tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil diJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 551) ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben-tukanDaerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi JawaTlmur /Jawa Tengah/ Jawa Sarat sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentangPenqubahan Undanq-Undanq Nomor -16 dan 17 Tahun 1950. .

a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bercifat wajibyang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus dilaksanakandengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pernerintah Nomor 65Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencanapencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPMdenqan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai denganPeraturan Menteri;

c. bahwa Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatanyang memberikan pelayanan kesehatan baik Upaya rCesehatanPerorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalammempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, denganmemberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yangditetapkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, b, dan c , dipandang perlu menetapkan Peraturan VValikotatentang Standar Pelavanan Minimal Puskesmas Rawat lnap di KotaMojokerto.

VVALIKOTAMOJOKERTO,

Mengingat

Menimbang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKEsMAS RAWAT INAPKOTA MOJOKERTO

TENTANG

WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTONOMOR 36. TAHUN 2015

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang SistemKesehatan Nasional;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984tentang Lambang Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat diSeluruh Indonesia;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Pasal1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;

5. Puskesmas Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upayakesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebihmengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajatkesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanyayang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakanpelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanankesehatan;

BABIKETENTUAN UMUM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMALPUSKESMAS RAWAT INAP KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2007 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubahdengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;

18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

nomorTanda

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia2048/MENKES/PER/x/2011 tentang PenganugerahanPenghargaan Bidang Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang PedomanPenilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Menetapkan

Tujuan ditetapkan SPM Puskesmas Rawat Inap yaitu :

1. menjamin penyelenggaraan pelayanan puskesmas rawat inap baikuntuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun UpayaKesehatan Masyarakat (UKM);

2. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitaspelayanan puskesmas rawat inap baik untuk Upaya KesehatanPerorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);

Pasal3

SPM Puskesmas Rawat Inap dimaksudkan sebagai acuan dalammelaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasandan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan puskesmas rawatinap baik untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun UpayaKesehatan Masyarakat (UKM).

Pasal2

BABIIMAKSUD DAN TUJUAN

9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakanuntuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalampencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasildan / atau manfaat pelayanan dasar ;

10.Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Rawat Inap selanjutnyadisebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas Rawat Inapadalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan puskesmas rawatinap dalam penyediaan pelayanannya yang berhak diperoleh setiapwarga secara minimal.

6. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalahsetiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sertamencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengansasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat ;

7. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKPadalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanankesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit danmemulihkan kesehatan perseorangan ;

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalahketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakanurusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secaraminimal;

Pasal4Jenis - jenis pelayanan Puskesmas Rawat Inap meliputi :J. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1. Pelayanan Unit Pendaftaran ;

2. Pelayanan Gawat Darurat ;

3. Pelayanan Rawat Jalan Unit Pengobatan Umum (UPU) ;

4. Pelayanan Rawat Jalan Unit Pengobatan Gigi (UPG) ;

5. Pelayanan rawat jalan Unit Kesehatan Ibu dan Anak / KB ;

6. Pelayanan Unit Laboratorium ;

7. Pelayanan Unit Obat ;

8. Pelayanan Unit Gizi ;

9. Pelayanan Unit Sanitasi ;

10. Pelayan Unit Kasir ;

11. Pelayanan peserta BPJS ;

12. Administrasi Kepegawaian ;

13. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan administrasi danmanajemen di puskesmas ;

14. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar ;

15. Menerima, mengelola dan menyimpan barang ;

16. Membuat dan menyediakan data hasil kegiatan dan evaluasipuskesmas;

17. Pelayanan mobil pusling ;

18. Sumber Daya Manusia ;

19. Pencegahan dan pengendalian infeksi ;

20. Pelayanan Rawat Inap ;

21. Persalinan;

22. Pelayanan Laundry ;

BAB IIIJENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP

3. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraanpelayanan puskesmas rawat inap baik untuk Upaya KesehatanPerorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Pelayanan Puskesmas Rawat Inap wajib menyampaikan laporan hasilpencapaian targetlkinerja penerapan SPM Pelayanan Puskesmas RawatInap kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk diteruskanke Sekretaris Daerah.

Pasal8

Bagian KetigaPelaporan

Pelayanan Puskesmas Rawat Inap dilaksanakan oleh PuskesmasRawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan SPMPuskesmas Rawat Inap.

Pasal7

Bagian KeduaPelaksanaan

Puskesmas Rawat Inap bertanggungjawab untuk menyusun perencanaanpencapaian dan penerapan SPM Puskesmas Rawat Inap.

Pasal6

Bagian KesatuPerencanaan

BABVPERENCANAAN,PELAKSANAANDANPELAPORAN

Penyelenggaraan pelayanan SPM Puskesmas Rawat Inap secaraoperasional dikoordinasikan oleh puskesmas sebagaimana tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturanini.

Pasal5

BABIVPENGORGANISIAN

II. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1. Pelayanan Promosi Kesehatan

2. Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak

5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PenyakitKetentuan lebih lanjut Standar Pelayanan Minimal untuk setiappelayanan, indikator dan standar tercantum dalam lampiran PeraturanWalikota ini.

MASAGOES NIRBITO M.W.! S.H.! M.Si.Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 36a

Diundangkan di Mojokertopada tanggal 1 Juli 2015SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Mojokerto1 Juli 2015

Ditetapkan dipada tanggal

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaMojokerto.

Pasal11

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaiantargetlkinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaanlain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BAB VIIPENDANAAN

Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasipenerapan dan pencapaian targetlkinerja SPM Pelayanan PuskesmasRawat Inap yang telah ditetapkan.

Pasal9

BABVIPENGAWASAN DAN EVALUASI

PUDJI HARDJONO, SHNIP. 19600729 198503 1007

ttd

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM.