KATA PENGANTAR103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Laporan_Akuntabilitas_Kinerja... · mencapai skala ekonomi, ... Peraturan Gubemur Bali Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok

Laporan Tahunan Sementara tahun 2015 Page 1

Laporan Tahunan Sementara Tahun 2015 Page 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi

yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, dan

kemandirian petani peternak, serta dalam rangka pencapaian kecukupan pangan

dengan usaha yang terus menerus melalui penerapan agribisnis yang terpadu.

Pendekatan pembangunan peternakan di Bali tetap mengacu kepada

pengembangan peternakan rakyat agar menjadi usaha pokok dengan skala usaha

ekonomis, serta pengembangan perusahaan peternakan/ swasta yang mempunyai

keberpihakan kepada, Peternakan rakyat menjadi mitra usaha dengan

mensinergikan setiap sub sistem dalam satu manajemen agribisnis yang

terintegrasi secara vertikal. Salah satu misi penting dalam pengembangan

Peternakan secara optimal dan menerapkan teknologi tepat spesifik lokasi yang

mampu berdaya saing dan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat

menuju wiraswasta yang maju dan sejahtera.

Secara keseluruhan kondisi peternakan Bali menunjukan kontribusi yang

cukup berarti dalam pembangunan ekonomi di Bali karena didukung oleh lahan

yang sangat subur dan potensil, SDM yang relatif mudah dididik, dukungan

Perguruan Tinggi dan lembaga Litbang yang berskala nasional yang banyak

berada di Bali serta posisi daerah yang dekat kepada pasar/daerah pemasaran,

terutama Pulau Jawa dan konsumsi di Bali sendiri yang jumlah penduduknya cukup

banyak. Melihat berbagai peluang, potensi dan permasalahan pada sektor

peternakan di Bali tersebut di atas, maka melalui perubahan fokus peran

pemerintah dan penentu kebijakan menjadi agen perubahan akan memberikan

atmosfir yang lebih akomodatif bagi para stake holders peternakan untuk lebih

berkiprah dalam pembangunan peternakan di Bali, menunjang tercapainya Visi dan

Misi Bali. Tuntutan perubahan pembangunan memerlukan perubahan sikap dan

birokrasi peternakan untuk lebih menjadi.fasilitator pembangunan dan pelayan

masyarakat dan merubah masyarakat dan swasta untuk lebih partisipatif dalam

pembangunan peternakan.


Namun demikian pembangunan peternakan yang dilaksanakan oleh

masyarakat dan swasta selama ini dirasakan belum menunjukkan kinerja yang

optimal. Skala usaha peternakan yang dilakukan oleh peternakan rakyat belum

mencapai skala ekonomi, berdasarkan jumlah pemilikan maupun sistem

pemeliharaan. Pengembangan Kawasan juga belum optimal baik untuk

pengembangan Bali Selatan, lahan-lahan kritis dan Kawasan Sentra Produksi

Peternakan yang belum, optimal. Salah satu hal yang cukup mengganggu

pengembangan peternakan di Bali adalah munculnya wabah penyakit Flu Burung

(Avian Influenza) yang sangat mempengaruhi industri perunggasan maupun pola

konsumsi masyarakat, serta gangguan penyakit zoonosis lainnya Brucellosis dan

Rabies. Pengembangan dan Peningkatan teknologi dalam rangka peningkatan

PSK (Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan) peternak belum berkembang dengan

optimal dan belum sepenuhnya mampu mengakses permodalan, teknologi, potensi

serta pasar yang tersedia.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi

peternakan. Untuk mengetahui hasil kegiatan Program Pembangunan Peternakan,

di Provinsi Bali Tahun 2015, maka kami telah mencoba menuangkannya dalam

bentuk Laporan Tahunan ini yang isinya berupa hasil-hasil yang telah dicapai dan

perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya.

1.2 Geografis

Provinsi Bali dengan luas wilayah 5.636,66 Km² merupakan daerah yang

pertaniannya sangat intensif, dimana petani juga sebagai peternak. Disamping itu

di Bali juga sudah ada perusahaan-perusahaan bidang peternakan baik itu

budidaya maupun industri peternakan. Provinsi Bali yang terdiri dari 8 (delapan)

Kabupaten dan satu Kota dengan 57 Kecamatan berpenduduk tahun 2015:

3.890.757 jiwa. Berdasarkan Bali dalam angka tahun 2015 penggunaan tanah di

daerah Bali adalah sebagai berikut; lahan pertanian 355.399 Ha, atau telah terjadi

peningkatan sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya 355.271 Ha, sedangkan lahan

bukan pertanian mencapai 208.267 Ha atau terjadi penurunan 0,06% dari tahun

sebelumnya 208.395 Ha. Walaupun Provinsi Bali tidak begitu luas dibanding

dengan pulau-pulau di wilayah Nusantara ini namun daerah Bali mempunyai


potensi yang cukup besar dalam mengembangkan peternakan disamping itu

bidang peternakan merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata yang

merupakan sektor andalan dalam pemasukan devisa daerah Bali.

Ternak merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki fungsi

sosial budaya dan ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat Bali. Ternak dan

hasil ternak dibutuhkan hampir setiap hari dalam penyelenggaraan kehidupan

ekonomi dan sosial budaya masyarakat Bali. Berdasarkan Data Peternakan tahun

2015 populasi ternak di Provinsi Bali adalah sebagai berikut; sapi potong (Bali)

538.073 ekor, sapi perah 0 ekor, kuda 252 ekor, kerbau 1.673 ekor, babi 795.104

ekor, kambing 64.467 ekor, domba 0 ekor, ayam buras 4.008.017 ekor, ayam ras

petelur 5.164.403 ekor, ayam ras pedaging 10.125.842 ekor, itik 659.581 eko,

Kelinci 6.733 ekor, Puyuh 18.227 ekor, Merpati 82.688 ekor Itik Manila 52.249

ekor. Pada tahun yang sama tercatat total produksi daging terdiri dari daging sapi

6.207,61ton, daging kerbau 24,53 ton, daging babi 123.425,78 ton, daging

kambing/domba 1.689,09 ton. daging ayam buras 4.648,66 ton, daging ayam ras

petelur afkir 2.432,48 ton, daging ayam ras pedaging 59.202,47 ton dan daging itik

351,66 ton serta produksi telur 43.671,91 ton dan susu 0 ton.

1.3 Potensi Peternakan di Provinsi Bali

Penggunaan lahan di Provinsi Bali terdiri dari lahan sawah 81.165 Ha dan

tanah bukan sawah 274.403 Ha. Terdiri dari , tegal/kebun 123.741 Ha, Ladang 0

Ha, Perkebunan 121.061 Ha, hutan rakyat 24.549 Ha, Tambak /Kolam 4.558Ha,

Padang penggembalaan 0 Ha. Dari luas lahan tersebut yang dapat dimanfaatkan

paling besar untuk pengembangan usaha peternakan adalah tanah kering dan

tanah perkebunan.

Potensi sumber daya peternakan di Provinsi Bali cukup besar, namun

pemanfaatannya masih sangat terbatas.

1.4 Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2012 sebesar 4.035.000 jiwa

secara rinci jumlah penduduk per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:


- Kota Denpasar : 833.900 Jiwa

- Kabupaten Badung : 579.200 Jiwa

- Kabupaten Gianyar : 484.600 Jiwa

- Kabupaten Klungkung : 174.400 Jiwa

- Kabupaten Bangli : 220.200 Jiwa

- Kabupaten Karangasem : 408.100 Jiwa

- Kabupaten Jembrana : 268.000 Jiwa

- Kabupaten Tabanan : 430.900 Jiwa

- KabupatenBuleleng : 638.700 jiwa

Data Bali membangun tahun 2013.

1.5 Organisasi dan Tata Kerja

1.5.1. Dasar Pembentukan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan ditindakianjuti dengan

Peraturan Gubemur Bali Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

1.5.2. Kedudukan

a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah Provinsi Bali

b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur..

1.5.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

1. Tugas Pokok

a. Merumuskan kebijakan operasional di bidang Peternakan yang merupakan

sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang

dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.


c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang

peternakan dan kesehatan hewan.

d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;

1.5.4. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Dinas;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

c. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi

berdasarkan keuangan;

d. menditribusikan tugas kepada bawahan

e. menilai prestasi kerja bawahan;

f.menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten /Kota;

g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;

h. membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

j. melaksanakan pembinanan umum dan.pembinaan teknis;

k. melaksanakan sitem pengendalian intern;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan ; dan

m. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Sekretariat

Pasal 3

1. Sekretaris mempunyari tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;

b. mengkordinasikan program kerja masing-masing sub bagian

c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;

d. menilai prestasi kerja bawahan;

e. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan;


f. melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;

g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang

telah disusun;

h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan

kepegawian, penyusunan program dan keuangan;

i. menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan

bidang Peternakan dan kesehatan hewan;

j. rnengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat dan bidang;

k. melaksanakan sistem pengendalian intern;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan

m. melaporakan hasil peklaksanaan tugas kepada Dinas.

Sub Bagian

Pasal 4

(1). Kepala Sub Bagian Kepegawian mempunyai tugas:

a. mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;

b. memberikan petunjuk kepada bawahan;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. melaksanakan urusan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan telaahaan dasn analisis organisasi dan ketatalaksanaan

Dinas;

f. melaksanakan sistim pengendalian intern;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan

h. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Sekretaris;

(2). Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;



d. melaksanakan penatausahaan keuangan;

e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;

f. melaksanakan kontrol keuangan;

g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;

h. menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;


i. menggkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan

peternakan dan kesehatan hewan;

j. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;

k. melaksanakan sistim pengendalian intern;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

(3). Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas;

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;



d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak

bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;

e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor

serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;

f. mengelola urusan surat menyurat;

g. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;

i. melaksanakan sistim pengendalian intern:

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

Bidang Pengkajian dan Pengembangan

Pasal 5

2. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;

c. mengkoordinasikan para kepala seksi;


e. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;


f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pcngumpulan,

pengolahan, analisis penyajian dan pelayanan data komoditas peternakan dan

sumber daya strategis lintas kabupaten/kota;

g. mengkoordinir pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program-program

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;

h. mengkoodinir penyusunan rencana strategis Dina (RENSTRA), indikator kinerja

Utama (IKU) Dinas;

i. menghimpun bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah

(LAKIP);

j. mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;

k. melaksanakan sitem pengendalian intern;


m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas,

pasal 6

(1). Kepala Seksi Data dan Pengkajian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. memberi petunjuk kepada bawahan;


d. mengumpulkan mengolah dan menyajikan data bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

e. melakukan pengkajian program dan kegiatan pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan;

f. menyusun indikator kinerja utma (IKU) Dinas;

g. melaksanakan sistim pengendalian intern;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan

i. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada kepala bidang.

(2). Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas:

a. memnyusun rencana dan program kerja Seksi;




d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja pengembangan sub

sektor Peternakan dan Kesehatan hewan;;

e. melakukan pengembangan program-program pebangunan Peternakan dan

kesehatan hewan;

f. merumuskan kebijakan teknis pengembangan komoditi peternakan dan kesehatan

hewan Wilayah Provinsi;

g. menyusun rencana strategis dinas (RENSTRA);

i. melaksanakan sistim pengendalian intern;


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bidang.

(2) Kepala Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi;



d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas secara periodik;

e. mengkompulir laporan-laporan dari Sekretariat dan Bidang menjadi bahan laporan

Dinas;

f. mengkompulir penyusunan laporan kegiatan Dinas;

g. penyusunan laporan dengan sistim informasi monitoring dan evaluasi (SIMONEV);

h. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalianj Intern (SPI);

i. menyusun Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) setiap Tahun;

j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban;

k. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekternal;

l. melaksanakan sistim pengendalian intern;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 7

3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas:



b. Mengkoordinasikan progran kerja masing-masing Seksi;

c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

d. Menilai prestasi kerja bawahan;

e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Seksi dan bawahan;

f. Pembinaan dan pengawasan penerapan norma standar teknis pelayanan

kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejatraan hewan

wilayah Provinsi;

g. Peramalan wabah penyakit hewan menular dan pembinaan pembuatan peta

penyakit hewan menular Wilayah Provinsi;

h. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pengendalian dan

pemberantasan penyakit hewan menular wilayah Provinsi;

i. Menyiapkan petunjuk teknis terhadap penutupan dan pembukaan kembali penyakit

hewan menular wilayah Provinsi;

j. Pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan terhadap

masuknya penyakit esotik wilayah Provinsi;

k. pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran obat hewan, penerapan standar

teknis RPH/RPU dan penerapan kesejahteraan hewan;

l. melaksanakan sistim pengendalian intern;


n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 8

(1). Kepala Seksi Pengamatan, Pencegahan, dan Pembrantasan Penyakit Hewan

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi;



d. melaksanakan pembinaan, pengamatan pencegahan pengendalian dan

pembrantasan penyakit hewan wilayah provinsi;

e. pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan menular wilayah provinsi;

f. melaksanakan peramalan dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular

wilayah provinsi;


g. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dalam

penanggulangan penyakit hewan menular wilayah provinsi;

h. melaksanakan sistim pengendalian intern;

i. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

(2). Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas:




d. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penyidikan penyakit

hewan zoonosis dan food bone disease wilayah provinsi;

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan higiene dan sanitasi

terhadap unit usaha produk pangan asal hewan serta pemberian sertifikat nomor

kontrol veteriner (NKV) eilayah provinsi;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan penerapan standar teknis rumah potong

hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) serta penerapan kesejahteraan

hewan wilayah provinsi;

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak

betina produktif wilayah provinsi;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan peredaran produk

pangan asal hewan dan produk hewan non pangan wilayah provinsi;

i. memberikan rekomendasi teknis eksport dan import (antar pulau dan antar

negara) serta instalasi karantina hewan sementara terhadap produk hewan

pangan dan produk hewan non pangan;

j. melaknakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3). Kepala Seksi Pengawasan obat dan Lalu Lintas Hewan mempunyai tugas:





d. melaksanakan pembinaan, pengawasan peredaran dan standar mutu obat hewan

wilayah provinsi

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan persyaratan izin usaha

distributor obat hewan wilayah provinsi;

f. melaksanakan pembinaa, pengawasan dan pemantauan terhadap lalu lintas

hewan/ternak/satwa wilayah provinsi;

g. memberikan rekomendasi teknis lalu lintas hewan, obat hewan dan instalasi

karantina hewan sementara (IKHS) wilayah provinsi;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan sertifikasi medik verteriner

(Poskeswan, Dokter Hewan Praktek, Klinik Hewan, umah Sakit Hewan, Pet Shop

serta usaha dibidang kesehatan hewan lainnya) wilayah provinsi;

i. melaksanakan pembinaan standar teknis medik veteriner wilayah provinsi;

j. melaksanakan sistim mengendalian Intern;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bidang Produksi

Pasal 9

4. Kepala Bidang Produksi mempunyai tugas:

a. mempunyai rencana dan program Kerja Bidang;

b. mengkoordinasikan orugram kerja masing-masing Seksi;

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;


e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;

f. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan pembibitan ternak;

g. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan pengembangan teknologi

peternakan;

h. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan alsin peternakan serta

pengawasan standar mutu alsin peternakan wilayah Provinsi;

i. melaksanakan penerapan kebijakan pengawasan mutu pakan ternak serta

labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;


j. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan dan pedoman penyebaran

dan pengembangan ternak wilayah Provinsi;



m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.

Pasal 10

(1). Kepala Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas:




d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar perbibitan ternak,

pengawasan produk ternak bibit serta pelestarian ternak bibit murni dan

unggul/plasma nutfah peternakan wilayah Provinsi;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produk bibit ternak

wilayah Provinsi;

f. Melaksanakan pemantauan dan penmgawasan penerapan standar tehnis

mutu bibit ternak wilayah Provinsi;

g. Melaksanakan pembinaaan mutu genetik dengan rekayasa tehnologi tepat

guna wilayah provinsi;

h. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi;

i. Menyusun standar teknis penetapan sertipikasi tenaga ahli perbibitan wilayah

provinsi;

j. Melaksanakan pembinaan sumber bibit ternak dan pengawasan breeding

replacement serta pengawasan penjaringan bibit ternak dikawasan produksi

peternakan wilayah provinsi;

k. Melaksanakan pendataan dan pengaturan kawasan-kawasan sumber bibit dan

plasma nutfah wilayah provinsi;

l. Melaksanakan penerapan dan kawasan pelaksanaan dan pengembangan

ternak wilayah provinsi;


m. Melaksanakan monitoring dan pengawasan penyebaran ternak pemerintah

wilayah provinsi;

n. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2). Kepala Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kerja Seks;



d. menerapkan kebijakan pakan ternak wilayah provinsi;

e. bimbingan produksi paka ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah

provinsi;

f. penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi;

g. melaksanakan penerapan sertifikasi ternak wilayah provinsi;

h. labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;

i. pengawas mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi;

j. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah

provinsi;


l. melaksanakan tugas kedinasan ysng diberikan oleh atasan; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang.

(3). Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan Mempunyai Tugas:

a. menyusun rencana program kerja Seksi;

b. meberikan petunjuk kepada bawahan;


d. melaksanakan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan

wilayah provinsi;

e. penentuan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin

peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi;


f. menerapkan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan

hewan wilayah provinsi;

g. pembinaan dan pengawasan standar alat dan mesin peternakan dan

kesehatan hewan wilayah provinsi;

h. penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan

keseheatan hewan wilayah provinsi;

i. pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin

peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi;

j. pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan

wilayah provinsi;

k. bimbingan pemanfaatan dan pengelolaan lahan, air dan pupuk organik;

l. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi oftimalisasi

pengelolaan pemanfaatan lahan dan air untuk usaha peternakan;

m. melaksanakan sistem pengendalian intern;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala bidang.

Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran

Pasal 11

Kepala Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran mempunyai tugas:


b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;


e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;

f. pembinaan dan pengawasan penyaluran program kredit bersubsidi wilayah

provinsi;

g. pengawasan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha peternakan

wilayah provinsi;

h. pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil


i. evaluasi pelaksanaan UKL-UPL peternakan wilayah provinsi;


j. pemantauan, pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;

k. pengawasan, penerapan standar teknis kelembagaan usaha tani ternak;

l. evaluasi dan inventarisasi data jumlah kelompok tani ternak wilayah provinsi;

m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai mutu dan

standarisasi hasil peternakan;

n. membuat pedoman teknis mengenai mutu dan standarisasi hasil peternakan;

o. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standarisasi hasil peternakan;

p. melaksanakam sistem pengendalian intern;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

(1). Kepala Seksi Sumber daya dan Pembiayaan mempunyai tugas:

a. memnyusun rencana dan program keja Seksi;



d. melaksanakan monitoring dan pemantauan investasi atau permodalan,

ketenaga kerjaan dan perkreditan;

e. melaksanakan pernbinaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program

wilayah Provinsi;

f. melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan pedoman kerjasama

kemitraan usaha peternakan wilayah Provinsi;

g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan UKL-UPL peternakan;

h. melaksanakan, monitoring dan pengawasan UKL-UPL wilayah Provinsi;

i. melaksanakan sistem pengendalian intern;


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepa Kepala Bidang.

(2). Kepala seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas:





d. memberikan syarat-syarat mendirikan usaha peternakan dan pengawasan

usaha peternakan;

e. menghimpun dan menginformasikan data harga ternak dan hasil peternakan

serta melaksanakan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran basil

peternakan;

f. menghimpun data ternak yang datang dan laku di pasar-pasar hewan Se-Bali;

g. melaksanakan promosi dan pameran hasil peternakan;

h. melaksanakan pembinanaa kelembagaan usaha tani ternak dan manajemen

usaha tani ternak wilayah provinsi;

i. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha tani ternak dan manajemen

usaha tani ternak wilayah provinsi;

j. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan lomba kelompok tani ternak wilayah

provinsi;

k. monitoring dan evaluasi data jumlah kelompok tani ternak wilayah provinsi;

l. melaksanakan sistem pengendalian intern;


n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3). Kepala Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil mempunyai tugas:




d. melaksanakan pedoman teknis mengenai mutu dan standarisasi hasil

peternakan;

e. melaksanakan pedoman teknis mengenai mutu dan standarisasi hasil

peternakan;

f. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi

panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;

g. melaksanakan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya


h. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standarisasi hasil peternakan;

i. melakasanakan sitem pengendalian intern;



k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana Teknis Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD)

Pasal 13

1. Tugas Pokok dan Fungsi UPT BIBD

1) Kepala UPT mempunyai tugas :

a. Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja UPT

b. Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi

c. Mengkoordinasikan Kepala Sub bagian dan eksi

d. Menilai Prestasi kerja bawahan

e. Membimbing dan member petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi

f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

g. Mengkoordinir pelaksanaan program Inseminasi Buatan untuk meningkatkan mutu

genetic ternak

h. Mengkoordinir produksi dan distribusi semen dan pelaksanaan Inseminasi Buatan

i. Melaksanakan pengawasan produksi dan semen, distribusi semen, dan

pelaksanaan Inseminasi Buatan

j. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merumuskan hasil pelaksanaan

Inseminasi Buatan di UPT

k. Menyiapkan sumberdaya dan kelembagaan pelaksanaan Inseminasi Buatan

l. Melaksanakan system pengendalian intern

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Menyusun rencana dan program kerja UPT

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan

c. Menilai prestasi kerja bawahan

d. Mengelola urusan surat menyurat

e. Membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dn kepegawaian


f. Mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang

g. Memelihara gedung , perlengkapan kantor, dan sarana prasarana kantor

h. Mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan

i. Melaksanakan system pengendalian intern

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT

3. Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Semen

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi



d. Memelihara dan merawat ternak yang dimiliki serta lingkungannya

e. Merawat dan memelihara pejantan sebagai sumber produksi semen

f. Melakukan penampungan semen ternak dan memrosesnya menjadi semen cair

maupun semen beku yang siap untuk digunakan

g.Melakukan produksi dan distribusi semen untuk pelaksanaan inseminasi buatan

h. Menyimpan dan merawat semen hasil produksi

i. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas semen

j. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan semen

k. Mengolah, menanam, dan merawat kebun hijauan untuk kebutuhan pakan ternak

yang dimiliki

l. Melaksanakan evaluasi dan peremajaan pejantan ternak yang digunakan untuk

sumber produksi semen

m. Merancang kebutuhan dan produksi semen

n. Menyediakan , menggunakan dan pemeliharaan sarana, peralatan dan bahan yang

diperlukan untuk memproduksi semen

o. melaksanakan system pengendalian intern

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang ditugaskan oleh atasandan

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

4.Kepala Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan




c. Menilai prestasi bawahan

d. Menyiapkan dan membina sumberdaya manusia untuk pelaksanaan inseminasi

buatan

e. Menyiapkan Unit lokasi untuk pelaksanaan inseminasi bauatn

f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan untuk pelaksanaan

inseminasi buatan

g. Menyiapkan sarana dan prsarana yang diperlukan untuk pelayanan inseminasi

bauatn

h. Melakukan pendataan dan penyelamatan terhadap hasil-hasil ternak bibit yang

bermutu

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan

j. Melaksanakan system pengendalian intern

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

l. Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

Pasal 16

Kepala UPT mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja UPT;

b. mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub Bagian dan Seksi;

c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Seksi;


e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Seksi;

f. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para Kepala Bidang;

g. merumuskan hasil penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;

h. mengkoordinir pelayanan penanggulangan penyakit hewan;

i. mengkoordinir pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;

j. melaksanakan sistem pengendalian intern;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;


Pasal 17

(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja UPT;



d. mengelola urusan surat menyurat;

e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian;

f. mengeliola, memelihara dan mendistribusikan barang;

g. memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana kantor;

h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;

i. melaksanakan sistem pengendalian intern;


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;

Pasal 18

(2). Kepala Seksi Epidemiologi dan Pelayana Lapangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program seksi;



d. melaksanakan penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;

e. memberikan pelayanan penanggulangan penyakit hewan;

f. melaksanakan sistem pengendalian intern;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;

(3). Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium mepunyai tugas :




d. melaksanakan pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;

e. melaksanakan sistem pengendalian intern;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT


BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

2.1 Visi

Sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Bali, maka ditetapkan Visi

Dinas Peternakan Provinsi Bali yaitu “Terwujudnya Peternakan Yang Maju,

Tangguh, Berwawasan Agribisnsis Berbasis sumber Daya Lokal Menuju Bali

Mandara Jilid II”. Melalui visi tersebut, diharapkan Bali mampu menyediakan produk

primer peternakan dan olahan yang sehat dan berkesinambungan dan terjangkau

oleh daya beli masyarakat dengan memperhahatikan efisiensi dan kelangsungan

usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, sampai kepada

pengolahan harus ramah lingkungan, yang dilandasi kesinambungan, keselarasan,

kelestarian dan optimalisasi penggunaan lahan pemanfaatan limbah peternakan

serta pengendalian organisme pengganggu bagi kesehatan hewan maupun

kesehatan manusia.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka Misi Dinas Peternakan

dirumuskan sebagai berikut:

2.2. Misi

Dalam Misi 3 RPJMD Provinsi Bali yaitu mewujudkan Bali yang

sejahtera dan sukerta lahir bhatin, maka berdasarkan misi tersebut serta untuk

mewujudkan visi, ditetapkan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali yaitu :

1. Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

2. Meningkatkan populasi ternak dan produksi peternakan

3. Meningkatkan penumbuhan kelembagaan kelompok usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perternakan serta jaminan keamanan pangan hewani yang

ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal).


2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

2.3.1 Tujuan

Berpijak dan mengacu pada visi dan misi serta identifikasi isu-isu

stretegis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, tujuan

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah terwujudnya

penurunan tingkat kesakitan ternak dan peningkatan populasi ternak serta

penumbuhan kelompok/usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

2.3.2 Sasaran

Dengan ditetapkan tujuan maka pembangunan peternakan di Provinsi Bali

perlu diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Penurunan tingkat kesakitan ternak dengan indikator kinerja :

1. Persentase tingkat kesakitan ternak (sapi, babi, kambing, unggas(flu

burung), anjing (rabies)).

Sasaran II : Meningkatkan populasi ternak dengan indikator kinerja :

1. Jumlah populasi ternak (ekor) : sapi, babi, kambing, ayam buras, ayam

ras petelur, ayam ras pedaging, itik

2. Jumlah pengeluaran sapi potong (ekor)

3. Jumlah pemotongan sapi potong (ekor)

Sasaran III : Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran

hasil ternak dengan indikator :

1. Jumlah kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (

klp )

Adapun sasaran kuantitatif yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013-2018

adalah sebagai berikut :


I. Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak

NO JENIS

TERNAK

PROYEKSI PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN TERNAK

2014 2015 2016 2017 2018

1. Sapi 1 % 0,8% 0,6% 0,5% 0,5%

1 Babi 4% 3,5% 3% 3% 3%

2 Kambing 3% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5%

3 Unggas (Flu Burung) 15% 14% 12% 10% 10%

4 Rabies 0,24% 0,4% 0,4% 0% 0%

2.2 JUMLAH PENGELUARAN SAPI POTONG

NO KOMODITI PROYEKSI PENGELUARAN TERNAK (EKOR)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Potong

47.790 52.095 54.884 60.707 63.748

II. Peningkatan Populasi Ternak 2.1 JUMLAH POPULASI TERNAK

NO

JENIS TERNAK

PROYEKSI POPULASI (EKOR) PERTUMBUHAN

(%) 2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Potong

492.108

506.477 521.267

536.488

552.153 2,92

2 Babi

869.836

879.665 889.606

899.658

909.824 1,13

3 Kambing

71.018

71.905

72.804

73.714

74.636 1,25

4 Ayam Buras

4.142.070

4.168.165 4.194.424

4.220.849

4.247.440 0,63

5 Ayam Ras Petelur

4.394.723

4.433.836 4.473.297

4.513.110

4.553.276 0,89

6 Ayam Ras Pedaging

7.231.051

7.284.560 7.338.466

7.392.771

7.447.477 0,74

7 Itik

704.739

717.354 730.194

743.265

756.569 1,79


2.3 JUMLAH PEMOTONGAN SAPI POTONG

NO KOMODI

TI

PROYEKSI PEMOTONGAN (EKOR) PERTUMBUHAN (%) 2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Potong

41.645

42.003

42.364

42.728

43.096 0,86

Penumbuhan Kelompok / Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

NO Uraian Proyeksi penumbuhan kelompok(klp)

2014 2015 2016 2017 2018

1.

Jumlah Kelompok / Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

9 9 9 9 9

2.4. Strategi dan Kebijakan

2.4.1. Strategi

Untuk meraih visi dan melaksanakan misi serta mencapai tujuan dan

sasaran maka pilihan strategi pembangunan peternakan adalah :

1. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular

strategis dan zoonosis.

2. Optimalisasi potensi peternakan melalui pemanfaatan IPTEK dan sumber

daya alam lokal berdasarkan pengembangan wilayah / kawasan dan

komoditas ternak unggulan.

3. Penumbuhan kelembagaan dan kemitraan yang lebih luas dan saling

menguntungkan serta pengembangan teknologi tepat guna yang ramah

lingkungan.


2.4.2. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pencegahan, pengamatan dan penyidikan, pemberantasan dan

pengobatan, pengujian serta pembinaan dan pengawasan penyakit

hewan menular strategis dan zoonosis.

2. Peningkatan populasi dan produksi ternak melalui :

a. Intensifikasi, diversifikasi budidaya dan simantri

b. Penyuluhan dan pelatihan teknologi tepat guna.

c. Pengendalian pengeluaran dan pemasukan ternak.

d. Pengendalian pemotongan hewan betina produktif.

e. Pengembangan kawasan peternakan.

f. Pengembangan pakan ternak yang berkualitas.

g. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan

3. Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak

melalui :

a. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan

b. Pengembangan pengolahan hasil peternakan

c. Pengawasan kemitraan usaha peternakan

d. Peningkatan, penyediaan pasca panen yag Aman Sehat Utuh dan

Halal (ASUH)

e. Pengembangan pemasaran ternak dan produksi hasil ternak

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka dilakukan dengan berorientasi

pada pembangunan peternakan, dengan paradigma baru yaitu usaha tani agribisnis

melalui pendekatan kewilayahan dan landasan baru yaitu efisiensi, produktivitas dan

sustainability (berkelanjutan) serta usaha peningkatan produksi melalui usaha-usaha

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha. Oleh karena itu proses

tranformasi dan system usaha tani tradisional ke system usaha tani agribisnis harus

menjadi perhatian utama dalam pembangunan peternakan, sebagai industry


biologis. Pendekatan agribisnis yaitu pendekatan yang menyeluruh sebagai suastu

system mulai dari pra produksi, budidaya, pasca produksi dan pemasaran. Dalam

pendekatan sistem agribisnis peternakan, variable lahan merupakan salah satu

factor produksi pembatas sekaligus sumber daya penentu kelayakan teknis usaha

peternakan.

2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

2.5.1.Strategi:

Untuk meraih visi dan melaksanakan misi serta mencapai tujuan dan sasaran

maka pilihan strategi pembangunan peternakan adalah:

a. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan serta perlindungan sumber

daya alami lokal

b. Pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan

c. Pengembangan kelembagaan petani ternak

d. Pengembangan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

e. Pengembangan kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan

f. Peningkatan kualitas SDM petugas dan petani ternak.

g. Sosialisasi dan promosi Peternakan.

h. Participate Planning (Perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan

partisipasi stake holder).

2.5.2. Arah Kebijakan

1. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

1. Kebijakan Umum

Memberdayakan kegiatan di hulu, memperkuat dihilir guna menciptakan

nilai tambah dan daya saing usaha peternakan yaitu:

(1) Pengembangan Produksi berupa Daging dan Telur melalui:

- Konsolidasi dan peningkatan usaha peternakan rakyat kearah

usaha tani komersial, orientasi pasar, berwawasan lingkungan

melalui pendekatan agribisnis.


- Pemantapan agribisnis dan agroindustri melalui pengembangan

kawasan usaha peternakan dengan penerapan pola kemitraan

yang rasional.

(2) Pasca Panen dan Pemasaran dilaksanakan dengan perbaikan tata

niaga dan pemasaran melalui:

- Perbaikan sarana dan prasarana.

- Pemantapan dan peningkatan aktifitas serta peran kelembagaan

(peternakan dan koperasi) dalam pemasaran.

- Mengembangkan berbagai pola kemitraan.

(3) Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Genetik

- Pengembangan mutu sapi Bali melalui kegiatan IB.

- Introduksi jenis ternak unggul (selain sapi) untuk peningkatan

mutu genetik ternak yang sudah ada maupun sebagai ternak

yang akan dikembangkan.

(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan

kemampuan penguasaan IPTEK dan menejemen usaha tani.

(5) Pengembangan teknologi diarahkan pada rekayasa teknologi tepat

guna terapan baik yang merupakan hasil temuan ilmuwan maupun

ciptaan peternak.

(6) Pengembangan kelembagaan dilaksanakan melalui:

- Pengembangan kemampuan dan peranan kelompok tani ternak

yang ada.

- Menciptakan wadah kerja sama antar kelompok tani komoditas

sejenis dalam wadah koperasi.

(7) Pengembangan wilayah diarahkan untuk:

- Mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

- Mengatasi kesenjangan antar golongan.

- Mengentaskan kemiskinan.

- Menciptakan usaha iklim yang sehat.

- Pengembangan wilayah dilakukan dengan mengoptimalkan

pengembangan wilayah sesuai dengan potensi yang ada.


(8) Keterpaduan sub sektor, program dan wilayah dengan

mengupayakan koordinasi dan keterpaduan antar sub sektor dan

sektor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta

perpaduan antar “button up” dan “top down” planning.

(9) Pengembangan peranan swasta dan swadaya masyarakat.

(10) Pengembangan permodalan dan investasi diarahkan pada

pemupukan modal sendiri, kredit dan kemitraan.

(11) Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penetapan

kebijaksanaan lebih lanjut dan merangsang investasi.

(12) Peningkatan sarana dan prasarana kerja khususnya untuk

pelaksanaan di lapangan.

2. Kebijakan Teknis

Untuk menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk operasional teknis

di lapangan, maka perlu ditetapkan kebijakan teknis yang meliputi:

(1) Pengembangan Sistem Pembinaan Bibit

- Perbibitan pedesaan.

- Perbibitan swasta dengan dorongan investasi dan pembinaan

teknis.

(2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan.

- Pencegahan, pengamatan dan penyidikan, pemberantasan dan

pengobatan serta pembinaan dan pengawasan.

(3) Pembinaan Produksi dan Budidaya Ternak.

- Intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

- Pengembangan peranan catur sarana pembinaan (kelompok

tani, KUD, penjualan sarana produksi dan industri pasca panen).

- Penyuluhan dan pelatihan ternak.

- Pengendalian pengeluaran dan pemasukan ternak.

- Pengendalian pemotongan hewan betina produktif.

- Pengembangan kawasan produksi.

- Pengembangan hijauan pakan ternak.

- Pengolahan limbah dan bahan baku lokal untuk pakan ternak.


(4) Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

- Distribusi dan redistribusi ternak Pemerintah.

(5) Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan.

- Pengembangan kawasan usaha peternakan.

- Pengembangan pranata sosial kelembagaan ekonomi pedesaan.

- Menumbuh kembangkan budaya industri dan budaya kualitas

dalam rangka pengembangan agribisnis dan agroindustri.

- Pengembangan pola kemitraan.

- Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran.

(6) Manajemen Pembangunan Peternakan.

- Meningkatkan SDM aparat Pembina.

- Mengikut sertakan swadaya masyarakat dan swasta.

2.5.1. Program dan Kegiatan

Program pembangunan peternakan di Provinsi Bali mengacu pada

kebijakan pembangunan peternakan secara nasional dan terlebih lagi mengacu

pada Rencana Strategis (RENSTRA) Bali. Arahnya adalah pada dua fokus

yaitu mengembangkan sistem ketahanan pangan dan mengembangkan sistem

agribisnis.

Program Program Pembangunan Peternakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan selajutnya dijabarkan dalam

bentuk kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA)

seperti matrik dibawah ini:


Tabel. I Matrik Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan

Dana Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2015.

No.

Program Kegiatan

A. 1

2.

3.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa Kebersihan kantor 4. Penyediaan Alat2 Tulis kantor 5. Penyediaan barang Cetakan 6. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/

penerangan bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat2 koordinasi keluar dan dalam

Daerah 11. Upacara Keagamaan 12. Pengelolaan Kepegawaian 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung

kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

Dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala

Perlengkapan Gedung kantor 5. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan

Gedung Kantor 6. Rehabilitasi sedang/berat Gedung

Kantor

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular Ternak


No.

Program Kegiatan

4.

5.

B.

1

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UPT LABORA TORIUM KESEHATAN HEWAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

1.Pengawasan dan Perbibitan Ternak 2. Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Produk Pangan dan Non Pangan 3. Pengawasan dan Pengembangan

Pakan 4. Pembinaan, Penyediaan,

Pengembangan sarana dan Prasarana Peternakan

5. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Ternak.

6. Pengawasan Obat dan Lalulintas Hewan

7. Pemberdayaan Kelompok tani ternak berorientasi abribisnis

8. Pembinaan, Monitoring dan Sosialisasi Perkreditan

1. Pembinaan, Pengawasan Produk

pangan asal hewan dan produk hewan non pangan

2. Pembinaan dan Pengawasan penerapan teknologi penen, pasca panen dan pengolahan hasil.

3. Monitoring Harga Pasar. 4. Pembinaan, Monitoring dan Temu

Usaha Kemitraan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber


penerangan bangunan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan


Daerah 10. Upacara Keagamaan 11. Penyediaan jasa pengamanan kantor


No.

Program Kegiatan

2

3

C.

1

2.

3.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH (BIBD) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

1. Pemeriksaan, pengujian, identifikasi dan

pemetaan kasus penyakit hewan dan bahan asal hewan /bahan asal hewan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber


penerangan bangunan Kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan


Daerah 10Upacara Keagamaan 1.Pembangunan/rehabilitasi UPT Balai

Inseminasi Buatan Daerah 2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Kantor 3.Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

Dinas 4.Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan

Gedung Kantor

1. Produksi dan Distribusi semen 2. Pengembangan Pelayanan teknologi

Inseminasi Buatan (IB)


Tabel. II Matrik Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan

Dana Dekon APBN (DIPA) Ditjenak (06), (07) dan (08) tahun 2015.

No.

Program/Kegiatan Sub Kegiatan

A.

1.

2.

3.

PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT Peningkatan produksi ternak Peningkatan produksi pakan ternak Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

1.Bimbingan teknis budidaya ternak

potong 2.Pengadaan N2 Cair 3.Penguatan Manajemen Inseminasi

Buatan 4.Penguatan kelembagaan peternak 5.Pembinaan SMD 6.Supply Demand ternak potong 7.Koordinasi dan Pembinaan Budidaya

Ternak 8.Pendampingan pengembangan sapi

indukan dan non sapi

1.Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pakan

2.Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan

3.Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan

4.Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pakan

1.Pengendalian dan penanggulangan Rabies

2.Biosekuriti Perunggasan 3.Penanggulangan gangguan reproduksi

pada sapi/kerbau. 4.Pengendalian dan Penanggulangan

penyakit parasiter. 5.Pengamatan Penyakit Hewan

(Penambahan Target Anggaran) 6.Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan

Hewan 7.Unit Respon Cepat PHMS


No.


4.

5.

6.

Peningkatan kwantitas dan kualitas benih dan bibit Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan

8. Operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

9. Operasional Pengujian Veteriner di Lab. Veteriner Daerah

1. Pembinaan penguatan sapi/kerbau

betina bunting 2. Peningkatan Penerapan Teknologi

Perbibitan. 3. Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan

di Daerah 4. Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak 5. Supply Demand Bibit Ternak 6. Pengembangan Kelembagaan

Perbibitan Ternak 7. Koordinasi Teknis

1. Pembentukan dan Pelaksanaan Tim

Koordinasi pengawasan (APBN-P). 2. Peerapan Penjaminan PAH ASUH di

RPH 3. Fasilitasi Unit Usaha dalam proses

sertifikasi ASUH 4. Fasilitasi pemenuhan persyaratan

hygiene dan sanitasi unit usaha ekspor 5. Monitoring dan survelance Recidu dan

Cemaran Mikroba 6. Pengembangan Kapasitas SDM Bidang

Kesmavet 7. Fasilitasi Akreditasi Lab Kesmavet 8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

Kesmavet 9. Koordinasi Teknis Pengawasan

Kesmavet 10. Pemutahiran Data Pemotongan 11. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

dalam pencegahan penularan Zoonosis 1. Perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

2. Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Tambahan APBN-P).


No.


3. Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara.

B.

1.

2.

3.

4

5.

6.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN. Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian. Fasilitasi pupuk dan pestisida Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)

1. Layanan Perkantoran.

1. Layanan Perkantoran


1. Layanan Perkantoran.



C.

1.

2.

3.

4.

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN. Pengembangan mutu dan Standarisasi Pengembangan Pemasaran Momestik Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan pengolahan hasil pertanian

1. Pengembangan informasi pasar. 2. Laporan kegiatan dan pembinaan.

1. Pengembangan Kemitraan dan

Kewirausahaan.

o. Laporan Kegiatan dan Pembinaan


No.


Matrik Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Dana TP APBN Ditjenak (06), (07) dan (08) tahun 2015.

A.

1.

2.

3.

PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan produksi pakan ternak Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit

1. Pengembangan Budidaya Sapi Potong 2. Penyediaan sarana dan peralatan IB 3. Pengembangan Budidaya

KambingAPBN-P 4. Pengembangan Budidaya Kambing

Perah APBN-P. 5. Pengembangan Budidaya Babi. 1. Pengembangan integrasi ternak

tanaman pangan. 2. Penanaman dan Pengembangan

Tanaman Pakan Ternak berkualitas (APBN-P).

3. Pengembangan lumbung pakan (LP) ruminansia.

4. Revitalisasi UPP/PPSK 5. Penguatan pakan sapi potong

penggemukan

1. Penguatan sapi/kerbau betina bunting 2. Penguatan pembibitan kambing di

Kabupaten/Kota terpilih 3. Fasilitasi Operasional Perbibitan di

UPTD 4. Perangkat pengolah data dan

komunikasi.


No.


4.

5.

Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya

1. Kendaraan bermotor. 1. Perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewn

B. 1. 2.

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN. Pengembangan pemasaran domestic Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Dijen PPHP

1. Fasilitasi Agroindustri Daging 2. Pengembangan Limbah Ternak

1. Administrasi tugas pembantuan.


BAB III SEKRETARIAT

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mengacu pada Perencanaan Srategi (RENSTRA) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang mengacu pada rencana lima tahunan (2013-

2018) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

kegiatan sub sector peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali dimana

perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di harapkan mampu

memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat

memberikan keuntungan bagi pelaku usaha peternakan serta kesejahteraan

masyarakat secara berkelanjutan.

Visi : terwujudnya peternakan yang maju, tangguh, berwawasan agribisnis berbasis

sumber daya local menuju bali mandara jilid II.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan populasi ternak dan produksi peternakan

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya genetik bibit ternak

c. Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

d. Meningkatkan jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH (Aman, Sehat,

Utuh dan Halal)

e. Menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja

f. Memberdayakan SDM peternakan dan mengembangkan teknologi, bioteknologi

lebih besar, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya dan pendukung

peternakan, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan hewan yang

ASUH

1.2. Kebijakan Program dan Kegiatan

Kebijakan program pembangunan peternakan di provinsi bali tetap mengacu pada kebijakan pembangunan peternakan secara nasional dan terlebih lagi mengacu pada RENSTRA provinsi bali yang meliputi : kebijakan umum yaitu memberdayakan kegiatan di hulu, memperkuat di hilir menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha peternakan, sedangkan kebijakan teknis yaitu untuk menjabarkan kebijakan dalam bentuk operasional teknis di lapangan.

Rencana program dan kegiatan dinas peternakan dari kesehatan hewan provinsi bali untuk tahun 2013-2018 dalam rangka pembangunan peternakan ke depan akan terus berkelanjutan dan di prioritaskan sesuai dengan peran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi bali tahun 2013-2018 serta sesuai dengan Misi provinsi bali yaitu mewujudkan bali yang sejahtera dan sukerta lahir dan bathin yang mencakup bidang peternakan dengan 5 program yang akan dilaksanakan antara lain : program pelayanan administrasi perkantoran,


program peningkatan sarana prasarana aparatur, program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil peternakan dan program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan di provinsi bali tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka sangat diperlukan bagian kesekretariatan dalam pengelolaan rumah tangga kedinasan yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan dan penyusunan program dan urusan umum yang telah ditetapkan dalam perda no. 4 tahun 2011Pergub bali No. 75 tahun 2011.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN

KESEKRETARIATAN

2.1 Administrasi kepegawaian Mengacu pada peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2011 tentang

organisasi dan tata kerja perangkat daerah serta peraturan Gubernur Bali nomor 75 tahun 2011 tentang rincian tugas sekretariat terdiri dari : Sekretaris, (Sub Bagian Kepegawaian , Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dan Sub Bagian umum)

2.1.1 Jumlah pegawai

Dalam pengelolaan kepegawaian pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi Bali yang terdiri dari sekretaris, 4 (empat) bidang (bidang jibang, bidang produksi, bidang kesehatan hewan dan bidang usaha tani) dan 2 (dua) UPT (UPT Laboratorian Kesehatan hewan, dan UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah BIBD). Pada tahun 2015 jumlah pegawai sebanyak 105 org terdiri dari : Dinas 75 orang, UPT Lab 10 orang, UPT BIBD 20 orang. Berdasarkan pendidikan terdiri dari : S2= 13 orang, S1= 53 orang, dll= 2 orang, SLTA= 42 orang, SLTP= 0 orang, SD= 0.sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan : Gol IV = 22 orang, Gol III = 62 orang, Gol II= 21 orang, Gol I =0 orang.

2.1.2 Mutasi pegawai

Dalam tahun 2015 jumlah pegawai yang mengalami mutasi sebanyak 12 orang yaitu keluar 5 orang , masuk 3 orang serta CPNS sebanyak 4 Orang, masing –masing atas :

Pegawai Masuk :

1. Ir. Agus Suryawan,M.Si

2. Ni Made Dwi Pritaningsih.STP

3. A.A Istri Inten wiradewi,SPT,M.Si

Pegawai Keluar

1. Drh. I Gst Putri Jayaningsih,M.si

2. Luh Gede Sukasani

3. Manik Rijati


4. I Kt Sedeng

5. I Wyn Sukayasa

CPNS Masuk

1. Ni Putu Desy Darmiani,SE

2. Rahman Rahmadlan S , SPT

3. I Putu Adi Sena, SPT

4. Drh I Wayan Eka Dharma Putra

2.1.3 Penerimaan Penghargaan Dalam tahun 2015 jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

atau satya lencana karya satya sebanyak 10 orang yaitu (karya satya XXX tahun = 2 orang, karya satya XX tahun= 6 orang, karya satya X tahun = 2). Masing-masing terdiri dari : Satya Lencana Karya Satya XXX tahun sebagai berikut : 1. Sang Putu Artha

2. Desak Komang Ekartika Iriani

Satya Lencana Karya Satya XX tahun sebagai berikut : 1. Drh. Bagus Ngurah Agung

2. Drh. Nyoman Suetra

3. I Nyoman Sudiana

4. I Made Wata

5. Ni Wayan Aspini

6. Drh. I Made Candra

Satya Lencana Karya Satya X tahun sebagai berikut: 1. Ir. I Ketut Arya Utama,M.si

2. Ni Luh Artini, SP

2.1.4. Dukungan Anggaran Pengelolaan kegiatan kepegawaian tahun 2015 termasuk dalam

program pelayanan administrasi perantoran mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.79.517.000,- meliputi:

Belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp.2.167.000,-

Belanja Cetak dan Penggandaan (Foto Copy) sebesar Rp.39.760.950,-

Belanja Makanan dan minuman ( rapat rapat dinas) sebesar

Rp.1.400.000,-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.9.400.000,-

Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.13.689.050,-

Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2015 adalah Rp.48.034.600 (60,41%) dan Realisasi fisik sebesar (61,00%) , sehingga dana/anggaran yang tidak terserap (siap mati) sebesar Rp.31.482.400,- dan dikembalikan ke kas daerah. Dana tersebut meupakan efisiensi dari belanja ATK sebesar Rp.217.000,- , belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp.250.000,- serta


dana yang tidak bisa diserap berupa belanja fotocopy sebesar Rp.17.326.350,-

2.2. Administrasi Keuangan Anggaran dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali dalam

tahun 2015 bersumber dari APBD dan APBN berdasarkan surat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015, Nomor 918/33/DPA/2015 tanggal 2 januari 2015, dengan jumlah dana sebagai berikut :

a. Pendapatan derah langsung : Rp. 638.050.000,-

b. Belanja daerah :

- Belanja tidak langsung : 13.839.795.364,-

- Belanja langsung : 17.165.835.260,-

Selanjutnya berdasarkan surat pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2015,No 918/70/DPPA/2015 tanggal 28 September 2015 diperoleh dana:

a. Pendapatan daerah :

- Sebelum perubahan : Rp. 638.050.000,-

- Setelah perubahan : Rp. 534.400.000,-

Bertambah / berkurang

b. Belanja Daerah :

- Belanja tidak langsung :

Sebelum perubahan : Rp. 13.893.795.364,-

Setelah perubahan : Rp. 13.747.509.724,-

Bertambah / berkurang c. Belanja langsung :

Sebelum perubahan : Rp. 17.165.835.260,-

Setelah perubahan : Rp. 16.637.548.090,-

Bertambah / berkurang

2.2.1 Pendapatan asli daerah : Tahun 2015 dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi Bali memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari : a. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dikelola oleh UPT

Balai Inseminasi Usaha Daerah (BIBD) berupa:

Semen beku sapi dalam daerah : 300.000.000,-

( 75.000 dosis)

- Realisasi 82.212 dosis ( Rp. 328.848.000,-)

Semen beku sapi luar daerah : Rp. 37.500.000,-

(7.500 dosis )

- Realisai 16.369 dosis ( Rp. 81.845.000,- )

Semen babi cair : 120.000.000,- ( 10.000 dosis )


- Realisasi 157.863 dosis ( Rp. 151.890.000,- )

Babi bibit : Rp. 60.000.000,- ( 200 ekor )

- Realisasi 206 ekor ( Rp. 61.800.000,- )

Sapi bibit jantan : Rp.4.500.000,- ( 1 ekor )


Babi induk (Apkir) : Rp 1.910.000,- ( 2 ekor )


Babi pejantan (afkir) : Rp.3.400.000,- ( 2 ekor )

- Realisasi 2 ekor ( Rp. 3.450.000,-)

Sapi induk afkir Rp.7.500.000,- (2 ekor)

- Realisasi 3 ekor (Rp.11.895.000)

Target PAD yang ditetapkan tahun 2015 sebanyak Rp. 534.400.000, dan realisasi sebesar Rp. 655.365.000,- (122,64%), sehingga capaian realisasi sudah melebihi 100% .

2.2.2.Anggaran APBN Belanja daerah dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali

tahun 2015 selain bersumber dari APBD juga bersumber dari APBN (Pemerintah Pusat ), khususnya dari kementrian pertanian yang terdiri dari : Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (DITJENAK), Diretorat Jendral Pengolahan Hasil Pertanian (PPHP) dan Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Peternakan (PSP) yang dilaksanakan melalui program masing-masing yaitu : Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan penyediaan pangan hewani yang asuh, Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Indutri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian dan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Dana Ditjenak dengan nilai Rp.25.739.233.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp.9.411.753.000,- realisasi Rp 7.614.345.193,- (80,90%) sedangkan dana tugas pembantuan (TP) sebesar Rp.16.327.480.000,- realisasi sebesar Rp.10.096.046.470,- (61,83%).

Dana PPHP dengan nilai Rp.2.265.675.000,- yang terdiri dari dana Dekon sebesar Rp. 700.675.000 realisasi sebesar Rp. 534.118.350,- (76,23%). Dana TP sebesar Rp. 1.565.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.394.965.660,- (89,14%).

Dana PSP dengan nilai Rp.400.000.000,- yang terdiri dari dana DK sebesar Rp. 400.000.000 realisasi sebesar Rp. 368.362.290,-(92,09%).

Adapun besaran anggaran yang dikelola di Sekretariat dari masing-masing direktorat sebagai berikut : a. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (satker 06) :

Terdiri dari dana dekonsentrasi (DK) sebesar Rp..305.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp.273.432.500,- (89.47 %), sedangkan fisik telah mencapai 100%, terdapat sisa dana sebesar Rp32.167.500,-


merupakan efisiensi belanja perjalanan luar daerah dan pengembalian honorarium satuan kerja ( staf keuangan) dan (honorarium output keuangan) disetorkan ke kas Negara.

b. Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (satket

07). Terdiri dari dana dekon sebesar Rp.125.000.000, dengan realisasi

sebesar Rp.88.918.000 (73,53%), sedangkan sisa anggaran sebesar

Rp.33.082.000, terdiri dari efisiensi sebagai berikut:

Perencanaan program dan pembinaan

- 524111 ( belanja perjalanan biasa) sebesar Rp.900.000,-

- 524114 ( belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota)

sebesar Rp.1.000.000,-

- 524119 ( belanja perjalanan dinas paket meteting luar kota) sebesar

Rp.30.000.000,-

Pelaporan SAI

- 524119 ( belanja perjalanan paket meeting luar kota ) sebesar

Rp.1.182.000,-

c. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Peternakan (satker 08)

Terdiri dari dana dekon sebesar Rp.141.190.000, dengan realisasi sebesar Rp.137.852.690 (97.64%), sedangkan anggaran sebanyak Rp.3.337.310,- merupakan efisiensi dari belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (526111) berupa pengadaan laptop dan printer sebesar Rp.2.000,- ,524111 ( belanja perjalanan biasa) Rp.390.000,- dan 524119 ( Belanja perjalanan dinas peket meeting luar kota) Rp.2.945.310,-

2.3. Administrasi umum Administrasi umum pada sekretariat dinas peternakan dan kesehatan

provinsi bali meliputi pengelolaan surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan aset, pengelolaan rumah tangga dinas, pengelolaan kebutuhan peraturan perundangan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan.

2.3.1. Pengelolaan surat menyurat Pengelolaan surat menyurat pada sub bagian umum ditangani oleh

2 (dua) orang termasuk pengiriman surat. Adapun rinciannya meliputi : a. Pengelolaan surat keluar dengan tahapan :

Memberi nomor pada surat keluar

Menulis jenis surat pada kartu kendali

Mendistribusikan surat-surat masuk yang sudah didisposisi

Meminta tanda terima kepada yang menerima surat

Menyimpan tanda terima surat

b. Pengelolaan surat masuk dengan tahapan :


Memeriksa surat yang diterima oleh pengirim surat

Mengembalikan surat yang tidak sesuai tujuan kepada

pengirim

Memilah surat berdasarkan sifatnya

Mencatat surat yang diterima dalam buku agenda sesuai nomor

urutnya

Memberikan lembar disposisi setiap surat yang masuk

Menyampaikan surat-surat yang diterima kepada atasan untuk

didisposisi lebih lanjut

c. Pengiriman surat

Pengiriman surat melalui tahapan :

Mengumpulkan surat-surat yang akan dikirim dengan memilah

surat berdasarkan sifatnya dan mencatat surat yang akan dikirim

dalam buku ekspedisi

Mengirim surat sesuai tujuan yang diminta dengan memastikan

surat-surat tidak ada yang tercecer, dan meminta tanda terima

pada yang menerima surat.

Selama tahun 2015 telah dikelola surat masuk sebanyak 5.301 surat keluar sebanyak 21.753 dan mendistribusikan surat ke bidang-bidang / UPT sebanyak 13.464.

2.3.2. Pengelolaan perpustakaan

Perpustakaan dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali memiliki buku-buku yang bersifat teknis peternakan dan kesehatan hewan, pengetahuan umum, jurnal, majalah, tesis, skripsi, kumpulan peraturan dan sebagainya. Ruang perpustakaan bellum memenuhi untuk kenyamanan membaca, karena ruangan yang tersedia sangat terbatas, sempit dan belum ada tempat duduk yang representative sebagai ruang perpustakaan Minat baca dari para karyawan masih kurang karena selain waktu yang ada habis untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin kedinasan, sedangkan pengunjung dari luar hanya beberapa saja terutama dari siswa PKL dan mahasiswa KKN. Petugas pengelola perpustakaan secara khusus belum ada sehingga daftar buku perpustakaan belum tersusun dengan baik sehingga kedepan sangat diperlukan adanya ruangan dan fasilitas lainnya yang memadai untuk ruang perpustakaan sehingga dapat meningkatkan minat baca dalam rangka meningkatkan wawasan para karyawan di selang waktu istirahat atau sebagai referensi dalam penulisan untuk pelayanan publik.

2.3.3.Pengelolaan Aset

Petugas pengelolaan aset pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali sebanyak 5 orang, sumber aset berasal dari APBD, APBN (Ditjen PKH), (Ditjen PPHP), dan (Ditjen PSP). Pengelolaan aset mengacu pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang


pengelolaan barang milik Negara / daerah dan peraturan Mentri dalam negeri nomor 17, tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, serta Pergub Nomor 30 tahun 2012 tentang sistem dan prosedurpengelolaan barang milik daerah. Sedangkan peraturan mentri keuangan nomor 98 / PMK.06/ 2013 tentang pengelolaan barang millik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugan pembantuan sebelum anggaran tahun 2011 yang mengtur BMN, Dekon, dan TP. Proses pengelolaan aset yang dilakukan sebagai berikut : a. Pengelolaan barang milik Negara/ daerah

Pengadaan barang diseluruh bidang, secretariat dilakukaan

pemeriksaan oleh tim panitia penerima hasil pekerjaan yang

melibatkan pengurus barang dan selanjutnya dibuat berita acara

pemeriksaan barang

Menerima/ menolak barang dengan mengacu pada spesifikasi barang

yang diadakan

Barang yang sudah sesuai dilakukan penerimaan oleh pengelola

pengurus barang da selanjutnya di bukukan dalam buku inventaris

barang

Dilakukan penomeran atau regristrasi barang

Pencatatan dalam karti inventaris barang (KIB)

Pencatatan dalam kartu inventaris ruangan (KIR)

Membuat laporan bulanan dan triwulan dan semesteran baik secara

manual oleh pengelola barang dan dalam aplikasi oleh operator

SIMAK-BMN / SIPKD BMD

Pendistribusian barang dengan berita acara

b. Penghapusan barang

Proses penghapusan barang meliputi :

Inventarisasi barang yang akan dihapuskan

Melaksanakan inventarisasi penilaian (IP)

Pembuatan SK penghapusan

Mengeluarkan barang dari daftar inventarisasi

Pelaksanaan pelelangan

c. Memindahtangankan/ Hibah :

Pembuatan daftar barang yang akan dihibahan

Check fisik dan dokumen barang

Membuat surat persyaratan kesediaan menghibahkan

Membuat surat persyaratan kesediaan menerima hibah

Membuat surat tanggung jawab mutlak atas proses penghibahan

Membuat berita acara hibah


Pengeluaran barang dari daftar inventaris secara manual maupun

aplikasi

Pengelolaan barang APBN tahun 2015 telah dilakukan pencatatan pada buku inventaris dan pada SIMAK BMN serta telah dilakukan Rekon dengan KPKNL Denpasar.

Untuk aset satker inaktif telah dilakukan usulan penghibahan dari pusat yang selanjutnya akan dimasukkan dalam aset daerah dan di pinjempakaikan kepada kabupaten/kota.

Sedangkan bagi barang APBN yang berasal dari rekening 5262 dan 5261 yaitu yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah telah dilakukan proses administrasinya dalam rangka memasukkan dalam aset daerah

2.3.4. Pengelolaan Rumah Tangga Dinas

Urusan pengelolaan rumah tangga dinas meliputi :

Pelayanan kebersihan kantor yang dilaksanakan melalui jasa cleaning

service oleh pihak ketiga yaitu KPN Nandini

Urusan keamanan kantor yang dilakukan oleh 2 (dua) orang satpam dan 2

(dua)penjaga malam, sedangkan khusus untuk posko rabies dilakukan

piket jaga bergilir oleh petugas dari bidang, secretariat dan UPT lingkup

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali secara bergilir.

Urusan penerangan listrik, komusikasi (telepon dan internet), jumlah daya

listrik tahun 2015 ada dua macam meteran biasa, masing – masing

dengan daya 23.000 watt dan 33.000 watt..

Urusan kendaraan dinas dan pengaturan perjalanan dinas : Kendaraan

dinas terdiri dari 11 unit kendaraan roda 4 dan 10 Unit kendaraan roda 2

seluruhnya sudah dikelola dengan baik dan masih layak dipakai.

Urusan lain lain yang bersifat kerumahtanggaan : urusan ini dilakukan

secara insidentil.

2.3.5.Peraturan Perundangan Urusan peraturan perundangan meliputi :

1. Menghimpun produk hukum yang diperoleh dari instansi terkait dan

Pemerintah Daerah.

2. Mengan Kehumasankoordinir atas usulan prolegda : utuk tahun 2015 tidak

ada.

2.3.6.Pengelola Kehumasan dan Keprotokolan

Urusan keprotokolan meliputi : 1. Pengaturan kegiatan kepala dinas , dalam hal ini dibantu oleh dua orang

staf yang skaligus merangkap sebagai operator telpon.

2. Pengaturan ruang rapat dan sou nd sistemnya dilakukan satu orang

petugas yang sebelumnya para bidang harus menyampaikan surat

undangan ke bagian Umum untuk pemesanan ruang rapat.


3. Pengaturan tamu yang akan berkunjung ke lapangan terkait peninjauan

program kegiatan pembangunan peternakan di provinsi bali berkoordinasi

dengan bidang dan UPT teknis terkait lingkup dinas peternakan provinsi

bali dan Dinas yang menangani fungsi peternakan Kab/kota lokasi tujuan

kunjungan.

2.3.7 Dukungan Anggaran

Dukungan Anggaran dalam melaksanakan Administrasi umum

melalui APBD tahun 2015 meliputi 2 (dua) program dan 14 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 10 (Sepuluh)

kegiatan dukungan anggaran sebesar Rp.814.783.000,- dengan

realisasi sebesar Rp.643.151.909,- (95,18%). Sisa anggaran sebesar

Rp.171.631.091,- disetorkan ke kas daerah, sisa anggaran tersebut

merupakan efesiensi belanja jasa komonikasi sumber daya listrik dan

listrik sebesar Rp.78.164.796,- , efisiensi belanja jasa cleaning service

sebesar Rp.375.295,-,efisiensi belanja rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.51.736.000,- , efisiensi

penyediaan ATK sebesar Rp.1.750.000,- , efisiensi belanja surat kabar

sebesar Rp.300.000,- serta sisa anggaran yang tidak bisa dimanfaatkan

berupa belanja dekorasi sebesar Rp.1.500.000,-, belanja makan dan

minum tamu sebesar Rp.6.475.000,-.

2. Pada program peningkatan sarana prasarana aparatur APBD murni

(Induk) tahun 2015 dengan jumlah dan sebesar Rp.1.249.976..020,- ,

dengan realisasi sebesar Rp.1.241.411.060 (99,83%), sisa anggaran

sebesar Rp.8.564.960,- merupakan efesiensi dari pengadaan

perlengkapan gedung kantor sebesar Rp.6475.500 dan anggaran yang

tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp.2.953.920, berupa belanja iuran

kesehatan dan iuran ketenagakerjaan karena baru terbayarkan mulai

bulan maret 2015, sisa anggaran tersebut disetorkan ke kas daerah.

III. KESIMPILAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengelolaan program dan kegiatan disekretariat dalam tahun 2015 telah

berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. 2. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran disekretariat baik yang

bersumber dari APBD dan APBN dalam tahun 2015 belum bisa terserap 100% sesuai dengan yang direncanakan hal ini disebabkan karena terdapat efisiensi dari belanja perjalanan dinas luar daerah/paket


meeting luar kota dan terhadap sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah/Negara.

3. Untuk menilai Kinerja pegawai dalam tahun 2015 telah memakai

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang didahului dengan adanya kontrak

kerja di awal tahun berjalan dan dievaluasi/dinilai pada akhir tahun

bersangkutan,SKP ini sebagai pengganti DP3 pada tahun sebelumnya.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP) di

lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah

dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Nomor :

524/066/Sekret/Disnakkeswan tanggal 5 Januari 2015 tentang

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas ( Satgas )

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada lingkup Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang telah dirubah menjadi Surat

Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Bali nomor : 800/9586/Disnakkeswan tanggal 29 Juni 2015 tentang

Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali

Nomor : 524/066/secret/Disnakkeswan tentang Pembentukan dan

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana

Kerja yang telah ditetapkan.

3.2 SARAN

1. Perlu dilakukan pembinaan pegawai secara berkelanjutan sehingga

kinerja pegawai terus membaik.

2. Dalam pengelolaan program dan kegiatan kesekretariatan Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan merupakan kegiatan

kerumahtanggaan dinas dalam rangka mendukung kinerja dinas

diperlukan dukungan anggaran yang cukup dan penyediaan SDM yang

memadai sesuai kompetensi bidang yang dibutuhkan

3 Dengan seringnya terjadi mutasi pegawai sangat berdampak

menghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik

secara teknis maupun secara umum kedinasan karena harus menunggu

pengusulan atau pergantian pegawai yang bersangkutan.

4. Terbatasnya sarana terutama kendaraan dinas operasional roda 4 yang

berkondisi baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.


5 Diperlukan kecermatan dalam perencanaan pengelolaan anggaran sehingga dapat terserap dan termanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

6 Diperlukan pengelola pelaksanaan SPIP di lingkungan di lingkungan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali setiap tahunnya.


BAB IV

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan pemerintah

adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result

oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-

tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan

martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan

lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan

diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel (good governance).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali, Sub sektor peternakan

mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian daerah Bali,

serta memposisikan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sub sektor

peternakan sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal

tersebut, optimalisasi peran sub sektor peternakan ditempuh melalui kebijakan

pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan

produksi, potensi peningkatan produktivitas, potensi peningkatan mutu dan

potensi pemasaran. Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan

dan pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui penyediaan bahan baku industri

dalam negeri, penyediaan devisa, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan


pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Bali

mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian, mengingat

sector pertanian dalam arti luas sebagai penggerak pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut , optimalisasi peran sub sector peternakan dan

kesehatan hewan ditempuh melalui kebijakan pengembangan komoditi

unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi , produktifitas,

mutu dan potensi pemasaran . Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong

pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyediaan bahan

baku industry dalam negeri, penyediaan devisa , penyerapan tenaga kerja,

meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam

dan lingkungan hidup. Dengan fungsi yang sangat luas tersebut selayaknyalah

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui lembaga kelompok

tani ternak kita pertahankan dan kembangkan baik di hulu maupun di hilir.

Untuk lebih meningkatkan peranan Sub Sektor peternakan dan

kesehatan hewan dibidang pendapatan petani maka prioritas pembangunan sub

sektor peternakan dan kesehatan hewan diarahkan pada peningkatan

produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing, perbaikan sistem

pemasaran dan pemantapan pembinaan kelompok tani ternak dalam rangka

pengembangan sistem usaha agribisnis. Dalam upaya mengembangkan sub

sektor perternakan dan kesehatan hewan dimana upaya yang dilakukan melalui

pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas andalan

unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif kelompok tani ternak.

1.2 . Organisasi dan Tata Kerja.

Dengan terjadinya pergeseran paradigma daerah mengenai penyelenggaraan

otonomi daerah, maka susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04


Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah, dan selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Gubernur

No.75 Tahun 2011.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas

dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Pengelolaan dan fasilitas dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

c.Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang

peternakan dan kesehatan hewan.

d.Pembinaan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan

hewan.

e.Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali didukung oleh 7 unit eselon III yaitu : (1).

Sekretariat, (2). Bidang Jibang, (3). Bidang Produksi, (4). Bidang Keswan, (5)

Bidang UT dan (6). UPT BIBD, (7). UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.

1.3. Sumberdaya Manusia.

Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali :

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali sebanyak 105 org, yang tersebar di Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali 75 orang, dan UPT Balai Inseminasi Buatan


(BIBD) Baturiti 19 Orang, serta UPT Laboratorium Kesehatan Hewan 7 Orang.

Jika dilihat jenjang pendidikannya terdiri dari S2 13 Orang, S1 53 Orang,

Sarjana Muda/D3 sebanyak 2 Orang, SLTA sebanyak 42 Orang, SLTP

sebanyak. 0 dan SD sebanyak 0 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014

dengan jumlah pegawai 113 Orang, maka jumlah pegawai pada tahun 2015

mengalami penurunan 8 orang atau 10.37 %. Perubahan jumlah pegawai pada

tahun 2015 selain disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, meninggal

dan mutasi, juga disebabkan adanya penambahan CPNS pada tahun 2015

sebanyak 4 orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali berdasarkan pendidikan terakhir disampaikan

pada lampiran 1 dan 2.

1.4. Dukungan Anggaran

Pagu anggaran satker (06) Dana Dekonsentrasi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2015 awalnya sebesar Rp.

7.859.053.000,- namun terjadi penambahan secara Nasional sebesar Rp.

1.552.700.000,-, sehingga total anggaran menjadi Rp. 9.411.753.000,-

Anggaran tersebut dialokasikan pada enam kegiatan pokok yaitu (1).

Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp. 1.639.850.000,-.(2). Peningkatan

kuantitas dan kualitas bibit dan benih sebesar Rp 697.770.000,- (3) Peningkatan

produksi pakan ternak Rp 143.473.000,- (4) Pengendalian dan penanggulangan

penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis sebesar Rp

4.692.420.000,- (5). Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta

pemenuhan persyaratan produk non pangan sebesar Rp.1.575.960.000,- (6).

Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp. 662.280.000,-

Pagu anggaran satker (06) Tugas Pembantuan (TP) tahun 2015 Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2015 awalnya sebesar

Rp. 7.151.800.000.,- namun terjadi penambahan secara Nasional sebesar Rp.


9.175.680.000, sehingga total anggaran menjadi Rp. 16.327.480.000,-

Anggaran tersebut dialokasikan pada enam kegiatan pokok yaitu (1).

Peningkatan Produksi Ternak dengan Mengoftimalkan sumberdaya lokal

sebesar Rp. 9.146.280.000,-.(2). Peningkatan produksi pakan ternak sebesar

Rp 5.108.200.000,- (3). Peningkatan kuantitas dan kualitas bibit dan benih

sebesar Rp 1.576.500.000,- (4) Penjaminan Produk Hewan yang asuh dan

berdaya saing sebesar Rp.400.000.000,- (5). Dukungan Manajemen dan

dukungan teknis lainnya sebesar Rp. 96.500.000,-

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis ( Renstra).

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2015, Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali, telah mengacu pada Rencana Strategis SKPD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018.

Visi

“Terwujudnya Peternakan Yang Maju, Tangguh, Berwawasan Agribisnsis

Berbasis sumber Daya Lokal Menuju Bali Mandara Jilid II”.

Misi

Dalam Misi 3 RPJMD Provinsi Bali yaitu mewujudkan Bali yang sejahtera dan

sukerta lahir bhatin, maka berdasarkan misi tersebut serta untuk mewujudkan

visi, ditetapkan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yaitu

:

4. . Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan

5. . Meningkatkan populasi ternak dan produksi peternakan

6. . Meningkatkan penumbuhan kelembagaan kelompok usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perternakan serta jaminan keamanan pangan hewani yang

ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal).


Tujuan

Berpijak dan mengacu pada visi dan misi serta identifikasi isu-isu stretegis

dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, tujuan yang akan

dicapai dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah perumusan kebijakan dan

standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis

sumberdaya local dalam rangka :

1). Meningkatkan produksi ternak dan produk peternakan dan kesehatan hewan

yang berdaya saing.

2). Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.

3). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Tujuan tersebut menunjukan bahwa peranan Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis

untuk dapat mendongkrak pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

yang ada dimasyarakat. Termasuk didalamnya para peternak, kelompok

peternak, pengusaha swasta, akademisi, dan unsure perbankan.

Sasaran

Sasaran utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging,

telur dan susu), meningkatnya kontribusi ternak dalam penyediaan pangan

hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan

tersedianya daging sapi/kerbau.Dengan ditetapkan tujuan maka

pembangunan peternakan di Provinsi Bali perlu diarahkan untuk pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Penurunan tingkat kesakitan ternak dengan indikator kinerja :

2. Persentase tingkat kesakitan ternak (sapi, babi, kambing, unggas(flu

burung), anjing (rabies)).

Sasaran II : Meningkatkan populasi ternak dengan indikator kinerja :

4. Jumlah populasi ternak (ekor) : sapi, babi, kambing, ayam buras, ayam

ras petelur, ayam ras pedaging, itik

5. Jumlah pengeluaran sapi potong (ekor)


6. Jumlah pemotongan sapi potong (ekor)

Sasaran III : Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran

hasil ternak dengan indikator :

1. Jumlah kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (

klp )

Adapun sasaran kuantitatif yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013-

2018 adalah sebagai berikut :

I. Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak

NO JENIS TERNAK

PROYEKSI PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN TERNAK

2014 2015 2016 2017 2018

1. Sapi 1 % 0,8% 0,6% 0,5% 0,5%

1 Babi 4% 3,5% 3% 3% 3%

2 Kambing 3% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5%

3 Unggas (Flu Burung) 15,0% 2,0% 1,5% 0,10% 0,5%

4 Babi 0,24% 0,15% 0,10% 0,05% 0,025%

II. Peningkatan Populasi Ternak

2.1 JUMLAH POPULASI TERNAK

NO JENIS TERNAK

PROYEKSI POPULASI (EKOR) PERTUMBUHAN

(%) 2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Potong

492.108

506.477

521.267

536.488

552.153 2,92

2 Babi

869.836

879.665

889.606

899.658

909.824 1,13

3 Kambing

71.018

71.905

72.804

73.714

74.636 1,25

4 Ayam Buras

4.142.070

4.168.165

4.194.424

4.220.849

4.247.440 0,63

5 Ayam Ras Petelur

4.394.723

4.433.836

4.473.297

4.513.110

4.553.276 0,89

6 Ayam Ras Pedaging

7.231.051

7.284.560

7.338.466

7.392.771

7.447.477 0,74

7 Itik

704.739

717.354

730.194

743.265

756.569 1,79


2.2 JUMLAH PENGELUARAN SAPI POTONG

NO KOMODITI PROYEKSI PENGELUARAN TERNAK (EKOR)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Potong

47.790 52.095 54.884 60.707 63.748

2.3 JUMLAH PEMOTONGAN SAPI POTONG

NO KOMODITI

PROYEKSI PEMOTONGAN (EKOR) PERTUMBUHAN

(%) 2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Potong

41.645

42.003

42.364

42.728

43.096 0,86

Penumbuhan Kelompok / Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

NO Uraian

Proyeksi penumbuhan kelompok(klp)

2014 2015 2016 2017 2018

1.

Jumlah Kelompok / Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

9 9 9 9 9

Strategi dan Kebijakan

Strategi


sasaran maka pilihan strategi pembangunan peternakan adalah :

4. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular

strategis dan zoonosis.


5. Optimalisasi potensi peternakan melalui pemanfaatan IPTEK dan

sumber daya alam lokal berdasarkan pengembangan wilayah /

kawasan dan komoditas ternak unggulan.

6. Penumbuhan kelembagaan dan kemitraan yang lebih luas dan saling

menguntungkan serta pengembangan teknologi tepat guna yang ramah

lingkungan.

Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pencegahan, pengamatan dan penyidikan, pemberantasan dan

pengobatan, pengujian serta pembinaan dan pengawasan penyakit

hewan menular strategis dan zoonosis.

4. Peningkatan populasi dan produksi ternak melalui :

a. Intensifikasi, diversifikasi budidaya dan simantri

b. Penyuluhan dan pelatihan teknologi tepat guna.

c. Pengendalian pengeluaran dan pemasukan ternak.

d. Pengendalian pemotongan hewan betina produktif.

e. Pengembangan kawasan peternakan.

f. Pengembangan pakan ternak yang berkualitas.

g. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan

5. Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak

melalui :

a. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan

b. Pengembangan pengolahan hasil peternakan

c. Pengawasan kemitraan usaha peternakan

d. Peningkatan, penyediaan pasca panen yag Aman Sehat Utuh dan

Halal (ASUH)

e. Pengembangan pemasaran ternak dan produksi hasil ternak


Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka dilakukan dengan berorientasi

pada pembangunan peternakan, dengan paradigma baru yaitu usaha tani

agribisnis melalui pendekatan kewilayahan dan landasan baru yaitu efisiensi,

produktivitas dan sustainability (berkelanjutan) serta usaha peningkatan produksi

melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha. Oleh

karena itu proses tranformasi dan system usaha tani tradisional ke system usaha

tani agribisnis harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan peternakan,

sebagai industry biologis. Pendekatan agribisnis yaitu pendekatan yang

menyeluruh sebagai suastu system mulai dari pra produksi, budidaya, pasca

produksi dan pemasaran. Dalam pendekatan sistem agribisnis peternakan,

variable lahan merupakan salah satu factor produksi pembatas sekaligus sumber

daya penentu kelayakan teknis usaha peternakan.

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi:


sasaran maka pilihan strategi pembangunan peternakan adalah:

i. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan serta perlindungan

sumber daya alami lokal

j. Pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan

k. Pengembangan kelembagaan petani ternak

l. Pengembangan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

m. Pengembangan kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan

n. Peningkatan kualitas SDM petugas dan petani ternak.

o. Sosialisasi dan promosi Peternakan.

p. Participate Planning (Perencanaan pembangunan yang

mengikutsertakan partisipasi stake holder).


Arah Kebijakan

12. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

1. Kebijakan Umum

Memberdayakan kegiatan di hulu, memperkuat dihilir guna

menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha peternakan yaitu:

(13) Pengembangan Produksi berupa Daging dan Telur

melalui:

- Konsolidasi dan peningkatan usaha peternakan rakyat kearah

usaha tani komersial, orientasi pasar, berwawasan lingkungan

melalui pendekatan agribisnis.

- Pemantapan agribisnis dan agroindustri melalui

pengembangan kawasan usaha peternakan dengan

penerapan pola kemitraan yang rasional.

(14) Pasca Panen dan Pemasaran dilaksanakan dengan

perbaikan tata niaga dan pemasaran melalui:

- Perbaikan sarana dan prasarana.

- Pemantapan dan peningkatan aktifitas serta peran

kelembagaan (peternakan dan koperasi) dalam pemasaran.

- Mengembangkan berbagai pola kemitraan.

(15) Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Genetik

- Pengembangan mutu sapi Bali melalui kegiatan IB.

- Introduksi jenis ternak unggul (selain sapi) untuk peningkatan

mutu genetik ternak yang sudah ada maupun sebagai ternak

yang akan dikembangkan.

(16) Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada

peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK dan menejemen

usaha tani.

(17) Pengembangan teknologi diarahkan pada rekayasa

teknologi tepat guna terapan baik yang merupakan hasil temuan

ilmuwan maupun ciptaan peternak.

(18) Pengembangan kelembagaan dilaksanakan melalui:


- Pengembangan kemampuan dan peranan kelompok tani

ternak yang ada.

- Menciptakan wadah kerja sama antar kelompok tani

komoditas sejenis dalam wadah koperasi.

(19) Pengembangan wilayah diarahkan untuk:

- Mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

- Mengatasi kesenjangan antar golongan.

- Mengentaskan kemiskinan.

- Menciptakan usaha iklim yang sehat.

- Pengembangan wilayah dilakukan dengan mengoptimalkan

pengembangan wilayah sesuai dengan potensi yang ada.

(20) Keterpaduan sub sektor, program dan wilayah dengan

mengupayakan koordinasi dan keterpaduan antar sub sektor dan

sektor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta

perpaduan antar “button up” dan “top down” planning.

(21) Pengembangan peranan swasta dan swadaya

masyarakat.

(22) Pengembangan permodalan dan investasi diarahkan pada

pemupukan modal sendiri, kredit dan kemitraan.

(23) Pengembangan sistem informasi untuk mendukung

penetapan kebijaksanaan lebih lanjut dan merangsang investasi.

(24) Peningkatan sarana dan prasarana kerja khususnya untuk

pelaksanaan di lapangan.

2. Kebijakan Teknis

Untuk menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk operasional

teknis di lapangan, maka perlu ditetapkan kebijakan teknis yang

meliputi:

(7) Pengembangan Sistem Pembinaan Bibit

- Perbibitan pedesaan.


- Perbibitan swasta dengan dorongan investasi dan pembinaan

teknis.

(8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan.

- Pencegahan, pengamatan dan penyidikan, pemberantasan

dan pengobatan serta pembinaan dan pengawasan.

(9) Pembinaan Produksi dan Budidaya Ternak.

- Intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

- Pengembangan peranan catur sarana pembinaan (kelompok

tani, KUD, penjualan sarana produksi dan industri pasca

panen).

- Penyuluhan dan pelatihan ternak.

- Pengendalian pengeluaran dan pemasukan ternak.

- Pengendalian pemotongan hewan betina produktif.

- Pengembangan kawasan produksi.

- Pengembangan hijauan pakan ternak.

- Pengolahan limbah dan bahan baku lokal untuk pakan ternak.

(10) Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

- Distribusi dan redistribusi ternak Pemerintah.

(11) Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan.

- Pengembangan kawasan usaha peternakan.

- Pengembangan pranata sosial kelembagaan ekonomi

pedesaan.

- Menumbuh kembangkan budaya industri dan budaya kualitas

dalam rangka pengembangan agribisnis dan agroindustri.

- Pengembangan pola kemitraan.

- Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran.

(12) Manajemen Pembangunan Peternakan.

- Meningkatkan SDM aparat Pembina.

- Mengikut sertakan swadaya masyarakat dan swasta.


Program dan Kegiatan

Program pembangunan peternakan di Provinsi Bali mengacu pada

kebijakan pembangunan peternakan secara nasional dan terlebih lagi

mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Bali. Arahnya adalah pada

dua fokus yaitu mengembangkan sistem ketahanan pangan dan

mengembangkan sistem agribisnis.

Program Program Pembangunan Peternakan yaitu:

1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat

2. Program Peningkatan Produksi Pakan Ternak

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

Strategis dan Penyakit Zoonosis

4. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit

5. Program Penjaminan Produk Hewan yang Asuh dan Berdaya Saing

6. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan dan Dukungan Teknis

Lainnya.

2.2. Indikator Kinerja Utama ( IKU).

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali Nomor : 524/068/Disnakkeswan, tanggal 05 Januari 2015 tentang

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali 2013 – 2018 Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali.


No Sasaran Indikator Kinerja Utama

1 Penurunan Tingkat Kesakitan

Ternak

Persentase tingkat kesakitan ternak (%)

2 Meningkatkan Populasi Ternak 1. Jumlah populasi ternak (ekor)

2. Jumlah pemotongan ternak sapi

(ekor)

3. Jumlah pengeluaran ternak sapi

potong (ekor)

3 Penumbuhan Kelompok /

usaha pengolahan dan

pemasaran hasil ternak

Jumlah kelompok / usaha pengolahan

dan pemasaran hasil ternak (klp)

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali tahun 2015 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam

satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan, RKT ini

merupakan turunan dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang berjangka waktu satu tahun. Pada tahun

2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali melaksanakan

enam belas kegiatan sebagai bagian dalam pencapaian Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

RKT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2015 tersaji

pada lampiran 1.

Sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun

2015 adalah :

Meningkatkan Populasi Ternak dengan indikator kinerja .

1). Jumlah populasi ekor


- Ternak sapi potong 506.477 (ekor).

- Sapi Perah 148 (ekor).

- Kerbau 2.000 (ekor).

- Ayam Pedaging 13.394.436 (ekor).

- Ayam ras petelur 5.605.702 (ekor)

- Ayam lokal 4.166.165 (ekor).

- itik 717.354 (ekor).

2). Jumlah produksi daging (Ton).

- Sapi potong 9.050 ton.

- Kerbau 16 ton.

- Ayam pedaging 13.197 ton.

- Ayam petelur 3.037 ton.

- Ayam lokal 4.704 ton

- Itik 392 ton.

3). Jumlah produksi telur (Ton).

- Ayam petelur 79,065 ton.

- Ayam lokal 3.076 ton.

- Itik 4.421,01 ton.

2.4. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

tahun 2015 dengan Direktur jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 disusun setelah DIPA

DiREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diterima pada bulan

Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Bali pada bulan Maret 2015 berupa ” outcome” yang terdiri dari tiga sasaran

strategis yaitu :

1). 1). Jumlah populasi ekor

- Ternak sapi potong 506.477 (ekor).


- Sapi Perah 148 (ekor).

- Kerbau 2.000 (ekor).

- Ayam Pedaging 13.394.436 (ekor).

- Ayam ras petelur 5.605.702 (ekor)

- Ayam lokal 4.166.165 (ekor).

- itik 717.354 (ekor).

2). Jumlah produksi daging (Ton).

- Sapi potong 9.050 ton.

- Kerbau 16 ton.

- Ayam pedaging 13.197 ton.

- Ayam petelur 3.037 ton.

- Ayam lokal 4.704 ton

- Itik 392 ton.

3). Jumlah produksi telur (Ton).

- Ayam petelur 79,065 ton.

- Ayam lokal 3.076 ton.

- Itik 4.421,01 ton.

4). Meningkatkan produksi susu dengan indikator kinerja.

- Jumlah susu 137 ton.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

a. Kreteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian sasaran

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun

2014 yang telah ditetapkan . Pemilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan

pengumpulan data kinerja yang dinilai menggunakan estándar nilai peringkat kinerja

sesuai tabel 3. Pengumpulan data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran


keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja *)

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah

ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali beserta target dan capaian

realisasinya dirinci sebagai berikut :

b. Pencapaian Sasaran Strategis.

Capaian Sasaran Strategis PK tahun 2015.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2015 antara Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali bulan Maret 2015 yaitu target Kinerja populasi

dan Produksi ternak.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali tahun 2015.

Sasaran

Indikator

2015

Persentase Target Realisasi


(%)

Meningkatkan

Populasi

Ternak

1. Jumlah populasi

ternak (ekor)

Sapi potong

Sapi Perah

Kerbau

Ayam buras

Ayam ras petelur

Ayam ras

Pedaging

Itik

506.477

148

2.000

4.166.165

5.605.702

13.394.436

717.354

538.073

0

1.673

4.008.017

5.164.403

10.125.842

659.581

106,23

0

83.65

96.20

92.12

75.59

91.94

Meningkatkan

Produksi

Daging

Jumlah produksi

daging ( Ton ).

- Sapi

- Kerbau

- Ayam

- Itik

9.050

16

21.028

392

7.336

11,93

20.952

245

81.06

74.56

99.63

62.50

Meningkatkan

Produksi

Telur

Jumlah produksi

telur ( Ton ).

- Ayam petelur/Ras

- Ayam lokal/Buras

- Itik

79.065*

3.076

4.202

36.704*

3.116

4.421

46.42

101.30

105.21

Meningkatkan

produksi susu

Jumlah produksi

susu ( Ton ).

137 0 0

Keterangan : * Produksi telur ayam ras 36.704 ton dengan perhitungan : - Ayam betina produktif 52% dari populasi 5.164.403 ekor = 2.685.489 ekor. - Produksi yang bertelur 77,00% X 2.685.489 ekor = 2.067.826 ekor - Produksi telur:

2.067.826 ekor X 284 butir/th = 587.262.584 butir ( 1 Kg telur = 16 butir) = 36.704 Ton.

c. Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja

Capaian Populasi Ternak (ekor).


Meningkatkan Populai dan Produksi ternak dengan indikator kinerja :

1). Jumlah Populasi.

- Ternak sapi potong 538.073 ekor 106,23 % dengan capaian kinerja sangat

baik.

- Sapi perah 148 ekor 0% dengan capaian kinerja sangat rendah.

- Kerbau 1.673 ekor 83.65% dengan capaian kinerja tinggi.

- Ayam buras 4.008.017 ekor 96.20% dengan capaian kinerja sangat baik

- Ayam petelur 5.164.403 ekor 92.12% dengan capaian kinerja sangat baik.

- Ayam pedaging 10.125.842 ekor 75.59% dengan capaian kinerja sedang.

- Itik 659.581 ekor 91.94% dengan capaian kinerja sangat baik.

2). Jumlah Produksi daging (karkas, Ton).

- Kerbau 11.93 (ton) 74.56% dengan capaian kinerja sedang

- Ayam 20.952 (ton) 99.63% dengan capaian kinerja sangat baik

- Itik 245 (ton) 62.50% dengan capaian kinerja rendah.

3) Jumlah Produksi telur (ton).

- Ayam petelur/ras 36.228 (ton) 45.82% dengan capaian kinerja sangat rendah.

- Ayam lokal/buras 3.116 (ton) 101,30% dengan capaian kinerja sangat baik.

- Itik 4,421 (ton) 105,21% dengan capaian kinerja sangat baik.

4). Jumlah Produksi susu (ton).

- Sapi perah 137 (ton) 0 %. dengan capaian kinerja sangat rendah.

d. Akuntabilitas Keuangan

3.4.1. Allokasi Anggaran

Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 antara Kepala Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan Direktur Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan satker (06) adalah sebagai berikut :

- 1782 Peningkatan Produksi ternak Rp. 11.106.130.000,- dalam perjalanan

mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp. 1.639.850.000,- realisasi Rp.

836.999.675,- (54,00%) dengan capaian kinerja rendah.


- 1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 5.451.673.000,- dalam

perjalanan mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp. 143.473.000,-

realisasi Rp. 111.428.200,- (77,66) dengan capaian kinerja tinggi.

- 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis

dan Penyakit Zoonosis Rp. 4.692.420.000,- realisasi Rp. 4.362.082.750,- (

92,96%) dengan capaian kinerja sangat baik.

- 1785 Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit Rp. 3.703.070.000,-

dalam perjalanan mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp.

697.770.000,- realisasi Rp. 513.155.800,- ( 73,54%) dengan capaian kinerja

sedang.

- 1786 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Rp.

1.975.960.000,- dalam perjalanan mengalami pemotongan anggaran menjadi

Rp. 1.575.960.000,- realisasi Rp. 1.180.366.568,- (74,90%) dengan capaian

kinerja sedang.

- 1787 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Rp. 823.780.000,-

dalam perjalanan mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp.

662.280.000,- realisasi Rp. 560.312.200,- (84,60%) dengan capaian kinerja

tinggi.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sub sektor peternakan

dan kesehatan hewan adalah :

a. Pengembangan Budidaya Kambing di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten

Jembrana di kembalikan karena Kabupaten tidak bersedia mengeluarkan

rekomendasi kelompok penerima kegiatan.

b. Pengembangan Budidaya Babi di Kota Denpasar tidak dapat berjalan karena

Kabupaten/Kota tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi kelompok penerima

kegiatan.

c. Penguatan Pembibitan kambing di Kabupaten/Kota terpilih di Kabupaten

Karangasem yaitu kambing Gembrong sejumlah 45 ekor dengan nilai Rp.


270.000.000,- dikembalikankarena jumlah populasi kambing gembrong yang tersisa

hanya 12 ekor

d. Ketersediaan pakan terbatas, harga pakan terus meningkat.

e. Kurangnya ketersediaan air untuk lahan peternakan didaerah kering

f. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis(PHMS) seperti Rabies.

Solusi dan upaya tindak lanjut :

a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota agar dalam mengeluarkan rekomendasi selalu

berpegangan pada aturan sehingga tidak ada keraguan dalam penentuan

kelompok.( keluarnya UU No. 23 tahun 2014) dimana kelompok harus berbadan

Hukum).

b. Membuat perda pengeluaran sapi potong

c. Membangun infrastruktur penyediaan air ( cubang dan embung)

d. Membuat pabrik pakan mini sesuai potensi

e. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk

berpartisifasi dalam kegiatan vaksinasi Rabies, dan pengawasan lalu lintas yang

ketat tentang masuknya Anjing dan Unggas Ke Provinsi Bali.

IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mendorong

terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang

diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan

Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional

yang diselaraskan dengan tugas Pokok dan Fungsi Ditjen PKH Hasilnya dituangkan

dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh

Dinas peternakan dan Keseehatan Hewan Provinsi Bali kepada Ditjen Peternakan

dan Kesehatan Hewan dan masyarakat.


Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan

hewan tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di

Lingkup Dinas Peternakan Kabupaten/Kota baik dukungan secara langsung maupun

tidak langsung.

Disamping dukungan yang berasal dari internal, Kinerja Pembangunan Peternakan

dan Kesehatan Hewan 2015 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders

pembangunan peternakan, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terletak pada komitmen dan kerja

keras bersama, baik pemerintah, swasta, masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

perguruan tinggi dan peternak.


BAB V PRODUKSI

I. PENDAHULUAN :

Dua mandat utama yang diemban sub-sektor peternakan dalam pembangunan

adalah menjamin ketersediaan pangan asal hewan untuk kurang lebih 237,6 juta

penduduk dan mensejahterakan kurang lebih 12,6 juta keluarga petani peternak. Kinerja

bidang peternakan hingga saat ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan mandat

tersebut. Kondisi ini dapat dilihat masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara

kemampuan produksi dan konsumsi, sehingga masih memerlukan impor ternak guna

pemenuhan konsumsi yang cukup besar.

Permintaan produk asal hewan cenderung meningkat setiap tahun, seiring

dengan membaiknya tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat. Kondisi

meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berimplikasi pula pada perubahan gaya hidup

termasuk dalam pola makan. Perubahan pola makan masyarakat, memposisikan

betapa pentingnya nilai gizi asupan yang dikonsusmsi. Secara garis besar, bahan

pangan yang berasal dari usaha peternakan terdiri atas daging, susu dan telur.

Ditjennak (2009) melaporkan bahwa, konsumsi terhadap produk peternakan Dalam

Negeri berupa daging (6,48 kg/kapita/tahun); susu (2,5 kg/kapita/tahun) dan telur (5,61

kg/kapita/tahun). Sementara standard nasional konsumsi terhadap daging ( 10,3

kg/kapita/tahun); susu (7,2 kg/kapita/tahun) dan telur (6,5 kg/kapita/tahun). Ini berarti

masih terdapat kesenjangan yang signifikan terhadap produktivitas usaha peternakan

khususnya daging dan susu dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan asal

hewan, yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Nawacita.

Fenomena yang kurang kundusif ini merupakan peluang sekaligus tantangan

untuk mengembangkan usaha peternakan. Peluang pasar yang cukup terbuka belum

sepenuhnya dapat mendorong perkembangan usaha peternakan. Kendala yang

menghambat berkembangnya usaha peternakan disebabkan skala usaha dan

penguasaan modal relatif kecil serta tingkat kemampuan SDM relatif rendah karena

didominasi oleh usaha peternakan rakyat. Akibatnya, produktivitas ternak yang dikelola

menjadi relatif rendah. Walaupun demikian, laju pertumbuhan di sektor pertanian


termasuk peternakan mencapai 3,97 % dari PDB tahun 2012 sebesar ,23 % dibanding

tahun 2011 (Berita Statistik No.14/02/Th.XVI, 5 Februari 2013).

Keberhasilan dalam usaha budidaya peternakan, selain bergantung pada pakan

dan tata-laksana (termasuk kesehatan hewan, sarana-prasarana dan pasar), juga

sangat dipengaruhi oleh faktor bibit. Bibit mempunyai peranan penting dan strategis

karena merupakan salah satu mata rantai dalam mendukung peningkatan produktivitas

hasil peternakan. Sebagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas,

maka bibit yang diproduksi dan diedarkan harus dapat dipantau dan dijamin mutunya

secara berkesinambungan.

Dalam mengejawantahkan tupoksi Bidang Produksi di Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali, maka kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan

kegiatan untuk pemenuhan dan penyediaan pakan ternak, prasarana sarana peternakan

dan perbibitan ternak. Total dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang

terkait dengan tupoksi Bidang Produksi tahun 2015 sebesar Rp 16.768.320.390,-(Enam

Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga

Ratus Sembilan Puluh Rupiah), terdiri atas APBN Rp 15.554.748.000,- (Lima Belas

Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu

Rupiah) dan APBD Provinsi Bali Rp 1.213.572.390,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Belas

Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Upaya-

upaya yang dilaksanakan dimaksudkan agar produktivitas dan populasi ternak semakin

meningkat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan peternak,

dan pada gilirannyameningkatkan kesejahteraan peternak.

5.1 Kegiatan Pakan Ternak

Kegiatan pakan ternak tahun 2015 pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD

Provinsi Bali dengan total dana sebesar Rp 5.489.505.000,- (Lima Milyar Empat Ratus

Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas APBN Rp

5.248.260.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam

Puluh Ribu Rupiah) dan APBD Provinsi Bali Rp 241.245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh

Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Kegiatan yang dilaksnakan pada

intinya terkait dengan upaya pemenuhan pakan ternak yang memenuhi standar mutu

dan berbasis bahan pakan lokal. Oleh karenanya perlu dupayakan bimtek pakan


sehingga peternak mampu menyediakan pakan ternak yang berkualitas bagi kebutuhan

ternaknya.

5.1.1 Kegiatan Pakan Ternak APBN

5.1.1.1 Pengawasan Mutu Pakan dan Bahan Pakan

Pakan merupakan faktor yang strategis dalam usaha peternakan dan

sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas ternak serta akan

mempengaruhi kualitas hasil ternak seperti daging, telur dan susu. Saat ini banyak

sekali jenis bahan baku pakan yang dipakai sebagai penyusun formula pakan, selain itu

juga banyak jenis pakan yang beredar di pasaran. Pakan yang beredar perlu dilakukan

pengawasan sebaik-baiknya sehingga konsumen pakan dapat terlindungi dari kerugian

akibat mutu pakan yang tidak memenuhi persyaratan.

Disamping pakan yang diproduksi oleh pabrikan, saat ini para kelompok sudah

mulai membuat pakan dengan menggunakan bahan baku pakan lokal sehingga perlu

perlu dilakukan pembinaan terhadap mutu pakan yang dibuatnya. Adanya pengawasan

mutu pakan yang baik akan dapat mencegah terjadinya kerugian bahkan sebaliknya

akan memberikan keuntungan ekonomis yang signifikan baik bagi pemerintah, produsen

maupun konsumen dalam hal ini peternak.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan /Bahan Pakan

dimaksudkan untuk melindungi para komsumen pakan ternak agar terhindar dari

pemalsuan produk pakan yang tidak sesuai dengan label pakan yang tertera yang

sesuai dengan SNI. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkurangnya masalah

– masalah pemalsuan dan penurunan mutu pakan yang beredar di masyarakat melalui

peningkatan kinerja pengawasan mutu pakan

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1)

Berkurangnya pemalsuan pakan yang beredar di 9 Kabupaten/Kota; (2) Terwujudnya

pengujian sampel pakan 55 sampel dan (3) Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan

keterampilan petugas yang menangani kegiatan pakan/wastukan. Ruang lingkup

kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan meliputi : (1) Sosialisasi Jabatan

fungsional Pengawas Mutu Pakan 1 kegiatan; (2) Pengujian sampel Pakan 55 sampel;

(3) Pengawasan mutu dan keamanan pakan dan (4) Pelaporan 1 Laporan


Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2015 bertujuan

untuk mengurangi permasalahan pemalsuan dan penurunan mutu pakan yang beredar

di masyarakat melalui peningkatan kinerja pengawasan mutu pakan. Dengan

anggaran sebesar Rp 57.010..000,- realisasi fisik 95,97 % dan Keuangan 75.46% (

Rp.42.019.000,- ). Terdapat efisiensi sebesar Rp 14.991.000,- . yang antara lain

disebabkan karena adanya efisiensi dan biaya sewa ruangan , biaya transport panita

yang tidak dimanfaatkan karena penyelenggaraan pertemuan dilaksanakan di ruang

rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

5.1.1.2 Revitalisasi UPP dan PPSK

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa perkembangan usaha ternak

ruminansia khususnya ternak sapi baik pembibitan maupun penggemukan, menuntut

adanya penyediaan pakan yang berkualitas, harga terjangkau dan tersedia sepanjang

tahun. Dalam upaya pengembangan pakan , pemerintah telah memfasilitasi kelompok

dengan unit-unit pengolahan pakan dan Pabrik Pakan skala kecil namun belum bisa

operasional secara maksimal yang, disebabkan karena, adanya peralatan yang rusak

dan minimnya permodalan.

Bertitik tolak dari hal di atas dan mengingat pentingnya peranan pakan dalam

usaha budidaya ternak ruminansia serta tingginya potensi dan keragaman bahan pakan

, maka untuk mengoptimalkan kinerja UPP dan PPSK diperlukan adanya revitasisasi

terhadap UPP ataupun PPSK. Adapun maksud kegiatan revitalisasi UPP dan PPSK

adalah agar Unit Pengolah Pakan dan Pabrik Pakan yang difasilitasi oleh pemerintah

dapat berjalan secara optimal dalam upaya penyediaan pakan ternak yang berkualitas

dan tersedia sepanjang tahun. Sementara tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

(1) Menambah /memperbaiki peralatan dan mesin yang dibutuhkan kelompok dalam

upaya meningkatkan kinerjaUPP dan PPSK; (2) Meningkatkan ketrampilan peternak

dalam pembuatan pakan olahan secara mandiri dan (3) Meningkatkan penyediaan

pakan hijauan dan atau pakan olahan dengan pemanfaatan hasil samping pertanian dan

limbah agroindustri sebagai pakan ternak ruminansia.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Revitalisasi UPP dan PPSK

adalah : (1) Meningkatnya kinerja UPP/PPSK; (2) Meningkatnya ketrampilan peternak

dalam pembuatan pakan olahan secara mandiri;dan (3) Meningkatnya penyediaan


pakan hijauan dan atau pakan olahan dengan pemanfaatan hasil samping pertanian dan

limbah agroindustri sebagai pakan ternak ruminansia. Sementara Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi UPP dan PPSK meliputi : (1) Pengadaan Pakan

Ternak (dedak) 2500 kg; (2) Pembelian peralatan dan mesin berupa mesin penepung

sebanyak 4 unit; (3) Perbaikan Peralatan dan Mesin 4 unit; (4) Perbaikan Peralatan dan

Mesin 4 unit; (5) ATK Komputer supplies 4 paket dan (6) Operasionak Kabupaten 4

paket

Kegiatan Revitalisasi UPP dan PPSK Tahun 2015 bertujuan untuk

meningkatkan kinerja UPP dan PPSK dalam upaya penyediaan pakan hijauan dan atau

pakan olahan dengan pemanfaatan hasil samping pertanian dan limbah agroindustri

sebagai pakan ternak ruminansia. Kegiatan Revitalisasi UPP dan PPSK dialokasikan

untuk 4 (empat ) kelompok namun yang ditetapkan hanya 2 kelompok yaitu Kelompok

Tani ternak Satwa Murti ST AMP Banjar Antap Delod Sema Desa Antap Kecamatan

Selemadeg Kabupaten Tabanan dan Kelompok Tani ternak Buwana Sari Banjar Lipah

Desa Petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung.. Pelaksana kegiatan telah

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali Nomor 524/2317/Disnak Keswan tanggal 6 Maret 2015.

Dari total anggaran Rp. 200.000.000,-, realisasi fisik mencapai 50,20 % dan

keuangan 36,93 % atau Rp. 73.858.000,- serta efisiensi sebesar Rp 26.142.000,- pada

Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dan Honor kegiatan. Hal

ini antara lain disebabkan karena adanya harga lebih rendah dibandingkan pagu

Belanja Bahan, Belanja Peralatan dan Mesin, dan kegiatan yang dikembalikan untuk 2

kelompok dengan nilai Rp.100.000.000,-

5.1.1.3 Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan khususnya

peternakan sapi peternak sering dihadapkan pada permasalahan dalam penyediaan

pakan ternak terutama pada saat musim kemarau. Hal ini terjadi disaat musim kemarau

hijauan makanan ternak tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga penyediaan hijauan

makanan ternak sangat berkurang. Sebaliknya dimusim hujan ketersediaan hijauan

makanan ternak sangat berlimpah, disamping itu semakin tingginya alih fungsi lahan

untuk pemukiman menyebabkan lahan untuk tanaman pakan ternak semakin sempit


sehingga diperlukan adanya upaya penyediaan pakan alternatif dengan memanfaatkan

limbah pertanian seperti (jerami padi, jagung dan kacang – kacangan) ataupun limbah

perkebunan seperti kulit kopi dan kulit buah kakao yang ketersediaanya cukup besar

dipetani. Limbah pertanian dan perkebunan tersebut mempunyai kandungan serat kasar

yang tinggi, sehingga diperlukan sentuhan teknologi untuk meningkatkan nilai gizi dan

daya cernanya

Sehubungan dengan hal tersebut Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan

Ternak dilakukan melalui Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan berbasis

bahan pakan lokal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan

kelompok dalam pengolahan pakan ternak. Adapaun maksud pelaksanaan kegiatan

Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan adalah untuk melakukan

pendampingan terhadap unit-unit pengolah paka. Sementara tujuannya adalah : (1)

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas yang dan kelompok-kelompok

pengolah pakan ternak dan (2) Meningkatnya efisiensi usaha peternakan dengan

aplikasi manajemen dan aplikasi teknologi pakan

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis

Manajemen dan Teknologi Pakan adalah terwujudnya peningkatan keterampilan

petugas dan kelompok dalam menajemen dan teknologi pengolahan pakan 20 orang.

Sementara ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan

meliputi : (1) Belanja Bahan terdiri dari : (a) Alat Tulis Kantor 1 paket Rp. 1.450.000 ;

(b) Seminar Kit 30 buah Rp.4.500.000; (c) Penggandaan 5.000 lembar Rp. 1.000.000;

(d) Brosur pengolahan Pakan 3.000 lembar Rp. 9.000.000; (e) Spanduk 1 buah Rp.

300,000; (f) Dokumentasi 1 paket Rp.300.000; (2) Laporan 6 buah Rp. 450.000; (3)

Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan 20 OH dan (4) Pencetakan Brosur

Pengolahan Pakan 3000 lembar

Bimbingan Teknis Manajemen dan Tekonologi Pakan bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan para peternak, kelompok peternak, koperasi, dalam

pengolahan pakan ternak yang memenuhi standar kebutuhan ternak baik kuantitas

maupun kualitasnya dengan harga murah. Dengan anggaran yang sebesar Rp

33.900.000- yang dialokasikan untuk Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja

perjalanan Dinas Paket meeting Dalam Kota, dengan realisasi fisik 100 % dan

Keuangan 74,63 % ( Rp. 25.300.000,-)


5.1.1.4 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak

Berkualitas

Pakan ternak ruminansia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu

pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pada umumnya dalam ransum pakan

ditambahkan dengan vitamin dan mineral sebagai suplemen (tambahan) pakan untuk

meningkatkan mutu pakan agar produksi ternak dapat meningkat. Pakan hijauan

merupakan sumber pakan utama ternak ruminansia yang berasal dari rumput-rumputan

dan leguminosa.

Kebutuhan pakan konsentrat ternak ruminansia , dipenuhi dari pabrik pakan

skala besar dan dari pabrik-pabrik pakan skala kecil milik kelompok peternak sapi

potong. Sementara itu kebutuhan pakan hijauan pada umumnya dipenuhi sendiri oleh

para peternak dengan menanam tanaman pakan di pematang sawah dan pada lahan

yang tidak produktif serta memanfaatkan limbah pertanian , agroindustri dan limbah

perkebunan.

Hijauan pakan ternak dan hasil samping atau limbah tanaman pertanian dan

perkebunan dapat dihasilkan atau diproduksi dari lahan persawahan, ladang palawija,

lahan perkebunan dan lahan hutan yang dimanfaatkan untuk penanaman HPT. Lahan

tanaman pangan merupakan sumber penghasil hijauan terbesar dibandingkan dengan

lahan lainnya. Dari lahan tanaman pangan dapat dihasilkan berbagai jenis HPT seperti

rumput lapangan, legume, dan limbah pertanian.

Isu yang berkembang saat ini adalah semakin menurunnya pertambahan bobot

badan harian ( PPBH) sapi potong akibat dari pemberian pakan yang kurang baik dari

segi kuantitas ( jumlah ) maupun kualitasnya. Pemberian konsentrat untuk peningkatan

kualitas pakan terkendala dengan harga yang semakin mahal dan keterbatasan

pemberian karena bila konsentrat diberikan terlalu banyak dapat menyebabkan asidosis

rumen. Oleh karena itu diperlukan pemberian hijauan pakan yang berkualitas. Untuk

menjamin ketersediaan hijauan pakan yang berkualitas dilaksanakan gerakan

penanaman tanaman pakan ternak berkualitas.

Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Penanaman dan Pengembangan

Tanaman Pakan Ternak Berkualitas adalah melakukan gerakan penanaman tanaman


pakan ternak berkualitas dalam rangka mengakomodir kebutuhan pakan terutama

kebutuhan hijauan pakan ternak berkualitas. Sementara tujuannya adalah : (1)

Meningkatkan ketersediaan tanaman pakan ternak ( TPT) berkualitas dikelompok dan

(2) meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui

pemanfaatan hijauan pakan ternak yang berkualitas.

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) meningkatnya

ketersediaan tanaman pakan ternak ( TPT) berkualitas dikelompok dan (2)

meningkatnya produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui pemanfaatan

hijauan pakan ternak yang berkualitas. Ruang lingkup kegiatan Penanaman dan

Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas meliputi : (1) Penanaman bibit

rumput gajah sebanyak 200.000 stek; (2) Penanaman bibit bunut sebanyak 64.500

stek; (3) Penanaman bibit gamal sebanyak 70.500 stek; (4) Penanaman Bibit Lamtoro

sebanyak 3000 stek; (5) Pemupukan untuk tanaman HPT sebanyak 42.000 kg dan

(6) Operasional pengolahan lahan, penanaman dan pemupukan

Kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas

( Gerbang Patas) Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tanaman

pakan ternak berkualitas dan meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi

kegiatan melalui pemanfaatan hijauan pakan ternak yang berkualitas . Kegiatan

Gerbang Patas dengan total anggaran Rp. 1.075.400.000,- ( Satu Miliar Tujuh Puluh

Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) yang terdiri dari anggaran APBN Induk Rp.

240.000.000,- dan APBN Perubahan Rp. 835.400.000,- Anggaran induk dialokasikan di

4 ( empat ) kelompok yaitu di Kabupaten Buleleng. 2 kelompok , di Kabupaten

Jembrana 1 kelompok dan Kabupaten Klungkung 1 kelompok., sedangkan anggaran

perubahan dialokasikan di 13 Kelompok di kawasan pembibitan di Nusa Penida namun

yang ditetapkan hanya 12 kelompok , karena 1 kelompok yang diusulkan sudah pernak

mendapat kegiatan yang sama ditahun sebelumnya. Kelompok Pelaksana Kegiatan

telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali Nomor 524/11606/Disnak Keswan tanggal 4 Agustus 2015, dan

nomor 524/ 10739/Disnak Kewswan tanggal 22 Juli 2015 Dari total anggaran

1.075.400.000,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Realisasi

Fisik mencapai 92.83 % dan keuangan 65.85.% atau Rp. 708.201.000,- (Tujuh Ratus

Delapan Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah ) , terdapat efisiensi sebesar Rp


367.199.000,- pada Belanja Bahan, Belanja Gedung/Bangunan Untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pemda dan Belanja Perjalanan yang tidak dimanfaatkan oleh

Kabupaten.

5.1.1.5 Pengembangan Integrasi Ternak Ruminansia

Pembangunan peternakan memiliki arti yang sangat strategis dan

mempunyai peranan sangat penting dalam struktur perekonomian karena pembangunan

peternakan berperan dalam peningkatan fungsi ternak antara lain sebagai sumber

penghasilan petani, penyerapan tenaga kerja, penghasil protein hewani dan penghasil

pupuk organik.

Keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan

mendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas – komoditas pertanian

tertentu, tidak saja meningkat secara kuantitas tetapi juga meningkat tuntutan kualitas.

Oleh karena itu salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melakukan pengembangan

usaha pertanian secara terintegrasi melalui sistem agribisnis dengan harapan disamping

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas juga untuk meningkatkan pendapatan

serta kesejahteraan para petani peternak.

Untuk mendukung kebijakan ini perlu dikembangkan “Sistem Integrasi Ternak

Ruminansia dengan Komoditi Lain“ dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi

penggunaan sumberdaya pertanian, perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan serta

memanfaatkan limbah pertanian sebagai sumber pakan ternak dan limbah ternak

(kotoran ternak) sebagai sumber pupuk organik melalui aplikasi teknologi tepatguna.

Sejalan dengan itu pengembangan peternakan dalam kebijakan

operasionalnya dilaksanakan untuk mengembangkan usahatani ternak yang mengarah

pada usahatani terpadu yang berskala ekonomi baik dalam tipe usaha sambilan,

cabang usaha dan usaha pokok dengan mengoptimalkan sumberdaya pembangunan

peternakan (ternak, peternak, kelembagaan, pakan, lahan, teknologi dan permodalan)

sesuai dengan potensi dan lokal spesifik.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mendukung pengembangan

peternakan khususnya ternak ruminansia yang berintegrasi dengan komoditi lain, maka

perlu dilakukan pembinaan yang mendorong pengembangan usaha serta memperluas

cakupan kegiatan integrasi dengan komoditas perkebunan, tanaman pangan dan lain-


lain yang secara teknis dapat saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Untuk tahun 2015 Provinsi Bali mendapat alokasi kegiatan Integrasi

Tanaman Ruminansia dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk

5 ( lima ) kelompok, yang dialokasikan di Kabupaten Buleleng , Tabanan, Badung,

dengan total anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- ( Satu Miliar Dua Puluh Juta

Rupiah )

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak

Ruminansia adalah sebagai pendukung tercapainya Program Swasembada Daging

Sapi dan Pangan yang ASUH. Sementara tujuannya adalah : (1) Meningkatkan

produktifitas usahatani tanaman pangan atau hortikultura melalui pemanfaatan ternak

sapi; (2) Meningkatkan pemanfatan limbah pertanian, perkebunan atau hortikultura untuk

pakan ternak; (3) Mengembalikan kesuburan tanah melalui pemanfaatan pupuk

kandang.dan (4) Meningkatkan pendapatan keluarga petani pelaksana kegiatan

integrasi ternak sapi/kambing dalam usaha tani tanaman.

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Integrasi

Ternak Ruminansia diantaranya adalah : (1) Meningkatnya produktivitas usaha tani

tanaman perkebunan, tanaman pangan atau hortikultura melalui pemanfaatan ternak

ruminansia; (2) Meningkatnya pemanfaatan sisa hasil tanaman perkebunan, tanaman

untuk pakan ternak ruminansia; (3) Meningkatnya pemanfaatan pupuk kandang dalam

usaha taninya sehingga dapat mengembalikan kesuburan tanah dan (4) Meningkatnya

pengetahuan dan kemampuan praktis keluarga dalam pengelolaan secara optimum

ternak yang diintegrasikan dalam usaha tani. Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan

Integrasi Ruminansia meliputi: (1) Pengadaan bibit HPT berupa bibit rumput 12.000

.stek, bibit gamal 6720 stek; (2) Pengadaan Alsin berupa chopper 3 unit; (3) Pengadaan

ternak sapi 78 ekor; (4) Pembutan gudang pakan 3 unit dan (5) Pembuatan Kandang

koloni 3 unit.

Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak – Tanaman Pangan Tahun 2015

bertujuan untuk meningkatkan Meningkatkan produktifitas usahatani tanaman pangan

atau hortikultura melalui pemanfaatan ternak sapi dan meningkatkan pemanfatan limbah

pertanian, perkebunan atau hortikultura untuk pakan ternak. Kegiatan Pengembangan

Integrasi Ruminansia dialokasikan di 3 ( tiga ) Kabupaten yaitu Kabupaten Tabanan,

Badung dan Buleleng. Dalam pelaksanaanya terjadi realokasi kegiatan dari Kabupaten


Karangasem ke Kabupaten Buleleng, hal ini disebabkan karena dalam penetapan

kelompok calon pelaksana, Kabupaten Karangasem tidak siap memberikan

rekomendasi, sehinga kegiatan dilapangan pelaksanaannya menjadi agak terlambat

dibandingkan dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari total anggaran Rp.

1.020.000.000,- ( Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah ) Realisasi Fisik mencapai 100 %

dan keuangan 89.60% atau Rp. 916.608.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Delapan

Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) , terdapat efisiensi sebesar Rp103.392.000,- pada

Belanja Bahan, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dan

Belanja Barang Fisik Lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya harga lebih rendah

dibandingkan pagu Belanja Bahan, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan

Bangunan, dan Belanja Barang Fisik Lainnya.

5.1.1.6 Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan

Salah satu program utama yang sudah dicanangkan oleh Kementerian

Pertanian dalah program pencapaian swasembada daging sapi/kerbau, tahun 2014

(PSDSK- 2014) yang merupakan tekad bersama dalam upaya mewujudkan ketahanan

pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal. Dengan mempertimbangkan beberapa

hal, terutama sudah semakin tipisnya gap antara permintaan daging sapi dengan

ketersediaannya di dalam negeri, maka program PSDSK akan dilanjutkan sampai tahun

2015 (PSDSK- 2015). Pencapaian target swassembada merupakan dambaan seluruh

masyarakat, agar kita tidak lagi tergantung kepada impor daging dan sapi bakalan,

sehingga Indonesia menjadi negara berdaulat pangan asal ternak. Upaya pencapaian

target swasembada daging sapi akan dilakukan dengan peningkatan populasi dan

peningkatan produktifitas ternak. Pola pemeliharaan sapi masih dilakukan secara

tradisional oleh peternak dengan skala usaha kecil (pemilikan 2-3 ekor/keluarga). Hasil

survey karkas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan menunjukkan bahwa 85% ternak sapi potong yang dipelihara oleh peternak

tersebut ada dalam kondisi sedang dan kurus; sekitar 30 % berumur tua; dan bobot

potong 50 kg di bawah potensi

Berdasarkan atas paparan diatas, Pemerintah mempertimbangkan untuk

melakukan beberapa upaya tambahan agar sapi yang akan dipotong dapat mencapai

berat yang optimal melalui kegiatan penguatan pakan sapi potong penggemukan yang


diberikan selama satu siklus penggemukan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini

adalah : (1) Meningkatkan penyediaan pakan yang berkualitas pada ternak sapi potong

penggemukan.dan (2) Meningkatkan produktivitas ternak melalui penguatan pakan yang

sesuai dengan standar dan kebutuhan hidup ternak.

Sasaran dari kegiatan penguatan pakan sapi potong penggemukan adalah: (1)

Meningkatnya penyediaan pakan berkualitas pada ternak sapi potong penggemukan

sejumlah .500 ekor dan (2) Meningkatnya produktivitas ternak melalui penyediaan

penguatan pakan sesuai dengan standar dan kebutuhan ternak pada 10 kelompok

ternak sapi potong penggemukan. Keluaran yang diharapkan meliputi : (1) Tersedianya

pakan sapi potong penggemukan sejumlah 330.000 Kg untuk 500 ekor di 10 Kelompok

dan (2) Adanya peningkatan rata-rata pertambahan bobot badan hidup sebanyak 0,6 –

0,8 kg/ek/hari. Sementara Ruang Lingkup Kegiatan Penguatan Pakan Sapi Potong

Penggemukan meliputi : (1) Pengadaan Pakan Konsentrat 330.000 kg; (2) Pengadaan

bibit Rumput 161.000 stek; (3) Pengadaan bibit gama/ 39450 stek; (4) Pengadaan pupuk

organic 40.000 kg; (5) Belanja Barang Non Operasional Lainnya; (6) Pengadaan

Timbangan Digital 10 unit; (7) Pengadaan chopper 10 unit dan (8) Workshop 1 kegiatan

Kegiatan Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan tahun 2015 bertujuan

untuk meningkatkan penyediaan pakan yang berkualitas pada ternak sapi potong

penggemukan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan hidup ternak. Kegiatan

Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan dialokasikan di 10 kelompok di 3 ( tiga )

Kabupaten yaitu Kabupaten Tabanan 4 kelompok , Badung 4 kelompok dan Bangli 2

kelompok. Dalam pelaksanaanya terjadi realokasi kegiatan dari Kabupaten Karangasem

ke Kabupaten Badung, hal ini disebabkan karena dalam penetapan kelompok calon

pelaksana, Kabupaten Karangasem tidak siap memberikan rekomendasi, sehingga

kegiatan dilapangan pelaksanaannya menjadi agak terlambat dibandingkan dengan

jadwal yang telah ditentukan. Dari total anggaran Rp. 2.612.500.000,- ( Dua Miliar

Enam Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Rupiah ) Realisasi Fisik mencapai 99.29 %

dan keuangan 87.26 % (Rp. 2.279.791.000,-) (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua

Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), terdapat sisa anggaran sebesar

Rp 332.710.000,- . Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi pada Belanja Bahan,

Belanja Peralatan dan Mesin dan Hal ini disebabkan karena adanya harga lebih

rendah dibandingkan pagu.


5.1.1.7 Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan

Pakan merupakan faktor terpenting untuk menunjang budidaya ternak

karena berimbas pada peningkatan bobot badan ternak dan performa ternak yang

diinginkan. Peningkatan populasi, produksi daging, susu dan telur sebagai hasil ternak

sangat tergantung dari penyediaan pakan yang baik dan berkualitas. Pakan yang baik

dan berkualitas harus memenuhi persyaratan mutu yang mencakup aspek keamanan

pakan, aspek kesehatan ternak, aspek keamanan pangan dan aspek ekonomi.

Keempat aspek tersebut penting untuk dipenuhi karena akan berpengaruh

terhadap kesehatan ternak, penyediaan pangan hasil ternak dan keamanan konsumen

dalam mengkonsumsi pangan hasil ternak serta efisiensi biaya agar dihasilkan pakan

yang bernilai ekonomis. Keamanan pakan harus dimulai dari pengawasan keamanan

pada bahan pakan, termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang dicampur

dalam pakan. Penambahan imbuhan/pelengkap pakan kedalam pakan telah terbukti

dapat memeperbaiki efisiensi pakan yang tentunya harus didukung dengan

pengetahuan tentang kualitas pakan termasuk kualitas imbuhan /pelengkap pakan dan

formulasi pakan. dapat karena, dan berpengaruh langsung terhadap performance,

produksi dan produktivitas ternak. Sehubungan dengan hal diatas maka perlu dilakukan

pengawasan terhadap peredaran imbuhan/tambahan pakan di masyarakat untuk

mengurangi kerugian peternak yang diakibatkan penggunaan imbuhan/pelengkap pakan

yang salah

- Maksud kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan adalah :

(1) Melakukan Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan imbuhan

pakan/pelengkap pakan yang oleh peternak dan (2) Mensosialisasikan

kebijakan/peraturan pengguna-an imbuhan dan pelengkap pakan. Tujuan pengawasan

dan peredaran pakan adalah mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan

imbuhan dan pelengkap pakan di lapangan. Sementara hasil yang diharapkan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) Diperolehnya data jenis imbuhan dan pelengkap

pakan yang beredar dan digunakan di masyarakat dan (2) Meningkatnya kualitas dan

keamanan pakan yang beredar di lapangan. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini

adalah : (1) Pengadaan ATK 1 paket; (2) Pertemuan sosialisasi Peraturan Penggunaan


Imbuhan/Pelengkap Pakan 1 Kegiatan; (3) Pengawasan penggunaan FA/FS

dan (4) Pelaporan 1 Laporan

Kegiatan Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan Tahun 2015

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan imbuhan dan

pelengkap pakan di masyarakat . Dengan anggaran sebesar Rp 24.550.000,- ( Dua

Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), realisasi fisik 100 % dan

Keuangan 98,58 % atau Rp.24.202.000,- ( Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua

Ribu Rupiah ), terdapat efisiensi sebesar Rp 348.000,-

5.1.1.8 Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia

Pakan mempunyai peranan penting dalam usaha peternakan khusunya

dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Dari aspek ekonomi biaya pakan

memberikan kontribusi hingga 70 % dari seluruh biaya produksi, sedangkan dari aspek

teknis, kualitas pakan akan sangat berpengaruh kepada tingkat produksi ternak (daging,

telur dan susu). Selama ini sebagian besar hijauan pakan yang diberikan kepada ternak

berupa rumput lokal atau rumput alam yang berasal dari tempat –tempat seperti

pematang sawah, pinggir jalan, saluran irigasi atau perkebunan karena lahan khusus

untuk penanaman hijauan pakan ternak semakin lama semakin menyempit karena alih

fungsi lahan.

Dengan semakin terbatasnya lahan untuk menanam hijauan pakan ternak

perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan penyediaan pakan. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan antara. lain melalui pemanfaatan limbah atau hasil samping

pertanian/perkebunan secara optimal. Keuntungan dari pemanfaatan limbah pertanian

dan agroindustri adalah berupa efisiensi penggunaan lahan, efisiensi tenaga karja dan

komponen produksi lainnya, mengurangi ketergantungan sumberdaya dari luar,

meningkatkan pendapatan petani peternak.

Pakan yang dihasilkan dari pengolahan limbah pertanian dan agroindustri

merupakan pakan berkualitas yang tidak dapat sekaligus habis untuk memenuhi

kebutuhan kelompok, sehingga perlu disediakan tempat penyimpanan atau lumbung

pakan

Adapun maksud kegiatan pengembangan lumbung pakan ruminansia untuk

tersedianya pakan ruminansia sepanjang tahun dan berkualitas sebagai pendukung


untuk tercapainya Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau secara berkelanjutan.

Sementara tujuannya adalah : (1) Meningkatkan penyediaan pakan hijauan dan atau

pakan olahan dengan pemanfaatan hasil samping pertanian dan limbah agroindustri

sebagai pakan ternak ruminansia; (2) Meningkatkan ketrampilan peternak dalam

pembuatan pakan olahan secara mandiri dan (3) Menyediakan tempat penyimpanan

pakan pada kelompok ternak ruminansia agar pakan yang disimpan tidak tercampur

dengan barang lain yang dapat menimbulkan kontaminasi sehingga dapat menurunkan

kualitasnya.

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengembangan lumbung pakan ruminansia

adalah : (1) Meningkatnya aplikasi teknologi pengolahan dan pengawetan pakan;

(2) Meningkatnya aplikasi teknologi pengolahan dan pengawetan pakan dan (3)

Meningkatnya aplikasi teknologi pengolahan dan pengawetan pakan. Ruang lingkup

kegiatannya meliputi : (1) Meningkatnya aplikasi teknologi pengolahan dan pengawetan

pakan; (2) Pengadaan chopper 1 unit; (3) Pengadaan motor roda tiga 1 unit; (4)

Pengadaan pengepres jerami 1 unit; (5) Pengadaan gerobak dorong 2 unit dan (6)

Pengadaan gerobak dorong 2 unit

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia Tahun 2015 bertujuan

untuk menyediakan tempat penyimpanan pakan pada kelompok tani ternak ruminansia

agar pakan yang disimpan tidak tercampur dengan barang lain yang dapat menimbulkan

kontaminasi sehingga dapat menurunkan kualitasnya. Kegiatan Pengembangan

Lumbung Pakan Ruminansia dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak Mekar Sari

Banjar Tegeh Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung . Pelaksana

kegiatan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali Nomor 524/2316/Disnak Keswan tanggal 6 Maret

2015.

Dari total anggaran Rp. 200.300.000,- ( Dua Ratus Juta Tiga Ratus Ribu

Rupiah ), rRealisasi fisik mencapai 100 % dan keuangan 94.88 % atau Rp.

190.042.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta empat Puluh Dua Ribu Rupiah ) , terdapat

efisiensi sebesar Rp10.258.000,- pada Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung

dan Bangunan, dan Honor kegiatan. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya

harga lebih rendah dibandingkan pagu pada Belanja Bahan, Belanja Peralatan dan

Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan.


5.1.1.9 Koordinasi Teknis

Pakan merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam

menentukan tingkat produksi dan produktivitas ternak dimana biaya produksi dalam

usaha peternakan 70% adalah biaya pakan. Untuk menentukan ketersediaan pakan

perlu pemanfaatan sumber bahan pakan lokal (hasil pertanian atau dari limbah

pertanian). Ketersediaan bahan baik yang diproduksi ataupun yang diedarkan dan

diperdagangkan harus tetap terjaga mutunya sesuai dengan Standard Teknis Nasional

Indonesia (SNI) persyaratan teknis minimal yang ditetapkan. Sebagian besar bahan

pakan dan pakan ternak didatangkan dari luar daerah yang cendrung mengalami

kenaikan hargadari hari ke hari. Penyediaan pakan terutama pakan unggas merupakan

pengguna dari produksi yang dihasilkan oleh sub sektor lain seperti tanaman pangan,

perkebunan dan perikanan, oleh karenanya diperlukan adanya koordinasi yang

harmonis untuk mendukung pengembangan pakan.

Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Teknis ini adalah untuk

melakukan koordinasi kegiatan pengembangan pakan di daerah agar sesuai dengan

arah kebijakan pengembangan bidang pakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam

Rencana Strategis Direktorat Pakan. Sementara tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

adanya komunikasi aktif daerah-pusat dan atau daerah-instansi teknis terkait lainnya

untuk memperlancar kegiatan.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi Teknis adalah Terlaksananya

koordinasi kegiatan pengembangan pakan di daerah agar sesuai dengan arah kebijakan

pengembangan bidang pakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana

Strategis Direktorat Pakan. Ruang lingkup kegiatan koordinasi meliputi : (1) Pengadaan

ATK 1 paket; (2) Pertemuan 1 kegiatan dan (3) Pembinaan dan koordinasi24 OH

Kegiatan Koordinasi teknis pakan Tahun 2015 bertujuan untuk

mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pakan di daerah agar sesuai dengan arah

kebijakan pengembangan bidang pakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam

Rencana Strategis Direktorat Pakan. Dengan anggaran sebesar Rp 24.600..000,- ( Dua

Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) realisasi fisik 100 % dan Keuangan

75.86 % ( Rp.18.907.000,- ). Terdapat efisiensi sebesar Rp


5.693.000,- . yang antara lain disebabkan karena adanya efisiensi pada perjalanan

dinas luar daerah yang sebagian biaya ditanggung panitia penyelenggara

5.1.2 Kegiatan Pakan Ternak APBD Provinsi Bali

5.1.2.1 Pengawasan dan Pengembangan Pakan

Program pembangunan peternakan di Provinsi Bali bertujuan untuk

meningkatkan populasi dan produksi ternak melalui pengembangan sumberdaya

peternakan yang ada dengan kegiatan berupa ; Pengembangan Sistim Usaha Pertanian

Terintegrasi, Penyebaran Bibit Sapi, Pengembangan Pembibitan sapi, Penyelamatan

Sapi Betina Produktif dan Pengembangan unggas lokal dipedesaan. Kesemua hal

tersebut guna terciptanya lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi produktip

dipedesaan, sehingga diharapkan dapat meningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat, tersedianya protein hewani untuk masyarakat dan pada akhirnya dapat

meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat.

Dalam upaya pengembangan peternakan tersebut diatas perlu didukung

dengan penyediaan hijaun pakan yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi dan

harga terjangkau oleh peternak. Pakan adalah salah satu sarana produksi yang sangat

penting dan merupakan komponen terbesar dalam usaha budidaya ternak, dan

berpengaruh langsung terhadap performance, produksi dan produktivitas ternak.

Berdasarkan atas paparan diatas, maka Kegiatan Pengawasan dan

Pengembangan Pakan Tahun 2015 dilaksanakan melalui praktek pengolahan pakan

dengan memanfaatkan bahan baku dari hasil samping pertanian dan perkebunan, serta

penyebaran bibit hijauan pakan ternak sebanyak 13175 stum di 17 kelompok pada

lokasi lahan kering yang tersebar di Kabupaten Buleleng, Gianyar, Klungkung dan Bangli

pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pakan terutama pada saat

musim kemarau. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) Meningkatkan keterdiaan

hijauan pakan ternak terutama pada saat musim kemarau; (2.) Mengembangkan

teknologi pengolahan pakan berbasis hasil samping pertanian dan perkebunan serta

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan; dan (3) Mengawasi dan memonitor

pengembangan pakan dan teknologi peternakan. Sementara Sasaran yang ingin

dicapai adalah : (1) Terlaksananya praktek pengolahan pakan di 22 kelompok simantri

di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan (2). Terlaksananya Penyebaran bibit hijauan pakan


ternak 13175 stum di 3 kelompok tani ternak di Kabupaten Buleleng, Klungkung,

Gianyar dan Bangli.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan

Pengembangan Pakan adalah : (1). Adanya pengolahan pakan berbasis hasil

samping pertanian dan perkebunan; (2). Tersebarnya bibit hijauan pakan ternak

.13175 stum pada lahan kering di Kabupaten Buleleng, Klungkung, Gianyar dan

Bangli serta tersedianya Hijauan Pakan Ternak terutama pada saat musim

kemarau dan (3) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Sementara

Ruang Lingkup kegiatannya adalah : (1) Pengadaan alat tulis Kantor 1 (satu)

tahun; (2) Bimbingan pengolahan pakan 22 kelompok; (3) Penyebaran Bibit

Hijauan Pakan Ternak 13175 stum; (4) Pengawasan peredaran pakan ternak di 9

Kabupaten/Kota dan (5) Monitoring dan evaluasi kegiatan pakan di 9 Kab/Kota

Dari total anggaran kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Pakan Tahun

2015 sebesar Rp. 241.245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat

Puluh Lima Ribu Rupiah ), sampai dengan akhir Desember 2015 telah terealisasi fisik

mencapai 100 % dan keuangan sebesar 84,56 % ( Rp. 203.996.950,-) dengan sisa

anggaran sebesar Rp. 37.248.550,- yang merupakan efisiensi yang terdiri dari Belanja

Pakai Habis, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Hibah Barang Aset

Tetap Lainnya.

5.2 Kegiatan Prasarana dan Sarana Peternakan

Kegiatan Prasarana Sarana Peternakan tahun 2015 pendanaannya bersumber dari

APBN dan APBD Provinsi Bali dengan total dana sebesar Rp 1.514.877.390,- (Satu

Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus

Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas APBN Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar

Rupiah) dan APBD Provinsi Bali Rp 514.877.390,- (Lima Ratus Empat Belas Juta

Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Kegiatan

yang dilaksanakan pada intinya terkait dengan upaya pemenuhan dan penyediaan

prasarana sarana untuk pengembangan usaha peternakan. Dengan tersedianya

prasarana sarana peternakan, diharapakan produktivitas ternak dan usaha peternakan

akan semakin meningkat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan

peternak.


5.2.1 Kegiatan Sarana-Prasarana Peternakan APBN

5.2.1.1 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

Pembangunan Peternakan memegang peranan penting dan

merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara

keseluruhan. Kebijaksanaan pembangunan pertanian meliputi sistem pengembangan

ketahanan pangan, sistem pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan

petani. Hal ini mengisyaratkan bahwa produk pertanian umumnya dan peternakan

khususnya yang dihasilkan harus memenuhi syarat, kuantitas, kualitas dan kontinuitas

sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.

Peningkatan produktivitas, produksi dan produk komoditi peternakan yang dihasilkan

seperti produk daging perlu mendapat perhatian yang serius untuk dapat memenuhi

kebutuhan dalam negeri, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kontribusi dan dukungan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dalam

menunjang pembangunan peternakan di Provinsi Bali, memegang peranan yang sangat

penting dan mutlak diperlukan dalam rangka program swasembada daging sapi dan

kerbau. Hal tersebut terutama dalam pemantapan pengelolaan air irigasi, perluasan

areal dan pengelolaan lahan, serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka pembangunan Prasarana

dan Sarana Pertanian saat ini diarahkan sekaligus sebagai katup pengaman untuk

mengatasi masalah tenaga kerja di pedesaan. Untuk itu peran dan partisipasi

peternak/kelompok ternak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan diarahkan agar lebih

maksimal. Dengan demikian diharapkan peternaki/kelompok ternak sebagai pelaku

utama sepenuhnya dapat memanfaatkan anggaran yang dialokasikan.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka program Penyediaan dan pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung pembangunan peternakan di

Provinsi Bali sangatlah mutlak diperlukan dalam upaya-upaya mendukung program

swasembada daging. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan provinsi Bali pada tahun 2015, yang bersumber dari APBN telah

dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dana

Dekonsentrasi.


Tujuan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian adalah : (1) Memberikan acuan dan panduan administrasi serta

pertanggungjawaban keuangan pada setiap tahapan kegiatan; (2) Mengupayakan

terciptanya tertib administrasi keuangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di

lapangan.dan (3) Peningkatan kemampuan SDM petani dan petugas yang menangani

kegiatan PSP kabupaten tentang program/dalam pembinaan kegiatan teknis PSP.

Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah : (1) Terwujudnya panduan administrasi;

(2) Meningkatnya Pembinaan Pengembangan sumber Air, yang efektif dan

berkelanjutan dan meningkatnya partisipasi stake holder dalam kegiatan perluasan dan

pengelolaan lahan perternakan; (3) Terwujudnya pengelolaan sistem penyediaan dan

pengawasan alat mesin pertanian mendukung peternakan dan (4) Terbinanya

pengelolaan pupuk dan pestisida mendukung peternakan .

Pagu Anggaran Dekonsentrasi Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan sarana Pertanian Provinsi Bali yang dialokasikan pada Satker Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali ( 08) sebesar Rp 400.000.000,- (Empat

Ratus Juta Rupiah), dengan pelaksana Sekretariat ,Bidang Produksi, Bidang Jibang ,

Bidang Usaha Tani dan Seluruh Kabupaten/ kota yang diberikan untuk operasional

kegiatan dalam rangka monitoring dan pembinaan kelompok. Realisasi fisik mencapai

95,33 % sedangkan Keuangan mencapai 92,09 % atau Rp 368.360.000,- (Tiga Ratus

Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

5.2.1.2 Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

Kegiatan peternakan yang terdiri dari budidaya, perbibitan

pemerahan, pemotongan dan pengolahan hasil dalam prosesnya akan menghasilkan

produk utama dan limbah sebagai ekses negative dari kegiatan tersebut. Limbah yang

dihasilkan dari kegiatan peternakan sangat beragam dan tergantung dari jenis kegiatan,

jenis ternak, pakan dan air yang digunakan dan proses yang dijalankan.

Limbah kotoran ternak sering menimbulkan masalah lingkungan yang

mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar lokasi peternakan. Gangguan

tersebut berupa bau, yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap dari kotoran ternak

ditimbulkan oleh gas dalam kotoran tersebut terutama gas amoniak (NH3) dan gas

hydrogen Sulfida (H2S). Kedua gas tersebut akan mengganggu kesehatan ternak dan

peternakannya. Pada manusia kedua gas tersebut dapat menyebabkan gangguan pada


saluran pernafasan. Selain kedua gas tersebut kotoran ternak juga mengeluarkan

beberapa jenis gas yang dinamai gas rumah kaca, diantaranya gas methan (CH4), gas

asam arang (CO2) dan N2O. Gas tersebut mempunyai andil pada terjadinya efek rumah

kaca yakni pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Oleh sebab itu limbah

kotoran perlu mendapat penanganan yang semestinya, sehingga tidak akan

menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Dan akan

lebih baik lagi apabila hasil dari penanganan kedua gas – gas tersebut dapat bermanfaat

untuk keperluan hidup manusia, untuk energy alternatif

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Ditjen PPHP berupaya

memberikan stimulant dan pembinaan melalui kebijakan fasilitasi bantuan sarana

pengelolaan limbah, dan pembinaan berupa bimbingan teknis pengolahan kompos dan

biogas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok untuk menghasilkan

biogas dan kompos guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan

petani peternak, melaui pengolahan pupuk organic

Adapun tujuan dari kegiatan Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

adalah : (1) Peningkatan nilai tambah terhadap limbah kotoran ternak yang

dihasilkan; (2) Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian (limbah) dan (3)

Peningkatan upaya pengelolaan limbah terhadap pencemaran lingkungan. Sementara

sasarannya adalah Gapoktan kelompok tani ternak sebanyak 3 (tiga) kelompok yang

tersebar di Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Buleleng.

Indikator Kinerja dari kegiatan Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

adalah :

1. Masukan (input) :

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan Limbah Ternak (Biogas)

di Kabupaten Tabanan , Gianyar dan Karangasem senilai Rp. 600.000.000

(Enam Ratus Juta Rupiah).dengan masing – masing kabupaten sebesar Rp.

200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah)

2. Keluaran (Output)

a) Beroperasinya sarana pengembangan pengolahan kotoran ternak (biogas)

b) Terselenggaranya bimbingan teknis pengolahan limbah ternak (biogas).

3. Hasil (outcome)


a) Berkembangnya unit pengolahan limbah hasil peternakan berupa biogas dan

pupuk organik

b) Peningkatan pengetahuan petani ternak tentang pengolahan limbah ternak

(biogas)

4. Manfaat (Benefit)

a) Meningkatnya produksi pengolahan limbah (dari kotoran ternak) hasil

peternakan untuk dimanfaatkan sebagai biogas.

b) Anggota kelompok dapat memanfaatkan gas untuk kepentingan penerangan

dan memasak

c) Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan agar bebas dari cemaran

limbah hasil ternak.

d) Tersedianya energy alternative yang ramah lingkungan

5. Dampak (impact)

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil peternakan khususnya

limbah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dari alokasi dana yang disediakan sebanyak Rp 600.000.000,-, hasil

pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak adalah realisasi

fisiknya 100 % dan realisasi keuangannya 97,94 % (Rp 587.664.260,-)

5.2.2 Kegiatan Sarana-Prasarana Peternakan APBD Provinsi Bali

5.2.2.1 Pembinaan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Peternakan

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki peran

strategis dalam perekonomian nasional, selaras dengan tujuan pembangunan pertanian.

Komoditas peternakan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Maka dari

itu, pembangunan peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian

harus tetap ditingkatkan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai bagian dari program pembangunan Peternakan di Provinsi Bali,

bidang produksi mempunyai peranan penting sebagai pendorong untuk majunya

pembangunan peternakan dalam peningkatan populasi, produksi dan produktifitas

ternak melalui penerapan teknologi dan pembinaan dalam penyediaan sarana dan


prasarana peternakan yang memadai, diharapkan dengan tersedianya sarana dan

prasarana tersebut akan dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan angka

kelahiran ternak dan menekan angka kematian ternak akibat penyakit.Hal ini

merupakan penjabaran dari upaya pengembangan dan pemanfaatan sarana dan

prasarana serta teknologi peternakan

Selain itu kegiatan Pembinaan penyediaan pengembangan sarana dan

prasarana peternakan tahun 2015 melalui anggaran APBD tahun 2015 diharapkan akan

dapat meningkatkan potensi sumber daya peternakan yang ada dengan peningkatan

sumber daya tersebut pada akhirnya bermuara pada peningkatan populasi, produksi dan

produktivitas ternak, ketersediaan pangan asal hewan yang berkualitas, tersedianya

lapangan pekerjaan bagi masyarkat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi

kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : (1) Memberikan peluang pekerjaan dan

tambahan pendapatan bagi masyarakat utamanya kelompok- kelompok ternak yang

tersebar di Bali; (2) Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam

yang ada sehingga terjadi peningkatan populasi ,produksi dan produktivitas ternak dan

(3) Meningkatkan motivasi para peternak dalam kegiatan beternak. Adapun hasil

yang diharapkan dari kegiatan Pembinaan Penyediaan sarana dan prasarana

peternakan adalah: (1) Terwujudnya masyarakat peternak yang maju, mandiri dan

tangguh; (2) Tersedianya sarana dan prasarana peternakan berupa APPO dan Chopper

mendukung kegiatan peternakan dalam meningkatkan populasi, produksi dan

produktivitas ternak di Provinsi Bali dan (3) Tertatanya teknologi peternakan dalam

pengembangan usaha peternakan yang sesuai dengan agroekosistem dan spesifikasi

lokasi.

Ruang lingkup dari kegiatan Pembinaan Penyediaan Pengembangan sarana

dan prasarana peternakan Tahun 2015 adalah : .(1). Pengadaan APPO ( alat

pengolah pupuk organik) sebanyak 7 Unit yang diberikan pada gapoktan/kelompok

berprestasi yang mengajukan kegiatan dalam rangka mengolah kotoran sapi menjadi

pupuk organik yang dapat meningkatkan penambahan pendapatan peternak, dengan

spesifikasi APPO yang telah ditentukan; (2). Pengadaan Chopper sebanyak 16 unit

yang diberikan pada gapoktan/kelompok berprestasi yang mengajukan kegiatan untuk


mempermudah dan mempercepat pemotongan rumput ( sebagai pencacah) dengan

spesifikasi yang telah ditentukan; (3). Melakukan survey harga terhadap alsin ( APPO)

dan Chopper; (4). Menyusun harga perkiraan sendiri ( HPS) yang didasari hasil survey

harga; (5). Membuat rancangan kontrak pengadaan; (6). Spesifikasi teknis alsin yang

akan diadakan dan rancangan kontrak untuk diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (

ULP) dan selanjutnya di proses di ULP mulai dari pengumuman lelang sampai dengan

penetapan pemenang lelang dan (7). Alsin diserahkan ke kelompok penerima kegiatan

sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali setelah diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyediaan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Peternakan tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik , tepat waktu dan

sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak), yang telah disusun dan ketentuan yang

berlaku. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Induk yang telah direvisi,

mengalami perubahan penurunan anggaran dengan hasil revisi : Rp. 514.877.390,- (

Lima ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan

puluh rupiah). Realisasi fisik telah mencapai prosentase 100 % dan realisasi

keuangan senilai Rp.507.550.440 ,- (98.58 % .)

5.3 Kegiatan Perbibitan Ternak

Kegiatan perbibitan ternak tahun 2015 pendanaannya bersumber dari APBN dan

APBD Provinsi Bali dengan total dana sebesar Rp 9.763.938.000,- (Sembilan Milyar

Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah),

terdiri atas APBN Rp 9.306.488.000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus

Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan APBD Provinsi Bali

Rp 457.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah). Kegiatan yang dilaksnakan pada hakekatnya terkait dengan upaya untuk

menghasilkan bibit ternak yang memenuhi standar mutu mulai dari proses produksi bibit

ternak hingga peredarannya. Oleh karenanya perlu dupayakan budidaya

pengembangan peternakan yang berorientasi pada good farming practices dan

perbibitan ternak yang mengacu pada good breeding practices. Dengan upaya-upaya

yang dilaksanakan diharapkan produktivitas dan populasi ternak semakin meningkat dan

pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan peternak.


5.3.1 Kegiatan Perbibitan Ternak APBN

5.3.1.1 Penguatan Sapi / Kerbau Betina Bunting

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat merupakan salah satu Program Utama Kementerian Pertanian dan menjadi

Program Nasional periode 2015 – 2019. Salah satu langkah operasional dari program

tersebut adalah Penguatan Sapi / Kerbau Betina Bunting Tahun 2015, yang sangat

penting untuk melaksanakan amanat Permentan No. 35 Tahun 2011 tentang

Pengendalian Betina Produktif.

Penguatan Sapi / Kerbau Betina Bunting Tahun 2015 merupakan salah satu

kegiatan dalam mendukung pencapaian Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan Rakyat Tahun 2015. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2010 dalam

bentuk kegiatan penyelamatan sapi betina produktif melalui dana Bantuan Sosial

(Bansos). Tahun Anggaran 2011 dilanjutkan dengan kegiatan Insentif dan

Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif (IPBP), dan pada tahun 2012 dialokasikan

kembali kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif (PBP). Kegiatan PBP ini

merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan amanat Permentan Nomor

35/permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina

Produktif.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan IPBP tahun 2012 dan hasil monitoring

PBP tahun 2013 s.d 2014 menunjukan bahwa kegiatan penguatan memberikan dampak

yang positif bagi peternak sehingga memotivasi peternak untuk membuntingkan

ternaknya kembali sehingga dapat memperpendek jarak antar kelahiran (calving interval)

yang akhirnya dapat meningkatkan populasi ternaknya.

Pada tahun 2015, kegiatan PBP ini ditekankan pada kegiatan Penguatan

Sapi/Kerbau Betina Bunting diutamakan pada ternak sapi/kerbau asli/lokal dan

dikawinkan dengan rumpun sejenis. Pemberian bantuan sosial kegiatan

penguatan/insentif ini dilakukan oleh kelompok peternak terseleksi dengan mekanisme

bantuan sosial dan memenuhi kriteria lokasi, kriteria kelompok, tata cara seleksi

kelompok dan seleksi.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sapi / Kerbau Betina

Bunting adalah : (1) Memotifasi para peternak untuk membuntingkan ternaknya; (2)


Memperpendek jarak kelahiran dan menunda penjualan sapi betina produktif dan (3)

Menumbuhkan kelompok sebagai calon kelompok pembibitan sapi. Sementara sasaran

yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) Meningkatkan populasi

ternak sapi dengan adanya kelahiran sebanyak 1000 ekor dan (2) Tertundanya/ tidak

adanya penjualan ternak sapi sebanyak 1000 ekor. Dari anggaran yang disediakan,

capaian Realisasi Kegiatan Penguatan Sapi Betina Bunting Tahun 2015 adalah :

Realisasi fisik 100 % dengan relasasi keuangan 100 % ( Rp. 600.000.000,-).

5.3.1.2 Pengembangan Budidaya Sapi Potong (APBN-P Kelompok Pemenang Lomba dan Kelompok Mandiri) Tahun 2015

Untuk mendukung terlaksananya Program Pemenuhan Pangan Asal

Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, perlu terus ditingkatkan kemampuan

penyediaan sapi bakalan dari dalam negeri, agar dapat mendukung penyediaan daging

sapi/kerbau dari dalam negeri, mengimbangi trend peningkatan konsumsi daging.

Dengan demikian perlu optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia agar dapat

mendorong berkembangnya usaha peternakan sapi potong rakyat, sehingga terjadi

peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong.

Dalam rangka mendukung dan tumbuh berkembangnya usaha peternakan

sapi potong rakyat tersebut. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mengalokasikan Kegiatan

Pengembangan Kawasan Sapi Potong dan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dari

Tahun 2013 - 2015. Usaha budidaya sapi potong yang dilaksanakan melalui pendekatan

kelompok tersebut, diharapkan dapat meningkatkan populasi, produksi dan produkfivitas

sapi potong. Disamping itu fasilitasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung

terlaksananya proses pemberdayaan peternak, yang dapat mempercepat peningkatan,

pendapatan dan kesejahteraan, serta terjadi proses monetisasi dan penyerapan tenaga

kerja di pedesaan.

Tujuan dan sasaran Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dapat

tercapai secara efektif dan efisien serta pelaksanaannya sesuai peraturan dan ketentuan

yang berlaku, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara Provinsi, Kabupaten,


Kecamatan dan Kelompok Penerima Kegiatan. Disamping itu perlu juga dilakukan

optimalisasi peran pendampingan termasuk peningkatan kompentensi dan dedikasi para

petugas lapangan, sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan nilai manfaat yang

maksimal bagi masyarakat.. Dalam rangka mendukung pengembangan Budidaya Sapi

Potong di Provinsi Bali, strategi yang dilakukan antara lain melalui pengembangan

usaha yang berorientasi agribisnis yang diprioritaskan pada industri pembibitan,

pembesaran dan penggemukan, sebagai upaya mendukung Program Pemenuhan

Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Untuk mendukung tumbuh kembangnya usaha Budidaya

ternak sapi potong, sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat, pada tahun

2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mendapat fasilitas dana

APBN-P melalui MAK Belanja Barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat

sebanyak 6 kelompok yang tersebar di Kabupaten Buleleng (2 Kelompok Pemenang

Lomba dan 4 Kelompok Mandiri).

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong

(APBN-P Kelompok Pemenang Lomba dan Kelompok Mandiri) adalah : (1) Tercapainya

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dan (2)

Tumbuhnya kelompok Kawasan sapi potong di Provinsi Bali. Sementara sasarannya

adalah terlaksananya Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku dalam pencapaian Program

Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten

Buleleng (APBN-P Kelompok Pemenang Lomba dan Kelompok Mandiri) Tahun 2015

dialokasikan di 6 kelompok di Kabupaten Buleleng dengan jumlah pagu anggaran

sebesar Rp. 3.403.280.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan

Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran Rp. 3.403.280.000 (Tiga Milyar Empat

Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan 31 Desember

2015 anggaran Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong (APBN-P Kelompok

Pemenang Lomba) Di Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp.

1.178.780.000,- dan anggaran Kegiatatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong

(APBN-P Kelompok Mandiri) di Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Anggaran sebesar

Rp. 2.224.500.000,-. Capaian dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya


Sapi Potong Kab. Buleleng (APBN-P Kelompok Pemenang Lomba) di Kabupaten

Buleleng adalah : Realisasi fisik ( 85,55 %); Realisasi keuangan : 67,01 % (Rp.

789.942.948,-) dan Sisa dana : Rp. 388.837.052,-. Sementara capaian pelaksanaan

kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Kab. Buleleng (APBN-P Kelompok

Mandiri) di Kabupaten Buleleng adalah : Realisasi fisik (86,51 %); Realisasi keuangan :

67,41% (Rp. 1.499.569.896,-) dan Sisa dana Rp. 7264.930.104,-

5.3.1.3 Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak dan Operasional SKLB

Benih/bibit merupakan salah satu sarana produksi yang memiliki

peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas

ternak sehingga perlu diusahakan agar bibit yang diproduksi dan diedarkan tetap

terjamin mutunya sesuai standar atau persyaratan teknis minimal (PTM).

Sesuai amanah Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan Bab IV pasal 13 ayat (4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib

memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memenuhi keterangan mengenai silsilah

dan cirri-ciri keunggulan tertentu dan ayat (5), Setifikat layak benih atau bibit

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Benih atau

Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Kondisi saat ini di masyarakat, menunjukkan belum semua pelaku usaha

dapat memenuhi persyaratan untuk mensertifikasikan produknya ke LSPro. Hal ini

disebabkan belum semua pelaku usaha melaksanakan proses produksi mengacu pada

Good Breeding Practices (GBP) dengan sistem manajemen mutu sesuai ISO

9001:2008. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan masyarakat akan bibit yang sesuai

standar semakin meningkat. Langkah-langkah yang diperlukan adalah dengan

mengupayakan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak (SKLB). Surat

keterangan tersebut diterbitkan setelah menilai kesesuaian produk bibit ternak terhadap

standar (SNI/PTM/Standar Daerah) yang telah ada. Diharapkan surat keterangan

tersebut dapat menjadi awal bagi proses sertifikasi, setelah melalui pembinaan terhadap

pelaku usaha ke arah pembibitan secara terus menerus.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam upaya meningkatkan

koordinasi, daya guna dan hasil guna pengawasan mutu benih/bibit tersebut maka

dipandang perlu melakukan pengawasan benih/bibit ternak di daerah dan operasional


penerbitan SKLB. Adapun tujuannya agar bibit yang diproduksi dan diedarkan

terjamin mutunya sesuai standar/persyaratan teknis minimal yang telah ditetapkan,

sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari benih/bibit yang tidak

memenuhi standar atau PTM.

Lokasi Pengawasan dan operasional SKLB adalah di tingkat produsen baik

pemerintah; swasta/koperasi dan masyarakat. Sementara obyek Pengawasan dan

operasional SKLB adalah : (1) Mutu benih/bibit sesuai standar atau persyaratan teknis

minimal; (2) Pelaksanaan prinsip-prinsip perbibitan sesuai pedoman pembibitan ternak

yang Baik dan (3) Penerbitan SKLB.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak dan

Operasional SKLB tahun 2015 dilaksanakan di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Badung

dan Kabupaten Buleleng dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 43.400.000 (Empat

Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Dari total anggaran Rp. 43.400.000 (Empat

Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi

fisik mencapai 54,26 % dengan realisasi keuangan Rp. 11.850.000

(27,30%). Target fisik tidak tercapai karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan antara

lain : (1) Diklat peningkatan dan fungsional Bibit Ternak 1 OP; (2) Pertemuan nasional

fungsional bibit ternak 1 Op; (3) Perjalanan Dinas Biasa dan (4) Penerbitan SKLB

(5,265). Realisasi keuangan tidak tercapai karena : (1) Perjalanan luar daerah tidak

dilaksanakan sebesar 2 OP Rp. 10.400.000,-; (2) Cetak formulir SKLB Rp. 2.500.000,-;

(3) Penerbitan SKLB tidak dikerjakan karena yang bisa diukur hanya 34 ekor yang

masuk kriteria bibit (SKLB) dan (5) Uang saku peserta tidak digunakan sebesar

Rp.5.000.000,- karena pertemuanya di gabung dengan koordinasi perbibitan.

5.3.1.4 Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Populasi sapi potong di Indonesia berdasarkan hasil PSPK yang

dilaksanakan BPS tahun 2014 terus bertambah dan tersebar di beberapa pulau antara

lain Pulau Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara. Sebagian besar dari jumlah populasi sapi

potong tersebut berasal dari ternak sapi yang secara tradisional dengan kepemilikan 1-3

ekor, sehingga produksi dan produktivitasnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu

adanya upaya bagaimana produksi dan produktivitas tersebut dapat terus ditingkatkan.

Seyogyanya, kita harus mampu memanfaatkan keberadaan sumberdaya ternak potong


lokal yang ada seperti sapi Bali, sebagai tulang punggung penyediaan daging,

disamping harus dapat melakukan upaya pelestariannya. Potensi yang ada tersebut

perlu terus digali keunggulan jenisnya, sehingga dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan dan diharapkan semakin mampu menunjukkan keunggulannya. Dalam

rangka mendukung pengembangan Kawasan sapi potong di Provinsi Bali, strategi yang

dilakukan antara lain melalui pengembangan usaha yang berorientasi agribisnis yang

diprioritaskan pada industri pembibitan, pembesaran dan penggemukan, sebagai upaya

mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat.

Untuk mendukung tumbuh kembangnya usaha Kawasan ternak sapi potong,

sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat, pada tahun 2015 Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mendapat fasilitas dana APBN melalui MAK Belanja

Barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 2 kelompok yang

tersebar 2 kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Gianyar. Adapun tujuan

pelaksanaan kiegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong adalah : (1) Tercapainya

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dan (2)

Tumbuhnya kelompok Kawasan sapi potong di Provinsi Bali. Sementara Sasaran yang

ingin dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Provinsi Bali

yaitu terlaksananya Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku dalam pencapaian Program

Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong tahun 2015

dialokasikan di 2 kelompok di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten

Gianyar dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.625.000.000 (enam ratus dua puluh

lima juta rupiah). Dari total anggaran Rp.625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta

rupiah) sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik mencapai 100 % dengan

realisasi keuangan Rp. 600.150.000,- (96,02 %).

5.3.1.5 Pengembangan Budidaya Babi

Usaha peternakan babi adalah salah satu usaha peternakan yang

mendapat perhatian khusus di Kalangan masyarakat Bali, Pemerintah untuk usaha

peternakan ini sebagai salah satu usaha yang mendukung Program swasembada


pangan yang berkelanjutan, yang merupakan salah satu program untuk memperkecil

import daging yang selama ini diiakukan secara rutin. Untuk mendukung kegiatan

tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dialokasikan ke Provinsi Bali adalah

pengembangan Budidaya APBN-P dengan sub kegiatan adalah : Pengembangan

Budidaya Babi yang implementasinya ada di 4 (empat) Kabupaten yaitu Tabanan,

Badung, Gianyar, dan Bangli.

Kegiatan Budidaya Babi di pemukiman penduduk yang semakin intensif akan

menimbulkan permasalahan yang komplek terhadap lingkungan hidup. Permasalahan

yang paling sering dijumpai adaalah kotoran dan urine yang menyebabkan bau yang

kursang sedap dilingkungan sekitar.

Kesulitan pembuangan limbah ternak menimbulkan masalah bagi masyarakat

maupun ternaknya seperti penyakit ternak yang ditimbulkanya yang berakibat

menimbulkan kerugian pada peternak-peternak. Permasalahan lingkungan tersebut

sebagian besar disebabkan oleh limbah organic yang tisdak terurai dengan baik,

sehingga menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti bau, gas beracun, hama

penyakit dan masalah lingkungan lainya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam rangka pengembangan

budidaya ternak babi diuapayakan dilakukan secara ramah lingkungan sekaligus untuk

memenuhi permintaan pasar, baik di dalam negeri maupun untuk tujuan pasar ekspor

dipandang perlu dilakukan pengembangan kawasan peternakan babi yang ramah

lingkungan.

Adapun tujuan dari kegiatan Budidaya Babi APBN-P Tahun 2015 di Provinsi

Bali sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui keberadaan potensi babi yang tersebar

dikawasan -kawasan pngembangan babi dalam rangka penataan kawasan peternakan,

dan mendukung terwujudnya rencana swasembada daging berkelanjutan; (2)

Meningkatkan kegiatan usaha bersama dalam kehidupan di masyarakat; (3)

Memberikan peluang pekerjaan dan tambahan pendapatan bagi masyarakat; (4)

Memperkuat modal usaha peternakan babi yang berwawasan agribisnis; (5)

Meningkatkan kerjasama dan kemandirian kelompok dan (6) Meningkatkan populasi dan

produksi usaha peternakan babi. Sementara sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah

Kelompok- kelompok peternak babi yang ada di dalam suatu kawasan. Hasil, keluaran,


manfaat dan dampak kegiatan ini adalah : (1) Hasil: Meningkatnya populasi, produksi

dan produktifitas ternak babi di Provinsi Bali; (2) Keluaran : Terealisasinya

pengembangan potensi ternak babi di Provinsi dalam rangka mendukung terwujudnya

Program Swasembada Daging 2015; (3) Dampak: Terbentuknya kawasan peternakan

babi yang berwawasan agribisnis dan (4) Manfaat: Meningkatkan pendapatan petani.

Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Babi APBN-P Tahun 2015 yang ada di

Kabupaten Badung, Bangli, Tabanan dan Gianyar, dengan dana TP. Satker Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali sebesar : Rp. 3,530,500,000 (Tiga

miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), telah berjalan sesuai dengan

sasaran dan rencana. Dari paket yang telah diolokasikan untuk pengembangan

Budidaya babi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan seperti bantuan kandang ,

pengadaan pakan babi, bahan dan alat biosukurity, dan peralatan kandang. Hal ini

disebabkan karena ada rasa kekwatiran pengadaan ternak babi yang telah dilakukan

proses lelang di ULP provinsi mengalami tiga kali tender, namun akhirnya bisa di ada

pemenang tender sehingga pengadaan babi bisa diadakan dalam waktu yang sangat

singkat. Sedangkan kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu yang

tersedia sangat singkat dan bila dipaksakan akan bertentangan dengan hukum.

Dari total anggaran Rp. 3,530,500,000 (Tiga miliar lima ratus tiga puluh juta

lima ratus ribu rupiah), sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 realisasi fisik

mencapai 53,50% dan keuangan Rp. 1.197.680.500 (33,92%). dan Sisa Dana : Rp.

2,332,819,500,-. Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi APBN-P Tahun 2015 penuh

dengan kendala terutama dalam hal Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten

yang memproleh lokasi kegiatan ini dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah dimana Kelompok yang memproleh bantuan Sosial/Hibah harus

berbadan hukum Indonesia, sehingga kegiatan ini cukup lama tidak dialokasikan. Secara

terperinci pelaksanaan dari masing - masing kegiatan serta realisasinya adalah sebagai

berikut :

(1) Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Badung

1782.127.300 Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Badung dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 950,800,000 dengan Realisasi fisik sebesar 63,05% dan

realisasi keuangan sebesar 40,36 % yaitu Rp. 383.738.500 dengan Sisa

anggaran sebesar Rp. 567.061.500.


(2) Pengembangan Budidaya di Kota Denpasar

1782.127.301 Pengembangan Budidaya Babi di Kota Denpasar

Rp.572,200,000 dengan realisasi fisik 0,14 % dan realisasi keuangan sebesar

0.00% sehingga anggaran yang harus di kembalikan adalah Rp. 572,200,000.

(3) Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Gianyar

1782.127.302 Pengembangan Budidaya Babi di Kabupaten Gianyar

Rp.574,000,000 dengan realisasi fisik sebesar 64,48 % dan realisasi keuangan

Rp. 233,582,000 (40.69%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.340,418,000.

(4) Pengembangan Budidaya Babi di Kabupaten Bangli

1782.127.303 Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Bangli Rp.574,000,000

dengan realisasi fisik sebesar 64,26 % dan realisasi keuangan Rp.233,674,000

(40,71%) sehingga sisa dana yang dikembalikan sebesar Rp.340,326,000

(5) Pengembangan Budidaya Babi di Kabupaten Tabanan

1782.127.304 Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Tabanan Rp.859,500,000

dengan realisasi fisik 63.92 % dan realisasi keuangan Rp.346,686,000

(40.34%) sehingga sisa dana yang dikembalikan sebesar Rp. 512,814,000

5.3.1.6 Bimbingan Teknis Ternak Potong

Populasi sapi potong di Indonesia berdasarkan hasii PSPK yang

dilaksanakan BPS tahun 2014 berjumlah lebih dari 14,7 juta ekor yang tersebar di pulau

Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara. Sebagian besar dari jumlah populasi sapi

potong tersebut berasal dari ternak sapi yang secara tradisional dengan kepemilikan 1-3

ekor, sehingga produksi dan produktivitasnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu

adanya upaya bagaimana produksi dan produktivitas tersebut dapat terus ditingkatkan.

Seyogyanya, kita harus mampu memanfaatkan keberadaan sumberdaya ternak potong

lokal yang ada seperti sapi Bali, sebagai tulang punggung penyediaan daging,

disamping harus dapat melakukan upaya pelestariannya. Potensi yang ada tersebut

perlu terus digali keunggulan jenisnya, sehingga dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan dan diharapkan semakin mampu menunjukkan keunggulannya. Dalam

rangka mendukung pengembangan budidaya sapi potong, strategi yang dilakukan

antara lain melalui pengembangan usaha yang berorientasi agribisnis yang



mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan.

Bimbingan Teknis Ternak Potong merupakan upaya yang dilakukan guna

meningkatkan SDM Kelompok Tani Ternak Penerima bantuan kegiatan Pengembangan

Budidaya Sapi Potong Tahun 2015. Kegiatan Bimbingan Teknis Ternak Potong Tahun

2015 bersumber dari Dana Dekonsentrasi APBN Satker Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Diharapkan Bimbingan Teknis Ternak Potong Tahun

2015 dapat bermanfaat bagi Kelompok Tani Ternak dalam membudidayakan ternak

potong.

Maksud Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini adalah: (1) Menambah Wawasan

SDM Kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Tahun 2015 dan (2) Memberikan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kelompok

Tani Ternak Penerima Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Tahun 2015.

Adapun tujuannya untuk Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging melalui

pendekatan Usaha Pembiakan dan Penggemukan; Tunda Potong (di luar Pulau Bali)

dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (Kredit

. Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali Jln. WR. Supratman No. 71 Denpasar pada tanggal 20 Agustus

2015. Kegiatan Bintek ini dihadiri oleh Peserta yang terdiri dari 2 Kelompok Penerima

Bantuan Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Dana APBN Induk Tahun

2015 (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar) dan 6 Kelompok Penerima Bantuan

Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten Buleleng Dana APBN-P

Tahun 2015 (Kelompok Pemenang Lomba dan Kelompok Mandiri). Selain itu Kegiatan

ini dihadiri pula oleh Petugas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Bali

sebagai Narasumber Materi Teknologi Pakan Ternak Pengembangan Sapi Potong

Tahun 2015 dalam menerapkan konsep-konsep budidaya ternak. . Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Ternak Potong Tahun 2015 telah berjalan dengan baik.

Kegiatan Bintek ini diikuti oleh Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan

Budidaya Sapi Potong Tahun 2015 di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar.

Diharapkan kedepannya Bimbingan Teknis ini dapat dilanjutkan ke kelompok yang lain

dan bermanfaat bagi Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Kegiatan. Dari dana

yang disediakan Rp 35.800.000,-, capaian realisasi fisik 100 % dan keuangan adalah


72,75 % (26.045.000,-)

5.3.1.7 Penguatan Pembibitan Kambing di Kabupaten Terpilih

Peningkatan produktivitas ternak Kambing akan bersifat permanen

apabila diawali dengan pemanfaatan ternak kambing yang mempunyai keunggulan

genetik (kualifikasi bibit) sesuai sifat yang diinginkan dan pemberian lingkungan yang

sesuai. Oleh karena itu diperlukan program pembibitan tanpa menguras SDG kambing

dan domba yang sudah dilestarikan. Untuk tujuan tersebut pembibitan yang

dilaksanakan adalah pembibitan dalam satu rumpun atau dikenal sebagai pembibitan

ternak murni.

Kambing merupakan ternak yang memiliki sifat toleransi tinggi terhadap

bermacam-macam pakan hijauan serta mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap

berbagai keadaan lingkungan. Pengembangan Kambing mempunyai prospek yang baik

karena di samping untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, juga memiliki

peluang sebagai komoditas ekspor. Untuk mendukung pengembangan Kambing

nasional di masa yang akan datang, jumlah dan mutu bibit merupakan faktor produksi

yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan program pembangunan

peternakan.

Pembibitan Kambing saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang

berciri skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya,

lokasi tidak terkonsentrasi dan belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis.

Kebijakan pengembangan usaha pembibitan Kambing diarahkan pada suatu wilayah,

baik wilayah khusus maupun terintegrasi dengan komoditas lainnya serta terkonsentrasi

di suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan dan pengawasannya.

Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta

memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan (Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 48/2011 tentang Sumber Daya Genetik dan Perbibitan

Ternak). Persyaratan bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat layak bibit yang

memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya, yang dikeluarkan oleh

lembaga sertifikasi produk (benih dan/atau bibit ternak). Karena sudah ada pengertian

“bibit” dan persyaratan peredarannya yang baku dan mempunyai kekuatan hukum, untuk

selanjutnya seluruh masyarakat agar menyamakan persepsi tentang istilah bibit. Hal ini

dikarenakan masih banyak khalayak yang menyatakan bahwa bibit adalah ternak yang


dapat digunakan untuk perkembangbiakan (induk dan jantan dewasa) tanpa melihat

keunggulan genetiknya. Upaya untuk mendapatkan ternak dengan kualifikasi bibit dapat

dilakukan melalui pemuliaan. Pengertian pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk

mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur

guna mencapai tujuan tertentu. Cara untuk mengubah komposisi genetik dapat

dilakukan dengan melakukan seleksi dan pengaturan perkawinan. Pengaturan

perkawinan dapat dilakukan dalam rumpun murni (within breed) atau antar

rumpun/persilangan (between breed). Untuk mempertahankan kemurnian dan

menghindari penurunan mutu genetik kambing asli/ lokal, pelaku pembibitan harus

menerapkan prinsip-prinsip pembibitan sesuai dengan Pedoman Pembibitan Kambing

yang Baik (Good Breeding Practice/GBP). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam

menerapkan prinsip-prinsip pembibitan antara lain : sarana, manajemen pemeliharaan,

produksi bibit (perkawinan, recording, seleksi, replacement dan sertifikasi). Dalam

rangka mendukung Penguatan Pembibitan Kambing di Kabupaten Terpilih, strategi yang

dilakukan antara lain melalui pembibitan dan pelestarian ternak kambing sebagai upaya

mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat.

Untuk mendukung tumbuh kembangnya Pelestarian Kambing Gembrong di

Provinsi Bali, sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat, pada tahun 2015

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mendapat fasilitas dana APBN

melalui MAK Belanja Barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak

1 kelompok yang tersebar di Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan pelaksanaan

kegiatan ini adalah : (1) Tercapainya program pemenuhan Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan Rakyat; (2) Tumbuhnya kelompok Pembibitan Kambing di

Provinsi Bali; (3) Memfasilitasi sarana pelestarian kambing gembrong; (4)

Meningkatkan pengetahuan/keterampilan (kompetensi) SDM.; (5) Membentuk dan

menguatkan kelompok peternak sebagai kelompok pelestarian kambing gembrong dan

(6) Menumbuhkan dan menstimulasi peternak secara individu maupun kelompok

peternak dalam menerapkan pemurnian dan pelestarian serta menerapkan prinsip-

prinsip pembibitan.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Penguatan Pembibitan Kambing di

Kabupaten Terpilih adalah : (1) Termanfaatkannya sarana pelestarian dan pembibitan.;


(2) Pengetahuan / keterampilan petugas dan peternak dibidang pelestarian meningkat;

(3) Terbentuknya calon dan kelompok pelestarian kambing gembrong; (4) Diterapkannya

pemurnian dan pelestarian sertan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan oleh peternak

baik secara individu maupun kelompok; (5) Tersedianya kambing gembrong secara

berkelanjutan dan (6) Terbentuknya wilayah sumber kambing gembrong di Provinsi Bali.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Kegiatan Penguatan Pembibitan Kambing di

Kabupaten Terpilih yaitu terlaksananya Kegiatan Penguatan Pembibitan Kambing di

Kabupaten Terpilih. Sementara sasaran jangka pendeknya adalah : (1) -Tersedianya

sarana pelestarian dan pembibitan dan (2) Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip

pembibitan di kelompok peternak rumpun Kambing Gembrong di Kabupaten

Karangasem. Sasaran jangka Menengahnya adalah Terbentuknya kelompok ternak

rumpun Kambing Gembrong di Kabupaten Karangasem dan Sasaran jangka panjangnya

adalah : (1) Terbentuknya wilayah sumber rumpun Kambing Gembrong di Kabupaten

Karangasem dan (2) Terlaksananya pengelolaan wilayah sumber kambing gembrong

secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pembibitan Kambing di Kabupaten Terpilih

Tahun 2015 dialokasikan di 1 kelompok di Kabupaten Karangasem dengan jumlah pagu

anggaran sebesar Rp. 780.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Dari

total anggaran Rp. 780.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sampai

dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik mencapai 100 % dengan realisasi keuangan

Rp. 247.536.481,- (31,74%).

5.3.1.8 Pengembangan Budidaya Kambing Perah di Kabupaten Buleleng

Pengembangan Budidaya Kambing Perah di Kabupaten Buleleng

merupakan salah satu kegiatan yang mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal

Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, merupakan salah satu program untuk

memperkecil import daging yang selama ini dilakukan secara rutin. Implementasi dari

kegiatan tersebut salah satunya adalah pengembangan budidaya ternak kambing perah

dengan anggaran dari Direktorat Budidaya Ternak yang pelaksanaannya berlokasi di

Kabupaten Buleleng sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Tani Mekar Sari Desa Pucak

Sari, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dan Kelompok Tani Ternak Sari

Ramban Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Kegiatan


Pengembangan ternak kambing difokuskan pada Kambing Peranakan Etawah (PE)

untuk kambing jantan dan betina.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) Untuk mengetahui

keberadaan ternak kambing yang tersebar di Bali dalam rangka penataan kawasan

peternakan kambing; (2) Meningkatkan populasi dan produksi ternak kambing dan (3)

Meningkatkan kemampuan peternak / kelompok dalam mengembangkan usaha

peternakan kambing. Sementara sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1)

Kelompok peternak kambing di kawasan peternakan dan (2) Ternak kambing yang ada

baik Peranakan Etawah maupun yang lainnya

Hasil yang ingin dicapai adalah : (1) Meningkatkan populasi, produksi dan

produktivitas kambing di Provinsi Bali; (2) Tumbuh dan berkembangnya kelompok usaha

peternakan kambing dan (3) Meningkatkan pendapatan peternakan kambng.

Sementara keluarannya adalah Teranalisanya data potensi kambing di Provinsi Bali.

Manfaat pelaksanaan kegiatannya adalah Meningkatnya kwalitas/mutu kambing melalui

pengembangan dan budidaya ternak kambing dengan Dampak kegiatan yang

diharapkan adalah Berkembangnya usaha peternakan kambing melalui kawasan-

kawasan peternakan kambing. Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Budidaya

Kambing Perah di Kabupaten Buleleng dengan Dana Tugas Pembantuan (TP). Provinsi

sebesar : Rp. 212.500.000 (Dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang

teralokasi di 2 Kelompok antara lain Kelompok Tani Ternak Mekar Sari Desa Pucak Sari

Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dan Kelompok Tani Ternak Sari Ramban

Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing Perah di

Kabupaten Buleleng Dana TP Provinsi sebesar : Rp. 212.500.000 (Dua Ratus Dua Belas

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dialokasikan kepada 2 kelompok dapat berjalan sesuai

dengan sasaran dan rencana yang telah ditetapkan. Dari total anggaran yang tertuang

dalam DIPA sebesar Rp. 212.500.000 (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 realisasi fisik mencapai 100% dan

keuangan 95.95 % atau Rp. 203.900.000 (dua ratus tiga juta sembilan ratus ribu

rupiah) dan sisa dana Rp. 8.600.000,- (Efisiensi).


5.3.1.9 Workshop Supply Demand Bibit Ternak

Salah satu Program Unggulan Kementerian Pertanian RI adalah

Program Pemenuhan Pangan asal hewan dan Agribisnis Peternakan Rakyat telah

dirancang sebagai Program Nasioanal Periode 2015-2019. Sasaran utama yang ingin

dicapai adalah meningkatnya produktivitas dan populasi ternak sapi.Salah satu langkah

operasional dari program tersebut adalah melaksanakan kegiatan "Penguatan

Pembibitan Sapi Bali".Khusus untuk Provinsi Bali, kegiatan tersebut difokuskan pada

ternak rumpun Sapi Bali. Kegiatan ini sangat penting dan strategis dilaksanakan

mengingat saat ini permintaan akan bibit Sapi Bali dari luar Pulau Bali sangat tinggi dan

ketersediaan daging secara nasional masih tergantungan terhadap impor. Daging sapi

merupakan salahsatubahan pangan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan

oleh masyarakat.Permintaan daging sapi setiap tahun cenderung mengalami

peningkatan.Meningkatnya kebutuhan daging sapi terkait semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap asupan gizi yang seimbang, pertambahan penduduk

dan meningkatnya daya beli masyarakat.Menurut proyeksi Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatam Hewan, kebutuhan daging sapi tahun 2015 mencapai 600

ribu ton, sementara pasokan daging sapi lokal baru mencapai sekitar 316 ribu ton.Ini

berarti bahwa, terdapat kesenjangan sekitar 46 % dari kebutuhan nasional yang dipasok

dari daging sapi impor maupun ex sapi bakalan impor.

Belum seimbanganya antara Supply-demand daging sapi nasional akan

memberi peluang akan masuknya produk-produk impor. Dalam rangka meningkatkan

ketersediaan daging sapi nasional, berbagai terobosan telah diupayakan untuk

memberdayakan rumpun-rumpun sapi lokal (termasuk Sapi Bali) agar mutunya semakin

meningkat dan memilki daya saing. Muara akhir dari pemberdayaan sapi lokal tersebut

adalah meningkatnya populasi, produksi, dan produktivitas.Sapi Bali merupakan plasma

nutfah sapi asli Indonesia secara komparatif mempunyai keunggulan dibandingkan

bangsa sapi lainya. Keunggulan tersebut diantaranya adaptif dan responsive terhadap

lingkungan termasuk dalam pemanfaatan pakan yang kurang berkualitas, subur serta

mempunyai presentase karkas relatif tinggi dengan kadar lemak yang rendah. Walaupun

demikian, Sapi Bali juga memiliki kelemahan diantaranya berat badanya relatif kecil dan

rentan terhadap penyakit tertentu seperti jembrana diseases (JD).Kelemahan ini ini

merupakan tantangan untuk diatasi sehingga Sapi Bali dapat bersaing di pasaran.Upaya


yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut diantaranya adalah

menlaksanakan program pemuliabiakan secara terarah, berkesinambungan dan

terintergrited serta menggunakan biosecurity secara ketat.Daya pikat Sapi Bali sangat

toleran dan produktif, memposisikan plasma asli Indonesia ini sebagai ternak primadona

nasional. Tingginya minat berbagai pihak untuk memelihara Sapi Bali merupakan

peluang pasar yang sangat besar namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukan

bahwa, minat peternak lebih tertarik memelihara sapi jantan untuk penggemukan

dibandingkan dengan kegiatan pembibitan, padahal kalau dicermati pembibitan ternak

merupakan bagain hulu yang akan memberikan efek domino terhadap kegiatan hilir

mulai dari kegiatan on-farm hingga kegiatan pasca panen.

Sebagai daerah pelestarian dan pemurnian Sapi Bali, rendahnya terhadap

kegiatan pembibitan akan memberikan efek yang kurang kondusif bagi pengembangan

Sapi Bali karena dapat menurunkan daya saing. Rendahnya semangat petani

mengusahakan kegiatan pembibitan disebabkan karena ketidak adanya reward terhadap

produk bibit ternak yang selalu dihargai dibawah produk kegiatan pengemukan sehingga

pembibitan ternak kehilangan daya pikat.

Dalam rangka memperkuat kegiatan pembibitan Sapi Bali dan meningkatkan

minat petani untuk mengusahakan kegiatan pembibitan yang selama ini sangat rendah

dan secara ekonomis bibit ternak belum memberikan dampak positif, maka untuk

mengatasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali telah mengupayakan beberapa

terobosan antara lain :

1. Melaksanakan Kegiatan Penguatan Pengembangan Pembibitan Sapi Bali di Nusa Penida

2. Memberikan insentif kepada sapi betina bunting minimal 5 bulan.

3. Penyelamatan sapi betina produktif.

4. Pengembangan indukan Sapi Bali.

5. Pembentukan sentra/kawasan/ usaha perbibitan di pedesaan.

6. Pembinaan secara continue dengan pendekatan kelompok untuk mendorong penumbuhan, penguatan kelembagaan dan SDM kelompok.


7. Meningkatkan nilai tawar/ jual produk perbibitan dengan menerbitkan peraturan Gubernur Bali No 46 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pengeluaran Bibit Sapi Bali.

Terkait dengan hal tersebut terutama point ke-7, maka dipandang perlu untuk

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali tentang Alokasi dan Harga Dasar Bibit Sapi

Bali. Berdasarkan atas paparan diatas, maka diadakanlah Workshop Supply Demand

Bibit Ternak.

Workshop Supply Dimand Bibit Ternak Ternak Potong Tahun 2015,

diselenggarakan selama satu hari tanggal 29 September 2015, dilaksanakan di Hotel

Grand Mirah Boutiqe, Jl. Kaliakah, no. 1, Denpasar. Adapun maksud dan tujuannya

adalah : (1) Mengetahui secara pasti potensi ketersediaan dan kebutuhan sapi bali di

Kabupaten dan Provinsi; (2) Merencanakan upaya-upaya pemecahan dan kebutuhan

sapi bali; (3) Menetapkan alokasi dan harga dasar bibit sapi bali tahun 2015 dan (4)

Menetapkan prosedur pengeluaran bibit sapi bali. Jumlah peserta adalah sebanyak 30

orang yang terdiri dari : Pengurus Asosiasi Peternak Sapi Bali (AKSA Bali) 9

orang; Petugas Provinsi (4 orang); Petugas Kabupaten/Kota (9 orang); Pedagang antar

pulau (6 orang); Badan Penanaman Modal (1 orang) dan Karantina Hewan (1 orang).

Materi Workshop Supply Dimand Bibit Ternak Ternak Potong Tahun 2015 meliputi : (1)

Ketersediaan Bibit Sapi Bali; (2) Analisa Potensi Bibit Sapi Bali; (3) Tatacara

Pengeluaran Bibit Sapi Bali dan (4) Tatacara Pengeluaran dan Prosedur Pengeluaran

Bibit Sapi Bali.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan Workshop Supply Demand

Bibit Ternak adalah Rp 26.500.000,-. Dari hasil pelaksanaan kegiatan Workshop

Supply Demand Bibit Ternak, capaian realisasi fisiknya adalah 100 %; realisasi

keuangannya 81,26 % atau Rp 21.535.000,-.

5.3.1.10 Workshop Budidaya Sapi Potong APBN-P Tahun 2015

Populasi sapi potong di Provinsi Bali tahun 205 adalah berjumlah

529.523 ekor yang terdiri dari dari anak jantan 59.813 ekor, jantan muda 76.534 ekor,

jatan dewasa 74.635 ekor, anak betina 62.149 ekor, betina muda 74.009 ekor dan betina

dewasa 182.383 ekor yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dan di kabupaten buleleng

merupakan urutan ke dua setelah karangasem populasi yang paling besar di Pulau bali.

sapi potong tersebut berasal dari ternak sapi yang dipeleihara secara tradisional dengan


kepemilikan 1-3 ekor, sehingga produksi dan produktivitasnya masih rendah. Oleh

karena itu, perlu adanya upaya bagaimana produksi dan produktivitas tersebut dapat

terus ditingkatkan. Seyogyanya, kita harus mampu memanfaatkan keberadaan

sumberdaya ternak potong lokal yang ada seperti sapi Bali, sebagai tulang punggung

penyediaan daging, disamping harus dapat melakukan upaya pelestariannya. Potensi

yang ada tersebut perlu terus digali keunggulan jenisnya, sehingga dapat dimanfaatkan

secara berkelanjutan dan diharapkan semakin mampu menunjukkan keunggulannya.

Dalam rangka mendukung pengembangan budidaya sapi potong, strategi yang

dilakukan antara lain melalui pengembangan usaha yang berorientasi agribisnis yang


mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan.

Workshop Budidaya sapi Potong APBN-P tahun 2015 merupakan upaya yang dilakukan

guna meningkatkan SDM Kelompok Tani Ternak Penerima bantuan kegiatan

Pengembangan Budidaya Sapi Potong Tahun 2015. Kegiatan Workshop Budidaya Sapi

Potong APBN-P Tahun 2015 bersumber dari Dana Tugas Pembantuan APBN Satker

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Diharapkan Workshop Budidaya

Sapi Potong APBN-P Tahun 2015 dapat bermanfaat bagi Kelompok Tani Ternak dalam

membudidayakan ternak potong.

Maksud pelaksanaan kegiatan Workshop Budidaya Sapi Potong APBN-P

Tahun 2015 adalah : (1) Menambah Wawasan SDM Kelompok Tani Ternak Penerima

Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong APBN-P Tahun 2015 dan (2)

Memberikan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kelompok Tani Ternak

Penerima Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong APBN-P Tahun 2015.

Sementara tujuannya adalah : (1) Mengetahui secara pasti potensi ketersediaan dan

kebutuhan sapi di bupaten dan Provinsi dan (2) Mendukung Program Pemerintah

dalam rangka pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan

rakyatMendorong Berkembangnya usaha peternakan sapi potong rakyat, populasi,

produksi dan mempercepat dan penyerapan tenaga kerja. Pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 bertempat di Aula Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Jl, Mohamad Yani, No. 99, Singaraja.

Adapun peserta worshop sebanyak 50 orang terdiri dari : Pengurus kelompok dan


anggota kelompok penerima kegiatan Budidaya sapi potong APBN-P tahun 2015

(Kelompok Mandiri dan Pemenang lomba sebanyak 40 orang dan petugas teknis

kabupeten buleleng sebanyak 6 orang serta petugas kecamatan grokgak 2 orang dan

petugas kecamatan Kubutambahan 2 orang. Materi yang disampaikan pada kegiatan

workshop antara lain : (1) Kebijakan Pengembnagan Sapi potong pada daerah kawasan

Peternakan di Provinsi Bali; (2) Tata Laksana Pengembangan Budidaya Sapi Potong

dan permasalahannya; (3) Tatacara Pembuatan laporan budidaya sapi potong dan (4)

Pemanfatan bahan baku pakan lokal dan Teknologi Pakan Ternak.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan Workshop Budidaya

Sapi Potong APBN-P Tahun 2015 adalah Rp 49.508.000,-. Dari hasil pelaksanaan

kegiatan Workshop Budidaya Sapi Potong APBN-P Tahun 2015, capaian realisasi

fisiknya adalah 100 %; realisasi keuangannya 49,88 % atau Rp 24.695.000,-.

5.3.2 Kegiatan Perbibitan Ternak APBD Provinsi Bali

5.3.2.1 Pengawasan dan Perbibitan Ternak

Beternak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

masyarakat Bali. Orientasi beternak masyarakat Bali bukan saja terkait dengan ekonomi

semata, tetapi juga berhubungan dengan aktivitas sosial. Komoditi jenis ternak yang

diusahakan masyarakat Bali adalah Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. Pada Tahun 2014

Populasi Ternak Sapi di Provinsi Bali sebanyak 553.582 ekor, Ternak Babi 922.739 ekor,

Ternak Kambing 68.457 ekor dan Ternak Itik 630.895 ekor (Informasi Data Dinas

Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali).

Sebagai ternak sapi potong asli Indonesia, Sapi Bali telah tersebar mulai dari

Provinsi NAD hingga Provinsi Papua, yang populasinya mencapai 30 % dari Provinsi

Bali. Yang pada akhir tahun 2011 populasinya sebanyak 637.473 ekor. Pesatnya

perkembangan sapi potong lokal ini menunjukan bahwa, sapi Bali secara komparatif

memiliki keunggulan dan layak dikembang - biakan. Akibatnya, pennintaan terhadap

bibit Sapi Bali betina dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan termasuk

permintaan dari luar Bali. Begitu pula permintaan terhadap ternak bakalan untuk tujuan

potong. Hal ini menjadi penyebab utama penurunan populasi sapi Bali hingga -13,50 %

per tahunnya.

Dalam kaitannya dengan tingginya permintaan Sapi Bali baik dalam bentuk bibit

betina maupun untuk tujuan potong, maka Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk


melestarikan kemurniannya (Peraturan Gubernur No. 45 tahun 2004). Hal ini

dimaksudkan agar dalam memanfaatkan Sapi Bali, populasinya tetap terjaga dan

produktivitasnya dapat ditingkatkan.

Kondisi yang kondusif ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi

pelestarian dan pengembangan Sapi Bali di Bali termasuk pengembangan usaha

peternakan babi, kambing dan ayam. Oleh karena itu segala daya perlu diupayakan

untuk menggairahkan usaha peternakan Sapi Bali, babi, kambing, dan ayam diantaranya

dengan menyalurkan bantuan ternak kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten /

Kota se Bali. Sementara upaya teknis yang dilakukan meliputi perbaikan mutu genetik

melalui pengintroduksian pejantan yang bermutu dengan teknologi IB. Perbaikan

tatalaksana budidaya, pengembangan pakan, peningkatan derajat kesehatan ternak,

serta penyediaan bibit yang memadai dan berkualitas Dari paparan di atas terkait

dengan obsesi untuk mengembangkan usaha pembibitan Sapi, Babi dam Kambing,

maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali melalui Bidang Produksi

melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak. Kegiatan Pengawasan dan

Perbibitan Ternak ini terlaksana dengan sumber dana berasal dari Dokumen

pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015

Nomor : 918/ 70 /DPPA/2015 Tanggal 28 Septemberi 2015. Fokus Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi pengadaan Ayam Ras Pullet 2.500 ekor, Pakan Ayam Ras 250

sak dan Kandang Ayam Ras 50 unit untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)yang telah

memperoleh bedah rumah pada Desa Gerbang Sadu sebanyak 50 RTM), yaitu di desa

Pejarakan 22 RTM, di desa Musi 8 RTM Kecamatan Grokgak Kabupaten Buleleng dan

di desa Tianyar , Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem sebanyak 20 RTM. Kegiatan

ini diadakan untuk mendukung Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Gerbang

Sadu di Kabupaten Buleleng, dan Karangasem dan Pembinaan kepada kelompok-

kelompok pembibitan dipedesaan.

Adapun Tujuan Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak adalah : (1)

Membina peternak dan kelompok pembibitan ternak dalam rangka peningkatan

populasi dan produksi ternak; (2) Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja bagi

petani ternak; (3) Sebagai daerah penghasil bibit sapi Bali serta menjaga kemurnian sapi

Bali sebagai plasma nutfah lokal yang mempunyai produksi dan produktivitas yang tinggi

dan (4) Memberdayakan RTM untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

dengan penyebaran bibit Ayam ras Pullet. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan


kegiatan ini adalah : (1) Terbentuknya Sentra Kawasan sumber bibit; (2) Terjaganya

Pelestarian Sapi Bali sebagai Plasma Nutfah Lokal yang mempunyai Produktivitas

yang tinggi; (3) Berkembangnya kelembangan Pembibitan dan tersediaan Sumber

Energi dan Pupuk Organik serta tersedianya pangan hewani asal ternak; (4) Terjadinya

penurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bali dan (5) Adanya

Peningkatan Pendapatan dan Kesejahtraan Rumah Tangga Miskin..

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang dijabarkan dalam bentuk

kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Teraak yang tertuang dalam Keputusan Gubernur

Bali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No : 918/70/DPPA/2015 Tanggal 28

September 2015. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2015

dengan Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) sebesar Rp.

457.450.000.- ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) sampai dengan 31 Desember 2015 Realisasi Fisik mencapai 97,36 % dengan

realisasi Keuangan Rp.395.028.600,- (86,35 %)

Dari pemaparan diatas, kinerja Bidang Produksi tahun 2015 dalam mengelola

anggaran yang dialokasikan (APBN dan APBD Provinsi Bali) sebesar Rp

16.768.320.390,-,adalah rata-rata realisasi fisik kegiatannya 96,65 % dengan realisasi

keuangan 68,92 % (Rp 11.556.433.075,-). . Secara rinci hasil pelaksanaan kegiatannya

adalah sebagi berikut :

A. APBN

Total Pagu Rp 15.554.748.000,- capaian realisasi fisik 94,18.% dengan realisasi

keuangan 67,18 % atau Rp 10.449.857.085, terdiri atas :

1. Kegiatan Pakan Ternak

Total Pagu Rp 5.248.260.000,-,capaian realisasi fisik 93,15 % dengan realisasi

keuangan 81,38 % atau Rp 4.270.928.000,-

2. Kegiatan Prasarana Sarana Peternakan

Total Pagu Rp 1.000.000.000,- capaia realisasi fisik 100 % dengan realisasi

keuangan 95,60 % atau Rp 956.024.260,-,

3. Kegiatan Perbibitan Ternak

Total Pagu Rp 9.306.488.000, capaian realisasi fisik 89,38 % dengan realisasi

keuangan 56,12 % atau Rp 5.222.904.825,-.


B. APBD Provinsi Bali

Total Pagu Rp 1.213.572.390,- capaian realisasi fisik 99,12.% dengan realisasi

keuangan 91,18 % atau Rp 1.106.575.990,-, terdiri atas :

1. Kegiatan Pakan Ternak

Total Pagu Rp 241.245.000,-,capaian realisasi fisik 100 % dengan realisasi

keuangan 84,56 % atau Rp 203.996.950,-

2. Kegiatan Prasarana Sarana Peternakan

Total Pagu Rp 514.877.390,- capaian realisasi fisik 100 % dengan realisasi

keuangan 98,58 % atau Rp 507.550.440,-,

3. Kegiatan Perbibitan Ternak

Total Pagu Rp 497.450.000, capaian realisasi fisik 97,36 % dengan realisasi

keuangan 86,35 % atau Rp 395.028.600,-.

5.4 Masalah dan Pemecahan Masalah

5.4.1 Masalah

Permasalahan yang dihadapi dan menjadi kendala dalam melaksanakan

kegiatan di Bidang Produksi diantaranya adalah ;

1. Tidak adanya Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas yang menangani fungsi

Peternakan Kabupaten yang memproleh alokasi kegiatan akibat terbitnya UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kelompok yang

memproleh bantuan Sosial/Hibah harus berbadan hukum Indonesia, sehingga

kegiatannya cukup lama tidak dialokasikan.

2. Adanya beberapa kegiatan mengalami proses gagal tender sehingga proses

tender diulang yang mengakibatkan waktu yang tersedia untuk melaksanakan

kegiatan menjadi pendek. Akibatnya ada beberapa kegiatan tidak dapat

direalisasikan karena volumenya cukup besar dan waktu pelaksanaannya tidak

mencukupi.

5.4.2 Pemecahan Masalah Upaya yang perlu dilakukan kedepan sebagai tindak-lanjut perbaikan terhadap

masalah dan kendalan yang dihadapi adalah :

1. Bersama Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi tentang UU Nomor 23


Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kepada kelompok-kelompok ternak

dan menyarankan agar Kelompok Tani Ternak segera mengurus badan hukum

kelompoknya.

2. Sebagai langkah antisipasi mengupayakan segera proses pelaksanaan tender

dapat dilaksanakan pada akhir triwulan I atau awal triwulan II, agar tersedia

waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

5.4.3 Saran

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah diterima

oleh Kelompok Tani Ternak, diwajibkan agar kelompok tersebut membuat laporan

secara berkelanjutan dan berjenjang sehingga mudah mengetahui perkembangan ternak

yang telah diterima oleh kelompok.


BAB VI

USAHA TANI

I. PENDAHULUAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang ekonomi dengan pelaksanaan

pembangunan jangka panjang adalah suatu struktur ekonomi yang seimbang dimana

kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung oleh kemampuan pertanian yang

tangguh. Struktur yang seimbang itu tentunya dapat dicapai melalui tahapan

Pembangunan Ekonomi masih dititik beratkan pada sektor pertanian yang mendukung

industri. Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan protein hewani, pemerintah

akan terus mengernbangkan usaha peternakan tradisional kearah komersial melalui

pembinaan teknis dan permodalan sehingga pendapatan petani ternak dapat

ditingkatkan.

Khusus untuk usaha peternakan telah mengalami kemajuan dengan adanya

usaha peternakan yang mengarah ke komersial khususnya pada usaha peternakan

ayam ras dan babi. Ada beberapa Kabupaten di Provinsi Bali yang usaha peternakannya

telah berkembang dengan baik. Dalam mengelola usahanya, petani dituntut

mengembangkan konsep berwawasan agribisnis dalam usaha taninya yang menyangkut

antara lain:

a) Mampu meningkatkan sumber daya (alam, modal dan teknologi)

b) Mampu menangkal gejolak (teknis maupun ekonomis)

c) Stuktur produksi yang mampu memenuhi tuntutan pasar

d) Mampu berperan bagi pembangunan baik secara nasional maupun regional.

Untuk mewujudkan peternakan yang maju dan mandiri, salah satu upaya yang

dilaksanakan Pemerintah melalui pengembangan pola kemitraan usaha peternakan

yang nantinya mampu mengarah ke komersial.

Upaya untuk menciptakan iklim usaha peternakan yang baik harus terus menerus

dilaksanakan sehingga dapat memberikan motivasi bagi usaha-usaha dibidang

peternakan. Usaha tersebut dapat diupayakan dengan memperluas informasi yang

menyangkut potensi peternakan, mempermudah prosedur pelayanan perijinan yang

diperlukan di dalam pengembangan usaha peternakan serta jaringan kemitraan usaha

peternakan.


6.1. Pelayanan Usaha

Upaya untuk menciptakan iklim usaha yang baik harus terus menerus

dilaksanakan sehingga dapat memberikan motivasi bagi usaha-usaha dibidang

peternakan itu sendiri. Usaha tersebut dapat diupayakan dengan memperluas

informasi yang menyangkut potensi peternakan dan perikanan, mempermudah

prosedur pelayanan perijinan yang diperlukan di dalam pengembangan usaha

peternakan serta jaringan kemitraan usaha peternakan dan perikanan.

6.1.1.Kelembagaan Usaha

Pembangunan Kelembagaan petani peternak yang tangguh serta peningkatan

Usaha dan Industri Peternakan adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk

mewujudkan salah satu misi pembangunan peternakan (Pengembangan SDM yang

Tangguh dan Mandiri). Dalam kaitannnya dengan pembangunan kelembagaan ini

peran dan fungsi kelompok tani ternak harus diberdayakan secara maksimal.

Sampai saat ini di Provinsi Bali terdapat 3.769 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh

sembilan) kelompok tani ternak yang tersebar diseluruh Bali dengan

mengusahakan beragam komoditas peternakan. Tidak sedikit dari kelompok-

kelompok tersebut berprestasi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional. Kelompok

Tani Ternak pemenang lomba Tingkat Nasional untuk tahun 2015 yaitu Kelompok

Tani Ternak Sapi Potong Satwa Murti – ST. AMP, Banjar Dinas Antap Delod Sema,

Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sebagai Juara V Lomba

Kelompok Tani Ternak Sapi Potong dan Kelompok Tani Ternak Ayam Buras Sato

Nadi, Banjar Jehem Kaja, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli

sebagai Juara IV Lomba Kelompok Tani Ternak Ayam Buras. Dalam upaya

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota serta menumbuhkembangkan

perekonornian desa maka pembentukan koperasi adalah menjadi alternatif pilihan

yang menjamin dan menjanjikan. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu

wadah kegiatan perekonomian desa yang bergerak dibidang peternakan dalam

rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis Lembaga

Mandiri yang Mengakar (LM3), merupakan upaya peningkatan kemampuan

sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi


agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3 dan

penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut

diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri

dan berkelanjutan serta dapat berperan secara oftimal sebagai agen pembangunan

bagi masyarakat sekitarnya. Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan

menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya

untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam

pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial, maupun

ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang,

maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi

yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal.

Jumlah LM3 di Provinsi Bali dari tahun 2006 sampai dengan 2012 sebanyak

118 dengan komoditas sapi potong, kambing dan babi, dengan perincian sebagai

berikut tahun 2006 telah dipilih sebanyak 1 LM3 dengan komoditas ternak

Kambing, tahun 2007 telah dipilih sebanyak 14 LM3 dengan babi dan sapi potong,

tahun 2008 telah dipilih sebanyak 51 LM3 dengan komoditas sapi potong, tahun

2009 telah dipilih sebanyak 18 LM3 dengan komoditas sapi potong, tahun 2010

telah dipilih sebanyak 16 LM3 dengan komoditas Kambing dan Sapi Potong, tahun

2011 telah dipilih sebanyak 12 LM3 dengan komoditas Sapi Potong dan Kambing

dan tahun 2012 telah dipilih sebanyak 6 LM3 dengan komoditas Babi dan Sapi

Potong. Untuk tahun 2013 dan 2014 sudah tidak mendapatkan lagi dana untuk LM3

pilihan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian

Pertanian RI.

Dalam kaitannya untuk menyediakan pangan asal ternak yang cukup ditinjau

dari segi kwalitas, kwantitas, distribusi dan harga yang terjangkau maka cara yang

ditempuh adalah dengan mengembangkan usaha agribisnis Peternakan berbasis

agroinput, teknologi, kelembagaan kelompok tani ternak dan tenaga kerja yang

cukup di sentra-sentra ternak.

Dalam upaya mengawal program tersebut diatas, Direktorat Jenderal

Peternakan Kementerian Pertanian membuat terobosan program / kegiatan untuk

memacu tumbuhnya usahawan muda dibidang peternakan yang berbasis pedesaan

degan membuka lowongan pekerjaan/ kegiatan berupa Sarjana Membangun Desa (


SMD ) dengan merekrut para Sarjana Peternakan / Dokter Hewan yang punya jiwa

wirausaha dan punya komitmen untuk memajukan perekonomian pedesaan

khususnya dibidang peternakan. Khusus untuk Provinsi Bali dari tahun 2008

sampai tahun 2012 mendapat 36 kelompok Program Sarjana Membangun Desa

(SMD) dengan perincian tahun 2008 sebanyak 7 kelompok, tahun 2009 sebanyak 8

kelompok, tahun 2010 sebanyak 11 kelompok, tahun 2011 sebanyak 3 kelompok

dan tahun 2012 sebanyak 7 kelompok dengan total dana Rp 10.059.250,-. Mulai

tahun 2013 sudah tidak mendapatkan lagi dana untuk perekrutan SMD dari

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

6.1.2.Permodalan

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan produksi peternakan

di Provinsi Bali adalah terbatasnya modal yang dimiliki oleh petani ternak. Oleh

karenanya dalam rangka membantu petani mengembangkan usahanya dilakukan

dengan pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik

dari bank sebagai pemberi kredit maupun berupa modal yang ditawarkan oleh

pengusaha-pengusaha yang bergerak di sub sektor peternakan.

Kemitraan usaha agribisnis dengan ditunjang oleh lembaga terkait merupakan

salah satu instrument kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana

keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya

mempercayai antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra. Dalam

memberdayakan kelompok mitra dalam pembangunan pertanian yang berorientasi

agribisnis khususnya di bidang agribisnis komoditas unggulan memerlukan

pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh pengusaha

besar/menengah/BUMN. Pembinaan kemitraan bertujuan untuk mewujudkan sinergi

kemitraan yang dapat menciptakan suatu hubungan yang saling membutuhkan,

saling menguntungkan, dan saling memperkuat.

Kemitraan yang dilaksanakan di Sub Sektor peternakan adalah usaha babi

penggemukan dan pembibitan, usaha ayam ras pedaging maupun petelor serta

penggemukan sapi jantan dengan rnelibatkan petani-petani ternak. Pelaksanaannya

di Provinsi Bali dimulai tahun 1997 hingga sekarang.


Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan sektor peternakan di

Provinsi Bali, peranan strategis sektor peternakan belum mampu mendorong

partisipasi masyarakat dan swasta antara lain karena manajemen pembangunan

pertanian belum mampu menjawab berbagai permasalahan aktual dalam

pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi

kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta

dihadapkan pada berbagai kendala, untuk itu dalam rangka pemberdayaan

masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan

selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang

perubahan sikap, prilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang

dapat dilakukan antara lain penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat

pelaku pembangunan peternakan. Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi

masalah utama di tingkat usaha tani ternak yaitu keterbatasan modal petani ternak,

rendahnya penguasaan teknologi serta sumber daya manusia dan kelembagaan

petani ternak. Salah satu cara mengatasi kebutuhan modal bagi pelaku usaha,

pemerintah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non

perbankan telah menyalurkan beberapa skim kredit yang dapat dimanfaatkan untuk

usaha agribisnis termasuk sub sektor peternakan antara lain : Kredit Ketahanan

Pangan dan Energi ( KKP-E) pada tahun 2015 realisasi plafon kredit sebesar Rp.

419.731.064.000,- dengan nasabah sebanyak 3.145 nasabah, baik kelompok

maupun anggota kelompok. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.

35.380.150.000,- dengan 3.191 nasabah, melalui perorangan. Kredit Usaha

Pembibitan Sapi (KUPS) sampai dengan tahun 2014 Provinsi Bali sudah terealisasi

sebesar Rp. 60.124.740.575,- untuk 108 debitur. Untuk KUPS sudah berakhir per 31

Desember 2014, sehingga pada tahun 2015 tidak ada realisasi. Tetapi pelunasan

KUPS masih sampai dengan tahun 2020. Untuk pengelolaan Dana Penguatan

Modal Usaha Kelompok yang bekerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang disebut dengan Dana Penguatan Modal

Usaha Kelompok (PMUK) dengan total plafon kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,-

sudah realisasi sebanyak Rp. 16.196.000.000,- dari 194 kelompok.


Peranan swasta sangat diperlukan juga dalam pembangunan khusunya

pengembangan peternakan. Melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility)

yang merupakan sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab

sosial sebuah perusahaan terhadap lingkungannya, khususnya di tempat mereka

melakukan kegiatan usahanya, yang sudah menjadi sebuah etika bisnis, sehingga

sebuah perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usahanya secara

berkesinambungan harus mau dan mampu melakukan program – program CSR

dengan sebaik – baiknya, berupa kontribusi perusahaan dalam pembangunan

berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2015, dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah

terealisasi adalah dana CSR dari PT. Charoen Phokphand Indonesia sebesar Rp.

37.500.000,-, yang dipergunakan untuk pembuatan kandang babi bagi Rumah

Tangga Miskin (RTM) yang telah memanfaatkan simpan pinjam di BUMDes untuk

memelihara ternak babi. Dana CSR tersebut dialokasikan untuk 15 (lima belas) RTM

yang memelihara ternak babi di daerah Gerbang Sadu, yaitu di Desa Titab,

Kecamatan busungbiu, Kabupaten Buleleng.

6.2. Pengolahan Hasil Peternakan, Mutu dan Standarisasi Hasil

6.2.1. Pengolahan Hasil Produk Peternakan

Secara umum pengolahan produk asal hewan yang ada di Provinsi Bali

dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun dalam bentuk badan

usaha menjadi produk siap saji. Adapun hasil ternak yang dapat diolah

adalah :

a. Hasil utama berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah menjadi :

krupuk daging, sosis, nugget, bakso, telur asin/bekasem, telur lablabnyah,

es krim susu, permen susu, krupuk susu dan sabun susu.

b. Hasil sampingan dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Hasil sampingan untuk dikonsumsi berupa : kulit diolah menjadi

kerupuk kulit, kaki ayam diolah menjadi kerupuk ceker, usus, diolah

menjadi kerupuk usus.


2) Hasil sampingan berupa : tulang, bulu, darah, tanduk dan kotoran

ternak. Bahan-bahan ini dapat diolah menjadi pakan ternak, barang

kerajinan dan sebagai pupuk

Adapun Kelompok yang mendapat pembinaan dan Pengawasan pengolahan

Hasil Peternakan sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No. Nama Kelompok Alamat Pembinaan

(Tahun)

1. Klp. Mekar Sari I Br. Taman, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2012 2015

2. Klp. Mekar Sari II Br. Taman, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2012 2015

3. Klp. Mekar Sari III Br. Taman, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2012

4. Klp. Anyar Sari I Br. Umahanyar, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2012

5. Klp. Anyar Sari II Br. Umahanyar, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2012

6. Klp. Nusa Dewata Lingk. Bualu, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung

2012

7. Klp. Darma Asri Ds. Peninjauan, Kec. Tembuku, Kab. Bangli

2012

8. KWT. Tunas Mekar Ds. Sepang, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2012 2015

9 KTT. Werdhi Gopala

Ds. Pucak sari, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2012

10 KTT. Sastra Sari Ramban

Ds. Bongan Cina, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2012


11 KWT. Sri Mulya Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana

2012

12 KTT. Elang Buana Ds. Penatahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan

2012

13 KTT. Sidhi Karya Ds. Utu, Kec. Penebel, Kab. Tabanan

2012

14 KTT. Kerta Sari Ds. Munduk Temu, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan

2012

15 Klp. Sari Luwih Ds. Dalung, Kec. Mengwi, Kab. Badung

2012

16

Klp. Buah Karya Guna

Ds. Pucangan Kayubihi, Kec. Bangli, Kab. Bangli

2012

17 Klp. Mare Asih Ds. Sulahan, Kec. Susut, Kab. Bangli

2012

18 KTT. Satya Werdi Utama

Ds. Munduk Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan

2012

19 Klp. Ingin Maju Ds. Seraya barat, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem

2012

20 Klp. Satya Darma Sesana

Ds. Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar

2012

21 Klp. Yuda Pertiwi Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar

2012

22 Klp. Mekar Sari Ds. Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung

2012

23 Klp. Satwa Rahayu Ds. Selisihan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung

2012

24 KWT. Buana Lestari Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

2013


25 KWT. Ratna Sari Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

2013

26 KWT. Rukun Tani Ds. Telaga, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2013

27 Klp. Swagina Widya Adnyana

Ds. Telaga, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2013 2015

28 Klp. Gunung Dayuh Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar

2013

29 KWT. Wana Lestari Ds. Taro, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar

2013 2015

30 Klp. Manik Sari Ds. Lepang, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung

2013

31 KTT. Mekar Sari Ds. Selisihan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung

2013

32 KWT. Mawar Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli

2013

33 KWT. Tri Kembang Sari

Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli

2013

34 Klp. Giri Marga Ayu Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2013

35 Klp. Gunung Mekar Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2013

36 KWT. Amerta Sari Ds. Angkah Pondok, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

2013 2015

37 KWT. Bakti Lestari Ds. Angkah Pondok, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

2013 2015

38 Klp. Celagi Sari Kel. Kerobokan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar

2013

39 PKK. Desa Ekasari Ds. Candi Kesuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana

2013


40 Klp. Tirta Kusuma I Desa Candi Kusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana

2013 2015

41 Klp. Arta Sedana Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

2013

42 Klp. Panca Sate Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar

2013

43 Klp. Gunung Mekar Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

2013

44 KWT. Bakti Lestari Desa Angkah Pondok, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

2013

45

KWT. Tri Kembang Sari

Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli

2013

46 Klp. Tirta Kusuma I Desa Candi Kusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana

2013 2015

47 Klp. Swagina Widya Adnyana

Desa Telaga, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2013 2015

48 Klp. Satwa Rahayu Desa Selisihan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung

2013

49 KWT. Teratai Putih Br. Tengah, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

2014

50 KWT. Sari Nadi Desa Bengkala, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng

2014

51 Klp. Darma Putra Br. Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung

2014 2015

52 KTT. Amerta Nadi Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan

2014

53 KTT. Satya Kencana

Br. Tebuana, Desa Taro, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar

2014 2015

54 Klp. Sari Murthi Dsn. Bajing, Ds. Tegak, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung

2014


55 KWT. Bina Amerta Br. Tangimenyeh, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana

2014

56 Klp. Sumber Rejeki. Br. Cengkilung, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

2014

57 KWT. Bunga Melati Ds. Bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli

2014 2015

58 KWT. Ratna Sari Br. Saren Kaler, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

2014

59 KWT. Kenanga Jaya

Ds. Bila, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng

2014

60

Klp. Astiti Karya Lestari

Br. Sayan, Ds. Werdhi Buana, Kec. Mengwi, Kab. Badung

2014

61 KWT.Mekar Lestari Br. Angligan, Ds. Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan

2014

62 KWT. Wana Lestari Ds. Taro, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar

2014

63 KTT. Pucak Sari Ds. Selisihan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung

2014 2015

64 KWT. Bina Mandiri Br. Tangimenyeh, Ds. Berambang, Kec. Negara, Kab. Jembrana

2014

65 KWT. Ratna Sari Br. Pelagan, Kelurahan Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar

2014

66 KWT. Mawar Sari Ds. Bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli

2014 2015

67 Kelompok Sedana Boga

Br. Tengah, Ds. Sesetan, Kota Denpasar

2015

68 Gapokwatan Ayu Melati

Ds. Angkah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

2015


69 KWT Mekar Tani Br. Pemuteran, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

2015

70 Klp. Pitik Jaya Br. Rening, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana

2015

71 KWT Guna Harapan

Dusun Perang sari Kelod, Desa Duda Utara, Kec. Selat, Kab. Karangasem

2015

72 Kelompok Bintang Desa Loloan Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana

2015

73 KWT Marga Sari Desa Marga Telu, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan

2015

74 Klp Bhuana Sari Boga

Br. Bhuana Sari, Kelurahan Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar

2015

75 KWT Sumber Rejeki

Desa Sepang, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

2015

6.2.2. Penerapan Mutu dan Standarisasi Hasil

Pembinaan Penarapan Mutu dan Standarisasi Hasil dilakukan pada

kelompok/pelaku usaha perorangan yang sudah kontinyu melakukan pengolahan

hasil peternakan, dengan tujuan agar kelompok/pelaku usaha dapat menerapkan

Sistem Jaminan Mutu pada produk olahannya. Dengan diterapkannya sistem

jaminan mutu tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produk olahan yang

berkualitas dan tahan lama tanpa bahan pengawet atau bahan kimia lainnya.

Kelompok/Pelaku Usaha yang di berikan Bimtek Jaminan Mutu pada tahun 2012

adalah :

No. Nama Peserta Alamat

1. I Made Sanjaya Jl. Raya Sesetan Gg. Jepun No. 7, Denpasar

2. Teguh Aryanto Jl. Tukad Yeh Biu, No. 20 Denpasar

3. I Made Sendra Br. Taman, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

4. Ni Made Artini Br. Taman, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

5. I Dewa Made Rai Br. Timbul, Desa Pupuan, Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar.


6. I Nyoman Merta Br. Tebuana, Ds. Taro, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar.

7. Ni Wayan Suartini Br. Angkan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung.

8. Putu Mirah Marliasuari Br. Umasalakan, Ds. Takmung, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung.

9. Nyoman Rencana Br. Tengah, Kab. Bangli.

10. I Nengah Sutama Br. Buungan, Ds. Tiga, Kab. Bangli.

11. I Gst. Ayu Anom Br. Santi, Ds. Selat, Kab. Karangasem.

12. Muhadisin Br. Kecicang Islam, Kab. Karangasem.

13 Made Suarsana Br. Pemaron, Kab. Buleleng.

14. I Wayan Sarma Br. Anggasari, Ds. Munduktemu, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

15. I Ketut Suarka Br. Anggasari, Ds. Munduktemu, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

16. I Made Ardana Putra Kabupaten Jembrana

17. Nurmubayina Ds. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

18. Retno Denpasar

Kelompok/Pelaku Usaha yang di berikan Bimtek Jaminan Mutu pada tahun

2013 adalah :


1. I Made Yama UD. Nicepro, Jl. Nuansa Hijau Utama V Denpasar

2. I Wayan Putra Yasa UD. Dwi Boga Utama, Jl. Buana Raya No. 89 Denpasar

3. Ni Nengah Sutami KWT. Mawar, Br. Pengelumbaran Kangin, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.

4. Ni Wayan Novriani KWT. Kamboja Br. Pengelumbaran Kangin, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.


5. Ni Made Artini Klp. Mekar Sari II, Br. Taman, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, kab. Badung.

6. I Nyoman Suarjana Putra Klp. Anyar Sari I, Br. Umahanyar, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

7. I Dewa Putu Raka Pelaku Usaha Telur Asin, Lingkungan Kelod Kauh, Abianbase, Kab. Gianyar.

8. I Made Astika Pelaku Usaha Kerupuk Babi, Jl. Mawar, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.

9. Gst. Ayu Yantarini Pelaku Usaha Abon Ayam, Dsn. Sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana.

10. Ni Ketut Kusmiati Pelaku Usaha Krupuk Babi, Dsn. Sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana.

11. I Wayan Selamet Klp. Swagina Widya Adnyana, Ds. Telaga, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng.

12. Heryani KWT. Rukun Tani, Desa Banyupoh, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng.

13 I Wayan Sarma Klp. Tani Kertasari, Br. Anggasari, Dusun Munduk Temu, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

14. Ni Wayan Darmini Pelaku Usaha Kerupuk ceker dan kulit ayam, Desa Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan.

15. Ni Wayan Sukani Klp. Karya Mandiri, Dsn. Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung.

16. Wayan Widi Wirawan Pelaku Usaha Telur Asin Intan Sari, Dsn Umasalakan, Ds. Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung.

17. Ni Kadek Ari Darmayani KTT. Asram Satya Loka Parama Sidhi, Br. Belatung, Ds. Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem.

18. I Putu Simpen Darmayasa

Klp. Mekar Nadi, Br. Tiyingan, Ds. Bebandem, Kab. Karangasem.


Kelompok/Pelaku Usaha yang di berikan Bimtek Jaminan Mutu pada tahun

2014 adalah :


1. 2. 3. 4.

Ni Made Suarni Nyoman Polytriani Ni Ketut Sriasih Drh. Ni Made Suparmi

KWT. Ratna Sari, Br. Pelagan, Kelurahan Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pelaku Usaha Krupuk Ceker ayam cap JAGO. KWT. Celagi Sari,Ds. Kerobokan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar.

5. 6. 7. 8.

Ir. I Ketut Sumartana, M.Si. I Nyoman Suma I Wayan Arka Ni Made Artini

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. UD. Darma Putra, Br. Cengkok, Ds. Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung. UD. Sari Luwih, Ds. Dalung, Kec. Mengwi, Kab. Badung. UD. Setia Boga, Ds. Blahkiuh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

9. 10. 11. 12.

Ir. Ida Bagus Surya Wesnawa Ni wayan Rentini Ni Made Pikawati A.A. Nyoman Wijana

Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan. KWT. Bakti Lestari, Ds. Angkah, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. KWT. Kerta Sari, Anggasari Kaja, Ds. Munduk Temu,Kecamatan Pupuan, Kab. Tabanan. KTT. Nandini Asri, Br. Sangging, Ds. Kelating, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.

13.

I Made Ardhana, SST.

Petugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana


14. 15.

Pauryah Juhriah

Pelaku Usaha Krupuk Paru dan Rambak Sapi, Ds. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Pelaku Usaha Abon Sapi, Ds. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana

16. 17. 18.

I Made Sudiarta Nyoman Mawini Nyoman Sukapada

Petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. KWT. Tunas Mekar, Desa Sepang, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng. Pelaku Usaha Bakso Kembang, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng.

19. 20. 21.

Ir. A.A. Sri Inten Ni Wayan Astiani I Made Winata

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gianyar Pelaku Usaha Krupuk Ceker Ayam, Br. Kebon, Blahbatuh, Kab. Gianyar. Pelaku Usaha betutu ayam D’ POON Crispy, Br. Pekandelan, Ds. Abianbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.

22. 23. 24.

Ir. Kadek Sri Mulyani Jero Ketut Parwati Dw. Ayu Ketut Arini

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan Darat, Kabupaten Bangli. KWT. Bunga Melati, Ds. Bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli. KWT. Mawar Sari, Ds. Bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli.

25. 26. 27.

Drh. IGA. Mirah Trimastuti Eni Kusumawati Mangku Sudiana

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung. Kelompok Kusuma Mesari, Kelurahan Semara Pura Klod Kangin, Kab. Klungkung. Klp. Pucak Sari, Ds. Selisihan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung.


28. 29. 30.

Dr. Luh Sri Ekawathi. Ni Kadek Ayu Kartini Salmah

Petugas Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. KWT. Sari Rahayu, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. Pelaku Usaha krupuk ceker dan usus ayam, Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.

Kelompok/Pelaku Usaha yang di berikan Bimtek Jaminan Mutu pada tahun 2015

adalah :

No NAMA PESERTA ALAMAT

1

2

3

4

Drh. Ni Made Suparmi Ni Wayan Murni Desak Ketut Rai, SE I Gede Suartama

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar KWT Sumber Rejeki, Denpasar Pelaku Usaha Krupuk Ceker Dharma Nadi (Koky), Denpasar Kelompok Sedana Boga, Denpasar

5

6

7

8

Anak Agung Mas Parwati I Wayan Arka Ni Made Artini A.A. Mirah Dyah Witari

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Ketua Kelompok Mekarsari I, Kab. Badung Ketua Kelompok Mekarsari II, Kab. Badung UD. Sari Luwih, Ds. Dalung, Kab. Badung

9

10

11

Ir. I Gusti Agung Sunarjaya I Made Berata

Petugas Dinas Peternakan Kab. Tabanan CV Ayudya Pelaku Usaha Krupuk Babi

12

I Made Ardhana Putra

Petugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana


13

14

Ardania Putra Legawa

Pelaku Usaha Bakso, Jembrana Pelaku Usaha, Jembrana

15

16

17

I Wayan Walia Ketut Suliada Kusana, ST I Wayan Wardana

Petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Site Manager Kelompok Swagina Widya Adnyana, Kab. Buleleng KWT Tunas Mekar, Desa Sepang, Buleleng

18

19

20

21

A.A. Sri Inten, SE Ni Wayan Astiani Jero Griya Astuti I Made Astika

Petugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gianyar Pelaku Usaha Krupuk Ceker Ayam, Gianyar Pelaku Usaha Telor Asin, Kab. Gianyar Pelaku Usaha Krupuk Babi, Kab. Gianyar

22

23

24

Agung Dewanto Putu Eka Suprapti Ni Ketut Parwati

Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli KWT Mawar Sari, Kabupaten Bangli KWT Bunga Melati, Kabupaten Bangli

25

26

27

I Nyoman Mudiartha I Wayan Seregig Mangku Sudiarna

Petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung Pelaku Usaha Kabupaten Klungkung Klp Pucak Sari, Ds. Selisihan, Kabupaten Klungkung

28

29

30

Drh. Luh Sri Ekawathi Gede Edyana Gusti Ayu Ardi

Petugas Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Pelaku Usaha Telor Asin, Kab. Karangasem Pelaku Usaha Abon Ayam, Kab. Karangasem


6.3. Pemasaran

6.3.1.Pasar Hewan

Jual beli ternak baik untuk bibit maupun dipotong untuk keperluan

konsumsi lokal dan antar pulau umumnya dilakukan di Pasar Hewan. Jumlah

pasar hewan yang ada di Bali sebanyak 11 buah. Pasar Hewan Beringkit

merupakan pasar hewan terbesar di Propinsi Bali. Pasar Hewan dibuka sejak

tahun 1971 dengan luas 9.200 m² dan mampu menampung pedagang sapi

1.750 ekor dan 150 orang pedagang umum.

6.3.2.Harga Produksi Peternakan, Hasil Ternak dan Makanan Ternak

Harga sarana produksi peternakan, hasil ternak dan makanan ternak yang

berupa bibit ternak, bahan asal hewan, makanan ternak dan bahan baku dalam

tahun 2015 berfluktuasi seperti terlampir.

6.4. Masalah Dan Pemecahan

6.4.1.Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku agribisnis

peternakan di Provinsi Bali antara lain :

b. Belum adanya jaminan yang memadai terhadap daya serap hasil produksi

peternakan masyarakat disamping fluktuasi harga pasar yang tak stabil.

c. Terbatasnya kemampuan petani ternak dalam menyerap informasi

teknologi dan management usaha peternakan serta pemasarannya.

d. Terbatasnya modal usaha, belum oftimalnya sosialisasi informasi Skim

Kredit kepada Kelompok tani ternak.

e. Produk olahan hasil peternak oleh pengusaha lokal belum mampu bersaing

dengan produk luar baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya.

f. Sarana produksi peternakan seperti pakan ternak, bibit dan obat-obatan

jumlahnya masih terbatas serta masih didatangkan dari Pulau Jawa. Hal ini

menyebabkan semakin tingginya biaya produksi yang mengakibatkan para

petani ternak tidak menikmati hasil produksi yang memadai.


6.4.2.Upaya Pemecahan

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perlu diterapkan sistem agribisnis peternakan dengan menciptakan iklim

usaha yang kondusif serta memperhatikan keseimbangan supply dan

demand sehingga ada jaminan pasar terhadap hasil produksi peternakan

serta harga yang stabil.

2. Perlu pemberdayaan terhadap kinerja para pelaku agribisnis peternakan

melalui forum temu usaha, pameran produksi peternakan dan latihan

keterampilan dan penyampaian informasi harga produksi secara berkala

melalui media cetak dan elektronik.

3. Diharapkan pemerintah dapat mengucurkan fasilitas kredit dengan suku

bunga rendah serta persyaratan yang sederhana sehingga tidak

menyulitkan petani ternak.

4. Produk olahan hasil peternak oleh pengusaha lokal perlu ditingkatkan baik

dari segi mutu, jaminan kesehatan dan kemasannya.

5. Perlu dilakukan pengembangan industri pakan ternak sehingga dapat

tersedia pakan dengan jumlah yang memadai dan harga yang lebih murah

sehingga dapat menekan biaya produksi.

Tabel. 1.

1) Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Sapi Potong Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015

No. Juara Nama Kelompok Alamat

1. I KTT. Kerti Winangun Desa Bukti, Kecamatan

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

2. II KTT. Amertha Sari Banjar Kesiut Kawan, Desa Kesiut,

Kecamatan Kerambitan, Kabupaten

Tabanan

3. III KTT. Satwa Wiguna Banjar Sengkaduan, Desa Taro,

Kecamatan Tegallalang, Kabupaten

Gianyar


2) Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Ayam Buras Tingkat Provinsi Bali Tahun

2015


1. I KTT. Pitik Jaya Dusun Baluk Rening, Desa Baluk,

Kecamatan Negara, Kabupaten

Jembrana

2. II KTT. Lemba Watiti Desa Ularan, Kecamatan Seririt,

Kabupaten Buleleng

3. III KTT. Taman Giri Lestari Banjar Raketan, Desa Taman,

Kecamatan Abiansemal, Kabupaten

Badung

3) Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Kambing Tingkat Provinsi Bali Tahun

2015


1. I KTT. Pala Sari Desa Gesing, Kecamatan Banjar,

Kabupaten Buleleng

2 II KTT. Merta Sari Banjar Mundeh Kawan, Desa

Mundeh, Kecamatan Selemadeg

Barat, Kabupaten Tabanan

3. III KTT. Mekar Jaya Banjar Dinas Pemuteran, Desa

Pempatan, Kecamatan Rendang,

Kabupaten Karangasem

Tabel. 2.

1) Pemenang Lomba Kelompok Tani Tingkat Nasional Tahun 2015

No. Komoditas Juara Nama Kelompok Alamat

1. Sapi V KTT. Satwa Murti

– ST. AMP

Banjar Dinas Antap Delod

Sema, Desa Antap,

Kecamatan Selemadeg,


Kabupaten Tabanan

2. Ayam

Buras

IV KTT. Sato Nadi Banjar Jehem Kaja, Desa

Jehem, Kecamatan

Tembuku, Kabupaten

Bangli


BAB VII

KESEHATAN HEWAN

I. PENDAHULUAN

Peranan bidang kesehatan hewan di Provinsi Bali sudah dirasakan manfaatnya

dalam upaya meningkatkan populasi dan produksi ternak, yang pada akhirnya akan

mampu meningkatkan pendapatan peternak,. kesempatan kerja serta menunjang

perbaikan iklim investasi. Melalui penerapan teknologi kesehatan hewan dapat

menurunkan biaya produksi, menekan angka kematian akibat penyakit, meningkatkan

angka kelahiran ternak, mengurangi resiko usaha serta memberikan jaminan kesehatan

dan keamanan bagi konsumen serta pengguna bahan asal hewan/hasil bahan asal

hewan.

Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi kesehatan hewan guna

meningkatkan status kesehatan hewan, status kesehatan lingkungan budidaya

peternakan dan status keamanan bahan pangan asal hewan. Sasaran akhir yang ingin

dicapai dibidang kesehatan hewan ini adalah kondisi ternak di Kabupaten Badung tetap

sehat, Lingkungan budidaya peternakan tetap bersih dan bebas dari penyakit hewan

menular, serta hasil produksi ternak yang sehat dan aman dikonsumsi.

Dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman tentang penyakit hewan beberapa

istilah yang perlu di ketahui antara lain:

a. Epidemik : ialah suatu kejadian penyakit pada suatu tempat tertentu, yang terjadi

secara tiba-tiba dengan intensitas yang sangat tinggi dan penyebaran

penyakitnya relatif cepat.

b. Endemik : Suatu kejadian penyakit pada suatu tempat tertentu, yang terjadi

dengan frekwensi yang teratur sepanjang tahun dengan intensitas yang

rendah.

c. Sporadik : ialah suatu kejadian penyakit pada suatu tempat tertentu yang terjadi

dengan frekwensi yang jarang, tidak beraturan dengan intensitas yang

rendah.

d. Kasus : ialah individu (ternak) di dalam suatu populasi yang di diagnosa.


7.1. Pengamatan, Pencegahan dan Pembeantasan Penyakit Hewan

Selama tahun 2015 di Provinsi Bali dilaporkan adanya beberapa jenis

penyakit hewan menular strategis yang berdampak ekonomis, yang disebabkan

oleh virus, bakteri dan parasit (endoparasit dan ectoparasit).

Adapunjenis-jenis penyakit hewan yang dilaporkan dari wilayah kecamatan selama

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

7.1.1.Penyakit yang Disebabkan oleh Virus

i. Penyakit Jembrana (JA)

Adalah penyakit menular startegis yang bersifat endemis di

Provinsi Bali. Selama tahun 2013 s/d Bulan Desember 2015 tidak

terdapat laporan penyakit jembrana di Provinsi Bali.

ii. Penyakit Bovine Emphemeral Fever (BEF/Demarn Tiga Hari)

Penyakit ini menyerang ternak sapi dan ditularkan rnelalui gigitan

serangga. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan kelompok Arbovirus dan

bersifat tidak menular. Ternak yang terserang menunjukkan gejala

demam secara mendadak, tiba-tiba pincang, namun biasanya sembuh

dalam beberapa hari. Jumlah kasus penyakit BEF pada tahun 2015

sebanyak 3.255 kasus.

iii. Penyakit Diarhea Ganas Sapi (Bovine Virhall Diarhea)

Penyakit BVD adalah penyakit yang menyerang sapi pada semua

umur (dan anak sapi sampai dewasa). Kasus Diarhea Ganas Sapi di

Provinsi Bali tahun 2015 terjadi sebanyak 96 kasus.

iv. Penyakit Hog Cholera (Clasical Swine Fever)

Merupakan penyakit yang menyerang babi dengan angka

kesakitan dan kematian yang tinggi, penyakit ini bersifat endemis,

kejadian penyakit ini pada tahun 2015 di Provinsi Bali dilaporkan terjadi

375 kasus dan kejadian sebanyak 72 ekor kematian.

v. Penyakit ND (Tetelo)

ND adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan

paramyxovirus 1, dan bersifat endemis dengan angka kesakitan dan

angka kematian yang tinggi yang menyerang pada semua umur. Kasus


penyakit ND pada tahun 2015 sebanyak 2.955 kasus ND dan kematian

812 ekor.

vi. Avian Influenza (flu unggas)

Avian influenza adalah penyakit infeksius pada unggas yang

disebabkan oleh virus strain AI tipe A yang menyerang berbagai jenis

unggas termasuk kalkun, ayam mutiara, burung puyuh, angsa dan Itik.

Pada tahun 2015 di Provinsi Bali tidak terjadi kasus positif pada ayam dan

itik, dan tidak ada korban meninggal pada manusia.

vii. Penyakit Rabies

Rabies/penyakit anjing gila adalah penyakit hewan menular,

disebabkan oleh Virus kelompok Rabdovirus dan bersifat akut serta

menyerang susunan syaraf pusat hewan berdarah panas maupun

manusia. Di Provinsi Bali kejadian penyakit rabies muncul pertama kali

pada bulan Nopember tahun 2008. Sampai saat ini jumlah Desa yang

pernah terjangkit Rabies sebanyak 680, Hasil Vaksinasi massal Rabies

tahun 2015 sebanyak 357.403 dosis ( cakupan vaksinasi sebesar 86,07%

dari estimasi populasi 411.153 ekor). Total vaksinasi dari bulan Nopember

2008 s/d 31 Desember 2015 sebanyak 2.403.151 dosis. Hasil

Eutanasia/Eliminasi selektif dan targeted tahun 2015 sebanyak 36.214

ekor total euthanasia/eliminasi dari bulan Nopember 2008 s/d 31

Desember 2015 sebanyak 245.869 ekor. Jumlah sampel positif tahun

2014 adalah 132 meningkat dibandingkan jumlah sampel positif tahun

2015 sebanyak 531.

7.1.2.Penyakit Bakterial

a. Penyakit septicaemia Epizootica (SE)

Penyakit SE atau yang sering juga disebut penyakit ngorok

disebabkan oleh kuman Pasteurella multosida merupakan penyakit

hewan menular yang bersifat sub acut sampai kronis, penyakit ini


terutama menyerang ternak sapi dan kerbau pada semua umur. Penyakit

ini menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi karena angka

mortalitasnya yang tinggi. Di Provinsi Bali kasus SE pada tahun 2015

terjadi kasus 139 kasus.

b. Penyakit Colibacillosis (White Scour)

Colibacillosis adalah penyakit hewan menular yang disebabkan

oleh kuman Escherichia colli, yang biasanya menyerang ternak babi

terutama anak babi. Selama tahun 2015 pada sapi 46 kasus dan pada

babi 14.531 kasus. kematian 1.165

7.1.3.Penyakit Parasiter

a. Ectoparasit

1. Scabies (S.C)

Penyakit Scabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan

oleh kelompok parasit jenis tungau. Parasit luar (ecto parasit) yang

sering menimbulkan scabies adalah dari species Sarcoptes scabii.

Penyakit yang menginfestasi kulit ini biasanya cepat menular dengan

angka morbilitas tinggi, tetapi kematian hampir tidak ada. Pada tahun

2015 terdapat kasus 210 kasus pada sapi, 9 kasus pada kerbau, 313

pada anjing, 491 pada kambing dan 6.324 pada babi.

2. Penyakit Bali Ziekte (B.Z)

Bali Ziekte merupakan penyakit kulit yang sampai saat ini

diketahui hanya menyerang sapi Bali. Beberapa peneliti menyatakan

bahwa penyakit ini disebabkan karena terjadinya peningkatan

kepekaaan individu terhadap fotosensitisasi pada ternak yang

memakan tanaman Lantana camara (krasi). Kasus Bali Ziekte pada

tahun 2015 sebanyak 199 tidak terjadi kematian.


b. Protozoa

1. Penyakit Coccidiosis

Kejadian penyakit ini disebabkan oleh Eimeria Sp protozoa

saluran pencernaan yang umumnya menyerang hewan-hewan muda

terutama sapi. Pada tahun 2015 terjadi 1.015 kasus pada sapi,

dengan kematian. 16 ekor.

7.2.Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan kesehatan hewan di Provinsi Bali pelaksanaannya meliputi

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dimana kegiatannya adalah

pelayanan kesehatan hewan terpadu. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali

memprioritaskan pelayanan kesehatan hewan ditujukan kepada penyakit strategis

yang berdampak ekonomis terutama pada peternakan rakyat, sedangkan untuk

kasus-kasus penyakit strategis pada peternakan skala usaha baik ayam ras, babi

dan sapi dilakukan secara swadaya oleh peternak.

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dalam tahun 2015meliputi Vaksinasi

SE pada sapi, AI dan ND pada ayam, CSF pada babi, Rabies pada anjing, kucing

dan kera, sedangkan pengendalian Vektor penyakit, berupa penyemprotan

insektisida dan berupa penyemprotan desinfektan, pengendalian dan pembrantasan

Rabies, selain vaksinasi juga dilaksanankan secara aktif maupun pasif oleh tiem

aktif servis kabupaten dan kecamatan juga dilakukan pengawasan peredaran dan

penggunaan obat secara berkala.

1. Vaksinasi Rabies.

Kegiatan Vaksinasi Rabies di Provinsi Bali dilaksanakan secara massal

dan kegiatan ini dengan membentuk 110 tim dengan anggota berkisar 6 orang.

Sasaran dari vaksinasi Rabies adalah seluruh masyarakat yang memelihara

anjing, kucing dan kera (HVR), dengan dukungan dana pembelian vaksin Rabies

dari APBN dan Operasional vaksinasi rabies bersumber dari APBN dan APBD

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


2. Vaksinasi SE

Kegiatan vaksinasi SE di Provinsi Bali dilaksanakan oleh tenaga medis

dan paramedis veteriner di masing-masing kecamatan dengan sasaran adalah

masyarakat petani peternak secara umum, kelompok ternak sapi dan sentra

pengembangan ternak sapi. Dukungan untuk pembelian vaksin SE tahun 2015

bersifat suadana.

3. Vaksinasi CSF (Classical Swine Fever)

Dalam upaya Pemerintah Pusat membebaskan Bali dari CSF maka

dilaksanakan kegiatan vaksinasi CSF di Provinsi Bali dilaksanakan oleh tenaga

medis dan paramedis di masing-masing kecarnatan dengan sasaran adalah

kelompok ternak babi dan sentra pengembangan ternak babi, namun pembelian

vaksin CSF tahun 2015 bersifat suadana.

4. Vaksin Jembrana

Kegiatan vaksinasi Jembrana pada sapi Bali di Provinsi Bali tahun 2015,

tidak adanya dukungan dana dari APBN, kegiatan ini ke depan akan deprogram

untuk pembebasan, karena sampai saat ini tidak ada dilaporkan kasusu.

5. Vaksin lainnya.

Kegiatan vaksinasi lainnya seperti Vaksinasi ND, Gumboro dan Vaksinasi

Pullorum bersifat suadana.

Pengawasan Obat Hewan

Pemanfaatan obat hewan dalam usaha budi daya peternakan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha peternakan dalam

upaya peningkatan produksi. Pada saat ini telah terdaftar depo obat hewan

yang beroperasi di Provinsi Bali. Setiap depo obat hewan diwajibkan untuk

memiliki konsultan tenaga medisveteriner (Dokter Hewan) sebagai pengawas

penggunaan obat hewan. Disamping itu secara berkala dilakukan pembinaan

dan pengawasan mutu obat hewan yang dijual oleh pedagang pengecer dan

Depo obat hewan serta Vet shop yang menjual obat hewan dan makanan


ternak. pengawasan terhadap peredaran obat hewan dilakukan agar obat

hewan yang dijual terjamin mutunya dan tidak dijumpai adanya obat hewan

ilegal dan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat.

Dalam tahun 2015 Dinas Peternakan telah mengalokasikan obat-obat

hewan kemasing-masing kecamatan yang bersumber dari dana APBN. Obat-

obatan tersebut hanya diprioritaskan pada pelayanan kesehatan hewan di

Puskeswan, peternakan rakyat dan pada pengobatan-pengobatan penyakit

strategis berdampak ekonomis serta peternakan SIMANTRI. Pemanfaatan di

lapangan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Kabupaten dan

pemanfaatannya dilakukan secara revolving. Pengawasan Obat Hewan

dilapangan dilakukan oleh Tim Pengawasan Peredaran Obat Hewan melalui

keputusan Gubernur nomor 1068/03-N/HK/2015, tentang Pembentukan dan

Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan Pengawasan Peredaran Obat

Hewan.

Permasalahan-permasalahan dibidang pelaksanaan kesehatan hewan

1) Peternak masih banyak menangani kesehatan hewannya sendiri, dengan

mengunakan obat-obat hewan klasifikasi obat-obat keras (daftar G)

karena kurangnya pengetahuan obat hewan.

2) Peternak masih banyak menggunakan jasa mantri hewan yang ada di

lingkungannya sehingga sering terjadi pemberian obat yang tidak sesuai

dengan dosis, karena kurangnya pengetahuan mengenai dosis obat-

obatan sehingga menimbulkan resistensi kuman sehingga menyulitkan

pembrantasan penyakit hewan yang ada.

3) Pedagang/Pengecer Obat hewan kebanyakan tidak memakai konsultan

Dokter hewan karena konsultan yang dipakai langsung dokter hewan

/konsultan dari Distributor obat atau PS yang langsung datang ke Toko

atau ke peternakan, sehingga banyak pedagang yang tidak memiliki ijin

penjualan obat hewan melainkan hanya ijin penjualan makanan ternak

dan produk peternakan lainnya.


7.3. Pengawasan Lalulintas Hewan

Dalam upaya tetap mempertahan Provinsi Bali agar tetap bebas dari penyakit

hewan menular Strategis dan zoonosis dilakukan pengawasan lalulintas hewan, produk

asal hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja Karantina,

serta menjaga populasi dan kelestarian Sapi Bali yang merupakan Plasma Nuftah Pulau

Bali melalui pengaturan pengeluaran Sapi potong Antar Pulau yang dikeluaran dengan

Peraturan Gubernur Nomor : 76 Tahun 2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang jumlah

ternak potong sapi Bali antar pulau semester pertama tahun 2015 sejumlah 21.708 ekor.

Sedangkan pada semester kedua diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor : 37 Tahun

2015, tanggal 30 Jui 2015 tentang jumlah ternak potong sapi Bali antar pulau semester

kedua tahun 2015 sejumlah 28.945 ekor. Serta Peraturan Gubernur Nomor : 53 Tahun

2015, tanggal 30 September 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor

37 Tahun 2015 tentang jumlah ternak potong sapi Bali antar pulau semester kedua

tahun 2015. Pengawasan lalulintas dilakukan secara terpadu bekerjasama dengan

Instansi terkait melalui Tim Monitoring pengawasan lalulintas hewan/ternak/hewan

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1069/03-N/HK/2015,

tanggal 11 Maret 2015. Pencegahan penyakit hewan yang masuk dan keluar dari/ke

Provinsi Bali dapat dilakukan melalui penutupan daerah, pembatasan lalulintas hewan,

pengebalan hewan pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, pemusnahan bangkai,

pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.

7.3. Pengamatan Penyakit Hewan ( P2H ).

A. Latar Belakang.

Program peningkatan produksi hasil peternakan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pembangunan peternakan, dimana salah satu tujuannya

adalah memenuhi kebutuhan protein hewani serta memberikan rasa aman

kepada masyarakat yang mengkonsumsi produk hewan/ternak dari penyakit

zoonosis dan Food Borne Disease. Seperti kita ketahui bahwa hewan/ternak

maupun produknya merupakan pembawa hama penyakit hewan menular

khususnya zoonosis, sehingga pada era pasar bebas ini dimana arus lalu lintas

barang termasuk didalamnya hewan/ternak dan produk hewan sangat sulit

dibendung, hanya penyakitlah yang menjadi barrier kita dalam menolak


hewan/ternak dan produknya dari luar negeri. Sehingga melalui kegiatan

Pengamatan dan penyidikan Penyakit Hewan dan sub-sub kegiatannya

berupaya memfasilitasi penyediaan produk-produk peternakan khususnya

daging, telur, susu yang ASUH (Aman, Sehat Utuh dan Halal). Penyediaan

pangan khususnya daging yang ASUH tersebut tidak dapat dilepaskan dari salah

satu komponen agribisnis peternakan di sektor hilir yang memiliki peranan sangat

penting dalam memutus/mencegah penularan penyakit hewan menular yaitu

Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Ayam/Unggas (RPH-U). Sehingga

dalam proses produksi daging harus menerapkan sistem pengawasan internal

atau manajemen Pengawasan kualitas yang dapat mengontrol mutu produk

daging sejak

awal proses pemotongan sampai produk tersebut beredar dimasyarakat. Adapun

proses pengawasan diawali dari pemeriksanaan ante dan post mortem,

penerapan kesrawan sebelum pemotongan serta memperhatikan

hygiene dan sanitasipada saat pemotongan terhadap sarana prasarana dan

petugas pemotongan serta dalam proses penyimpanan sampai peredaran. Pada

saat pemeriksaan ante mortem disamping memeriksa kesehatan Sapi yang akan

dipotong juga dilakukan pemeriksaan terhadap sapi betina produktif, sehingga

secara tidak langsung dapat mencegah pemotongan sekaligus menyelamatkan

sapi betina produktif sebagai sumber bibit dan sebagai plasma nutfah Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan adalah :

a. Meningkatnya kesehatan hewan/ternak/satwa dan kematian

hewan/ternak/satwa akibat penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular

strategis dapat ditekan.

b. Penyebaran penyakit hewan menular strategis dapat dikendalikan.

c. Meningkatkan kualitas daging melalui proses pemotongan ternak yang

menerapkan aspek kesejahteraan hewan (kesrawan).

d. Menurunnya pemotongan sapi betina produktif.

e. Daging yang dihasilkan di RPH/RPU memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan

halal (ASUH) dengan memperhatikan persyaratan teknis hygiene dan sanitasi.


f. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa PAH yang dikonsumsi

adalah PAH yang ASUH.

g. Meningkatnya pengetahuan petugas RPH/RPU dalam menyiapkan daging

yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

h. Untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya penularan penyakit

zoonosis akibat mengkonsumsi produk pangan asal hewan (PAH) yang tidak

ASUH;

C. Penerima Manfaat.

RPH-R / RPH-U dan TPH

Pasar tradisional

Unit usaha/pelaku usaha.

Unit usaha pengolahan pangan asal hewan.

Unit usaha yang mengelola gudang pendingin.

Unit usaha distributor Pangan asal hewan, Ritail, Kios daging/meat shop.

Unit usaha yang mengelola unit pendingin susu.

Unit usaha pengepul, pengemas dan pelabel telur.

Unit usaha pemotong.

Kabupaten/Kota yang menangani fungsi Peternakan

D. Hasil Yang Diharapkan

a. Tersedianya data penyakit zoonosis dan food borne disease dan penyakit

hewan menular strategis (PHMS).

b. Berkurangnya jumlah pemotongan sapi betina produktif dan meningkatnya

penerapan kesejahteraan hewan (kesrawan).

c. Memberikan kepercayaan/jaminan mutu kepada masyarakat terhadap produk

pangan asal hewan yang dihasilkan.

d. Terkendalinya penyakit zoonosis pada hewan/ternak dan produknya.

e. Diketahuinya jumlah sapi yang dipotong di RPH.

E. Rincian Kegiatan


Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tujuan diatas antara lain

:

1. Pembinaan, pengamatan dan penyidikan Penyakit Hewan Menular

Strategis (PHMS).

Dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas antar Negara

khususnya antar provinsi yang hampir tidak mengenal batas, perlu mendapat

perhatian yang serius terhadap kemungkinan penyebaran dan penularan

penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis dan eksotik disease dari hewan

ke manusia dan sebaliknya melalui hewan/ternak dan produk pangan asal

hewan dan non pangan. Beberapa penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai

yang cenderung meningkat akhir-akhir ini di beberapa provinsi Indonesia adalah

Flu Burung bahkan yang mulai merebak adalah mewabahnya penyakit AI/Flu

Burung pada itik di beberapa provinsi di Indonesia bahkan di Provinsi Bali

kejadian mulai akhir bulan Desember 2012 yang dilaporkan di kabupaten

Buleleng. Penyakit zoonosis lain yaitu Rabies dan Anthrax serta ditemukannya

kuman salmonella pada pangan asal hewan yang menyebabkan diare,

Keracunan akibat minum susu, dsbnya. Sehungan dengan hal tersebut maka

perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua komponen, baik

pelaku usaha, masyarakat konsumen dan aparat/petugas tentang bahaya

penyakit Zoonosis. Dalam penetapan kebijakan teknis dibidang pemetaan

penyakit zoonosis diperlukan masukan dan pengumpulan data informasi dari

petugas Laboratorium, BBV Denpasar, petugas PDSR, petugas Dinas

yangmenangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota

serta instansi terkait lainnya.

2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap lalu lintas Produk Pangan Asal

Hewan dan Produk Hewan Non Pangan.

Kegiatan ini berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPPT) Provinsi Bali, dimana untuk melalulintaskan Produk Pangan Asal Hewan

dan Produk Hewan Non Pangan sebelum mendapat perizinan dari KPPT maka

harus ada pesetujuan teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Bali. Hal ini terkait

dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk memproteksi wilayahnya


terhadap masuknya penyakit hewan menular khususnya penyakit Zoonosis dan

Food Born Disease. Mengingat Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Hewan

Non Pangan merupakan pembawa hama penyakit. Adapun Produk Pangan Asal

Hewan dan Produk Hewan Non Pangan yang dilalu lintaskan antara lain :

- Daging olahan sapi

- Daging olahan babi

- Daging olahan ayam

- Chicken nugget

- Sosis

- Bakso

- Telur omega tiga

- Susu dan olahannya

3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemotongan Hewan/Ternak di

Rumah Potong Hewan (RPH)

Dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau tahun

2020, pemerintah memandang pemotongan sapi betina produktif sebagai

permasalahan strategis nasional yang perlu segera diatasi. Masih tingginya

pemotongan sapi betina secara nasional, berdampak pada penurunan populasi

sapi secara nasional. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali sebagai salah

satu daerah produsen ternak di Indonesia yang mensuplai kebutuhan sapi

potong maupun sapi bibit untuk keperluan nasional, mengambil langkah-langkah

antisipasi dengan menetapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan

pemotongan sapi betina produktif sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan

secara efektif dan terprogram.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya

pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 terkait dengan pelarangan pemotongan ternak

ruminansia betina produktif serta pasal 86 terkait dengan ketentuan pidana atas

pelarangan Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 tersebut.

Penyelamatan sapi betina produktif di Rumah potong Hewan (RPH)

merupakan langkah pertahanan terakhir dalam proses penyelamatan betina


produktif setelah langkah-langkah penyelamatan di kelompok peternak dan di

pasar hewan. Pelaksanaan penyemalatan sangat terkait erat dengan adanya

pemeriksaan ante mortem di RPH dimana setiap hewan yang akan dipotong

harus diperiksa oleh Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah

pengawasan Dokter Hewan maksimal 24 jam sebelum ternak dipotong.

Ketentuan sanksi dan pidana pelanggaran pemotongan ruminansia betina

produktif tersebut telah diamanatkan pada pasal 86 yaitu pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,-

(Tiga Ratus Juta Rupiah). Amanat Undang-Undang tersebut harus

implementasikan pelaksanaannya dengan pembinaan terhadap para pelaku

usaha terutama para jagal dan penegakan hukum.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

a. Persiapan

b. Sosialisasi

c. Pembinaan/Pengawasan

d. Tindakan/Penegakan Hukum

e. Pelaporan.

a. Persiapan.

Sebelum kegiatan pembinaan dan pengawasan pemotongan sapi betina

produktif dilaksanakan, maka dilakukan persiapan antara lain :

Mempersiapkan Tim.

Anggota Tim yang akan ikut dalam kegiatan ini terdiri dari :

- Pengarah : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Hewan

- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamatan Penyakit

Hewan

- Anggota : 1. Subdit Reskrimsus Polda Bali

2. Subdit Dirbinmas Polda Bali


3. Staf Bidang Kesehatan Hewan

4. PPNS Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Bali

Tim yang bertugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali dan

setiap melaksanakan tugas didasarkan pada Perintah Tugas Kepala Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Persiapan Adminisrasi berupa surat menyurat, mempersiapkan berita acara

pengawasan, administrasi lainnya.

Pembuatan jadwal pelaksaan (untuk intern Tim).

b. Sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina

produktif dilaksanakan bekerjasama dengan jajaran Kepolisian Daerah Bali,

Polres, Polsek sampai ke tingkat desa (Bhabinkamtibmas), Dinas yang

menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota di

Seluruh Bali dengan mengundang seluruh pelaku usaha (jagal, petugas RPH,

tukang potong, petugas butcher, petugas AM/PM).

Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan dalam bentuk tatap muka dan

tanya jawab serta dialokasikan leaflet/buklet/spanduk pelarangan pencegahan

pemotongan sapi betina produktif.

c. Pembinaan/Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak baik itu sapi,

babi dan ayam dilaksanakan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-

R/TPH) Rumah Potong babi (RPH-B/TPB) dan RPH-U/TPU, juga pada tempat-

tempat pemotongan sementara pada hari-hari Raya tertentu, seperti Hari Raya

Idhul Adha, Galungan dan Hari-Hari Besar Keagamaan lainnya. Pembinaan dan

pengawasan dilaksanakan pada malam hari sampai pagi (dari awal proses

pemotongan sampai selesai) untuk sapi dan babi, sedangkan terhadap unggas

dilakukan pada pagi sampai siang hari. Untuk Pengawasan di tempat-tempat

pemotongan sementara dilakukan pada pagi hingga selesai proses pemotongan.

Hal ini dilakukan agar :


- Pemeriksaan ante Mortem dan post mortem dilakukan rutin setiap hari

sebelum hewan dipotong dan dan setelah dipotong.

- Proses pemotongan dilaksanakan dengan menerapkan Higiene sanitasi,

dalam rangka menghasilkan daging hasil pemotongan memenuhi syarat

ASUH, yang bertujuan untuk menjamin ketentraman bathin masyarakat yang

mengkonsumsi daging.

- Agar proses pemotongan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip

Kesejahteraan Hewan/Kesrawan. (Hewan tidak menderita saat dipotong dan

lain-lain ).

- Agar jagal tidak melakukan pemotongan terhadap sapi betina produktif.

Dalam kegiatan ini juga berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota khususnya

Bidang Kesmavet. Dari Hasil Sidak terhadap pemotongan sapi di RPH masih

ditemukan pemotongan sapi betina produktif. Dalam rangka mendukung

Kabupaten/Kota dalam penyedia daging ASUH maka melalui dana TP tahun

2015 telah dibantu pengadaan mobil box berpendingin untuk Rumah Potong

Hewan Kota Denpasar (RPH Pesanggaran), dan melalui dana Dekonsentrasi

juga telah dialokasi 1 unit alat AM/PM.

Kegiatan dilaksanakan pada malam hari dari jam 23.00 WITA – selesai

pemotongan. Kegiatan malam ini dilaksanakan dalam

rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemotongan sapi

betina produktif oleh jagal di RPH. Jika dalam pelaksanaan ditemukan ada sapi

betina produktif yang sudah dipotong, maka yang bersangkutan langsung dibina

serta menanda tangani surat pernyataan bahwa bersangkutan tidak akan

memotong sapi betina produktif, dan bila yang bersangkutan melanggar

maka bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

d. Tindakan/Penegakan Hukum.

Dalam tahun 2015 masih dilakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan

pengawasan terhadap pemotongan sapi betina ptoduktif sedangkan pada tahun

2016 perlu tindakan represif (penegakan hukum) untuk memberikan efek jera

(shock theraphy) oleh PPNS dan/atau Polri terhadap pelaku pelanggaran


Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan jo. Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

terkait pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

Ketentuan sanksi dan pidana pelanggaran pemotongan ruminansia betina

produktif tersebut telah diamanatkan pada pasal 86 yaitu pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,-

(Tiga Ratus Juta Rupiah). Amanat Undang-Undang tersebut harus

implementasikan pelaksanaannya dengan pembinaan terhadap para pelaku

usaha terutama para jagal dan penegakan hukum.

4. Pembinaan dan Pengawasan Praktek Higiene dan Sanitasi

Tujuan kegiatan ini adalah agar pelaku unit usaha baik itu produsen, distributor,

Ritail, RPH, TPH, RPU dan seluruh unit usaha yang bergerak dalam produk

bahan asal hewan harus menerapkan hygiene dan sanitasi dalam proses

produksi, penangannya juga peralatan dan personilnya, sehingga produk yang

dihasilkan, didistribusikan dan dijual benar-benar produk yang ASUH. Sebagai

bukti tertulis bahwa Unit Usaha telah menerapkan Higiene sanitasi adalah

didapatkannya Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Bagi Unit Usaha yang

sudah memiliki NKV, secara rutin akan dilakukan surveilans sesuai dengan level

yang didapat dalam 1 bulanan, 4 bulanan, Enam bulanan dan 1

tahun.

Level NKV menentukan distribusi produk yang diperbolehkan, baik itu untuk

distribusi lokal, antar provinsi dan untuk Eksport. Sedangkan yang belum

memiliki NKV tetap harus secara terus menerus dibina sampai Unit usaha

tersebut memiliki NKV. Dalam Tahun Anggaran 2015 Jumlah Unit Usaha yang

telah dibina sebanyak 11 unit usaha dan telah memiliki NKV sebanyak 7 unit

usaha.


Kegiatan dilaksanakan di unit usaha/pelaku usaha pangan asal hewan di 9

(Sembilan) Kabupaten/Kota se–Bali dengan melalui tahapan :

a. Pembinaan/Bimbingan Sertifikasi.

- Pada tahapan pembinaan/bimbingan dilakukan identifikasi unit usaha

pangan asal hewan dengan meninjau ke lokasi unit usaha di 9

(Sembilan) Kab/Kota. Identifikasi dimaksudkan untuk mencari data unit

usaha yang belum dan telah memiliki NKV, komoditi, bangunan, sarana

dan prasarana unit usaha, higiene sanitasi, tenaga kerja/penanggung

jawab teknis, proses penanganan atau pengolahan, upaya pengelolaan

limbah dan lain-lain.

- Setelah identifikasi unit usaha pangan asal hewan dilakukan, selanjutnya

diadakan rapat persiapan sertifikasi dengan mengundang petugas di 9

(Sembilan) Kabupaten/Kota dengan menyertakan pelaku usaha di

wilayahnya.

b. Fasilitasi Sertifikasi.

- Mengunjungi unit usaha/pelaku usaha pangan asal hewan untuk membina

kearah sertifikasi NKV bagi unit usaha yang belum memiliki

NKV.

- Menilai pemenuhan persyaratan higiene sanitasi suatu unit usaha pangan

asal hewan sesuai dengan pedoman (Administrasi dan teknis) dan

menggunakan daftar penilaian (Audi Check List) dan selanjutnya

menerbitkan sertifikat NKV

- Bagi Unit usaha yang telah menerapkan higiene dan sanitasi dan telah

dinyatakan memenuhi syarat oleh Auditor maka diberikan Sertifikat NKV

sebagai bukti tertulis oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan provinsi Bali.

c. Surveilans.


- Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, surveilans (terhadap unit

usaha yang telah memiliki NKV) serta Audit dilakukan oleh Auditor NKV

bersama–sama dengan petugas yang menangani fungsi Kesmavet di

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan didampingi oleh

petugas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- Pengawasan (surveilans) dilakukan bagi unit usaha yang telah

memiliki NKV dengan melihat penerapan higiene sanitasi, pencantuman

NKV pada produk, masa berlaku dan perubahan NKV serta Audit bagi unit

usaha yang telah siap untuk diaudit.

Daftar Perusahaan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Provinsi Bali

PERUSAHAAN YANG BER-NKV DI PROVINSI BALI

NO. KAB/KOTA NAMA

PERUSAHAAN UNIT USAHA ALAMAT LEVEL NO/TGL

NKV

1 Tabanan

1 PT. Ciomas Adisatwa Rumah Pemotongan

Br. Dauh Yeh, Kaba-Kaba, II

RPU-5102040-09

Unggas Kaba-Kaba, Kediri, Tabanan 02 Juli 2009

2 UD. Rasmin Jaya Rumah Pemotongan Desa Dauh Pala, II

RPU-5103030-23

Unggas Kec. Tabanan 16 Januari 2012

3 PT. Epikure RPU Br. Apuan, Baturiti, Tabanan II

RPU-5102060-35

19 Maret 2015

2 Badung

1 Aerowisata Catering Jasa Boga Kuta, Badung II

ID-5103020-01

Service

2 PT. Clasic Fine Foods Distributor/Pengimpor/

Jl. Br. Pengubengan Kauh II

ID-5103030-05

Indonesia Ritel Kios Daging & No. 38 16 Maret


Kerobokan, Badung

2008

Hasil Olahan

3 PT. Lotustrad Distributor/Pengimpor/

Jl. ByPass Ngurah Rai No. 18 I

ID-5103010-12

Ritel Kios Daging & Jimbaran

6 September 2012

Hasil Olahan

4 PT. Wahana Boga Distributor/Pengimpor/

Jl. ByPass Ngurah Rai No. 18 II

ID-5103010-12

Nusantara Ritel Kios Daging & Jimbaran 31 Agustus 2009

Hasil Olahan

5 PT. Satria Pangan Sejati Tempat Pengolahan

Jl. Kediri 36 A, Kelurahan II

TPD-5103020-10

Daging Tuban, Kuta, Badung

31 Agustus 2009

6 CV. Megah Food Trading Distributor/Pengimpor/

Jl. Dewi Sri II No. 168 X, II

ID-5103020-13

Ritel Kios Daging & Kel. Kuta, Badung

16 Desember 2009

Hasil Olahan

7 PT. Lotte Shopping Distributor/Pengimpor/

Jl. Bypass Ngurah Rai II

ID-5109010-14

Indonesia Ritel Kios Daging &

No. 222X, Suwung, Denpasar

16 Desember 2009

(PT. Makro Indonesia) Hasil Olahan

8 PT. Matahari Putra Distributor/Pengimpor/

Jl. Bypass I Gst. Ngr. Rai I

KD-5103020-19

Prima Ritel Kios Daging & Simpang Siur Kuta, Bali

26 September 2011

Hasil Olahan

7 CV. Bayu Lestari Distributor/Pengimpor/

Jl. Uluwatu I No. 37 I

ID-5103010-18

Ritel Kios Daging & Kel. Jimbaran, 11 Juli


Kuta Selatan 2011 Hasil Olahan

8 PT. Sukanda Djaya Distributor/Pengimpor/

Jl. Raya I Gst. Ngr. Rai II

ID-5103020-22

Ritel Kios Daging & Tuban, Kuta

6 Desember 2011

Hasil Olahan

9 PT. Bali Kulina Utama Distributor/Pengimpor/

Jl. Raya Kampus No. 88 II

ID-5103010-08

Ritel Kios Daging & Jimbaran

6 Nopember 2012

Hasil Olahan

10 UD. Giok Emas Distributor/Chiler Jl. By Paas Ngurah Rai II

ID-5103010-29

Lingk. Bualu, Kel. Benoa,

Kuta Selatan, Badung

11 RPH-R Mambal Rumah Potong Hewan

Br. Undagi, Mambal, II

RPH-R-5103050-32

Abiansemal, Badung

7 Oktober 2013

12 PT. Bahana Gourmet Importir susu dan

Jl. Taman Giri No. 9, II

IS-5103010-37

Indonesia hasil olahan susu Br. Mumbul, Nusa Dua

07 September 2015

13 PT. Eloda Mitra Distributor makanan Jl. Muding Mundeh II/234 II

ID-5103030-38

dalam kemasan Kerobokan Kaja, Kuta Utara

14 PT. Hartanta Jaya Importir

Jl. Perum Puri Tegal Jaya II

ID-5103030-39

Food Service No. 2 Dalung, Kuta Utara

08 Oktober 2015

3 Denpasar

1 PT. Aromaduta Tempat Pemrosesan

Jl. Bypass Ngurah Rai II

TPD.A-5109010-15


Rasa

Prima Daging No. 555X, Br. Pesanggaran, 20 April 2010

Pedungan, Densel

2 UPTD. RPH Pesanggaran Pemotongan sapi dan

Jl. Raya Sesetan 23 II

RPHB-517101-27

babi Pedungan, Denpasar 1996

3 PT. Soejasch Bali Prossesing Daging

Jl. Gunung Patas No. 1 II

TPD-5109030-25

Padangsambian 13 Agustus 2012

4 PT. Canning Indonesia Prossesing Daging

Jl. Diponogoro No. 101 II

TPD-51030-17

Product (CIP) Denpasar 17 Pebruari 2011

5 UD. Bali Jaya RPU Denpasar Utara II RPU-5109031-20

28 Nopember 2011

6 PT. Alamboga Internusa Distributor/Pengimpor/

Jl. Sunia Negara No. 33 II

ID-5171010-03

Ritel Kios Daging & Suwung, Denpasar

25 Oktober 2012

Hasil Olahan

7 UD. Titiles Prossesing Daging Jl. Diponogoro Gg. VIII No. 06 III

TPD.B-5109030-16

Dauh Puri, Denpasar Barat

3 Desember 2012

8 PT. Usikada Prossesing Daging Jl. Cokroaminoto No. 209

TPD.A-517103-4

Denpasar

9 PT. Sapimas Harmonis Prossesing Daging

Jl. Mertasari No. 61

TPD.B-517103-7

Denpasar

10 UD. Sapi Bali Prossesing Daging Jl. Cokroaminoto No. 80

TPD.B-517103-10

Denpasar


11 CV. Positive Image

Distributor Forzen Food

Jl. Sekar Sari Gg. Nusa

ID-5171020-02

Indah No. 6 Sanur 2006

12 PT. Primafood Distributor Makanan Jl. Gatot Subroto No. 330 E III

ID-5171020-04

International dalam kemasan Kesiman, Denpasar 31 Mei 2007

13 UD. Budijaya Rumah Potong Unggas

Jl. A. Yani 195/215 III

RPU-5109031-20

Denpasar 28 Nopember 2011

5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pangan Asal

Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Unit usaha pangan asal hewan,

pasar tradisional, retail, supermarket, RPH/TPH dan RPU/TPU.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

- Agar PAH dan Produk Hewan Non Pangan yang diproduksi, beredar dan

dijual memenuhi syarat Mutu (ASUH).

- Bahwa Produk yang diedarkan dan dijual terbebas dari penyakit Zoonosis.

- Menjamin ketentraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi PAH dan

Produk Hewan Non Pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dan UPT Lab Keswan. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan pemeriksaan baik

secara klinis, Laboratorium maupun uji cepat berupa test Formalin. Dari Hasil Uji

Formalin terhadap PAH (daging ayam, daging sapi dan babi) dan Produk Olahan

(Bakso ayam, sosis dan lain-lain) yang dilaksanakan di pasar tradisional seluruh

Kabupaten/Kota hasilnya Negatif, sedangkan uji kuman pada beberapa Unit

Usaha dan di pasar tradisional seluruh Bali masih ditemukan kandungan kuman

Coliform cukup tinggi. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan ini telah dilakukan

pembinaan agar meningkatkan hygiene sanitasi dalam penanganan Pangan Asal


Hewan, Produk Olahan serta peningkatan hygiene sanitasi personal dan

peralatan.

7.4.Masalah dan Pemecahan

Adapun permasalah yang dihadapi oleh bidang Kesmavet dalam

pelaksanaannya tahun 2015 adalah :

1. Sebagian besar Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Bali baik bangunan,

peralatan dan sarana prasarana lainnya sebagian besar tidak memenuhi syarat.

2. SDM yang mendukung RPH (Dokter Hewan Penanggung Jawab, Keurmasteur

dan pengawas kesmavet) masih sangat kurang sehingga dalam proses

pemotongan tidak ada pengawasan.

3. Masih ditemukannya pemotongan sapi betina Produktif di RPH.

4. Sulitnya Kabupaten untuk melaporkan hasil pemotongan tepat waktu, sehingga

sampai akhir tahun anggaran belum semua data hasil pemotongan dilaporkan.

5. Sulit merubah tingkah laku/kebiasaan pedagang dipasar tradisional untuk

menerapkan hygiene sanitasi baik pada dirinya sendiri, alat yang digunakan

maupun pada produk yang dijualnya.

6. Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam menilai produk

peternakan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

7. Masih adanya pemasukan bahan asal hewan (daging) tanpa dokumen ke

Provinsi Bali.

Dalam upaya pemecahan permasalahan-permasalahan diatas perlu koordinasi

antara Dinas-Dinas dan komponen pelaku peternakan sehingga ada kegiatan

secara terpadu. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Pembinaan

Ditujukan kepada Pelaku Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Produk Hewan

Non Pangan, Pedagang dan konsumen yang meliputi materi pengenalan

penyakit hewan zoonosis dan Food Born Disease dan penerapan hygiene

sanitasi.

2. Sosialisasi


Khusus untuk aturan-aturan pemotongan (pelarangan pemotongan betina

produktif), penerapan Kesrawan dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan secara tatap

muka juga melalui TV Sport.

3. Koordinasi

Khusus untuk sarana prasarana yang harus diperbaiki dan diadakan seperti RPH,

RPU serta peralatan dan sarana pendukung dilakukan koordinasi dengan

Kabupaten/Kota untuk bisa menganggarkan dari APBD II, juga mengajukan

proposal untuk didukung oleh Pemerintah Pusat.


BAB VIII

UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH (BIBD)

8.1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi UPT BIBD

8.1.1 Struktur Organisasi

Ka UPTBIBD

Kasubbag TU

Kasi Produksi dan Distribusi

Semen

Kasi Sumber Daya dan

Kelembagaan IB

8.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPT BIBD

1) Kepala UPT mempunyai tugas :

a. Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja UPT

b. Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi

c. Mengkoordinasikan Kepala Sub bagian dan eksi

d. Menilai Prestasi kerja bawahan

e. Membimbing dan member petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan

Kepala Seksi

f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

g.Mengkoordinir pelaksanaan program Inseminasi Buatan untuk

meningkatkan mutu genetic ternak

h. Mengkoordinir produksi dan distribusi semen dan pelaksanaan

Inseminasi Buatan

i. Melaksanakan pengawasan produksi dan semen, distribusi semen,

dan pelaksanaan Inseminasi Buatan

j. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merumuskan hasil

pelaksanaan Inseminasi Buatan di UPT


k. Menyiapkan sumberdaya dan kelembagaan pelaksanaan Inseminasi

Buatan

l. Melaksanakan system pengendalian intern

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Menyusun rencana dan program kerja UPT



d. Mengelola urusan surat menyurat

e. Membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dn

kepegawaian

f. Mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang

g. Memelihara gedung , perlengkapan kantor, dan sarana prasarana

kantor

h. Mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan

i. Melaksanakan system pengendalian intern

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT

3. Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Semen




d. Memelihara dan merawat ternak yang dimiliki serta lingkungannya

e. Merawat dan memelihara pejantan sebagai sumber produksi semen

f. Melakukan penampungan semen ternak dan memrosesnya menjadi

semen cair maupun semen beku yang siap untuk digunakan

g.Melakukan produksi dan distribusi semen untuk pelaksanaan

inseminasi buatan

h. Menyimpan dan merawat semen hasil produksi

i. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas semen

j. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan semen


k. Mengolah, menanam, dan merawat kebun hijauan untuk kebutuhan

pakan ternak yang dimiliki

l. Melaksanakan evaluasi dan peremajaan pejantan ternak yang

digunakan untuk sumber produksi semen

m. Merancang kebutuhan dan produksi semen

n. Menyediakan , menggunakan dan pemeliharaan sarana, peralatan

dan bahan yang diperlukan untuk memproduksi semen

o. Melaksanakan system pengendalian intern

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang ditugaskan oleh

atasandan

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

4.Kepala Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan IB



c. Menilai prestasi bawahan

d. Menyiapkan dan membina sumberdaya manusia untuk pelaksanaan

inseminasi buatan

e. Menyiapkan Unit lokasi untuk pelaksanaan inseminasi bauatn

f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan untuk

pelaksanaan inseminasi buatan

g. Menyiapkan sarana dan prsarana yang diperlukan untuk pelayanan

inseminasi bauatn

h. Melakukan pendataan dan penyelamatan terhadap hasil-hasil ternak

bibit yang bermutu

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan

j. Melaksanakan system pengendalian intern

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

l. Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT


8.2. KEGIATAN UPT- BIBD DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan utama di UPT BIBD adalah Kegiatan Poduksi dan Distribusi

Semen dan beberapa kegiatan pendukung adalah kegiatan Pengembangan

Pelayanan IB dan Kegiatan Rutin yang bertujuan untuk mendukung

kelancaran seluruh kegiatan yang dialokasikan di UPT Balai Inseminasi

Buatan Daerah

8.2.1. Kegiatan Seksi Produksi dan Distibusi Semen

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Produksi dan Distribusi Semen,

yang mana seksi ini memegang peranan dalam melakukan seluruh

kegiatan yang merupakan cord bisnis dari kegiatan yang ada di UPT

BIBD. Seksi ini bertanggungjawab dalam penyediaan semen beku

sapi bali dan semen cair babi serta penyediaan bibit babi yang

berkualitas untuk disebarkan ke masyarakat. Kegiatan Seksi

Produksi dan Distribusi Semen dijabarkan dalam beberapa jenis

kegiatan antara lain:

1). Pemeliharaan Pejantan Sapi Bali (Bull).

Pemeliharaan pejantan sapi bali dilaksanakan oleh petugas

khusus yang dididik dan dilatih khusus untuk menangani

pemeliharaan pejantan sapi bali sebagai donor semen beku.

Pemeliharaan sapi pejantan harus mendapat perlakuan dan

perawatan khusus untuk mendapatkan hasil semen segar yang

memenuhi standar baik kuantitas maupun kualitas. Kegiatan

pemeliharaan pejantan donor meliputi :

- Pemberian pakan.

Pemberian pakan ternak dijadwalkan setiap hari yaitu pagi

diberikan HPT siang konsentrat dan sore HPT dengan jumlah

pemberian sesuai dengan berat badan yang diinginkan

(mendapatkan berat badan yang ideal). Berat badan sapi

pejantan donor diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu

berat karena akan mempengaruhi kemampuan saat menaiki

teaser pada saat ditampung .


- Perawatan terhadap pejantan dilakukan dengan selalu

memperhatikan kebersihan badan , bentuk kuku dan

memperhatikan kondisi umum pejantan setiap hari

- Melakukan exercise terhadap pejantan penting dilakukan

untuk menjaga stamina pejantan. Exercise dilakukan dengan

mengeluarkan pejantan dari kandang dan mengikatkan pada

line bull atau lapangan exercise minimal sekali dalam

seminggu

- Melakukan pelayanan kesehatan setiap bulan secara rutin

yang dilaksanakan bersamaan dengan penimbangan.

Pelayanan kesehatan dengan pemberian vitamin dan

pelayanan melakukan pengobatan kalua ada pejantan yang

sakit

- Melakukan pemotongan kuku untuk sapi pejantan yang

kukunya panjang. Pemotongan kuku dilakukan untuk menjaga

kuku tetap terawat dengan baik

- Menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar untuk

menjaga kenyamanan ternak dimana semua itu

mempengaruhi kualitas semen segar yang dihasilkan

Nama Pejantan dan Asal Pejantan Sapi di UPT BIBD Tahun 2015

No Nama

Pejantan

Kode Asal

1 Metro 19903 Desa Taro, Tegalalang, Gianyar

2 Arikuta J 11408 Desa Tajen, Penebel Tabanan

3 Brani 10321 Desa Belantih, Kintamani, Bangli

4 Mertasari 10424 Desa Belantih , Kintamani, Bangli

5 Nitih 10525 Desa Belantih , Kintamani, Bangli

6 Arjuna 10628 BPTU Pulukan

7 Blandar 10932 Blantih, Kintamani

8 Bulba Kanta 10833 Babakan, Buleleng,


9 Buana Merta 10934 Wanagiri,Buleleng

10 Buga Manta 10935 Pegayaman, Buleleng

11 Bangkardi 11036 Pegayaman, Buleleng

12 Tamara 11237 Marga, Tabanan

13 Busanta 11238 Buleleng, Pancasari

2) Prosessing Semen Beku

Kegiatan prosessing semen beku adalah kegiatan untuk membuat

semen beku sapi bali mulai dari penampungan sampai menjadi

semen beku yang siap untuk disebarkan melalui tahapan tahapan

sesuai dengan SOP untuk menghasilkan semen beku yang

berkualitas. Tahapan pembuatan semen beku;

- Melakukan penampungan sapi pejantan. Penampungan

dilakukan oleh tenaga-tenaga yang terlatih karena kegiatan

penampungan memerlukan keterampilan dan keahlian khusus.

Petugas penampung di UPT BIBD sudah mendapat pelatihan

khusus tentang bagaimana cara penampungan sesuai dengan

standar untuk mendapatkan hasil penampungan berupa semen

segar yang berkualitas

- Melakukan prossesing semen . Prosessing semen dilakukan oleh

tenaga yang terlatih dan bertanggungjawab yang telah

mendapatkan pelatihan teknik laborant. Prosessing semen

dimulai dari evaluasi tahap pertama (evaluasi semen segar),

evaluasi setelah pengenceran, evaluasi pre freezing dan

evaluasi post thawing dengan menggunakan peralatan otomatik

dan dikerjakan sesuai standar operasional prosedur prosessing

semen beku sesuai dengan SNI. Target kinerja yang ditetapkan

dalam rencana kerja tahunan UPT Balai Inseminasi Buatan

Daerah Provinsi Bali menargetkan jumlah produksi semen beku

tahun 2015 sebanyak 100.000 dosis. Semen beku yang


dihasilkan adalah semen beku dengan kualitas yang sesuai

dengan standar SNI, dan telah diuji di Laboratorium pengujian

yang terakreditasi di BBIB Singosari malang dengan mengirim

sample sebanyak 125 sample dan di Balai Inseminiasi Buatan

Lembang bandung dengan mengirim sample sebanyak 114

sample. Hasil pengujian dari sample yang dikirim menyatakan

bahwa semen beku sapi bali yang diproduksi oleh BIBD Baturiti

layak untuk disebarkan.

Hasil produksi semen beku Sapi Bali Murni tahun 2015 sebagai

berikut :

No Nama Pejantan Jml Produksi (dss)

1 Metro 11.034

2 Arikuta J -

3 Brani 9.305

4 Mertasari 10.971

5 Nitih 6.230

6 Arjuna 9.762

7 Sahadewa 3.691

9 Blandar 7.516

10 Bulbakanta 13.215

11 Buana Merta 13.082

12 Bugamanta 7.888

13 Bangkardi 8.387

14 Tamara - *)

15 Busanta - *)

Jumlah 100.171

3. Distribusi semen

Dalam proses distribusi semen beku sapi Bali, UPT BIBD Provinsi Bali

berkerjasama dengan Koperasi Nandini untuk menyebarkan semen


beku baik untuk keperluan di dalam daerah maupun untuk keperluan

luar daerah. Pelaksanaan pendistribusian diupayakan agar memenuhi

prinsip tepat waktu artinya selalu tersedia setiap dibutuhkan di

lapangan , tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di

masing-masing pemohon serta tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai dan memenuhi persyaratan keamanan dan untuk

transportasi di lapangan. tepat jenis artinya mengatur masing-masing

pejantan yang dialokasikan ke msing-masing Kabupaten/Kota diatur

seemikian rupa sehingga pejantan berasal dari desa A tidak kembali

ke desa A dan seterusnya. Pengaturan tersebut dilakukan dalam

uapaya untuk menghindari terjadi inbreeding. Satu jenis pejantan

hanya diperbolehkan didistribusikan selama tidak lebih dari 2 (dua)

tahun secara berturut-turut di tempat yang sama. Adapun distribusi

semen seperti table berikut :

No Kabupaten/Kota Distribusi Rusak Total

1 Denpasar 2.020 0 2.020

2 Badung 6.566 0 6.566

3 Gianyar 5.897 0 5.897

4 Klungkung 7.617 0 7.617

5 Karangasem 15.667 0 15.667

6 Bangli 13.462 0 13.462

7 Buleleng 6.541 0 6.541

8 Jembrana 13.242 0 13.242

9 Tabanan 11.200 0 11.200

10 Luar Daerah 16.369 0 16.369

Jumlah Tahun 2015 98.581 0 98.581

8.2.2 Kegiatan Prosessing Semen Babi

Kegiatan prosessing semen babi adalah kegiatan untuk memproduksi

semen cair babi unggul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali

Pada tahun 2015 target produksi semen cair babi sebanyak 10.000

dosis. Untuk memenuhi kebutuhan semen babi dan untuk memudahkan

jangkauan pelayanan UPT BIBD melaksanakan kegiatan Prosessing

semen babi di dua unit pelayanan yaitu di UPT BIBD induk di baturiti dan


di Unit Pelayanan Buruan di Bahbatuhdilaksanakan di UPT BIBD Baturiti

dan di Unit Stasiun Buruan, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

Maksud dari pengembangan produksi adalah untuk memperluas dan

memudahkan jangkauan pelayanan penyebaran semen cair babi untuk

wilayah Bali. Untuk melayani wilayah Bali bagian Timur seperti

Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem dipenuhi dari produksi di

lokasi Stasiun Buruan, sedangkan untuk lokasi produksi di Baturiti

adalah untuk melayani Bali Bagian Tengah dan Barat seperti Tabanan,

Badung, Denpasar, Jembrana dan Singaraja.

Jumlah Produksi Semen cair babi tahun 2015 terlihat pada

table berikut :

No Nama Pejantan Bangsa

/Ras Jml

Produksi Keterangan

1 DR Paku Aji Box 10

Duroc 121

2 DR Pit Chapet 01

Duroc Pitrin

762

3 LR Subang 01 landrace 759

4 LR Subang 02 landrace 775

5 LR Sebatu Landrace 782

6 LR Bar Hemma. JR

Landrace 165

7 LR Bar Junior Landrace 785

8 LR Sebatu JR Landrace 747

9 LR Malet Landrace 747

10 LR Bangsal Landrace 769

11 LR Martab Landrace 354

12 DR Malet 01 Duroc 337

13 DR Malet 02 Duroc 355

14 LR Kosala Landrace 1043

15 LR. BTR. BAR.BOX

Landrace 1051

16 LR Mubang Landrace 1031

17 LR Musala 01 Landrace 1077


18 LR Musala 02 Landrace 996

Jumlah 12.656 75 dss dipakai di

Baturiti

8.2.3. Kegiatan Pembibitan Ternak Babi dan Ternak Sapi

Salah satu tugas pokok dan fungsi UPT BIBD Provinsi Bali adalah

menyebarkan bibit sapi dan bibit babi unggul untuk disebarkan ke

masyarakat. Jumlah ternak yang dipelihara dan dikembangkan di UPT

BIBD awal tahun 2015 adalah sebanyak 15 ekor induk sapi bali dan 15

ekor induk babi. Selama tahun 2015 babi menghasilkan anak sebanyak

206 ekor dan sapi menghasilkan anak 4 ekor dan masih ada 2 (dua )

ekor sapi masih dalam kondisi bunting

Mutasi ternak bibit di UPT BIBD sebagai berikut :

Ternak sapi

Ternak awal : 15 ekor induk, 3 ekor anak

Jual : 2 ekor anak dan 3 induk

Lahir : 5 ekor

Mati : 1 ekor induk

Keadaan akhir : 11 ekor induk, 6 ekor anak

Ternak babi induk

Induk babi awal : 15 ekor

Jual induk afkir : 2 ekor

Anak : 206 ekor

Jual anak : 206 ekor

Beli : 3 ekor induk

Keadaan akhir induk : 16 ekor

Ternak babi jantan

Keadaan awal : 15 ekor

Jual (afkir) : 3 ekor


Beli : 3 ekor

Keadaan ternak akhir : 15 ekor

8.2.4. Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak

Kegiatan pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang dilaksanakan

di UPT BIBD seluas lebih kurang 3,5 Ha dipergunakan untuk pakan

ternak sapi jantan dan sapi betina yang dipeliharan di UPT BIBD. Untuk

mempermudah pemeliharaan dan perawatan kebun HPT luasan kebun

dibagi menjadi sepuluh petak dengan masing-masing luasan berbeda

sesuai dengan lokasi dan kondisi tanahnya dimana untuk pemeliharaan

masing-masing petak dijadwalkan sedemikian rupa sehingga

pemeliharaan bisa dilakukan setiap saat mulai dari pemotongan,

penggemburan, penyiangan dan penyulaman. Produksi kebun HPT

belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sapi pejantan dan sapi

betina yang dipelihara di UPT sehingga untuk mencukupi kebutuhan

pakan hijauan dipenuhi dengan menganggarkan pakan ternak melalui

anggaran APBD setiap tahunnya . Tahun 2015 anggaran untuk

pengadaan HPT sebanyak Rp. 118.579.500,- . Jenis tanaman hijauan

yang ditanam seperti rumput raja, gamal, kayu santen, kalihandra. Dan

ada beberapa legum lainnya. Pemeliharaan kebun hijauan khususnya

meliputi pembongkaran tidak dilakukan secara serempak mengingat luas

kebun yang sangat terbatas untuk menghindari turunnya jumlah produksi

secara bersamaan. Pembongkaran secara bertahap juga dimaksudkan

untuk memungkinkan produksi untuk kebutuhan pakan pada sapi di UPT

BIBD

.

8.2.4.Kegiatan Seksi Sumber Daya Kelembagaan Inseminasi Buatan.

Mendukung keberhasilan Visi dan Misi dari Dinas Peternakan dan kesehatan

Hewan Provinsi Bali, untuk tahun 2015 kegiatan Pelayanan IB di Provinsi Bali

memiliki target pelayanan sebagai berikut :

- Akseptor : 77.562 ekor

- Semen Beku : 93.874 dosis


- S/C : 1,2

Penetapan target tersebut diatas sesuai dengan target yang ditetapkan

masing-masing Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan potensi dari

masing-masing Kabupaten/Kota dan dukungan sarana dan prasarana.

Tahun 2015 dukungan sarana dan prasarana yang dialokasikan ke

Kabupaten/Kota berupa berupa operasional Pelayanan IB yaitu untuk

kegiatan PKB, ATR, Recording dan N2 cair untuk distribusi semen beku

ke seluruh Kabupaten/kota serta untuk pemeliharaan semen beku di

masing-masing Kabupaten/Kota . Sarana dan prasarana tersebut lebih

banyak bersumber dari APBN tahun 2015 (06)

Tabel Pelaksanaan Alokasi PKB, ATR, N2 Cair seperti tabel berikut:

Realisasi Pelaksanaan PKB, ATR dan Distribusi N2 Cair Tahun 2015

No Kabupaten/Kota PKB ATR N2 Cair (ltr)

1 Denpasar 200 100 0

2 Badung 500 155 1090

3 Gianyar 500 150 3040

4 Klungkung 663 0 3150

5 Karangasem 900 300 4735

6 Bangli 556 150 3050

7 Buleleng 700 250 5085

8 Jembrana 350 25 3560

9 Tabanan 667 202 4905

10 Depo Prov 2570

Jumlah 5.036 1.332 31.185


Sarana dan Prasarana yang dialokasikan adalah untuk mendukung

pelaksanaan IB di masing- masing Kabupaten di Provinsi Bali. Hasil

Pelaksanaan IB dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel Hasil Pelaksanaan Pelayanan IB Tahun 2015 di Provinsi Bali

No Kabupaten/Kota Jml

Akseptor Jml

Semen Ket

1 Denpasar 2.723 2.826

2 Badung 6.548 7.154

3 Gianyar 9.190 10.130

4 Klungkung 10.727 11.465

5 Karangasem 10.803 11.819

6 Bangli 8.239 8.590

7 Buleleng 9.964 10.360

8 Jembrana 2.091 2.240

9 Tabanan 8.704 9.332

Jumlah 68.989 73.916

Jumlah semen beku yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota selama

tahun 2015 sebanyak 80.212 dosis sedangkan pelayanan yang

terlaporkan sebanyak 73.916 ini kemungkinan masih banyak inseminator

yang tidak melaporkan atau masih adanya stok semen beku di

Kabupaten/Kota. Kemungkinan lainnya adalah banyaknya kelompok

kelompok ternak pemula yang belum memanfatkan teknologi IB sebagai

cara perkawinannya di mana masih menggunakan ara kawin alam.

8.3. Kegiatan Subbag Tata Usaha

8.3.1 Subag Tata Usaha UPT BIBD melaksanakan tugas tugas rutin ketata

usahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, lingkungan kerja,

sarana prasarana gedung kantor, sarana prasarana peralatan kantor

dan sarana prasarana perlengkapan kantor


- Pegawai

Jumlah Pegawai UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah Provinsi Bali

tahun 2015 sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai negeri sipil

dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak dan dua orang sopir.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan,

kepangkatan/golongan dan umur seperti pada tabel berikut :

a) Tabel Jumlah Pegawai UPT BIBD tahun 2014 berdasarkan Jenjang

Pendidikan:

No Jenjang

Pendidikan

Status Kepegawaian

Ket PNS Organik

Tenaga Kontrak

Jumlah

1 Pasca Sarjana 1 1

2 Dokter Hewan 3 3

3 Sarjana S1 3 - 3

4 Sarjana Muda - - -

5 SMA 12 12 24

6 SMP - - -

7 SD - - -

19 12 31

b) Jumlah Pegawai UPT BIBD Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

Kepangkatan

No Jenjang

Pendidikan Golongan Kepegawaian

Ket IV III II I

1 Pasca Sarjana 1 - - -

2 Sarjana (S1) - 3 - -

3 Dokter Hewan 2 1 - -

4 Sarjana Muda - - - -

5 SMA - 6 6

6 SMP - - - -

7 SD - - - -

Jumlah 3 10 6 -

8.3.2 Surat Menyurat

Tahun 2015 arus surat masuk dan surat keluar di UPT Balai Inseminasi

Buatan Daerah Provinsi Bali sebanyak masing-masing 556 buah surat

masuk dan sebanyak 1.593 surat keluar


8.3.3 Bangunan Gedung

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di UPT Balai Inseminasi

Buatan Daerah Provinsi Bali dan untuk kenyamanan dalam penyelesaian

tugas tugas beberapa bangunan yang dimiliki UPT BIBD diantaranya :

- Gedung Kantor 2 unit yang berlokasi di Desa Pekarangan Baturiti Tabanan

dan di Stasiun Unit Buruan Kabupaten Gianyar

- Aula (ruang pertemuan ) 1 unit, berlokasi di Kantor UPT BIBD Pekarangan

Baturiti ( merupakan bangunan yang baru dibangun dengan sumber dana

dari DAK tahun 2014

- Tempat Sembahyang (Padmasana) 2 unit, berlokasi di Kantor UPT BIBD

Baturiti Tabanan dan di Stasiun Buruan Gianyar

- Kandang Ternak terdiri dari :

Kandang sapi pejantan sebanyak 3 unit dengan kapasitas untuk 18

ekor

Kandang sapi betina dengan kapasitas 22 ekor di dua lokasi

Kandang babi 2 unit berlokasi di Kantor UPT BIBD Baturiti Tabanan

dan di Stasiun Buruan Gianyar

8.3.4. Sarana Prasarana Peralatan/Perlengkapan kantor

Sarana prasarana peralatan/perlengkapan kantor milik UPT BIBD

bersumber dari dana APBD dan APBN. Beberapa peralatan/perlengkpan

kantor :

Barang Peralatan/Perlengkapan Kantor Pengadaan Tahun 2015

No Nama Barang Merk

Sumber Anggaran

Vol APBD APB

N

1 Komputer PC HP 20 WD √ 4

2 Printer Apson L 200 √ 4

3 Minitor Komputer

HP 20 WD √ 1

4 Kontainer Depo HP 20 WD √ 4


Straw

5 Kontainer Depo N2 Cair

Cryoseal √ 5

6 Fotometer SDM 6

Minitube √ 2

7 Sterilisator Alat Mermet √ 1

8 Sterilisator Vagina Buatan

Minitube √ 1

9 Mikroskop Trinokuler

Olympus √ 1

10 Layar Monitor LG √ 1

11 Tool Kit Krisbow √ 1

12 Pompa Air √ 1

13 Gerobak Dorong

√ 6

14 Papan Informasi

√ 6

15 Podium √ 1

16 Alat Pemotong Kuku (Hidrolik)

√ 1

17 Karosel √ 2

18 Dumy Saw √ 2

8.4. Pendapatan Asli Daerah

Unit Pelayanan Teknis Balai Inseminasi Buatan Daerah Provinsi Bali ,

merupakan Unit Pelaksanan Teknis Dinas yang mempunyai fungsi ekonomis,

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

dimana untuk tahun 2015 target PAD yang ditargetkan untuk Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali sebanyak Rp. 534.400.000 PAD yang

ditargetkan semuanya berasal dari penjualan usaha daerah dari Kegiatan di UPT

BIBD Provinsi Bali. Upaya upaya untuk mengembangkan potensi pendapatan

terus dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah UPT. BIBD seperti disajikan dalam

tabel berikut :


TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2015

No Jenis

Penerimaan Target

ekor/dosis

Realisasi

ekor/dosis

Target (Rp) Realisasi

(Rp) Keterangan

1 Hasil Ternak

a. Babi bibit b. Sapi Bibit

200 1

206 2

60,000,000 4.500.000

61,800,000 13.700.000

b. Ternak Afkir

- Sapi Induk 2 3 7.500.000 11.895.000

- Babi Pejantan

2 2 1.500.000 3.450.000

- Babi Induk

2 2 1,500,000 1.910.000

2 Semen Beku Sapi

Dalam Daerah 75.000 82.212 300.000.000 328.848.000

Luar Daerah 7,500 16,369 37.500,000 81.845,000

3 Semen cair babi 10,000 12,656 120,000,000 151,872,000

Jumlah 534.400.000 655.338.000 122.63%


8.5. Pendanaan

Kegiatan di UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah Provinsi Bali

didanai dari sumber anggaran APBD dan APBN. Adapun jumlah

dana yang dialokasikan pada UPT Balai inseminasi Buatan Daerah

Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel Sumber Dana pada Kegiatan di UPT BIBD

No Program Kegiatan Jml Dana Realisasi

(Rp) Fisik (%)

Keuangan (%)

I APBD

1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

- - - - - - -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

2.070

21.600

69.750

9.919

5.700

3.600

3.000

100

100

100

100

100

100

100

99,93

78,88

99,99

94,24

96,67

96,75

96,02


- - -

undangan Belanja makan dan Minum Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Upacara keagamaan

11.100

25.984

15.000

100

87,11

100

100

72,57

100

2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- - - -

Pembangunan/ Rehabilitasi UPT Balai inseminasi Buatan Daerah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

2.462.200

35.500

157.553,92

31.850

100

100

99,36

100

81,99

98,48

89,97

99,01

3 Program Peningkatan produksi hasil peternakan

- -

Produksi dan Distribusi Semen Pengembangan Pelayanan Teknologi Inseminasi Buatan

1.340.500.

33.050

99,29

98,25

97,33

88,50

Jumlah 4.228.376,92


II APBN

1 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman , Sehat, Utuh dan Hala

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayaguaan Sumber Daya lokal

1.065.050 78,93 78,86

TOTAL DANA APBD DAN APBN 5.293.426,92

8.5. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan di UPT Balai Inseminasi Buatan

Daerah Provinsi Bali masih ditemui permasalahan dalam upaya

menghasilkan bibit/benih ternak yang berkualitas seperti :

1) Peremajaan induk dan pejantan babi unggul belum dilakukan

secara berkesinambungan karena keterbatasan anggaran

sehingga kualitas bibit/benih yang dihasilkan semakin menurun

2) Pelaksanaan IB di masyarakat sebagai upaya untuk

mempertahankan plasma nutfah dan mutu genetik sapi bali

masih banyak hambatan, hal ini disebabkan karena :

a. Pemahaman masyarakat tentang teknologi IB masih kurang

b. Masih adanya pejantan yang dapat dipinjam secara gratis di

masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih

menggunakan kawin alam dibandingkan mengeluarkan

biaya untuk perkawinan sapi-sapinya

c. Beberapa peternak tidak memahami cara mendeteksi birahi

sehingga sering terlambat untuk mengawinkan ternaknya

d. Masih kurang meratanya penyebaran petugas inseminasi

buatan di lapangan


Pemecahan Masalah

1). Merencanakan untuk Penganggarkan pengadaan ternak

sebagai calon pejantan sapi dan babi serta pengadaan calon

induk sapi dan babi

2). Lebih menginteksifkan pembinaan kepada inseminator

maupun peternak agar pemahaman tentang Inseminasi

Buatan dapat ditingkatkan,

3). Memperbaiki dan menata organisasi pelayanan IB di

lapangan

Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan ini untuk dijadikan bahan

evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang


BAB IX

UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Hewan

yang berlokasi di Jln. Gurita No.6 Sesetan - Denpasar dibangun diatas

lahan dengan luas 2060 m2. UPT. Laboratorium Keswan merupakan

salah satu UPT Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali yang dibentuk tahun 2008, sesuai dengan Perda No 2

Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah

Provinsi Bali, kemudian perubahan kelembagaan sesuai dengan

Perda No.4 Tahun 2011 serta Pergub No.98 Tahun 2011 tentang

organisasi serta rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala

UPT membawahi 3 seksi (kasi) yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi

Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan serta Seksi Pengujian dan

Pemeriksaan Laboratorium. UPT Laboratorium Keswan mempunyai

kewenangan melaksanakan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian

penyakit hewan dan bahan asal hewan.

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai peranan

yang sangat penting khususnya dalam memberikan pelayanan

laboratorium dan diagnosa penyakit hewan dan bahan asal hewan

secara benar dan akurat sesuai dengan standar diagnosa

laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

nasional. Secara umum UPT Laboratorium Kesehatan Hewan juga

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dalam kegiatan

surveilans dan monitoring penyakit hewan dan bahan asal hewan.

Secara khusus UPT Laboratorium Keswan merupakan tempat yang

digunakan untuk kegiatan pemeriksaan contoh yang berasal dari

hewan maupun Bahan Asal Hewan (BAH) untuk menetapkan


diagnosa. Sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh

Pimpinan/Stakeholder. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

harus mempunyai nilai manfaat untuk kepentingan masyarakat,

jawaban pemeriksaan laboratorium diterima tepat waktu dan akurat

dengan tarif jasa pelayanan laboratorium sampai akhir 2015 masih

belum di pungut (belum ada perda yang mengatur tentang

pemungutan jasa layanan).

Sesuai Peraturan Gubernur No.98 Tahun 2011 UPT

Laboratorium Keswan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program.

2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan seluruh Stake holder terkait .

3. Melaksanakan teknis operasional penyidikan, pemeriksaan,

pengujian dan sertifikasi veteriner.

4. Melaksanakan investigasi, surveilans dan pelayanan

penanggulangan penyakit Veteriner.

5. Merumuskan hasil penyidikan dan pengujian dan pemetaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Memenuhi kaidah sistem pelayanan prima (mempunyai nilai

manfaat untuk kepentingan masyarakat) di dalam pengendalian

penyakit hewan dan mengetahui status keamanan, kesehatan,

keutuhan serta kehalalan bahan asal hewan yang layak dikonsumsi

serta perlindungan terhadap konsumen dan pemberdayaan peternak.

Tujuan :

1. Meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner melalui pelayanan pemeriksaan dan

pengujian laboratorium.


2. Mengawasi dan mencegah beredarnya produk hewan yang

mengandung unsur bahaya yang dapat mengganggu

keselamatan dan kesehatan manusia.

3. Memproleh data hasil monitoring, surveilans dan pengujian

untuk memetakan kejadian penyakit serta derajat

pencemaran pada hewan dan produk hewan.

4. Memberikan rekomendasi teknis kepada penentu/penetap

kebijakan untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan

pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan

sehingga kesehatan hewan/ternak dan Bahan Asal

Hewan/ternak dapat selalu di monitoring.

1.3. Sasaran :

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya

data/informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

yang akurat dalam rangka :

1. Mewujudkan sumberdaya peternakan yang produktif.

2. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis.

3. Menekan resiko masuk dan menyebarnya penyakit yang

disebabkan oleh pangan asal hewan (food borne disease).

4. Mendorong peningkatan ketersediaan pangan yang aman,

sehat, utuh dan halal (ASUH).

1.4. Keluaran Yang Diharapkan

Terujinya contoh aktif maupun pasif untuk penyakit parasit

(gastrointestinal), Brucellosis, Pullorum, AI dan Rabies pada hewan

dan cemaran mikroba, formalin, boraks, residu antibiotika dan

organoleptik & kimiawi pada bahan asal hewan dan hasil bahan asal

hewan.

1.5. Hasil Yang Diharapkan


Memperoleh data/informasi hasil pemeriksaan, penyidikan dan

pengujian sebanyak 13.400 contoh (berupa jawaban laboratorium)

yang tepat waktu dan akurat sebagai bahan rekomendasi untuk

melakukan pengawasan dan pembinaan pada kelompok ternak dan

pelaku usaha bahan asal hewan.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi pengambilan contoh oleh PPC (Petugas

Pengambilan Contoh), intruksi kerja pengujian (metode pengujian) dan

intruksi kerja alat, standar hasil pengujian, hasil pengujian (jawaban),

pelaporan, pembinaan serta pengawasan.

1.7. Lokasi Pengambilan Contoh

Sasaran lokasi untuk monitoring dan surveilans serta

pemeriksaan laboratorium adalah

1. Penyakit hewan :

Pada ternak masyarakat/Simantri/kelompok ternak pemerintah.

Konservasi hewan.

Peternakan sapi perah

Farm/breder unggas.

2. Pangan Asal Hewan :

RPH-U.

Swalayan/supermarket.

Pasar tradisional.

Peternak/pengepul/penjual telur

Distributor susu segar

Tempat produksi/importir/distributor bahan asal hewan dan

hasil bahan asal hewan.


II. ORGANISASI

2.1. Organisasi

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011, UPT. Laboratorium

Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai kewenangan melaksanakan pengujian dan penyidikan

penyakit hewan dan produk pangan asal hewan.

Struktur Organisasi UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah

sebagai berikut:

Kepala UPT mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;

b. Mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub Bagian dan Seksi;

c. Mengkoordinasikan Kepala Sub. Bagian dan Seksi;

d. Menilai prestasi kerja bawahan;

e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan

Seksi;

f. Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para kepala bidang;

g. Melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap penerapan standar

teknis laboratorium veteriner;

h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap pengujian

veteriner;

i. Pemetaan hasil pengujian dan menyampaikan kepada bidang teknis;

KEPALA UPT

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA

KASI PENGUJIAN DAN

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KASI EPIDEMIOLOGI DAN

PELAYANAN LAPANGAN


j. Pembinaan terhadap pelaksanaan surveilans dan investigasi penyakit

veteriner wilayah provinsi;

k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

l. Melaporkan hjasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;

c. Menilai prestasi kerja bawahan;

d. Mengelola urusan surat menyurat;

e. Membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan

kepegawaian;

f. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang;

g. Memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana

kantor;

h. Mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;

i. Melaksanakan system pengendalian intern;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

dan

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

Kepala Seksi Epidemiologi dan Pelayanan lapangan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program seksi;




d. Melaksanakan penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit

hewan;

e. Memberikan pelayanan penanggulangan penyakit hewan;

f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

dan

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;

Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program seksi;



d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap

penyakit veteriner wilayah provinsi

e. Melaksanakan sertifikasi terhadap hasil pengujian penyakit veteriner

wilayah provini;

f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

dan

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;

2.2. Administrasi Kepegawaian

Adapun tenaga di UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali saat ini berjumlah :

1. 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil Struktural dan 4 (empat) orang

Pegawai Negeri Sipil Fungsional.

2. 12 (dua belas) orang tenaga kontrak daerah yang terdiri dari:


6 (enam) orang tenaga Medik Veteriner

6 (enam) orang tenaga Paramedis.

Tabel. 2.1 Data Pegawai UPT Laboratorium Kesehatan Hewan

No Nama Pegawai/NIP Pangkat/ Gol

Jabatan Masa Kerja

Ket

1 Drh. Ni Made Sukerni 19620819 198903 2 005

Pembina Tk. I/ IV b

Ka. UPT 26 th

2 Ir. Herly Wibisono 19590121 198603 1 013

Penata Tk. I/ III d

Ka Sub.Bag TU 29 th

3 Drh. I Nyoman Suetra 19640102 199403 1 010

Pembina/ IVa

Kasi Epidemiologi

21 th

4 Drh.Ida Bagus Ngurah Agung 19660306 199403 1 011

Pembina/ IVa

Kasi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium

21 th

5 Anak Agung Sri Dhamayanti 19600306 198003 2 002

Penata Muda Tk. I / III b

Staf 35 th

6 Wahyu Handokowati 19651009 198903 2 016


Staf 26 th

7 A.A.A. Diah Herawati 19660312 198903 2 018


Staf 26 th

Tabel.2.2 Data Pegawai Fungsional yang Diperbantukan di UPT

Laboratorium Kesehatan Hewan

No Nama Pegawai/NIP Pangkat/

Gol Jabatan

Masa Kerja

Ket

1 Drh. I Ketut Muliartha NIP. 19661231 199503 1 033

Pembina / IV a

Fungsional Pengawas Mutu Hasil Peternakan Madya

20 th

2 Drh. Yuliani Antariksaningsih NIP. 19690724 199803 2 007

Penata Tk. I/ III d

Fungsional Medik Veteriner Muda

18 th

3 Drh. Ni Wayan Asrina Penata Fungsional 4 th


Dewi NIP. 19850508 201101 2 010

Muda Tk. I/ III b

Medik Veteriner Pertama

4 Drh.I Wayan Eka Dharma Saputra NIP.19861212 201503 100 9

Penata Muda Tk. I/ III b

Fungsional Medik Veteriner Pertama

1 th

Tabel.2.3 Data Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan

No Nama Status Ket

1 Drh. I Dewa Gede Kharisma Maha Putra

Dokter Hewan Keputusan Gubernur Bali No.394/03-N/HK/2015 tanggal 8 Januari 2014

2 Drh. I Gusti Ayu Dewi Aryadi Dokter Hewan

3 Drh. I Made Juliartawan Dokter Hewan

4 Drh. I Wayan Susila Adinata Dokter Hewan

5 Drh. I Gusti Made Adnyana Dokter Hewan

6 Drh. I Gusti Ayu Fitri Diastari Dokter Hewan

7 Ida Bagus Hendra Parisada Paramedis

8 I Putu Astika Paramedis

9 Eva Purnamayanti Putri Paramedis

10 Ni Putu Riza Apriliana Paramedis

11 I Gede Putra Erjana, Amd.Ak Paramedis

12 Ni Luh Gede Rahayu Arisukmawati, Amd.Ak

Paramedis

2.3. Administrasi Keuangan

UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan pada tahun 2015

anggaran belanja bersumber dari :

APBD sebesar Rp. 2.157.597.680,-

Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak Rp. 1.475.497.760,- Terealisasi Fisik

(100%) dan Keuangan (90,42%) Rp. 1.334.165.771,-


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 332.199,920- Terealisasi Fisik (100%) dan Keuangan

(83,57%) Rp. 280.646.729,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 349.900.000,- Terealisasi Fisik (100%) dan Keuangan

(92,27%) Rp. 322.923.950,-

APBN sebesar :Rp.229.450.000,-

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis

Peternakan Rp. 172.709.030,- Terealisasi fisik (85,80%) dan

keuangan (75,27%), sisa dana Rp. 56,740.970,-

2.4. Administrasi Umum

Dalam tahun 2015 pengelolaan surat masuk dan surat keluar

sebanyak 900 buah ( 400 surat masuk dan 500 surat keluar ).

Hasil pelayanan rumah tangga pada UPT. Laboratorium Kesehatan

Hewan tahun 2015 baik yang bersifat rutin ataupun kegiatan antara

lain :

- Terlaksananya rapat-rapat.

- Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor.

- Terpenuhnya pelayanan kendaraan operasional bagi pelaksanaan

kegiatan teknis maupun rutin.

- Pelayanan telepon, listrik yang memadai.

- Terlaksananya pemeliharaan barang dan kelengkapan kantor

UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan.


III.PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Sistem Pelayanan Pengujian dan Jenis Pengujian

Pelayanan Pengujian penyakit hewan dan bahan asal hewan &

hasil bahan asal hewan dilaksanakan secara terencana melalui

kegiatan pelayanan aktif di 9 Kabupaten/Kota dan pelayanan pasif.

1. Pelayanan Aktif :

Kegiatan pelayanan yang diberikan laboratorium secara aktif ke

lokasi atau pengujian langsung lapangan di kabupaten/kota sesuai

wilayah kerja laboratorium. Output dari pelayanan aktif berupa

pengambilan contoh untuk uji serologi (RBT/Rose Bengal Test,

Pullorum), Rapid AI (Avian Influenza), Parasitologi (parasit

gastrointestinal), cemaran mikroba, bahan berbahaya Formalin dan

Boraks serta organoleptik & kimiawi.

2. Pelayanan Pasif :

Kegiatan pelayanan pemeriksaan contoh yang masuk ke

laboratorium yang dikirim oleh peternak, perseorangan/perusahaan,

kiriman dinas peternakan kabupaten/kota.

3.2. Jenis pengujian yang telah dilaksanakan

Jenis Pengujian Penyakit Hewan yang telah dilaksanakan di

UPT Laboratorium Keswan antara lain :

a. Bagian Parasitologi

Melakukan penghitungan telur cacing per gram feses dengan

metoda Whitlock (sedimentasi dan apung).

Melakukan pemeriksaan mikroskopis terhadap preparat natif

feses.

b. Bagian Serologi

Melakukan uji Rose Bengal Test (RBT) untuk diagnosa

Brucellosis.

Melakukan uji rapid aglutinasi untuk diagnosa Pullorum.


c. Bagian Virologi

Melakukan uji rapid test untuk diagnosa AI (Avian Influenza/Flu

Burung).

Melakukan uji FAT/Rabies. Pengujiannya bekerjasama dengan

BBVet Denpasar.

Jenis pemeriksaan dan pengujian bahan asal hewan & hasil

bahan asal hewan yang dilaksanakan Bagian Kesmavet antara lain :

a. Pemeriksaan residu antibiotika (screening test). Pengujiannya

bekerjasama dengan BBVet Denpasar.

b. Pemeriksaan formalin (test cepat di lapangan).

c. Pemeriksaan boraks (test cepat di lapangan)

d. Pemeriksaan cemaran mikroba : TPC (Total Plate Count),

Salmonella sp. E.coli (MPN), Coliform (MPN) dan Staphylococus sp.

e. Pemeriksaan organoleptik dan kimiawi pada susu.

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengujian

Pengujian penyakit hewan terbagi dalam 5 pengujian antara lain: uji

identifikasi telur cacing gastrointestinal (feses), uji Brucella abortus RBT

(darah/serum sapi), uji AI/rapid test (swab trachea dan kloaka), uji Rabies

FAT, uji Salmonella pullorum aglutinasi cepat (darah ayam).

Pengujian bahan asal hewan dan produk olahannya terdiri dari: uji

cemaran mikroba (TPC/Total Plate Count, E.coli, Coliform, Salmonella sp.,

Staphylococcus sp.), uji bahan kimia berbahaya (Formalin dan Boraks),

residu antibiotika, dan uji fisik dan kimiawi pada susu.

Secara ringkas uraian lengkap seperti table di bawah ini:


Tabel 1 : Lokasi, Jumlah dan Anggaran yang digunakan dalam pengambilan contoh pengujian UPT.Laboratorium Keswan Provinsi Bali:

No

Jenis Pengujian APBD APBN PASIF

Keterangan

1

Identifikasi telur cacing gastrointestinal

Simantri 758 30 0 42 simantri/klp ternak masy.

Konservasi/kebun binatang

107 0 13 5 konservasi / kebun binatang

Masyarakat umum 0 0 1

2

Brucellosis (RBT)

Simantri 550 71 0 42 simantri / klp ternak masy.

Unit usaha 91 0 0 1 peternakan sapi perah

3 Pullorum (rapid aglutination)

53.544 0 14.370 2 breeding farm dan klp PVUK

4 AI (rapid test) 123 0 0 Pasar/pengepul unggas

5 FAT/Rabies (BBVet Denpasar)

0 573 0 Kasus gigitan dan eliminasi

6 Uji fisik & kimiawi susu 1 0 42 2 unit usaha

7 Cemaran mikroba 118 150 110 31 unit usaha / distributor dan RPH

8 Formalin 243 84 0 Pasar tradisional

9 Boraks 0 8 0 Pasar tradisional

10 Residu AB (BBVet Denpasar)

0 50 0 Pasar tradisional

TOTAL CONTOH 55.535 966 14.536 71.037

Tabel 2 : Lokasi dan Jumlah Contoh Penyakit Hewan yang di Uji UPT.Laboratorium Keswan Provinsi Bali Serta Kerjasama Dengan BBVet Denpasar Tahun 2015 (Contoh Aktif maupun Pasif) :

No Lokasi

Pengambilan Contoh

Jenis dan Jumlah Contoh

Aktif


Pasif

Whitlo

ck

Uji Brucello

sis (RBT)

Uji Rapid

AI (Rapid

Uji Rabies (FAT) *

Uji Pulloru

m (Aglutin

Whitlock

Uji Pullorum (Aglutinasi cepat)


Test) asi cepat)

Feses Serum Swab kloaca

Otak Serum Darah

Feses

Serum Darah

1 Kelompok Ternak Simantri

788 621 0 0 0 1 0

2 Konservasi Hewan

107 0 0 0 0 13 0

3 Unit Usaha sapi perah 0 91 0 0

0

0 0

4 Pasar tradisional/ Pengepul

0 0 123 0 0 0 0

5 Lokasi Kejadian kasus gigitan/ eleminasi

0 0 0 573 0 0 0

6 Breeding Farm 0 0 0 0 53.544 0 14.370

Total : 70.231

Ket : Pengujian bekerjasama dengan BBVET Denpasar * Jumlah contoh rabies berdasarkan dana pengujian yang di miliki UPT. Lab Keswan Tabel 3 : Lokasi dan Jumlah Contoh Bahan Asal Hewan & Hasil Bahan Asal

Hewan yang diuji UPT. Laboratorium Keswan Tahun 2015 ( Contoh Aktif maupun Pasif ) :

No

Lokasi

Pengambilan Contoh

Jenis dan Jumlah Pengujian

Contoh Aktif Contoh Pasif

Uji residu antibio

tik

Uji Bora

ks

Uji Formalin

Uji Cemaran Mikroba

Uji Cemaran Mikroba

Uji Organol

eptik dan

Kimiawi

Daging

olahan

Daging

Daging / olahan / susu / telor

Daging / olahan / susu / telor

Susu

1 Swalayan/ Unit Usaha BAH (Importir,

0 0 0 119 110 42


Distributor, TPD)

2 RPH/Pasar Tradisional

50 8 327 150 0 0

Total : 806

Ket : Pengujian bekerjasama dengan BBVET Denpasar

Total pengujian contoh penyakit hewan dan bahan asal hewan &

hasil bahan asal hewan tahun 2015 baik contoh aktif maupun pasif sebanyak

71.037 contoh, meliputi contoh yang diuji pada UPT. Laboratorium Keswan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan bekerjasama

dengan BBVet Denpasar serta contoh pasif sebanyak 70.231 contoh dan

contoh Bahan Asal Hewan & hasil bahan asal hewan sebanyak 806 contoh.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian contoh penyakit hewan dan bahan

pangan asal hewan & hasil bahan asal hewan sebanyak 71.037 contoh dari

target sebesar 13.400 contoh diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengujian Parasit Pengambilan contoh feses dilakukan untuk uji Identifikasi Telur

Cacing Gastrointestinal (parasit gastrointestinal) dengan tujuan untuk

melihat/mengetahui status kesehatan hewan/ternak dari gangguan parasit

baik terhadap ternak pemerintah yang ada dikelompok Simantri/kelompok

ternak masyarakat dan hewan/ternak konservasi. Penyakit yang disebabkan

oleh parasit cacing saluran pencernaan secara umum dapat menimbulkan

kerugian pada peternak yaitu terhambatnya pertumbuhan, turunnya berat

badan dan kadang-kadang pada kasus yang berat dapat mengakibatkan

terjadinya kematian.

Contoh aktif untuk uji identifikasi telur cacing gastrointestinal

berasal dari 42 kelompok simantri/kelompok ternak masyarakat di

kabupaten/kota se- Bali antara lain: Simantri 147/Gapoktan Sari Merta,

Simantri 395/Gapoktan Rupaka Jaya, Simantri 498/Kelompok Tani Ternak

Pangsut Mekar Sari, Simantri 406/Gapoktan Mekar Tani, Simantri

285/Gapoktan Madani, Simantri 125/Gapoktan Sawo Kabeh, Simantri


108/Gapoktan Tri Guna, Simantri 269/Gapoktan Lembu Nadi, Simantri

246/Gapoktan Sanur, Gapoktan Matahari Terbit, Gapoktan Lembu

Winangun, Simantri 482/Kelompok Tani Gadingwani, Simantri 088/Gapoktan

Taman Wijaya Kusuma, Simantri 494/Gapoktan Catur Eka Sari, Simantri

340/Gapoktan Yasa Kerti, Simantri 339/Gapoktan Dharma Winangun, UPPO

Sarwa Mupuhu, Simantri 463, Simantri 106/Sedapur Ayu, Simantri 417, Kube

Mekar Sari, Simantri 296/Pandan Wangi, Simantri 018/Tri Guna Sari,

Simantri 424, Simantri 047/Gapoktan Mahottama, Simantri 148/Gapoktan

Dukuh Pujangga, Simantri 192/Kelompok Tani Merta Sari/Gapoktan Boga

Sari, Simantri 378/Suda Pratama/Gapoktan Bumi Ayu, Simantri

098/Gapoktan Asta Amerta, Simantri 497/Kelompok Tani Ternak Amerta

Nadi, Simantri 105/Gapoktan Bulan Palapa, Kelompok Tani Ternak Panca

Sari Abadi, Simantri 075/Gapoktan Tribuana, Simantri 487/Poktan Pangkung

Saktii, Kelompok Darma Semaya, Simantri 220/Gapoktan Sangkar Ternak,

Simantri 485/Gapoktan Munduk Kemuning, Simantri 050, Gapoktan Sedana

Bakti Pertiwi, Simantri 332/Gapoktan Werdi Nandi Amertha, Simantri

061/Gapoktan Catur Tani Susila Karma dan Kelompok Ternak Lingga Sari

Amerta.

Selain dari kelompok ternak simantri/kelompok ternak masyarakat

contoh aktif untuk uji identifikasi telur cacing gastrointestinal juga berasal dari

daerah konservasi/kebun binatang yang ada di Bali diantaranya adalah: PT.

Bali Safari & Marine Park, PT. Bakas Aneka Citra Wisata Tirta, PT. Wisata

Reksa Gajah Perdana, Bali Elephant Camp/PT.Kasianan dan CV. Bali

Harmoni Bali Zoo. Untuk contoh pasif uji ini berasal dari Bali Elephant

Camp/PT. Kasianan dan perseorangan.

Hasil pengujian contoh Identifikasi Telur Cacing Gastrointestinal

(parasit gastrointestinal) pada tahun 2015 sebanyak 909 contoh dari target

250 contoh. Sebanyak 788 contoh dari kelompok ternak simantri/kelompok

ternak masyarakat, 120 contoh dari kawasan konsevasi hewan dan 1 contoh

dari masyarakat umum. Pengambilan contoh juga diikuti dengan terapi

pemberian obat cacing.


Hasil pengujian yang telah dilakukan pada ternak simantri

/kelompok ternak masyarakat dan daerah konservasi/kebun binatang

menunjukkan bahwa ada beberapa kabupaten yang harus memperhatikan

tingkat infestasi cacing pada ternak di daerah tersebut. Tindakan pengobatan

dan pencegahan dengan pemberian obat cacing secara rutin dengan dosis

dan jenis yang tepat sangat diperlukan. Secara rinci kabupaten/kota yang

perlu meningkatkan perhatian terhadap infestasi cacing terhadap

ternak/hewan di daerahnya dapat dilihat seperti grafik di bawah ini.

Grafik di atas menunjukkan jumlah contoh yang diambil di masing-masing

kabupaten/kota dengan temuan telur cacing (positif) dan contoh yang negatif

telur cacing yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Telur cacing yang banyak

ditemukan dalam contoh yang diuji antara lain: Paramphistomum sp.,

Fasciola sp., Cooperia sp., Ostertagia sp., Haemonchus sp., Bunostomum

sp., Toxocara sp., Strongyloides sp. dan Trichuris sp.

2. Pengujian Penyakit Brucellosis

Dalam rangka mengantisipasi dan mengetahui secara dini

kemungkinan adanya kejadian penyakit Brucellosis maka kegiatan

pengambilan dan pengujian contoh darah pada ternak sapi ini dilakukan,

mengingat Provinsi Bali sampai saat ini masih bebas penyakit Brucellosis

sehingga hal tersebut perlu dipertahankan. Sasaran lokasi pengambilan dan


pengujian adalah pada 42 kelompok simantri/kelompok ternak masyarakat,

juga berasal dari peternakan sapi perah (PT. Puri Purnama). Jumlah contoh

darah dari 42 kelompok ternak sapi simantri/kelompok ternak masyarakat

yang diuji pada tahun 2015 adalah 712 contoh dari target 250 contoh. Hasil

pengujiannya melalui uji RBT menunjukkan bahwa dari 712 contoh serum

darah yang diuji (621 contoh dari kelompok simantri/kelompok ternak

masyarakat dan 91 contoh dari peternakan sapi perah) hasilnya negatif

(100%) antibodi Brucella, seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah ini.

3. Pengujian Penyakit AI/Flu Burung

Seiring dengan merebaknya penyakit AI (Avian Influenza/Flu Burung)

dan untuk menekan penyebaran virus ini salah satu yang bisa dilakukan

UPT. Laboratorium Keswan adalah pengujian terhadap penyakit AI/flu

burung dengan metode pengujian cepat (rapid test) melalui pemeriksaan

contoh swab trachea dan kloaka pada unggas yang dijual dipasar tradisional

dan pengepul unggas yang ada dikabupaten/kota di Bali. Pasar unggas

adalah salah satu tempat berisiko tinggi dalam penyebaran penyakit AI,

sehingga pengujian terhadap penyakit ini dilakukan disana dengan harapan

dapat mendeteksi secara dini kemungkinan adanya virus AI ini. Contoh aktif

untuk uji AI/rapid test berasal dari pasar unggas/pengepul unggas yang ada

di kabupaten/kota se Bali, antara lain: Kabupaten Karangasem (pasar


Karangasem dan Karang Sokong), Kabupaten Bangli (Pasar Baler Bale

Agung), Kabupaten Klungkung (Pasar Galiran), Kabupaten Gianyar (Pasar

Kota Gianyar), Kabupaten Jembrana (Pasar Kota Negara dan Lelateng),

Kabupaten Tabanan (Pasar Dauh Pala, Pupuan dan Kediri), Kabupaten

Badung (Pasar Beringkit, Petang dan Mengwi), Kabupaten Buleleng (Pasar

Banyuasri dan Seririt), Kota Denpasar (Pasar Impres dan Kreneng). Jumlah

contoh yang diuji cepat (rapid test) AI sebanyak 123 contoh dengan hasil

negatif dari target 100 contoh, seperti grafik yang ditampilkan di bawah ini.

4. Pengujian Terhadap Penyakit Rabies

Kegiatan pengujian penyakit Rabies dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana tingkat paparan virus Rabies di lapangan melalui pengambilan

contoh otak/kepala anjing yang terindikasi suspect rabies. Contoh aktif untuk

uji Rabies FAT berasal dari kasus gigitan dan hasil eliminasi dari masing-

masing kabupaten/kota se Bali yang pengirimannya melalui UPT

Laboratorium Keswan untuk diuji di Balai Besar Veteriner Denpasar. Jumlah

contoh yang telah diambil dan diuji penyakit FAT berdasarkan biaya

operasional tersebut adalah 573 contoh dari target 475 contoh dan hasil

pengujian menunjukkan bahwa 50 contoh (8,7%) hasilnya positif rabies,

dengan rincian seperti tabel dan grafik di bawah ini.


No

Kab/Kota

Jenis dan

Jumah Contoh

Hasil

Pemeriksaan

Keterangan

Otak/Kepala Metode FAT

+ -

1 Badung

64 0 64 Tidak didedeksi virus

Rabies

2 Bangli

104 20 84 Dideteksi virus Rabies

(20 contoh)

3 Buleleng


(14 contoh)

4 Denpasar


(2 contoh)

5 Gianyar


Rabies

6 Jembrana


(4 contoh)

7 Karangasem


(9 contoh)

8 Klungkung


(1 contoh)

9 Tabanan


Rabies

Jumlah 573 50 523

5. Pengujian Salmonella pullorum


Pengujian Salmonella pullorum aglutinasi cepat (aktif dan pasif)

selama tahun 2015 dilakukan di 3 breeding farm yang ada di Bali (PT. Japfa

Comfeed Indonesia-Tabanan, PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit I-

Jembrana, PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit II Bali-Jembrana dan

kelompok binaan PVUK/Pelayanan Veteriner Unggas Komersil-Tabanan),

dengan total contoh yang diuji sebanyak 67.914 contoh dari target 11.875

contoh dengan hasil pengujian positif 30 contoh (0,04%) terhadap infeksi

kuman Salmonella pullorum, seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah

ini :

6. Pengujian Residu Antibiotika

Residu antibiotika atau bahan-bahan lain yang tidak terdapat secara

normal dalam produk bahan asal hewan akan membahayakan kesehatan

apabila dikonsumsi. Residu adalah bahan induk atau metabolit yang

terakumulasi atau tersimpan dalam sel atau jaringan. Pemberian antibiotik

secara tidak terkontrol pada ternak, sangat berisiko sebagai penyebab

keberadaan residu antibiotik pada produk yang dihasilkan, termasuk produk

hasil olahannya. Secara umum dampak negatif residu antibiotik pada produk

hewan adalah dampak kesehatan (bahaya toksikologik, mikrobiologik, dan

imonopatologik) dan dampak ekonomi. Untuk mengantisipasi dan mencegah


hal tersebut, kegiatan monitoring dan surveilans residu antibiotika ini

dilakukan.

Pengujian residu antibiotik pada produk bahan asal hewan di gunakan

metode Screening. Pengujian residu antibiotik di laksanakan di BBVet

Denpasar. Sesuai dengan target 50 contoh daging yang di sampling di pasar

tradisional untuk diuji Residu Antibiotika/screning test (tetrasiklin, penisilin,

aminoglikosida dan makrolida) hasilnya (100%) negatif residu antibiotika,

dengan rincian seperti tabel di bawah ini.

No

Kab/Kota


Hasil Pemeriksaan

Keterangan

Daging ayam Segar

Screning Test

+ -

1 Badung 7 0 7 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

2 Bangli 3 0 3 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

3 Buleleng 5 0 5 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

4 Denpasar 10 0 10 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

5 Gianyar 5 0 5 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

6 Jembrana 5 0 5 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

7 Karangasem 5 0 5 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina


8 Klungkung 5 0 5 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

9 Tabanan 5 0 5 Negatif residu antibiotika gol. Tetrasiklin, Penisilin, Aminoglikosida dan Makrolina

Jumlah 50 50

7. Pengujian Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya (Formalin dan

Boraks)

Formaldehid merupakan senyawa kimia yang salah satu kegunaanya

adalah sebagai pengawet mayat, desinfektan kandang dan lingkungan.

Formaldehid tidak boleh dan dilarang digunakan sebagai bahan pengawet

produk pangan karena sangat mengganggu kesehatan manusia. Bahaya

penggunaan formaldehid pada bahan pangan asal hewan bagi kesehatan

manusia diantaranya yaitu bila mengonsumsi dalam jangka panjang dapat

menyebabkan carcinoma (kanker) hati dan paru, gangguan darah dan

syaraf, inkoordinasi, dll.

Boraks (sinonimnya natriumbiborat, natriumpiroborat, natriumtetrabor

a) adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai dalam

pembuatan beberapa makanan tradisional, seperti karak dan gendar. Dalam

dunia industri, boraks menjadi bahan solder, bahan pembersih,

pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Boraks tidak aman

untuk dikonsumsi sebagai makanan dalam dosis berlebihan. Mengkonsumsi

makanan berboraks dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan

gangguan otak, hati dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks

menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang

sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah

turun, kerusakan ginjal, pingsan, hingga kematian. Batas aman/legal

penggunaan boraks dalam makanan adalah 1 gram / 1 kg pangan.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karak&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerupuk_gendar

https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecoa

https://id.wikipedia.org/wiki/Otak

https://id.wikipedia.org/wiki/Hati

https://id.wikipedia.org/wiki/Ginjal

https://id.wikipedia.org/wiki/Demam

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anuria&action=edit&redlink=1


Kegiatan monitoring dan surveilans bahan kimia berbahaya (formalin

dan boraks) dilakukan untuk melindungi keamanan masyarakat konsumen

dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang beredar

dimasyarakat terhadap bahaya penyimpangan penggunaan bahan kimia

berbahaya (formalin dan boraks). Pengujian Contoh untuk uji bahan kimia

berbahaya (Formalin dan Boraks) berasal dari pasar tradisional di

kabupaten/kota se Bali dengan metode tes cepat lapangan. Target uji untuk

penyimpangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam BAH dan produk

olahannya sebanyak 200 contoh dengan realisasi jumlah contoh yang diuji

yaitu 327 contoh untuk uji formalin dan 8 contoh untuk uji boraks, dimana

hasilnya negatif terhadap penyimpangan penggunaan bahan kimia

berbahaya (formalin dan boraks), seperti grafik di bawah ini.

Hasil Uji Boraks

Hasil Uji Formalin


8. Pengujian Cemaran Mikroba

Jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat dalam bahan asal

hewan & hasil bahan asal hewan mencerminkan kualitas sanitasi dan hygine

pada proses produksi, distribusi dan transportasi produk bahan asal hewan

tersebut. Kegiatan monitoring dan surveilans pangan asal hewan ini

bertujuan untuk melindungi keamanan masyarakat konsumen dalam

mengkonsumsi bahan pangan asal hewan yang beredar dipasaran. Contoh

uji diambil dari 30 unit usaha (importir/distributor), RPH/TPH, RPU/TPA dan

swalayan untuk selanjutnya dilakukan pengujian terhadap TPC/Total Plate

Count, Coliform, E.Coli, Salmonella Sp.dan Staphylococus Sp.

Tempat pengambilan contoh aktif dan pasif untuk uji cemaran

mikroba antara lain: UD. Rasmin Jaya, PT. Aroma Duta Rasa Prima, PT.

Lotus Trading, PT. Bali Kulina, PT. Sukandajaya, CV. Bayu Lestari, PT. CIP,

UD. Dwi Boga Utama, PT. Puri Pangan Sejati, RPU Budijaya, UD. Suba

Jaya, UD. Setya Boga, UD. Titiles, PT. Satria Pangan Sejati, CV. Megah

Food Trading, PT. Classic Fine Food Indonesia, PT. Soejasch Bali, PT.

Usikada, UD. Budi, Hardy’s Gianyar, Cocomart Gianyar, Hardy’s Tabanan,

Hardy’s Singaraja, Hardy’s Negara, Sarana Ternak Jembrana, UD. Pemaron,

UD. Sari Luwih, CV. Ayudya, Made Berata, WR. Bintang,

RPH/TPH/RPU/TPU kabupaten/kota se Bali, PT. Ciomas Adisatwa, PT.

Epikure, Ery Ersad W.J., PT. Wahana Boga Nusantara, PT. Gioia Cheece


Indonesia, Margo Utomo, UD. Pilih Utama, Tiara Monang Maning, Tiara

Gatsu, Toko Soputan, Tiara Dewata, dan CV. Hartanta Jaya.

Jumlah target contoh cemaran mikroba tahun 2015 sebanyak 200

contoh dengan realisasi contoh uji cemaran mikroba sebanyak 379 contoh,

yang terdiri dari 269 contoh aktif dan 110 contoh pasif. Pengujian dilakukan

di UPT. Laboratorium Keswan dengan menggunakan metode cemaran

mikroba sesuai dengan SNI 2897, tahun 2008 dan hasil pengujiannya

berpedoman pada batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan SNI

7388, tahun 2009. Dari hasil pengujian, data menunjukkan nilai TPC/Total

Plate Count dan Coliform paling banyak yang melebihi BMCM (Batas

Maksimal Cemaran Mikroba). Sehingga bagi para pelaku usaha baik dari

hulu ke hilir perlu memperhatikan sumber air, hygienitas, sanitasi dari

peralatan dan personil, penanganan dan penyimpanan (cold storage) karena

dapat menjadi sumber kontaminasi. Selain hal tersebut proses transportasi

dan distribusi menjadi titik kritis sumber pencemaran produk.

Berikut beberapa grafik yang menggambarkan hasil pemeriksaan

cemaran mikroba antara lain:

Hasil uji Salmonella sp.

Grafik di bawah ini menunjukkan semua contoh yang diuji negatif terhadap

pertumbuhan Salmonella sp.


Hasil Uji Coliform dan E.coli (MPN)

Grafik di bawah ini menunjukkan batang kuning adalah jumlah contoh yang

nilai Coliform dan E.coli melebihi nilai Batas Maksimum Cemaran Mikroba

(BMCM) dan batang coklat menunjukkan contoh yang memenuhi nilai BMCM

di masing-masing kabupaten/kota.

Hasil Uji Staphylococcus sp.

Grafik di bawah ini menunjukkan semua contoh yang diuji terhadap

Staphylococcus sp nilainya memenuhi BMCM.

Hasil uji TPC


Grafik di bawah ini menunjukkan batang biru adalah contoh yang nilai TPC

memenuhi BMCM sedangkan batang abu adalah contoh yang nilai TPC

melebihi BMCM.

9. Pengujian Organoleptik dan Kimiawi Susu Contoh pasif yang diuji organoleptik dan kimiawi di UPT.

Laboratorium Keswan tahun 2015 untuk susu segar adalah 42 contoh dan 1

contoh aktif, dari hasil pengujian contoh masih memenuhi standar yang

ditetapkan yaitu Standar Mutu Susu Segar SNI 01-3141-1998. Uji fisik dan

kimiawi pada susu, contoh susu berasal dari Margo Utomo dan PT. Wahana

Boga Nusantara. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil uji organoleptic dan

kimiawi susu (angka reduktase, uji alcohol dan berat jenis) memenuhi nilai

SNI secara kuantitatif dan kualitatif (batang coklat).


V.PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan

pengambilan dan pengujian contoh penyakit hewan dan Pangan Asal

Hewan antara lain :

Sarana dan prasarana laboratorium

- Terbatasnya kemampuan serta keterampilan SDM laboratorium

yang ada dan Program Pelatihan/Studi banding/magang berbasis

kompetensi yang mengarah pada kemampuan kecakapan petugas

dalam teknik diagnosa laboratorium.

- Masih rendahnya pemanfaatan layanan laboratorium, baik oleh

kabupaten/kota maupun masyarakat umum.

Pemeriksaan bahan asal hewan dan produk olahannya

- Pemanfaatan RPH (Rumah Potong Hewan) yang tersedia sebagai

tempat produksi daging belum maksimal sehingga berdampak

pada kualitas daging yang dihasilkan.


- Banyak yang tidak menyediakan fasilitas pendingin pada

RPH/kios/pasar penjual daging yang dapat mempengaruhi kualitas

daging yang dijual sehingga program ASUH (Aman, Sehat, Utuh

dan Halal) tidak dapat dilaksanakan.

- Belum optimalnya pembinaan oleh kabupaten/kota dalam rangka

meningkatkan keamanan pangan terkait dengan cemaran mikroba

setelah ada hasil pemeriksaan dan pengujian oleh laboratorium.

Pemeriksaan penyakit hewan

- Tidak optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas setelah

hasil pemeriksaan laboratorium dikeluarkan sebagai bahan binaan

terutama dalam peningkatan status kesehatan ternak terhadap

gangguan endoparasit sehingga masih adanya infestasi cacing

bahkan ada beberapa yang cenderung meningkat.

5.2. Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

a. Meningkatkan kualitas SDM (kemampuan dan keterampilan SDM)

melalui pelatihan, magang dan studi banding.

b. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan

pembinaan terhadap pentingnya kesehatan hewan dan kesehatan

pangan asal hewan sehingga dapat membina unsur-unsur yang terkait

didalamnya sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan standar

yang telah ditentukan.

c. Mensosialisasikan kepada kabupaten/kota serta para peternak

pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengujian laboratorium guna

mendukung peningkatan program kesehatan hewan dan kesehatan

pangan asal hewan.

d. Mempublikasikan keberadaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan

Provinsi Bali sehingga dapat berfungsi secara maksimal.


VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengujian penyakit hewan dan pengujian bahan asal

hewan dan produk olahannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah Keuangan dan Realisasi keuangan tahun 2014 yang

bersumber dari APBD dan APBN adalah sebagai berikut:

APBD sebesar Rp. 2.157.597.680,-

Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak Rp. 1.475.497.760,- terealisasi fisik (100%)

dan Keuangan (90,42%) Rp. 1.334.165.771,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 332.199,920- Terealisasi fisik (100%) dan keuangan

(83,57%) Rp. 280.646.729,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 349.900.000,- Terealisasi fisik (100%) dan keuangan

(92,27%) Rp. 322.923.950,-

APBN sebesar :Rp.229.450.000,-

Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis

peternakan Rp. 172.709.030,- Terealisasi fisik (85,80%) dan

keuangan (75,27%), sisa dana Rp. 56,740.970,-

2. Hasil pengujian contoh Identifikasi Telur Cacing Gastrointestinal

(parasit gastrointestinal) pada tahun 2015 sebanyak 909 contoh.

Sebanyak 788 contoh dari kelompok ternak Simantri/kelompok ternak

masyarakat, 120 contoh dari kawasan konsevasi hewan dan 1 contoh

dari masyarakat umum. Hasil pengujian yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa ada beberapa kabupaten yang harus

memperhatikan tingkat infestasi cacing pada ternak di daerah tersebut


3. Pengujian Brucellosis dengan mengambil contoh darah dari 42

kelompok ternak sapi simantri/kelompok ternak masyarakat yang diuji

pada tahun 2015 adalah sebanyak 621 contoh dan 91 contoh dari

peternakan sapi perah. Hasil pengujiannya melalui uji RBT

menunjukkan bahwa dari 712 contoh serum darah yang diuji hasilnya

negatif (100%) antibodi Brucella.

4. Pengujian Penyakit AI/Flu dengan mengambil contoh di seluruh pasar

tradisional di seluruh Bali Jumlah contoh yang diuji cepat sebanyak

123 contoh dengan hasil negatif.

5. Pengujian Penyakit Rabies dengan mengambil contoh yang telah

diambil dan diuji FAT sebanyak 573 contoh dan hasil pengujian

menunjukkan bahwa 50 contoh (8,7%) hasilnya positif rabies.

6. Pengujian Salmonella pullorum aglutinasi cepat (aktif dan pasif)

selama tahun 2015 dilakukan dengan total contoh yang diuji sebanyak

67.914 contoh dengan hasil pengujian positif 30 contoh (0,04%)

terhadap infeksi kuman Salmonella pullorum.

7. Pengujian residu antibiotik pada produk bahan asal hewan di gunakan

metode Screening. Pengujian residu antibiotik di laksanakan di BBVet

Denpasar. Dari 50 contoh daging yang di sampling di pasar tradisional

untuk diuji Residu Antibiotika/screning test (tetrasiklin, penisilin,

aminoglikosida dan makrolida) hasilnya (100%) negatif residu

antibiotika.

8. Pengujian Contoh untuk uji bahan kimia berbahaya (Formalin dan

Boraks) berasal dari pasar tradisional di kabupaten/kota se Bali

dengan metode tes cepat lapangan dengan jumlah contoh 327 untuk

uji formalin dan 8 untuk uji boraks, dimana hasilnya negatif terhadap


penyimpangan penggunaan bahan kimia berbahaya (formalin dan

boraks).

9. Jumlah contoh cemaran mikroba tahun 2015 sebanyak 379 contoh,

yang terdiri dari 269 contoh aktif dan 110 contoh pasif. Dari hasil

pengujian, data menunjukkan nilai TPC/Total Plate Count dan

Coliform paling banyak yang melebihi BMCM (Batas Maksimal

Cemaran Mikroba). Hasil uji TPC 159 contoh nilai melebihi BMCM,

semua contoh negatif Salmonella sp., hasil uji Coliform 170 contoh

nilai melebihi BMCM, hasil uji E.coli 1 contoh melebihi nilai BMCM dan

semua contoh untuk uji Staphylococcus sp nilai memenuhi BMCM.

10. Contoh pasif yang diuji tahun 2015 untuk susu segar adalah 42 contoh

dan 1 contoh aktif, dari hasil pengujian contoh masih memenuhi

standar yang ditetapkan yaitu Standar Mutu Susu Segar SNI 01-3141-

1998. Uji fisik dan kimiawi pada susu.

6.2.Saran

1. Peningkatan kemampuan SDM UPT Laboratorium Keswan dengan

merancang program pelatihan, magang/inhouse traning dan studi

banding yang berbasis pada kompetensi laboratorium.

2. Perbaikan managemen pemeriksaan dan pengujian laboratorium

dengan penerapan ISO/IEC 17025 : 2005 sebagai langkah perbaikan

dalam proses peningkatan status UPT Laboratorium Keswan menjadi

laboratorium terakreditasi.

3. Pengembangan laboratorium dengan penambahan sarana dan

prasarana serta dukungan dana yang cukup dalam pelaksanaan

pemeriksaan dan pengujian, sehingga dapat meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat (Public Service).


4. Basis pelayanan tidak hanya menekankan pada jumlah contoh yang

dapat diuji tetapi pada kualitas hasil pemeriksaan dan pengujian yang

dihasil

VII.PENUTUP

Demikian laporan ini di susun sebagai pertanggung jawaban UPT.

Laboratorium Kesehatan Hewan terhadap tupoksi dan alokasi anggaran

sesuai dengan DPA dan DIPA tahun 2012. Meskipun terdapat berbagai

kekurangan, laporan ini dapat dijadikan pedoman dan bahan evaluasi

dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah mendukung dan membantu kelancaran pelaksanan kegiatan pada

UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Bali tahun 2015, semoga Ida Sang Hyang Widi/Tuhan

Yang Maha senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita.


KEGIATAN LABORATORIUM KESMAVET :

Pengambilan sampel di RPH

Pengambilan sampel aktif di Unit Usaha BAH


Pengujian Sampel BAH di Laboratorium Kesmavet


Test cepat penyalahgunaan bahan berbahaya (Formalin) di Pasar Tradisonal

Hasil pengujian penyalahgunaan bahan kimia berbahaya (Formalin) dengan kontrol positif


KEGIATAN LABORATORIUM SEROLOGI :

Pengambilan sampel Darah dan Uji RBPT

Pengujian RBPT (Untuk penyakit Brucellosis)


Pengujian penyakit Pullorum (Salmonella Pullorum)

KEGIATAN LABORATORIUM VIROLOGI :

Rapid Test AI (Flu Burung) di Pasar Hewan


KEGIATAN LABORATORIUM PARASITOLOGI :

Pengambilan sampel feses di unit usaha dan Simantri

Pengujian sampel feses di Laboratorium Parasit

Grafik Pemeriksaan Formaline Tahun 2014


Grafik Pemeriksaan Penyakit Bruccelosis pada Sapi APBD Tahun 2014

Pemeriksaan Daging/Olahan dan Telur terhadap Residu Antibiotika Tahun 2014


Grafik Pemeriksaan Penyakit Flu Burung /AI (Avian Influenza) APBD Tahun 2014

Grafik Pemeriksaan Otak Anjing Dengan Metode FAT Tahun 2014


Grafik Jumlah Pemeriksaan Daging/Olahan dan Telur APBN dan APBD Tahun 2014

Pemeriksaan Sampel Feses Parasit Gastrointestinal Tahun 2014


Pelaksanaan Pullorum Test di Unit Usaha APBD Tahun 2014


PETA PENGAMBILAN SAMPEL PENGUJIAN RBPT (BRUCELLOSIS) TAHAP I DAN II

APBD 2014

PETA PENGAMBILAN PENGUJIAN RESIDU ANTIBIOTIKA PADA DAGING

(SCREENING TEST)

TAHUN 2014


PETA PENGAMBILAN SAMPEL PENGUJIAN RAPID TEST AI/FLU BURUNG TAHAP I

DAN II APBD TAHUN 2014

PETA PENGAMBILAN SAMPEL OTAK ANJING UNTUK PENGUJIAN

PENYAKIT RABIES (FAT)

BERDASARKAN ANGGARAN APBN TAHUN 2014

Documents

KATA PENGANTAR103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Laporan_Akuntabilitas_Kinerja... · mencapai skala ekonomi, ... Peraturan Gubemur Bali Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok