasitas

Untuk mendiagnosis Heterokendastisitas pada model

estimasi persamaan struktur III, dilakukan dengan uji ”Rank

Spearman” dengan keputusan ada gejala Heterokendastisitas

apabila nilai taraf signifikan lebih kecil dari toleransi 5 %.

Berdasarkan tabel korelasi Rank Spearman menunjukkan

nilai Sig dari variabel pertumbuhan ekonomi (0,744),


lebih besar dari toleransi 0,05, berarti variabel

pertumbuhan ekonomi, dan NJOP tidak bergejala

heterokendastisitas dan variabel kepadatan penduduk

bergejala heterokendastisitas.





persamaan struktur III dilakukan dengan uji Durbin –

Watson Test (DW – Test) dengan pertimbangan keputusan

ada gejala autokorelasi apabila DW hitung (dl atau DW

hitung > 4 – dl. DW tabel menunjukkan dl = 1,62, du = 1,72,

4 – dl = 2,38 dan 4 – du = 2,28. DW hitung berdasarkan

lampiran 9 menunjukkan sebesar 0,837 lebih kecil dari dl

(DW hitung = 0,837 < dl = 1,62) berarti model estimasi

persamaan struktur III bergejala autokorelasi.

3.4. Analisis Persamaan Struktur IV

Berdasarkan desain persamaan struktur IV, dilakukan

perhitungan koefisien masing-masing variabel eksplanatory melalui

program SPSS 15 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 38

Hasil Regresi Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan

Penduduk, NJOP dan PBB terhadap PAD

Variabel Standart

Koefisien Sig

Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP

PBB

- 0,332

- 0,228

0,448

0,570

0,000

0,028

0,001

0,000

F Sig

Fhitung

R

R2

PAD

= 0.000

= 42.482

= 0.823

= 0.677

= variabel dependent




struktur III sebagai berikut:

Y3 = - 0,332 X1 – 0,228 X2 + 0,448 X3 + 0,570 X4

Hasil persamaan struktur III dapat memberikan informasi

terhadap PAD sebagai berikut:

1. Pengaruh Secara Parsial

Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif secara

nyata terhadap PAD pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh

nyata ini dipertimbangkan dengan uji ”t”, melalui keputusan

nilai taraf signifikan lebih kecil dari toleransi 50 % (Nilai Sig

= 0,000 < 0,05)

Variabel kepadatan penduduk berpengaruh negatif secara

nyata terhadap PBB pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh

nyata ini dipertimbangkan dengan uji ”t” melalui keputusan

nilai taraf signifikan lebih kecil dari toleransi 5 % (Nilai Sig =

0,028 < toleransi = 0,05).

Variabel NJOP berpengaruh positif secara nyata terhadap PAD

pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata ini

dipertimbangkan dengan uji ”t” melalui keputusan nilai taraf

signifikan lebih kecil dari toleransi 5 % (Nilai Sig = 0,01 <

toleransi = 0,05).

Variabel PBB berpengaruh positif secara nyata terhadap PAD

pada tingkat kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata di

pertimbangkan dengan uji ”t” melalui keputusan nilai taraf



signifikan lebih kecil dari toleransi 5 % (Nilai Sig = 0,000 <

toleransi = 0,05).

2. Pengaruh Secara Bersama

Variabel Pertumbuhan Ekonomi kepadatan penduduk, NJOP

dan PBB berpengaruh nyata terhadap PAD pada tingkat

kepercayaan 95 %. Pengaruh nyata ini dipertimbangkan

dengan uji ”F” melalui keputusan nilai taraf signifikan lebih

kecil dari toleransi 5 % (Nilai Sig = 0,000 < toleransi =

0,05).

3. Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan nilai sebesar 0,677

memberikan informasi bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi,

Kepadatan Penduduk, NJOP dan PBB secara bersama mampu

memberikan variasi variabel PAD sebesar 67,70 %. Sedangkan

sisanya sebesar 32,30 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

disertakan pada model estimasi persamaan struktur IV;

4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil print out dapat mendiagnosis apakah model

estimasi bergejala Multikolinerity, Heterokendastisitas dan

Autokorelasi, sebagai berikut:

a. Diagnisis Multikolinerity

Berdasarkan pertumbuhan Tolerance dan VIF dapat

ditentukan gejala multikolinerity dengan dasar Tolerance

apabila nilai koefisiennya lebih kecul dari 0,5 dan dasar

pertimbangan VIF, apabila koefisien variabelnya lebih besar

dari 5. Pada tabel koefisien kolinerity menunjukkan nilai



koefisien tolerance variabel pertumbuhan ekonomi (0,830)

lebih besar dari 0,50, berarti variabel pertumbuhan ekonomi

tidak bergejala multikolinerity. Variabel kepadatan

penduduk (0,385) NJOP (0,242) dan PBB (0,328)

menunjukkan lebih kecil dari 0,5, berarti variabel

Kepadatan Penduduk, NJOP dan PBB bergejala

multikolinerity pada model estimasinya persamaan

struktur IV. Dengan pertimbangan VIF menunjukkan

koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (1,208), Kepadatan

Penduduk (2,598), NJOP (4,124) dan PBB (3,044),

menunjukkan lebih kecil dari 5, berarti variabel

pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, NJOP dan

PBB tidak bergejala multikolinerity.

Tabel 39



Tolerance VIP

Pertumbuhan Ekonomi

Kepadatan Penduduk

NJOP

PBB

0,830

0,385

0,242

0,328

1,208

2,598

4,124

3,044

b. Diagnosis Heterokendastisitas

Untuk mendiagnosis Heterokendastisitas pada medel

estimasi persamaan struktur IV, dilakukan dengan uji

”Rank Spearman” dengan keputusan ada gejala



Heterokendastisitas apabila nilai taraf signifikan lebih kecil

dari toleransi 5 %. Berdasarkan tabel korelasi Rank

Spearman menunjukkan Nilai Sig dari variabel

pertumbuhan ekonomi (0,521), NJOP (0,444) dan PBB

(0,450) menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, berarti

variabel pertumbuhan ekonomi, NJOP darn PBB tidak

bergejala heterokendastisitas, tapi variabel kepadatan

penduduk bergejala heterokendastisitas, karena Nilai Sig

nya lebih kecil dari 0,05 (Nilai Sig) = 0,02 < toleransi =

0,05).

Tabel 40

Rank Spearman Korelasi

Keterangan Pertumbuhan

Ekonomi

Kepadatan

Penduduk NJOP PBB

Residual

Koefisien Korelasi

Sig (2 talked)

N

0.070

0.521

86

0.250

0.020

86

-0.084

0.444

86

-0.083

0.40

86


Untuk mendiagnosis Autokorelasi pada model estimasi

persamaan struktur III dilakukan dengan uji ”Durbin –

Watson Test (DW Test) dengan pertimbangan ada gejala

Autokorelasi, apabila nilai DW hitung lebih kecil dari dl

atau DW hitung lebih besar dari 4 – dl. Hasil DW tabel

untuk nilai dl = 1,62, du = 1,72, 4 – di = 2,38 dan 4 – du =



2,28. DW hitung menunjukkan 0,883 lebih kecil dari dl (DW

hitung = 0,883 < dl = 1,62), berarti model estimasi

persamaan struktur IV bergejala Autokorelasi.

3.5. Analisis Direct, Indirect dan Total Effect

Untuk menentukan besar pengaruh langsung, tidak

langsung dan pengaruh total dari masing-masing variabel yang

diamati, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hasil

persamaan struktur I, II, III dan IV pada diagram jalur berikut ini:

Pertumbuhan

Ekonomi

(X1)

PBB

(Y2)

NJOP

(Y1)

Kepadatan

Penduduk

(X2)

PAD

(Y3)

0.179

-0.2580

0.249

0.590

-0.558

0.9

64

0.570

-0.230

-0.08

0.44

8

Gambar 5. Diagram Jalur Hasil Integrasi Persamaan Struktur I, II,

III dan IV



Berdasarkan Gambar 5 dapat ditentukan:

1. Direct Effect

a. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap NJOP

X1 → Y1 = PY11

= 0,249

b. Pengaruh variabel NJOP terhadap PAD

X1 → Y2 = PY2y12

= 0.179

c. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap PAD

X1 → Y3 = PY31

= -0,230

d. Pengaruh variabel kepadatan penduduk terhadap NJOP

X2 → Y1 = PY12

= 0,590

e. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap PBB

X2 → Y2 = PY22

= -0.2580

f. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap PBB

X2 → Y3 = PY32

= -0,558

g. Pengaruh variabel kepadatan penduduk terhadap PBB

Y1 → Y2 = PY2 y1

= -0.448

h. Pengaruh variabel NJOP terhadap PAD

Y1 → Y3 = PY3y1



= 0.964

i. Pengaruh variabel PBB terhadap PAD

Y2 → Y3 = PY3Y2

= 0,570

2. Indirect Effect

a. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap PBB

melalui variabel NJOP

X1 → Y1 → Y2 = PY11 x PY2 Y1

= 0.249 x 0.448

= 0.1116

b. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap PAD


X1 → Y1 → Y3 = PY11 x PY3y1

= 0.249 x 0.964

= 0.2400

c. Pengaruh variabel kepadatan penduduk terhadap PAD


X2 → Y1 → Y2 = PY12 x PY3y1

= 0,590 x 0,448

= 0,2643

d. Pengaruh variabel kepadatan penduduk terhadap PAD


X2 → Y1 → Y3 = PY12 x PY3 y3

= 0.590 x 0.964

= 0.5688



e. Pengaruh variabel NJOP terhadap PAD melalui variabel PBB

Y1 → Y2 → Y3 = PY2 Y x PY3y2

= 0.448 x 0.570

= 0.2554

3. Total Effect

a. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap PBB


X1 → Y1 → Y2 = PY11 + (PY11 x PY2y1)

= 0.249 + (0.249 x 0.448)

= 0.3606

b. Pengaruh variabel kepadatan penduduk terhadap PAD


X1 → Y1 → Y3 = PY11 + (PY11 x PY3y1)

= 0.249 + (0.249 x 0.964)

= 0.4890

c. Pengaruh variabel kepadatan penduduk terhadap PBB


X2 → Y1 → Y2 = PY12 + (PY12 x PY2y1)

= 0.590 + (0.590 x 0.448 x 0.570)

= 0.7034

d. Pengaruh variabel Kepadatan Penduduk terhadap PAD


X2 → Y1 → Y3 = PY12 + (PY12 x PY3y1)

= 0.290 + (0.590 x 0.964)

= 0.3606



e. Pengaruh variabel NJOP terhadap PAD melalui variabel PBB

Y1 → Y2 → Y3 = PY2Y1 + (PY2Y1 x PY3y2)

= 0.448 + (0.448 x 0.570)

= 0.7034

3.6. Peluang Penetapan NJOP Berdasarkan Nilai Produktif

Tanaman

Pajak yang dipungut pemerintah daerah atas PBB

merupakan bagi hasil pajak yang besarnya ditentukan oleh

perundangan yang berlaku. Dari total penerimaan PBB yang

dikumpul, pemerintah pusat menerima 10 persen. Pemerintah

daerah mendapatkan 64,8 persen dari total penerimaan PBB. Untuk

pemerintah provinsi sebesar 16,2 persen dan 9 persen digunakan

sebagai pengganti biaya pungutan. Bagi hasil diterima pusat

sebesar 10 persen dibagikan kembali ke daerah (Keputusan Menteri

Keuangan No. 83/KMK.04/1994).

Melihat skema ini kontribusi perubahan perkebunan yang

beroperasi di Provinsi Sumatera Utara masih minim. Padahal

perusahaan tersebut dalam operasinya menggunakan sarana

infrastruktur daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Minimnya kontribusi insentif ekonomi terhadap pemerintah daerah

yang perlu meningkatkan insentif ekonomi melalui pembagian

(sharing) yang ditetapkan dengan undang-undang. Tantangan bagi

pemerintah daerah yang memiliki perkebunan dalam ekstensifikasi



PBB perkebunan, terutama terbentur kepada undang-undang,

apapun yang dilakukan tidak ada gunanya.

UU No. 33/2004 tidak mencantumkan perkebunan sebagai

komponen dana bagi hasil sumberdaya alam, walaupun

perkebunan, kehutanan dan perikanan sama-sama bersifat

reneuwable, upaya untuk menjadikan perkebunan sebagai

komponen dana bagi hasil perlu disampaikan kepada pemerintah

pusat dengan mengajukan berbagai alasan. Hasil kesepakatan oleh

para Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Dinas Pendapatan

Provinsi se Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Sulawesi Selatan dan Papua, mengungkapkan alasan

perkebunan sebagai komponen dana bagi hasil sumberdaya alam

adalah sbb:

1. Aspek kebijakan/hukum adalah

a. Tidak diaturnya hasil sub sektor perkebunan sebagai dana

bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah;

b. Inkonsistensi UU No. 33/2004 terhadap karakteristik sektor

yang termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.

Perkebunan, kehutanan dan perikanan adalah sama-sama

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, tetapi perkebunan

tidak diikutsertakan dalam perhitungan dana bagi hasil,

mengapa terjadi diskriminasi.



2. Aspek akademis adalah:

a. Pembangunan daerah menyangkut salah satu pilar

perekonomian nasional;

b. Sub sektor perkebunan merupakan bagian integral dari

pembangunan daerah karena perusahaan perkebunan tidak

bisa bekerja sendiri tanpa masyarakat dan pemerintah

daerah;

c. Dana bagi hasil bagi daerah yang memiliki sumberdaya

alam merupakan manifestasi dari keadilan yang menjadi

perekat NKRI;

d. Lahan sebelum, dikonversi menjadi lahan perkebunan,

daerah menerima hasil dana bagi hasil, dikonversikan

menjadi perkebunan, daerah tidak menerima dana bagi

hasil.

3. Aspek historis ekonomik adalah:

a. Areal perkebunan termasuk lahan spesifik yang

dikonversikan dari lahan hutan;

b. Kesejahteraan masyarakat di sekitar areal perkebunan

relatif masih rendah;

c. Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan diberikan untuk waktu

yang panjang, sehingga dengan pemberiannya

menghilangkan peluang pemanfaatan bagi masyarakat

setempat.



4. Aspek teknis adalah:

a. Aktifitas sektor perkebunan mempunyai dampak negatif

terhadap lingkungan;

a. Sub sektor perkebunan menjadi salah satu faktor penyebab

rusaknya infrastruktur karena tingginya mobilitas angkutan

muatan melebihi tonase.

Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 33/2004, sumber-sumber

penerimaan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Dana perimbangan; dan

3. Lain-lain pendapatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber keuangan daerah

yang dapat dikelola adalah berasal dari ketiga sumber tersebut,

serta tidak dimungkinkan adanya sumber lainnya.

Pasal 6 UU No. 32/2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan

Pendapatan Daerah yang bersumber dari:

1. Pajak daerah;

2. Retribusi daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu berupa:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. Jasa giro;

c. Pendapatan bunga;



d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh daerah.

Di samping terbukanya kesempatan untuk melakukan

improvisasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah juga

dibatasi dengan larangan-larangan yang diatur dalam UU No.

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam upaya

meningkatkan pendapatan asli daerah dilarang menetapkan

peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi

biaya tinggi yaitu perda yang mengatur pengenaan pajak dan

retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan

pajak oleh pusat, yang menyebabkan menurunnya daya saing

daerah, juga dilarang menetapkan peraturan daerah tentang

pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, mobilitas

barang dan jasa antar daerah, kegiatan impor/ekspor.

Demikian halnya Pasal 21 UU No. 32/2004 menyatakan

bahwa dalam menyelenggarakan otonomi. Daerah mempunyai hak

diantaranya mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya

alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah.

Jika penerimaan daerah dikaitkan dengan perundangan

tentang pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya

sesuai amanat Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945, ditegaskan agar

hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan

sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah dan



pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya dalam UU No. 12/1985. Untuk dana bagi hasil

sumberdaya alam telah dibatasi sektornya yaitu berasal dari

Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Minyak Bumi, Gas

Bumi dan Panas Bumi, sedangkan sektor perkebunan tidak

termasuk dalam komponen Sumberdaya alam yang dapat di bagi

hasilkan kepada daerah. Kebijakan tersebut juga tertuang di dalam

ketentuan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya

peraturan tersebut seolah-olah menutup kemungkinan daerah

memperoleh bagi hasil dari sektor perkebunan, hal ini secara nyata

merugikan daerah yang memiliki lahan perkebunan.

Namun perlu dicermati lebih mendalam isi dan makna yang

terkandung di dalam UU No. 18/2004, antara lain telah

mengamanatkan bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk

pengelolaan sumberdaya alam di lakukan secara berencana,

terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab. Perkebunan

dalam hal ini secara nyata dimasukkan dalam kategori pengelolaan

sumberdaya alam.

Selanjutnya dengan melihat Pasal 1 butir (2) Undang-

undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU No. 23/1997) yang

memaknai pengelolaan sebagai, kegiatan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemuliaan, pengawasan dan



pengendalian, dalam setiap itemnya memiliki makna adanya

kerjasama antara instansi/lembaga terkait yang dilaksanakan pada

daerah, sehingga dalam rangka pengembangan, pemeliharaan dan

pemulihan diperlukan kerjasama daerah, maka berdasarkan hal

tersebut dibutuhkan pembagian hasil perkebunan bagi daerah.

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan

yang menetapkan hanya berdasarkan pada tanah tidak produktif,

tanah yang tidak ditanami, tanah yang telah ditanami dan telah

menghasilkan, tanah emplasmen, tanah yang tidak dimanfaatkan

bangunan. Kondisi tanah yang ditanami dan telah menghasilkan

ditambah dngan standar investasi tanaman membuka terjadinya

polemik berkepanjangan, karena nilai investasi tumbuhan pada

setiap daerah adalah berbeda-beda, serta semakin baik investasi

yang ditanamkan tentu akan semakin baik hasil diperoleh pengelola

perkebunan tersebut.

Tabel 41

Pertumbuhan Penerimaan PBB Bagian Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2000 – 2005

No Tahun Jumlah (Rupiah)

1. 2001 102.512.451.000,-

2. 2002 99.443.931.000,-

3. 2003 117.076.831.000,-

4. 2004 122.130.631.000,-

5. 2005 129.345.859.000.-

Sumber: Dinas Pendapatan Sumatera Utara, 2006.



Penerimaan PBB tersebut pada tahun 2001 sebesar

Rp. 102.512.451.000,- serta pada tahun 2002 Rp. 99.443.931.000,-

menurun sebesar Rp. 3.068.520.000,- atau setara dengan penurunan

3,00 %.

Penerimaan PBB tahun 2003 meningkat menjadi

Rp. 117.076.831.000,- atau peningkatan sebesar Rp. 17.632.900.000,-

dari tahun 2002 atau setara dengan peningkatan 17,73 %.

Penerimaan PBB tahun 2004 meningkat menjadi

Rp. 122.130.631.000,- atau terjadi peningkatan sebesar


Demikian halnya penerimaan PBB tahun 2004 sebesar

Rp. 122.130.631.000,- serta meningkat pada tahun 2005 menjadi

sebesar Rp. 129.345.859.000.- meningkat sebesar Rp. 7.215.228.000,-

atau setara dengan peningkatan 5,91 %.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh

bahwa peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap

tahunnya seperti pada tabel berikut:



Tabel 42

Pertumbuhan Penerimaan PBB Bagian Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2000 - 2005

No Tahun Peningkatan (Persen)

1. 2002 -3,00

2. 2003 17,73

3. 2004 4,32

4. 2005 5,91


Peningkatan penerimaan PBB terbesar terjadi pada tahun

2003 sebesar 17,73 dan pada tahun selanjutnya kembali meningkat

sekitar 4-5 %. Jika diteliti peningkatan penerimaan PBB

berdasarkan penetapan UU No. 33/2004 dibandingkan dengan

penetapan PBB berdasarkan produksi tanaman mengalami

perbedaan.

Komposisi besar produksi perkebunan setiap tahunnya

mengalami peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada tabel

berikut:



Tabel 43

Produksi Tanaman Perkebunan Berdasarkan Tahun

No. Tahun Produksi

(Ton)

Peningkatan

(Ton)

Persentasi

Peningkatan

1. 2001 3.624.880,27 - -

2. 2002 3.696.495,60 71.615,33 1,97

3. 2003 3.738.515,48 42.019,88 1,13

4. 2004 3.787.099,00 48.583,52 1,29

5. 2005 4.335.100,98 548.001,98 14,47


Peningkatan produksi tanaman mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan produksi tanaman pada tahun sebelumnya,

perlu dicermati peningkatan produksi tanaman perkebunan dari

tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 14,47 %.

Peningkatan penerimaan PBB yang dimungkinkan

meningkat adalah berdasarkan kondisi lahan perkebunan, jika

diteliti secara mendalam keadaan lahan perkebunan berdasarkan

tahun, tertera pada tabel berikut:



Tabel 44

Komposisi Total Lahan Perkebunan Berdasarkan Tahun

No. Tahun Total Lahan

(Hektare)

Peningkatan

(Hektare)

Persentase

Peningkatan

1. 2001 1.569.941 - -

2. 2002 1.582.857 12.916 0,71

3. 2003 1.588.198 5.341 0,32

4. 2004 1.594.907 6.709 0,39

5. 2005 1.666.340 71.433 4,47


Peningkatan terbesar adalah pada tahun 2005 sebesar 4,47

% dari luas lahan perkebunan tahun sebelumnya. Jika diteliti

keadaan lahan berdasarkan kondisinya. Komposisi lahan yang telah

menghasilkan seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 45

Komposisi Lahan yang Menghasilkan Berdasarkan Tahun


(Hektare)

Peningkatan

(Hektare)

Persentase

Peningkatan

1. 2001 1.239.468 - -

2. 2002 1.249.656 10.188 0,82

3. 2003 1.253.882 4.226 0,33

4. 2004 1.259.179 5.297 0,42

5. 2005 1.315.575 56.396 4,45

Sumber: Diolah dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumetra Utara, 2006.



Luasan lahan perkebunan yang telah menghasilkan pada

tahun 2001 seluas 1.239.468 ha, dan meningkat 10.188 ha pada

tahun 2002 menjadi 1.249.656 ha. Pada tahun 2003 lahan

perkebunan yang menghasilkan adalah seluas 1.253.882 ha,

meningkat sebesar 4.226 ha dengan persentase peningkatan 0,33 %.

Peningkatan perluasan lahan perkebunan pada tahun 2004 sebesar

0,42 %. Demikian halnya peningkatan luas lahan yang terbesar

adalah pada tahun 2005 sebesar 4,45 % atau setara dengan

peningkatan luas sebesar 56,396 ha.

Demikian halnya lahan perkebunan lainnya adalah lahan

yang belum menghasilkan dengan komposisi berbeda setiap

tahunnya, komposisi lahan yang belum menghasilkan sektor

perkebunan seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 46

Komposisi Lahan yang Belum Menghasilkan

No Tahun Total Lahan

(Hektare)

Peningkatan

(Hektare)

Persentase

Peningkatan

1. 2001 201.894 - -

2. 2002 203.855 1.961 0,97 %

3. 2003 204.242 387 0,18 %

4. 2004 205.165 923 0,45 %

5. 2005 214.291 9.126 4,44 %

Sumber: Diolah dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2006.



Peningkatan lahan yang belum menghasilkan terbesar

berada pada tahun 2005 yaitu seluas 9.126 ha, serta komposisi

lahan terlantar yang belum dikelola pihak perkebunan seperti


Tabel 47

Komposisi Lahan Terlantar Berdasarkan Tahun


(Hektare)

Peningkatan

(Hektare)

Persentase

Peningkatan

1. 2001 128.579 - -

2. 2002 129.346 767 0,59 %

3. 2003 130.074 428 0,33 %

4. 2004 130.583 509 0,39 %

5. 2005 136.474 5.891 4,51 %

Sumber: Diolah dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2006.

Lahan-lahan terlantar setiap tahunnya di Provinsi Sumatera

Utara meningkat, pada tahun 2001 lahan terlantar seluas 128.579

ha menjadi seluas 136.474 ha pada tahun 2005, keadaan ini

menunjukkan bahwa terjadi persiapan perluasan perkebunan setiap

tahunnya.

Berdasarkan uraian data-data tersebut dapat disimpulkan

bahwa luas lahan perkebunan yang telah menghasilkan mengalami

perkembangan signifikan yaitu seluas 1.239.468 ha tahun 2001,

menjadi seluas 1.315.575 ha pada tahun 2005, keadaan ini

menunjukkan kepada kita jika penetapan Pajak Bumi dan

Bangunan berdasarkan kondisi lahan maka dapat dipastikan



penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan akan

meningkat, serta terjadi kecenderungan peningkatan setiap

tahunnya karena tanaman yang belum menghasilkan pada saat ini,

pada tahun yang akan datang kemungkinan akan menghasilkan.

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan

berdasarkan kondisi lahan juga akan merangsang pengelola

perkebunan untuk melakukan audit terhadap hasil perhektar dari

perkebunannya, artinya lahan-lahan yang tidak menghasilkan

secara ekonomis, secepatnya akan diganti dengan tanaman baru

yang dapat diharapkan sesegera mungkin akan menghasilkan.

Menurut Ramli (2007), pada Focus Group Discusion (FGD)

sebagai second opinion, pada tanggal 15 Maret 2007 bertempat di

gedung Prof. David H. Penny. Fakultas Pertanian USU Medan yaitu

peningkatan penerimaan pemerintah dari sektor perkebunan dapat

dilakukan dengan pemberian insentif. Upaya peningkatan

kontribusi insentif ekonomi perkebunan terhadap penerimaan

daerah:

1. Mempertimbangkan sub sektor perkebunan menjadi kelompok

dana perimbangan (bagi hasil);

2. Perubahan struktur pajak (memperoleh dana bagi hasil sebesar

80% dari penerimaan pajak ekspor jenis barang tertentu yang

dihasilkan perkebunan dan produk turunan;

3. Perubahan penetapan NJOP;

4. Dana Community Development (CD) ditingkatkan menjadi 10%

dari laba bersih PTPN;



5. Mengusulkan kepada pemerintah pusat transfer ownership

sebesar 40 % untuk pemerintah daerah;

6. Mempertimbangkan tarif opsen.

3.7. Perbedaan Pendapat Stakeholder, Pemerintah dan

Pengusaha terhadap NJOP Berdasarkan Variabel

Makro Ekonomi

Untuk membuktikan hipotesis ke tujuh dilakukan dengan

analisis Cohran Test. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi

hipotesis komparatif 2 (dua) sampel besar independen bila datanya

berbentuk nominal.

Ho : Pendapat stakeholder dari pemerintah dan pengusaha

perkebunan terhadap penetapan NJOP berdasarkan variabel

makro ekonomi adalah sama.

Ha : Pendapat stakeholder dari pemerintah dan pengusaha

perkebunan terhadap penetapan NJOP berdasarkan variabel

makro ekonomi adalah berbeda.

Kriteria Keputusan

Ho : Ditolak jika nilai sig hitung lebih kecil dari α tertentu.

Ha : Ditolak jika nilai sig hitung lebih besar dari α tertentu.



Persamaan Cohran Test yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Dengan Q adalah uji Cohran

K adalah Kelompok

Gj adalah Jumlah yang sekarang

Gi adalah jumlah sebelumnya

Lj adalah jumlah seluruh kelompok

Li adalah kelompok ditinjau

Perhitungan hasil pendapat responden yang dikategorikan

pemerintah (Instansi Dispenda, Dinas Perkebunan, Kanwil Pajak,

Pemprovsu) sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden dan pengusaha

perkebunan sebanyak 8 (delapan) responden, perhitungan hasil

pendapat responden dengan bantuan komputer SPSS 19.00

diperoleh hasil seperti berikut.

k k

(K-1) K Gi2 ( K Gj )

2

I –1 j –1

Q = k k

K Li2 - K Lj

2

I –1 j –1



Tabel 48

Hasil Statistik Cohran Test

Test Statistics

N 40

Chi-Square .053

Df 1

Asymp. Sig. .819

a Cohran Test

Hasil perhitungan dengan = 0,05, dengan daerah kritis Ho

ditolak jika sig < . Dari hasil pengolahan dengan SPSS diperoleh

sig = 0,819 yang artinya sin > , maka dapat disimpulkan Ho

diterima.

Artinya terjadi perbedaan pendapat antara Stakeholder,

Pemerintah dan Pengusaha terhadap NJOP Berdasarkan Variabel

Makro Ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan Nilai

Jual Obyek Pajak berdasarkan variabel Makro Ekonomi harus lebih

diperhitungkan karena terjadi perbedaan pendapat yang besar yang

ditunjukkan harga sign sampai 0,819, serta diperolehnya harga Chi

kuadrat sebesar 0,53 hal ini menunjukkan dimungkinkannya

perubahan pendapat Stakeholder, Pemerintah dan Pengusaha

terhadap NJOP Berdasarkan Variabel Makro Ekonomi.



3.8. Perbedaan Pendapat Stakeholder, Pemerintah dan

Pengusaha terhadap Penetapan NJOP Berdasarkan

Nilai Tanaman yang Produktif.

Untuk membuktikan hipotesis kedelapan, ada perbedaan

pendapat stakeholder, pemerintah dan pengusaha terhadap

penetapan nilai jual obyek pajak-Pajak Bumi dan Bangunan

berdasarkan nilai tanaman yang produktif

Ho : Tidak ada perbedaan pendapat stakeholder dari pemerintah

dan pengusaha perkebunan terhadap penetapan NJOP

berdasarkan nilai tanaman produktif.

Ha : Ada perbedaan pendapat stakeholder dari pemerintah dan

pengusaha perkebunan terhadap penetapan NJOP

berdasarkan nilai tanaman produktif.

Kriteria Keputusan

Ho : Diterima apakah nilai khi kwadrat hitung lebih kecil dari khi

kwadrat tabel pada tingkat α tertentu.

Ha : Diterima apakah nilai khi kwadrat hitung lebih besar dari

khi kwadrat tabel pada tingkat α tertentu.

X2 = ))()()((

)(21

dccbcaba

nbcadn

++++

−−

Perhitungan hasil pendapat responden yang dikategorikan

pemerintah (Instansi Dispenda, Dinas Perkebunan, Kanwil Pajak,

Pemprovsu) sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden dan pengusaha



perkebunan sebanyak 8 (delapan) responden diperoleh seperti tabel

berikut:

Tabel 49

Rekapitulasi Pendapat Responden tentang Penetapan Pajak

Berdasarkan Nilai Tanaman yang Produktif

Setuju Tidak Setuju Jumlah

Pemerintah 18 14 32

Pengusaha 1 7 8

Jumlah 19 21 40


Hasil dari penilaian responden terhadap penetapan pajak

berdasarkan nilai tanaman yang produktif, maka diperoleh harga X2

hitung:

3145,3)11)(714)(118)(1418(

)40/1.147.18(/40 22

12 =

++++

−−=X

Dengan taraf kesalahan 5 % dan dk = 1, maka harga X2 tabel

= 3,841 dan untuk 1 % = 6,635. Ternyata harga X2 hitung (3,3145)

lebih kecil dari harga X2 tabel baik untuk taraf kesalahan 5 %

maupun kesalahan 1 %.

Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya

tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa penetapan NJOP

berdasarkan nilai tanaman yang produktif.



D. Pembahasan

Model estimasi persamaan struktur I, menunjukkan variabel

eksogenesus pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk,

secara masing-masing maupun secara serentak signifikan terhadap

NJOP. Pada tingkat kepercayaan 95 %. Namun kemampuan

bersama variabel pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk

menjelaskan variasi NJOP sebesar 38,70 %. Berarti ada kontribusi

variabel lain yang tidak disertakan pada model empiris sebesar

61,30 %. Variabel-variabel yang dapat disertakan pada model

empiris yang mempunyai kontekstual dengan keberadaan NJOP,

antara lain PDRB, Tingkat Inflasi, Tingkat Bunga, Indeks Harga

Konsumen. Secara teoritis variabel-variabel ini mempunyai

kontribusi pengaruh terhadap NJOP, namun datanya yang

menggambar tingkat Kabupaten/Kota tidak tersedia dengan baik.

Contoh, variabel tingkat inflasi, tingkat bunga, indeks harga

konsumen yang umumnya menggambar beberapa Kabupaten/Kota

di Provinsi Sumatera Utara, sehingga variabel ini di abaikan untuk

diamati.

Penyebab rendahnya kontribusi penjelasan variasi variabel

pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk terhadap NJOP,

adanya variabel lain yang belum disertakan pada model empiris

yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan model empiris

persamaan struktur I.



Model empiris persamaan struktur II, menunjukkan variabel

eksplamatory pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan

NJOP, baik secara masing-masing maupun secara serentak

berpengaruh nyata terhadap PBB, pada tingkat kepercayaan 95 %.

Kepadatan penduduk hasil analisis empiris menunjukkan

pengaruh yang negatif terhadap PBB. Pengaruh negatif kepadatan

penduduk tidak mengikuti dasar konseptual yang di kemukakan,

bahwa semakin padat keberadaan penduduk suatu daerah tidak

berpengaruh positif terhadap PBB. Justru secara empiris

menunjukkan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap

PBB. Dari keberadaan empiris kepadatan penduduk tidak

berpengaruh langsung terhadap PBB, akan tetapi melalui pengaruh

NJOP sebesar -,52 (X2 → Y1 → Y2 = PY1 2Y PY2 Y1Y1). Pengaruh

negatif kepadatan penduduk terhadap PBB bisa di sebabkan variasi

data antar Kabupaten/Kota sangat besar, yang tidak diikuti

perkembangan PBB yang terus mengingkat, sehingga dari variasi

data dengan formula tertentu memberikan probabilitas koefisien

negatif.

Koefisien determinasi persamaan struktur II, menunjukkan

hasil yang lebih besar dibandingkan dengan persamaan struktur I,

(0,672 > 0,387). Perubahan ini memberikan informasi model

persamaan struktur II lebih mendekati model koseptual dan akan

lebih baik, apabila koefisien determinan mendekati 1. sisa model

estimasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar

32,80 % dapat ditingkatkan dengan cara menambah variabel lain



pada persamaan struktur II, antara lain tingkat kepadatan

masyarakat, kemampuan aparat, informasi.

Model empiris persamaan struktur II perlu dimodifikasi

untuk mendapat model yang konkrit lebih mendekati konseptual

dengan memanifulasi atau melakukan trimming dari sejumlah

variabel yang diamati. Kesulitan melakukan modifikasi adalah

ketersediaan data yang sesuai dengan model empiris, model

struktur persamaan II perlu dimodifikasi model persamaannya

dengan mereplikasikan keadaan empiris yang lebih baik.

Model empiris struktur III, menunjukkan hasil yang sama

dengan persamaan struktur II, dengan variabel pertumbuhan

ekonomi menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap PAD ini

menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung

berpengaruh terhadap PAD, akan tetapi melalui variabel

intervenning NJOP. Pengaruh negatif bisa disebabkan oleh

keberadaan antar Kabupaten/Kota. Variabelnya cukup dan tidak

searah, sehingga muncul tanda negatif. Koefisiennya menunjukkan

determinansi menunjukkan 0,57 yang berarti 43 % dijelaskan

variabel lain tidak disertakan dalam model estimasi.

Model campuran persamaan struktur III perlu di modifikasi

untuk mendapatkan model estimasi yang mendekati. Model

konseptual dengan manipulasi data dengan observasi data yang

lebih besar, atau menambah variabel yang sesuai dengan model

konseptual.



Hasil pembahasan struktur IV, menunjukkan variabel

pertumbuhan ekonomi kepadatan penduduk NJOP dan PBB secara

bersama maupun secara parsial berpengaruh terhadap PAD pada

tingkat kepercayaan 95 %. Secara parsial pertumbuhan ekonomi

dan kepadatan penduduk menunjukkan pengaruh negatif terhadap

PAD. Keadaan ini menggambarkan kemajuan ekonomi suatu

daerah tidak memberikan kontribusi terhadap PAD yang progresif

dengan kemajuan ekonomi. Hal ini mungkin disebabkan dasar

pengenakan PAD daerah tidak hanya tergantung kepada

keberadaan pertumbuhan ekonomi melainkan kepada keberadaan

sumber-sumber PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain yang sah.

Pada sisi lain perkembangan PAD menggambarkan dari

tahun ke tahun sedangkan pertumbuhan ekonomi digambarkan

kepada periode yang lalu sehingga data yang diolah berdasarkan

statistik cenderung menunjukkan koefisien yang negatif karena

datanya tidak linier.

Kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD,

hal ini disebabkan oleh keberadaan kepadatan penduduk

merupakan rasio luas wilayah dibagi jumlah penduduk. Sedangkan

perkembangan PAD merupakan perbandingan tahun yang sekarang

dibandingkan tahun yang lalu. Sehingga hubungannya antara

kepadatan penduduk dengan PAD berdasarkan pengeloahan

memberikan kecenderungan koefisien yang negatif.



Model empiris memberikan kontribusi variabel pertumbuhan

ekonomi kepadatan penduduk NJOP dan PBB terhadap PAD

sebesar 67,70 %. Kondisi ini menggambarkan masih memungkinkan

variabel lain disertakan dalam model estimasi persamaan struktur

IV dan mungkin juga dapat dilakukan modifikasi variabel yang ada

dengan yang baru untuk mendapatkan kontribusi variabel

explanatory menjelaskan lebih mendekati 100 %, untuk itu perlu

dibangun model empiris yang lebih representatif terhadap dunia

nyata NJOP.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemerintah yang

terdiri dari Instansi Dispenda, Dinas Perkebunan, Kanwil Pajak,

Pemerintah Pemprovsu memberikan penilaian bahwa pemerintah

setuju penetapan NJOP sektor perkebunan melalui nilai tanaman

yang produktif, serta 14 (empat belas) responden yang sejenis tidak

setuju.

Responden yang berasal dari pengusaha berpendapat setuju

penetapan NJOP sektor perkebunan melalui nilai tanaman yang

produktif sebanyak 1 responden serta yang tidak setuju sebanyak 7

(tujuh) responden.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik tidak diperoleh

perbedaan pendapat bahwa penetapan NJOP sektor perkebunan

berdasarkan nilai tanaman yang produktif.

Sesuai dengan hasil perhitungan terhadap perbedaan

pendapat stakeholder, pemerintah dan pengusaha terhadap

penetapan NJOP berdasarkan variabel makro ekonomi serta



berdasarkan nilai tanaman yang produktif. Maka diperoleh

kesimpulan bahwa terdapat kecenderungan bahwa pemerintah yang

diwakili oleh Instansi Dinas Pendapatan Daerah, Dinas

Perkebunan, Kanwil Ditjen Pajak, Pemerintah Pemprovsu

berkeinginan untuk menetapkan NJOP berdasarkan nilai tanaman

yang produktif, sedangkan pengusaha cenderung mempertahankan

sistem penetapan pajak seperti yang sedang berlaku saat ini.

Hal ini dapat dimaklumi karena pengusaha berusaha

mempertahankan keadaan perusahaannya seperti sediakala, atau

dengan kata lain kurang bersedia mengeluarkan biaya tambahan

tanpa ada peningkatan profit bagi perusahaannya.

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dengan statistik diperoleh

beberapa hal antara lain bahwa: terdapat hubungan yang signifikan

antara penetapan NJOP PBB dengan pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita,

yang diuji dengan menggunakan data selama lima tahun, hubungan

tersebut didominasi dengan pengaruh kepadatan penduduk.

Hal ini selaras dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia,

artinya untuk mengumpulkan NJOP PBB yang paling efektif adalah

dengan memperbesar wajib pajaknya.

Keadaan ini selaras dengan hasil hubungan penetapan NJOP

PBB dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk,

tingkat inflasi dan pendapatan perkapita dengan menggunakan

data dari setiap kabupaten/kota yang menghasilkan hubungan

dominan antara NJOP PBB dengan pertambahan penduduk.



Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan NJOP PBB

sangat mungkin ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib

pajak.

Analisis hubungan antara NJOP PBB dengan pendapatan

asli daerah memiliki hubungan yang signifikan, artinya semakin

besar NJOP PBB yang dapat diambil, maka secara horizontal juga

akan menaikkan pendapatan asli daerah.

Hal ini selaras dengan prinsip pengaturan penerimaan PBB

yang alokasinya diatur UU No. 33/2004 dengan rincian: 10 % bagian

pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah

kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB

tahun anggaran berjalan, dengan perimbangan sebagai berikut: - 65

% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota.

- 35 % dibagikan sebagai insentip kepada daerah kabupaten/kota

yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampui rencana

penerimaan sektor tertentu, yang bertujuan untuk mendorong

intensifikasi pemungutan PBB. Selanjutnya 90 % untuk daerah,

yaitu dirinci sebagai berikut: 16,2 % untuk daerah provinsi; 64,8 %

daerah kabupaten/kota; 9 % untuk biaya pemungutan. Maka dapat

disimpulkan bahwa semakin besar PBB dapat ditagih maka

semakin besar pendapatan asli daerah.

Terdapat peluang penetapan NJOP berdasarkan nilai

produktif tanaman, antara lain yang disebabkan oleh inkonsistensi

UU No. 33/2004 terhadap karakteristik sektor yang termasuk

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Perkebunan, kehutanan



dan perikanan adalah sama-sama sumberdaya alam yang dapat

diperbaharui, tetapi perkebunan tidak diikutsertakan dalam

perhitungan dana bagi hasil, mengapa terjadi diskriminasi.

Sub sektor perkebunan merupakan bagian integral dari

pembangunan daerah karena perusahaan perkebunan tidak bisa

bekerja sendiri tanpa masyarakat dan pemerintah daerah. Lahan

sebelum, dikonversi menjadi lahan perkebunan, daerah menerima

hasil dana bagi hasil, dikonversikan menjadi perkebunan, daerah

tidak menerima dana bagi hasil.

Sub sektor perkebunan menjadi salah satu faktor penyebab

rusaknya infrastruktur karena tingginya mobilitas angkutan

muatan melebihi tonase. Perlu dicermati lebih mendalam isi dan

makna yang terkandung di dalam UU No. 18/2004 tentang

Perkebunan, antara lain telah mengamanatkan bahwa perkebunan

sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya alam di lakukan

secara berencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung

jawab. Perkebunan dalam hal ini secara nyata dimasukkan dalam

kategori pengelolaan sumberdaya alam.

Selanjutnya Pasal 1 butir (2) UU No. 23/1997 yang

memaknai pengelolaan sebagai, kegiatan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemuliaan, pengawasan dan

pengendalian, dalam setiap itemnya memiliki makna adanya

kerjasama antara instansi/lembaga terkait yang dilaksanakan pada

daerah, sehingga dalam rangka pengembangan, pemeliharaan dan



pemulihan diperlukan kerjasama daerah, maka berdasarkan hal

tersebut dibutuhkan pembagian hasil perkebunan bagi daerah.

Berdasarkan pengujian statistik disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan pendapat dari responden bahwa penetapan

NJOP berdasarkan kondisi produktif tanaman terhadap pendapatan

asli daerah.

Artinya penetapan NJOP PBB berdasarkan kondisi produktif

tanaman akan memberikan pendapatan yang lebih besar kepada

daerah yang disebabkan ternyata dalam standar investasi tanaman

tiap hektar yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak No: Kep 029/PJ.6/1991 mengatur standar investasi

tanaman hanya sampai tahun ke lima.

Tanaman primadona dan dominan di Provinsi Sumatera

Utara adalah kelapa sawit yang mampu menghasilkan buah hingga

tahun ke dua puluh, sedangkan pada tahun ke lima kelapa sawit

masih berbuah pasir, artinya produksinya masih minimal.

Penetapan NJOP PBB berdasarkan hasil produksi tanaman

akan menghasilkan dana PBB yang lebih besar kepada pemerintah

daerah, hal ini dapat dilihat dari komposisi lahan yang

menghasilkan, belum menghasilkan, tidak menghasilkan, dan tanah

terlantar, dengan membandingkannya dengan hasil produksi dari

perkebunan tersebut.

Jika dilihat produksi dari perkebunan setiap tahunnya

adalah meningkat, bahkan untuk tahun 2004 ke tahun 2005 terjadi



peningkatan hingga 14,47 %, hal ini identik terjadinya pertambahan

pemasukan PBB sebesar 14,47 % bagi daerah.

Serta kecenderungan kenaikan ini akan terus terjaga selama

tanaman tersebut masih produktif, walaupun harus diakui besarnya

pemasukan PBB tersebut menjadi sangat tergantung dari keahlian

manajemen perkebunan dalam mengelola perkebunannnya.

Sedangkan penetapan NJOP PBB berdasarkan keadaan

lahan kenaikan tersebut relatif sangat kecil yaitu pada tahun 2004

kenaikan tersebut hanya 0,39 % serta tahun 2005 kenaikan hanya

sebesar 4,47 % jauh di bawah kenaikan berdasarkan hasil produksi.

Keadaan ini selaras dengan hasil Focus Group Discusion

(FGD) sebagai second opinion disebutkan perlunya dilakukan

perubahan dalam penetapan NJOP PBB.

Maka disimpulkan bahwa penentuan NJOP PBB

berdasarkan hasil produksi lebih menguntungkan bagi pemasukan

sumber pendapatan daerah.

Menurut penilaian responden tentang adanya perbedaan

daya dukung sebelum dan sesudah ada perubahan kebijaksanaan

penetapan NJOP terhadap perkembangan ekonomi daerah

sebanyak 36 responden sependapat akan terdapat perbedaan daya

dukung, artinya perkembangan ekonomi wilayah akan berubah

(meningkat) jika dilakukan perubahan terhadap penetapan NJOP

PBB berdasarkan hasil produksi.



Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa terdapat 6

responden yang mengatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan

jika dilakukan perubahan penetapan NJOP PBB berdasarkan hasil

produksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan terhadap

penetapan NJOP PBB berdasarkan hasil produksi akan membawa

pengaruh terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Dalam

menyimpulkan hasil penelitian tersebut masih dibutuhkan

pendekatan yang bersifat common sense, hal ini selaras dengan

pendekatan ilmiah yang mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

(Anderson, 2000).

- Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak

bias;

- Pengumpulan data secara terarah;

- Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan;

- Rumusannya jelas.

Pendekatan kebijakan adalah pendekatan ilmiah yang harus

memiliki ciri-ciri dimaksud. Namun sebagai ilmu sosial terapan

(applied social science), pendekatan ini lebih bersifat multi dimensi

yang tidak hanya berbicara tentang fakta dan nilai, akan tetapi juga

tentang aksi atau tindakan. Sehingga kebijakan yang akan

dihasilkan akan lebih dapat diterima oleh pihak stakeholder,

pemerintah dan pengusaha.



Perubahan penetapan NJOP PBB mengakibatkan terjadinya

perbedaan pendapat antara stakeholder, pemerintah dan

pengusaha. Hal ini disebabkan setiap perubahan penetapan NJOP

PBB, maka secara otomatis akan menjadi pengeluaran bagi

perusahaan, walaupun perlu disadari bahwa penambahan

pengeluaran tersebut di lain pihak akan memperlancar arus

pergerakan barang, jasa dan produksi perkebunan tersebut yang

akhirnya akan menjadi penambahan pemasukan bagi perusahaan.

Dalam hal ini masih diperlukan diskusi yang lebih

mendalam antara stakeholder, pemerintah dan pengusaha untuk

menyamakan persepsi tentang penetapan NJOP PBB tersebut.

Di samping itu juga dibutuhkan perundangan yang

mengatur tentang penetapan NJOP PBB tersebut berdasarkan

variabel makro ekonomi. Keadaan ini selaras dengan hasil

perhitungan hubungan antara NJOP PBB dengan kebijakan insentif

perkebunan, kebijakan insentif ekonomi, formula NJOP riel,

produktifitas tanaman, strategi kebijakan, standar investasi

diperoleh hubungan yang dominan antara NJOP dengan kontribusi

insentif ekonomi. Artinya pihak pengusaha lebih dominan

berpikiran tentang penghematan pengeluaran perusahaan baik

melalui pembayaran PBB serta perolehan kontribusi insentif

ekonomi lainnya.

Keadaan ini selaras dengan pendapat Anderson (2000),

Makin terbuka proses perumusan kebijakan, makin banyak aspirasi

dapat tertampung. Namun, tidak semua kebijakan memerlukan



tingkat keterbukaan yang sama. Rekomendasi kebijakan adalah

saran yang disampaikan kepada yang berwenang mengambil

kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu tujuan yang

dikehendaki (a desired objective).

Demikian halnya hasil penganalisisan statistik diperoleh:

tidak terdapat perbedaan pendapat stakeholder, pemerintah dan

pengusaha terhadap penetapan NJOP sektor perkebunan

berdasarkan nilai tanaman yang produktif. Artinya penetapan

NJOP PBB berdasarkan nilai tanaman produktif dapat dilakukan

Penetapan berdasarkan nilai tanaman produktif ini kurang efektif

dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, hal ini

disebabkan standar investasi tanaman yang ditentukan pemerintah

hanya untuk lima tahun sedangkan tanaman kelapa sawit memiliki

masa produktif yang lebih panjang, artinya setelah lima tahun

lahan tanaman kelapa sawit tersebut dihitung kembali menjadi

lahan yang tidak menghasilkan.

Maka untuk mendekati berbagai kepentingan diperlukan

suatu terobosan baru berupa penetapan NJOP PBB dengan

mengkombinasikan penetapan berdasarkan keadaan lahan serta

bagi lahan yang telah menghasilkan dihitung berdasarkan produksi

tanaman yang ada.

Sehingga setiap peningkatan produksi dari perkebunan,

secara langsung akan memberikan kontribusi (manfaat) terhadap

peningkatan penerimaan PBB yang akhirnya akan meningkatkan

pendapatan asli daerah.



Keadaan ini selaras dengan isi Pasal 3 UU No. 18/2004

menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

b. Meningkatkan penerimaan negara;

b. Meningkatkan penerimaan devisa negara;

c. Meningkatkan lapangan kerja;

d. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing;

e. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri

dalam negeri;

f. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara

berkelanjutan.

Tabel 50

Rekapitulasi Hasil Penelitian Penetapan NJOP PBB

Sektor Perkebunan

No Sebelumnya Usulan

1. Penetapan NJOP yang lama

berdasarkan keadaan lahan.

Penetapan NJOP Perkebunan

berdasarkan produksi tanaman.

2. Standar Investasi tanaman

hanya sampai tahun ke lima.

Standar Investasi tanaman

dihitung hingga tahun produksi

maksimum (disesuaikan dengan

tanamannya).

3. Upaya penambahan pemasu-

kan PBB dari jumlah PBB yang

ditagih.

Upaya penambahan pemasukan

dengan menambah wajib pajak.

4. Terdapat perbedaan antara

stakeholder tentang perubahan

penetapan NJOP PBB sektor

Perkebunan.

Penerbitan perundangan untuk

menyamakan perbedaan antara

stakeholder tentang perubahan

penetapan NJOP PBB sektor

Perkebunan.



Berdasarkan analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa

besarnya dana yang masuk dari Provinsi Sumatera Utara yang

berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 sebesar

Rp. 758.487.325.000,-. Banyaknya dana tersebut berasal dari sektor

perkebunan sebanyak Rp. 129.345.859.000,- dengan melihat

keadaan ini dapat diprediksikan bahwa penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan dari sektor perkebunan akan dapat ditingkatkan

dengan melihat kecenderungan meningkatnya produksi perkebunan

dari setiap tahunnya.

Peredaran dana yang sedemikian besar akan mampu

menggerakkan sektor riil di tengah masyarakat sehingga akan

dapat membangun peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat

serta penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi.

Demikian halnya hasil analisis yang menyimpulkan perlunya

peningkatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal

dari wajib pajak yang baru, sehingga sumber Pajak Bumi dan

Bangunan tersebut jumlahnya dapat lebih besar lagi.

Keberhasilan menagih serta meningkatkan penerimaan dari

Pajak Bumi dan Bangunan secara langsung akan memberikan

manfaat kepada pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan

dampak ikutan lainnya seperti penurunan angka pengangguran

yang secara horizontal akan berdampak terhadap turunnya angka

kriminalitas, serta menggerakkan perekonomian berbasis jasa yang

berkaitan dengan sektor produksi perkebunan tersebut.



Meningkatnya pemanfaatan potensi daerah secara maksimal

secara langsung akan meningkatkan pengembangan wilayah, hal ini

selaras dengan pendapat Miraza (2006), yang menyebutkan bahwa

pengembangan wilayah adalah pemanfaatan potensi wilayah, baik

potensi alam maupun potensi buatan, harus dilaksanakan secara

fully dan efficientcy agar pemanfaatan potensi dimaksud benar-

benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang besar

dari sektor perkebunan diharapkan mendapatkan manfaat yang

maksimal dari seluruh potensi yang ada tersebut, manfaat dapat

berupa bagi hasil, ataupun peningkatan penagihan dari Pajak Bumi

dan Bangunan sektor perkebunan, penetapan NJOP-PBB yang

didasarkan pada lahan selama ini masih dapat ditingkatkan lagi

dengan merubah dasar perhitungan tersebut melalui produksi

tanaman. Sehingga semakin besar produksi tanaman, maka

semakin besar keuntungan perusahaan, demikian halnya Pajak

Bumi dan Bangunannya juga akan semakin besar. Keadaan ini

akan dapat memacu peningkatan pendapatan daerah, sehingga di

daerah akan terjadi peningkatan jumlah uang beredar yang akan

memacu peningkatan kegiatan ekonomi. Pada akhirnya

peningkatan ekonomi akan memberi peluang bekerja bagi

masyarakat sehingga seluruh komponen masyarakat di Provinsi

Sumatera Utara ini dapat menikmati pengembangan ekonomi

wilayah sebagai dampak pemberdayaan potensi wilayah secara

maksimum.



E. Analisis Implementasi terhadap Perencanaan Wilayah

Berdasarkan desain persamaan struktural yang dianalisis

memberikan informasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi,

kepadatan penduduk terhadap penetapan NJOP dan variabel

intervening NJOP dan PBB berpengaruh terhadap PAD.

Implementasi variabel yang diamati pertumbuhan ekonomi dan

kepadatan penduduk terhadap perencanaan wilayah melalui

penetapan NJOP yang menggambarkan harga pasar. Penetapan

NJOP yang sesuai dengan harga pasar melalui pertumbuhan

ekonomi dan kepadatan penduduk yang terus berkembang dan akan

menentukan tingkat permintaan lahan yang meningkat. Sedangkan

pada sisi lain jumlah lahan yang ditawarkan terbatas dan

mengakibatkan harga lahan meningkat. Harga lahan meningkat

berarti nilai NJOP juga meningkat dan penerimaan PBB juga

meningkat.

Penerimaan PBB yang meningkat akan berpengaruh positif

terhadap pendapatan asli daerah yang dapat andalan dalam

pembiayaan pembangunan ekonomi wilayah.

Perencanaan wilayah adalah suatu operasional kegiatan

yang akan dilakukan oleh suatu unit kegiatan untuk mencapai

suatu kondisi yang lebih baik pada suatu wilayah. Perencanaan

wilayah yang menggambarkan berbagai kegiatan dapat terealisasi

apa adanya dana pembiayaan yang cukup (anggaran tersedia).



Merealisasi perencanaan suatu wilayah dari berbagai sektor

akan ditentukan kemampuan APBD yang dipresentasikan setiap

tahun oleh eksekutif kepada DPRD tentang apa yang direncanakan

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian wilayah

dan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan pihak legislatif

(dewan) dan eksekutif terhadap perencanaan pembangunan

ekonomi suatu wilayah sangat tergantung kepada keberadaan

anggaran yang tersedia dan skala prioritas pembangunan yang

berkaitan dengan domein politis.

Anggaran sebagai alat perencanaan manajemen untuk

mencapai tujuan unit kegiatan yang ditetapkan sangat di tentukan

sumber pembiayaannya. Salah satu sumber pembiayaan adalah

pendapatan asli daerah dan salah satunya berasal dari PBB.

Sumber dana yang memadai akan lebih mudah menentukan

kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Penetapan NJOP berdasarkan variabel ekonomi lebih

mengantar ke progresif penerimaan PBB dibandingkan dengan data

historis atau pertimbangan politis, progresif penerimaan PBB akan

berpengaruh terhadap PAD dan selanjutnya berpengaruh positif

terhadap APBD.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan refleksi

perencanaan wilayah dengan berbagai sektor ekonomi dan non

ekonomi, tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk pembiayaan

pada otonomi daerah anggaran pembangunan daerah pada



umumnya bersumber bantuan pembangunan yang diberikan oleh

pemerintah pusat (bantuan umum atau khusus) akan dibiayai oleh

PAD.

Perencanaan wilayah suatu pemerintah yang terdiri dari

berbagai sektor ekonomi yang tidak dibentuk oleh pusat, akan

tergantung kepada sumber pendapatan daerah. Terbatasnya PAD

sangat mengakomodasi semua sektor ekonomi yang direncanakan.

Keberadaan PAD akan menentukan realisasi kuantitas dan kualitas

perencanaan suatu wilayah dan kemampuan kapasitas PAD sangat

ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan daerah.

Implementasi penetapan NJOP PBB sektor perkebunan

sebagai pelaksanaan otonomi daerah akan meningkatkan sumber

pendapatan daerah dan meningkatkan kontribusi dalam pola APBD

Provinsi dan Kabupaten/Kota. APBD yang memadai akan dapat

merealisasi program perencanaan wilayah dan pada gilirannya

mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan

masyarakat.



F. Temuan Teoritis

Berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian

tentang peningkatan penerimaan daerah melalui penetapan NJOP

dapat ditemukan teoritis sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk baik

secara parsial maupun secara serentak berpengaruh terhadap

NJOP;

2. Variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan

NJOP baik secara parsial maupun secara serentak

berpengaruh terhadap PBB;

3. Variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, NJOP

dan PBB berpengaruh nyata terhadap PAD;

4. Tidak ada perbedaan persepsi stakeholder pemerintah dan

perusahaan terhadap penetapan NJOP berdasarkan variabel

ekonomi dan nilai produktifitas tanaman perkebunan.

Penutup


BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan

beberapa hal antara lain:

1. Secara parsial dan serentak variabel pertumbuhan ekonomi

dan kepadatan penduduk berpengaruh nyata terhadap Nilai

Jual Obyek Pajak (NJOP). Kemampuan variabel pertumbuhan

ekonomi dan kepadatan penduduk secara bersama mampu

memberikan penjelasan variasi Nilai Jual Obyek Pajak sebesar

38,70 %;

2. Secara parsial dan bersama variabel pertumbuhan ekonomi,

kepadatan penduduk dan Nilai Jual Obyek Pajak berpengaruh

nyata terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Secara bersama

variabel pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan Nilai

Jual Obyek Pajak mampu memberikan penjelasan variasi

variabel Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 57 %;

3. Secara parsial dan serentak pertumbuhan ekonomi, kepadatan

penduduk Nilai Jual Obyek Pajak dan Pajak Bumi dan

Bangunan berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Secara bersama variabel pertumbuhan ekonomi,

kepadatan penduduk, Nilai Jual Obyek Pajak, Pajak Bumi dan

Penutup


Bangunan mampu memberikan penjelasan variasi Pendapatan

Asli Daerah sebesar 67,70 %;

4. Terdapat peluang penetapan Nilai Jual Objek Pajak-Pajak

Bumi dan Bangunan sektor perkebunan dengan

memperhatikan luas lahan dan hasil produksi perkebunan;

5. Memperhatikan aspek yuridis yaitu berdasarkan Undang-

undang No. 33 Tahun 2004 melalui penetapan kerakteristik

sektor perkebunan yang termasuk dalam komponen

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui;

6. Besarnya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi 0,116 dan

besarnya pengaruh kepadatan penduduk 0,2643 terhadap PBB

melalui NJOP;

7. Besarnya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi 0,24 dan

besarnya pengaruh kepadatan penduduk 0,5688 terhadap PAD

melalui NJOP;

8. Besarnya pengaruh variabel NJOP 0,2554 terhadap PAD

melalui variabel PBB;

9. Ada peluang penetapan NJOP berdasarkan aspek yuridis;

10. Tidak ada perbedaan pendapat stakeholder pemerintah,

pemerintah dan pengusaha terhadap penetapan NJOP PBB

berdasarkan nilai tanaman yang produktif;

11. Tidak ada perbedaan pendapat stakeholder pemerintah,

pemerintah dan pengusaha terhadap penetapan NJOP PBB

berdasarkan variabel makro ekonomi;

Penutup


B. Saran

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan model analisis

yang dikemukakan dapat disarankan beberapa hal antara lain:

1. Berdasarkan hasil uraian analisis persamaan struktur I, II, III

dan IV menunjukkan variabel ekonomi secara bersama

berpengaruh nyata terhadap penetapan NJOP PBB. Selama ini

penetapan NJOP berdasarkan pertimbangan data historis yang

ditetapkan KP.PBB dan pemerintah yang unsur subyektifnya

lebih dominan dalam menetapkan NJOP. Untuk penetapan

NJOP lebih adil dapat dilakukan dengan variabel makro

ekonomi, maka disarankan kepada pemerintah dalam

menetapkan NJOP sektor perkebunan perlu dipertimbangkan

alternatif lain yaitu penetapan NJOP berdasarkan variabel

makro ekonomi;

2. Secara yuridis berdasarkan analisis peluang intensifikasi atas

insentif ekonomi berbasis perkebunan melalui pendekatan

tanaman produktif memberikan peluang. Kajian aspek yuridis

ini tidak kontradiktif dengan ketentuan peraturan

perundangan yang terkait dalam penetapan NJOP PBB

Perkebunan. Oleh karena itu peluang ini dapat

direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyikapi

intensifikasi insentif ekonomi perkebunan dalam upaya

meningkatkan pendapatan daerah melalui pendekatan variabel

ekonomi makro, dan tanaman produktif;

Penutup


3. Alternatif intensifikasi dari insentif ekonomi sektor

perkebunan dapat dilakukan : antara lain 1) penyertaan

modal/investasi daerah 2) meningkatkan dana dan

transparansi community development untuk memberikan

kontribusi sumber pendapatan daerah 3) kontribusi kepada

daerah berupa sumbangan yang tidak mengikat;

4. Berdasarkan model persamaan struktur I, II, III, dan IV yang

dianalisis menunjukkan bahwa kemampuan variabel

independen yang disertakan pada model estimasi dalam

menjelaskan variabel dependen belum memadai untuk diambil

kesimpulan dalam prediksi (R2 rendah). Untuk itu bagi peneliti

yang ingin melakukan riset yang sama objeknya, maka perlu

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang disertakan

atau dimodifikasi pada persamaan struktur I, II, III dan IV.

Daftar Pustaka


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson, James & Charles Bulloc III. 2000. Public Policy and Politics In United States. Massachussets Duxbury.

Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Praeger Publishers.

New York.

Ashar, Khusnul dkk. 2006. Analisis Makro dan Mikro Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia. Badan Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE-Unibraw). Malang.

Arsyad, Lincoln. 1999. Ekonomi Pembangunan. Penerbit STIE

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogjakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2004. Sumatera Utara dalam Angka 2004. Medan.

Barata, Atep Adya. 1991. Pajak Bumi dan Bangunan. Penerbit CV.

Armico. Bandung

Blau, Peter. M. dan Marshall W. Meyer. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.

Budiharsono, S. 2005. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lanjutan. Cet. 2. Jakarta : Pradnya Paramita.

Charles & Ardian Syamsudin. 1986. Proses Penetapan Kebijaksanaan. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut. 2002. Studi Potensi Sumber Pungutan Daerah Terhadap Objek Atas

Daftar Pustaka


Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA yang Potensial di Provinsi Sumatera Utara. Medan. 2002.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2006. Data Statistik

Perkebunan. 2001 – 2005 Medan

Dipuro, Marsudi Djoyo. 1994. Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan. Penerit Universitas Indonesia. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak & Fakultas Ekonomi UNDIP. 1997. Studi

Sistem Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar

Perhitungan PBB dan BPHTB.

Dunn, William N. 2001. Analisis Kebijaksanaan Publik. Disunting

dan di Indonesiakan oleh Muhajir Darwin. Hanindita. Graha

Widia. Yogyakarta.

Edwin, Robert Anderson Seligman. 1925 dalam Essay on Taxation .

New York.

Fauzi, Yan. 2005. Seri Agribisnis. Kelapa Sawit. Budidaya Pemanfaatan Hasil & Limbah Analisis Usaha dan Pemasaran. Edisi Revisi. Cetakan XVIII. Penerbit Penebar

Swadaya.

Fauzi, 2001. Otonomi Daerah Sumberdaya Alam Lingkungan.

Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.

Ghani, Mohammad. 2003. Sumber Daya Manusia Perkebunan dalam Prespektif. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Girsang, Batara. 2004. Wajah Pembangunan Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara Kedepan (Tahun 2005/2010).

Hadi, Sudharto P. 2001. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Daftar Pustaka


Hadjisaroso. 1994. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah di

Indonesia. dalam Prisma No 8 Agustus 1994. Jakarta

Hamarolie, Harun. 1990. Penuntun Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota. Andi Offset. Yogjakarta.

Hanafiah, T. 1999. Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. IPB

Bogor.

Hidayat, Wahyu 2001. Konsep dasar Penilaian Properti. Penerbit

BPFE Yogjakarta.

Hirawan, Susiyanti B. 1994. Kebijaksanaan Pengembangan Daerah.

Dalam Seminar Nasional.

Ismail, Tjip. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Penerbit

Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi daerah BAPEKKI Dep

Keuangan Republik Indonesia

Jeluddin. 1996. Prinsip Perencanaan Wilayah Sebagai Suatu Pendekatan dalam Menyusun Rencana Umum Tata Ruang.

Prosiding Seminar Nasional Penataan Ruang Menghadapi

PJP-II. USU Press. Medan.

Jones, Charles. 1985. Pengantar Kebijakan Publik. Edisi

Terjemahan. Grafindo Persada. Jakarta.

Koryati, Nyimas Dwi. 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAPI. Yogyakarta.

Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Penerbit Universitas Indonesia (UIP).

Jakarta.

Kurniawan & Agus P. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Penerbit Bayu Media Publishing. Malang.

Daftar Pustaka


Laster, James dan Robert Steward. 2000. Public policy: An Evolutionary Approach. Belmont: Wadsworth.

Laswell, Harold and Abraham Kaplan. 1970. Power And Society.

Yale University Press. New Heaven.

Lubis, Afifuddin. 2005. Otonomi Daerah : Suatu Analisis Tentang Pendapatan Daerah Kota Medan. Tesis. USU. Medan.

Lubis, M Solly. 2003. Masalah-masalah Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Seminar Pembangunan Hukum Nasional

VIII Buku. 2. Bali. 14-18 Juli 2003. Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi

Manusia Republik Indonesia.

Mardiasmo. 1987. Perpajakan. Penerbit Andi Yogyakarta.

Marsudi. 1994. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Gadjah Mada

Press Yogjakarta

Meliala, Yogia S. 1982. Capita Selecta Perpajakan di Indonesia.

Penerbit Armico. Bandung.

Miraza, Bachtiar Hassan. 2005. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Penerbit ISEI. Bandung.

Misra, R. P. 1997. Regional Develoment Planning : Search for Bearing. UNCRD. Nagoya.

Moeljarto, 1987. Politik Pembangunan. Sebuah Analisis Konsep. Arah dan Strategi : PT.Tiara Wacana. Yogyakarta.

Nasution, Zulkifli. 2005. Evaluasi lahan Daerah Tangkapan Hujan Danau Toba Sebagai Dasar Perencanaan Tata Guna Lahan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Universitas Sumatera

Utara. Medan.

Daftar Pustaka


Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia.

Jakarta.

N, Lutfi. 1996. Peranan Penataan Ruang dalam Pembangunan Daerah. Prosiding Seminar Nasional Penataan Ruang

Menghadapi PJP-II. USU Press. Medan.

Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Model-model Perumusan. Implementasi dan Evaluasi. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok

Gramedia. Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pendidikan dan

Pengabdian Pelayanan pada Masyarakat Universitas

Sumatera Utara. 2006. Analisa dan Perumusan Potensi Perkebunan dalam Rangka Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah di Sumatera Utara. Medan

Pangudijatno, Gatot. 1989. Pengelolaan Tanah Gambut untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Prosiding Kongres Nasional V

Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Buku I. Indonesia 7-10

Desember 1989. Medan.

Parlindungan, A.P. 1996. Penataan Ruang dan pelaksanaannya di Daerah. Prosiding Seminar Nasional Penataan Ruang

Menghadapi PJP-II. USU Press. Medan.

Phongphit, Seri and Robert Bennoun. 1988. “Turning Point of Thai Farmers”. Thai Institute of Rural Development (Third).

Bangkok Thailand.

Rachbini, Didik J. 1999. Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Penerbit Pustaka dan Kebijakan Publik. PT Pustaka Sinar

Harapan. Jakarta.

Daftar Pustaka


Ramli. 2006. Peran Serta Perkebunan terhadap Sumber Pendapatan

Daerah di Provinsi Sumatera Utara. disampaikan pada FGD.

Medan. 15 Maret 2007

Riyadi. 2002. Pengembangan Wilayah Teori dan Konsep Dasar .

dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian

Konsep dan Pengembangan. Penerbit Pusat Pengkajian

Kebijakan Teknologi pengembangan Wilayah. Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.

Rusjdi, M. 2005. PBB. BPHTB & Bea Materai. Penerbit PT.

INDEKS-Jakarta.

Salim, Emil. 1989. Sustainable Development: An Indonesian Perspective. Makalah pada AISEC 9-10 Maret. Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2003. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siegel, S. 1994. Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial. PT

Gramedia. Jakarta.

Singarimbun, M dan Efendi. S. 1998. Metode Penelitian Survei. Penerbit LP3ES. Jakarta.

Soegijoko, Budhy Tjahjati S. 1996. Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang. Prosiding Seminar Nasional

Penataan Ruang Menghadapi PJP-II. USU Press. Medan.

Soehadi, 1994. Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai dalam Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro. Semarang.

Soekarwo. 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah.

Penerbit Airlangga University Press Surabaya.

Soemitro, Rochmat. 1990. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Penerbit

PT. Eresco Bandung.

Daftar Pustaka


__________. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Penerbit PT.

Eresco Bandung.

Soemitro, R. dan Muttaqin. Z. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerbit Refika Aditama Bandung.

Soetrisno, Loekman. 2002. Paradigma Baru. Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis. Penerbit Kanisius.

Yogyakarta.

Sudjana. 1992. Metode Statistika. Edisi ke 5. Penerbit Tarsito.

Bandung.

Sugandhy, Arca. 1996. Undang-Undang Penataan Ruang dan Strategi Penataan Ruang pada PJP II. Prosiding Seminar

Nasional Penataan Ruang Menghadapi PJP-II. USU Press.

Medan.

Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV. Alfabeta.

Bandung.

________. 2004. Statistik Non Parametrik untuk Penelitian. Penerbit

CV. Alfabeta. Bandung.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Penerbit CV.

Alfabeta. Bandung.

Suharto. 2003. Perekayasaan Metodologi Penelitian. Penerbit Andi

Yogyakarta.

Sujamto. 1992. Otonomi. Birokrasi. Partisipasi. Penerbit Ghalia

Indonesia. Jakarta.

Daftar Pustaka


Sumaryadi, Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Citra

Utama. Jakarta.

Supriatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan :

Rineka Cipta. Jakarta.

Syamsi, Ibnu. 1983. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Penerbit Citra Utama. Jakarta.

S, Pamudji. 1980. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Penerbit

Ichtiar. Jakarta.

Tarigan, R. 2004. Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi. Penerbit

Bumi Aksara Jakarta.

Thomas, Dye. 1995. Understanding Public Policy. Prentice Hall.

Englewood Cliffs. N.J. USA.

Thoha, M. 2003. Birokrasi dan Politik Indonesia. Penerbit Rineka

Cipta. Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaja A. R. 1990. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Penerbit Haji Masagung.

Jakarta.

Usidi, Muhammad. 2005. PBB. BPHTB dan Bea Meterai. Penerbit

PT. Indeks Jakarta

Wafda, Reti. 2004. Kajian Permasalahn Lahan Serta Kaitannya dengan Pajak Lahan dan Kondisi Lahan Sosial Ekonomi Masyarakat. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian

Bogor. (Tidak dipublikasikan).

Wahab, Solichin Abdul. 1990. Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Penerbit

Bina Aksara. Jakarta.

Daftar Pustaka


Wasistiono, S. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerbit Fokus Media. Bandung.

Wibowo, R. Soetriono. 2004. Konsep. Teori dan Landasan Analisis

Wilayah .Penerbit Bayumedia Publishing. Malang

Winarso, Haryono 2002. Pemikiran dan Praktek Perencanaan Dalam Era Transformasi di Indonesia. Penerbit Kerjasama

ITB Bandung dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.

Jakarta.

Jurnal

Buana. Lalang dan Dja’far. 2003. Profil dan Prospek Pengembangan Industri Kelapa Sawit. Jurnal. Warta Pusat Penelitian

Kelapa Sawit Medan. ISSN 0853-2141. Volume 11 Nomor 1

Bulan Februari 2003.

Direktorat Pangan dan Pertanian. 2005. Kajian Model Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk Menyusun Strategi Pembangunan Pertanian. Jurnal Infokajian Bappenas. ISSN 1693 – 7422.

Vol. 2. No 1 Oktober 2005.

Dja’far dan Teguh W. 2003. Skala Usaha dan Break Even Point Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Penelitian

Kelapa Sawit. ISSN 0853-196 X Volume 11. No. 2 Bulan

Agustus 2003. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.

__________2002 Pengaruh Pola Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Produksi dan Harga Pokok. Jurnal

Penelitian Kelapa Sawit. ISSN 0853-196X Volume 10. Nomor

2-3 Bulan Agustus/Desember 2002. Pusat Penelitian Kelapa

Sawit. Medan.

Daftar Pustaka


Drajad Bambang. Rochyati. AdiSetyanto. Helena. Purba. Sri

Nurhayati. 2005. Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai pada Kinerja Komoditas Primer Perkebunan. Jurnal

Analisis Kebijakan Pertanian. ISSN : 1693-2021. Volume 3

Nomor 2. Juni 2005.

Fadjar Untung. 2006. Kemitraan Usaha Perkebunan : Prubahan

Struktur yang Belum Lengkap. Jurnal Forum Penelitian

Agro Ekonomi. ISSN : 0216-4361. FAE. Volume 24 No.1. Juli

2006.

Kadir. Abdul. 2005. Kebijakan Perencanaan Pembiayaan dam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. Jurnal Perencanaan dan

Pengembangan Wilayah Wahana Hijau Universitas

Sumatera Utara Medan. ISSN 1858-4004 Volume 1. Nomor 1.

Agustus 2005.

__________. 2005. Strategi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Otonomi Daerah. Jurnal

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau

Universitas Sumatera Utara Medan. ISSN 1858-4004 Volume

1. Nomor 2. Desember 2005.

Pranadji Tri. 2006. Sosio History dan Kemacetan Reforma Agraria

di Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian.

ISSN : 1693-2021 Volume 4 Nomor 1. Maret 2006.

Rahayuwati. Sat. (2002). Sistem Reproduksi Betina Orytes rhinoceros (Coleoptera Scrabaeidae) dari Berbagai Populasi Berbeda di Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit. ISSN 0853-196X. Volume 10. Nomor 1 Bulan

April 2002. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.

Ramli. 2007. Peran Sektor Perkebunan Terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. makalah pada diskusi

Daftar Pustaka


kerjasama Fakultas Pertanian USU dengan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Remi. Sutyastie Soemitro. 2007. Peran Sektor Perkebunan Terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. makalah

pada diskusi kerjasama Fakultas Pertanian USU dengan

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di

Medan.

Remi. Sutyastie Soemitro & Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Poverty

and Inequality In Indonesia: Trends and Programs. Economic

Journal ISSN 0854-1493. Journal of The Faculty of

Economics Padjajaran University. Vol XVII. No 1 March

2002.

Santoso. Heri & M Lukman Fadli. 2003. Pemanfaatan Global Positioning System (GPS) pada Perkebunan Kelapa Sawit.

Jurnal Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. ISSN

0853-2141. Volume 11 Nomor 2-3 Juni-Oktober 2003.

Sugiyono. Arsyad D dan Syamsul Anwar. 2002. Status K. Ca. Mg Tanah pada Beberapa Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara Serta Kebijakan Pemupukan. Jurnal Warta Pusat

Penelitian Kelapa Sawit Medan ISSN 0853-2141. Volume 10

Nomor 2-3 Bulan Juni-Oktober 2002.

Suprihatini. Rohayati. dkk. 2004. Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Hilir Perkebunan : Kasus Teh dan Sawit. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. ISSN 1693-

2021. Volume 2 Nomor 1. Bulan Maret 2004.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran. Pelayanan Wajib Pajak dan Pengarruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur.

Jurnal Keuangan Publik. ISSN 1693-4741. Vol 4 No 1. April

2006 Lembaga Pengkajian Keuangan Republik dan

Daftar Pustaka


Akuntansi Pemerintah Badan Diklat Keuangan Departemen

Keuangan Republik Indonesia.

Syahyuti. 2004. Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. Jurnal

Forum Penelitian Agro Ekonomi. ISSN 0216-4361. FAE.

Volume 22 No. 2 Bulan Desember 2004. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian

dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

. 2006. Kebijakan Lahan Abadi untuk Pertanian Sulit

Diwujudkan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. ISSN :

1693-2021. Volume 4 Nomor 2. Juni 2006.

Wahyono. Teguh. 2003. Konflik Penguasaan Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera. Jurnal Penelitian

Kelapa Sawit. ISSN 0853-196X Volume 11. Nomor 1 Bulan

April 2003. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.

Winarna. 2002. Karakteristik Tanah Oxisol dan Kesesuaiannya untuk Tanaman Kelapa Sawit. Studi Kasus di Perkebunan Pelaihari Kalimantan Selatan. Jurnal Penelitian Kelapa

Sawit. ISSN 0853-196X. Volume 10. Nomor 1 Bulan April

2002. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.

Wiranta Sukarna. 1995. Kaitan Antara Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Keuangan dan Moneter. ISSN 0215-9856

Vol 2 Nomor 3. Desember 2005. Publikasi Biro Pengkajian

Ekonomi dan keuangan Departemen Keuangan Republik

Indonesia.

Internet

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=658183591&sid=1&Fmt=4&cli

entld=63928&RQT=309&Vname=PQD .diakses 24 April

2006

Daftar Pustaka


http://proquest.umi.com/pqdweb?did=470885941&sid=1&Fmt=3&cli

entld=63928&RQT=309&Vname=F. diakses 24 April 2006

http//www.kalteng.go.id/INDO/kehutanan_peluang_harapan.htm).

Peluang dan Harapan. diakses 6 Januari 2006

Peraturan Perundang-undangan


Pajak Bumi dan Bangunan.


Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan.


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Undang–undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara.


Perkebunan.


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Pemerintahan Daerah.


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka



Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentasi Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1997 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 jo.

SK.Menkeu No. 19/KMK.04/1986 tentang Cara-Cara Pendataan Objek Pajak dengan SPOP.

Daftar Pustaka


Keputusan Menteri Keuangan No.1003/KMK.04/1985 jo. SK.

Menkeu No. 22/KMK.04/1986 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJKP Sebagai Dasar Pengenaan PBB.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang

Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur KDH Tk.I dan atau Bupati KDH Tk. II.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1008/KMK.04/1985 tentang Tata

Cara Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan dari Pejabat-Pejabat yang dalam Jabatannya Berkaitan Langsung Ada Hubungannya dengan Objek Pajak dan PBB.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-1423 tanggal 21 Nop.

1987 tentang Penyisihan dari Hasil PBB yang Merupakan Penerimaan Pemda TK. II Sebagai Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah.


Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.


Perubahan atas lampiran III. IV. V. V Keputusan Menteri Keuangan No. 174/KMK.04/1993.


Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.


Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

S.158/MK.01/1986 tentang Objek PBB Bangunan Pemerintah yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah.

Daftar Pustaka


Keputusan Menteri Keuangan No. S.158/MK.01/1986 tentang Objek PBB Bangunan Pemerintah yang Digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 029/Pj.6/1991 tentang

Besarnya Standar Investasi Tanaman Perkebunan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No

350/MPP/Kep/7/1998

Keputusan Bersama Direktorat Jederal Pajak dan Direktorat

Jenderal PUOD No. Kep. 30/PJ.7/1986 dan No. 973.562

tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepada Gubernur KDH dan atau Bupati/Walikotamadya KDH TK. II.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep. 17/Pj.07/1986

tentang Pelimpahan Kepada Kakanwil Pajak Bumi dan Bangunan Pajak untuk Menetapkan Klasifikasi Bumi dan Bangunan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep – 16/PJ.6/1998

tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep – 533 /PJ./2000

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaraan. Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemutakhiran Basis Data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE. 21/PJ/7/1986

tanggal 5 Maret 1986 jo. SE No.24/PJ.7/1986 tgl 27 Februari

Daftar Pustaka


1988 tentang Pengelompokan Jenis Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tanggal 23 April 1998 No.

SE-21/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep – 16 / PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 Khusus untuk Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 17 Mei 1999 No. SE-

30/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep. 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 43/PJ.6/2005

tanggal 7 Desember 2005 tentang Pedoman Pengenaan PBB Sektor Perkebunan. Perhutanan dan Pertambangan Non Migas Tahun 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Abdul Kadir

Tempat/Tgl Lahir : P. Brandan / 05 Desember 1957

Status Perkawinan : Kawin

Isteri : Emmy Siregar, SE

Pangkat (Golongan) : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan

Provinsi Sumatera Utara

Kantor : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 1970 : Tamat SD Negeri No. 4 di P. Brandan

Tahun 1973 : Tamat SMP Negeri di P. Brandan

Tahun 1976 : Tamat SMA Negeri di P. Brandan

2. Pendidikan Tinggi

Tahun 1985 : Lulus Sarjana Muda Hukum pada Fak. Hukum USU

di Medan

Tahun 1987 : Lulus Sarjana Hukum pada Fak. Hukum USU di

Medan

Tahun 2003 : Lulus Magister Sains pada Program Studi

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

(PSL) Sekolah Pascasarjana USU di Medan.

3. Pendidikan Tambahan

Tahun 1990 : Diklat Perencanaan Instansi Teknis Tingkat

Provinsi Sumatera Utara di Medan

Tahun 1997 : Diklat SPAMA di Medan

Tahun 2000 : Diklat Reinventing Goverment di Medan

Tahun 2003 : Workshop Analisis Kelayakan Pengenaan Retribusi

atas Fungsi Pelayanan dan Perizinan di Jakarta

Tahun 2004 : Diklat PIM II – LAN RI di Medan

Tahun 2004 : Kewidyaswaraan berjenjang Tk Pertama LAN RI

di Medan

4. Riwayat Pekerjaan

Tahun 1987-1996 : Kepala Seksi Penelitian dan Perencanaan pada

Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 1996-2002 : Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan

pada Dinas Pendapatana Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2002-2006 : Kepala Sub Dinas Bina Program pada Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2006-sekarang : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas pendapatan

Provinsi Sumatera Utara

5. Kegiatan Penelitian

Tahun 2006 : Studi Penyusunan Pedoman bantuan keuangan

Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi

Sumatera Utara, sebagai anggota (kerja sama

Pemprovsu dengan LPPM-USU) di Medan.

Tahun 2006 : Analisis dan Perumusan potensi perkebunan dalam

rangka ekstensifikasi Sumber Pendaptan Daeraha di

Sumatera Utara, sebagai anggota (kerja sama

Pemprovsu dengan LPPM-USU) di Medan.

Documents

KEBIJAKAN Pabdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/... · 2020. 8. 3. · Draft Materi RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan penelitian yang pernah