KATA - bandungkab.go.id · penjelasan atas analisis kinerja belum akurat dideskripsikan. 5. Belum adanya standar pengkategorian nilai capaian indikator, sehingga dalam ... BAB 3 AKUNTABILITAS

i

LKIP Kabupaten Bandung 2016

KATA PENGANTAR

uji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat

Allah SWT, karena atas Ridho dan

perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2016,

sesuai waktu yang telah ditetapkan.Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dilakukan sebagai

bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten Bandung atas pelaksanaan

tugas, tanggungjawab, dan kewenangan yang dimiliki,

khususnya kewenangan pengelolaan dan

pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan

Visi dan Misi organisasi selama kurun waktu satu tahun

anggaran. Kewajiban penyusunan LKIP bagi setiap

instansi pemerintah, ini didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun

kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama

lima tahun dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD. LKIP merupakan potret nilai

prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga merupakan informasi penting yang wajib

disampaikan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, serta khususnya bagi segenap

aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bandung, yang merupakan satu kesatuan

penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal

yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-

P

ii

LKIP Kabupaten Bandung 2016

data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun

eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-infomasi berupa saran

dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-

NYA, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan

kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi

Kabupaten Bandung, yaitu memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan

Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pemantapan

Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.

Amiin

Soreang, Maret 2017

BUPATI BANDUNG

H. DADANG M. NASER, SH.,S.IP. M.IP

Halaman | vi LKIP Kabupaten Bandung 2016

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2016

merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun ke 1 (satu)

dari 5 (lima) tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung. RPJMD merupakan

landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bandung, pada arah Visi dan Misi

Kabupaten Bandung. Pada tahun 2016 RPJMD Kabupaten Bandung ditetapkan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan Visi “Memantapkan

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Dalam rangka pencapaian visi

yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada,

tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah

Kabupaten Bandung menetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan;

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;l

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah; dengan

memperhatikan aspek kebencanaan;

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;

7. Meningkatkan Kemandirian Desa;

8. Meningkatkan reformasi birokrasi;

9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016, sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan


kebijakan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdasarkan

suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali dan

penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep good

governance, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-

hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2016.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung pada

tahun 2016 dapat dikatakan Sangat Memuaskan. Hal ini, didasarkan pada hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan

Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 30 sasaran strategis

dengan 34 indikator kinerja utama (IKU Revisi) menunjukkan bahwa :

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 30 sasaran strategis

adalah 93,58%, berada pada kategori AA atau memuaskan

Capaian kinerja sasaran strategis dari 30 sasaran strategis adalah 23

sasaran dikategorikan AA atau Memuaskan, 1 sasaran dikategorikan A

atau Memuaskan, memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat

akuntabel, 1 sasaran dikategorikan BB atau Sangat Baik, akuntabel,

berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal, 1 sasaran

dikategorikan CC atau Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup

baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak

perbaikan tidak mendasar, 1 sasaran dikategorikan C atau kurang Sistem

dan tatanan kurang diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja

tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar, 1

sasaran dikategorikan D atau Sangat Kurang, Sistem dantatanan tidak

dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak

perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar, sedangkan 2

sasaran belum bisa diukur capaian kinerjanya terkait perhitungan yang

masih dilakukan oleh instansi terkait, seperti BPK dan BPS

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan LKIP

Kabupaten Bandung yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen LKIP secara


maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan LKIP antara lain

adalah :

1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam pengerjaan

beberapa jenis pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dipenuhi

oleh pemerintah daerah yaitu antara lain Laporan Tahunan, LKIP, LKPJ, LPPD,

IPPD dan laporan keuangan daerah, dengan mekanisme penyajian yang

berbeda-beda, namun dengan tenggat waktu penyelesaian laporan yang

bersamaan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan tidak terkonsentrasinya

penyusunan laporan dengan baik dan terjadinya in-efisiensi pengalokasian

sumber daya yang cukup besar hanya untuk sekedar memenuhi penyusunan

laporan. Banyaknya jenis laporan yang harus tersusun dengan tengah waktu

bersamaan menjadi beban kerja yang tidak efektif bagi seluruh unit pelaksana

penyusun pelaporan.

2. RPJMD 2016-2021 baru saja ditetapkan pada pertengahan tahun 2016

sehingga penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran keseluruhan belum

dapat dipahami dan terakselerasi dengan perencanaan OPD. Kondisi ini

menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum

memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi.

3. Perencanaan kinerja dalam dokumen RPJMD belum memuat indikator kinerja

tujuan dan target reliasasi, yang tersaji saat ini hanya indikator kinerja outcome,

sehingga belum optimal dalam penilaian atas kriteria indikator tujuan.

4. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan

dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan

penjelasan atas analisis kinerja belum akurat dideskripsikan.

5. Belum adanya standar pengkategorian nilai capaian indikator, sehingga dalam

penyusunan LKIP tahun 2016 pengkategorian berdasarkan Peraturan Menteri

PAN dan RB No. 13 tahun 2010, yaitu menggunakan pengkategorian nilai hasil

reviu LKIP.

Semoga, LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Bandung. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan

hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung bersama

dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya


menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan

berusaha demi tujuan Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan

Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan

Lingkungan

vii LKIP Kabupaten Bandung 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ v

BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. I - 1

A. Latar Belakang .......................................................................... I - 1

B. Gambaran Umum Kabupaten Bandung ..................................... I - 3

1. Kondisi Geografis ................................................................. I - 3

2. Gambaran Umum Demografis .............................................. I - 4

3. Kondisi Makro Kabupaten Bandung ...................................... I - 5

C. Aspek Strategis Kabupaten Bandung ........................................ I - 7

1. Aspek Pemerintahan ............................................................ I - 7

2. Aspek Sosial Budaya ........................................................... I - 7

3. Aspek Pembangunan Ekonomi Perdesaan .......................... I - 7

4. Aspek Tata Ruang Dan Insfrastruktur Dasar ........................ I - 7

5. Aspek Lingkungan Hidup ..................................................... I - 8

D. Maksud dan Tujuan .................................................................. I - 8

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja .................................................. I - 8

2 Aspek Manajemen Kinerja ................................................... I - 8

E. Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung ............................ I - 8

1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi ................................... I - 8

2. Sumber Daya Aparatur ........................................................ I - 12

F. Permasalahan Utama (strategic issued) .................................... I - 14

G. Dasar Hukum ............................................................................ I - 19

H. Sistematika Penyajian ............................................................... I - 21

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .............................................................. II - 1

A. Rencana Strategis Kabupaten Bandung .................................... II - 1

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 ........................ II - 1

2. Visi Dan Misi ................................................................. II - 2

viii LKIP Kabupaten Bandung 2016

3. Tujuan Dan Sasaran ..................................................... II - 9

4. Strategi Dan Arah Kebijakan ......................................... II - 16

B. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ..... II - 34

1. Prioritas Pembangunan Daerah ............................................ II - 34

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............................................. II - 39

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ III - 1

A. CAPAIAN KINERJA ................................................................... III - 3

1. Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ………………………….........................

III - 3

a) Sasaran 1 : Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Formal Baik Dari Segi Kuantitas Maupun Dari Segi Kualitas .............

III - 4

b) Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah ......................................................

III - 6

c) Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah Guru Profesional .....................................................

III - 11

2. Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .....

III - 14

a) Sasaran 4 : Optimalnya layanan kesehatan oleh pemerintah .....................................................

III - 14

b) Sasaran 5 : Meningkatnya derajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera ..........................................

III - 17

c) Sasaran 6 : Meningkatnya Kesadaran Penduduk Untuk Menerapkan Perilaku Hidup Bersih .............................................................

III - 20

3. Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah ..........

III - 23

a) Sasaran 7 : Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi .................

III - 24

b) Sasaran 8 : Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air ...............

III - 27

ix LKIP Kabupaten Bandung 2016

c) Sasaran 9 : Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung

III - 29

d) Sasaran 10 : Meningatnya kualitas kawasan pemukiman

III - 31

e) Sasaran 11 : Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi ……………………………..

III - 33

f) Sasaran 12 : Meningkatnya efektifitas pemanfaatan ruang wilayah …………………………..

III - 34

g) Sasaran 13 : Meningkatnya upaya pengelolaan

sarana dan Prasana sanitasi …………

III - 35

h) Sasaran 14 : Meningkatnya upaya penanganan Masyarakat yang tergenang banjir

III - 38

4. Tujuan 4 : Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung .............................

III - 41

a) Sasaran 15 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan .............................................

III - 41

5. Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah ..........................

III - 43

a) Sasaran 16 : Tercapainya kondisi ketahanan Pangan ...........................................................

III - 43

b) Sasaran 17 : Meningkatnya daya saing komoditas pertanian ........................................................

III - 46

c) Sasaran 18 : Meningkatnya Transaksi Pada Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Kabupaten Bandung .........................................................

III - 48

d) Sasaran 19 : Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Serta Produktivitas UMKM-IKM Dan Kualitas Produk Unggulan ..............................

III - 50

e) Sasaran 20: Meningkatnya Kesejahteraan Petani … III - 52

f) Sasaran 21 : Meningkatnya Investasi ………………. III - 54

6. Tujuan 6 : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim .........................................

III - 57

a) Sasaran 22 : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ..............................

III - 58

x LKIP Kabupaten Bandung 2016

b) Sasaran 23 : Terselenggaranya konservasi Sumber Daya Alam ......................................................

III - 62

7. Tujuan 7 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa ...................................................................

III - 64

a) Sasaran 24 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan ...................................

III - 64

b) Sasaran 25 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa .............................

III - 69

8 Tujuan 8 : Meningkatkan kinerja aparatur dan

kelembagaan penyelenggara pelayanan

publik ……………………………………………..

III - 70

a) Sasaran 26 : Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah ……………………………..

III - 70

b) Sasaran 27 : Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik ……………………..

III - 74

c) Sasaran 28 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ……………………….

III - 76

d) Sasaran 29 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah …………………

III - 79

9 Tujuan 9 : Meningkatkan stabilitas keamanan yang

kondusif bagi pembangunan wilayah

III - 81

a) Sasaran 30 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan Yang Kondusif Bagi Pembangunan Wilayah …………………………………

III - 82

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................... III - 85

C. DAFTAR PENGHARGAAN ................................... …………. III - 97

BAB 4 PENUTUP ......................................................................................... IV - 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I | 1 LKIP Kabupaten Bandung 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Good Governance ( tata kelola pemerintahan yang baik,

transparan dan akuntabel ) merupakan prasyarat dari setiap pemerintahan untuk

mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu bentuk

pertanggungjawaban yang terukur dan terlegitimasi sesuai dengan Perpres Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya

mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas,

tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah

satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan.

Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang

dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki

termasuk sumber daya keuangan. Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut

diantaranya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan

kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.


Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan

perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir

rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya

menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala

Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.











Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Dalam rangka pencapaian visi

yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada,

tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah

Kabupaten Bandung menetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan sebagai berikut :











RPJMD Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan

selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan kinerja capaian visi dan misi Kabupaten

Bandung. Penetapan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan proses


perwujudan visi dan misi Kabupaten Bandung. Sehingga dengan disusunnya dokumen

RPJMD, maka pengukuran akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat digambarkan dan

dipertanggungjawabkan secara lebih tepat.

Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016, sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai

kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep good governance,

selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja

pemerintahan pada tahun 2016.

B. Gambaran Umum Kabupaten Bandung

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bandung

secara geografis terletak pada koordinat

107o 22’ - 108o 50 Bujur Timur dan 60 41’ –

7o 19’ Lintang Selatan dengan ketinggian

500 meter sampai 1.800 meter di atas

permukaan laut dengan luas wilayah

176.238,67 Ha.

Batas wilayah administrasi

pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan

Kabupaten Bandung Barat, Kota

Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten

Sumedang;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan

Kota Cimahi.

Gambar 1.1

Peta Kabupaten Bandung

Sumber : Website resmi Pemerintah Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id/arsip/2345/ gambaran-umum-sumber-daya-alam)

http://www.bandungkab.go.id/arsip/2345/


Morfologi Kabupaten Bandung terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan,

dan pegunungan dengan kemiringan lereng beragam antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga

di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson

dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun.

Suhu udara berkisar antara 12oC sampai 24oC dengan kelembaban udara beragam

antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Kondisi alam tersebut

membuat Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir,

bencana longsor, erosi dan sebagainya.

Secara proporsi, penggunaan lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh

kawasan budidaya pertanian yaitu seluas 53,22% dari luas keseluruhan 176.238,67 Ha.

Penggunaan lahan lainnya yaitu kawasan lindung sebesar 33,83%, kawasan budidaya

non pertanian 12,44%, dan kawasan lainnya 0,51%. Angka ini menunjukkan bahwa

sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung masih berupa kawasan ruang terbuka,

dimana mampu menyerap air larian hujan yang mencapai 2.000-3.500mm per tahun.

Berdasarkan luas lahan terbuka yang ada di Kabupaten Bandung baik yang berupa

kawasan lindung maupun kawasan budidaya, tanah di Kabupaten Bandung memiliki

kemampuan untuk menyerap air sebanyak 0,793-2,115 miliar meter kubik per tahun.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten

Bandung tahun 2016 sebesar

3.596.623 jiwa terdiri atas : Laki-laki

1.823.708 jiwa (50,71 %) dan

perempuan 1.772.915 jiwa (49,29 %).

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Tahun 2016 sebesar 1,77%,

menurun dibandingkan dengan LPP

Tahun 2015 sebesar 1,84%.

Walaupun dari segi laju pertumbuhan

penduduk menurun namun dari

jumlah penduduk masih meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah

penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif diiringi dengan upaya

pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan berkesinambungan serta upaya

Diagram 1.1

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Di Kabupaten Bandung Tahun 2016

Sumber : BPS Kab. Bandung, 2016 (Angka Sementara)

Laki-laki

Perempuan


peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dengan pertambahan jumlah

penduduk, akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah baik secara langsung

maupun tidak langsung, Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang

diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas tersebut

antara lain : fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial,

kesehatan dan sebagainya.

Secara lebih rinci komposisi penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan

kelompok umur, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 (Jiwa)

Kelompok Umur Jumlah (jiwa)

0-4 370.686

5-9 358.641

10-14 335.499

15-19 330.705

20-24 307.994

25-29 311.425

30-34 316.185

35-39 287.433

40-44 247.351

45-49 204.499

50-54 162.035

55-59 128.134

60-64 836.50

65+ 152.387

Jumlah Penduduk 3.596.623

Sumber : BPS Kab. Bandung, Tahun 2016 (Data Sementara)

3. Kondisi Makro Kabupaten Bandung

Gambaran kondisi Kabupaten Bandung secara umum dapat dilihat dari

perubahan angka atau nilai-nilai indikator-indikator makro Kabupaten Bandung yang

terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas pembangunan manusia. Kondisi

indikator makro Kabupaten Bandung tahun 2015-2016 dapat dilihat dari uraian dalam

tabel berikut.


Tabel 1.2 Indikator Makro di Kabupaten Bandung 2015 – 2016

No Indikator 2015 2016***)

1. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.534.114 3.596.623

2. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,84% 1,77

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,89% 5,33

4. Inflasi PDRB 6,09 % 4,15

5. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

(juta rupiah) 85.793.090,4 94.114.297,2

6. PDRB atas Dasar Harga Konstan

(juta rupiah) 64.696.966,1 68,144,362,0

7. Pendapatan per Kapita per Tahun 24.275.700 26.167.407

8. IPM 70,05 70,98

9. Indeks Pendidikan 61,73 63,21

10. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,41 8,49

11. Harapan Lama Sekolah 12,13 12,56

12. Indeks Kesehatan 81,65 81,81

13. Angka Harapan Hidup (tahun) 73,07 73,18

14. Indeks Daya Beli 68,17 69,15

15. Daya Beli 9.375 9.882

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2016, ***) angka sangat sementara

Dari tabel di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan

perhitungan, IPM Kabupaten Bandung pada Tahun 2016 mecapai 70,98*) point yaitu

kontribusi dari Indeks Pendidikan 63,21; Indeks Kesehatan 81,81 dan Indeks Daya Beli

69,15,34. IPM Tahun 2016 ini meningkat 0,93 point dibandingkan IPM Tahun 2015

yang mecapai 70,05 point, Perhitungan IPM tahun 2016 sudah menggunakan metode

perhitungan baru.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari

seluruh nilai tambah (value added) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan

perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. PDRB dihitung atas

dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku

digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan gambaran perekonomian

pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk

melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.


C. Aspek Strategis Kabupaten Bandung

1. Aspek Pemerintahan

Strategi pembangunan aspek pemerintahan mencakup peningkatan kualitas

implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya

kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kinerja

pembangunan; meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatkan

kapasitas, profesionalisme dan kinerja Pegawai; meningkatkan kualitas pelayanan

publik; meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

meningkatkan efektivitas implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan.

2. Aspek Sosial Budaya dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi pembangunan aspek sosial budaya dan peningkatan SDM mencakup

upaya meningkatkan derajat dan kondisi sosial masyarakat dengan cara peningkatan

SDM Kabupaten bandung melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan, dan peningkatan daya beli masyarakat yang dibarengi pula dengan

upaya-upaya untuk menjunjung tinggi budi pekerti, budaya sunda, dan berlandaskan

iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Aspek Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Strategi pembangunan aspek pembangunan ekonomi perdesaan mencakup

upaya pemberdayaan dan pendayagunaan potensi ekonomi yang ada di kawasan

perdesaan menghasilkan kekuatan ekonomi secara global. diharapkan juga

pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat desa secara optimal memberikan kontribusi

terhadap indikator ekonomi makro yaitu PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi,

Laju Investasi, konsumsi pemerintah dan indikator sosial makro.

4. Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur Dasar

Strategi pembangunan tata ruang dan infrastruktur Dasar merupakan upaya

untuk mendukung keselarasan pemanfaaatan ruang yang mampu mengembangkan

fungsi setiap kawasan. Menciptakan hubungan sinergis antara wilayah dengan

wilayah/daerah sekitar. Mendukung Pembangunan agar dapat


5. Aspek Lingkungan Hidup

Strategi pembangunan Lingkungan Hidup merupakan Landasan

Pembangunan Kabupaten Bandung sesuai dengan Visi Bupati Bandung Tahun 2016 –

2021

D. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun 2016 mencakup hal-hal berikut ini :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggung jawaban

pemerintah Kabupaten Bandung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama

tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana

visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2016.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian

kinerja dalam upaya perbaikan kinerja di masa datang, terutama untuk melakukan

perbaikan kekurangan yang ditemukan pada setiap celah kinerja. Selain itu dalam

rangka mengelola penataan manajemen pemerintahan dapat merumuskan strategi

pemecahan masalah sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Bandung dapat

ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung

1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan ditetapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah

nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat


Daerah yang ditindaklanjuti penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah tipe A;

b. Sekretariat DPRD tipe A;

c. Inspektorat tipe A;

d. Dinas tipe A, terdiri atas: 1. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

pendidikan;

2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan,

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat,

kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub

urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

6. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;

8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan

Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

9. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

lingkungan hidup;

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;


11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

12. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

perhubungan;

13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan

bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;

15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang

perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya

mineral;

17. Dinas Pertanian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;

dan

18. Dinas Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

e. Dinas tipe B, terdiri atas:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang

kearsipan.

f. Dinas tipe C,

1. Dinas Kebakaran, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan

kebakaran.

g. Badan tipe A, terdiri atas:


1. Badan Perencanaan, Penel itian dan Pengembangan Daerah,

menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

perencanaan daerah dan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan

pengembangan;

2. Badan Keuangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang keuangan daerah; dan

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, menyelenggarakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan,

dan pelatihan.

h. Kecamatan tipe A, terdiri atas:

1. Kecamatan Soreang;

2. Kecamatan Pasirjambu;

3. Kecamatan Ciwidey;

4. Kecamatan Rancabali;

5. Kecamatan Kutawaringin;

6. Kecamatan Katapang;

7. Kecamatan Margaasih;

8. Kecamatan Cangkuang;

9. Kecamatan Banjaran;

10. Kecamatan Cimaung;

11. Kecamatan Pangalengan;

12. Kecamatan Baleendah;

13. Kecamatan Margahayu;

14. Kecamatan Dayeuhkolot;

15. Kecamatan Bojongsoang;

16. Kecamatan Cimenyan;

17. Kecamatan Cilengkrang;

18. Kecamatan Ciparay;

19. Kecamatan Arjasari;

20. Kecamatan Kertasari;

21. Kecamatan Ibun;


22. Kecamatan Paseh;

23. Kecamatan Pacet;

24. Kecamatan Majalaya;

25. Kecamatan Cicalengka;

26. Kecamatan Solokanjeruk;

27. Kecamatan Pameungpeuk;

28. Kecamatan Cileunyi;

29. Kecamatan Rancaekek;

30. Kecamatan Nagreg; dan

31. Kecamatan Cikancung.

2. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bandung

ditunjang oleh sumber daya aparatur sebanyak 19..744 orang yang tersebar di

berbagai Organsasi Perangkat Daerah (OPD). Secara lebih rinci dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Sumber Daya Aparatur

Di Kabupaten Bandung Tahun 2016

No SKPD Jumlah

1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 194

2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 64

3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30

4 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 132

5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 44

6 Badan Penanaman Modal dan Perijinan 52

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29

8 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 66

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50

10 Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi 49

11 Dinas Bina Marga 235

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 51

13 Dinas Kesehatan 1270

14 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 354

15 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 52

16 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 201

17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13984


18 Dinas Perhubungan 225

19 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 73

20 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 310

21 Dinas Peternakan dan Perikanan 86

22 Dinas Sosial 47

23 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 145

24 Dinas Tenaga Kerja 60

25 Inspektorat 68

26 Kecamatan Arjasari 18

27 Kecamatan Baleendah 24

28 Kecamatan Banjaran 22

29 Kecamatan Bojongsoang 23

30 Kecamatan Cangkuang 23

31 Kecamatan Cicalengka 26

32 Kecamatan Cikancung 21

33 Kecamatan Cilengkrang 20

34 Kecamatan Cileunyi 31

35 Kecamatan Cimaung 21

36 Kecamatan Cimenyan 15

37 Kecamatan Ciparay 31

38 Kecamatan Ciwidey 16

39 Kecamatan Dayeuhkolot 20

40 Kecamatan Ibun 27

41 Kecamatan Katapang 25

42 Kecamatan Kertasari 22

43 Kecamatan Kutawaringin 24

44 Kecamatan Majalaya 27

45 Kecamatan Margaasih 20

46 Kecamatan Margahayu 21

47 Kecamatan Nagreg 25

48 Kecamatan Pacet 20

49 Kecamatan Pameungpeuk 22

50 Kecamatan Pangalengan 32

51 Kecamatan Paseh 30

52 Kecamatan Pasirjambu 23

53 Kecamatan Rancabali 17

54 Kecamatan Rancaekek 33

55 Kecamatan Solokan Jeruk 24

56 Kecamatan Soreang 27

57 Kelurahan Andir 9

58 Kelurahan Baleendah 9


59 Kelurahan Cibeunying 7

60 Kelurahan Jelekong 8

61 Kelurahan Manggahang 9

62 Kelurahan Padasuka 8

63 Kelurahan Pasawahan 8

64 Kelurahan Rancaekek Kencana 8

65 Kelurahan Sulaiman 9

66 Kelurahan Wargamekar 7

67 Rumah Sakit Daerah Kelas B Majalaya 264

68 Rumah Sakit Daerah Kelas C Cicalengka 102

69 Rumah Sakit Daerah Kelas C Soreang 324

70 Satuan Polisi Pamong Praja 72

71 Sekretariat Daerah 233

72 Sekretariat DPRD 54

73 Sekretariat KORPRI 4

74 Sekretariat KPUD 8

Total 19.744

Sumber : Bezzeting BKPP Kab. Bandung per 31 Desember 2016

F. Permasalahan Utama (strategic issued)

Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan perubahan yang cepat dan

dinamis, dengan tingkat keterpengaruhan perkembangan wilayah regional yang tinggi.

Kabupaten Bandung dapat di klasifikasikan sebagai daerah penyangga Ibu Kota

Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Pada sisi lain Kabupaten Bandung memiliki

sumber-sumber potensial daerah yang dapat dikembangkan menjadi ikon pendorong

peningkatan kualitas kemajuan pembangunan daerah. Dengan kecukupan kuantitas

sumberdaya manusia, potensi sumber daya alam, merupakan modal dalam

perencanaan pembangunan. Namun tentunya pengaturan, penataan, dan analisis

terhadap seluruh potensi perlu di kaji secara lebih mendalam sehingga potensi positif

dapat dikelola secara benar dengan kendali arah pencapaian tujuan yang tepat, yang

pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan kondisi singkat diatas, maka isu strategis pembangunan daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, yang menjadi prioritas penanganan:


1. Jaminan Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat;

2. Pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan

difabel;

3. infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan

nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel

4. Penanganan banjir dan kekeringan

5. Penanggulangan kemiskinan;

6. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan dan ketahanan dan

kemandirian pangan;

7. Pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas Ruang Terbuka

Hijau;

8. Pemberdayaan masyarakat desa;

9. Pengoptimalan kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan

ketertiban umum dan keamanan;

Penjabaran masing-masing isu strategis disajikan dalam uraian berikut :

1. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan

tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan

yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi

pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam

mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi

untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas

sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah

guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga

pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai

kesehatan yang secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang

bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu

dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang

masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran

tenaga medis.

2. Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau

kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang

berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan

(birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substantif) dan pelayanan administrasi.


Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama

pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan

perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus

diperbaiki dalam rangka mewujudkan Good Govermance.

3. Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam

mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli.Sektor

infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana

permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan

kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah.

Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam

mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan

antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu

ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya.

Beberapa masalah yang masih perlu langkah penangangan lanjutan, di antaranya

ialah perlu adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan

dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolt, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal

ini menyebabkan terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik

yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa

dokumen harus mengacu terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.

4. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan banjir dan

genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi

masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya

degradasi dan longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang

cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi,

sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung

membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal.

5. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap

masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan

pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program

dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam

mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama

karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego

sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan


pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah

keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.

6. Untuk membangun perekonomian Kabupaten Bandung yang berdaya saing,

beberapa sektor yang menjadi prioritas pengembangan antar lain meliputi sektor

perdagangan dan jasa, sektor industri, sektor agrobisnis, sektor pariwisata, sektor

koperasi dan UMKM serta sektor investasi,

7. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Inti dari permasalahan

lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan

lingkungan hidupnya. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung

sudah perlu mendapatkan perhatian khusus karena jika tidak ditangani secepatnya

dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk jangka panjang. Pembuangan limbah

padat yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru bagi

lingkungan, pembuangan limbah cair yang tidak melalui proses pengolahan

terlebih dahulu juga akan mencemari sungai yang pada akhirnya akan merusak

biota di dalam ekosistem sungai, sementara polusi udara yang ditimbulkan dari

proses pembuangan residu ke udara tanpa disaring terlebih dahulu akan

menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

8. Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bandung merupakan strategi yang mutlak

harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat lebih dari 96 % dari total wilayah

merupakan wilayah pedesaan. Kesenjangan dalam segi ekonomi antara wilayah

pedesaan dan perkotaan menjadi perhatian utama. Hali ini di sebabkan

pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan aspek penting dari pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Bandung. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bandung

perlu menetapkan core businessnya “Sektor Pertanian”, karena potensi yang

dimiliki Kabupaten Bandung dalam memenuhi surplus pangan terutama padi, tetapi

Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan langkah-langkah yang

terstruktur dalam mempertahankan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif

dalam meningkatkan nilai investasi serta memperkuat ekonomi lokal melalui

peningkatan peran UKM yang menunjang usaha pertanian dan peternakan. Selain

itu, perkembangan ekonomi pedesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi


pertanian, sangat berhubungan dengan sektor pariwisata, produksi kewaspadaan

serta keamanan pangan dan bahan baku sektor lainya.

9. Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan

iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum.

Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun

2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat

dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang

polhukam.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan

dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.4 ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

ISU STRATEGIS

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan

kesehatan bagi masyarakat

Peningkatan cakupan pelayanan dan

kualitas pendidikan


kualitas kesehatan

Masih perlunya penanggulangan

kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

Kurangnya sarana pelayanan publik yang

aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak,

lansia, dan difabel

Peningkatan pelayanan sarana dan

prasarana dasar wilayah

Masih terbatasnya infrastruktur dasar

Belum efektifnya pengendalian

pencemaran lingkungan dan masih

terbatasnya luas ruang terbuka hijau

Pengendalian pencemaran lingkungan


ISU STRATEGIS


Belum optimalnya penanganan banjir dan

kekeringan

Penanggulangan bencana banjir dan

kekeringan

Belum mantapnya ketahanan dan

kemandirian pangan

Pemantapan ketahanan dan

kemandirian pangan

Belum optimalnya kinerja pemerintahan

dan kerjasama dalam penyelenggaraan

ketertiban umum dan keamanan

Reformasi birokrasi

Pemantapan stabilitas keamanan dan

ketertiban masyarakat

Masih perlu ditingkatkannya daya saing

perekonomian produk unggulan

Peningkatan daya saing perekonomian

produk unggulan

Masih perlunya pemberdayaan masyarakat

desa

Pemantapan pembangunan wilayah

perdesaan

Sumber : RKPD Kab. Bandung Tahun 2016

G. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

16. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2009;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021.

H. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Bandung selama tahun 2016. Capaian kinerja (Performance

Results) 2015 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun terhadap rencana kinerja (Performance

Plan) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini menguraikan keberhasilan, hambatan, dan

permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(Performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Bab II Rencana Strategis

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Bab IV

Penutup


Bab I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Bandung, aspek strategis

Kabupaten Bandung, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, organisasi Pemerintah

Kabupaten Bandung, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LKIP dan

sistematika penyajian LKIP.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2016-2021, visi dan misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan perjanjian

kinerja tahun 2016.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini akan disajikan mengenai hasil pengukuran kinerja untuk

masing-masing pernyataan sasaran kinerja pada tujuan yang ada di RPJMD

yang memuat :

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

Menjelakan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi.

b. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap capaian kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

tahun 2016; Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Perbandingan

realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi; Penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan / penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Efisiensi penggunaan


sumber daya; Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun 2016, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya-upaya

penyelesaiannya dan langkah serta solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

II | 1 LKIP KABUPATEN BANDUNG 2016

A. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah

dengan melibatkan masyarakat.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan

perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Penjabaran lebih

lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 dan Kebijakan Umum APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan perencanaan

jangka menengah daerah merupakan amanat pelaksanaan Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. .

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan dokumen

perencanaan strategis yang menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan

pada tahun 2016-2021, sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah

Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini

BAB II PERENCANAAN KINERJA


berfungsi sebagai penuntun segenap penyelenggara Perangkat Daerah (PD) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program/kegiatan

pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, dalam arah perwujudan visi,

misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam lima tahun periode

kepemimpinan Kepala Daerah.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-

2021.

2. Visi dan Misi

Berbagai isu global dan nasional turut dipertimbangkan dalam upaya

penyelesaian isu lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang

dihadapi Kabupaten Bandung antara lain : Pelayanan publik, Kualitas Sumber Daya

Manusia (Pendidikan, Kesehatan, dan Kesalehan Sosial), Pembangunan Perdesaan

dan Ketahanan Pangan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Infrastruktur Wilayah

dan Tata Ruang, Kemiskinan serta Lingkungan Hidup. Dalam menangani isu tersebut

diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen

masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

a. Visi

Dengan mempertimbangkan isu yang

ada, maka visi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung, yang dituangkan

dalam RPJMD tahun 2016-2021,

adalah :

Melalui visi tersebut, diharapkan Kabupaten Bandung melanjutkan membangun dan

memiliki kemampuan menghadapi paradigma dan kondisi dimasa yang akan datang,

lebih dari itu Kabupaten Bandung dapat berperan dalam perubahan yang terjadi di

lingkup regional, nasional maupun global.

”Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,

Kultural dan Berwawasan Lingkungan”


b. Misi

Dari pernyataan Visi Kabupaten Bandung tersebut, dirumuskan 9 (sembilan) Misi

Kabupaten Bandung yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga

hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih

jauh, pernyataan misi Kabupaten Bandung memperlihatkan kebutuhan apa yang

hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan

bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun 9 (sembilan) misi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan adalah :

1. Misi Pertama: “Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”

Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan visi

Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber Daya

Manusia yang Berkualitas”. Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi misi

pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor pendidikan

sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam

pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai

aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung

perlu memiliki kapasitas dan daya saing dalam mendukung keberhasilan

pembangunan Kabupaten Bandung.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang

berkualitas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan

cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan

jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah menengah atas yang

tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas

pada fasilitas- fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah,

meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa

melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.


2. Misi Kedua: “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan

kesehatan”

Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan

kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya

menciptakan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Dalam hal ini derajat

kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai melalui misi ini. Derajat

kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara

langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif,

inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan

berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa

didukung oleh drajat kesehatan penduduk yang tinggi.

Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas

kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu

dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung

pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas

puskesmasdan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui

berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk

menjaga pola hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara

optimal yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

3. Misi Ketiga: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata

ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap

pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi

infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah,

infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya,

pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan

infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah,

sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu

dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya-


upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan

kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui

mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta

mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan

tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan

ruang.

Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir

dalam perencanaan pembangunan. Hal tersbut didasari oleh kondisi

Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencan. Meninjau

historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan

dan menggangu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan

terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek

kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi pelu pula untuk diarahkan

pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar

memiliki kelentingan terhadap bencana.

4. Misi Keempat: : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan

dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang

berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat,

diharapkan secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemanan wilayah.

Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan

partisipasi masayrakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan

sosial.

5. Misi Kelima: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif”


Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor,

seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata,

koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan

ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung

untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.

Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong

potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi

eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi

besar untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada

kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di

suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti

misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas,

menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan

jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan

upaya- upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk

memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal

tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula

ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa

yang memadai.

Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi

pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata

eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan

sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan competitive advantage sektor

ekonomi Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah

dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi

pemasaran objek wisata.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong

perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan

ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan

insentif bagi industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam


hal produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan

imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu

dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.

Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan

pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan

petani dna peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan.

6. Misi Keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”

Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor

ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten

Bandung yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan

hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya

menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang

memacu perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk

memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui

penanggulangan pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair

maupun udara.

7. Misi Ketujuh: “Meningkatkan Kemandirian Desa”

Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung

eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan

perdesaan tidak semata- mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur

perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan

pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan

desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan

kemandirian desa yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan

bersinergi mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.

Misi meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini

sejalan dengan upaya pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya

manusia yang berkualitas” serta “ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa


upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara

lain dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta

meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.

8. Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”

Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang Lestari”,

maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur

pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan

pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi

pembangunan Kabupaten Bandung.

Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci

bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka

reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi

penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam

meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui

meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan

administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

9. Misi Kesembilan: “Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah”

Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan

ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan

berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal

tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Bandung,

maka penetapan misi meningkatkan keamanan dan ketetiban wilayah mutlak

diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan

keamanan dan ketertiban wilayah antara lain dengan meminimalisasi

terjadinya ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat melalui

peningkatan penegakan peraturan daerah, serta Meningkatkan peran serta


masayarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui

peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya pencapaian visi-misi Kebupaten Bandung, maka visi dan misi

tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Formulasi tujuan strategis Pemerintah

Kabupaten Bandung ditujukan untuk dapat mengetahui susunan atau tahapan tahunan

langkah kebijakan yang harus dilaksanakan secara tepat oleh organisasi dalam proses

perwujudan visi misinya untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan formula tersebut diarahkan pada upaya penanganan atau

penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga

akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bandung mengukur sejauh mana visi misi

organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi

organisasi.

Adapun penjabaran visi-misi Pemerintah Kabupaten Bandung dirumuskan

dalam tujuan sebagai berikut :












Sebagai tindak lanjut atas isu sentral dan strategis Kabupaten Bandung serta

formulasi tujuan Kabupaten Bandung, lebih lanjut diuraikan tahapan pencapaian tujuan

melalui 44 sasaran. Klasifikasi sasaran Kabupaten Bandung berdasarkan tujuannya,

diuraikan dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Visi: “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2020

Misi Pertama:

“Meningkatkan

kualitas dan

cakupan layanan

pendidikan”

Meningkatkan

ketersediaan

layanan

pendidikan

berkualitas dan

partisipasi

masyarakat dalam

bidang pendidikan

Optimalnya

ketersediaan fasilitas

pendidikan formal baik

dari segi kuantitas

maupun dari segi

kualitas Meningkatnya

jumlah penduduk yang

bersekolah

Persentase ruang

kelas baik:

a. Tingkat SD/ MI/

Sederajat

77,40 %

b. Tingkat SMP/ MTs/

Sederajat

85,45 %

Meningkatnya jumlah

penduduk yang

bersekolah

Angka Partisipasi

Murni (APM):

APM SD/ MI/

sederajat

94,73

APM SMP/ MTs/

sederajat

84,59

APM SMA/ MA/

sederajat

50,01

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

APK SD/ MI/

sederajat

105,43

APK SMP/ MTs/

sederajat

97,98

APK SMA/ MA/

sederajat

59,68

Meningkatnya jumlah

guru profesional

Persentase tingkat

pendidikan guru

(berkualifikasi S1/DIV

ke atas):

a. Tingkat SD/ MI/

Sederajat

90






b. Tingkat SMP/MTs/

Sederajat

90

c. Tingkat

SMA/MA/SMK/

Sederajat

90

Meningkatnya

kompetensi penduduk

melalui penguasaan

budaya lokal, olah

raga, dan pendidikan

non formal

Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi (Orang)

754 Orang

APK Paket A 0,62

APK Paket B 3,85

APK Paket C 2,58

Meningkatnya minat

baca masyarakat

Kabupaten Bandung

Misi Kedua:

“Mengoptimalkan

kuantitas dan

kualitas pelayanan

kesehatan”

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan serta

meningkatkan

drajat kesehatan

masyarakat

Optimalnya

penyediaan layanan

kesehatan oleh

pemerintah

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) di

Bidang Kesehatan

77,20 %

Meningkatnya drajat

kesehatan penduduk

AHH 72,26

AKB

33,50

Cakupan pasangan

usia

90%

subur peserta KB

Aktif

Meningkatnya

kesadaran penduduk

untuk menerapkan

perilaku hidup bersih

Persentase PHBS

pada rumah tangga

50%

Persentase

penyelenggaraan

promosi kesehatan

100 %

Misi Ketiga:

“Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur dasar

yang terpadu

dengan tata ruang

wilayah serta

memperhatikan

Meningkatkan

Ketersediaan dan

kualitas

Infrastruktur dasar

yang tahan

terhadap bencana

serta mewujudkan

keserasian

Meningkatnya

aksesbilitas, kapasitas

dan keselamatan

terhadap pelayanan

sarana dan prasarana

transportasi (%)

Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang)

92 %

Level of Service (LOS)

LOS C (4)






aspek

kebencanaan”

pembangunan

dengan tata ruang

wilayah

Meningkatnya

aksesbilitas,

kapasitas dan

kualitas infrastruktur

sumber air

Akses aman terhadap air bersih

100 %

Meningkatnya

penataan kawasan ibu

kota Kabupaten

Bandung

Persentase terbangunya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja)

100 %

Meningkatnya kualitas

kawasan permukiman

Persentase luas kawasan kumuh (%)

9,38 %

Optimalnya sistem

telekomunikasi dan

informatika yang

terpadu melalui

pemanfaatan

teknologi dan

komunikasi

Persentase terbangunya jaringan fiber optik

100 %

Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur listrik dan

energi yang merata

mencakup seluruh

wilayah

Meningkatnya

efektivitas

perencanaan tata

ruang

Persentase tersedianya dokumen penataan ruang

60 %

Persentase keterpaduan antar daerah yang berbatasan mengenai kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik

100 %

Meningkatnya

efektivitas

pemanfaatan ruang

wilayah

Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang

58 %

Optimalnya

pengendalian






pemanfaatan ruang

Meningkatnya upaya

pengelolaan sarana

dan prasarana

sanitasi

Akses Terhadap Sanitasi

100 %

Meningkatnya mitigasi

dan adaptasi wilayah

terhadap resiko

bencana

Persentase korban bencana yang tertangani

100 %

Meningkatnya upaya

penanganan

masyarakat yang

tergenang banjir

Tertanganinya wilayah berpotensi banjir seluas 14.937,9 m2 Persentase polder/kolam retensi

100 %

Persentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota

15 %

Misi Keempat

“Meningkatkan

kesejahteraan sosial

masyarakat”

Mengentaskan

permasalahan

kesejahteraan

sosial di

Kabupaten

Bandung

Berkurangnya jumlah

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS)

Rata- Rata PMKS yang ditangani dan mampu berinteraksi sosial (%)

52,84 %

Meningkatkan

kualitas dan

produktivitas dalam

sektor

ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

8,42 %

Misi Kelima:

“Menciptakan

Pembangunan

Ekonomi yang

Memiliki

Keunggulan

Kompetitif”

Meningkatkan

daya saing

perekonomian

Kabupaten

Bandung sebagai

upaya optimalisasi

kontribusi sektor

ekonomi terhadap

pembangunan

daerah

Tercapainya Kondisi

Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan)

92,70

Meningkatnya daya

saing komoditas

pertanian

Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional

9 Jenis

Meningkatnya

kesejahteraan

petanian

Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama

288 Kelompok

Tani

Meningkatnya

transaksi pada sektor

perdagangan dan jasa

di Kabupaten

Bandung

LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

9,79 %






Meningkatkan

kapasitas, kapabilitas

serta produktivitas

UMKM-IKM dan

kualitas produk

unggulan

Nilai omzet UMKM-IKM

Rp 6,54 Trilyun

Meningkatnya

destinasi wisata

Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan

64

Meningkatnya

kemudahan investasi

Nilai Investasi Rp 7,8 Trilyun

Misi Keenam:

“Meningkatkan

Kelestarian

Lingkungan Hidup”

Menciptakan

lingkungan yang

serasi dan

seimbang dengan

memperhatikan

daya dukung

lingkungan, daya

tampung

lingkungan serta

perubahan iklim

Meningkatkan

pengawasan dan

pengendalian

terhadap

pencemaran dan

kerusakan

lingkungan

Persentase Pengendalian Pencemaran Air

56,75 %

Pengendalian Pencemaran Udara

91,44 %

Pengendalian Pengelolaan Limah B3

50%

Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah

34 %

Terselenggaranya

konservasi sumber

daya alam

Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)

76,97 %

Luas Persemaian Desa/Kebun Rakyat

2,25 Ha

Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)

0,24 %

Adaptasi perubahan

iklim

Misi Ketujuh:

“Meningkatkan

kemandirian Desa”

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat desa

dalam

pembangunan

wilayah

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

perdesaan

Jumlah desa swasembada/ cepat berkembang

10 Desa

Jumlah desa swakarya/ desa berkembang

25 Desa

Meningkatnya

partisipasi

Jumlah swadaya dalam pembangunan desa

70 %






masyarakat dalam

pembangunan desa

Misi Kedelapan:

“Meningkatkan

reformasi birokrasi”

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggara

pelayanan public

Meningkatnya kualitas

kinerja aparatur

pemerintah

Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)

23,19 %

Meningkatkan

efisiensi pelayanan

administrasi publik

Jumlah Perangkat Daerah yang telah ditata secara kelembagaan

62 Perangkat

Daerah

Meningkatkan

efisiensi kinerja dan

fungsi kelembagaan

Meningkatkan

pemanfaatan potensi

daerah

Jumlah kecamatan yang telah memiliki roadmap kewilayahan

31 Kecamatan

Meningkatkan

efisiensi pelayanan

administrasi publik

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan

9 Aplikasi

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh Perangkat Daerah

9 Aplikasi

Meningkatkan

pemanfaatan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK)

Jumlah aplikasi yang terintegrasi

20 Aplikasi

Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

Status Laporan WTP

Meningkatnya

Kualitas Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran

100 %

Misi Kesembilan:

“Meningkatkan

keamanan dan

Meningkatkan

stabilitas

kemanan yang

Meningkatnya

kemanan dan

ketertiban

Persentase Penegakan Perda

100 %






ketertiban wilayah” kondusif bagi

pembangunan

wilayah

masyarakat

Meningkatkan peran

serta masayrakat

dalam menjaga

keamanan dan

ketertiban

masyarakat

Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik

80 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Dalam konteks manajemen berbasis kinerja, pengukuran kinerja

penyelenggaraan pemerintahan merupakan alat untuk mengetahui gambaran atas

tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi pemerintah dalam upaya

mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Ukuran ini harus mampu

menjelaskan tentang tingkat realisasi target kinerja sasaran ataupun tujuan yang

dicapai oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan

pengukuran tersebut pemerintah akan terdorong untuk lebih membangun komitmen

dan konsistensi pada pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih signifikan

berorientasi pada capaian kinerja yang bersifat hasil (outcome), bukan hanya

menghasilkan output kegiatan yang tidak berujung pada perubahan kondisi masyarakat

yang lebih baik, yang pada gilirannya kinerja instansi pemerintah benar-benar akan

dapat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat (stakeholders).

Susunan sasaran strategis Kabupaten Bandung disusun sebagai pedoman

untuk memudahkan dalam menentukan langkah kebijakan yang lebih teknis. Dengan

ditetapkannya sasaran strategis, maka tahapan pencapaian tujuan dapat terukur

secara jelas, melalui pengukuran atas capaian dari setiap indikator-indikator kinerja

sasarannya.

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi maka

dijabarkan dalam beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun


(2016-2021) Kabupaten Bandung. Berikut ini merupakan keterkaitan antara misi,

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di masing-masing misi :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai

sumberdaya pembangunan yang merupakan titik sentral pembangunan. Peran

pendidikan sebagai engine of growth atau penggerak pembangunan dituntut untuk

menghasilkan manusia-manusia unggul yang mampu berinovasi dan beradaptasi

dengan perkembangan zaman.

Pendidikan diselenggarakan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia

dalam jangka panjang. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan

memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam

penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Adapun definisi pendidikan dalam hal ini yaitu mengacu pada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana lingkup

pendidikan tidak hanya meliputi pendidikan formal, tetapi juga meliputi pendidikan

nonformal seperti pendidikan anak usia dini serta pendidikan informal seperti kursus

dan pelatihan.

Pengembangan budaya serta pemberdayaan pemuda merupakan faktor

yang tidak terkecuali dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kebudayaan

daerah merupakan hasil kreativitas dan pemikiran yang memiliki nilai luhur serta

merupakan warisan bagi generasi saat ini. Kebudayaan daerah merupakan

kekayaan daerah yang perlu dipahami dan dilestarikan oleh masyrakat sehingga

pengembangan aspek kebudayaan ini erat kaitannya dengan pendidikan

masyarakat. Demikian pula halnya dengan pemuda, Pemerintah Kabupaten

Bandung menempatkan pendidikan dan pemberdayaan pemuda sebagai salah satu

prioritas pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan.

Berdasarkan hasil penurunan strategi pembangunan Kabupaten Bandung

yang telah ditampilkan dalam sub-bab sebelumnya, beberapa arahan kebijakan

pembangunan Kabupaten Bandung tahun 206 – 2021 yaitu sebagai berikut:


1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar Pelayanan

Minimal;

2. Optimalisasi daya tampung pada sarana pendidikan agar sesuai dengan

standar pelayanan minimal;

3. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan kapasitas

yang memadai;

4. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional

sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja;

5. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;

6. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A;

7. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh

masyarkat dan dunia usaha;

8. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah

dasar;

9. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah

menengah;

10. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama/

sederajat;

11. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah

menengah;

12. Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah

menengah kejuruan berbasis vokasional;

13. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan

khusus;

14. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan;

15. Penyelenggaraan pendidikan bahasan dan budaya sunda pada setiap

jenjang pendidikan (dasar dan menengah);

16. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan;

17. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;


18. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olah raga bagi kelompok

disabilitas;

19. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;

20. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada fasilitas

pendidikan di setiap kecamatan;

21. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di setiap

kecamatan;

22. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang

pembangunan;

23. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf;

24. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;

25. Peningkatan kesadaran masayrakat untuk menerapkan minat membaca.

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua komponen dasar yang

pelayanannya bersifat wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kualitas kesehatan penduduk

berkorelasi positif dengan produktivitas penduduk. Secara agergat dalam satu kota/

kabupaten secara tidak langsung aspek kesehatan penduduk akan berpengaruh

terhadap perekonomian wilayah.

Selain mencakup upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan, pengembangan aspek kesehatan juga sejalan dengan upaya

pengembangan keluarga berencanan dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan

perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga. Kesehatan berkaitan

erat dengan perilaku hidup bersih yang diterapkan oleh setiap keluarga, sehingga

berdasarkan hal tersebut upaya pembangunan kesehatan perlu dimulai dari level

terbawah yaitu keluarga.

Beberapa kebijakan terkait misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas

pelayanan keseahatan di Kabupaten Bandung untuk rentang tahun 2016 - 2021

yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas,

puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan;


2. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;

3. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana kesehatan;

4. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;

5. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap

kecamatan;

6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang terdistribusi

di seluruh wilayah Kabupaten;

7. Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular dan tidak

menular secara periodik;

8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk kriteria

prasejahtera;

10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di

fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat;

12. Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;

13. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor pemerintahan;

14. Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang PHBS;

15. Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

16. Penginisiasian desa siaga aktif.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata

ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan

A. Sektor Transportasi dan Perhubungan

Pergerakan atau perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke

tempat lain dalam rangka untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan

sosial merupakan salah satu hal penting yang perlu diakomodasi oleh

pemerintah daerah. Implikasi dari pergerakan yang dilakukan secara massal

dan bersamaan dalam kurun waktu tertentu akan membentuk suatu aliran

(flow).


Dengan adanya aliran pergerakan ini diperlukan rekayasa transportasi

untuk menjamin terselenggaranya pergerakan yang cepat, mudah, nyaman,

aman, ekonomis dan selaras dengan lingkungan. Dalam merekayasa

transportasi, tentunya perlu mempertimbangkan sistem transportasi wilayah

yang didalamnya mengatur pergerakan manusia dan barang antara lokasi asal

dan lokasi tujuan dalam wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan

berbagai prasarana dan sarana atau moda.

Rencana sistem prasarana transportasi untuk Kabupaten Bandung

berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 akan diarahkan

untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Dalam konteks

transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, maka demand

pergerakan eksisting yang mengarah ke Bandung dan Cimahi sebagai kota inti

perlu ditanggulangi dengan segera. Konsep transportasi yang sesuai untuk

menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana

transportasi massal antarwilayah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut,

kebijakan transportasi yang direncanakan di Kabupaten Bandung, antara lain:

1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung;

2. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;

3. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu

kemacetan lalu lintas;

4. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;

5. Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul transportasi;

6. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;

7. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala

mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;

8. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan layanan

transportasi publik;

9. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);

10. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.


B. Sektor Sumber Daya Air

Dalam sektor sumber daya air, pengembangan diarahkan pada upaya

untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air.

Mengacu pada tujuan tersebut, pengembangan ditekankan pada tiga aspek

yang meliputi, penyediaan serta peningkatan akses terhadap air bersih dan air

baku, pengendalian banjir yang kerap melanda serta pengembangan

infrastruktur drainase perkotaan. Secara detail arah kebijakan pembangunan

sektor sumber daya air di Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai

berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah

Kabupaten Bandung;

2. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;

3. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;

4. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.

C. Sektor Permukiman

Untuk sektor permukiman, arah kebijakan lebih ditekankan pada upaya

yang sejalan dengan strategi mengembangkan serta meningkatkan kualitas

kawasan permukiman. Beberapa arah kebijakan tersebut antara lain sebagai

berikut:

1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat Berpenghasilan

Rendah.

D. Sektor Telekomunikasi dan Informatika

Sebagai upaya mengoptimalkan sistem tlekomunikasi dan informatika di

Kabupaten Bandung, beberapa arah kebijakan dalam sektor telekomunikasi dan

informatika yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan;

2. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah terhadap publik.


E. Sektor Listrik dan Energi

Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya

peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan

F. Sektor Tata Ruang

Penataan ruang merupakan komponen krusial yang penanganannya

bersifat mutlak diperlukan dalam menjamin keberlangsungan pembangunan.

Pada dasarnya pengembangan tata ruang di Kabupaten Bandung diarahkan

pada tiga komponen yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sehubungan hal tersebut, maka

arah kebijakan dalam sektor tata ruang pun sejalan dengan upaya

penyelenggaraan ketiga komponen tersebut.

Selain dari pada itu, dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang

yang komprehensif mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan,

penyelenggaraan tata ruang Kabupaten Bandung juga akan diarahkan pada

penyelenggaraaan tata ruang yang terpadu dengan memperhatikan aspek

kebencanaan.

Terkait dengan aspek kebencanaan, mengacu pada hasil Kajian

Lingkungan hidup Strategis (KLHS) kabupaten Bandung, terdapat beberapa

rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa

rekomendasi antara lain:

1. Relokasi penduduk dari daerah rawan bencana, misal memindahkan

penduduk yang berada dipinggir tebing yang mudah longsor;

2. Pelatihan- pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah

daerah;

3. Pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana;

4. Penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan.

Rekomendasi di atas turut menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan strategi dan kebijakan sektor tata ruang. Secara detail, arahan


kebijakan dalam sektor tata ruang Kabupaten Bandung antara lain sebagai

berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;

3. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam

lingkup pemerintah;

4. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung

terhadap upaya penertiban pengendalian pemanfaatan ruang;

5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak

bencana;

6. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;

7. Pembangunan polder dan kolam retensi;

8. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Salah satu faktor penting yang mendukung kondusifnya pembangunan wilayah

yaitu aspek kesejahteraan sosial masayrakat. Kesejahteraan Sosial akan

berpengaruh luas terhadap berbagai aspek pembangunan, terutama terhadap

keamanan dan ketertiban umum wilayah. Didasari pertimbangan tersebut, maka

dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung periode 2016

– 2021 ditetapkan misi yang secara khusus bertujuan sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan sosial masayrakat. Beberapa kebijakan terkait misi meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah

Kesejahteraan Sosial;

3. Peningkatan lapangan pekerjaan;

4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenag kerja.

5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif


Untuk membangun perekonomian Kabupaten Bandung yang berdaya saing,

beberapa sektor yang menjadi prioritas pengembangan antar lain meliputi sektor

perdagangan dan jasa, sektor industri, sektor agrobisnis, sektor pariwisata, sektor

koperasi dan UMKM serta sektor investasi. Arah kebijakan untuk setiap sektor

tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Sektor Perdagangan dan Jasa

Pembangunan ekonomi secara umum dipahami sebagai usaha-usaha

untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan

tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Pembangunan ekonomi merupakan

proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan

struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada

kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan

nasional riil, juga untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini berfungsi untuk

mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan

kemiskinan. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat

menstimulus pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, yaitu proses

peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam RPJPD tertuang tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten

Bandung tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang repeh,

rapih, kertaraharja 2025 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai upaya yang terukur untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut,

sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan

pengembangan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing, dengan

ditandai oleh hal-hal berikut:

a) Terwujudnya industri manufaktur berbasis potensi lokal dicirikan oleh

meningkatnya jumlah penggunaan bahan baku lokal sebagai

pendorong kegiatan industri manufaktur sehingga mampu menjadi


basis ekonomi masyarakat, serta memberi kontribusi bagi peningkatan

PDRB;

b) Terwujudnya pusat-pusat perdagangan produk unggulan lokal dicirikan

oleh meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan,

meluasnya jangkauan pasar ke tingkat internasional serta

meningkatnya prasarana pendukung fasilitas pusat perdagangan

produk unggulan;

c) Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing dicirikan dengan

ketahanan pangan mandiri melalui pendorongan diversifikasi usaha

tani ke arah pengembangan agrobisnis dan agroindustri dalam rangka

meningkatkan pendapatan per kapita petani;

d) Meningkatnya penataan dan pembangunan sarana dan prasarana

objek wisata dicirikan dengan meningkatnya pangsa pasar pariwisata

lokal di tingkat internasional, berkembangnya keragaman objek-objek

wisata, serta ditandai oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sektor

pariwisata;

e) Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti

dicirikan oleh meningkatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten

Bandung;

f) Mewujudkan penyediaan infrastruktur wilayah baik kuantitas maupun

kualitas secara memadai dicirikan oleh meningkatnya kondisi dan

kinerja jaringan jalan dan jembatan, terpenuhinya listrik di setiap

kecamatan, tercapainya cakupan pelayanan dan kualitas air minum,

serta terpenuhinya debit andalan air baku di setiap Daerah Irigasi (DI).

Arah pembangunan 2005-2025 dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat yang berdaya saing diarahkan pada pembangunan ekonomi

masyarakat lokal. Tantangan dalam membangun perekonomian di Kabupaten

Bandung hendaknya dapat memanfaatkan keunggulan komparatif maupun

kompetitif dengan memaksimalkan ketersediaan potensi sumber daya alam

maupun sumber daya manusia di Kabupaten Bandung.


Sektor-sektor yang selama ini memberikan sumbangan terbesar bagi nilai

PDRB meliputi sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran,

serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja

hingga 67,7%. Upaya untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing

dilakukan melalui penguatan dan pengembangan industri manufaktur yang

berbasis potensi sumber daya lokal, pengembangan sentra-sentra perdagangan

produk unggulan lokal, pengembangan agropolitan, pengembangan

kepariwisataan, pengembangan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan

kualitas infrastruktur wilayah.

Sasaran pembangunan dibidang ekonomi pada tahun 2025 mendatang

hendaknya mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar

Rp45.029.300/tahun atau setara dengan US$4.502 (asumsi kurs US$ sebesar

Rp10.000). Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan,

diantaranya:

1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor perdagangan,

hotel dan restoran;

2. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;

3. Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong perkembangan

iklim usaha perdagangan;

4. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;

5. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan

pasar rakyat;

6. Penataan dan pemberdayaan PKL;

7. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;

8. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang

penting;

9. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-produk

pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan kemitraan produsen

dengan pedagang pasar;

10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;

11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk;


12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;

13. Pengembangan E-Commerce;

14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;

15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri;

16. Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan Pemasaran

dalam wadah Bussiness Development Center.

B. Sektor Usaha Agrobisnis

Sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Bandung, sektor

pertanian menjadi salah satu prioritas pengembangan yang sejalan dalam

mendukung pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung. Beberapa araha

kebijakan terkait pengembangan sektor usaha agribisnis antara lain sebagai

berikut:

1. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;

2. Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra pemasaran

produk pertanian, peternakan dan perikanan;

3. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian, peternakan dan

perikanan; serta

4. Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.

C. Sektor Pariwisata

Selain sektor perdagangan/ jasa, industri dan agrobisnis, sektor lain yang

berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung yaitu sektor

pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini, arah kebijakan meliputi:

1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung;

2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan

ekowisata;

3. Peningkatan promosi pariwisata;

4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata

serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;


5. Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang memadai menuju

kawasan objek wisata.

D. Sektor Koperasi dan UMKM

Dalam sektor koperasi dan UMKM, kebijkaan di arahkan pada upaya

tercapainya sasaran untuk emningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan

UMKM. Beberapa arah kebijakan terkait hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan klaster UMKM;

2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;

3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;

4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;

5. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi;

6. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;

7. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian, perdagangan dan

usaha kecil menengah;

8. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi pengolahan

limbah dalam sektor industri;

9. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha

dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan;

10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk unggulan yang

mampu bersaing di pasar internasional; ;

11. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM;

12. Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi UMKM

dan IKM;

13. Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM;

14. Pegembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM;

15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;

16. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan ciri

khas / keunikan produk;

17. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan

industri olahan berbasis masyarakat;


18. Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan industri olahan

berbasis masyarakat.

E. Sektor Investasi/ Penanaman Modal

Dalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan diarahkan

pada upaya meningkatkan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif.

Beberapa arah kebijakan terkait hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;

2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;

3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi;

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia

dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Inti dari permasalahan

lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan

lingkungan hidupnya.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung sudah perlu

mendapatkan perhatian khusus karena jika tidak ditangani secepatnya dikhawatirkan

akan berdampak buruk untuk jangka panjang. Pembuangan limbah padat yang tidak

dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan,

pembuangan limbah cair yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu juga

akan mencemari sungai yang pada akhirnya akan merusak biota di dalam ekosistem

sungai, sementara polusi udara yang ditimbulkan dari proses pembuangan residu ke

udara tanpa disaring terlebih dahulu akan menimbulkan polusi udara yang dapat

mengganggu kesehatan masyarakat.

Mengacu pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk

RPJMD yang telah disusun oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)

Kabupaten Bandung, rekomendasi bentuk mitigasi terhadap lingkungan hidup yang

terkait dengan pencemaran udara antara lain:


1. Memasang filter pada cerobong asap pabrik/ industry;

2. Pembangunan RTH pada kawasan industri dan jalur hijau sekitar pabrik;

3. Pembangunan jalur hijau di kanan kiri jalan;

4. Vegetasi disetiap pembangunan perumahan baru.

Adapun rekomendasi terhadap kerusakan lingkungan hidup, khusus terkait

lahan kritis antara lain:

1. Memberikan penyuluhan kepada petani ladang berpindah untuk mengubah

sistem pertanian dari ladang berpindah menjadi ladang menetap;

2. Melarang penebangan hutan liar tanpa izin dari pemerintah, dalam hal ini

dinas kehutanan;

3. Memberikan sanksi tegas kepada pembalak sehingga memberi efek jera;

4. Memberikan pengarahan tentang penebangan hutan secara selektif, artinya

pohon yang ditebang harus benar- benar pohon yang layak untuk ditebang

dan tidak dilakukan secara bersamaan untuk jenis hutan produksi (penataan

jadwal);

5. Melakukan penghijauan, yaitu penanam tanaman di luar kawasan hutan,

khususnya lahan- lahan kritis;

6. Untuk mitigasi lahan kritis akibat erosi, bentuk mitigasi antara lain

menerapkan sistem terasering (membuat teras- teras bertingkat pada tanah

pertanian yang letaknya miring), countur plowing (membajak menurut garis

kontur), dan crop rotation (pergantian jenis tanaman supaya tana tidak

kehabisan salah satu unsur hara aibat penyerapan secara terus menerus

oleh satu jenis tanaman).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menimbulkan penurunan

kualitas lingkungan serta mempertimbangkan rekomendasi KLHS, maka kebijakan

lingkungan hidup yang direncanakan di Kabupaten Bandung, antara lain:

1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh

masyarakat;


2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup;

3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi

lingkungan;

4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan;

5. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup;

6. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi di

bidang kehutanan;

7. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;

8. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;

9. Peningkatan penanganan lahan kritis;

10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;

11. Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam secara intensif

antara pemerintah dan masyarakat;

12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha;

13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan

bukan umum;

14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup;

15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.

7. Meningkatkan Kemandirian Desa

Pengembangan perdesaan menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten

Bandung. Penetapan misi meningkatkan kemandirian desa sejalan untuk mendukung

gerakan pembangunan desa semesta (Gerakan Desa) sebagaimana arahan dalam

Surat Keputusan Menko PMK No 2 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penguatan

Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan menjadi kunci dalam

meningkatkan kemandirian desa yang diharapkan dapat mendorong perkembangan

Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Terlebih lagi mengingat luas wilayah


Kabupaten Bandung yang sebagian besar merupakan wilayah perdesaan. Dalam

rangka pengembangan perdesaan tersebut, maka kebijakan diarahkan pada:

1. Pengembangan desa mandiri percontohan;

2. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.

8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi

Peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat memperoleh pelayanan yang

baik dapat dilihat dari kinerja pelayanan publik. Semakin baik pelayanan publik yang

diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin baik pula kehidupan masyarakat dari

segi ketertiban administrasi, ketertiban bermasyarakat, keamanan dan kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. Pelayanan publik di Kabupaten Bandung masih perlu

ditingkatkan melalui reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa kebijakan terkait peningkatan

pelayanan publik yang direncanakan, diantaranya:

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;

2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP;

3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah;

4. Penataan Kelembagaan;

5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;

6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM pengelola

arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan;

7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi

informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo ;

8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;

9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;

10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemkab

Bandung;

11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;

12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK);

13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi;


14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan

daerah;

15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang dianggarkan;

9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah

Penyelenggaraan tujuh misi yang telah dipaparkan sebelumnya tidak dapat

dilepaskan dari aspek keamanan dan ketertiban wilayah. Keberhasilan pencapaian

pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan terwujud tanpa didukung oleh stabilitas

kemanan wilayah. Beberapa kebijakan terkait misi meningkatkan keamanan dan

ketertiban wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;

2. Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam masyarakat;

3. Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam mengamankan wilayah;

4. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini;

5. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan

kebangsaan;

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;

7. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat;

Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

.

B. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

1. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang

disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

a) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan

b) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;


c) Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;

d) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;

e) Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan;

f) Reformasi birokrasi;

g) Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;

h) Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;

i) Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan;

j) Pengendalian pencemaran lingkungan;

k) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rencana program prioritas kepala daerah periode tahun 2016-2021 yang

merupakan program prioritas kepala daerah terpilih, sudah menjadi bagian dari rencana

program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung, berikut Rencana

Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Peningkatan pemasukan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi;

Pengembangan sentra-sentra perdagangan yang menyalurkan produksi

pertanian dan peternakan; Peningkatan ekspor produk barang dan jasa,

Peningkatan kualitas sarana pemasaran eksisting; Memicu ransangan

penguatan kemapanan industri kreatif; Memantapkan identitas dan legitimasi

industri kreatif daerah; Peningkatan SDM insan kreatif yang berdaya saing

tinggi; Meperkuat dan memperluas jejaring usaha industri kreatif; Memperkuat

daya saing produk industri kreatif; Meningkatan kesejahteraan insan kreatif;

Pengembangan bantuan teknis bagi insan kreatif; Meperkuat dan memperluas

jejaring infromasi industri kreatif; Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta

teknologi pengolahan limbah dalam sektor industry; Peningkatan jumlah

kebijakan pengembangan industri berteknologi tinggi; Peningkatan kualitas

tenaga kerja local; Peningkatan jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan

dunia usaha dalam bidang industry; Peingkatan pendapatan petani dari sektor

pertanian; Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten

Bandung; Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke objek- objek wisata yang

ada di Kabupaten Bandung; Pengembangan ekowisata; Peningkatan kerjasama

pemerintah daerah dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata;


Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang memadai menuju kawasan

objek wisata; Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang koperasi dan

kewirausahaan; Peningkatan kualitas dan kelembagaan koperasi, Peningkatan

fasilitasi pelaku UMKM terhadap sumber- sumber pendanaan; Peningkatan

daya saing koperasi dan UMKM dalam; Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang

investasi oleh pemerintah; Penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan sistem

informasi penanaman modal; Peningkatan efektivitas prosedur perijinan

investasi; serta Peningkatan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi.

Kebijakan- kebijakan ini sejalan dengan upaya mendukung sasaran 1 nasional,

dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah.

2. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan; Peningkatan

pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra pemasaran produk pertanian;

peternakan dan perikanan; serta Peningkatan pengawasan terhadap produk

pertanian, peternakan dan perikanan. Kebijakan- kebijakan ini sejalan dengan

upaya mendukung sasaran 1 nasional, untuk mewujudkan percepatan dan

perluasan pengembangan ekonomi wilayah serta mendukung sasaran 2

nasional untuk mendukung Percepatan pembangunan ekonomi nasional

berbasis maritim (kelautan).

3. Pengembangan desa mandiri percontohan; Peningkatan kesesuaian kualifikasi/

kapasitas sumber daya aparatur; Peningkatan pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa; Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan

wirausaha bagi masyarakat di perdesaan; Peningkatan jumlah stimulan bagi

pembangunan desa; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sarana dan prasarana perdesaan; Intensifikasi pelaksanaan pengawasan

terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa; Peningkatan

panjang jalan desa dalam kondisi baik; Peningkatan jumlah kelompok pengelola

air di perdesaan; serta Perluasan cakupan pelayanan sanitasi lingkungan di

perdesaan. Kebijakan- kebijakan ini sejalan dengan upaya mendukung sasaran

3 nasional, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah,

mendukung sasaran 5 nasional untuk mengendalikan (buffer) arus urbanisasi,

mendukung sasaran 7 nasional untuk mengurangi jumlah desa tertinggal,


mendukung sasaran 8 nasional untuk mendukung keterkaitan pembangunan

kota- desa, serta mendukung sasaran 8 nasional dalam ragka pembangunan

perdesaan.

4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang kawasan strategis

serta Peningkatan penyediaan sarana dan parasarana pada kawasan- kawasan

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang WIlayah yang

sejalan dalam mendukung sasaran 4 nasional untuk mewujudkan percepatan

pembangunan kawasan strategis.

5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana yang

sejalan dalam mendukung sasaran 11 terkait upaya mengurangi risiko bencana.

6. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;

Peingkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional auditor;

Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah; Penataan

Kelembagaan; Penyusunan Roadmap kewilayahan; Optimalisasi penataan arsip

daerah melalui peingkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah serta

peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan; Peningkatan penyampaian

informasi kinerja pemerintah melalui media cetak, elektronik dan internet;

Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan,

Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat, Peningkatan berita daerah yang

dapat diakses oleh public; Peningkatan aplikasi komunikasi dan informasi

pemerintahan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (PD); Optimalisasi

pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi; Penyelenggaraan

penusunan laporan penggunaan keuangan daerah; Optimalisasi pemanfaatan

aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah serta

Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan – kebijalan ini sejalan

dengan upaya mendukung sasaran 12 nasional, untuk penguatan tata kelola

pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

7. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang; Intensifikasi

kerjasama penyelenggaraan perencanaan tata ruang dengan kabupaten/kota

yang berbatasan; Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang; Intensifikasi


penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam lingkup pemerintah;

Peningkatan penyediaan sarana dan parasarana pada kawasan- kawasan

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

Intensifikasi kerjasama penyelenggaraan pemanfaatan ruang dengan

kabupaten/kota yang berbatasan; Peningkatan peraturan dan dokumen

perencanaan yang mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian

pemanfaatan ruang; serta kebijakan lain dalam aspek lingkungan hidup.

Kebijakan – kebijalan ini sejalan dengan upaya mendukung sasaran 13

nasional, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut

diwujudkan ke dalam strategi pembangunan daerah yang kemudian menjadi dasar

bagi program-program kebijakan daerah yang terdapat dalam RKPD Kabupaten

Bandung. Penjabaran strategi untuk setiap prioritas pembangunan dapat dilihat pada

tabel 2.2.

Tabel 2.2

Isu Strategis Dirinci Per Prioritas Pembangunan

ISU STRATEGIS


Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan

kesehatan bagi masyarakat


kualitas pendidikan


kualitas kesehatan

Masih perlunya penanggulangan

kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dan

PMKS

Kurangnya sarana pelayanan publik yang

aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak,

lansia, dan difabel

Peningkatan pelayanan sarana dan

prasarana dasar wilayah

Masih terbatasnya infrastruktur dasar


ISU STRATEGIS


Belum efektifnya pengendalian

pencemaran lingkungan dan masih

terbatasnya luas ruang terbuka hijau

Pengendalian pencemaran lingkungan

Belum optimalnya penanganan banjir dan

kekeringan

Penanggulangan bencana banjir dan

kekeringan

Belum mantapnya ketahanan dan

kemandirian pangan

Pemantapan ketahanan dan

kemandirian pangan

Belum optimalnya kinerja pemerintahan

dan kerjasama dalam penyelenggaraan

ketertiban umum dan keamanan

Reformasi birokrasi

Pemantapan stabilitas keamanan dan


Masih perlu ditingkatkannya daya saing

perekonomian produk unggulan

Peningkatan daya saing perekonomian

produk unggulan

Masih perlunya pemberdayaan masyarakat

desa

Pemantapan pembangunan wilayah

perdesaan

Sumber : Bappeda dalam RKPD Kabupaten Bandung, 2016

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang

menggarnbarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.

Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur,

dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pemerintah

Kabupaten Bandung telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.674-

Org/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka

Menengan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 diaplikasikan sebanyak

38 (Tiga puluh delapan) sasaran strategis dan 64 (enam puluh empat) Indikator

Kinerja Utama. Menindaklanjuti dari hasil pencapaian nilai SAKIP yang kurang


maksimal ditahun 2015 maka Pemerintah Kabupaten Bandung melalui tim yang

terdiri unsur Bappeda, Bagian Organisasi dan Bagian Program melakukan evaluasi

terhadap Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Dari Hasil evaluasi

dilakukan revisi terhadap Keputusan Bupati Nomor Nomor 061/Kep.674-Org/2016

tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Adapun yang menjadi dasar

perubahan Keputusan Bupati tersebut adalah masih ditemukannya Indikator yang

bersifat output tidak outcome, juga ada beberapa indikator yang semula ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bandung namun setelah

diuji dengan metoda pohon kinerja cukup menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala

Perangkat Daerah. Dari semula 38 (Tiga puluh delapan) sasaran strategis dan 64

(enam puluh empat) Indikator Kinerja Utama setelah direvisi dengan terbitnya

Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 061/Kep.232.Org/2017, maka ditetapkan

sebanyak 30 (Tiga puluh) sasaran strategis dan 34 (tiga puluh empat) Indikator

Kinerja Utama. Sedangkan 8 sasaran dan 30 Indikator yang semula tercantum

dalam Indikator Kinerja Uama Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi Indikator

Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Sehingga pada penyusunan LKIP Pemerintah

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 diukur sebanyak 30 (Tiga puluh)

sasaran strategis dan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama.

Dibawah ini pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 akan sajikan perbandingan antara

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 sebelum dan sesudah direvisi.


Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021

(Sebelum Perubahan)

Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

Misi kesatu :

“Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan

1. Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas

Persentase ruang kelas baik :

1. Tingkat SD/MI/Sederajat;

2. Tingkat SMP/MTs/Sederajat.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah

3. APM SD/MI/Sederajat;

4. APM SMP/MTs/Sederajat;

5. APM SMA/MA/Sederajat;

6. APK SD/MI/Sederajat;

7. APK SMP/MTs/Sederajat;

8. APK SMA/MA/Sederajat.

3. Meningkatnya jumlah guru profesional

Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV ke atas):

9. Tingkat SD/MI/Sederajat;

10. Tingkat SMP/MTs/Sederajat;

11. Tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat.

4. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal

12. Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi (Orang);

13. APK Paket A;

14. APK Paket B;

15. APK Paket C.

5. Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung

16. Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang);

Misi kedua : “Mengoptimalkan kuantitas dan

Meningkatkan pelayanan kesehatan serta

1. Optimalnya penyediaan layanan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan.




kualitas pelayanan kesehatan”.

meningkatkan drajat kesehatan masyarakat

kesehatan oleh pemerintah

2. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera

1. Angka Harapan Hidup (AHH); 2. Angka Kematian Bayi (AKB); 3. Cakupan pasangan usia subur

peserta KB Aktif.

3. Meningkatknya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih

1. Persentase PHBS pada rumah tangga;

2. Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan.

Misi ketiga : “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”.

Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian

pembangunan dengan tata ruang wilayah

1. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)

1. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang);

2. Level of Service (LOS).

2. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air

1. Akses aman terhadap air bersih.

3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung

2. Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja).




4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

1. Persentase luas kawasan kumuh (%).

5. Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi

1. Persentase terbangunnya jaringan fiber optik.

6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah

2. Rasio Elektrifikasi

7. Meningkatnya efektivitas perencanaan tata ruang

1. Persentase tersedianya dokumen penataan ruang;

2. Persentase keterpaduan antar daerah yang berbatasan mengenai kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik.

8. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang

3. Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang;

9. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

10. Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan

4. Akses terhadap sanitasi.




prasarana sanitasi

11. Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana

5. Persentase korban bencana yang tertangani.

12. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir

6. Tertanganinya wilayah berpotensi banjir seluas 14,937,9 m2;

7. Persentase polder/kolam retensi;

8. Persentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota.

Misi keempat : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”.

Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung

1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1. Rata – rata PMKS yang ditangani dan mampu berinteraksi sosial (%).

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Misi kelima : “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”.

Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah

1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan

1. Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan).

2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian

2. Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional.

3. Meningkatnya kesejahteraan petani

3. Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama.

4. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten

4. LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%).




Bandung

5. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan

5. Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun).

1. Meningkatnya destinasi wisata

6. Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan.

2. Meningkatnya kemudahan investasi

7. Nilai Investasi (Rp Trilyun).

Misi keenam : “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”.

Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim

1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

1. Persentase Pengendalian Pencemaran Air;

2. Pengendalian Pencemaran Udara;

3. Pengendalian Pengelolaan Limbah B3;

4. Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah.

2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

5. Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%);

6. Luas Persemaian Desa/Kebun Rakyat;

7. Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (%).

3. Adaptasi perubahan iklim

8. Jumlah kecamatan/desa yang memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Adaptasi Perubahan Iklim (API).

Misi ketujuh : “Meningkatkan Kemandirian Desa”.

Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan

1. Jumlah desa swasembada/cepat berkembang;

2. Jumlah desa swakarya/desa berkembang.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

3. Jumlah swadaya dalam pembangunan desa.




Misi kedelapan : “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”.

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah

1. Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%).

2. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan

2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah ditata secara kelembagaan.

3. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah

3. Jumlah kecamatan yang telah memiliki roadmap kewilayahan.

4. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik

4. Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan;

5. Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh Perangkat Daerah.

5. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

6. Jumlah aplikasi yang terintegrasi.

6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

7. Status Laporan.

7. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran.

Misi kesembilan : “Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah”.

Meningkatkan stabilitas kemanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Persentase Penegakan Perda.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan

2. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik.





Tabel. 2.4 Indikator Kinerja Utama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021

(Setelah Perubahan)



Misi kesatu :

“Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan



a. Tingkat SD/MI/Sederajat;

b. Tingkat SMP/MTs/Sederajat.


Angka Partisipasi Murni (APM)

a. APM SD/MI/Sederajat;

b. APM SMP/MTs/Sederajat;

c. APM SMA/MA/Sederajat;

Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. APK SD/MI/Sederajat;

b. APK SMP/MTs/Sederajat;

c. APK SMA/MA/Sederajat.


Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV ke atas):

a. Tingkat SD/MI/Sederajat;

b. Tingkat SMP/MTs/Sederajat;

c. Tingkat SMA/MA/SMK/Sederajat.

Misi kedua : “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”.

Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat

4. Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan.

5. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH);




drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera

6. Meningkatknya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih

Persentase PHBS pada rumah tangga;

Misi ketiga : “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”.

Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian

pembangunan dengan tata ruang wilayah


Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang);


Akses aman terhadap air bersih.


Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja).


Persentase luas kawasan kumuh (%).


Persentase terbangunnya jaringan fiber optik.

12. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan

Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang;




ruang

13. Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi

Akses terhadap sanitasi.


Persentase polder/kolam retensi;

Persentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota.

Misi keempat : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”.

Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Misi kelima : “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”.

Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah


Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan).


Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional.


Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama.

19. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung

LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%).


Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun).

21. Meningkatnya kemudahan investasi

Nilai Investasi (Rp Trilyun).




Misi keenam : “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”.


22. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Persentase Pengendalian Pencemaran Air;

Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah.


Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%);

Misi ketujuh : “Meningkatkan Kemandirian Desa”.

Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah


Jumlah desa swasembada/cepat berkembang;

Jumlah desa swakarya/desa berkembang.


Jumlah swadaya dalam pembangunan desa.

Misi kedelapan : “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”.

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik


Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%).


Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh Perangkat Daerah.


Status Laporan.(Opini BPK)


Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran.

Misi kesembilan : “Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah”.

Meningkatkan stabilitas kemanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah

30. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Persentase Penegakan Perda.


Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun

2016 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten BandungTahun 2016

No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan


Persentase Ruang kelas baik :

Tingkat SD/MI/Sederajat

72,58

Tingkat SMP/MTs/Sederajat

84,76


APM SD/MI/Sederajat

94,69

APM SMP/MTs/Sederajat

82,87

APM SMA/MA/Sederajat

42,17

APK SD/MI/Sederajat

105,39

APK SMP/MTs/Sederajat

97,78

APK SMA/MA/Sederajat

57

3. Meningkatnya jumlah guru profesional Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV dan keatas) :


77,43


83,51

Tingkat SMA/MA/Sederajat

81,65

4. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal

Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi (Orang)

731

APK Paket A

0,59

APK Paket B

3,78

APK Paket C

2,30

5. Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung

Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)

136


No.


(1) (2) (3) (4)

Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan

76,09


Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)

71,23

Angka Kematian Bayi (AKB) (%)

33,62

Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif (%)

83

8. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih

Persentase PHBS pada rumah tangga

43,7

Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan

80

Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah



84,63

Level of Service (LOS)

LOS D (3)


Akses aman terhadap air bersih 100


Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja)

20



7,51


Persentase terbangunnya jaringan fiber optik

36

14. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah

Rasio elektrifikasi 87

15. Meningkatnya efektivitas perencanaan tata ruang

Persentase tersedianya dokumen penataan ruang

1

Persentase keterpaduan antar daerah yang berbatasan mengenai

36


No.


(1) (2) (3) (4)

kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik

16. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah


56


Akses terhadap sanitasi (%) 60

18. Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana

Persentase korban bencana yang tertangani

80


Tertanganinya wilayah berpotensi banjir

14,937,9 m2

Persentase polder/kolam retensi

100


8,36

Tujuan 4 : Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung

20. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Rata – rata PMKS yang ditangani dan mampu berinteraksi sosial (%)

50,84

Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,47

Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah



83,6



5


LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)

9,15


Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun)

4,24

25. Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama

223

26. Meningkatnya destinasi wisata Jumlah Objek Wisata yang 58


No.


(1) (2) (3) (4)

dikembangkan

27. Meningkatnya investasi Nilai Investasi (Rp Trilyun)

7,00

Tujuan 6 : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim

28. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan


54,54

Pengendalian Pencemaran Udara

87,87

Pengendalian Pengelolaan Limbah B3

43,43


24



68,03

Luas Persemaian Desa/Kebun Rakyat

0,65

Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)

0,20

Tujuan 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah


Jumlah desa swasembada/cepat berkembang

5

Jumlah desa swakarya/desa berkembang

19



30

Tujuan 8 : Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik


Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%).

20,60

33. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan

Jumlah Perangkat Daerah yang telah ditata secara kelembagaan

72


Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan

35


6


No.


(1) (2) (3) (4)


Status Laporan WDP



100

Tujuan 9 : Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah

37. Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat


100

38. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik

75

Adapun Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Hasil Evaluasi dan

Penyederhanaan ada pada tabel berikut dibawah ini

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Hasil Evaluasi dan Penyederhanaan

No.


(1) (2) (3) (4)

Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan


Persentase Ruang kelas baik :


72,58


84,76


Angka Partisipasi Murni (APM):

APM SD/MI/Sederajat 94,69


No.


(1) (2) (3) (4)


82,87


42,17

APK SD/MI/Sederajat

105,39


97,78

APK SMA/MA/Sederajat

57


Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV dan keatas) :


77,43


83,51

Tingkat SMA/MA/Sederajat

81,65

Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat



76,09



71,23

6. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih


43,7

Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah

7. Meningkatnya aksesbilitas, Rata-rata persentase jalan 84,63


No.


(1) (2) (3) (4)

kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)

mantap (baik dan sedang)


Akses aman terhadap air bersih 100



20



9,38



36

12. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah


56


Akses terhadap sanitasi (%) 60



100


8,36




8,47


No.


(1) (2) (3) (4)

Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah



83,6



5



9,15



4,24



223

21. Meningkatnya investasi Nilai Investasi (Rp Trilyun)

7,00

Tujuan 6 : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim

22. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan


54,54


24



68,03

Tujuan 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah

24. Meningkatnya pemberdayaan Jumlah desa swasembada/cepat 5


No.


(1) (2) (3) (4)

masyarakat perdesaan berkembang


19



30

Tujuan 8 : Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik


Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%).

20,60



6


Status Laporan (Opini BPK) WDP



100

Tujuan 9 : Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah

30. Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat


100


Jumlah Anggaran Program Pendukung Rp. 1.994.345.799.069 dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 2.5 Anggaran Program Pendukung

No. Program Anggaran

(1) (2) (3) 1. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 299.000.000

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.771.843.650

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.694.116.452

4. Program Keluarga Berencana 5.661.637.000 5. Program Ketahanan Pangan 16.338.230.000 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.785.918.900

7. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

515.000.000

8. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

58.695.704.217

9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

26.019.560.450

10.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

4.514.818.000

11. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

80.000.000

12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

11.679.352.850

13. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

355.070.000

14. Program Pendidikan Anak Usia Dini 19.894.021.912 15. Program pengembangan data/informasi 1.439.265.000

16. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.208.903.000

17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

21.005.248.100

18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.496.958.250

19. Program Pengembangan Nilai Budaya 4.646.703.400

20. Program pengembangan pemasaran pariwisata

1.051.850.000



(1) (2) (3) 21. Program Pengembangan Perumahan 21.260.733.536

22. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

1.356.537.500

23. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

23.026.835.550

24. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

15.009.840.500

25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5.566.104.600

26. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.636.719.000

27. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

16.471.675.000

28. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.184.000.000

29. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

106.300.000

30. Program Perencanaan Tata Ruang 2.044.660.000

31. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

500.000.000

32. Program Kerjasama Pembangunan 100.000.000 33. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 604.765.000 34. Program Lingkungan Sehat Perumahan 36.111.816.489

35. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5.086.506.000

36. Program Pemanfaatan Ruang 700.000.000

37. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

20.491.871.000

38. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

6.824.499.626

39. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

512.100.000

40. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

1.305.000.000

41. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.211.550.000

42. Program pengembangan destinasi pariwisata

572.926.000

43. Program pengembangan industri kecil dan menengah

523.000.000



(1) (2) (3)

44. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.683.100.000

45. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

238.514.000

46. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.983.330.000

47. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.709.797.000

48. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.170.000.000

49. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9.295.505.000

50. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

6.777.110.124

51. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

4.118.680.000

52. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.437.370.000

53. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

514.873.000

54. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

130.000.000

55. Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.870.860.000 56. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 450.441.169.280

57. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

92.469.622.776

58. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

600.000.000

59. Pogram peningkatan pelayanan angkutan 992.675.000

60. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

277.300.000

61. Program pembangunan turap/talud/bronjong

53.146.581.100

62. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

250.000.000

63. Program pembinaan anak terlantar 1.289.565.050

64. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

3.399.200.000

65. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

177.390.000

66. Program Pendidikan Menengah 50.361.421.120



(1) (2) (3) 67. Program Pengawasan Obat dan Makanan 185.273.000

68. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5.204.850.000

69. Program pengembangan Kemitraan 478.200.000

70. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

334.350.000

71. Program pengembangan wawasan kebangsaan

3.162.645.024

72 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

741.273.000

73. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

670.000.000

74. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

15.317.139.540

75. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

1.326.800.000

76. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

455.250.000

77. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2.870.760.400

78. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1.888.000.000

79. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

89.300.000

80. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

305.000.000

81. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.038.350.000

82. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3.164.960.000

83. Program transmigrasi regional 300.000.000

84. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

3.088.638.500

85. Program kerjasama informasi dengan mas media

500.000.000

86. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

12.750.000

87. Program pembinaan para penyandang 1.656.589.775



(1) (2) (3) cacat dan trauma

88. ram pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

2.881.296.820

89. Program Pendidikan Non Formal 10.134.042.911 90. Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya 15.000.000

91. rogram peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

8.817.170.000

92. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.976.694.500

93. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

961.862.500

94. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

396.540.000

95. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

11.848.334.000

96. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.969.360.000

97. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

47.920.000

98. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

335.319.233.000

99. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

35.350.000

100. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

109.715.000

101. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

269.600.000

102. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

19.706.895.000

103. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

6.918.275.000

104. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3.187.687.525

105. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

299.850.000

106. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

14.320.000

107. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3.078.469.400

108. Program perencanaan pengembangan 1.147.880.000



(1) (2) (3) kota-kota menengah dan besar

109. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.422.291.000

110. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

663.635.000

111. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

1.104.640.000

112. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

4.445.484.000

113. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

322.990.000

114. Program pengelolaan areal pemakaman 1.144.999.200 115. Program pengembangan budidaya

perikanan 4.484.685.000

116. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100.000.000

117. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3.805.345.000

118. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.623.350.881

119. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

300.000.000

120. Program peningkatan pengendalian polusi

3.726.900.000

121. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

22.451.621.920

122. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 866.752.600 123. Program perencanaan dan

pengembangan hutan 100.000.000

124. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1.115.878.000

125. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.801.660.900

126. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1.470.914.000

127. Program pendidikan politik masyarakat 614.359.450

128. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

33.500.000



(1) (2) (3) 129. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 926.149.000

130. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

150.000.000

131. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

156.494.400

132. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

112.851.561.950

133. Program perencanaan pembangunan daerah

5.278.130.375

134. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.210.465.000

135. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

375.000.000

136. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3.606.180.150

137. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

5.832.790.000

138. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

145.445.000

139. Program peningkatan produksi hasil peternakan

3.871.852.500

140. Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.660.890.000

141. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

412.000.000

142. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.444.947.000

143. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

3.754.728.500

144. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

370.323.180

145. Program perencanaan sosial dan budaya 591.500.000 146. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 1.503.370.450

147. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

68.002.998.620

148. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

9.579.573.025



(1) (2) (3) 149. Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

19.350.200.000

150. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

934.392.500

151. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

145.850.000

152. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

30.003.447.500

153. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

2.829.592.000

154. Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak

3.351.581.000

155. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

6.548.243.201

156. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

28.804.560.000

157. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

251.000.000

158. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 700.000.000 159. Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan 8.154.510.000

160. Program pengendalian banjir 10.372.740.000 161. Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh 7.162.075.000

162. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

52.700.000

163. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

31.382.141.440

164. Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

46.832.944.000

165. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

6.553.069.400

166. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.973.017.600

Total 1.994.345.799.069

III | 1 LKIP Kabupaten Bandung 2016

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pihak pemegang amanah

masyarakat, berkewajiban memberikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan

amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah; Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan

Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin

adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat; Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini, Kabupaten Bandung

mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, analisis

akuntabilitas kinerja dinilai berdasarkan capaian kinerja organisasi dan realisasi

anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(principal). LKIP ini dibuat sebagai usaha perwujudan Good Governance untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi pemerintahan

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan

cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun

pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal

tahun pelaksanaan anggaran dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran kinerja pemerintah

Kabupaten Bandung, memanfaatkan data

kinerja yang diperoleh melalui sistem

pengumpulan data kinerja dari dua sumber,

yaitu:

1. Data internal yang berasal dari sistem

informasi dan pelaporan yang ada, baik

laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan,

semesteran, laporan akuntabilitas kinerja OPD, laporan keuangan OPD / laporan

keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya;

2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya data-data yang

bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung

walaupun data masih bersifat sementara karena Badan Pusat Statistik (BPS) baru

mengeluarkan Data Makro Kabupaten Bandung tahun 2016 di bulan Agustus 2017.

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi

terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang

keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam

mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas

pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai

disertai makna dari nilai yang termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Intrepretasi Pencapaian Kinerja

No. Katagori Nilai Capaian

(%) Interpretasi

1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan,

2. A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3. BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4. B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan

untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6. C >50 – 60 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Formulasi Perhitungan Pencapaian Kinerja

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 × 100%

Keterangan :

Pengukuran realisasi setiap indikator sasaran dihitung oleh masing-masing OPD


7. D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permen PAN dan RB No. 12 Tahun 2015

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab–sebab

tercapai atau tidak tercapaianya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama

tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Bandung

berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung, Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran

Pembangunan Daerah Tahun 2016.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja yang dimaksud adalah

membandingkan target dari 30 sasaran dan 34 indikator kinerja (IKU setelah direvisi)

dengan realisasi kinerjanya. Penyajian capaian kinerja ini akan disajikan berdasarkan

tujuan pembangunan daerah sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Pengukuran Tujuan 1 meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan

berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan melalui 3 Sasaran

dengan 4 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan

ini, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang pendidikan.

Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan

analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang

Pendidikan


Sasaran 1 : Optimalnya Ketersedian Fasilitas Pendidikan Formal Baik

Dari Segi Kuantitas Maupun Dari Segi Kualitas


Optimalnya ketersedian fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas

maupun dari segi kualitas diukur melalui persentase ruang kelas baik di tingkat

SD/MI/Sederajat dan persentase ruang kelas baik di tingkat SMP/MTS/Sederajat..

Capaian Indikator kinerja persentase ruang kelas baik dapat dilihat dalam tabel

berikut ini :

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Sasaran 1 Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Formal Baik Dari Segi Kuantitas Maupun dari Segi Kualitas

Indikator Kinerja Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Trget RPJMD

Realisasi Kinerja 2016-2021

Persentase Ruang Kelas Baik

Tingkat SD/MI/Sederajat % 72,58 75,67 104,26 67,4 75,67

Tingkat SMP/MTS/Sederajat % 84,76 85,58 100,97 76,72 85,58

Sumber : LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Tahun 2016 Dari pengukuran sasaran ini, persentasi ruang kelas baik pada tingkat

SD/MI/Sederajat maupun pada tingkat SMP/MTS/Sederajat pada tahun 2016 telah

melebihi target yang telah ditetapkan bahkan melebihi target RPJMD pada tahun

2016. Untuk tingkat SD/MI/Sederajat persentase ruang kelas baik realisasinya

mencapai 75,67%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS/Sederajat realisasinya

mencapai 85,58%. Capaian indikator kinerja pada sasaran ini sangat memuaskan

dengan rata-rata capaian mencapai 104,26% untuk presentase ruang kelas baik di

tingkat SD/MI/sederajat, dan 100,97% untuk persentase ruang kelas baik di tingkat

SMP/MTS/Sederajat. Nilai rata-rata capaian kinerja untuk sasaran untuk sasaran ini

adalah 102,61%



Persentase ruang kelas baik menggambarkan optimalnya ketersediaan fasilitas

pendidikan formal di Kabupaten Bandung baik dari segi kuantitas maupun Capaian

kualitasnya guna menunjang peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bandung

Sumber : LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Pada tabel diatas bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan bahwa Pemerintah

Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan sasaran indikator kinerja persentase ruang

kelas baik pada tahun 2016 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian

realisasi indikator kinerja persentase ruang kelas baik pada tahun 2016 merupakan

salah satu upaya pencapaian sasaran strategis Optimalnya ketersedian fasilitas

pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Upaya pencapaian realisasi sasaran Optimalnya ketersedian fasilitas

pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.terlaksana

melalui 1 (satu) program yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajib

Dikdas) 9 tahun dengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89,071,522,611,-

atau 90,69% dari target realisasi anggaran yang telah ditetapkan

Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini, dilakukan dengan membandingkan

antara nilai capaian kinerja sebesar 102,61% dengan persentase realisasi

anggaran sebesar 90,69%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar

72.5884.76

75.6785.58

104.26 100.97

0

20

40

60

80

100

120

Tingkat SD/MI/Sederajat Tingkat SMP/MTS/Sederajat

Target

Realisasi

Capaian

Grafik 3.1Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Persentase Ruang Kelas Baik tahun 2016

Pe

rse

nta

se

R

ua

ng

Ke

las

ba

ik


113,14%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada

sasaran ini, telah dilaksanakan dengan sangat efisien karena dengan realisasi

anggaran 90,69% telah menghasilkan capaian kinerja 102,14%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Bersekolah


Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah diukur dengan menggunakan

Angka Partisipasi Sekolah (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mulai dari SD,

SMP, dan SMA, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran

ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam tabel

dibawah ini

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah

Penduduk Yang Bersekolah


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


APM SD/MI/Sederajat % 94.69 96.48 101.89 95.38 96.48 APM SMP/MTs/Sederajat % 82.87 87.14 105.15 85.83 87.14

APM SMA/MA/Sederajat % 42.17 47.94 113.68 38.16 47.94

APK SD/MI/Sederajat % 105.39 105.39 100.00 105.39

APKSMP/MTs/Sederajat % 97.78 97.73 99.95 97.73

APK SMA/MA/Sederajat % 57 59.01 103.53 56 59.01 Sumber : LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Tahun 2016 Pada pengukuran sasaran ini bisa kita jelaskan bahwa ; pada tahun 2016

capaian APM SD/MI/Sederajat mencapai realisasi sebesar 96,48%, melebihi target

yang ditetapkan sebelumnya sebesar 94,69%, dan telah melebih target yang

ditetapkan dalam RPJMD, capaian realisasi ini sebesar 101,89% target yang

ditetapkan sebelumnya.


Angka APM SMP/MTs/Sederajat mencapai angka 87,14%, melebihi target yang

ditetapkan yaitu sebesar 82,87%, dan telah melebih target yang ditetapkan dalam

RPJMD. Capaian realisasinya mencapai 105,15% dari target yang ditetapkan

sebelumnya. Sedangkan pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat

mencapai 47,94%. Jika melihat target yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar

42,17%, maka telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 113,68%.

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) hasil pengukuran menunjukan bahwa

pada tahun 2016 di Kabupaten Bandung rata-rata capaian APK untuk tiap tingkat

pendidikan telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan

sebelumnya, untuk angka APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Bandung mencapai

angka 105,39% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu

sebesar 105,39%, sehingga capaian realisisasinya adalah 100%. Angka

SMP/MTs/Sederajat mencapai 97,73%, belum sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya yaitu 97,78%. Persentase realisasi capaian indikator kinerja

ini adalah 99,95% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan APK

SMA/MTA/Sederajat di Kabupaten Bandung mencapai angka 59,01%, melebihi

target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 57,7% dan melebihi target yang

ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 56%, Sehingga capaian realisasinya

mencapai 103,53%.


1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat

Penghitungan APM SD/MI/Sederajat yaitu dengan menghitung proporsi

penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD/MI/Sederajat. Pada

tahun 2016, APM SD/MI/Sederajat sebesar 96,48%, Bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015, maka pencapaian angka

APM SD/MI/Sederajat pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar

1,81%. Gambar dibawah ini adalah adalah grafik tren APM SD/MI/Sederajat

dalam 5 tahun terakhir .


Sumber : Hasil Analisa 2016


2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat

Penghitungan APM SMP/MTs/Sederajat yaitu dengan menghitung proporsi

penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP. Pada tahun

2016, angka APM SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Bandung mencapai

angka 87,14%. Bila kita bandingkan dengan tahun 2015 capaian angka APM

pada tahun 2016 memang mengalami Penurunan sebesar 10,56%.

Penurunan Angka APM ini dikarenakan banyaknya siswa

SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Bandung yang melanjutkan

SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Bandung ataupun di daerah lainnya

.

81.44 81.682.83

97.7

87.14

70

75

80

85

90

95

100

2012 2013 2014 2015 2016

An

gka A

PM

Tahun

Grafik 3.3Angka APM SMP/MTs/Sederajat

99.59 99.59

95.1394.67

96.48

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2012 2013 2014 2015 2016

Nilai

AP

M

Tahun

Grafik 3.2Angka APM SD/MI/Sederajat



41.84 42.9437.56

42.1647.94

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

An

gk

a A

PM

Tahun

Grafik 3.4Angka APM SMA/MA/Sederajat

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat dihitung dengan melihat

proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA. Pada tahun

2016 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat mencapai 47,94%. Bila

kita bandingkan dengan tahun 2015 capaian angka APM SMA/MA Sederajat

pada tahun 2016, mengalami peningkatan sebesar 5,78%. Pada grafik

dibawah ini kita bisa melihat tren APM SMA/MA/Sederajat di Kabupaten

Bandung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang

sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat dihitung dari jumlah

penduduk yang sedang bersekolah pada tingkat SD/MI/Sederajat (berapapun

usianya) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang

sedang bersekolah di SD/MI/Sederajat. Pada tahun 2016 APK

SD/MI/Sederajat di Kabupaten Bandung mencapai angka 105,39% sesuai

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian realisasi

angka APK SD/MI/Sederajat dapat dikatakan mencapai hasil yang

memuaskan.


5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dihitung dari jumlah

penduduk yang sedang bersekolah pada tingkat SMP/MTs/Sederajat

(berapapun usianya) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13-15

tahun yang sedang bersekolah di SMP/MTs/Sederajat. Pada tahun 2016

APK SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Bandung mencapai angka 97,73%,

Meskipun Pencapaian realisasi angka APK SMP/MTs/Sederajat belum

mencapai target kinerja yang diharapkan, secara umum capaiain indikator

kinerja ini mendapat hasil yang memuaskan, dengan persentase realisasi

capaian 99,95% dari target yang telah ditetapkan.

6) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MTA/Sederajat dihitung dari jumlah

penduduk yang sedang bersekolah pada tingkat SMA/MTA/Sederajat

(berapapun usianya) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18

tahun yang sedang bersekolah di SMA/MTA/Sederajat. Pada tahun 2016

APK SMA/MTA/Sederajat di Kabupaten Bandung mencapai angka 59,01%,

Secara umum capaiain indikator kinerja ini mendapat hasil yang

memuaskan, dengan persentase realisasi capaian 103.53% dari target yang

telah ditetapkan.

Capaian realisasi indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis

Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah dilaksanakan melalui 2 (Program)

program yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajib Dikdas) 9 tahun dan

Program Pendidikan Menengah. Adapun program kegiatan serta pendanaannya

yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut :


Tabel 3.4 Program Pendanaan Sasaran 2:

Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Bersekolah

No Program Anggaran

Target 2016 Realisasi 2016 %

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 98,213,260,276 89,071,522,611 90,69

2 Program Pendidikan Menengah 51,592,432,470 50,851,988,960 98,56

Jumlah 149,805,692,746 139,923,511,571 93,40






sasaran ini, telah dilaksanakan dengan efisien, karena dengan realisasi anggaran

93,40% telah mencapai nilai kinerja 104,03%

Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah Guru Profesional


Meningkatnya Jumlah Guru Profesional diukur melalui rata-rata tingkat

pendidikan minimal guru. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran ini,

menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu persentase guru

berpendidikan minimal S1/D4. Penetapan indikator ini berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, khususnya

pada pasal 29 ayat 1-6, dinyatakan bahwa tenaga pendidik / guru mulai jenjang

pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK harus mempunyai kualifikasi pendidikan

minimal Diploma IV atau Sarjana (S.1).

Dengan standar pendidikan guru tersebut, diharapkan jumlah guru profesional

maupun kualitas guru akan meningkat, sehingga akan mendorong peningkatan


kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Adapun hasil pengukuran atas indikator

sasaran ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Jumlah Guru Profesional


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Persentase Tingkat Pendidikan Guru (Berkualifikasi S1/DIV) :

Tingkat SD/MI/Sederajat % 77.43 80.74 104.27 59.20 80.74

Tingkat SMP/MTS/Sederajat % 83.51 90.88 108.83 91.13 90.88

Tingkat SMA/MA/Sederajat % 81.65 93.75 114.82 92.21 93.75

Rata-rata 109.31


Pada tahun 2016 persentase tingkat pendidikan guru yang berkualifikasi S1/DIV

dan keatas di Kabupaten Bandung secara keseluruhan telah melebihi target yang

telah ditetapkan sebelumnya, meskipun ada yang belum memenuhi target dari

RPJMD 2016-2021. Untuk tingkat SD/MI/Sederajat persentase guru yang

berkualifikasi S1/DIV dan keatas mencapai realisasi 80,74%, melebihi target

realisasi yaitu sebesar 77,43%, dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam

RPJMD. Pada Tingkat SMP/MTs/Sederajat persentase guru yang telah berkualifikasi

S1/DIV dan keatas mencapai realisasi 90,88% melebihi target yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu 83,51%, akan tetapi capaian ini belum memenuhi target RPJMD.

Sedangkan untuk tingkat SMA/MA/Sederajat persentase jumlah guru yang

berkualifikasi S1/DIV dan keatas mencapai realisasi 93,75%, melebihi target yang

telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 81,65%, dan melebih target yang

ditetapkan dalam RPJMD.


72.8178.25 78.82

87.89 88.46

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016Pers

en

tase G

uru

Berk

ua

lifi

kasi

S1/D

IV K

eata

s

Tahun

Grafik 3.5Presentase Jumlah Guru yang Berkualifikasi

S1/DIV Ke-atas



Secara keseluruhan capaian kinerja indikator sasaran 2 meningkatnya jumlah

guru professional telah memuaskan dan mencapai target yang telah ditetapkan

dengan rata-rata capaian realisasi sebesar 109,31%. Jumlah persentase guru yang

berkualifikasi S1/DIV ke-atas pada tahun 2016 menunjukan peningkatan sebesar

0,57% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Berikut ini adalah grafik tren

persentase guru yang berkualifikasi S1/DIV ke-atas dalam rentang tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 ;

Gambar 3.1 Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan


Capaian realisasi indikator sasaran 3 meningkatnya jumlah guru professional

pada tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan

Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

5,990,831,775,-. Realisasi anggaran tersebut mencapai 96,91% dari target realisasi

anggaran.


antara nilai capaian kinerja sebesar 109,31% dengan persentase realisasi anggaran

sebesar 96,91%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 112,79%.

Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran ini,

telah dilaksanakan dengan efisien

Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat diukur melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran.

Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, Pemerintah Kabupaten

Bandung melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam

tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut ;

Sasaran 4 : Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah


Pencapaian kinerja sasaran 4 Optimalnya layanan kesehatan oleh pemerintah

diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan. Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kesehatan merupakan tolok ukur dalam menilai

tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping

Tujuan 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Serta

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat


itu, data IKM bidang kesehatan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur

pelayanan kesehatan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong

setiap unit penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas

pelayanannya.

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran 4 Optimalnya penyediaan

layanan kesehatan oleh pemerintah


Realisasi 2016

Capaian % Target RPJMD



Point 76.09 77.04 101.25 77.04

Sumber : LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2016

Pada tahun 2016 IKM Bidang Pelayanan Kesehatan memperoleh 77.04 point

dengan predikat kinerja “baik” dengan capaian realisasi 101,25%, jika

dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat kenaikan sekitar 1,14 point. Nilai

tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-11 yaitu unsur kepastian biaya

pelayanan dengan nilai rata-rata sebesar 3,18, sedangkan nilai terendah terdapat

pada unsur pelayanan ke-12 yaitu unsur kepastian jadwal pelayanan dengan nilai

rata-rata sebesar 2,90.

Gambar 3.2

Bupati Kabupaten Bandung sedang Meresmikan RSUD Majalaya Sebagai RSUD Kelas B



Indeks Kepuasan Masyarakat disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja

unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah

Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam perhitungan indeks

kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki penimbang yang sama, dan digunakan perhitungan nilai rata-

rata tertimbang kemudian dikonversikan dengan nilai dasar 25.

Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan mengalami

peningkatan hal ini seiring dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik dari

peningkatan SDM, prasarana dan sarana kesehatan, serta adanya akreditasi

puskesmas. Dengan adanya pengembangan pelayanan kesehatan yaitu

puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditahun 2017

diharapkan dapat lebih mendukung peningkatan IKM Bidang Pelayanan

Kesehatan di tahun mendatang. Berikut di bawah ini perbandingan capaian indek

kepuasan masyarakat :

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015-2016

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2015 2016

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 75.9 77.04


Capaian realisasi indikator sasaran 4 Optimalnya layanan kesehatan oleh

pemerintah pada tahun 2016 terlaksana melalui 5 (lima) program Adapun program

kegiatan serta pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut :



Optimalnya Layanan Kesehatan Oleh Pemerintah

No Program Anggaran


1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1,569,667,250 1,549,065,783 98,69

2 Program Pendidikan Menengah

28,478,182,500 24,667,098,435 86,62

3 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

8,720,510,000 7,758,652,106 88,97

4 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

9,777,739,900 9,562,547,374 97,80

5 Program Pengawasan Obat Dan Makanan

185,273,000 185,273,000 100.00

Jumlah 48,731,372,650 43,722,636,698 89,72


Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini, yang dilakukan dengan

membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 101,25% dengan persentase

realisasi anggaran sebesar 89,72%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran

sebesar 112,85%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian

kinerja pada sasaran ini, telah dilaksanakan dengan efisien.

Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Penduduk Sejalan Dengan

Upaya Membangun Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera


Upaya pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan penduduk sejalan

dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera diukur

menggunankan 1 Indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH).


Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Sasaran 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan

Penduduk Sejalan Dengan Upaya Membangun Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Angka Harapan Hidup (AHH)

tahun 71.23 73.18 102.74 70.70 73.18


Pada tahun 2016 Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung adalah sebesar

73,18 tahun adapun UHH/AHH ini juga merupakan hasil perkiraan tim analisis LKPJ

2016 yang didampingi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, jika

dibandingkan dengan target maka UHH ini sudah melebihi dari yang di targetkan,

interprestasinya dari angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di

Kabupaten Bandung pada tahun 2016 mempunyai harapan untuk hidup selama

73,18 tahun ke depan. Capaian realisasi indikator kinerja Angka Harapan Hidup ini

pada kategori memuaskan dengan persentase capaian 102,74


Pada grafik 3.6 dibawah ini, bisa kita bandingkan dengan capaian tahun 2015,

maka AHH ini mengalami peningkatan sekitar 2,15 poin pada tahun 2016.

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan

usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun

merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi,

serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama

yang baik antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.



Seiring dengan teori yang ada bahwa bila angka harapan hidup meningkat

maka angka kematian akan rendah, semakin tinggi kualitas kesehatan maka angka

kematian semakin rendah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari intervensi program

kesehatan dan dukungan berbagai sektor terkait serta kebijakan dari pemerintah.

Capaian realisasi indikator sasaran 5 Meningkatnya derajat kesehatan

penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga

sejahtera pada tahun 2016 terlaksana melalui 6 (program) program. Adapun

program kegiatan serta pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai

berikut :


Meningkatnya Derajat Kesehatan Penduduk Sejalan Dengan Upaya Membangun Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

No Program Anggaran


1 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

35,537,284,475 33,468,236,797 94,18

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

210,456,124,243 142,500,361,486 67,71

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3,629,797,650 3,219,575,473 88,70

70.28 70.34 70.5471.03

73.18

68

69

70

71

72

73

74

2012 2013 2014 2015 2016

An

gka H

ara

pan

Hid

up

Tahun

Grafik 3.6Angka Harapan Hidup (AHH)


No Program Anggaran


4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

52,700,000 52,400,000 99,43

5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

6,514,669,940 1,752,420,588 26,90

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

866,752,600 840,445,100 96,96

Jumlah 257,057,328,908 181,833,439,444 70,74

Sumber : LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Untuk nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini, yang dilakukan dengan

membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 102,74% dengan persentase

realisasi anggaran sebesar 70,74%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran

sebesar 145,23%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian

kinerja pada sasaran ini, telah dilaksanakan dengan Sangat efisien.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kesadaran Penduduk Untuk Menerapkan

Perilaku Hidup Bersih


Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Kesadaran Penduduk Untuk

Menerapkan Perilaku Hidup Bersih diukur menggunankan 1 Indikator kinerja yaitu

persentase Perilaku Hidup Bersih (PHBS) pada rumah tangga. Persentase Rumah

Tangga Sehat (Cakupan rumah tangga ber-PHBS), adalah jumlah rumah tangga

yang sudah memenuhi 10 indikator PHBS dibagi dengan jumlah seluruh rumah

tangga yang nilai.

Data rumah tangga sehat yang didapat melalui survei dengan 10 indikator

PHBS, dari tahun 2015-2016 masih rendah. Hal ini disebabkan adanya 2 indikator

yang sulit untuk memenuhi target yaitu indikator tidak merokok didalam ruangan dan

mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun.


Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Sasaran 6 Meningkatnya Kesadaran Penduduk

Untuk Menerapkan Perilaku Hidup Bersih

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Persentase PHBS pada rumah tangga.

% 43.7 53.2 121.74 53.2


Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada Rumah Tangga pada

Tahun 2016 mencapai 53,2%, telah melebihi target yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu 43,7%. Sehingga capaian realisasi indikator kinerja pada sasaran

ini mencapai 121,74% dengan predikat memuaskan.


Apabila kita bandingkan dengan penCapaian pada tahun 2015, jumlah

persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang mencapai angka 43,79%

maka cakupan PHBS pada rumah tangga pada tahun 2016 mengalami kenaikan

sebesar 9,5%.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase

PHBS pada Rumah Tangga


2015 2016

1 Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada Rumah Tangga 43,7% 53,2%


Dari data tersebut memperlihatkan bahwa PHBS pada Rumah Tangga

semakin membaik. Pencapaian ini lebih rendah dari target nasional rumah

tangga ber-PHBS yaitu 60%. Pencapaian tersebut erat kaitannya dengan

pengetahuan, sikap dan perilaku tiap keluarga dalam menerapkan PHBS di


rumah tangganya. Pengetahuan yang cukup, tapi tidak disertai dengan sikap

dan perilaku yang menunjang maka menghasilkan pencapaian yang rendah.

Pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dilakukan dengan

meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat, dan upaya promotif preventif. Beberapa bentuk pemberdayaan

masyarakat yang telah dilakukan terkait dengan kampanye PHBS, antara lain:

kegiatan pengembangan desa siaga, kegiatan STBM, peningkatan frekuensi

penyuluhan dampak merokok dan kampanye tidak merokok di dalam

rumah/ruangan.

Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan; rumah tangga berprilaku

hidup bersih dan sehat merupakan upaya untukmemberdayakan anggota keluarga

agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat berperan

aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

Gambar 3.3 Bupati Bandung Pada Sosialiasi Gerakan Hidup Bersih Sehat


Capaian indikator kinerja sasaran 6 Meningkatnya Kesadaran Penduduk Untuk

Menerapkan Perilaku Hidup Bersih terlaksana melalui 2 (dua) program yaitu

Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dan Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat. Adapun program kegiatan serta pendanaannya yang

mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut


Meningkatnya Kesadaran Penduduk Untuk Menerapkan Perilaku Hidup Bersih

No Program Anggaran


1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

838,524,000 834,941,000 99,57

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,047,145,500 974,829,500 93,09

Jumlah 1,885,669,500 1,809,770,500 95,97


Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini, yang dilakukan dengan membandingkan




sasaran ini, telah dilaksanakan dengan efisien.

Pencapaian kinerja tujuan 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas

infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian

pembangunan dengan tata ruang wilayah diukur melalui 8 (delapan) sasaran dengan 9

Tujuan 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Tahan Terhadap Bencana Serta Mewujudkan Keserasian Pembangunan Dengan Tata Ruang

Wilayah


(sembilan) indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator

kinerja sasaran dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut ;

Sasaran 7 : Meningkatnya Aksesibilitas, Kapasitas Dan Keselamatan

Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi


Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan keselamatan

terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi diukur dengan

menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu rata-rata persentasi jalan mantap (baik

dan sedang). Berikut ini pengukuran capaian Indikator kinerja nya ;

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Sasaran 7 Meningkatnya Aksesiblitas, Kapasitas Dan

Keselamatan Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 84.63 85.22 100.70 82,79 85.22

Sumber : LKIP DPUPR Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang)

pada tahun 2016 mencapai 85,22%, hal ini telah melebihi target yang telah

ditetapkan sebelumnya yaitu 84,63%, dan capaian ini juga telah melebihi target yang

telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga capaian indikator kinerja ini ada pada

kategori memuaskan dengan realisasi capaian mencapai 100,70% dari target yang

ditetapkan



Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan : jalan

kondisi baik, rusak sedang dan rusak berat. Pada tahun 2016, kondisi jalan

berdasarkan kategori tersebut hampir seluruhnya mengalami perkembangan yang

cukup baik, kecuali panjang jalan kondisi rusak. Panjang jalan kondisi rusak ringan

mengalami kenaikan sebesar 3,36%. Dimana pada tahun 2015 panjang jalan kondisi

rusak ringan mencapai 101,659 km dan pada tahun 2016 meningkat menjadi

140,490 km, sedangkan panjang jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan

sebesar 10,52% dimana pada tahun 2015 panjang jalan kondisi rusak berat

mencapai 121,523 km dan pada tahun 2016 menurun menjadi 30,270 km.Hal ini

berpengaruh terhadap proporsinya, dimana pada tahun 2015 proporsi jalan kondisi

rusak sebesar 8,80 % dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 12,16 % atau

panjang jalan kondisi rusak mengalami peningkatan sebesar 3,36 %.

Gambar 3.4 Bupati Bandung, pada pelaksanaan Gerakan Tutup Lubang

di Kecamatan Ciparay


Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai proporsi dan panjang

jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu

2015-2016.

Tabel 3.15 Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung

Berasarkan KondisiTahun 2015–2016

No. Uraian

Panjang Jalan (km)

2015 2016 Perkembangan

(%)

1 Kondisi Baik 661,162 734,222 11,05

2 Kondisi Rusak Sedang 271,001 250,363 8,24

3 Kondisi Rusak 101,659 140,490 27,64

4 Kondisi Rusak Berat 144,505 30,270 75,09

5 Jalan Kabupaten secara keseluruhan

1.155,34 1.155,345 -

Poporsi Kondisi Baik (%) 57,23 63,55 9,94

Poporsi Kondisi Rusak Sedang (%)

23,46 21,67 8,26

Poporsi Kondisi Rusak (%) 10,45 12,16 27,63

Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)

12,51 2,62 75,10


Capaian indikator kinerja sasaran 7 Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan

keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi yaitu rata-rata

persentase jalan mantap(baik dan sedang) terlaksana melalui 3 (tiga) program yaitu

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, dan Program Inspeksi

Kondisi Jalan Dan Jembatan. Adapun program kegiatan serta pendanaannya yang

mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut :


Tabel 3.16 Program pendanaan sasaran 7:

Meningkatnya Aksesiblitas, Kapasitas dan Keselamatan Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

No Program

Anggaran


1 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

49,769,386,525 43,329,284,382 87,06

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

335,054,013,322 330,871,528,437 98,75

3

Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

663,635,000 642,199,961 96,77

Jumlah 385,487,034,847 374,843,012,780 97,24 Sumber : LKIP DPUPR Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini dilakukan dengan membandingkan




sasaran ini, telah dilaksanakan dengan efisien

Sasaran 8 : Meningkatnya Aksesibilitas, Kapasitas Dan Kualitas

Infrastruktur Sumber Air


Pencapaian sasaran 8 Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan kualitas

infrastruktur sumber air diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Akses aman terhadap air bersih. Terdapat perbedaan pada target yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bandung dengan target yang

ditetapkan dalam renstra OPD sehingga pencapaian sasaran ini belum dapat

memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berikut ini

pengukuran capaian Indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja (PK) ;


Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Sasaran 8 Meningkatnya Aksesiblitas, Kapasitas Dan

Kualitas Infrastruktur Sumber Air

Sumber : LKIP DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Realisasi indikator ini pada tahun 2016 adalah 13,44%. Kondisi realisasi ini tidak

mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Capaian Realisasi

sasaran ini adalah 13,44% .


Air bersih merupakan salah satu kebutuhan paling dasar bagi keberlangsungan

hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi hal yang wajib dilakukan

oleh pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan prasarana air bersih sebagai akses

masyarakat mendapatkan air bersih tersebut. Mengingat pentingnya prasarana air

bersih yang memadai dan mudah diakses sangat penting, maka dalam sasaran ini

ditetapkan indikator sasaran akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan.

Jika melihat perkembangan

capaian kinerja tahun 2012-2016,

perkembangannya selalu menunjukkan

peningkatan, sedangkan hasil capaian

tahun 2016 bila dibandingkan dengan

tahun 2015 mengalami penurunan

sebesar 0,01%. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada grafik disamping ini.


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan

% 100 13.44 13.44 13.44

9.98 10.5512.58

13.45

13.44

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2012 2013 2014 2015 2016Akses A

man

Terh

ad

ap

Air

Besih

Grafik 3.7Akses Aman Terhadap Air Bersih



Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat. PDAM

melayani penyediaan air bersih perKotaan sedangkan Dinas Perumahan, Penataan

Ruang dan Kebersihan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih

perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perdesaan tersebut, sumber air

baku yang digunakan berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, sistem

pengaliran yang digunakan baik secara gravitasi maupun bertekanan.

Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan

pada desa masing-masing yang dikelola oleh Bumdes atau BPABD/KPPABD

(Badan Pengelola Air Bersih Desa/Kelompok Penyelenggara Pengelola Air Bersih

Desa). Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan belum menjangkau seluruh Kota/desa/kelurahan/

kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya pemerintah mengharapkan agar

penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan

masyarakat.

Capaian indikator kinerja sasaran 8 Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan

kualitas infrastruktur sumber air akses aman terhadap air bersih di kawasan

pedesaan terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program lingkungan sehat

dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 32,921,519,492,-. atau sekitar 92,44% dari

total anggaran sebesar Rp. 35,612,207,985,-. Penggunaan anggaran tersebut belum

efisien, karena penggunaan anggaran 92,44% hanya menghasilkan capaian kinerja

sebesar 13,44%.

Sasaran 9: Meningkatnya Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten

Bandung


Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten

Bandung diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase

terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang

(Koridor Jalan Tol Soroja). Berikut ini pengukuran capaian Indikator kinerja nya ;


Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Sasaran 9

Meningkatnya Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Bandung

Sumber : LKIP DPUPR, Tahun 2016.

Capaian indikator kinerja Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan

drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja) pada tahun 2016

mencapai 22%, hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu

20%, Sehingga capaian indikator kinerja ini ada pada kategori memuaskan dengan

realisasi capaian mencapai 110%.


Realisasi capaian indikator kinerja sasaran 9 Persentase terbangunnya sistem

jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja)

terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program pembangunan jalan dan

jembatan dengan realisai anggaran sebesar Rp. 43,329,284,382 dari target realisasi

sebesar Rp. 49,769,386,525,-. Capaian realisasi anggaran ini mencapai 87,06%


antara nilai capaian kinerja sebesar 110% dengan persentase realisasi anggaran



telah dilaksanakan dengan efisien.


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 20 22 110 22


Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman


Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman diukur

dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase luas kawasan

kumuh. Berikut ini pengukuran capaian Indikator kinerja nya ;


Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Sumber : LKIP Disperkimtan, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja persentase luasan kawasan kumuh pada tahun 2016

mencapai angka 9,17%, atau 97,76% dari target kinerja yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu 9,38 %. Capaian ini ada pada kategori memuaskan.


Penataan permukiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan

permukiman, sehingga kenyamanan dan keamanan masyarakat semakin

meningkat. Upaya penataan permukiman ini telah diatur dalam Undang-undang No.

1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Undang-undang

tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman

yang memenuhi persyarakatan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan

bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan

bangunan sanggat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasaranan lingkungan

tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan

penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh Pemerintah


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Persentase luas kawasan kumuh

% 9.38 9.17 97.76 9.17


Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh yang

tidak layak huni dan perlu diremajakan

Keberhasilan capaian Indikator kinerja ini didukung oleh 3(tiga) program yaitu

program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, dan

program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, melalui

kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Fasiltasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat yang kurang

mampu.

2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

3. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

4. Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NPSM)

5. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan

dan lingkungan hunian berimbang.

Adapun program kegiatan serta pendanaannya yang mendukung sasaran ini,

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Program pendanaan sasaran 10 :

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

No Program Anggaran


1 Program pengembangan perumahan

23,153,293,272 21,589,533,656 93,25

2 Program lingkungan sehat perumahan

35,612,207,985 32,921,519,492 92,44

3

program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

220,030,000 218,067,724 99,11

Jumlah 58,985,531,257 54,729,120,872 92,78

Sumber : LKIP Disperkimtan, Tahun 2016

Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini, dilakukan dengan membandingkan antara

nilai capaian kinerja sebesar 97,76% dengan persentase realisasi anggaran





Sasaran 11 : Optimalnya Sistem Telekomunikasi Dan Informatika Yang

Terpadu Melalui Pemanfaatan Teknologi Dan Komunikasi


Pencapaian sasaran 11 Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang

terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi diukur dengan

menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase terbangunnya jaringan fiber

optik. Berikut ini pengukuran capaian Indikator kinerja nya ;


Optimalnya Sistem Telekomunikasi Dan Informatika Yang Terpadu Melalui Pemanfaatan Teknologi Dan Komunikasi


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 36 37.5 104.17 80 37.5

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja persentase terbangunnya jaringan fiber optik pada

tahun 2016 mencapai angka 37,5% dari target 36% yang telah ditetapkan

sebelumnya. Meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam

RPJMD, realisasi capaian kinerja indikator ini ada pada kegori memuaskan dengan

pencapaian kinerja 104,17%


Pencapaian sasaran Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang

terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi dilakukan dengan Program

pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik di Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan program ini baru mencapai tahap penyusuanan masterplan rencana


pengembangan jaringan Fiber Optik sehingga belum mencapai target yang telah

ditetapkan dalam RPJMD.

Realisasi indikator kinerja persentase terbangunnya jaringan fiber optik pada

tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa dengan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 200,990,500,-, dengan capaian realisasi anggaran 93,11% dari target realisasi

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.





sasaran ini, telah dilaksanakan dengan efisien.

Sasaran 12 : Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Ruang Wilayah


Pengukuran capaian kinerja sasaran 12 Meningkatnya efektifitas pemanfaatan

ruang wilayah dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase

luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata

ruang. Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis atas kinerja dari indikator

kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan selanjutnya di bawah ini ;


Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Ruang Wilayah


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 56 56.87 101.55 56 56.87

Sumber : LKIP Disperkimtan Kabupaten Bandung, Tahun 2016


Capaian indikator kinerja persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non

pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang pada tahun 2016 mencapai angka

56,87% melebih target realiasasi 56% yang telah ditetapkan sebelumnya, dan telah

melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Realisasi capaian kinerja

indikator ini ada pada kegori memuaskan dengan pencapaian kinerja 101,55%.


Pencapaian realisasi indikator kinerja ini terlaksana melalui 1 (satu) program,

yaitu program pengendalian pemanfaatan ruang dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 695,660,600,-. Realisasi anggaran ini mencapai 98,27% dari target realisasi

anggaran.

Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini dilakukan dengan membandingkan antara





Sasaran 13 : Meningkatnya Upaya Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi


Pencapaian sasaran 13 meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan Prasana

sanitasi diukur oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu akses aman terhadap sanitasi.

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan

maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan

buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan

meningkatkan kesehatan manusia. Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil

analisis atas kinerja dari indikator kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel dan

penjelasan selanjutnya di bawah ini ;



Meningkatnya Upaya Pengelolaan Sarana Dan Prasana Sanitasi

LKIP Disperkimtan Kabupaten, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja sasaran Akses aman terhadap sanitasi pada tahun

2016 mencapai angka realiasasi 53,77% dari target realisasi 60% yang telah

ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini mencapai

89,62%.


Pemenuhan akses aman terhadap sanitasi ini merupakan program nasional

yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tujuan dari indikator ini adalah

untuk mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat

Bila kita bandingkan realisasi pada tahun 2015 yang mencapai angka 53,43%,

maka pada tahun 2016 ini capaian realisasinya mengalami peningkatan sebesar

0,34%.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

Akses Aman Terhadap Sanitasi

.

LKIP Disperkimtan Kabupaten Bandung, Tahun 2016


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Akses aman terhadap sanitasi % 60 53.77 89.62 60 53.77


2015 2016

1 Akses Aman tehadap Sanitasi

53,43% 53,77%


Peningkatan realiasi indikator kinerja akses aman terhadap sanitasi, meskipun

sangat tipis menunjukan upaya serius Pemerintah Kabupaten Bandung dalam

pelaksanaan program yang dapat menunjang upaya peningkatan akses aman

terhadap sanitasi. Masih ada beberapa kendala yang menghambat upaya

pencapaian indikator sasaran ini antara lain;

Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan

limbah yang masih belum efektif, sehingga belum optimalnya sosialisasi dan

peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Peleburan Dinas Kebersihan menjadi salah satu bidang di bawah Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan pada periode pemerintahan

2010-2015 yang lalu mengakibatkan adanya perubahan (penyempitan) tupoksi,

wewenang serta beban kerja pengelolaan air limbah, drainase dan

persampahan.

Kurangnya ketersediaan infrastuktur pendukung pengelolaan sanitasi

mengakibatkan masih rendahnya cakupan air limbah domestik.

Partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan yang masih rendah.

Belum adanya kerjasama secara khusus antara pemerintah daerah dengan

sektor swasata dalam hal ini dunia usaha dalam hal pengelolaan sanitasi.

Capaian Indikator kinerja Akses aman terhadap sanitasi terlaksana melalui 1

(satu) program yaitu program lingkungan sehat perumahan dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 32,921,519,492,-. Realisasi anggaran ini mencapai 92,44%

dari target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini dilakukan dengan membandingkan






Sasaran 14 : Meningkatnya Upaya Penanganan Masyarakat Yang

Tergenang Banjir


Upaya pencapaian sasaran 14 meningkatnya upaya penanganan Masyarakat

yang tergenang banjir diukur oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase

polder/kolam retensi dan Persentase penanganan drainase skala kawasan dan

skala kota. Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis atas kinerja dari

indikator kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan selanjutnya di

bawah ini ;


Meningkatnya Upaya Penanganan Masyarakat Yang Tergenang Banjir


Pada tahun 2016, capaian indikator kinerja persentase polder/kolam retensi

belum mencapai target realisasi 100% yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Capaian realisasi indikator kinerja Persentase penanganan drainase

skala kawasan dan skala kota mencapai 8,40%, telah melebih dari target yang telah

ditetapkan sebelumnya sebesar 8,36%, dan telah melebihi target yang telah

ditepakan dalam RPJMD. Capaian Indikator kinerja ini adalah 100,47%, ada pada

kategori memuaskan.


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 100 0 0 0


% 8.36 8.40 100.47 5.95 8.40



1) Persentase folder/kolam retensi

Pelaksanaan pembangunan folder/kolam retensi masih dalam tahap

perencanaan, Pada saat pelaksanaan kegiatan adanya hambatan terkait pengadaan

tanah untuk folder/kolam retensi juga terkait dengan permasalahan regulasi baru di

BPN tentang pengadaan tanah, sehinga penetapan lokasi belum bisa ditetapkan.

Penganggaran untuk pembuatan folder/kolam retensi dialihkan ke bidang lain.

2) Persentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem

guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam

perencanaan Kota (perencanaan infrastruktur khususnya).


Kalo kita melihat pada grafik diatas capaian Indikator kinerja persentase

penanganan drainase skala kawasan dan skala kota dalam lima tahun terakhir terus

mengalami peningkatan. Namun demikian, dalam pelaksanaan indikator ini terdapat

beberapa kendala, yaitu:

Keppres No 12 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan Wilayah

Sungai, yang antara lain menetapkan Sungai Citarum Sebagai Sungai Strategis

1.04 1.43

5.28

6.77.74

0

2

4

6

8

10

2012 2013 2014 2015 2016

Pers

en

tase P

en

ag

an

an

Dra

ina

se

Skala

Kaw

san

da

n S

kala

Ko

ta

Tahun

Grafik 3.8Persentase Penanganan Drainase

Skala Kawasan dan Skala Kota


Nasional, masih terbatasnya kewenangan Kabupaten Bandung dalam

pengelolaan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya, sehingga kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan/normalisasi sungai baru dapat dilaksanakan pada

lokasi yang bersifat situasional yaitu penanggulangan pasca bencana (atas

usulan masyarakat melalui Musrenbang), tidak menyeluruh dari hulu ke hilir

sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008.

Kondisi sungai sudah menunjukkan dampak ketidakseimbangan pada bagian

hulu sungai, yang telah mengalami degradasi dan longsoran-longsoran tebing

yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi

yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah

menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi

lebar dan dangkal.

Masih terbatasnya anggaran dalam rangka penanganan banjir.

Masih banyaknya masyarakat yang belum peduli terhadap lingkungan seperti

membuang sampah/material ke saluran, menyebabkan ruang palung

sungai/saluran dan masih sulitnya birokrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan

karena terbatas oleh kewenangan lintas kewilayahan dan sedang dipengaruhi

oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami sulit untuk

melaksanakan kegiatan penataan/pelaksanaan yang sudah direncanakan oleh

dinas.

Capaian Indikator kinerja pada Sasaran 14 meningkatnya upaya penanganan

Masyarakat yang tergenang banjir didukung oleh 1(satu) program yaitu program

pengendalian banjir dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,221,532,760,-,.

Realisasi anggaran ini mencapai 92,43% dari target realisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.





belum terlaksana dengan efisien


Pencapaian kinerja tujuan 4 Mengentaskan permasalahan kesejahteraan

sosial di Kabupaten Bandung diukur melalui 1 (sasaran) sasaran dengan 1 (satu)

indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dalam


Sasaran 15 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor

ketenagakerjaan


Upaya pencapaian sasaran 15 Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam

sektor ketenagakerjaan diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat

Pengangguran terbuka. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase

jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi

menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar

kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia

untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan

pengangguran

Pencapaian Indikator Kinerja untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten

Bandung pada tahun 2016 belum bisa ditampilkan realisasi pencapaianya, hal ini

dikarenakan penghitungan data pengagguran 2016 yang dilakukan oleh BPS baru

dilakukan pada bulan agustus tahun 2017, sehingga data tingkat penggguran

terbuka masih data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 yang

mencapai angka 4,03%.




Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit

(orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan

lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat

keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi,

indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan

perekonomian, selain angka kemiskinan.

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat

pengangguran terbuka terdiri dari empat komponen.

1) mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

2) mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.

3) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan.

4) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah

diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui

Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran adalah sebagai

berikut ini ;

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis

masyarakat

2. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Baleendah sebagai

sarana penunjang pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

3. Kegiatan pelatihan berbasis kewirausahaan melalui bimbingan teknis

teknologi tepat guna

4. Kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan metode 3 in 1,

pelatihan-pemagangan-penempatan

5. Kegiatan Start and Improve Your Business

Program kegiatan serta pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah

sebagai berikut :


Tabel 3.26 Program pendanaan sasaran 10:

Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan

No Program Anggaran


1

Program peningakatan kualitas dan produktivtas tenaga kerja

16,331,455,000 16,074,234,575 98,42

2 Program peningkatan kesempatan kerja

9,044,580,000 8,964,087,165 99,11

Jumlah 25,376,035,000 25,038,321,740 98,67

Sumber : LKIP Disnaker, Tahun 2016

Realisasi anggaran pada pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 25,038,321,740,-.

atau mencapai 98,76% dari target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebesar Rp. 25,376,035,000,-. Penggunaan anggaran ini mencapai efisiensi

sebesar 1,24%.

Pencapaian kinerja tujuan 5 Meningkatkan daya saing perekonomian

Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap

pembangunan daerah diukur melalui 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator

kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam


Sasaran 16 : Tercapaianya Kondisi Ketahanan Pangan


Tujuan 5 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Optimalisasi Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Pembangunan Daerah


Upaya pencapaian sasaran 16 TerCapaianya kondisi ketahanan Pangan diukur

oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase ketersediaan pangan utama

(Skor PPH Ketersediaan). Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis atas

kinerja dari indikator kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan

selanjutnya di bawah ini ;


Tercapaianya Kondisi Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 83.6 78.9 94.38 90 78.9

Sumber : LKIP Dispakan, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase ketersediaan pangan utama (Skor

PPH Ketersediaan) pada tahun 2016 mencapai angka realiasasi 78,90% dari target

realisasi 83,60% yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian untuk

indikator kinerja ini mencapai 94,38%.


Situasi Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Skor PPH) di Kabupaten

Bandung saat ini masih di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur

melalui Permentan Nomor 65 Tahun 2010 yang menetapkan Ketersediaan Pangan

Utama (Skor PPH) sebanyak 90%. Berikut ini adalah tabel situasi ketersedian

pangan Kabupaten Bandung tahun 2016


Tabel 3.28 Situasi Ketersedian Pangan Kabupaten Bandung tahun 2016

Hambatan utama

dalama mencapai Skor

PPH yang ditetapkan

SPM adalah masih

sulitnya mengubah

kebiasaan pola makan

masyarakat khususnya

Kabupaten Bandung

dalam membudayakan

pola konsumsi yang

beragam dan

seimbang dalam

jumlah dan komposisi yang cukup. Tren perubahan presentase konsumsi pangan

utama (skor PPH) tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat dari grafik disamping

ini.

No Kelompok PanganGram/Kap/H

ari

Energi

(kkal)% AKE*

Protein

(g/kap/hari)% AKP **

SKOR

PPH

1 Padi-padian 342,7 1234 51,4 30,5 48,5 25,0

2 Umbi-umbian 66,6 71 2,9 0,4 0,6 1,5

3 Pangan Hewani 110,7 178 7,4 16,0 25,3 14,8

4 Minyak dan Lemak 38,1 341 14,2 0,1 0,1 5,0

5 Buah/BijinBerminyak 2,7 5 0,2 0 0,1 0,1

6 Kacang-kacangan 39,7 141 5,9 13,2 21,0 10,0

7 Gula 21,7 79 3,3 0,1 0,1 1,7

8 Sayur dan Buah 139,7 100 4,2 6,4 10,2 20,9

9 Lain-lain 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,149 89,5 66,7 105,9 78,9

67.2

74.3

77.7

74.4

78.9

6062646668707274767880

2012 2013 2014 2015 2016

SK

OR

PP

H

Tahun

Grafik 3.8Tren Skor PPH 2012-2016


Sumber : BKPPP, Tahun 2017 Keterangan * Angka Ketersediaan Energi Ideal = 2.400 kkal/kap/hari

** Angka Kecukupan Protein Ideal = 63 g/kap/hari


Pencapaian Indikator kinerja pada Sasaran 16 Persentase ketersediaan pangan

utama (Skor PPH Ketersediaan) didukung oleh 2 (dua) program yaitu program

ketahanan pangan dan program peningkatan ketahanan pangan. Adapun

pendanaan program yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut :


Tercapaianya kondisi ketahanan Pangan

No Program

Anggaran


1 Program Ketahanan Pangan

19,854,562,000 19,844,024,625 99,94

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1,410,200,500 1,308,684,890 92,80

Jumlah 21,264,762,500 21,152,709,515 99,47

Sumber : LKIP Dinas Pertanian 2016





kurang efisien karena dengan realisasi anggaran 99,47% hanya menghasilkan

kinerja sebesar 94,38%.

Sasaran 17 : Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian


Pencapaian sasaran 17 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian diukur

oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah komoditas pertanian yang

memiliki daya saing berskala nasional. Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil

analisis atas kinerja dari indikator kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel dan

penjelasan selanjutnya di bawah ini ;



Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



% 5 5 100.00

5

Sumber : LKIP Dinas Pertanian, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja sasaran Jumlah komoditas pertanian yang memiliki

daya saing berskala nasional pada tahun 2016 mencapai angka realisasi 5

komoditas dari target realisasi 5 komoditas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini mencapai 100%.


Komoditas unggulan pertanian yang dimiliki Kabupaten Bandung tidak hanya

diunggulkan di tingkat kabupaten, tetapi juga menembus tingkat provinsi dan

nasional. Komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas

Kabupaten Bandung, dimana kekhasan tersebut dapat dilihat dari perbedaan

karakteristik komoditas yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan daerah lainnya.

Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya berdasarkan jenis komoditas,

besaran produksi serta cita rasa yang dimilikinya. Komoditas pertanian khas

Kabupaten Bandung yang menjadi unggulan diantaranya yaitu Padi, strawberry, kopi

kentang, tomat, cabe, serta bawang merah.

Pencapaian Indikator kinerja pada Sasaran meningkatnya daya saing komoditas

pertanian didukung oleh 2 (dua) program yaitu program peningkatan ketahanan

pangan (pertanian/perkebunan) dan prohram peningkatan produksi


pertanian/perkebunan. Adapun pendanaan program yang mendukung sasaran ini,

adalah sebagai berikut :





nilai capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran sebesar

96,75%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 103,35%. Dengan

nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran telah

dilaksanakan secara efisien.

Sasaran 18 : Meningkatnya Transaksi Pada Sektor Perdagangan Dan

Jasa Di Kabupaten Bandung


Pencapaian sasaran 18 Meningkatnya Transaksi Pada Sektor Perdagangan

dan Jasa di Kabupaten Bandung diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu

Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran. Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis atas kinerja dari

indikator kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan selanjutnya di

bawah ini ;

No Program

Anggaran


1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

5,354,727,124 5,184,877,937 96,82

2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2,811,665,400 2,716,846,715 96,62

Jumlah 8,166,392,524 7,901,724,652 96,75



Meningkatnya Transaksi Pada Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Kabupaten Bandung

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Capaian

% Target RPJMD


LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

persen 9.15 10.21 111.58 10.21

Sumber : Data BPS dan Diskominfo, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2016 (Metoda

Perhitungan Baru) mencapai angka realisasi 10,21% dari target realisasi 9,15%.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini mencapai 111,58%.


Pada tahun 2016 persentase LPE sub sektor Perdagangan, Hotel dan restoran

berdasarkan metoda perhitungan baru, untuk LPE Sub sektor Perdagangan, Hotel

dan restoran terbagi kedalam 2 bagian yaitu LPE sub sektor perdagangan besar dan

eceran dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 5,23% dan LPE penyediaan

Akomodasi dan Makan minum sebesar 5,01%.

Pencapaian Indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya Transaksi Pada

Sektor Perdagangan Dan Jasa Di Kabupaten Bandung didukung oleh 1 (satu)

program yaitu program Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,406,581,175,- atau mencapai 46,81% dari

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.


Sasaran 19 : Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Serta Produktivitas

UMKM-IKM Dan Kualitas Produk Unggulan


Pencapaian sasaran 19 Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Serta

Produktivitas UMKM-IKM Dan Kualitas Produk Unggulan diukur oleh 1 (satu)

indikator kinerja sasaran yaitu Nilai omzet UMKM-IKM Rincian hasil pengukuran

kinerja dan hasil analisis atas kinerja dari indikator kinerja sasaran dapat dilihat

dalam tabel dan penjelasan selanjutnya di bawah ini ;


Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Serta Produktivitas UMKM-IKM Dan Kualitas Produk Unggulan

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



Rupiah 4.24 3.02 71.13 3.02

Sumber : LKIP Diskop UKM, Tahun 2016

Capaian indikator kinerja sasaran Nilai omzet UMKM-IKM pada tahun 2016

mencapai angka realisasi 3,02 Trilyun Rupiah, dari target realisasi 4,24 Trilyun

Rupiah. Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini mencapai 71,13%.


Melihat pada ilustrasi pada tabel data diatas capaian indicator sasaran masih

kurang dari 100%, hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian sasaran

Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Serta Produktivitas UMKM-IKM Dan Kualitas

Produk Unggulan masih belum optimal. Hal ini didasarkan pada data laporan UKM

yang diakibatkan antara lain

1. Produk UKM yang kurang variatif


2. Kurang memiliki daya saig antar pelaku usaha yang sejenis

3. Belum optimalnya jaringan pemasaran

4. Keterbatasn sumber daya pelaku usaha/UKM seperti : Man, Money,

Matherial, Methode dan Market

Realisasi pertumbuhan jumlah omzet UMKM pada tahun 2016 sebesar Rp.

6.863.749.200,- mengalamai peningkatan 0,22% dari tahun 2015 sebesar Rp.

3.099.722.278.625,-, hal ini masih kurang dari target tahun 2016 yang telah

ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung

sebesar 0,5%.

Pencapaian Indikator kinerja pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas,

Kapabilitas Serta Produktivitas UMKM-IKM Dan Kualitas Produk Unggulan didukung

oleh 3 (tiga) program yaitu program yaitu program penciptaan iklim usaha kecil

menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah, dan program pengembangan system pendukung

usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Adapun pendanaan program yang

mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5 Kegiatan Pameran produk UMKM yang dilakukan Oleh Diskoperindag




No Program Anggaran


1 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

340,000,000 313,152,245 92,10

2 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1,574,458,825 1,517,957,400 96,41

3 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

334,350,000 328,957,124 98,39

Jumlah 2,248,808,825 2,160,066,769 96,75

Sumber : LKIP Diskop UKM, Tahun 2016




Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran

telah dilaksanakan secara kurang efisien. Karena realisasi anggaran yang mencapai

96,75% hanya mencapai realisasi kinerja sebesar 71,13%.

Sasaran 20 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani


Pencapaian sasaran 20 Meningkatnya Kesejahteraan Petani diukur oleh 1

(satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama.

Rincian hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis atas kinerja dari indikator kinerja

sasaran dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan selanjutnya di bawah ini ;


Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Sasaran 20 Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD



kelompok 223 225 100.90 225


Capaian indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah kelompok tani yang berpredikat

utama pada tahun 2016 di Kabupaten Bandung mencapai angka realisasi 225

Kelompok, dari target realisasi 223 Kelompok. Realisasi capaian untuk indikator

kinerja ini mencapai 100,90%.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.273/Kpts/OT.160/4/2007,

kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber

daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No.41/Kpts.OT.210/1/1992,

tentang pedoman pembinaan kelompok tani-nelayan, maka pengakuan terhadap

kemampuan kelompok diatur sebagai berikut:

a. Kelas Pemula, dengan piagam yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Kelas Lanjut, dengan piagam yang ditandatangani oleh Camat.

c. Kelas Madya, dengan piagam yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

d. Kelas Utama, dengan piagam yang ditandatangani oleh Gubernur.


Pencapaian Indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani

didukung oleh 1 (Satu) program yaitu Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1,067,509,000,-, dari target realisasi sebesar Rp .1,104,640,000,-. Realisasi

anggaran ini mencapai 96,64% dari target yang ditetapkan.

Untuk Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini dilakukan dengan membandingkan




telah dilaksanakan secara efisien.

Sasaran 21 : Meningkatnya Investasi


Pencapaian sasaran 21 Meningkatnya Investasi diukur oleh 1 (satu) indikator

kinerja sasaran yaitu Nilai Investasi (Rp Trilyun). Rincian hasil pengukuran kinerja

dan hasil analisis atas kinerja dari indikator kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel

dan penjelasan selanjutnya di bawah ini

Tabel 3.36 Pengukuran Capaian Sasaran 20 Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisas 2016i

Capaian %

Target RPJMD


Nilai Investasi (Rp Trilyun)

Rp Trilyun

7.00 8.17 116.71 8.20

Sumber : LKIP DPMPTSP, Tahun 2016

Capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi dengan indikator kinerja nilai

investasi pada tahun 2016 dengan target Rp. 7,00 Trilyun telah melebihi target yang

telah ditetapkan yaitu nilai realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp.

8,175,002,462,846,-. Capaian realisasi sasaran ini sebesar 116,71%.



Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya investasi dengan indikator kinerja nilai

investasi pada tahun 2016 bila dibandingkan pada tahun 2015 maka nilai realisasi

investasi ini mengalami penurunan.

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

Nilai Investasi (Rp. Trilyun) Sumber : LKIP DPMPTSP, Tahun 2016

Meskipun Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya investasi dengan indikator

kinerja nilai investasi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya tapi Capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai

capaian realisasi 116,71%. Capaian ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan

Pemerintah Daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses

perijinan melalui penyelenggaraan terpadu satu pintu (PTSP) khususnya di

Kabupaten Bandung. Selain itu, kepatuhan para pelaku usaha/investor dalam

menyampaikan laporan kegiatan usahanya harus terus ditingkatkan agar upaya

pemantauan kegiatan penanaman modal di kabupaten bandung dapat dilaksanakan

secara efektif. Upaya lainnya dari pemerintah pusat maupuan pemerintah daerah

adalah membenahi dan meningkatkan kondisi infrastruktur sehingga dapat

meyakinkan para investor yang berminat melakukan kegiatan usahanya di

Kabupaten Bandung.


2015 2016

1 Nilai Investasi (Rp Trilyun) 9.41 8.17


Tabel 3.38 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

Tahun Anggaran 2016

No Permasalahan Solusi

1 Peluang investasi yang belum

dipromosikan menggambarkan

permintaan pasar yang membuat

calon investor tertarik berinvestasi di

Kabupaten Bandung

Perlu dilakukan kajian yang

mendalam dengan pendekatan yang

komprehensif untuk semua peluang

investasi yang ditawarkan

2 Regulasi yang ada di tingkat lebih atas

sering berbah sesuai perkembangan

dan peyesuaian dengan kondisi yang

terkini

Perlu penyesuaian dan harmonisasi

regulasi di Tingkat Kabupaten

dengan tingkat yang lebih atas untuk

menjawab dan menyesuaikan

dengan peraturan yang ada

3 Proyek-proyek yang ditawarkan/

dikerjasamakan belum didukung oleh

pemberian insentif dari daerah

Melakukan revisi terhadap regulasi

yang mengarah kepada pemberian

insentif kepada investor

4 Belum optimalnya proses pelayanan

PTSTP pada pelayanan perzinan

sesuai dengan SOP karena

kewenangan perlengkapan

persyaratan perizinan ada pada SKPD

pemberi rekomendasi

Melakukan koordinasi kepada SKPD

pengolah rekomendasi untuk

mempedomani SOP PTSP dalam

proses rekomendasi

5 Belum semua investor membuat

laporan/ LKPM melalui kepala

DPMPTSP

Melakukan sosialisasi dan

pembinaan terhadap investor tentang

pentingnya membuat LKPM

6 Terlalu banyaknya perizinan yang

harus dipenuhi oleh pengusaha dalam

rangka menanamkan investasi

MElakukan sosialisasi dan

pemahaman tentang peraturan dan

persyaratan perizinan kepada

investor dan investor yang berminat

berinvestasi di Kabupaten Bandung

7 Kondisi masyarakat yang belum

sepenuhnya mendukung terhadap

perkembangan investasi

Melakukan sosialisasi melalui aparat

kewilayahan beserta masyarakat


Pencapaian Indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

didukung oleh 3 (Tiga) program yaitu Program peningkatan promosi dan kerjasama


internasional, Program peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi, dan

Program penyiapaan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Adapun

pendanaan program yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut


Meningkatnya Nilai Investasi


Untuk Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini dilakukan dengan membandingkan




telah dilaksanakan secara efisien.

Pengukuran tujuan 6 (enam) yaitu Menciptakan lingkungan yang serasi dan

seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan

No Program Anggaran


1 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

2,189,000,000 2,008,922,869 91,77

2 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1,170,000,000 1,146,194,000 97,96

3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah

305,000,000 301,264,000 98,77

Jumlah 3,664,000,000 3,456,380,869 94,33

Tujuan 6 : Menciptakan Lingkungan Yang Serasi dan Seimbang Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan, Daya Tampung Lingkungan Serta Perubahan Iklim


serta perubahan iklim melalui 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran.

Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, Pemerintah Kabupaten

Bandung melaksanakan urusan lingkungan hidup.



Sasaran 22 : Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap

Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan


Upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan

kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung berpedoman pada 2 (dua) indikator

kinerja yaitu persentase pengendalian penemaran air dan persentase volume

sampah yang dapat dikelola pemerintah. Adapun hasil pengukuran atas indikator



Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


Realisasi 2016

Capaian %

Trget RPJMD

Realisasi Kinerja

2016-2021

Persentase pengendalian pencemaran air

% 54,54 51 93,51 51


% 24 24 100 24

Rata-rata 96,76 Sumber: LKIP DLH Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Realisasi capaian indikator persentase pengendalian pencemaran air tahun

2016 adalah 51% dari target yang telah ditetapkan sebesar 54,54%. Sehingga

persentase capaian kinerja pengendalian pencemaran air sebesar 93,51%.

Sedangkan capaian indikator persentase volume sampah yang dikelola pemerintah


sebesar 24% dari target yang telah ditetapkan sebesar 24%, Sehingga persentase

capaian kinerja volume sampah yang dikelola pemerintah sebesar 100%.


1) Persentase pengendalian pencemaran air

Capaian realisasi indikator pengendalian pencemaran air tahun 2016 terlaksana

melalui 1 (satu) program yaitu Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup. Realisasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2,806,087,971,-

dari target realisasi yang ditetapakan sebelumnya sebesar Rp. 2,983,330,000,-

Capaian Realisasi anggaran ini mencapai 94,06%

2) Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah

Cakupan pelayanan sampah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

timbulnya masalah lingkungan akibat sampah. Semakin kecil cakupan pelayanan

sampah, semakin besar kemungkinan terjadi permasalahan akibat sampah.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat

perhatian. Permasalahan sampah tersebut semakin kompleks dalam kaitannya

dengan pengelolaannya karena kuantitasnya semakin meningkat, semakin

bervariasi jenis komposisinya, keterbatasan sumber dana bagi pelayanan umum,

Gambar 3.6 Kegiatan Uji lab dalam rangka pengendalian pencemaran air


dampak perkembangan ekonomi dan juga semakin tingginya aktivitas-aktivitas

sumber potensial adanya sampah. Kehadiran sampah merupakan hal yang tidak

diinginkan dan dapat menimbulkan pencemaran apabila daya asimilasi alam tidak

mampu lagi mendukungnya. Selain itu sampah erat kaitannya dengan kesehatan

masyarakat karena dari sampah tersebut dapat hidup berbagai organisme

penyebab penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara

vektor. Penyakit-penyakit tersebut seperti Tyhpus abdominalis, diare, Dengue

Haemorhagic Fever (Mukono, 1999).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat fokus terhadap masalah

persampahan. Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah

Kabupaten Bandung selama tahun 2016 sebesar 24%. Jumlah tersebut sesuai

dengan target yang telah di tetapkan. sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Dari tahun ke tahun, Persentase volume sampah yang dapat dikelola

pemerintah Kabupaten Bandung semakiin meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.7 Petugas kebersihan sedang melakukan pengakutan sampah

di Pasar Baleendah


Sumber : Hasil analisa 2016

Capaian realisasi indikator Persentase volume sampah yang dapat dikelola

pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program

yaitu Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan 5 (lima)

kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah,

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi

dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, sosialisasi kebijakan

pengelolaan persampahan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar

Rp. 21,521,331,555,- dari target realisasi yang ditetapkan sebesar Rp.

22,729,345,600,-. Capaian realiasasi anggaran untuk program pengembangan

kinerja pengelolaan persampahan mencapai 94,69 dari target anggaran yang

ditetapkan






13.65 15.22 16.6621.22

24

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

Realisasi

(%)

Tahun

Grafik 3.9Persentase Volume Sampah Yang Dapat

Dikelola Pemerintah


Sasaran 23 : Terselenggaranya Konservasi Sumber Daya Alam


Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990, konservasi sumber daya alam

adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan

secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai. Sedangkan

tujuan konservasi menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi

sumber daya alam dan ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya

kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga

dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu

kehidupan manusia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat concern terhadap masalah

konservasi sumber daya alam. hal tersebut terlihat dari capaian kinerja Kabupaten

Bandung terkait konservasi sumber daya alam dengan persentase 100%.

Pencapaian sasaran Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Kabupaten Bandung tahun 2016 diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator

kinerja, yaitu Persentase luas lahan kritis yang tertanami. Dari data yang diperoleh,

persentase luas lahan kritis yang tertanami selama tahun 2016 sebesar 68,03%

jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 68,03%.

Adapun hasil pengukuran atas indikator sasaran ini adalah sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3.41 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23:

Terselenggaranya Konservasi Sumber Daya Alam


Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Persentase luas lahan kritis yang tertanami

% 68,03 68,03 100

68,03

Sumber : LKIP DLH Kabupaten Bandung, Tahun 2016



Apabila dilihat dari perkembangannya, realisasi indikator persentase luas lahan

kritis yang ditanami dari 2012-2016 mengalami peningkatan. Tahun 2012 persentase

luas lahan kritis yang ditanami sebesar 32,86%, tahun 2013 persentase luas lahan

kritis yang ditanami sebesar 63,72%, pada tahun 2014 persentase luas lahan kritis

yang ditanami sebesar 66,37%, tahun 2015 persentase luas lahan kritis yang

ditanami sebesar 79.10% Namun tahun 2016, persentase luas lahan kritis yang

ditanami mengalami penurunan sebesar 11,07% menjadi 68,03%. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Sumber: Hasil Analisa 2016

Capaian realisasi indikator Sasaran 23 Meningkatnya Kemanan dan Ketertiban

Masyarakat tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program

rehabilitasi hutan dan lahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,389,205,550,-

dari target anggaran yang ditetapakan sebesar Rp. 3,808,894,000. Realisasi

anggaran untuk program ini mencapai 88,98% dari target anggaran yang telah

ditetapkan.


antara capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran

32.86

63.72 66.37

79.1

68.03

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015 2016

Pe

rse

nta

se

Tahun

Grafik 3.10Persentase Luas Lahan Kritis Yang Tertanami


sebesar 88,98% diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 112,48%.



Pengukuran tujuan 7 yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam

pembangunan wilayah melalui 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran. Hasil

pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam tujuan ini

diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut ;

Sasaran 24 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan


Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

perdesaan diukur menggunakan 2 Indikator kinerja yaitu Jumlah desa

swasembada/cepat berkembang dan Jumlah desa swakarya/desa berkembang.

Terdapat perbedaan pada target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Pemerintah Kabupaten Bandung dengan target yang ditetapkan dalam Renstra

Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran ini belum dapat memenuhi target

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berikut ini pengukuran capaian

Indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 3.42 Pengukuran Capaian Sasaran 24 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan


Realisasi 2016

Capaian %

Trget RPJMD


Jumlah desa swasembada/ cepat berkembang

desa 5 2 40

2

Tujuan 7 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa



Realisasi 2016

Capaian %

Trget RPJMD


Jumlah desa swakarya / desa berkembang

Desa 19 4 21,05

4

Rata-rata 30.53

Sumber: LKIP DPMD Kabupaten Bandung, Tahun 2016


Indikator kinerja yaitu Jumlah desa swasembada/cepat berkembang dan Jumlah

desa swakarya/desa berkembang diukur dengan Variabel yang digunakan untuk

mengukur tingkat perkembangan desa yaitu:

a. Perkembangan kependudukan

b. Ekonomi masyarakat

c. Pendidikan masyarakat

d. Kesehatan masyarakat

e. Keamanan dan ketertiban

f. Kedaulatan politik masyarakat

g. Persentase masyarakat dalam pembangunan

h. Lembaga kemasyarakatan.

1) Jumlah Desa Swasembada/ Cepat Berkembang

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung telah merealisasikan target

capaian jumlah desa swasembada di Kabupaten Bandung. Realisasi capaian jumlah

desa swasembada sebanyak 2 desa dari 5 target yang ditentukan, Melihat data

tersebut maka dapat disimpulkan target jumlah desa swasembada tidak tercapai

dengan persentase ketercapaian indikator kinerja sebesar 40%. Jika dibandingkan

dengan data capaian jumlah desa swasembada tahun 2015, capaian tahun 2016

mengalami penurunan.

Banyak permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan

masyarakat perdesaan yaitu terbatasnya SDM baik jumlah personil maupun


spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Namun hal ini

sudah ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi ke BKPP untuk menambah

personil yang ahli dalam bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Sumber: Hasil Analisa 2016

Capaian realisasi indikator kinerja jumlah desa swasembada tahun 2016

terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan dengan 9 (sembilan) kegiatan. Realisasi anggaran untuk

progam ini adalah sebesar Rp. 3,794,536,900,- dari target realisasi yang ditetapkan

sebesar Rp. 4,049,913,400. Realisasi anggaran ini mencapai 93,69% dari target

realisasi yang telah ditetapkan

2) Jumlah Desa Swakarya/ Desa Berkembang

Perkembangan desa swakarya sudah lebih maju daripada desa swadaya. Ciri-

ciri desa swakarya adalah mata pencaharian beragam jenisnya, adat istiadat sedang

mengalami perubahan, gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,

pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,

pemerintahan desa mulai berkembang, bantuan pemerintah hanya sebagai

perangsang, lapangan kerja bertambah dan masyarakat telah mampu meningkatkan

kehidupannya.

0 0

4 4

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2012 2013 2014 2015 2016

Des

a S

wa

se

mb

ad

a

Tahun

Grafik 3.11Jumlah Desa Swasembada/ Cepat Berkembang


Di Kabupaten Bandung, tahun 2016 jumlah desa swakarya belum mencapai

target yang ditentukan. Target tahun 2016 adalah 19 desa swakarsa, namun

realisasi yang telah dicapai sebanyak 4 desa swakarsa dengan persentase

ketercapaian sebesar 21,05%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, tahun 2016 mengalami

penurunan yaitu dari awal 18 desa swakarya, menjadi 4 desa.


Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan

keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan

kapasitas aparatur pemerintahan desa antara lain sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang

diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti

Komputer, Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan dan tertib administrasi.

3. Kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa masih rendah.

7 7

18 18

4

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016

Pers

en

tase

Tahun

Grafik 3.12Jumlah Desa Swakaya/ Desa Berkembang


Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja BPMPD Kabupaten Bandung pada

tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan

antara lain :

1. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil ke BKPP untuk

penempatan pegawai di BPMPD

2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan

prasarana pada rencana kegiatan anggaran

3. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa

melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan

Capaian realisasi indikator kinerja jumlah desa swakarya tahun 2016 terlaksana

melalui 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan, Adapun program kegiatan serta

pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut:


Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

No Program Anggaran


1

Proses Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

205,693,900 199,518,500 96,99

2

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1,011,371,000 901,964,825 89,18

Jumlah 1,217,064,900 1,101,483,325 90,50 Sumber: LKIP DPMD Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Untuk Nilai efisiensi atas kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat perdesaan, dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian rata-

rata kinerja sebesar 30,53% dengan persentase realisasi anggaran sebesar

92,96%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 32,84%. Dengan

nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan


dalam kategori kurang efisien, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang sangat

mendasar.

Sasaran 25 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Desa


Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa diukur menggunankan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah

swadaya dalam pembangunan desa. Adapun hasil pengukuran atas indikator


Tabel 3.44 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 25

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Target RPJMD


Jumlah swadaya dalam pembangunan

% 30 30 100 30

Sumber: LKIP DPMD Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung

dalam hal jumlah swadaya dalam pembangunan desa sebesar ditargetkan 30% dan

yang terealisasi sebesar 30% sehingga dapat disimpulkan capaian kinerjanya

sebesar 100%.


Capaian realisasi indikator sasaran 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan 8

(delapan) kegiatan seperti kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan


desa, penanganan pengaduan masyarakat mengenai pronangkis, peningkatan

pembangunan, pemberdayaan dan peran masyarakat melalui TMMD dan BSMSS,

pembangunan desa mandiri, dan revitalisasi Posyantek. Realisasi anggaran untuk

program ini sebesar Rp. 2,528,547,725,- dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp. 2,583,770,400,-. Realisasi anggaran Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam memabangun desa mencapai angka realiasai 97,86% dari target

yang telah ditetapkan.


antara nilai capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran




Pengukuran tujuan 8 (delapan) yaitu Meningkatkan kinerja aparatur dan

kelembagaan penyelenggara pelayanan publik melalui 1 (satu) sasaran yaitu

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah dan 1 (satu) indikator kinerja

sasaran yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.



Sasaran 26 ; Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah


Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah salah satunya ditentukan

oleh kapasitas dan kompetensi aparatur itu sendiri. Ketersediaan Aparatur yang

memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi merupakan syarat

mutlak dan mendasar untuk dapat melaksanakan reformasi birokrasi.

Tujuan 8 : Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kelembagaan Penyelenggara Layanan Publik


Peningkatan kualitas SDM Aparatur dilaksanakan dengan meningkatkan

kemampuan SDM Aparatur di Kabupaten Bandung Melalui Pendidikan dan

Pelatihan, baik Diklat Struktural, Diklat Formal, Diklat Teknis baik yang

diselenggarakan oleh BKPPD, Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana yang

diselenggarakan oleh Bappeda dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

aparatur pengawas yang diselenggarakan oleh Inspektorat

Upaya Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten

Bandung berpedoman pada 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur. Hasil pengukuran atas indikator sasaran ini adalah

sebagaimana tabel berikut:


Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Trget RPJMD


Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 20.6 20.22 98.15 20.22

Sumber : Laporan BKPP, Bappeda, Inspektorat, Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 realisasi

indikator sasaran ini adalah 20,22% dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar

20,6%. Realisai capaian indikator kinerja mencapai angka 98,15% dari target yang

telah ditetapkan.


Peningkatan kapasitas SDM aparatur dilaksanakan dengan meningkatkan

kemampuan SDM aparatur di Kabupaten Bandung melalui pendidikan dan pelatihan,

baik diklat struktural, diklat formal, diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh

BKPP maupun oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan

pengiriman Peserta ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah dan tugas belajar.


Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh OPD

diantaranya adalah sosialisasi, bimtek, dll yang tertuang dalam Permendagri No.13

Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah program tersebut sangat

beririsan dengan belanja program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Adapun untuk CPNS

dilaksanakan diklat prajabatan agar CPNS tersebut dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik.

Adapun penunjang untuk meningkatkan kapasitas sunmber daya aparatur

adalah pelaksanaan kediklatan yang dilaksanakan oleh BKPPD pada tahun 2016,

yaitu kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Tugas dan

Fungsi, Diklat Formal dan Diklat Teknis lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Diklat PIM Tingkat II target 1 orang realisasi 1 orang

2. Diklat PIM Tingkat III target 6 orang realisasi 7 orang

3. Diklat PIM Tingkat IV target 67 orang realisasi 67 orang

4. Diklat Prajabatan target 44 orang realisasi 44 orang

5. Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Auditor sebanyak 28

orang Realisasi 28 orang

6. Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Pengelolaan keuangan

berbasis akrual Target sebanyak 48 orang Realisasi 48 orang

7. Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Peningkatan Kapsitas

ASN Target sebanyak 180 orang Realisasi 180 orang

8. Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Analisa Jabatan dan ABK

Target sebanyak 40 orang Realisasi 41 orang

9. Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Managemen Perubahan

Target sebanyak 41 orang Realisasi 41 orang

10. Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Teknologi Informasi

KeuanganTarget sebanyak 74 orang Realisasi 74 orang

11. Terselenggaranya pengiriman peserta diklat Tenkis Pengelolaan Aset Target

sebanyak 74 orang Realisasi 74 orang

12. Terselenggaranya pengiriman peserta diklat Tenkis Binaan Mental Target



13. Terselenggaranya pengiriman peserta diklat Tenkis Managemen

Pemerintahan Daerah Target sebanyak 41 orang Realisasi 41 orang

14. Terselenggaranya pengiriman peserta diklat Tenkis Barang dan Jasa Target


15. Terselenggaranya pengiriman peserta diklat Tenkis Perpajakan Target


16. Terselenggaranya pengiriman peserta diklat Tenkis Tata Naskah Dinas Target


17. Terselenggaranya pengiriman Diklat teknis tim building sebanyak 59 orang

Realisasi 59 orang

Sedangkan peningkatan kompetensi sumberdaya yang diselenggarakan oleh

Bappeda adalah peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana dengan target

pada tahun 2016 adalah sebanyak 10 orang dan terlealisasi sebanyak 10 0rang

(terlealisasi 100%) dan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat

adalah peningkatan kompetensi tenaga pemeriksa aparatur dan pengawas. Dari

target sebanyak 15 orang untuk ditingkatkan kompetensinya terealisasi sebanyak 14

orang atau terlealisasi sebesar 93,33%. Bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2015, maka pencapaian persentase peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur tahun 2016 mengalami penurunan. Grafik dibawah

ini adalah adalah grafik tren APM persentase peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 4 tahun terakhir.

Sumber: Analisa 2016

101.7591.07

121.25

100.14

0

50

100

150

2013 2014 2015 2016

Pers

en

tase

Tahun

Grafik 3.13Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


Capaian realisasi indikator sasaran 26 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur

pemerintah pada tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 13,351,349,371,- dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.

13,531,119,800,-. Realisasi anggaran ini mencapai 98,67%.






Sasaran 27 : Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik


Upaya Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik di Kabupaten

Bandung berpedoman pada 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah aplikasi yang bisa

diakses oleh seluruh Perangkat Daerah. Adapun hasil pengukuran atas indikator



Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik

Indikator Kinerja

Satuan Target 2016

Realisasi 2016

Capaian %

Trget RPJMD



Aplikasi 6 8 133,33

8

Sumber : LKIP Diskominfo, Tahun 2016

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh OPD dihitung dengan cara

jumlah aplikasi terbangun yang dapat diakses oleh seluruh OPD di lingkungan

pemerintah Kabupaten Bandung. Jumlah aplikasi yang bisa di akses oleh seluruh


PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 2015 telah

memenuhi target yaitu 8 (delapan) aplikasi dan di tahun 2016 jumlah aplikasi yang

bisa diakses oleh seluruh PD bertambah menjadi 8 aplikasi, pencapaiannya melebihi

target yang telah ditetapkan yaitu 6 aplikasi.


Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan

diharapkan dapat mempermudah akses informasi antara sesama lembaga

pemerintahan dan mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang

pemerintahan di Kabupaten Bandung. Dengan adanya keterhubungan ini arus

informasi diharapkan dapat sampai dengan cepat dan tepat. Keluaran dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terkoneksinya aplikasi resmi pemerintah Kabupaten

Bandung dengan seluruh SKPD. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah:

1. Website Kabupaten Bandung www.bandungkab.go.id

2. Manajemen Data

3. SIMDA Keuangan

4. Kependudukan

5. Keterbukaan Informasi Publik

6. RKPD Online

7. e-Monev

8. Kepegawaian

Pencapaian jumlah aplikasi

yang bisa diakses oleh

seluruh OPD setiap tahunnya

terlihat dalam grafik

disamping ini :


12

12

8

0

5

10

2012 2013 2014 2015 2016

Ju

mla

h A

plikasi

Tahun

Grafik 3.14Jumlah Aplikasi Yang Bisa Diakses

Oleh Seluruh Perangkat Daerah

http://www.bandungkab.go.id/


Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memenuhi target tidak

lepas dari sudah baiknya jaringan komunikasi data yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Bandung. Meskipun telah mencapai target namun masih banyak kendala

yang dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah kabupaten Bandung dan

pemerintah pusat yaitu belum memadainya regulasi di bidang TIK dan belum

memadainya infrastruktur telekomunikasi.

Capaian realisasi indikator Sasaran 27 Meningkatkan efisiensi pelayanan

administrasi publik tahun 2016 terlaksana melalui 1 (satu) program yaitu Program

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 554,160,500,- dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar

Rp. 583,160,000,-. Realisasi anggaran ini mencapai 95,03% dari target yang telah

ditetapkan sebelumnya.


antara capaian kinerja sebesar 133,33% dengan persentase realisasi anggaran

sebesar 95,03% diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 140,30%.


telah dilaksanakan dengan efisien. .

Sasaran 28 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah


Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem

pengendalian intern.

a. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan

diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang


bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis

ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang

dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan

prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada

kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh

signifikan terhadap pengambilan keputusan

b. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang

diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas

dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang

menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse

(ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan

adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian

ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan

secara keseluruhan.

c. Tidak wajar (adversed opinion)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan

mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan

tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan

mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan

perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa

menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan

d. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap

bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan

pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika

auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit

yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena

auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa

menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan


Tabel 3.47

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 28: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan aset daerah

Indikator Kinerja


% Trget

RPJMD


Status laporan

Status laporan (Opini)

WDP Blm ada hasil pemeriksaan

WTP

Sumber: LKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, Tahun 2016


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja

yang ditetapkan adalah status untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan target WDP untuk tahun 2016.

Namun pada saat ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

tahun 2016 masih dalam proses penyusunan yaitu pada tahap konsolidasi dengan

seluruh perangkat daerah, dan untuk memperoleh opini LKPD tersebut didasarkan

pada hasil audit BPK-RI setelah selesai pemeriksaan dilaksanakan. dengan

demikian realisasi dari target tesebut belum dapat ditampilkan hasilnya

Capaian realisasi indikator Sasaran 28 Meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2016 terlaksana melalui

1 (satu) program yaitu Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11,205,806,552,- dari target realisasi

sebesar Rp. 12,135,279,541,-. Realisasi anggaran ini mencapai 92,34 % dari target

anggaran yang telah ditetapkan.


Sasaran 29 : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah


Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur

melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu ketepatan program kerja yang

direncanakan dengan program kerja yang dianggarkan. Indiktor tersebut merupakan

indikasi konsistensi mekanisme perencanaan – penganggaran,

Adapaun realisasi atas target indikator kinerja pada sasaran ini diuraikan dalam

tabel berikut di bawah ini :


Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

% Trget

RPJMD

Realisasi Kinerja

2016-2021

Persentase kesesuaian program pada dokumen perecanaan terhadap program pada dokumen anggaran

Persen 100 90.91 90.91 100 90.91

Sumber : LKIP Bappeda Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran tersebut di

atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan

capaian kinerja 90,91% atau bermakna memuaskan.


Capaian kinerja ini berdasarkan kesesuaian program yang telah dilaksanakan

dalam RKPD Tahun 2016 dengan program yang telah dianggarkan di APBD Tahun

Anggaran 2016 baik lingkup sektor bidang perencanaan ekonomi, fisik maupun sosial

dan pemerintahan, yakni sebanyak 165 program di RKPD dan sebanyak 161

program di APBD, hanya terdapat perbedaan 15 program, maka persentasenya

adalah 150/165x100=90,91%.


93.67

98.11 98.77

93.8390.91

85

90

95

100

2012 2013 2014 2015 2016Pers

en

tase

Tahun

Grafik 3.15Prosentase Kesesuaian Program

Yang Direncanakan TerhadapProgram Yang Dianggarkan

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, tahun 2016 mengalami

penurunan. Capaian kinerja dari tahun ke tahun terlihat dalam grafik di bawah ini:


Capaian realisasi indikator sasaran 29 Meningkatnya kualitas Perencanaan

Pembangunan Daerah tahun 2016 terlaksana melalui 2 (dua) program dan 6

(enam) kegiatan seperti kegiatan penetapan RPJMD, Monev, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyusunan perubahan

RKPD, Koordinasi perencanaan pembangunan, Penyusunan pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan secara elektronik (e-monev), dan sinergitas

perencanaan provinsi dengan Kabupaten/kota. Adapun program kegiatan serta

pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut:


Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No Program Anggaran


1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2,971,603,000 2,598,802,551 87,45

2 Program Kerjasama Pembangunan

100,000,000 89,970,000 89,97

Jumlah 3,071.603,000 2,688,772,551 87,54

Sumber: LKIP Bappeda Kabupaten Bandung, Tahun 2016







Pengukuran tujuan 9 yaitu Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif

bagi pembangunan wilayah melalui 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran. Dalam

proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat.


tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut:

Gambar 3.8 Bupati Bandung Saat membuka Kegiatan Musrembang Tingkat Kabupaten

Tujuan 9 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan yang Kondusif Bagi Pembangunan Wilayah


Sasaran 30 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan Yang Kondusif Bagi

Pembangunan Wilayah


Upaya meningkatkan kualitas kemananan dan ketertiban di Kabupaten

Bandung, diupayakan dengan optimalisasi pencapaian kinerja pada fokus sasaran

meningkatnya persentase penegakan perda. Sasaran ini secara teknis menjadi

tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, dengan pengukuran keberhasilannya

dilakukan melalui satu indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran atas indikator



Meningkatnya Kemanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Kinerja


% Trget

RPJMD


Persentase penegakan perda

persentase 100 100 100 100 100

Sumber : LKIP Satpol PP Kabupaten Bandung, Tahun 2016

Pada tahun 2016, persentase penegakan perda Kabupaten Bandung adalah

sebesar 100%. Realisasi capaian sasaran ini mencapai angka 100%.


Berdasarkan data di atas, capaian tahun 2016 menunjukan peningkatan bila

dibandingkan dengan tahun 2015. Melihat pada pencapaian tahun 2016 diharapkan

mampu menjadi acuan dan menjadi spirit peningkatan kinerja menjadi lebih baik lagi

guna menciptakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat di Wilayah

Kabupaten Bandung. Faktor keberhasilan ini terutama disebabkan oleh aspek

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.



Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2016 telah melaksanakan program kerja

yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang

diturunkan dalam renstra Satpol PP serta Renja 2016. Berdasarkan hal tersebut,

permasalahan yang timbul dalam perncapaian target tersebut antara lain:

1) Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan

masyarakat.

2) Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaa yang handal sebagai pendukung

Sumber Daya MAnusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan

pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Capaian realisasi indikator Sasaran 30 Meningkatnya Kemanan dan Ketertiban

Masyarakat tahun 2016 terlaksana melalui 3 (tiga) program. Adapun program

kegiatan serta pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah sebagai berikut :

5360

6570

100

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016

pen

eg

akan

perd

a

Grafik 3.16Persentase Penegakan Perda



Kemanan dan Ketertiban Masyarakat

No Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

17,609,380,500 17,608,445,764 99,99

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

2,937,165,000 2,772,062,500 94,38

3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

300,000,000 298,182,600 99,39

Jumlah 20,846,545,500 20,678,690,864 99,19

Sumber : LKIP Satpol PP Kabupaten Bandung


antara capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran

sebesar 99,19 diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 100,81%.




B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen

bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam

konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip

“Money Follows Function“ yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan

alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-

sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan alokasi dana

dari Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah daerah lainnya.

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016 direncanakan

meningkat baik dari PAD maupun dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

sedangkan Dana Perimbangan mengalami penurunan. Rencana Pendapatan

Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

a. Pajak Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan Pajak Daerah

direncanakan meningkat terutama dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB

Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan mengalami penurunan, dan untuk Pajak Reklame dan

Pajak Parkir tidak mengalami perubahan.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016

mengalami penurunan dari yang diproyeksikan terutama dari Retribusi

Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Sewa Alat-


Alat Berat pada Kecamatan, sedangkan Retribusi Jasa Usaha Rumah

Potong Hewan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dispertasih,

Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa alat-alat

berat dan sewa laboratorium), Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada

Kecamatan dan Retribusi Ijin Gangguan pada Kecamatan

direncanakan meningkat. Adapun Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah, Retribusi Ijin Usaha Perikanan, Retribusi Pelayanan Pasar,

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman,

Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan, Retribusi Pelayanan

Persampahan, Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus, Retribusi

Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

Retribusi Jasa Usaha Terminal, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi IMTA,

dan Retribusi Ijin Gangguan tidak mengalami perubahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD

tahun anggaran 2016 mengalami penurunan dari yang diproyeksikan,

terutama dari dividen Bank BJB. Hal ini didasarkan pada hasil RUPS

Bank BJB. Sedangkan dari PDAM, PT. BPR Kertaraharja dan PT. CBS

tidak mengalami perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD tahun

anggaran 2016 meningkat terutama dari Jasa Giro, penerimaan BLUD

RSUD Majalaya, dan penerimaan BLUD RSUD Cicalengka.

Sedangkan penerimaan dari penghapusan barang milik daerah,

Penerimaan Dari Distanbunhut, Penerimaan dari Penjualan Hasil

Peternakan, Penerimaan BLUD RSUD Soreang, Penerimaan dari

BPJS/Kapitasi (UPTD Yankes), dan Penerimaan dari BLUD

Puskesmas tidak mengalami perubahan.

2) Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak


Pada APBD Tahun Anggaran 2016, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak mengalami penurunan sesuai dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada APBD tahun anggaran 2016 Dana Alokasi Umum tidak

mengalami perubahan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada APBD tahun anggaran 2016 Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Alokasi Khusus Non Fisik mengalami penurunan sesuai dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2016.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan dari Bagi

Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan Bantuan Keuangan dari

Provinsi dan Dana Desa tidak mengalami perubahan.

Pencapaian target proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2016

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam

rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

b. Intensifikasi penerimaan PAD baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah

termasuk didalamnya penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan

PAD;

c. Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian

masyarakat.


d. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis

terhadap perkembangan basis pungutannya dalam rangka mengurangi

kesenjangan terhadap Perekonomian Daerah;

e. Optimalisasi pemungutan piutang Pajak Daerah melalui penagihan aktif;

f. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung SKPD agar dapat

mendorong peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah

sebagai komponen utama pembentuk PAD;

g. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan akses kepada masyarakat dalam

rangka peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

h. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

i. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Dinas dalam

pelaksanaan kegiatan operasional lapangan;

j. Mengoptimalkan Pemutakhiran Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

Melaksanakan Pemeriksaan Pajak secara maksimal kepada para wajib pajak

yang belum melaksanakan ketentuan serta menerapkan sanksi yang tegas bagi

para wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkan

pendapatan sebesar Rp4.569.928.291.034,78 dan terealisasi sebesar

Rp4.607.669.372.893,37 atau 100,83%.

Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang

bersumber dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar

Rp3.809.165.183.290,10 dan terealisasi sebesar Rp3.751.155.128.639,00 atau

98,48% memberikan kontribusi sebesar 81,41% sedangkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang dianggarkan sebesar Rp760.763.107.744,68 dan terealisasi sebesar

Rp856.514.244.254,37 atau 112,59% baru dapat memberikan kontribusi sebesar

18,59%. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dianggarkan dan

tidak terealisasi atau 0,00%.

Meskipun ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah

Pusat masih tinggi namun kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah meningkat


cukup signifikan 5 (Lima) tahun terakhir. Berdasarkan data realisasi PAD Tahun

2012 sampai dengan Tahun 2016 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

adalah sebagai berikut: Tahun 2012 sebesar 12,62%, Tahun 2013 sebesar 15,06%,

Tahun 2014 sebesar 17,38, Tahun 2015 sebesar 17,52% dan pada Tahun 2016

sebesar 18,59%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah pada

Tahun Anggaran 2016 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.52 berikut:

Tabel 3.52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2016

Sumber : Laporan Keuangan SKPD dan DPPK Kabupaten Bandung 2016

KODE

REKENING

REALISASI TAHUN

ANGGARAN 2015

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN 2016

REALISASI TAHUN

ANGGARAN 2016

BERTAMBAH /

(BERKURANG)%-TASE

%-TASE

KONTRIB

USI

4 PENDAPATAN 4.476.817.591.835,60 4.569.928.291.034,78 4.607.669.372.893,37 43.377.953.258,59 100,83 100,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 784.216.215.215,60 760.763.107.744,68 856.514.244.254,37 95.751.136.509,69 112,59 18,59

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 340.007.248.935,00 334.229.109.236,00 384.495.956.018,00 50.266.846.782,00 115,04 44,89

4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 31.267.911.902,00 26.449.348.063,00 26.937.588.476,00 488.240.413,00 101,85 3,15

4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 53.451.614.657,00 62.757.495.249,00 62.792.013.347,00 34.518.098,00 100,06 7,33

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 359.489.439.721,60 337.327.155.196,68 382.288.686.413,37 44.961.531.216,69 113,33 44,63

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.691.408.918.460,00 3.809.165.183.290,10 3.751.155.128.639,00 (52.373.183.251,10) 98,48 81,41

4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 2.310.509.110.606,00 3.040.546.595.400,00 2.992.226.054.296,00 (48.320.541.104,00) 98,41 79,77

4 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 86.988.871.253,00 129.732.129.000,00 122.598.021.996,00 (7.134.107.004,00) 94,50 4,10

4 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 120.744.114.353,00 89.815.626.000,00 127.864.485.604,00 38.048.859.604,00 142,36 4,27

4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.957.538.845.000,00 2.096.677.101.000,00 2.096.677.101.000,00 0,00 100,00 70,07

4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 145.237.280.000,00 724.321.739.400,00 645.086.445.696,00 (79.235.293.704,00) 89,06 21,56

4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 734.583.731.000,00 195.728.743.000,00 195.728.743.000,00 0,00 100,00 5,22

4 . 2 . 2 . 1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 734.583.731.000,00 195.728.743.000,00 195.728.743.000,00 0,00 0,00 100,00

4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 367.889.854.140,00 385.407.627.140,10 381.354.984.993,00 (4.052.642.147,10) 98,95 10,17

4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 367.886.230.065,00 385.407.627.140,10 381.354.984.993,00 (4.052.642.147,10) 98,95 100,00

4 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3.624.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan 278.426.222.714,00 187.482.217.750,00 181.845.346.350,00

4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 278.426.222.714,00 187.482.217.750,00 181.845.346.350,00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.192.458.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.192.458.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 . 3 . 4 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

URAIAN


2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah

menurut jenis belanja, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

dan Belanja Modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp5.090.337.098.276,41

dan terealisasi sebesar Rp4.640.330.375.107,49 atau 91,16%, Proporsi untuk

Belanja Tidak Langsung sebesar 57,87% dan untuk Belanja Langsung sebesar

42,13%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.51 berikut:


Tabel 3.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016

KODE

REKENINGREALISASI 2015

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN 2016REALISASI 2016

BERTAMBAH /

(BERKURANG)%-TASE

%-TASE

PROPORSI

5 BELANJA 4.607.334.886.117,81 5.090.337.098.276,41 4.640.244.294.782,49 (450.092.803.493,92) 91,16 100,00

5 . 1 Belanja Tidak Langsung 2.546.255.642.757,00 2.943.607.843.422,31 2.685.314.082.415,00 (258.293.761.007,31) 91,23 57,87

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.982.292.982.263,00 2.359.849.878.960,65 2.111.118.233.447,00 (248.731.645.513,65) 89,46 78,62

5 . 1 . 2 Belanja Hibah 169.528.017.394,00 87.873.847.925,00 86.120.723.750,00 (1.753.124.175,00) 98,00 3,21

5 . 1 . 3 Belanja Bantuan Sosial 14.098.500.000,00 2.081.250.000,00 809.750.000,00 (1.271.500.000,00) 38,91 0,03

5 . 1 . 4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 248.191.375.600,00 268.746.770.886,66 267.228.456.500,00 (1.518.314.386,66) 99,44 9,95

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 129.324.752.500,00 216.056.095.650,00 216.023.280.984,00 (32.814.666,00) 99,98 8,04

5 . 1 . 6 Belanja Tidak Terduga 2.820.015.000,00 9.000.000.000,00 4.013.637.734,00 (4.986.362.266,00) 44,60 0,15

5 . 2 Belanja Langsung 2.061.079.243.360,81 2.146.729.254.854,10 1.954.930.212.367,49 (191.799.042.486,61) 91,07 42,13

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.412.198.523,00 66.544.144.715,00 66.803.856.551,00 259.711.836,00 100,39 3,42

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.202.518.140,81 1.457.464.273.363,10 1.318.682.566.812,99 (138.781.706.550,11) 90,48 67,45

5 . 2 . 3 Belanja Modal 708.464.526.697,00 622.720.836.776,00 569.443.789.003,50 (53.277.047.772,50) 91,44 29,13

URAIAN

Sumber: DPPK Kabupaten Bandung, Tahun 2016

3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen yaitu :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana

cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan

pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan

piutang daerah dan Penerimaan kembali investasi dana bergulir.

2) Pengeluaran pembiayaan


Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembentukan Dana

Cadangan, Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran

Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2016

diarahkan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

tahun 2015 disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal pemerintah daerah dan

pembayaran pokok utang) tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.54 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Tahun Anggaran 2016

Sumber: DPPK Kabupaten Bandung, Tahun 2016

KODE

REKENINGREALISASI 2015

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN 2016REALISASI 2016 %-TASE

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 671,926,101,823.84 525,908,807,241.63 526,080,122,611.48 100.03

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 611,926,101,823.84 525,908,807,241.63 525,908,303,877.48 100.00

6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 60,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00

6 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 48,425,168.00 0.00

6 . 1 . 7 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal 0.00 0.00 123,393,566.00 0.00

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 15,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 100.00

6 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 15,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00

6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00

PEMBIAYAAN NETTO 656,426,101,823.84 520,408,807,241.63 520,580,122,611.48 100.03

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 525,908,807,541.63 0.00 488,056,779,022.36 0.00

URAIAN


Tabel 3.55 Realisasi Anggaran Dirinci Per Indikator Sasaran

No Sasaran Indikator Kinerja Program Pendukung Target

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Capaian

SKPD Penangungja

wab

1 Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan

1 Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

98,213,260,276 89,071,522,611 90.69% Disdik



2 Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah

APM SD/MI/Sederajat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

149,805,692,746 139,923,511,571 93.40% Disdik


Program Pendidikan Menengah


APK SD/MI/Sederajat



3 Meningkatnya jumlah guru profesional

Persentase tk. Pendidikan guru (berkulifikasi S1/DIV dan keatas) :

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

6,181,715,881 5,990,831,775 96.91% Disdik

Tk. SD/MI/Sederajat

Tk. SMP/MTs/Sederajat

Tk. SMA/MA/Sederajat

2 Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat

4 Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pendidikan Menengah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat Dan Makanan

48,731,372,650 43,722,636,698 89.72% Dinkes

5

Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera


Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat

257,057,328,908 181,833,439,444 70.74% Dinkes





SKPD Penangungja

wab

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6 Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1,885,669,500 1,809,770,500 95.97% Dinkes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah

7

Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)


Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

385,487,034,847 374,843,012,780 97.24% Dinas PUPR

8 Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air

Akses aman terhadap air bersih

Program lingkungan sehat

35,612,207,985 32,921,519,492 92.44% Dinas PUPR

9 Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung


Dinas PUPR

10 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman


Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

58,985,531,257 54,729,120,872 92.78% Disperkimtan

11 Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi


program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

215,873,000 200,990,500 93.11% Diskominfo

12

Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah


program pengendalian pemanfaatan ruang

707,923,000 695,660,600 98.27% Dinas PUPR

13 Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi

Akses terhadap sanitasi (%)

Program lingkungan sehat perumahan

35,612,207,985 32,921,519,492 92.44% Dinas LH

14 Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir


Program pengendalian banjir

9,977,290,700 9,221,532,760 92.43% Dinas PUPR






SKPD Penangungja

wab

4 Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung

15 Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan


Program peningakatan kualitas dan produktivtas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja

25,376,035,000 25,038,321,740 98.67% Disnaker

5 Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah

16 TerCapaianya Kondisi Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan pangan utama (skor PPH Ketersediaan)

Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

21,264,762,500 21,152,709,515 99.47% Dispakan

17 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian


Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

8,166,392,524 7,901,724,652 96.76% Dinas Pertanian

18 Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7,277,163,000 3,406,581,175 46.81% DKUKM

19 Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan


Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

2,248,808,825 2,160,066,769 96.05% DKUKM

20 Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1,104,640,000 1,067,509,000 96.64% Dinas Pertanian

21 Meningkatnya investasi Nilai Investasi (Rp Trilyun) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program P\= enyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah

3,664,000,000 3,456,380,869 94.33% DPMPTSP

6


22 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan Persentase Pengendalian

Pencemaran Air

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

25,712,675,600 24,327,419,526 94.61% DLH Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan





SKPD Penangungja

wab

23 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam


Program rehabilitasi hutan dan lahan

3,808,894,000 3,389,205,550 88.98% Dinas Pertanian

7 Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah

24 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan

Jumlah desa swasembada/cepat berkembang

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

5,266,978,300 4,896,020,225 92.96% DPMD


Proses Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2,583,770,400 2,528,547,725 97.86% DPMD

8 Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik

26 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

25,550,000 25,550,000 100.00% Setda/BKPPD/ Inspektorat

27 Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh perangkat daerah

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

215,873,000 200,990,500 93.11% Diskominfo

28 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Status Laporan Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

12,135,279,541 11,205,806,552 92.34% BKD

29 Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan

3,071,603,000 2,688,772,551 87.54% BAPPEDA

9 Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

30 Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah

Persentase penegakan perda

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

20,846,545,500 20,678,690,864 99.19% Satpol PP


C. DAFTAR PENGHARGAAN

Perhargaan yang diraih pada tahun 2016 adalah sebanyak 19 penghargaan,

seperti berikut ini :

Tabel 3.56 Daftar Penghargaan Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2016

No. Nama/ Jenis Penghargaan

Uraian/ Kegiatan/ Dalam Rangka Dari Keterangan

1. Piagam Penghargaan

KNPI AWARD 2016 DPP KNPI 25-Feb-16


BPBD Terbaik Tingkat Jawa - Bali BNPB 25-Feb-16


Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Kementerian Dalam Negeri

01-Mar-16


Program Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bangunan Liar di Sekitar Kampus Telkom University

Universitas Telkom

15-Mar-16


Komitmen dan Dukungan Untuk Pengembangan Perpustakaan

Coca Cola Foundation Indonesia

14-Apr-16


Anugerah SATU DATA Pembangunan Jawa Barat untuk kategori Kabupaten Tahun 2016

Gubernur Jawa Barat

14-Apr-16

7. Piagam Penghargaan (Rekor MURI)

Sajian Colenak Terbanyak dengan Variasi Rasa

Prof DR. HC. KP. Jaya Suprana

(Ketum Museum Rekor-Dunia)

Apr-16

8.

Piagam Penghargaan SATYALANCANA PEMBANGUNAN

Atas Jasa- jasa Terhadap Negara dan Masyarakat dalam Lapangan Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM

Presiden RI ( Ir. Joko Widodo)

21-Jul-16

9.

Piagam Penghargaan NIRWASITA TANTRA AWARD 2016

Peringkat ke 3 dalam Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

Wakil Presiden (H. Yusuf Kalla)

22-Jul-16


No. Nama/ Jenis Penghargaan

Uraian/ Kegiatan/ Dalam Rangka Dari Keterangan

10.

Piagam Penghargaan SATYALANCANA PEMBANGUNAN

Atas jasa- jasa Terhadap Negara dan Masyarakat dalam Lapangan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Keluarga Berencana

Presiden RI ( Ir. Joko Widodo)

29-Jul-16

11.

Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)

Pembina ketahanan pangan terbaik tingkat provinsi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

14-Oct-16


Telah menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam program JKN-KIS

Dirut BPJS Kesehatan

21-Nov-2016

13.

Piagam Penghargaan "Original Rekor Indonesia Award"

Penyelenggara pendukung mewarnai dengan menggunakan cat dari bahan limbah styrofoam dengan peserta terbanyak dalam rangka Bandung Peduli Lingkungan Hidup

Original Rekor Indonesia(ORI)

02-Dec-16

14.

Piagam Penghargaan "SWASTI SABA PADAPA"

Kota Sehat di Jawa Barat 2016 (2 tatanan) Tingkat Nasional

Gubernur Jawa Barat

07-Dec-16


Sebagai Pelopor Pendukung Pengembangan Kopi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Gubernur Jawa Barat

27-Dec-16


Sebagai Kepala Daerah Inovatif di Bidang pangan

HU " Seputar Indonesia"

29-Jul-16

17. Peringkat I Bidang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Kategori Informasi Publik Berkala Tingkat Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi (KI)

15-Dec-16

18. Peringkat II Tk jawa Barat

Kategori Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik


15-Dec-16

19. Posisi Dua Besar di Provinsi Jawa Baarat

Penerapan Standar layanan Informasi dan Penyediaan Informasi publik


15-Dec-16

Sumber : Bagian Humas, SETDA Kab. Bandung


Selain itu terdapat beberapa wujud program pembangunan yang monumental,

antara lain:

1) Program SABILULUNGAN RAKSA DESA;

2) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

3) Program Pelayanan Terpadu SABILULUNGAN;

4) Program Wakaf Leuweung SABILULUNGAN;

5) Penerapan Pakaian Adat Sunda (Pangsi Dan Iket) Pada Hari Sabtu Dan Minggu;

6) Meningkatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2011-2015 (1,8 T – 4,6 T);

7) Meniingkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Bandung

(Tahun 2011: 75,01 – Tahun 2015: 76.45);

8) Mengoptimalkan Anggaran Infrastruktur Desa;

9) Meningkatkan Jalan Mantap Kabupaten Bandung Dengan Julukan “Bupati

Beton”;

10) Program Pembangunan “Gedong Budaya Sabilulungan”;

11) Program Pembangunan Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan “Science Center”;

12) Program Pembangunan “Bale Rame Sabilulungan”;

13) Program Pembangunan Jalan Tembus Cukang Monteng Kecamatan Ibun Yang

Menyambungkan Antara Kabupaten Bandung Dengan Kabupaten Garut

14) Program Pembangunan Jalan Tol “SOROJA” (Soreang – Pasirkoja);

15) Program Pembangunan Sport Center Si Jalak Harupat.

IV | 1 LKIP KABUPATEN BANDUNG 2016

BAB IV PENUTUP

Perwujudan penyelenggaraan Good Governance (tata kelola Pemerintahan

yang baik, transparan dan akuntabel) merupakan prasyarat dari setiap pemerintahan

untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penetapan dan

pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bandung

dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, atas penggunaan

berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. khususnya penggunaan sumber daya yang harus

dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan

rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi

terhadap perwujudan tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung.

.Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang

dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki

termasuk sumber daya keuangan. Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut

diantaranya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan

kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan

perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir


rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya

menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala

Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.











Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Ada beberapa permasalahan terhadap beberapa kegiatan dan capaian kinerja

Kabupaten Bandung yang dijumpai pada tahun 2016, akan tetapi akuntabilitas kinerja

seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa capaian

kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi, namun masih dijumpai indikator kinerja

yang masih dalam tataran output yang seharusnya untuk level kabupaten sekurang-

kurangnya bersifat indikator kinerja outcome sebagaimana diatur dalam Permenpan

Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun pencapaian kinerja setiap sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 Optimalnya ketersedian fasilitas pendidikan formal baik

dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan 1 indikator sebesar

102,61%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan.

2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah dengan

2 Indikator sebesar 104,03%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau

Sangat Memuaskan.


3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Jumlah Guru Profesional dengan 1 Indikator

sebesar 109,31%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat

Memuaskan.

4. Pencapaian sasaran 4 Optimalnya layanan kesehatan oleh pemerintah dengan 1

Indikator sebesar 101,25%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau

Sangat Memuaskan.

5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya derajat kesehatan penduduk sejalan

dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan 1

Indikator sebesar 102,74%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau

Sangat Memuaskan.

6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan

perilaku hidup bersih dengan 1 indikator sebesar 121,74%. Nilai capaian sasaran

ini masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan.

7. Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan keselamatan

terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi dengan 1 indikator

sebesar 100,70%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat

Memuaskan.

8. Pencapaian sasaran 8 Meningkatnya aksesiblitas, kapasitas dan kualitas

infrastruktur sumber air dengan 1 indikator sebesar 13,44%. Nilai capaian

sasaran ini masuk kategori D atau Sangat Kurang, Sistem dantatanan tidak dapat

diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan,

sebagian perubahan yang sangat mendasar.

9. Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten

Bandung dengan 1 Indikator sebesar 110%. Nilai capaian sasaran ini masuk

kategori AA atau Sangat Memuaskan.

10. Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman dengan 1

indikator sebesar 97,76%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau

Sangat Memuaskan.

11. Pencapaian sasaran 11 Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang

terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan 1


Sangat Memuaskan.


12. Pencapaian sasaran 12 Meningkatnya efektifitas pemanfaatan ruang wilayah

dengan 1 indikator sebesar 101,55%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori

AA atau Sangat Memuaskan.

13. Pencapaian sasaran 13 meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan Prasana

sanitasi dengan 1 indikator sebesar 89,62%. Nilai capaian sasaran ini masuk

kategori A atau Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja tinggi, dan sangat

Akuntabel

14. Pencapaian sasaran 14 meningkatnya upaya penanganan Masyarakat yang

tergenang banjir dengan 2 indikator sebesar 50,23% Nilai capaian sasaran ini

masuk kategori CC atau Cukup (memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik,

taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi

informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak

mendasar.

15. Pencapaian sasaran 15 Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam

sektor ketenagakerjaan dengan 1 indikator Tingkat Pengangguran terbuka.

belum bisa ditampilkan karena hitungan indikatornya akan dilakukan pada

bulan agustus oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

16. pencapaian sasaran 16 Tercapainya kondisi ketahanan Pangan dengan 1


Sangat Memuaskan.

17. Pencapaian sasaran 17 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian dengan 1

indikator sebesar 100%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat

Memuaskan.

18. Pencapaian sasaran 18 Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan

jasa di Kabupaten Bandung dengan 1 indikator sebesar 111,58%. Nilai capaian

sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan.

19. Pencapaian sasaran 19 Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas Serta Produktivitas

UMKM-IKM Dan Kualitas Produk Unggulan dengan 1 indikator sebesar 71,13%

Nilai capaian sasaran ini masuk kategori BB atau Sangat Baik, Akuntabel,

Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal


20. Pencapaian sasaran 20 Meningkatnya Kesejahteraan Petani diukur dengan 1


Sangat Memuaskan.

21. Pencapaian sasaran 21 Meningkatnya Investasi dengan 1 indikator sebesar

116,71%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan.

22. Pencapaian sasaran 22 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap

pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung dengan 2


Sangat Memuaskan

23. Pencapaian sasaran 23 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam dengan

1 indikator sebesar 100%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA atau

Sangat Memuaskan

24. pencapaian sasaran 24 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan

diukur menggunankan 2 Indikator sebesar 30,53%. Nilai capaian sasaran ini

masuk kategori C atau Kurang, Sistem dan tatanan kurang diandalkan, memiliki

sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan

perbaikan yang mendasar.

25. Pencapaian sasaran 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa dengan 1 indikator sebesar 100%. Nilai capaian sasaran ini

masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan

26. Pencapaian sasaran 26 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah

dengan 1 indikator sebesar 98,15%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori AA

atau Sangat Memuaskan

27. Pencapaian sasaran 27 Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik

dengan 1 indikator sebesar 133,33%. Nilai capaian sasaran ini masuk kategori

AA atau Sangat Memuaskan

28. Pencapaian Sasaran 28 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 1 indikator belum bisa

ditampilkan dikarenakan indicator ini menunggu hasil audit BPK

29. Pencapaian Sasaran 29 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah dengan 1 indikator sebesar 90,91%. Nilai capaian sasaran ini masuk

kategori AA atau Sangat Memuaskan


30. Pencapaian sasaran 30 Meningkatkan Stabilitas Keamanan Yang Kondusif Bagi

Pembangunan Wilayah dengan 1 indikator kinerja sebesar 100%. Nilai capaian

sasaran ini masuk kategori AA atau Sangat Memuaskan.

Berdasarkan rata-rata setiap sasaran tersebut dapat dihasilkan rata-rata

capaian kinerja Kabupaten Bandung tahun 2016 yaitu 93,58%, berada pada kategori

AA atau memuaskan Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pada tahun 2016

digambarkan melalui diagram 4.1.

Sumber: Hasil Analisis, 2016 Keterangan: AA (Sangat memuaskan), A (Memuaskan), BB (SangatBaik), B (Baik), CC (Cukup Memadai), C (kurang) D (Sangat Kurang), TD (Tidak diukur, belum ada hasil pengukuran)

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan LKIP

Kabupaten Bandung yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen LKIP secara

maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan LKIP antara lain

adalah :

1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam pengerjaan

beberapa jenis pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dipenuhi

oleh pemerintah daerah yaitu antara lain Laporan Tahunan, LKIP, LKPJ, LPPD,

IPPD dan laporan keuangan daerah, dengan mekanisme penyajian yang

berbeda-beda, namun dengan tenggat waktu penyelesaian laporan yang

bersamaan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan tidak terkonsentrasinya

23

1 1 1 1 1 2

0

5

10

15

20

25

AA A BB B CC C D TD

Cap

ian

KIn

erj

a

KATEGORI

Grafik 4.1 Perbandingan Kategori

Capaian Kinerja Sasaran


penyusunan laporan dengan baik dan terjadinya in-efisiensi pengalokasian

sumber daya yang cukup besar hanya untuk sekedar memenuhi penyusunan

laporan. Banyaknya jenis laporan yang harus tersusun dengan tengah waktu

bersamaan menjadi beban kerja yang tidak efektif bagi seluruh unit pelaksana

penyusun pelaporan.

2. RPJMD 2016-2021 baru saja ditetapkan pada pertengahan tahun 2016 sehingga

penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran keseluruhan belum dapat

dipahami dan terakselerasi dengan perencanaan Perangkat Daerah. Kondisi ini

menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum

memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi.

3. Perencanaan kinerja dalam dokumen RPJMD belum memuat indikator kinerja

tujuan dan target realisasi, yang tersaji saat ini hanya indikator kinerja outcome,

sehingga belum optimal dalam penilaian atas kriteria indikator tujuan.

4. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan

dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan

penjelasan atas analisis kinerja belum akurat dideskripsikan.

5. Belum adanya standar pengkategorian nilai capaian indikator, sehingga dalam

penyusunan LKIP tahun 2016 pengkategorian berdasarkan Peraturan Menteri

PAN dan RB No. 12 tahun 2015, yaitu menggunakan pengkategorian nilai hasil

reviu LKIP.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, kami mengusulkan adanya

upaya – upaya sebagai berikut :

1. Perlu adanya penelaahan lebih lanjut dan perumusan kembali atas beberapa

indikator kinerja daerah dan indikator kinerja sasaran sehingga dapat memilah

indikator kinerja utama (prioritas) dari indikator-indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan;

2. Perlunya dilakukan review terhadap RPJMD, terkait dengan penetapan indikator

kinerja dan target realisasi yang ada di RPJMD sehingga dalam penyusunan

review RPJMD Indikator yang termuat harus menggambarkan kriteria indikator

tujuan yang mendukung terhadap pencapaian sasaran/tujuan visi dan misi daerah

3. Perlunya dilaksanakannya pembinaan penyusunan Indikator Kinerja Utama pada

setiap Perangkat Daerah, yang melibatkan peran serta KEMENPAN RB dalam


proses perbaikan dan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah yang merupakan

landasan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;

4. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh

pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja

yang harus diwujudkan secara bersama-sama;

5. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi

kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara

menyeluruh dalam satu bentuk kegiatan;

6. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bnadung, serta penyelarasan dengan program

Pemerintah Kabupaten Bndung dalam rangka perencanaan, pengendalian dan

pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah daerah yang

berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

7. Setiap program/kegiatan itu harus jelas capaian kinerjanya, sehingga hasil dari

evaluasi pelaporan kinerja setiap Perangkat Daerah menjadi bahan / gambaran

dalam perencanaan anggaran atau dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran tahun berikutnya;

8. Perlu dilakukan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan,

penganggaran, dan pelaporan serta evaluasi melalui e-planning, e-budgeting dan

e-LKIP.

9. Perlu adanya standar dalam pengkategorian nilai capaian kinerja agar

mempermudah dalam menginterpretasikan nilai tersebut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam

penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis

(Strategic Plan) pada masa mendatang. Kami menyaadari bahwa laporan ini belum

mampu secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip

transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Namun demikian dengan

segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap

bahwa LKIP tahun 2016 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja.


Documents

KATA - bandungkab.go.id · penjelasan atas analisis kinerja belum akurat dideskripsikan. 5. Belum adanya standar pengkategorian nilai capaian indikator, sehingga dalam ... BAB 3 AKUNTABILITAS