KATA PENGANTAR WALIKOTA MOJOKERTOmojokertokota.go.id/picture/lkip/224140LKjIP Kota Mojokerto Tahun...Mojokerto dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan selama

KATA PENGANTAR

WALIKOTA MOJOKERTO

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas semua karuniaNya, Pemerintah Kota Mojokerto dapat bekerja dan

mengabdi demi terwujudnya kota Mojokerto sebagai service City yang maju,

sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral.

Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, dan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah adalah Pengejawantahan dari Pemerintah Kota

Mojokerto dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan

selama 1 tahun terakhir. Pembuatan Laporan Kinerja ini juga merupakan

amanatUndangUndangNomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang

mengamanatkanpenerapansecarapenuhpenganggaranberbasiskinerjadanperatu

ranPresidenNomorNomor29

Tahun2014tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah. Serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan refformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan

tata cara reviu atas Laporan Kinerja.

LaporanKinerjaini menyajikansecararincicapaian indikator dan hal-hal

yang membuat berhasil atau tidaknya target indikator kinerja

selamasatutahunyaitutahun2015. Tahun 2015 adalah tahun kedua pemerintahan

dibawah kepemimpinan Drs. H. Mas’ud Yunus-Ir. H. Suyitno, tetapi merupakan

tahun pertama mulai berlakunya RPJM 2014-2019. Kami berusaha menjalankan

prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam

pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang bersih. Tetapi walaupun begitu masih

banyak yang harus diperbaiki agar apa yang menjadi visi Kota Mojokerto yaitu

Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas,

sejahtera dan bermoral.

Wallohulmuwaffiq ilaa aqwamit thoriq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Mojokerto, Maret 2016

Walikota Mojokerto

Drs. H. MAS’UD YUNUS, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PEENGANTAR iDAFTAR ISI iiiDAFTAR TABEL vDAFTAR GRAFIK ViBAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1B. STRUKTUR ORGANISASI 4C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

ORGANISASI8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10A. RENCANA STRATEGIS 10B. PERJANJIAN KINERJA 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 15B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 17

MISI I MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

17

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya capaian indeks pendidikan

17

Sasaran 1.1.2 Meningkatnya capaian Indeks Kesehatan

19

Sasaran 1.1.3 Meningkatnya capaian indeks pengeluaran per kapita

22

Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM

39

MISI II MENYEDIAKAN PRODUK, JASA, DAN LAYANAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI

40

Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Kinerja dan Kualitas layanan pemerintah

40

MISI III MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA YANG BAIK DAN MEMADAAI

43

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pemerintah

43

Sasaran 3.1.2 Meingkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan

44

Sasaran 3.1.3 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian

45

Sasaran 3.1.4 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan dan bangunan penrkotaa

47

MISI IV MENINGKATNYA KENYAMANAN, 48

KEAMANAN, DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN

Sasaran 4.1.1 Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma

48

Sasaran 4.1.2 Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat , berbangsa dan bernegara

50

Sasaran 4.2.1 Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri, dan bebas polusi

52

Sasaran 4.2.2 Meningkatnya tata ruang yang kondusif pengembangan sosial ekonomi serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek konservasi

54

Sasaran 4.3.1 Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan penanggulangan bencana

55

C REALISASI ANGGARAN 56

BAB IV PENUTUP 61A. KESIMPULAN 61B. UPAYA PERBAIKAN 62

LAMPIRAN1 Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tahun 20152 Peranjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun

2015 3 Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU dari Tahun

2014-2015

DAFTAR TABEL

HAL

Tabel 1.1 Jumlah PNS berdasarkan jenis jabatan 7

Tabel 2.1 Peranjian Kinerja Tahun 2015 12

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama 16

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1 18



Tabel 3.5 Perkembangan inflasi Kota Mojokerto tahun 2015 37

Tabel 3.6 Perkembangan inflasi Kota Mojokerto Tahun 2015 dan Tahun 2014

38



Tabel 3.9 Hasil suevey kepuasan masyarakat 42



Tabel 3.12 Gedung sekolah berdasarkan jenjang sekolah dan kondisi 45


Tabel 3.14 Nama dan kondisi Jembatan 47



Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2. 50

Tabel 3.18 Sanggar seni berdasarkan jenis/cabang seni lokal 51




Tabel 3.22 Realisasi Anggaran 57

Tabel 4.1 Capaian Rata-rata tiap sasaran 62

DAFTAR GRAFIK

HAL

Diagram 3.1 Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto 2011-2015 24

Diagram 3.2 Pertumbuhan PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan

25

Diagram3.3 Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan 28

Diagram 3.4 Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum

30

Diagram 3.5 PDRB per kapita Kota Mojokerto 2011-2015 (juta rupiah) 39

Diagram 3.6 Jumlah gangguan kamtibmas 49

Diagram 3.7 Kejadian bencana berdasarkan jenisnya 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya Good Governance dalam praktek pemerintahan

merupakan harapan semua lapisan masyarakat. Perhatian pemerintah yang

sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme

menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal.

Kinerjainstansipemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak

timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai

mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang

dilakukan oleh instansipemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari

instansipemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit

untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya

lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap

anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah,

walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih

jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu

instansipemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat

diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan)

dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat

dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari

laporan akuntabilitasinstansipemerintah akan mengubah paradigma

pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu

instansipemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut,

berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang

telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20

bahwa:

(1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas

Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

(2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara

terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem

perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(3) Sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah setidak-tidaknya

mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan

hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan

undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan

pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan

mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai

oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah

digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan

dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan

dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap

kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan

tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi

pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem

penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat

dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu

Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas

kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan

kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih

dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai

penjabaran dari visi,misi,dan strategi yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan

Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur

negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto

kemudian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan

dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama kurun waktu Tahun

Anggaran 2015 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota

Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.

B.STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah, Pemerintah

Kota Mojokerto telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dengan ditetapkan dalam :

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kelurahan di Pemerintah Kota Mojokerto

b. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi

Kecamatan.

c. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat

Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kota

Mojokerto.

d. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-

Dinas Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah kali ke

tiga dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014.

e. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga

Teknis Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah kali

ketiga dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Daerah terkait Organisasi Perangkat Daerah,

dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Walikota dan Wakil Walikota

2. Sekretariat Daerah terdiri dari

a. Sekretaris daerah

b. Asisten Pemerintahan, perekonomian dan

pembangunan yang membawahi 4 bagian yaitu :

i) Bagian Administrasi perekonomian

ii) Bagian Administrasi Pembangunan

iii) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

iv) Bagian Administrasi Pemerintahan

c. Asisten Pemerintahan, perekonomian dan

pembangunan yang membawahi 4 bagian yaitu :

i) Bagian Organisasi dan Tata Laksana

ii) Bagian Umum

iii) Bagian Hukum

iv) Bagian Humas dan Protokol

3. 5 Staf ahli yaitu

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDE

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

4. Sekretariat DPRD

5. DinasPendidikan

6. DinasPekerjaanUmum

7. DinasKesehatan

8. DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset

9. DinasPerhubungan, KomunikasidanInformatika

10. DinasPertanian

11. DinasPerindustriandanPerdangan

12. DinasTenagaKerjadanTransmigrasi

13. DinasKebersihandanPertamanan

14. DinasKependudukandanCatatanSipil

15. DinasKoperasidan UKM

16. DinasSosial

17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

18. BadanKepegawaian

19. BadanPerencanaandanPembanguanan Kota

20. Inspektorat

21. BadanKesatuanBangsa danPolitik

22. BadanPemberdayaanMasyarakat

23. BadanPenelitiandanPengembangan

24. BadanKeluargaBerencanadanPemberdayaanPerempuan

25. Kantor PerpustakaandanArsip

26. Kantor LingkunganHidup

27. Kantor PelayananPerizinanTerpadu

28. 2 Kecamatan yaitu

a. kecamatan prajurit Kulon

b. Magersari

29. RumahSakitUmumDr.WahidinSudiroHusodo

30. SatuanPolisiPamongPraja

Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kelurahan diatur

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kelurahan di Pemerintah Kota Mojokerto, dengan Tugas Pokok dan Fungsi

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun

2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan di

lingkungan Pemerintah Mojokerto yang terbagi dalam 18 Kelurahan

Untuk melayani warga Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto

berdasarkan data dari Badan kepegawaian, per 31 Desember 2015, jumlah

Aparatur Sipil Negara adalah 3323 orang yang terdiri dari 1569 orang Aparatur

sipil negara berjenis kelamin laki-laki dan 1754 Aparatur Sipil Negara berjenis

kelamin perempuan.

Sedang berdasarkan jenis jabatan, Aparatur Sipil Negara Kota Mojokerto terbagi

dalam beberapa Jabatan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jumlah PNS berdasarkan jenis jabatan

Jenis Jumlah

Fungsional

Guru 1124

Dokter 70

Perawat 220

Bidan 51

PenyuluhPertanian 10

Penyuluh KB 17

PengawasSekolah 13

PranataHumas 5

Apoteker 6

AssistenApoteker 13

Nutrisionis 16

Phisioterapi 0

AnalisKesehatan 7

PranataLaboratoriumKesehatan 6

PerekamMedis 12

Sanitarian 6

TeknisiElektroMedis 8

Radiografer 4

Perawat Gigi 0

RefraksionisOptisien 5

Auditor 10

Eselon

II.a 1

II.b 27

III.a 42

III.b 62

IV.a 283

IV.b 106

V.a 12

Fungsional Umum 1171

Jumlah 3323

Komposisi PNS di Kota Mojokerto tersebut, sangat memadai untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini telah mengalami

paradigma baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) berprinsip pada

transparansi, akuntabel, responsif dan partisipatif, perlu didukung dengan

kemampuan SDM aparatur yang profesional sesuai dengan kompetensi

bidangnya.

C. ASPEK STRATEGIS dan PERMASALAHAN UTAMA KOTA MOJOKERTO

Secarageografis Kota Mojokertomempunyailuaswilayah 16.47 Km² yang

terletakpadaposisi 7° 27’ 0,16” sampaidengan 7° 29’ 37,11” Lintang Selatan, dan

112° 24’ 14,3” dengan 112° 27’ 24” BujurTimur. Kondisi permukaan tanah agak

miring ke Timur dan Utara antara 0° – 3°, ketinggian rata-rata 22 m di atas

permukaan air laut. Sebagian besar Luas wilayah Kota Mojokerto berupa

perumahan dengan luas wilayah kurang lebih 8.452 km², sisanya berupa

persawahan, tegalan, dan lain-lain. Secara lebih terinci peruntukan penggunaan

lahan di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1) Permukiman : 8,452 Km²

2) Persawahan : 6,540 Km²

3) Tegal : 0,723 Km²

4) Lainnya : 0,755 Km²

Batas-bataswilayahadministratif Kota Mojokerto:

- Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri

Kabupaten Mojokerto

- Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan

Puri Kabupaten Mojokerto

- Sebelah Utara : Sungai Brantas

- SebelahBarat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Luas wilayah yang hanya 16,47 Km² menjadikan Kota Mojokerto sebagai

Kota terkecil se Indonesia ( kedua setelah Kota sibolga jika hanya dihitung luas

daratannya).

Secara geografis Kota Mojokerto termasuk wilayah gerbangkertosusila

yaitu daerah penyangga kota Surabaya yang merupakan pusat pertumbuhan di

wilayah Indonesia Timur dan sekaligus ibukota propinsi. Kota Mojokerto juga

merupakan daerah perlintasan antara Surabaya dengan daerah lain terutama

daerah mataraman, yang didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai

membuat tingginya pergerakan orang dan barang. Jarak yang hanya + 50 km

dari Surabaya menjadikan Kota Mojokerto sebagai salah satu tujuan untuk

menjadi kota hunian bagi mereka yang beraktifitas di Surabaya. Hal ini tentu

harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan

pelayanan yang baik dengan menyediakan sarana perumahan, penyediaan air

bersih dan infrastruktur pendukung lainnya.

Menurut Data dari Dinas kependudukan dataPencatatan Sipil, jumlah

penduduk Kota Mojokerto per 31 Desember 2015 tercatat sebanyak 141,824

jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70.310 jiwa

dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 71.514 jiwa.

Sebagaimana daerah yang lain, di Kota Mojokerto masih ditemukan

berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu antara lain :

1. Kepadatan penduduk yang mencapai 6.792 per Km²dan luas wilayah yang

hanya 16.47 Km² menyebabkan ada banyak daerah kumuh dengan sanitasi

yang jelek

2. Sebagian besar wilayah kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana

banjir, hal ini karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang

relatif dan dikelilingi sungai yang 16.47 Km²sudah mengalami pendangkalan

akibat banjir bandang tahun 2004.

3. Luas lahan pertanian yang sangat sempit dan semakin sempit karena

perubahan pemanfaatan lahan terutama untuk perluasan

perumahan/pemukiman,sehingga sulit untuk mencapai swasembada pangan.

Article II. BAB II

(i) PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A RENCANA STRATEGIS

BerdasarkanPeraturan Daerah Kota MojokertoNomor2Tahun

2014tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota MojokertoTahun

2014-2019:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU,

SEHAT,CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL”.

DanBerdasarkanvisi yang telahditetapkantersebut di atas,

untukmewujudkanarahpandangPemerintah Kota Mojokertotelahmenetapkanmisi yang

akandiembanataudilaksanakandalamjangkawaktumenengahyaitusebagaiberikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya

saingtinggi.

3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik

danmemadai

4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram

Kemudian dengan mengacu kepada visi, misi dan agenda pembangunan

Kota Mojokerto yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran

sebagai berikut :

1. Untuk mencapai misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia” ditetapkan tujuan dan sasaran :

∑ Tujuan-1 : Meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia (IPM)

dengan Sasaran :

∑ Meningkatnya capaian indeks pendidikan

∑ Meningkatnya Capaian indeks kesehatan

∑ Meningkatnya capaian indeks pengeluaran per kapita

∑ Tujuan-2 : mengembangkan SDM yang kompetitif dan komparatif, dengan

sasaran :

∑ Meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme SDM

2. Untuk mencapai Misi 2 yaitu Menyediakan produk jasa, layanan yang

maju dan berdaya saing tinggi ditetapkan tujuan yaitu Menjadikan kota

Mojokerto sebagai sentra layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan

barang dan jasa, bisnis dengan satu sasaran yaitu :

∑ Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah

3. Untuk mencapai misi “Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang

baik dan memadai ” ditetapkan tujuan dan sasaran :

∑ Tujuan : mengembangkan infrastuktur dan sarana prasarana kota

mojokerto yang layak sebagai service city dengan 3 sasaran yaitu :

∑ Sasaran :

1. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasana pendidikan dan

kesehatan

2. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian

3. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana Lingkungan dan

bangunan perkotaan.

4. Untuk mencapai misi “Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan

ketentraman lingkungan” ditetapkan 3 tujuan yaitu :

∑ Tujuan-1 :Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang aman, tertib,

dan tentram dengan 2 sasaran yaitu :

∑ Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran

hukum/peraturan/norma

∑ Meningkatnya peran nilai-nilaiagama, etika, norma budaya dan

wawasan kebangsaan sebagai llandasan moral bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara

∑ Tujuan-2 :Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman,

dengan 2 sasaran yaitu :

∑ Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri dan

bebas polusi

∑ Tujuan-3 : Mengembangkan kewaspadaann dan kesiagaan terhadap

bencana dengan 1 sasaran yaitu : meningkatnya kewaspadaan dan

kesiapan penanggulangan bencana

B PERJANJIAN KINERJA

(ii)

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto

sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam RPJMD 2014-2019, Pemerintah

Kota Mojokerto telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 yaitu :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN TARGET

(1) 2

1.1.1 Meningkatnya capaian indeks pendidikan

1.1.1.1 Angka melek huruf 97,53%

1.1.1.2 Angka rata-rata lama sekolah 10

1.1.2 Meningkatnya capaian indeks kesehatan

1.1.2.1 Angka kematian bayi 12

Angka usia harapan hidup 72,80

1.1.2.3 Persentase balita gizi buruk 0.15%

1.1.3 Meningkatnya capaian indeks pengeluaran per kapita

1.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 5,8

1.1.3.2 Laju inflasi kota mojokerto 3,00

1.1.3.3 PDRB per kapita 37.000.000


(1) 2

1.2.1 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM

1.2.1.1 Cakupan Pejabat eselon 2 dan 3 yang sesuai kompetensi

65%

2.1.1 Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah

2.1.1.1 Persentasr Unit pelayanan yang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bernilai baik

15%

2.1.1.2 Nilai sakip CC

3.1.1 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan

3.1.1.1 Persentase gedung pemerintahan yang baik 90 %

3.1.2 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan

3.1.2.1 Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik

87,50%

3.1.2.2 Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik

87,00%

3.1.3 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian

3.1.3.1 Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik 42%

3.1.3.2 Rasio panjang jembatan dalam kondisi baik 100%

3.1.4 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan dan bangunan perkotaan

3.1.4.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 33 km

Panjang drainase/saluran pembuangan air 57,99 km

4.1.1 Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma

4.1.1.1 Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS

8%

4.1.1.2 Persentase menurunnya pelanggaran 10%


(1) 2

PERDA

4.1.2 . Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai llandasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4.1.2.1 Sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal 27

4.1.2.2 Organisasi keagamaan yang aktif 20%

4.2.1 Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri, dan bebas polusi

4.2.1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 16,5%

4.2.1.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO2e 590.952 ton

4.2.1.3 Persentase rumah sehat 89%

4.2.2 Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek konservasi

4.2.2.1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

89%

4.3.1. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan penanggulangan bencana

4.3.1.1 Persentase penanggulangan bencana sesuai SOP

100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang

berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau

keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat

dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur

dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah

Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran

tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2015.

Perjanjian kinerja Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2014-

2019 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto.

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun

kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan

tujuan tersebut.Adapun capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dapat dilihat

pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN DAN INDIKATOR SASARANTAHUN 2015

Target Realisasi Capaian

(1) (5) (6) (7)=(6/5X100)


1.1.1.1 Angka melek huruf 97,50% 97,65% 100.15%

1.1.1.2 Angka rata-rata lama sekolah 10 9,96 99,6%


1.1.2.1 Angka kematian bayi 12 7,87/1000 KH

Angka usia harapan hidup 72,80 72,89 * 100.12%

1.1.2.3 Persentase balita gizi buruk 0.15% 0,24 % 62,50%


1.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 5.8 5.90 101.72%

1.1.3.2 Laju inflasi kota mojokerto 3.00 2,56 117,19%

1.1.3.3 PDRB per kapita 37.000.000 38.980.000 105,35 %



65% 71,29% 109.68%



15% 11,43% 76.2%

2.1.1.2 Nilai sakip CC CC 100%


3.1.1.1 Persentase gedung pemerintahan yang baik 90 % 93,61% 104.01%

3.1.2 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan3.1.2.1 Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik 87,50% 88,50% 101,14%


84% 76% 90,48%


3.1.3.1Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik 42% 41,63% 98.48%

3.1.3.2Rasio panjang jembatan dalam kondisi baik 100% 100% 100%




(1) (5) (6) (7)=(6/5X100)

3.1.4.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 33.00 km 32,36 km 99,66%

Panjang drainase/saluran pembuangan air 59,99 km 59,99 km 100%


4.1.1.1 Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS 8% -36,36% -454,50%

4.1.1.2 Persentase menurunnya pelanggaran PERDA 10% 21,39% 213.90%

4.1.2 Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai llandasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara4.1.2.1 Sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal 27 26 98,30%

4.1.2.2 Organisasi keagamaan yang aktif 20% 21,79% 108,95%

4.2.1 Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri, dan bebas polusi 4.2.1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 16,5% 16,05% 97,27%


CO2e 632.971 ton

93.36%

4.2.1.3 Persentase rumah sehat 89% 89,49% 100,55%

4.2.2 Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek konservasi4.2.2.1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 89% 88,7% 99,73%

4.3.1. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan penanggulangan bencana4.3.1.1 Persentase penanggulangan bencana sesuai SOP 100 % 100% 100%

B ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis tentang capaiantujuan strategis dan sasaran strategis yang

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja pada Tahun 2015 apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan per misi dalam uraian berikut:

Misi 1 :Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

Misi-1 ini terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu

Tujuan-1.1. Meningkatkan capaian Indeks pembangunan manusia (IPM)dengan 3

sasaran strategis.Adapun ketiga sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

1.1.1 Sasaran-Meningkatnya capaian indeks pendidikanCapaian Meningkatnya capaian indeks pendidikan pada tahun 2015 apabila

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah terlihat dalam tabel 3.2 sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis-1.1.1

SASARAN DAN INDIKATOR SASARANTAHUN 2014 TAHUN 2015

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)


1.1.1.1 Angka melek huruf 98,70 97,53 98,81 % 97,50% 97,65% 100.15%

1.1.1.2 Angka rata-rata lama sekolah 9.70 9.60 98,97% 10 9,96 99,6%

Adapun rincian capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah

sebagai berikut :

1.1.1.1 Indikator-Angka melek huruf. Hasil pengukuran terhadap persentase

penduduk berusia lebih dari 18 tahun yang bisa membaca dan menulis

dibagi dengan jumlah penduduk usia 18 tahun keatas diperoleh indikator

Angka Melek Huruf pada tahun 2015 mencapai 96.942 jiwa dari 99.280

jiwa penduduk yang berusia di atas 15 tahun atau 97,65%. Capaian

indikator ini mengalami kenaikan 0.12%.dari tahun 2014 yang mencapai

97,53. Kenaikan ini disebabkan karena program-program seperti

keaksaraan fungsional telah berjalan, hanya saja karena kebanyakan

yang belum melek huruf ini usianya sudah diatas 60 tahun sehingga

diperlukan program khusus agar para lansia ini mau dan bersemangat

belajar.

Dibandingkan angka melek huruf Indonesia yang menurut data UNESCO

tahun 2015 tingkat melek hurufnya sekitar 90 persen, maka capaian

Indikator angka melek huruf di kota Mojokerto masih melebihi angka

melek huruf Nasional.

1.1.1.2. Indikator-Angka rata-rata lama sekolah

Hasil Pengukuran terhadap persentase rata-rata lama sekolah adalah

9,96 dimana jumlah total penduduk berijazah sebanyak 117.740 kali

lama sekolah yaitu 12 tahun dibagi jumlah total penduduk sebesar

141.824. Dibandingkan dengan target kinerja maka capaian kinerjanya

adalah 99,6%. Capaian yang baik ini disebabkan Kota Mojokerto

melakukan :

a. Program Wajib Belajar 12 tahun. Melalui Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan

peraturan Walikota Mojokerto Nomor 129 tahun 2013 tentang tim

program wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, telah

melaksanakan program wajib belajar Pendidikan Menengah 12

tahun. Dan sebagai langkah kongkritnya, pemerintah Kota Mojokerto

telah memberikan biaya operasional sekolah bagi murid yang

menjadi penduduk Kota Mojokerto dan sekolah jenjang pendidikan

Menengah di Kota Mojokerto sebesar Rp 91.700,- tiap siswa SMU

dan Rp. 126.700,- untuk siswa SMK.

b. Program Kota Mojokerto berlingkungan pendidikan (PKMBP) yang

pelaksanaannya didasarkan pada peraturan Walikota Nomor 2009

tentang Program Kota Mojokerto berlingkungan pendidikan dengan

kegiatan antara lain jam wajib belajar (jam 18.00-19.00) yang

dilaksanakan oleh kader dan motivator Jam wajib Belajar. Kader dan

Motivator jam wajib belajar ini selain memantau pelaksanaan jam

wajib belajar juga memantau apakah ada anak usia sekolah yang

tidak sekolah. Untuk dilaporkan kepada lurah agar mendapat

penanganan yang tepat.

c. Kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Mojokerto, dimana BAZNAS Kota Mojokerto memberikan bantuan

biaya personal pendidikan yang belum ditanggung oleh Pemerintah

Kota bagi anak keluarga miskin.

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, capaian indikator ini mengalami

kenaikan sebesar 0,36 %. Dan Bila dibandingkan dengan target yang

ada dalam RPJM sebesar9,76, maka capaian indikator ini di tahun 2015

lebih baik 0,2.

1.1.2 Sasaran-Meningkatnya capaian indeks kesehatan

Capaian Sasaran-Meningkatnya capaian indeks kesehatanpada tahun

2015apabila dibandingkan tahun 2014, tersaji dalam tabel 3.3berikut ini:

Tabel 3.3

Capaian indikator kinerja sasaran strategis-1.1.2 tahun 2014 dan 2015


Target Realisasi Capaian Target Realisa

si Capaian

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)

2 Meningkatnya capaian indeks kesehatan

2.1 Angka kematian bayi 23 14,87 12 7,87/1000 KH

2.2 Angka usia harapan hidup 72,70 72,69. 99.99% 72,80 72,89 * 100.12%

2.3 Persentase balita gizi buruk 2,5% 0,15% 166,67% 0.15% 0,24 % 62,50%

*angka sementara(data BPS)

Capaian sasaran-Meningkatnya capaian indeks kesehatandapat diukur melalui 3

indikator kinerja yang masing- masing diuraikan sebagai berikut :

1.1.2.1 Indikator-Angka Kematian bayi

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir

sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka

Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi

yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan

dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat

menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena

bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu

perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

Pada tahun 2015 jumlah kematian bayi yang terjadi di Kota Mojokerto

sebanyak 7,87 per 1.000 KH (13 kasus). Adapun penyebab kematian

bayi tersebut dikarenakan asfiksi (gagal bernafas) 1 kasus,Infeksi virus

penyakit 1 kasus, Ikterus 1 kasus, berat bayi lahir rendah (BBLR) 3 kasus

dan Kelainan/Cacat bawaan 7 kasus.

Capaian AKB Kota Mojokerto terbilang jauh lebih rendah dibanding target

yang ditetapkan dalam MDGs yaitu < 23/1.000 KH. Pada tahun 2015

AKB tercatat sebesar 7,87 per 1000 kelahiran hidup, telah memenuhi

target tahun 2015 yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup. dan mengalami

penurunan bila dibandingkan dari AKB pada tahun 2014 tercatat sebesar

16,68 per 1000 kelahiran hidup.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menekan angka kematian

bayi, antara lain melalui pendekatan yaitu :

a) Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dengan pelatihan

APN (Asuhan Persalinan Normal) dan PPGDON (Pertolongan pertama

gawat darurat Obstetric Neonatal) baik bidan maupun dokter terutama

pertolongan persalinan pada bayi baru lahir dengan asfiksia (gagal

bernafas)

b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam medeteksi ibu hamil

dan bayi beresiko.

c) Pemantauan dan penanganan seluruh kasus komplikasi kebidanan

sebesar 100%.

1.1.2.2Indikator-Angka usia harapan hidup

Realisasi Indikator angka usia harapan hidup penduduk kota Mojokerto

di tahun 2015 menurut data sementara dari BPS adalah 72,89. Data ini

lebih baik 0.09 dibandingka dengan target kinerja yaitu 72,80.

Keberhasilan ini disebabkan karena Pemerintah Kota Mojokerto telah

melaksanakan :

a. Program total caverage. Program ini memungkinkan setiap warga

kota Mojokerto mendapatkan pengobatan gratis termasuk apabila

mendapat rujukan untuk dilakukan tindakan medis di RSUD dr

Soetomo hanya dengan menunjukkan KK dan KTP Kota Mojokerto.

b. Program PSN terintegrasi, dimana para kader motivator tidak hanya

melakukan pemantauan jentik nyamuk, tetapi juga menjadi motivator

kesehatan dengan memberikan penyuluhan, pendataan dan

pembinaan kepada masyarakat terkait gaya dan lingkungan hidup

sehat.

angka ini naik 0,2 dibanding dengan angka usia harapan hidup di tahun

2014 sebesar 72,69. Dan di tahun 2013 angka usia harapan hidup

penduduk mencapai 72,48. Tetapi Capaian ini jauh di atas target RPJM

yaitu 71,35yang angka usia harapan hidup secara nasional yang hanya

70,1

1.1.2.3 Indikator-Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi

gizi buruk terhadap jumlah seluruh sasaran balita. Gizi buruk merupakan

bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status

gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan

antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya

dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan

menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau

sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah

standar dikatakan gizi buruk. Untuk pengkategorian status gizi balita

pada indikator ini, dipergunakan standar perhitungan BB/U.

jumlah kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Mojokerto tahun 2015sebanyak 25

balita dari 10.422 balita sehingga prosentasenya mencapai 0,24 %

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah balita yang menderita gizi

buruk sebanyak 13 balita dari jumlah sasaran sebanyak 10.269 balita

atau sebesar 0.13%, Maka realisasi balita gizi buruk di tahun

2015mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari jumlah

absolute maupun dari persentase kejadiannya. Faktor penyebab kenaika

tersebut adanya korelasi antara kemiskinan dengan status gizi balita,

dimana sebagian besar kasus gizi buruk terjadi pada balita dari keluarga

miskin, disamping juga karena masih adanya pola asuh yang kurang

tepat dari orang tua terhadap balitanya. Dan yang tetap perlu diwaspadai

karena masih ditemukannya balita dengan berat badan dibawah garis

merah (BGM) yang sangat berpotensi meningkat statusnya menjadi

balita gizi buruk.

Walaupun angka kasus gizi buruk ini lebih baik bila dibandingkan dengan

target RPJM yaitu 1,7

1.1.3Sasaran-Meningkatnya capaian indeks pengeluaran per kapita

Capaian indikator kinerja Sasaran-3 pada tahun 2015apabila dibandingkan

dengan capaian indikator kinerja di tahun 2014, tersaji dalam tabel 3.4berikut ini:

Tabel 3.4

Capaian sasaran strategis 1.1.3



(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)


1.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 5.65 5.76 101.95% 5.8 5.90 101.72%

1.1.3.2 Laju inflasi kota mojokerto 3.5 7.28 48.08% 3.00 2,56 117,19%

1.1.3.3 PDRB per kapita 35.000.000 35.550.000 101,57% 37.000.00038.980.000 105,35 %

Capaian sasaran-2 dapat diukur melalui 3 indikator kinerja yang masing- masing

diuraikan sebagai berikut :

1.1.3.1Indikator-Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur

dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Salah satu ukuran

keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan

ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi

akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga

pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan

kemakmuran penduduk.

Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto tahun 2015 sebesar 5,90

persen, lebih tinggi jika dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,76

persen.Pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

Informasi dan Komunikasi sebesar 8,17 persen. Disusul lapangan usaha

Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 6,77 persen dan lapangan usaha

Perdagangan sebesar 6,11 persen.

Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan

di atas 6 persen ialah lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 6,10

persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,07 persen.

Sedangkan lapang usaha yang mengalami pertumbuhan terendah

adalah kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang yang hanya tumbuh 0,36 persen, namun lebih tinggi dibanding

tahun sebelumnya yang tumbuh -0,20 persen.

Grafik3.1

Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto 2011 – 2015

5

7

Sumber : BPS Kota Mojokerto

PDRB Kota Mojokerto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17

kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi

menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau

sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha

diuraikan di bawah ini.

a. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan yang terdiri dari : tanaman pangan, tanaman hortikultura,

tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan,

Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori

Perikanan.

Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2015 tercatat sebesar

2,17 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada subkategori perikanan

yaitu sebesar 3,36 persen, dimana pada tahun sebelumnya

pertumbuhannya 6,22 persen. Sedangkan untuk subkategori pertanian,

peternakan dan jasa pertanian tumbuh sebesar 2,05 persen, dimana

pada tahun sebelumnya pertumbuhannya yaitu sebesar 4,48 persen.

Pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan memberi kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga

berlaku sebesar 0,66 persen. Subkategori Tanaman Pangan merupakan

penyumbang terbesar di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikananyaitu tercatat sebesar 0,42 persen dari seluruh perekonomian

Kota Mojokerto.

Grafik3.2

Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan


Jika diamati perkembangannya dari tahun 2010, kontribusi

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berangsur-

angsur turun. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh semakin

berkurangnya lahan untuk sektor pertanian, karena dari lahan yang ada

sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk sektor real properti maupun

untuk industri. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pola pembangunan di

Kota Mojokerto yang sudah tidak tergantung lagi kepada sektor sumber

daya alam. Dimana perkembangan kota menuju ke arah kota jasa dan

perdagangan yang menuntut adanya peningkatan di sektor sumber

daya manusia serta sektor pendukung lain untuk menuju kepada kota

transisi yang dapat menyangga ibukota propinsi Jawa Timur yaitu Kota

Surabaya.

b. Pertambangan dan Penggalian

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015

Pertanian/Agriculture

Perikanan/Fishing

Kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi 0

persen terhadap perekonomian Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan

lahan di Kota Mojokerto sebagian besar adalah pekarangan dan

bangunan, sehingga Kota Mojokerto tidak memiliki sumber daya alam

yang bisa dimanfaatkan pada lapangan usaha pertambangan dan

penggalian.

c. Industri Pengolahan

Pada Kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang

menyumbang peranan terbesar adalah subkategori Industri Kulit,

Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 4,53 persen, subkategori

Industri Makanan dan Minuman sebesar 2,77 persen dan subkategori

Industri Pengolahan Tembakau sebesar 2,62 persen tahun 2015.

Sedangkan subkategori yang lain memiliki kontribusi di bawah satu

persen.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri

Pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 4,51 persen. Lapangan

usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah subkategori

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 5,23 persen;

subkategori Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 4,95 persen; dan

subkategori indutri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,63

persen. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah

subkategori Industri Kertas dan Barang dari Kertas yang tumbuh 1,92

persen.

Di Kota Mojokerto terdapat berbagai macam industri, diantaranya

yaitu industri batik tulis, industri miniatur perahu layar, industri kerajinan

gips, industri onde-onde dan keciput, industri sepatu, industri cetakan

kue dan lain-lain. Namun dari sekian banyak industri yang ada, Kota

Mojokerto merupakan sentra industri sepatu, dimana sebagian besar

industri pengolahan merupakan industri yang bergerak di bidang alas

kaki sandal maupun sepatu.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Sektor listrik dan gas merupakan salah satu sektor penunjang

seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang dapat

mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri. Selama

lima tahun terakhir perkembangan sektor listrik dan gas ini cukup tinggi.

Hampir seluruh kegiatan di sektor listrik dan gas dimonopoli oleh

pemerintah, sehingga sektor ini bisa bebas dari persaingan tarip.

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,06

persen terhadap total PDRB pada tahun 2015. Dari kontribusi tersebut,

semuanya disumbang oleh lapangan usaha Ketenagalistrikan. Sebab

kategori Pengadaan Gas dan Produksi Es di Kota Mojokerto tidak ada.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2015

adalah sebesar 6,56 persen.

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan,

pengolahan dan penditribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk

kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan

pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata

air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk

keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di

Kota Mojokerto tahun 2015 hanya 0,11 persen. Sedangkan laju

pertumbuhannya belum begitu menggembirakan. Pada tahun 2014 dan

2015 pertumbuhannya melambat dan bahkan minus, yaitu masing-

masing sebesar -0,20 dan 0,36 persen.

f. Konstruksi

Pada tahun 2015 lapangan usaha kategori konstruksi

menyumbang sebesar 11,26 persen terhadap total perekonomian Kota

Mojokerto. Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir

peranan lapangan usaha kategori ini cenderung meningkat, tahun 2010

sebesar 11,13 persen meningkat menjadi 11,26 persen pada tahun

2015. Sedangkan laju pertumbuhannya tahun 2015 sebesar 5,89

persen, melambat dibanding tahun 2014 yang tumbuh 6,02 persen.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 29 persen.

Pada tahun 2015, kontribusi kategori ini sebesar 29,46 persen terhadap

total nilai PDRB Kota Mojokerto. Apabila dilihat peranannya pada

masing-masing subkategori, Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan

Reparasi menyumbang 8,64 persen dan subkategori Perdagangan

Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,85

persen terhadap lapangan usaha kategori ini.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2015

sebesar 6,11 persen. Subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor

dan Reparasi sebesar 5,38 persen. Sedangkan subkategori

Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor

tumbuh sebesar 6,39 persen.

Grafik 3.3

Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015

Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan SepedaMotor/Wholesale and RetailTrade; Repair of Motor Vehiclesand Motorcycles

Perdagangan Mobil, SepedaMotor danReparasinya/Wholesale andRetail Trade and Repair of MotorVehicles and Motorcycles

Perdagangan Besar dan Eceran,Bukan Mobil dan SepedaMotor/Wholesale Trade andRetail Trade Except of MotorVehicles and Motorcycles


Pertumbuhan yang relatif tinggi pada kategori ini disebabkan oleh

letak Kota Mojokerto yang strategis karena berdekatan dengan ibukota

Propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Sebagai jalur lintas Surabaya

menuju daerah lain yang ada di Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan

pintu masuk terhadap arus lalu lintas barang. Sehingga hal ini

membawa dampak terhadap membaiknya kondisi perdagangan Kota

Mojokerto.

h. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub kategori

lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut,

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta

Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Lapangan

usaha subkategpri Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar

selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini

sebesar 1,55 persen pada tahun 2015. Selanjutnya adalah

Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 0,86 persen

dan Angkutan Rel 0,14 persen.

Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan

positif sebesar 3,49 persen pada tahun 2015, lebih tinggi dibandingkan

ahun 2014 yang mencapai 3,88 persen. Apabila dilihat pertumbuhannya

pada masing-masing subkategori, semua subkategori tumbuh positif.

Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha subkategori

Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir sebesar

4,77 persen. Sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada lapangan

usaha subkategori Angkutan Darat sebesar 2,87 persen.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2015, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Mojokerto sebesar 6,57

persen, di mana sebesar 0,09 persennya merupakan kontribusi dari

subkategori penyediaan akomodasi dan sebesar 6,48 persen

disumbangkan oleh lapangan usaha subkategori Penyediaan Makanan

Minuman. Rendahnya kontribusi dari subkategori penyediaan

akomodasi tersebut mengingat di Kota Mojokerto hanya terdapat 8 hotel

yaitu Hotel Naga Mas, Hotel Raden Wijaya, Hotel Surya Kertajaya, Hotel

Tenera, Hotel Slamet, Hotel Sekar Putih, Hotel Tegal Sari dan Hotel

Surya Mojopahit.

Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan

positif sebesar 5,54 persen pada tahun 2015, lebih lambat dibandingkan

tahun 2014 yang tumbuh 6,26 persen. Masing-masing lapangan usaha

subkategori Penyediaan Akomodasi dan subkategori Penyediaan

Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,16

persen dan 5,54 persen.

Grafik 3.4

Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi

Dan Makan Minum

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2015

Penyediaan Akomodasi danMakan Minum/Accommodationand Food Service Activities

PenyediaanAkomodasi/Accommodation

Penyediaan Makan Minum/Foodand Beverage Service Activities


j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai

penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi,

peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu

bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap

perekonomian di Kota Mojokerto tahun 2015 sebesar 12,04 persen.

Apabila dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, peranan

kategori ini cenderung turun yaitu dari 12,95 persen pada tahun 2010

menjadi 12,04 persen pada tahun 2015.

Selama kurun waktu 2012-2015 pertumbuhan kategori ini berada

pada kisaran 7-8 persen. Pada tahun 2015 tumbuh 8,17 persen.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Pada tahun 2015 peranan lapangan usaha kategori Jasa Keuangan

dan Asuransi terhadap perekonomian Kota Mojokerto sebesar 8,35

persen. Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha subkategori Jasa

Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kategori jasa

keuangan dan asuransi yaitu sebesar 5,05 persen. Sedangkan

subkategori Jasa Keuangan Lainnya dan sub kategori Asuransi dan

Dana Pensiun masing-masing peranannya sebesar 1,96 persen dan 1,33

persen. Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir,

perananya semakin meningkat yaitu dari 7,05 persen pada tahun 2010

menjadi 8,35 persen pada tahun 2015.

Secara keseluruhan lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan

Asuransi pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 6,77

persen, meningkat dibanding tahun 2014 yang tumbuh 6,27 persen.

Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing subkategori,

semua mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai

oleh lapangan usaha subkategori Jasa Keuangan Lainnya sebesar 8,09

persen, sedangkan terendah dialami oleh subkategori Jasa Perantara

Keuangan sebesar 6,04 persen.

Tingginya pertumbuhan kategori ini bisa dimaklumi sebab sejak

tahun 2010 di Kota Mojokerto banyak bermunculan lembaga-lembaga

keuangan yang berbentuk koperasi maupun lembaga-lembaga keuangan

lainnya.

l. Real Estate

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi

PDRB Kota Mojokerto dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen.

Selama tahun 2011-2015, secara berturut-turut sumbangan kategori real

estat sebesar 2,95 persen; 2,92 persen; 2,97 persen; 2,90 persen dan

2,89 persen.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi kategori Real Estat

mengalami pertumbuhan sebesar 6,05 persen, pertumbuhannya lebih

cepat bila dibanding tahun 2014 yang tumbuh 4,72 persen.

m. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan mencakup kegiatan jasa hukum dan

akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, jasa

ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, jasa keamanan dan

penyelidikan, dan jasa penunjang usaha lainnya. Pada tahun 2015

peranan kategori Jasa Perusahaan ini dalam perekonomian Kota

Mojokerto hanya sebesar 0,78 persen.

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Kota Mojokerto

khususnya dibidang ekonomi, pertumbuhan lapangan usaha kategori

Jasa Perusahaan ini dari tahun ketahun terus meningkat. Pada tahun

2012 lapangan usaha kategori ini tumbuh 4,78 persen; tahun 2013

tumbuh 5,46 persen; tahun 2014 tumbuh 7,09 persen; dan tahun 2015

tumbuh 6,10 persen.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang

umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga

mencakup kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara,

keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar

negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Lapangan usaha kategori ini selama tahun 2010-2015 peranannya

semakin menurun, dari 5,08 persen pada tahun 2010 menurun menjadi

4,67 persen pada tahun 2015. Hal ini lebih disebabkan tingkat

pertumbuhannya kalah cepat dibanding lapangan usaha kategori yang

lain.

Pada periode yang sama, laju pertumbuhan lapangan usaha

kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib semakin melambat. Pada tahun 2011 pertumbuhan lapangan

usaha kategori ini tumbuh 6,67 persen, tahun 2012 tumbuh 3,73 persen,

tahun 2013 tumbuh 2,38 persen dan tahun 2014 tumbuh 1,15 persen.

Dan pada tahun 2015 tumbuh menjadi 3,48 persen.

o. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai

tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis.

Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga

mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga,

hiburan dan penunjang pendidikan. Peranan lapangan usaha Jasa

Pendidikan selama kurun waktu lima tahun terakhir relatif stabil. Pada

tahun 2010 peranan lapangan usaha kategori ini sebesar 4,53 persen,

meningkat menjadi 4,57 persen pada tahun 2015.

Dengan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju

pertumbuhan jasa pendidikan Kota Mojokerto tahun 2015 mengalami

perlambatan. Pertumbuhan lapangan usaha kategori ini tahun 2015

sebesar 4,17 persen, melambat dibanding tahun 2014 yang tumbuh

sebesar 5,09 persen.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial

mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya;

Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh

Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan

Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang

Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan

Sosial. Selama lima tahun terakhir peranannya dalam perekonomian

Kota Mojokerto semakin meningkat. Pada tahun 2010 peranan lapangan

usaha kategori ini sebesar 1,05 persen, meningkat menjadi 1,19 persen

pada tahun 2015.

Pada periode yang sama lapangan usaha Kategori Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial cenderung menurun. Pada tahun 2012

pertumbuhan lapangan usaha kategori ini sebesar 11,25 persen;

berikutnya tahun 2013 tumbuh 7,45 persen; tahun 2014 tumbuh 6,48

persen; dan tahun 2015 tumbuh 8,39 persen.

q. Jasa lainnya

Kategori Jasa Lainnya mempunyai kegiatan yang meliputi:

Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang

Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan

yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang

dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk

memenuhi kebutuhan; serta Jasa Swasta Lainnya. Kontribusi Jasa

Lainnya terhadap perekonomian Kota Mojokerto tahun 2015 sebesar

3,70 persen, dengan pertumbuhan sebesar 5,16 persen.

Pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya meningkatkan pertumbuhan

PDRB telah melakukan berbagai langkah terobosan antara lain :Program

Pembiayaan usaha syariah (pusyar), kerjasama antara pemerintah Kota

Mojokerto dengan BPRS, Baznas Kota Mojokerto dan Masyarakat

ekonomi syariah yang memberikan layanan pinjaman modal untuk

usaha produktif tanpa bunga dan biaya administrasi sebab biaya bunga

dan administrasi ditanggung oleh Baznas Kota Mojokerto.

1.1.3.2 Indikator-Laju Inflasi Kota Mojokerto

Inflasi adalah sebagai salah satu produk penghitungan Indek Harga

Konsumen (IHK), merupakan masalah yang dominan dalam

perekonomian di beberapa negara yang sedang berkembang. Indek

Harga Konsumen (IHK) merupakan suatu indek yang menggambarkan

perkembangan harga beberapa jenis barang/jasa yang terjadi setelah

penghitungan tahun dasar. Penghitungan IHK ini dilakukan berdasarkan

Survei Harga Konsumen, yang dilakukan menurut periode waktu yang

ditetapkan berdasarkan masing-masing daftar isian/daftar jenis barang

dan jasa.

Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga

barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti

terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh

barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan

masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan

pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai

sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus

dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat

maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh

karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat

keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun

nasional.

Dengan melihat data inflasi apakah perencanaan program

pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat

berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Data inflasi merupakan

primadona dan sangat diperlukan dalam kebijakan ekonomi makro

dalam tingkat lokal maupun nasional, yang diantaranya digunakan

sebagai :

1) Indexasi Upah & Tunjangan (Wage Indexation)

2) Pembayaran Kontrak (Contractual Payment)

3) Penentuan suku bunga perbankan

4) Eskalasi Nilai Proyek (Project Escalation)

5) Penentuan Target Inflasi (Inflation Targeting)

6) Sebagai pembagi/deflator PDB/PDRB

7) Sebagai proxy terhadap perubahan biaya hidup

Mengingat Survei Biaya Hidup (SBH) Nasional hanya dilakukan di

beberapa daerah diantaranya di 8 kota di Jawa Timur (Kota Surabaya,

Malang, Kediri, Jember, Madiun dan Probolinggo, Kabupaten

Banyuwangi dan Sumenep). Padahal disadari bahwa dampak

pembangunan tidak hanya dirasakan di 8 Kabupaten/kota di Jawa Timur

tersebut, tetapi juga dirasakan di Kabupaten dan kota-kota lainnya,

maka bagi pemerintah daerah yang berkeinginan untuk menghitung

IHK tersendiri dapat memanfaatkan data SBH tersebut. Dengan

menggunakan atau meminjam hasil SBH dari kota terdekat untuk

menghitung IHK atau Inflasi.

1) Nilai Konsumsi Dasar (NKD)

Untuk penghitungan NKD Kota Mojokerto selama ini masih

menggunakan rujukan (referensi) Survei Biaya Hidup Kota Kediri,

sehingga yang pertama dilakukan adalah mengecek kesamaan

jenis komoditas Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Komoditas yang

tidak ada diimputasikan ke sub kelompokbarang/jasa yang

bersangkutan. Dalam penghitungan NKD ini, pengeluaran rumah

tangga dikelompokkan menjadi 7 Kelompok dan 35 subkelompok

pengeluaran.

Dari hasil penghitungan Nilai Konsumsi Dasar (NKD)

Umum/total Kota Mojokerto Rp. 2.363.936,82 yang artinya asumsi

bahwa konsumsi penduduk Kota Mojokerto untuk keperluan

barang/jasa di Tahun 2012 sebesar Rp. 2.363.936,82 perbulan

per rumahtangga, dan angka ini dipakai sebagai dasar

penghitungan Nilai Konsumsi (NK) dan Indek Harga Konsumen

(IHK) berjalan. Dengan demikian penghitungan IHK Kota

Mojokerto menggunakan Nilai Konsumsi Tahun Dasar (NKD)

Tahun 2012=100, yang biasa ditulis NKD (2012=100), dasar

penghitungan ini bisa berubah/bergeser tahunnya untuk

menyesuaikan dasar penghitungan IHK Nasional.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan berjalan

Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan berjalan adalah

perbandingan nilai konsumsi berjalan (NK n) dengan nilai

konsumsi dasar (NKD=NK0) dikalikan 100. Penghitungan IHK

bulan berjalan dapat dilakukan menurut jenis barang, sub

kelompok, kelompok dan umum.

3) Laju Inflasi/Deflasi perbulan

Dari penghitungan inflasi kota Mojokerto sampai bulan

Desember tahun 2015, tertinggi terjadi pada bulan Desember

2015 sebesar 1,04 persen, inflasi ini dipicu karena adanya

kenaikan indeks pada beberapa kelompok komoditi yang

dominan, yaitu pada kelompok makanan jadi sebesar 0,16

persen, kelompok Kesehatan0,55 persen dan kelompok

pendidikan 0,12 persen. Sementara deflasiterbesar terjadi pada

bulan Februari 2015 dengan nilai sebesar -0,82 persen.

Tabel 3.5

Perkembangan Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2015

BulanInflasi

Bulanan Kumulatif

1. Januari -0,20 -0,20

2. Februari -0,82 -1,02

3. Maret 0,28 -0,74

4. April 0,31 -0,43

5. Mei 0,21 -0,22

6. Juni 0,26 0,04

7. Juli 0,52 0,57

8. Agustus 0,02 0,58

9. September 0,26 0,84

10. Oktober -0,05 0,80

11. November 0,72 1,52

12. Desember 1,04 2,56

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Bila dibanding dengan tahun 2014 maka perhitungan inflasi

perbulan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Perkembangan Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2015 dan tahun

2014

BulanInflasi

2015 2014

BulanInflasi

2015 2014

1. Januari -0,20 1.29

2. Februari -0,82 0.05

3. Maret 0,28 0.01

4. April 0,31 -0.23

5. Mei 0,21 0,02

6. Juni 0,26 0.52

7. Juli 0,52 0.73

8. Agustus 0,02 0.06

9. September 0,26 0.34

10. Oktober -0,05 0.31

11. November 0,72 1.66

12. Desember 1,04 2.52

Inflasi komulatif Kota Mojokerto sampai keadaan bulan Desember

2015 yaitu sebesar 2,56 ini lebih baik bila dibandingkan dengan

tahun 2014 yang mencapai 7.28. Dan Bila dibandingkan dengan

tingkat inflasi nasional yang mencapai 3.35, inflasi di Kota

Mojokerto lebih baik.

1.1.3.3 Indikator-PDRB per kapita

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal,

terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan

peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB Perkapita adalah PDRB

dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini

dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa

semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per

kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah

semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak

dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk

mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro,

paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam

menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas

Dasar Harga Berlaku, karena PDRB per kapita selain dipengaruhi faktor

produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran

tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh

inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Berlaku.

Grafik3.5PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2011–2015

(Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Dari gambar dibawah tampak bahwa PDRB per kapita Kota

Mojokerto lima tahun terakhir setiap tahun meningkat. Pada Tahun

2011 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 27,25

juta rupiah. Tahun 2012, 2013 dan 2014 PDRB per kapita Kota

Mojokerto berturut-turut mencapai 29,89 juta, 32,60 juta dan 35,55

juta rupiah. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kota Mojokerto

27.2529.89

32.6035.55

38.96

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

2011 2012 2013 2014 2015

mencapai 38,96 juta atau meningkat 9,59 persen dibanding tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum

kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dari tahun ke tahun

semakin membaik.

1.2 Tujuan-Mengembangkan SDM yang kompetitif dan komparatif

Tujuan mengembangkan SDM yang kompetitif dan komparatif mempunyai 1

sasaran yaitu Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM

Capaian Sasaran-Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM pada

tahun 2015 apabila dibandingkan tahun 2014, tersaji dalam tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7

Capaian indikator kinerja sasaran strategis-1.2.1



(1) (5) (6) (7)=(6/5X100)



65% 71,29% 109.68%

Indicator-Cakupan Pejabat eselon 3 dan 2 yang sesuai kompetensiini

merupakan indicator baru. Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh

badan kepegawaian, terdapat 52 orang dari 104 pejabat eselon 3 atau mencapai

50% pejabat eselon 3 yang sesuai dengan kompetensinya sedangkan ada 25

orang pejabat eselon 2 dari 27 pejabat eselon 2 atau mencapai 92,59% yang

sesuai dengan kompetensinya. Apabila dijumlah antara pejabat eselon 3 dengan

eselon 2 maka realisasi kinerja indikator-Cakupan Pejabat eselon 3 dan 2 yang

sesuai kompetensi adalah 1%. Ketercapaian target ini karena kegiatan

assesment inii baru pertama kali tetapi dijadikan sebagai dasar mutasi pegawai.

Dan Pemerintah Kota Mojokerto akan terus berupaya menjadikan aparaturnya

sebagai aparatur yang kompeten dengan memberikan pendidikan dan pelatihan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tetap menjadikan hasil

assesment sebagai salah satu dasar mutasi pejabat, agar nantinya semua

jabatan diisi oleh orang yang berkompenten.

Misi-2 :2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju

dan berdaya saing tinggi

Capaian Misi-2 dengan satu tujuan yaitu 2.1. Menjadikan Kota Mojokerto sebagai sentra

layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan barang/jasa, bisnis dan investasidan 1

sasaran, yang bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya

dapat dilihat pada tabel (3.8)berikut ini.

Tabel 3.8Capaian Indikator kinerja sasaran strategis-2.1.1 tahun 2014 dan 2015



si Capaian

(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)


2.1.1.1 Persentase Unit pelayanan yang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bernilai baik

15% 11,43% 76.2%

2.1.1.2 Nilai SAKIP CC C CC CC 100%

Capaian sasaran-2.1.1 dapat diukur melalui 2 indikator kinerja yang masing-

masing diuraikan sebagai berikut :

2.1.1.1 Indikator-persentase Unit pelayanan yang Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) bernilai baik

Yang dimaksud dengan survey kepuasan masyarakat dengan kategori

baik adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang nilainya 62,51 – 81,

25. Dari 105 unit pelayanan masyarakat yang terdiri :

- 68 unit pelayanan di Dinas Pendidikan yaitu sekolah negeri dari TK

sampai SMA/SMK

- 7 unit di Dinas Kesehatan

- 3 unit di RSUD

- 18 kelurahan

- 18 SKPD

ada 12 unit pelayanan masyarakat yang survey kepuasan

masyarakatnya kategori baik, realisasi kinerjanya mencapai 11,43%.

Adapun Rincian survey kepuasan masyarakat tersaji dalam tabel berikut

ini :

Tabel3.9

Hasil survey kepuasan masyarakat

NO. NAMA SKPD NILAI SKM

1 2 3

1. Kantor pelayanan perijinan terpadu 76,35

1 2 3

1 2 3

2. Kecamatan Prajurit Kulon 80.95

3. Kecamatan Magersari 83,52

4. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 73,98

Dinas Kesehatan

5. UPT Puskesmas Kedundung 79,29

6. UPT Puskesmas Gedongan 81,45

7. UPT Puskesmas Wates 79,86

8. UPT Puskesmas Mentikan 79,38

9. UPT Puskesmas blooto 81,29

10 rawat Inap RSUD 74,77

11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 85

12. Badan Kepegawaian 64

Capaian kinerja indikator ini masih rendah, sehingga di tahun 2016 ini

akan di lakukan pembinaan agar semua unit pelayanan masyarakat di

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto mengadakan survey kepuasan

masyarakat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan

masyarakat dan kemudian diambil langkah-langkah perbaikan demi

terlaksananya Kota Mojokerto sebagai Service City.

2.1.(2) Indikator-2 :. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Surat dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/602/D.I.PANRB/02/2016 tanggal 1

pebruari 2016 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2015, Nilai Sakip Kota Mojokerto adalah 55,40

atau dengan predikat penilaian CC. Hasil Evaluasi ini menunjukkan

bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Mojokerto cukup baik, taat

kebijakan, memiliki sistem yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi

masih perlu perbaikan walau tidak mendasar. Nilai Sakip ini mengalami

kenaikan yang cukup banyak sebanyak 13,99 point dibandingkan dengan

tahun 2014 yang hanya 41.41 atau dengan predikat penilaian C.

Tentu hasil ini belum maksimal, Apalagi bila dibandingkan dengan

propinsi Jawa Timur yang nilai SAKIP nya adalah A, kota Mojokerto masih

jauh tertinggal. Untuk itu ke depannya Pemerintah Kota Berkeinginan

untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem akuntabilitas

kinerjanya, Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto di tahun 2016 akan

melakukan :

1. Reviu RPJM

2. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP SKPD

3. Membuat dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sampai eselon

terbawah

4. Membuat sistem aplikasi untuk monitoring PK

5. Menyelaraskan antara perencanaan dengan dokumen keuangan

dalam satu aplikasi

Misi-3 :3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan

memadai

Capaian indikator pada pada Misi-3 dengan 1 tujuan yaitu3.1. Mengembangkan

infrastruktur dan sarana prasarana Kota Mojokerto yang layak sebagai service city dan

4 sasaran yaitu :

3.1.1. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan

Capaian indikator sasaran strategis ini pada tahun 2015 bila dibandingkan

dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini

:

Tabel 3.10

Capaian Indikator kinerja sasaran Startegis-3.1.1 Tahun 2014-2015



(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)

3.1.1 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan3.1.1.1 Persentase gedung pemerintahan

yang baik85% 85,71% 100,87% 90 % 93,61% 104.01%

Menurut data yang ada di Dinas Pendapatan, penggelolaan keuangan dan aset,

pada tahun 2015 dari 29 gedung pemerintahan yang baik berjumlah 26 sedang

yang kategori rusak ada 3 yaitu

1. Gedung pemerintahan dinas Kesehatan

2. Gedung pemerintahan Badan keluarga Berencana dan pemberdayaan

Perempuan

3. Gedung eks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah ini mengalami kenaikan karena pada tahun 2015, karena

pembangunankantor Inspektorat dan kantor Perpustakaan dan arsip yang

dilaksanakan pada tahun 2014 dan baru ditempati pada tahun 2015

3.1.2. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan

kesehatan



:

Tabel 3.11Capaian Indikator kinerja sasaran Startegis-3.1.2 Tahun 2014 – 2015



(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)


3.1.1.1 Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

85% 87,19% 102,57% 87,50% 88,50% 101,14%


80 76% 95% 84% 76% 90,48%

Adapun analisa capaian indikator kinerja sasaran strategis-Meningkatnya

infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai berikut :

3.1.2.1 Indikator : Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik

Pada Tahun 2015, gedung sekolah dalam kondisi baik adalah sebanyak

2731 dari jumlah keseluruhan sebanyak 3086 atau mencapai 88,50%.

Dibandingkan dengan tahun 2014 kondisi ini jauh lebih baik 1,31 %,

sebab pada tahun 2014 kondisi gedung sekolah yang baik hanya

mencapai 87,19% yaitu dari 2911 gedung sekolah yang ada, ada 373

gedung sekolah yang rusak baik rusak ringan maupun rusak berat.

Adapun rincian gedung sekolah yang baik menurut jenjang pendidikan

terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12

Gedung sekolah berdasarkan jenjang sekolah dan kondisi

No Jenjang Total gedung gedung dalam

kondisi baik

Gedung dalam

kondisi rusak

1. SD/MI 1361 1075 286

2. SMP/MTs 766 720 46

3. SMA/MA 456 445 11

4. SMK 426 424 2

5. SLB 77 67 10

JUMLAH 3086 2731 355

3.1.2.2 Indikator :Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik

Di tahun 2015, dari 25 sarana prasarana kesehatan baik yang ada di

dinas Kesehatan (yang meliputi 5 puskesmas induk dan 14 Puskesmas

pembantu) dan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo terdapat 19 atau

mencapai 76% sarana prasarana yang baik. Sedangkan sisanya

merupakan sarana prasarana kesehatan dengan kondisi kurang baik

yang tersebar di Puskesmas Induk Blooto, Puskesmas Induk Mentikan,

Puskesmas Pembantu Pulorejo, Puskesmas Pembantu Surodinawan,

Sentanan. Kondisi ini sama dengan realisasi di tahun 2014 yang juga

mencapai 76 %.

Untuk perbaikan sarana prasarana yang kondisinya kurang baik akan

dilakukan di tahun 2016.

3.1.3. Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian



:

Tabel 3.13

Capaian Indikator kinerja sasaran Startegis-3.1.3 Tahun 2014 - 2015



(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)


3.1.3.1 Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik

40% 39.42% 98.55% 42% 41,63% 98.48%

3.1.3.2 Rasio panjang jembatan dalam kondisi baik

95% 100% 105,26% 100% 100% 100%


infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian sebagai berikut

3.1.3.1Indikator-Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik

Panjang jalan dalam kondisi baik adalah Jalan yang nilai RCI dan IRI

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan

Jalan.

Di tahun 2015 panjang jalan di kota dalam kondisi baik adalah 57.059 km

atau mencapai 41.63% dari panjang jalan kota yang sebesar 137.069

km. Sedangkan jalan kota yang mengalami rusak sedang sebesar

64.644 km atau 47.16% sedangkan yang rusak sebesar 7.655km atau

5,58% dan yang rusak berat tidak ada. Dibandingkan dengan tahun

2014, dimana dengan panjang jalan kota sebesar 137.069 km, panjang

jalan kota dalam kondiisi baik sebesar 54.032 km atau 39,42 % atau

mengalami kenaikan sebesar 2.21%. Capaian yang bagus ini

dikarenakan ada unit pemeliharaan rutin jalan yang cepat dan responsif

untuk perbaikan jalan sedang, dan ada program pemeliharaan jalan lapis

ulang/peningkatan jalan untuk jalan yang rusak dan rusak berat.

3.1.3.2 Indikator-Rasio panjang jembatan dalam kondisi baik

Yang dimaksud dengan Jembatan dalam kondisi baik sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

adalah jembatan dengan nilai kondisi (NK) dalam kondisi baru, tanpa

kerusakan . elemen jembatan dalam kondisi baik

Di Mojokerto ada 12 jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah,

jembatan itu antara lain :

Tabel 3.14

Nama dan kondisi jembatan

No. Nama jembatan Sungai Kondisi

1 Jembatan gajah mada Brantas Baik

2 Jembatan lama aloon-aloon Brantas Baik

3 Jembatan tribuana tungga dewi Brangkal Baik

4 Jembatan wahid hasyim Brangkal Baik

5 Jembatan prapanca Brangkal Baik

6 Jembatan pulorejo Brangkal Baik

7 Jembatan Pahlawan Sadar Baik

8 Jembatan Raden Wijaya Sadar Baik

9 Jembatan Meri Sadar Baik

10 Jembatan Kuti Sadar Baik

11 Jembatan Raden Wijaya Sadar Baik

12. Jembatan Kranggan Sadar Baik

Kondisi 12 jembatan di kota Mojokerto semua dalam kondisi baik, hal ini

dikarenakan ada program pemeliharaan jembatan. Dan keadaan ini

sama dengan keadaan di tahun 2014 dimana 12 jembatan semua

kondisinya baik. Hal ini dikarenakan ada kegaiatan pemantauan dan

pemeliharaan secara rutin.

3.1.4 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan dan

bangunan perkotaan

Sasaran-Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan dan

bangunan perkotaanyang mempunyai 1 (satu) indikator. Adapun capaian kinerja

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15Capaian Indikator kinerja sasaran Startegis-3.1.4 Tahun 2014 - 2015



(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)


3.1.4.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar Panjang drainase/saluran pembuangan air

32.89 km

57,99 km

32.89 km

57.99 km

100%

100%

33.00 km

57,99 km

32.89 km

57.99 km

100%

100%

3.1.4.1 Indikator-Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air

Panjang Jalan yang memiliki trotoar di Kota Mojokerto adalah 31.89 km

sedang panjang jalan yang belum bertrotoar 12.48 km. Kondisi ini tidak

berubah dari tahun 2014. Hanya saja pada tahun 2015 ada trotoar yang

diperbaiki yaitu di jalan Mojopahit selatan. Sedangkan panjang

drainase/saluran pembuangan air baik di tahun 2014 maupun tahun

2015 tidak ada penambahan yaitu 57,99 km

Misi-4 :4. Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketentraman lingkungan

Misi-4 yang mempunyai 3 tujuan, antara lain :

4.1. Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang aman, tertib, dan tentram.

Tujuan-Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang aman, tertib, dan tentram

mempunyai 2 sasaran strategis yaitu :

4.1.1. Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma


dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16



Target Realisa

si Capaian Target

Realisasi

Capaian

(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)



5% 6% 120% 8% -36,36% -454,50%

4.1.1.2 Persentase menurunnya pelanggaran PERDA

10% 10% 100% 10% 21,39% 213.90%

Adapun analisa capaian indikator kinerja sasaran strategis-Menurunnya angka

kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma sebagai berikut :

4.1.1.1 Indikator-Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS

Gangguan kamtibmas selama tahun 2015 berjumlah 15 kejadian. Mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 11 kejadian .

adapun rincian perbandingan jumlah kejadian berdasarkan jenis gangguan

kamtibmas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Grafik 3.6

Jumlah gangguan kamtibmas

Kegagalan pencapaian target indikator ini ada pada naiknya kasus penipuan

dan perjudian. Untuk itu perlu dilakukan tindakan prevetif baik berupa

penyuluhan maupun razia perjudian.

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

tahun 2014

tahun 2015

4.1.1.2 Indikator-Persentase menurunnya pelanggaran PERDA

Capaian indikator menurunnya pelanggaran perda pada tahun 2015 ini

mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2014 pelanggaran perda berjumlah 261

pelanggaran perda yang didominasi oleh banyaknya pemasangan bendera

partai maupun bendera calon legislatif yang pada saat itu berkampanye

pemilihan legislatif yang melanggar perda nomor 12 tahun 2010maka pada

tahun 2015 turun menjadi 215 pelanggaran perda Menurunnya jumlah

pelanggaran perda di tahun 2015 ini disebabkan satpol pp melakukan

penertiban secara intensif dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

4.1.2. Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan

kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara


dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.17berikut ini

:

Tabel 3.17




(1) (2) (3) 7=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)

4.1.2 Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4.1.2.1 Sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal

26 26 100% 27 26 96,30%

4.1.2.2 Organisasi keagamaan yang aktif

15% 6,23% 41,53% 20% 21,79% 108,95%

Adapun analisa capaian indikator kinerja sasaran strategis-Meningkatnya peran

nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai

landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai berikut :

4.1.2.1Indikator-Sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal

Di Mojokerto ada 26 kelompok/sanggar seni yang selalu aktif mengembangkan

budaya lokal seperti karawitan, wayang kulit dan lainnya. Memang

dibandingkan dengan target kinerjanya belum memenuhi target yaitu berjumlah

27 sanggar seni, hal ini disebabkan karena ada kendala terkait dengan

perubahan SKPD. Adapun sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal

menurut jenis atau cabang seni tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18

Sanggar seni berdasarkan jenis/cabang seni lokal

NO. JENIS/CABANG SENI JUMLAH YANG AKTIF

1 Jarang Kepang 4

2 Ludruk 4

3 Campur sari 4

4 Wayang kulit 2

5 Sanggar seni 1

6 Kuda lumping 3

7 Reog 3

8. Mocopotan 1

9 Tari 2

10 Karawitan 2

JUMLAH 26

4.1.2.2 Indikator-Organisasi keagamaan yang aktif

Yang dimaksud dengan organisasi keagamaan yang aktif ini adalah organisasi

keagamaan yang ber SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Pada tahun 2015 ini

jumlah organisasi keagamaan yang aktif adalah sebanyak 56 organisasi atau

21,79% dari jumlah seluruh organisasi keagamaan yang berjumlah 257

organisasi. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2015 mengalami kenaikan

15.56 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2015, dimana pada

tahun 2014 hanya ada 16 organisasi keagamaan yang aktif atau mencapai

6,23% dibandingkan dengan jumlah seluruh organisasi keagamaan yang ada

sebanyak 257 organisasi. Hal ini dikarenakan instansi terkait melakukan upaya

pembinaan kepada organisasi masyarakat.

4.2. Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman

Tujuan-Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman, mempunyai 2

sasaran strategis yaitu :

4.2.1. Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri, dan bebas

polusi


dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19

Capaian Indikator kinerja sasaran Strategis-4.2.1 Tahun 2014 - 2015



(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)


4.2.1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16 % 15,63%. 97.69% 16,5% 16,05% 97,27%

4.2.1.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

CO2e 590.952

ton

CO2e 632.971

ton

93.36%

4.2.1.3 Persentase rumah sehat 85% 85,29% 100,34% 89% 89,49% 100,55%


lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri, dan bebas polusi, sebagai

berikut :

4.2.1.1 Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sampai saat ini Kota Mojokerto hanya memiliki RTH sebanyak 264 ha

dari 1.646 ha atau sebesar 16,05% yang terdiri dari 4,33%. Keadaan ini

masih jauh dari amanat Undang-Undang penataan Ruang Nomor 26

Tahun 2007 dimana RTH itu harus 30% yang terdiri dari 20% publik dan

10 % privat. Tetapi realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,42 jika

dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 15,63%. Kenaikan Ruang

terbuka hijau ini disebabkan pemerintah kota menambah taman seperti

taman di jln benteng pancasila dan hutan kota di Pulorejo. Sedang

kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota dalam menambah ruang

terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik antara lain :

1. Terbatasnya lahan yang dijadikan RTH publik, mengingat luas kota

Mojokerto hanya 16,46 km2 dan sebagian besar lahan tersebut

merupakan lahan yang sudah terbangun

2. Terbatasnya anggaran APBD Kota Mojokerto yang dapat

dialokasikan untuk pengadaan lahan baru guna menambah

prosentase RTH publik.

3. Masih adanya pengalihan fungsi lahan RTH untuk fungsi lain diluar

RTH.

4.2.1.2 Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pada tahun 2015 emisi yang dihasilkan di kota Mojokerto adalah sebesar CO2e

632.971 ton. Emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor pemerintahan, sektor

energi dan transportasi, sektor pertanian serta limbah. Dibandingkan dengan

emisi gas rumah kaca pada tahun 2010 sebesar CO2e 512.436 ton, keadaan di

tahun 2015 mengalami kenaikan tajam. Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto

bersama dengan masyarakat melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pengurangan sampah melalui pprogram 3R (Reduce, Reuse dan recycle)

Yang meliputi :

a. Pembentukan bank sampah di tingkat RW

b. Pemerian bantuan komposter

c. Mengoptimalkan pengurangan sampah di TPA randegan

2. Penambahan Ruang Terbuka Hijau dengan membangun hutan kota di

Kelurahan Pulorejo melalui program Corporate Social Responsibiliy (CSR)

seluas 2 ha

3. Pengelolaan limbah cair domestik dengan melakukan pengaktifan 23

sanimas dan pembangunan IPAL komunal

4.2.1.3 Indikator Persentase rumah sehat

Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat

kesehatan yaitu

1. Memiliki jamban sehat

2. Sarana air bersih

3. Tempat pembuangan sampah

4. Sarana pembuangan air limbah

5. Ventilasi yang baik

6. Kepadatan hunian sesuai

7. Lantai rumah yang bukan dari tanah

Jumlah rumah sehat sebanyak 29.526 rumah atau 89,49% dari total rumah

yang ada yaitu 32.990 rumah. Jumlah rumah sehat ini mengalami kenaikan dari

tahun 2014 yang tercatat sebesar 85,29%. Hal ini disebabkan dinas terkait

melakukan pembinaan sehingga sampai 2015 hanya ada 3.721 rumah yang

belum sehat. Dan rumah yang belum sehat ini akan terus diupayakan

pembinaan sehingga semua rumah di Kota Mojokerto menjadi rumah yang

sehat.

4.2.2. Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-

ekonomi serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek

konservasi


dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20Capaian Indikator kinerja sasaran Strategis-4.2.2 Tahun 2014 – 2015



(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)



87,48 87.01 99,46% 89% 88,7% 99,73%

Persentase pemanfaatan ruang didominasi oleh Penggunaan lahan tidak

terbangun, memiliki prosentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun

didominasi oleh lahan sawah, kebun, hutan kota, taman, taman pemakaman umum

(TPU), lapangan, kolam, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS), perikanan, jalan.

Sedang sisanya sebesar 39,36% pemanfaatan ruang untuk lahan terbangun yang

didominasi oleh perumahan,perdagangan dan jasa, industri, pertanahan dan keamanan,

terminal/ stasiun dan gardu listrik.

Untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Mojokerto 2012-2032,

ternyata mencapai 14,61 km2 atau mencapai 88,73% dari keseluruhan luas wilayah

kota sebesar 16,46 km2, dibandingkan dengan target kinerja sebesar 89%, capaian

indikator ini tercapai walau tidak 100%. Ketercapaian target indikator ini dikarenakan

Satpol PP dan instansi terkait melakukan upaya penertiban terutama bangunan

lahannya tidak sesuai dengan peruntukan.

4.3. Mengembangkan kewaspadaan dan kesiagan terhadap bencana

Tujuan-Mengembangkan kewaspadaan dan kesiagan terhadap bencana hanya

mempunyai 1 sasaran strategis yaitu :



dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabelberikut ini :

Tabel 3.21Capaian Indikator kinerja sasaran Startegis-4.3.1 Tahun 2014 – 2015


Target Realisa

si Capaian Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4)=3/2X100 (5) (6) (7)=(6/5X100)

4.3.1 Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan penanggulangan bencana


100% 100% 100% 100% 100% 100%


kewaspadaan dan kesiapan penanggulangan bencana sebagai berikut :

Di tahun 2015, tidak ada bencana alam, tetapi bencana non alam terjadi 26 kali

dan semua penanggulangan bencana sudah dilakukan sesuai dengan SOP.

Tetapi kejadian bencana ini bila dibandingkan dengan kejadian di tahun 2014

mengalami kenaikan sebanyak 6 kejadian dari 26 kejadian. Adapun rincian

kejadian bencana dalam tabel berikut ini :

Grafik 3.7

Kejadian bencana berdasarkan jenisnya

C REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto,

bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang

realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22

REALISASI ANGGARAN

NO.SASARAN

STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


74.000.000,00

2.497.614.750,00

30.226.647.550,00

16.483.118.550,00

44.915.500,00

121.300.000,00

1.179.860.000,00

992.479.500,00

659.125.000,00

112.812.500,00

67.722.000,00

2.387.681.820,00

13.766.108.180,00

6.177.680.100,00

597.460.100.00

93.142.100,00

906.053.400,00

949.324.700,00

534.074.020,00

92

96

46

38

93

77

77

96

81


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.765.805.000,00 2.662.345.949,00 97

0

5

10

15

20

kebakaran banjir dangenangan air

tanah longsor sosial

2014

2015

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

78.940.000,00

591.373.000,00

870.315.050,00

3.120.325.000,00

625.360.000,00

239.954.000,00

64.017.150,00

85.830.000,00

60.861.200,00

326.826.400,00

774.262.750,00

2.785.124.050,00

275.680.000,00

208.579.000,00

62.161.000,00

81.489.875,00

77

56

89

89

44

87

98

95

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Program pelayanan kesehatan penduduk miskin


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

590.517.000,00

378.970.000,00

17.256.780.400,00

451.400.000,00

135.430.000,00

30.520.183.200,00

100.000.000,00

44.700.000,00

659.687.000,00

455.404.750,00

360.697.700,00

15.747.428.625,00

399.796.841,00

60.651.500,00

29.064.103.115,28

68.165.000,00

44.700.000,00

500.192.056,00

78

0,96

92

89

45

96

69

100

76


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

137.244.000,00

230.965.000,00

30.000.000,00

36.400.000,00

124.580.000,00

42.770.000,00

135.362.000,00

153.725.000,00

29.100.000,00

36.400.000,00

121.988.950,00

38.410.000,00

99

67

97

100

98

90

Program peningkatan produksi peternakan

Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Program pengembangan Kemitraan



Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan


Program pengembangan industri kecil dan menengah

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Program penataan struktur industri

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahProgram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

24.740.000,00

23.990.000,00

101.577.900,00

478.260.000,00

424.631.750,00

1.446.631.150,00

2.154.723.400,00

232.745.200,00

558.619.050,00

196.153.300,00

1.115.745.000,00

682.551.000,00

476.365.000,00

294.750.000,00

243.875.000,00

319.575.100,00

799.212.550,00

774.453.400,00

211.383.200,00

47.502.300,00

20.020.000,00

19.365.000,00

96.197.900,00

473.170.000,00

419.756.600,00

1.042.301.600,00

2.045.492.150,00

205.040.700,00

518.491.900,00

145.731.200,00

905.061.200,00

587.669.100,00

451.199.700,00

280.260.000,00

156.898.750,00

318.066.700,00

795.372.248,00

737.041.100,00

199.104.200,00

46.802.500,00

81

81

95

99

99

72

95

88

93

75

82

86

95

95

65

99

99

96

95

99


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

858.810.000,00

2.727.836.600,00

2.136.846.200,00

1.214.066.900,00

784.530.659,00

2.384.467.503,00

1.516.493.244,00

972.188.550,00

92

88

71

80



Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

706.775.000,00

604.384.400,00

499.412.150,00

694.329.900,00

464.863.600,00

454.484.100,00

99

77

91


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


954.972.800,00

355.905.000,00

76.000.000,00

272.351.600,00

783.962.200,00

315.520.800,00

54.776.950,00

254.224.500,00

82

89

72

94


Program peningkatan sarana prasarana aparatur

38.276.677775.250,00 34.9667.822.452,55 92



Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

433.000.000,00

8.747.659.000,00

5.395.297.400,00

318.320.000,00

8.328.483.689,06

5.0799.215.496,07

74

96

95


Program pembangunan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatanProgram peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

27.542.642.200,00

6.378.854.000,00

328.100.000,00

10.230.057.900,00

5.031.821.748,00

258.440.500,00

38

79

79


Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program Pengembangan Kinerja

24.145.000.000,00

4.095.600.000,00

1.152.127.800,00

2.689.597.100,00

1.500.130.000,00

3.080.849.500,00

166.218.600,00

3.803.837.500,00

1.136.419.450,00

2.632.816.330,00

1.478.375.800,00

1.497.305.800,00

6,88

93

99

98

99

48

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

11.610.245.000,00

27.593.823.000,00

783.278.900,00

17.865.736.300,00

7

65


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


350.000.000,00

919.005.000,00

810.309.000,00

344.593.550,00

39.776.000,00

100.000.000,00

216.605.900,00

344.508.000,00

916.984.750,00

810.299.000,00

343.948.000,00

38.426.000,00

99.999.200,00

200.524.900,00

99

99

99

99

97

99

93

4.1.2 Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai llandasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.409.975.000,00

2.239.775.000,00

94.021.450,00

366.522.000,00

245.150.000,00

329.150.000,00

1.242.772.950,00

2.209.618.750,00

275.597.900,00

303.258.000,00

226.262.150,00

273.490.400,00

89

99

94

83

93

83


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program peningkatan pengendalian polusi


4.878.234.700,00

365.732.500,00

1.565.230.000,00

84.460.000,00

124.890.000,00

136.060.550,00

3.624.885.050,00

347.841.500,00

1.465.169.800,00

63.085.500,00

115.065.000,00

124.026.550,00

75

96

94

75

93

92

4.2.2 Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

327.930.000,00 272.546.500,00 84

serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek konservasi


Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

305.721.000,00 294.020.500,00 96,17

Article III. BAB IV

Article IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Mojokerto disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Mojokerto berkaitan

dengan penyelengaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian

kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Sasaran dalam

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, yang merupakan Capaian sasaran

pada setiap sasaran dalam mencapai Visi misi Kota Mojokerto, dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 4.1

Capaian Rata-rata Setiap sasaran

URAIAN SASARANCAPAIAN

KINERJA

CAPAIAN

ANGGARAN

1.1.1 Meningkatnya capaian indeks pendidikan99% 70%

1.1.2 Mningkatnya capaian indeks kesehatan81% 81%

1.1.3 Meningkatnya capaian indeks pengeluaran per kapita 107% 90%

1.2.1 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM 109,68% 86%

2.1.1 Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah 88% 85%

3.1.1 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan 104,01% 92%

3.1.2 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan 96% 89%


99% 66%


99% 65%

4.1.1 Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma -121% 98%

4.1.2 Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai llandasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

103% 91%

4.2.1 Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri, dan bebas polusi 97% 88%


99,73% 84%

4.3.1 Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan penanggulangan bencana 100% 96,17%

Dari data di atas, hamper sebagian besar sasaran strategis efisien dalam

pengertian capaian anggaran dengan capaian kinerjanya seimbang bahkan

lebih baik capaian kinerjanya kecuali pada sasaran strategis-4.1.1. Menurunnya

angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma.

B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kota yang pada tahun 2015 dinobatkan sebagai peringkat

keempat kota smart city dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

dan bersih Pemerintah Kota Mojokerto akan menggunakan perangkat

Tekhnologi Informasi dan menyempurnakan Standar Operasional

Prosedur terutama di Unit Playanan Masyarakat

2. Melaksanakan assesment atau fit and propertest sebelum melakukan

mutasi pegawai agar di peroleh pejabat yang kompeten, kapabel dan

berintegritas.

3. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan, hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota

dilakukan forum diskusi SKPD untuk mengintegrasikan berbagai masukan

ke dalam kegiatan dan anggaran masing-masing SKPD termasuk

menggunakan aplikasi pengaduan berbasis tehnologi informasi .

4. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dilakukan dengan

mengintegrasikan setiap program/kegiatan dengan yang lain, seperti

Gerakan PSN yang selama ini hanya memantau jentiik nyamuk, maka di

tahun ini dan selanjutnya, kegiatan PSN juga dibarengi dengan kegiatan

penyuluhan kesehatan dan mendata keadaan infrastuktur.

5. Di Kota Mojokerto Kurangnya Ruang Terbuka hijau terutama ruang

terbuka hijau publik, untuk itu harus dilakukan penambahan ruang terbuka

hijau dengan menambah taman-taman kota, yang berfungsi sebagai

ruang terbuka hijau juga sebagai sarana rekreasi warga kota

6. Untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah barat maka akan dibangun

jembatan rejoto yang menghubungkan antara pulorejo dan blooto

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto yang

menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2015 dalam

mendukung pencapaian Visi Kota Mojokerto yaitu sehat, cerdas, sejahtera dan

bermoral.


WALIKOTA MOJOKERTO

MAS’UD YUNUS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

ini :

Nama : Drs. H. MAS’UD YUNUS

Jabatan : Walikota Mojokerto

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mojokerto, 30 Januari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

Drs. H. MAS’UD YUNUS

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2015

SASARAN Indikator Target 2015

1 2 3

Meningkatnya capaian indeks Angka melek huruf 93

Pendidikan Angka rata-rata lama sekolah 9,76

Angka partisipasi kasar

a. Partisipasi Sekolah Usia SD – MI (7-12 th) 138,08

b. Partisipasi Sekolah Usia SLTP – MTs (13- 15 thn) 144,05%

c. Partisipasi Sekolah Usia SLTA – MA (16-18 thn) 164,51%

Angka pendidikan yang ditamatkan

a. Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI 100%

b. Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP/MTs 100%

c. Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA 100%

Angka Partisipasi Murni

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 122,63%

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 112,33%

c. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 123,19%

Angka pendidikan yang ditamatkanSMA/MA 98%

Angka kelulusan (AL) SD/MI 100%

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs 98%

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 98%

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs 98%

APK Inklusi Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA 60%

Meningkatnya capaian indeks Angka kelangsungan hidup bayi 12.1

Kesehatan Angka usia harapan hidup 71.35

Persentase balita gizi buruk 1.75

Meningkatnya capaian indeks Pertumbuhan PDRB 5.14

pengeluaran per kapita Laju inflasi kota mojokerto 3.83

PDRB per kapita 26,288,180

Meningkatnya kompetensi dan Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur(S1) 80%

profesionalisme SDM Tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur(S2) 60%

Cakupan Pejabat Eselon II dan III yang sesuai Kompetensi 75%

Meningkatnya kinerja dan Jumlah pelayanan SKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi 24 SKPD

kualitas layanan pemerintah UPT menerapkan sistim manajemen mutu Pelayanan 8

Meningkatnya infrastruktur Peningkatan jumlah kunjungan 730

dan sarana prasarana Ratarata tempat tidur tidak ditempati 25%

Pendidikan dan Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan Penduduk 0.0012

Pasien Rawat inap RS 16%

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0.0012

Meningkatnya Infrastruktur dan Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi Baik 65

Sarana prasarana perekonomian Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik 65

Meningkatnya infrastruktur dan Terkelolanya taman di kawasan perkotaan(lokasi) 65

sarana Prasarana Lingkungan Kondisi jaringan jalan local 65

Dan bangunan perkotaan Cakupan petugas perlindungan masyarakat(Linmas) 85%

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk 15%

pemenuhan kebutuhan dasar

Menurunnya angka Cakupan patroli petugas Satpol PP 80%

kriminalitas dan Pelanggaran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, 75%

keindahan)

hukum/peraturan/norma Cakupan Patroli Wilayah 65%

Kegiatan pembinaan politik daerah 1

Meningkatnya peran nilai-nilai Cakupan Kajian Seni 50%

agama, etika, norma budaya Cakupan Gelar Seni 50%

dan wawasan kebangsaan sebagai Cakupan Fasilitasi Seni 50%

landasan moral bermasyarakat, Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 5

berbangsa dan bernegara

Meningkatnya lingkungan yang Meningkatnya kebersihan dan penghijauan 75%

sehat, indah, bersih, hijau, asri, Lingkungan

dan bebas polusi Lokasi pemantauan uji emisi udara (lokasi) 75%

Jumlah Septictank 75%

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor 85%

dan Sumber Mata Air

1 2 3

Meningkatnya tata ruang yang Jumlah pelanggaran kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan 0%

kondusif bagi pengembangan Jumlah pelanggaran yang ditertibkan 100%

Sosial ekonomi serta Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi 100%

memperhatikan daya dukung dan teknis dan melakukan revegetasi lingkungan(kegiatan/usaha)

lingkungan dan aspek konservasi kajian instalasi pengontrol air limbah dan kajian studi aspek 1

manajemen IPAL terpadu

Meningkatnya kewaspadaan Kebijakan penanggulangan bencana daerah Ada

dan Kesiapan Penanggulangan

Bencana

PROGRAM ANGGARAN

1 Pendidikan Anak usia Dini Rp. 2.447.614.750,-

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 31.987.284.550,-

3. Pendidikan Menengah Rp. 17.258.566.550,-

4. Pendidikan Non formal Rp. 644.915.500,-

5. Pendidikan Luar Biasa Rp. 121.300.000,-

6. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan Rp. 1.179.860.000,-

7. Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 369.375.000,-

8. Pendidikan Tinggi Rp. 388.000.000,-

9. Obat dan perbekalan Rp. 2.687.825.000,-

10. Pengembangan Nilai Budaya Rp. 294.021.450,-

11. Pengelolaan Kkekayaan Budaya Rp. 366.522.000,-

12. Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 595.939.950

13. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Rp. 115.150.000,-

14. Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 229.150.000,-

15. Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Rp. 94.150.000,-

16. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 646.400.000,-

17. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan kesehatan Rp. 120.000.000,-

18. Peningkatan mutu Penggunaan Obat dan perbekalan kesehatan Rp. 77.980.000,-

19. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Rp. 43.440.000,-

20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 2.510.550.000,-

21. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 46.156.000,-

22. Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 2.885.805.000,-

23. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 7.176.352.000,-

24. Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 78.940.000,-

25. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 591.373.000,-

26. Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 466.264.850,-

27. Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 551.695.000,-

28. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 3.215.325.000,-

29. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 625.360.000,-

30. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rp. 8.747.659.000,-

31. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 239.954.000,-

32. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 64.017.150,-

33. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Rp. 85.830.000,-

34. Upaya Kesehatan Perorangan Rp. 1.090.917.000,-

35. Manajemen dan Kebijakan Kesehatan Rp. 378.970.000,-

36. Pengelolaan/Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rp. 12.216.540.000,-

37. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Rp. 508.258.000,-

38. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 106.000.000,-

39. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 6.676.500.000,-

40. Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 1.144.000.000,-

41. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 748.725.000,-

42. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 150.000.000,-

43. Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Rp. 135.430.000,-

44. Penggadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

Rp. 52.588.806.200,-

45. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

Rp. 646.687.000,-

46. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 265.000.000,-

47. Manajemen Perencanaan Dalam Bidang Kesehatan Rp. 100.000.000,-

48. Pembangunan Jalan dan jembatan Rp. 27.895.540.000,-

49. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp. 6.378.854.000,-

50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp. 328.100.000,-

51 Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah Rp. 2.982.248.000,-

52. Pembangunan Infrastruktur perdesaan Rp. 40.895.378.000,-

53. Pengendalian Banjir Rp. 749.400.000,-

54. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya

Rp. 4.095.600.000,-

55. Saluran drainase/gorong-gorong Rp. 24.145.000.000,-

56. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan kebakaran Rp. 200.046.000,-

57. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 4.314.910.000,-

59. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp. 5.470.672.900,-

60. Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Rp. 4.282.961.000,-

61. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 283.915.000,-

62. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp. 1.500.930.000,-

63. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 84.460.000,-

64. Peningkatan pengendalian Polusi Rp. 124.890.000,-

65. Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 325.100.000,-

66. Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp. 61.841.900,-

67. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 164.031.450,-

68. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 283.334.800,-

69. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Rp. 3.126.040.150,-

70. Peningkatan Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Rp. 269.830.000,-

71. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 350.000.000,-

72. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp. 484.005.000,-

73. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Rp. 362.994.000,-

74. Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Rp. 310.845.000,-

75. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 44.080.000,-

76. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rp. 1.007.127.800,-

77 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 1.194.130.000,-

78. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp. 305.400.000,-

79. Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 2.353.190.400,-

80. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Rp. 2.020.867.000,-

81. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Rp. 100.000.000,-

82. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 756.607.950,-

83. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 264.878.425,-

84. Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 264.878.425,-

85. Pembinanan dan pengembangan kewaspadaan Nasional Rp. 1.302.687.400,-

86. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 729.566.200,-

87. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Rp. 243.875.000,-

88. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Rp. 319.575.100,-

89. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Rp. 803.949.450,-

90. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 1.492.314.050,-

91. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp. 117.315.000,-

92. Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan Rp. 232.745.200.-

93. Pengembangan Industri Kecil Menengah Rp. 682.551.000,-

94. Penataan Struktur Industri Rp. 189.140.000,-

95. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 476.365.000,-


Walikota Mojokerto

Drs. H. MAS’UD YUNUS, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERUBAHAN

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

ini :

Nama : Drs. H. MAS’UD YUNUS

Jabatan : Walikota Mojokerto

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Mojokerto, Oktober 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

Drs. H. MAS’UD YUNUS. M.M.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERUBAHAN

KOTA MOJOKERTO


(1) 2


1.1.1.1 Angka melek huruf 97,53%

1.1.1.2 Angka rata-rata lama sekolah 10


1.1.2.1 Angka kematian bayi 12

Angka usia harapan hidup 72,80

1.1.2.3 Persentase balita gizi buruk 0.15%


1.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 5.8

1.1.3.2 Laju inflasi kota mojokerto 3.00

1.1.3.3 PDRB per kapita 37.000.000


1.2.1.1 Cakupan Pejabat yang sesuai kompetensi 65%



(1) 2


15%

2.1.1.2 Nilai sakip CC


3.1.1.1 Persentase gedung pemerintahan yang baik 90 %


3.1.2.1 Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik 87,50%


87,50%


3.1.3.1 Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik 42%

3.1.3.2 Rasio panjang jembatan dalam kondisi baik 100%


3.1.4.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 42%

Panjang drainase/saluran pembuangan air 100%


4.1.1.1 Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS 8 %

4.1.1.2 Persentase menurunnya pelanggaran PERDA 10%

4.1.2 . Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai llandasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4.1.2.1 Sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal 27

4.1.2.2 Organisasi keagamaan yang aktif 20%



(1) 2

4.2.1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 16,5%


4.2.1.3 Persentase rumah sehat 89%


4.2.2.1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 89%


4.3.1.1 Persentase penanggulangan bencana sesuai SOP 100 %

NO. PROGRAM ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

10

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganProgram Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan


74.000.000,00

2.497.614.750,00

30.226.647.550,00

16.483.118.550,00

644.915.500,00

121.300.000,00

1.179.860.000,00

992.479.500,00

659.125.000,00

112.812.500,00

11

12

13

14

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan Sehat

2.765.805.000,00

78.940.000,00

591.373.000,00

466.264.850,00

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannyaProgram kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makananProgram Upaya Kesehatan Perorangan

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan KesehatanProgram Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan KesehatanProgram Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan KesehatanProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mataProgram pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mataProgram kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

870.315.050,00

3.120.325.000,00

625.360.000,00

8.747.659.000,00

239.954.000,00

64.017.150,00

85.830.000,00

81.489.875,00

590.517.000,00

378.970.000,00

17.256.780.400,00

451.400.000,00

135.430.000,00

30.520.183.200,00

4.738.737.400,00

44.700.000,00

23.632.683.000,00

659.687.000,00

32

33

34

35

36

37

38

39

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program peningkatan produksi peternakan

137.244.000,00

230.965.000,00

30.000.000,00

36.400.000,00

124.580.000,00

42.770.000,00

24.740.000,00

23.990.000,00

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)Program pengembangan pemasaran pariwisata




Program pengembangan budidaya perikanan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan


Program pengembangan industri kecil dan menengah

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Program penataan struktur industri

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksifProgram Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahProgram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


101.577.900,00

478.260.000,00

424.631.750,00

1.446.631.150,00

621.830.050,00

2.154.723.400,00

232.745.200,00

558.619.050,00

196.153.300,00

1.115.745.000,00

682.551.000,00

476.365.000,00

294.750.000,00

243.875.000,00

319.575.100,00

799.212.550,00

774.453.400,00

211.383.200,00

47.502.300,00

59

60

61

62

63

64

65


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan





858.810.000,00

2.727.836.600,00

2.136.846.200,00

1.214.066.900,00

706.775.000,00

464.863.600,00

499.412.150,00

66 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 954.972.800,00

67

68

69

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


355.905.000,00

76.000.000,00

272.351.600,00

70 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.643.992.250,00

71 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

433.000.000,00

72

73

74

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

27.542.642.200,00

6.378.854.000,00

328.100.000,00

75

76

77

78

79

80

81

82

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJPogram peningkatan pelayanan angkutan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat TumbuhProgram pembangunan infrastruktur perdesaan

24.145.000.000,00

4.095.600.000,00

1.152.127.800,00

2.689.597.100,00

1.500.130.000,00

3.080.849.500,00

11.610.245.000,00

27.593.823.000,00

83

84

85

86

87

88

89

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganProgram pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalProgram peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alamProgram peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganProgram mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

350.000.000,00

919.005.000,00

810.309.000,00

344.593.550,00

39.776.000,00

100.000.000,00

216.605.900,00

90

91

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan

1.409.975.000,00

2.239.775.000,00

92

93

94

95

Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

294.021.450,00

366.522.000,00

245.150.000,00

329.150.000,00

96

97

98

99

100

101

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program peningkatan pengendalian polusi


4.878.234.700,00

365.732.500,00

1.565.230.000,00

84.460.000,00

124.890.000,00

136.060.550,00

102 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

327.930.000,00

103 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

305.721.000,00

Mojokerto, Oktober 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

Drs. H. MAS’UD YUNUS. M.M.

Lampiran III

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2014-2015



si Capaian

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)


1.1.1.1 Angka melek huruf 98,70 97,53 98,81 % 97,50% 97,65% 100.15%

1.1.1.2 Angka rata-rata lama sekolah 9.70 9.60 98,97% 10 9,96 99,6%


1.1.2.1 Angka kelangsungan hidup bayi 23 14,87 12 7,87/1000 KH

1.1.2.2 Angka usia harapan hidup 72,70 72,69. 99.99% 72,80 72,89 * 100.12%

1.1.2.3 Persentase balita gizi buruk 2,5% 0,15% 166,67% 0.15% 0,24 % 62,50%


1.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 5.65 5.76 101.95% 5.8 5.90 101.72%

1.1.3.2 Laju inflasi kota mojokerto 3.5 7.28 48.08% 3.00 2,56 117,19%

1.1.3.3 PDRB per kapita 35.000.000 35.550.000 101,57% 37.000.000 38.980.000 105,35 %



65% 58,01% 89.25%


2.1.1.1 Persentase Unit pelayanan yang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bernilai baik

15% 11,43% 76.2%

2.1.1.2 Nilai SAKIP CC C CC CC 100%


3.1.1.1 Persentase gedung pemerintahan yang baik

85% 85,71% 100,87% 90 % 93,61% 104.01%


3.1.1.1 Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

85% 87,19% 102,57% 87,50% 88,50% 101,14%


80 76% 95% 84% 76% 90,48%


3.1.3.1 Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik

40% 39.42% 98.55% 42% 41,63% 98.48%

3.1.3.2 Rasio panjang jembatan dalam kondisi baik

95% 100% 105,26% 100% 100% 100%


Target Realisasi Capaian Target Realisas

i Capaian

(1) (2) (3) (4)=3/2X100

(5) (6) (7)=(6/5X100)


3.1.4.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar Panjang drainase/saluran pembuangan air

32.89 km

57,99 km

32.89 km

57.99 km

100%

100%

33.00 km

57,99 km

32.89 km

57.99 km

99,66%

100%



5% 6% 120% 8% -36,36% -454,50%

4.1.1.2 Persentase menurunnya pelanggaran PERDA

10% 10% 100% 10% 21,39% 213.90%

4.1.2 Meningkatnya peran nilai-nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4.1.2.1 Sanggar seni yang aktif melatih budaya lokal

26 26 100% 27 26 96,30%

4.1.2.2 Organisasi keagamaan yang aktif

15% 6,23% 41,53% 20% 21,79% 108,95%


4.2.1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

16 % 15,63%. 97.69% 16,5% 16,05% 97,27%

4.2.1.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

CO2e 590.952

ton

CO2e 632.971

ton

93.36%

4.2.1.3 Persentase rumah sehat 85% 85,29% 100,34% 89% 89,49% 100,55%



87,48 87.01 99,46% 89% 88,7% 99,73%



100% 100% 100% 100% 100% 100%

Documents

KATA PENGANTAR WALIKOTA MOJOKERTOmojokertokota.go.id/picture/lkip/224140LKjIP Kota Mojokerto Tahun...Mojokerto dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan selama