KATA PENGANTAR KPU BALI 2015...merupakan pedoman selama lima tahun ke depanserta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Bali,

i

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang

strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat

strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan

pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2015-2019

merupakan pedoman selama lima tahun ke depanserta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

KPU Provinsi Bali, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis,

terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi

KPU Provinsi Bali. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi

Bali dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan Renstra KPU

Tahun 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan

pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana

diamanatkan pada RPJMN 2015-2019, demikian pula visi dan misi KPU.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Bali harus

melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk

menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Provinsi

Bali 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional,

dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER , JURDIL dan berbudaya serta Bali Santih dan

Jagadhita

ii

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi

mewujudkan Renstra KPU Provinsi Bali Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima

kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Denpasar, 25 Pebruari 2016

KPU Provinsi Bali

Ketua,

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………..……………………….….… i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………..…………………iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………..………….1

1.1. Kondisi Umum ……………………………………………………………… 2

1.2. Potensi dan Permasalahan ……...…………………………………………... 17

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KPU PROVINSI BALI .…………………….……….. 33

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ..………………………………… 33

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali …..…………………………….... 34

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ……………………………….. 34

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali …………………….. 35

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN …………………………………………………………………………. 37

3.1. Arahan Kebijakan dan Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ……... 37

3.2. Kerangka Regulasi ..…………………………………………………………….. 49

3.3. Kerangka Kelembagaan ………………………………………………………… 51

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………….. 55

4.1. Target Kinerja …………………………………………………………………… 55

4.2. Kerangka Pendanaan ..…………………………………………………………… 66

BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………… 79

1

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,membuat

strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa

sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan

dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa

“if you fail to plan, you are planning to fail”.

Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja

pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah

framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap

Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan

umum secara nasional dan lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal maka peran KPU

Provinsi Bali menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang

dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan

politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui

sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang

ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan

apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar

inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, menyusun Rencana Strategis KPU

Provinsi Bali untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis KPU Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor

5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

2

dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Restra KPU Provinsi Bali memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan

bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Restra KPU Provinsi Bali dibuat

berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran

dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan

kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (Pemilu ) merupakan titik awal

strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan

instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah

perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas)

kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah

perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas

melaksanakan Pemilu di provinsi, untuk di Bali selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali.

KPU Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu . Peraturan ini merupakan

peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami

penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara

Pemilu . Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan

Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional

importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam

menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban

oleh Komisi Pemilihan Umum.

3

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam

penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011

meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwalPemilu di provinsi;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya

kepada KPU;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkandan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil

rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan

suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang

bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi

penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungansuara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu ,

Bawaslu Provinsi, dan KPU;

i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;

j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih

sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang

bersangkutan dan membuat berita acaranya;

k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ;

4

l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU

Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu ; dan

o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di

provinsi;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya

kepada KPU;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita

acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu , Bawaslu Provinsi, dan

KPU;

5

h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ;

i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU

Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu ; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Tugas dan wewenang

KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:

a. merencanakan program dan anggaran;

b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan

memperhatikan pedoman dari KPU;

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari

KPU;

f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

6

g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi

persyaratan;

i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;

j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;

k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;

l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan

membuat berita acaranya;

m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan

Menteri;

n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU

Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi

kepada masyarakat;

q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur;

7

t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

kepada DPRD Provinsi; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundangundangan.

KPU Provinsi Bali dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu , pasangan calon presiden dan wakil presiden,

calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yangdisusun oleh KPU Provinsi dan

lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan

ANRI;

g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu

kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh

ketua dan anggota KPU Provinsi;

j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi

Bali dalam pemilihan Gubernur Bali memiliki kewajiban sebagai berikut:

8

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan

setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan

kepada Bawaslu;

h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur di tingkat Provinsi;

j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan

k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Penyelenggaraan Pemilihan menjadi

tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) berbunyi

: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi. (3) Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh

KPU Kabupaten/Kota. Memperhatikan hal tersebut maka ada sebuah fenomena baru dimana

soliditas KPU di semua lapisan harus terjamin demi lancarnya pelaksanaan Pemilu maupun

pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanggung jawab

masing-masing lapisan seiring sejalan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi,

9

KETUA

ANGGOTA-ANGGOTA

SEKRETARIS

3 BAGIAN

6 SUB BAGIAN

dibentuk sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin

oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :

Gambar 1.

Bagan Organisasi KPU Provinsi Bali

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, komisioner KPU Provinsi

Bali dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Bali, dengan struktur organisasi sebagaimana

tercantum pada gambar 2.

Tenaga

Profesional

10

27%

48%

25%

DPK ORGANIK HONOR+NON

SEKRETARIS

BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK

BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & LOGISTIK

SUB BAGIAN PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN ORGANISASI & SDM

SUB BAGIAN HUKUM

SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS

Gambar 2.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Bali

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali didukung oleh Sumber Daya

Manusia penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Gambar 3.

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

11

Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Provinsi Bali sejumlah 44

orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang

berasal dari Pemerintah Provinsi Bali. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 12 orang

atau 27 % ;

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 21 orang atau 48 %; dan

3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 11 atau 25 %.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota

yang berjumlah orang yang terdiri dari 101 PNS DPK dan 101 PNS Organik (sebagaimana

Tabel 1. dibawah) maka pegawai KPU Provinsi Bali masih ketergantungan pada instansi lain

dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS

organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

(KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dapat dilihat secara lebih rinci per provinsi pada

tabel 1 berikut :

12

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Set KPU

Provinsi Bali, dan Set KPU Kabupaten/Kota

NO SEKRETARIAT KPU

PROV/KAB/KOTA JUMLAH

JUMLAH

DPK ORGANIK

1 2 3 4 5

1 KPU Provinsi Bali 34 12 22

2 KPU Kota Denpasar 18 10 8

3 KPU Kab. Badung 26 15 11

4 KPU Kab. Tabanan 27 17 10

5 KPU Kab. Jembrana 14 7 7

6 KPU Kab. Buleleng 14 8 6

7 KPU Kab. Bangli 17 12 5

8 KPU Kab. Karangasem 19 5 14

9 KPU Kab. Klungkung 16 8 8

9 KPU Kab. Gianyar 17 7 10

JUMLAH 202 101 101

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan

terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang, S1

sebanyak 106 orang, D3 sebanyak 14 orang, dan SLTA sebanyak 64 orang dan SLTP 3

orang, sebagaimana tabel 2 dibawah.

13

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH

1 2 3

1 S2 15

2 S1 106

3 D4 -

4 D3 14

5 D2 -

6 D1 -

7 SLTA 64

8 SLTP 3

9 SD -

TOTAL 202

Sumber: data sekunder KPU Prov. Bali 2015 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat

berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai

lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Bali

dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai

dengan kontrak sewa. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Bali berbentuk tanah, gedung dan

gudang kantor, dengan status kepemilikan berupa pinjam pakai dari Pemerintah Daerah

Provinsi Bali.

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan

anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus

berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus

14

dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran

Komisi Pemilihan Umum mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, dari tahun

2010 ke tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar ± 24 %, pada tahun 2012

meningkat sebesar ± 91 %, tahun 2013 peningkatannya jauh sampai sebesar ± 164 %

dibandingkan dibandingkatan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 7

% dibanbandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut

dapat disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3.

Anggaran KPU Provinsi Bali Tahun 2010 – 2014

NO URAIAN

TAHUN ANGGARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Anggaran KPU

Provinsi Bali 2.608.170.000 3.246.634.000 6.195.037.000 16.353.709.000 17.533.260.000

2 Persentase

Kenaikan

Anggaran KPU

Provinsi Bali

24% 91% 164% 7%

Sumber: data sekunder KPU Provinsi Bali 2010 -2014

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bali selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas

kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi

organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

Komisi Pemilihan Umum selaku eselon 1 yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai

50,58, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54,28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih

keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sedangkan nilai akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2015 meningkat

menjadi 56,17 dengan predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Sedangkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan

15

Keuangan KPU RI Tahun 2014 masih bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) dengan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi

Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali khususnya untuk meningkatkan

tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Provinsi

Bali untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada

dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada

melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak

tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi

untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan

lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 danPermenpan Nomor 20 Tahun

2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi

KPU Provinsi Bali mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

(1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis KPU Provinsi Bali dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian

tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit

terkecil sampai unit terbesar;

(2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan

SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi

utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

(3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang

disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;

(4) Penanaman nilai-nilai astabrata dalam kepemimpinan untuk peningkatan kualitas dan

kompetensi SDM komisioner dan Aparatur SDM KPU Provinsi Bali, yang didukung

dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai,

sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi

kepegawaian yang handal;

(5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas

pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretiat KPU Provinsi Bali;

(6) Melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai karma phala, melakukan peningkatan

akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali, dengan

16

menekan seminimal mungkin tejadinya penyimpangan, karena setiap penyimpangan

akan ada resikonya;

(7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan

minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan dengan semangat

wasudwa kutumbhakam ; dan

(8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Provinsi Bali yang

terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan

bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara,

dengan semangat Bhakti yang tinggi.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat

berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif

nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut,

KPU Provinsi Bali telah membuktikan dengan berbagai prestasi antara lain, di bidang sosialisasi,

keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran data pemilih. Walaupun sempat digugat di

mahkamah konstitusi, namun KPU Provinsi Bali beserta jajaran dapat membuktikan bahwa

semua dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk

menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang

berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia di Provinsi Bali untuk memperoleh informasi publik dalam

rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik

dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat

perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat

pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Provinsi Bali serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat

luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului

dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu . Negara memiliki kewajiban untuk

membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap

individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat

diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi

17

Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem

Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ) dikembangkan atas kerjasama

KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ),

berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu , pengadaan dan distribusi

logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat

kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik

(Silog) Pemilihan Umum (Pemilu ) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pmeilihan Umum (Pemiliu). Publik

dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan

kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan

(PPK), pemilh, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya

pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik

masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya

adalah:

1) keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas,

kapabilitas dan akuntabilitas;

2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk

berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan

kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan

kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, disamping performa lembaga

demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan

18

struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan

tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang

berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi,

serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang

dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-

dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun

ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek

Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek

Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi,

dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Provinsi Bali tahun 2014 telah didapatkan hasil

evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Provinsi Bali yang merupakan potensi dan/atau

kekuatan organisasi yang kuat, mandiri dan profesional, hal ini dibuktikan oleh beberapa hal

berikut ini :

Organisasi KPU Provinsi Bali telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang

mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan

Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara

di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas,

transparansi dan akuntabilitas;

Organisasi KPU Provinsi Bali telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program

reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi

pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan

independen;

Setiap lini dalam organisasi KPU Provinsi Bali telah mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi KPU Provinsi Bali sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia;

Setiap pegawai KPU Provinsi Bali telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi

organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja

organisasi.

19

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya KPU Provinsi Bali juga memiliki

beberapa kekuatan sebagai berikut:

Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang

pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Provinsi Bali. Hal ini memperkuat

kelembagaan KPU yang bersifat nasional;

Organisasi KPU Provinsi Bali telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen

sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi

komisioner, pejabat dan pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi,

study banding/benchmarking, dan sebagainya;

Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil

(perdata) terhadap setiap komisioner, pejabat dan pegawai yang melanggar peraturan.

Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau

laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan KPU Provinsi Bali pada Tahun

2014 telah melaksanakan prinsip-prinsip asta brata dalam melaksanakan kegiatan

pelaksanaan Pemilu yang meliputi :

1. Indra Brata

Pemimpin di KPU Provinsi Bali telah berupaya mengikuti sifat-sifat Dewa Indra yaitu

dewa hujan. Pemimpin KPU Provinsi Bali senantiasa mengusahakan kemakmuran

bagi jajaranya dan dalam setiap tindakannya dapat memberikan kesejukan dan penuh

kewibawaan;

2. Yama Brata

Yama adalah penegak kebenaran dan keadilan. Pemimpin KPU Provinsi Bali telah

berupaya mengikuti sifat-sifat Yama yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan,

memberikan hukuman atau peraturan yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat

demi mengayomi jajaran KPU Provinsi Bali. Pemimpin selalu berupaya untuk

bertindak objektif;

20

3. Surya Brata

Surya atau Matahari adalah sinar Maha agung, daripadanya segala kehidupan

mungkin bertahan dan berkelanjutan. Surya juga dikatakan sebagai Saksi Agung Tri

Bhuwana, tidak ada satupun kejadian didunia ini yang tidak beliau ketahui. Dalam

pelaksanaan kepemimpinan di KPU Provinsi Bali sifat Dewa Surya selalu berupaya

diteladani adalah memberikan sinar kehidupan bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali.

Kesejahteraan bagi seluruh jajaran adalah tugas seorang pemimpin. Di samping itu

seorang pemimpin harus taat akan waktu dan tepat waktu , dan seperti sang surya yang

tidak pernah berhenti ‘bekerja’ menyinari alam sepanjang waktu. Seorang pemimpin

harus mampu menjadi inspirasi, energi untuk memotivasi dan menjadi contoh disiplin

kepada bawahannya dan mampu menumbuhkembangkan daya hidup rakyatnya untuk

membangun bangsa dan negara, dengan memberikan bekal lahir dan bathin untuk

dapat berkarya secara maksimal menurut swadharma atau bidang tugasnya masing-

masing. Dengan menerapkan absen sidik jari kepada seluruh pemimpin dan staf tanpa

terkecuali, merupakan sebuah langkah awal untuk memotivasi disiplin jajaran KPU

Provinsi Bali;

4. Candra Brata

Candra atau Bulan adalah Dewa yang menyinari di kala malam hari. Malam adalah

saat gelap, sisi gelap kehidupan manusia. Bulan adalah sinar, tetapi tidak pernah

memberikan rasa panas bagi yang disinari berbeda dengan Matahari. Sikap dan

penampilan cahaya beliau yang halus dan menyejukkan dengan senyum yang amat

manis, begitu teduh bak tersiram air surgawi bagi yang menikmati sinarnya. Para

pemimpin di KPU Provinsi Bali selalu berupaya memberikan dorongan atau motivasi

untuk membangkitkan semangat jajaran KPU Prov Bali, walau dalam keadan apapun;

5. Vayunila Brata (Maruta)

Bayunila Brata ialah dimaksudkan agar seorang pemimpin memiliki sifat-sifat

sebagaimana halnya seperti angin yang dapat memasuki semua tempat sampai yang

sekecil mungkin. Dalam hal ini pemimpin KPU Provinsi Bali dalam menerima data

atau laporan-laporan hendaknya menyelidiki juga kebenarannya, sedapat mungkin

dari sumber yang paling bawah sekalipun, tanpa harus diketahui oleh masyarakat;

6. Bhumi (Danada) Kuwera Brata

Kuwera Brata sering juga disebut dengan nama Dhanada Brata yang memiliki arti

yaitu sebagai dewa kekayaan atau dewa uang. Dengan panutan Kuwera Brata

pemimpin KPU Provinsi Bali tahu mempergunakan uang dengan baik agar tidak

terjadi pemborosan. Di samping itu pemimpin KPU Provinsi Bali selalu berupaya rapi

21

baik dalam berpakaian maupun bertindak. Dengan berpakaian yang rapi menunjukkan

bahwa pemimpin selalu memperhatikan dan mengatur dirinya, sehingga tidak timbul

kesan bahwa pemimpin tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Inilah salah satu aspek

kepemimpinan yang menyangkut hubungan atasan dengan bawahan atau personal

relation yang merupakan bagian dari public relation. Sikap rapi atau sikap cermat dan

teliti dari seorang pemimpin bukan hanya dilihat pada cara berpakaiannya, tetapi juga

pada hal–hal lainnya dalam kegiatan sehari-hari. Demikianlah sifat-sifat dari kuwera

brata yang dipedoomani oleh Pemimpin di KPU Provinsi Bali menekankan pada

kecermatan, ketelitian dan kerapian pada setiap penampilan dan tindakan yang

dilakukan oleh seorang pemimpin;

7. Baruna Brata

Baruna adalah dewa laut, laut adalah simbol keluasan tanpa batas. Laut adalah

penamping semua kekotoran yang dibawa oleh aliran sungai, tetapi laut tidak pernah

terkotori malahan mampu menyucikan semua kotoran itu. Demikian pemimpin KPU

Provinsi Bali selau berupaya berpikiran luas, mampu menampung semua kesalahan-

kesalahan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan atau ditimpakan kepada dirinya dan

selanjutnya mensucikan semua kekotoran itu sehingga semua menjadi suci. Pemimpin

KPU Provinsi Bali tidak hanya memvonis jajarannya yang berlaku tidak baik,

melainkan memberikan bimbingan terus menerus kepada mereka sehingga nantinya

menjadi orang yang mampu bekerja sesui tupoksi masing-masing dengan selalu

berpedoman pada asas-asas penyelenggraan Pemilu /pemilihan;

8. Agni Brata

Agni atau api bersifat membakar. Dalam hal kepemimpinan sifat api atau agni

bermakna membakar semangat rakyat untuk maju dan menuju ke arah progresif, ke

masa depan yang lebih baik. Pemimpin KPU Provinsi Bali senantiasa memberikan

teladan-teladan kepada jajrannya agar selalu bekerja-bekerja dan bekerja demi

kemajuan KPU.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Walupun dari aspek perencanaan anggaran lebih bersifat top down, namun dengan

mekanisme revisi, KPU Provinsi telah menyesuaikan perencanaan yang ada dengan

kebutuhan KPU Provinsi Bali, sehingga perencanaan tetap berjalan dengan

mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan lokal, hal ini dapat dibuktikan sebagai

berikut :

22

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran Proses perencanaan

kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen

organisasi;

Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP);

Walaupun saat ini prosentasenya masih kecil program penguatan kelembagaan

demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang semakin

besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi

organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Secara umum KPU Provinsi Bali yang telah menerapkan tatalaksana dan Kebijakan

yang dapat diterima oleh semua pihak, bisnis proses dimaksud dapat diuraikan sebagai

berikut :

Organisasi KPU Provinsi Bali berupaya melakukan identifikasi, membuat dan

mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan

memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan

evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholder;

Organisasi KPU Provinsi Bali telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta

membuat juknis yang jelas dan mudah dipahami;

Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun

eksternal;

Organisasi KPU Provinsi Bali berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan

kebijakan organisasi dengan baik;

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

23

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Berdasarkan Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi

informasi, KPU Provinsi Bali masih membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai seperti

kantor dan infrastruktur IT untuk memperkuat kemandirian KPU Provinsi Bali dan kecepatan

pelayanan informasi dan data kepada stakeholder.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholder di Provinsi Bali

selama ini masih berjalan dengan baik. Terbukti dengan semua pihak yang berkepentingan

telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan Pemilu yang meliputi : penguasa pemerintahan,

DPRD, Lembaga Pemerintahan, Oerganisasi Sosial, Organisasi Budaya, Organisasi

Keagamaan, pemuda, perempuan, mahasiswa, pelajar, LSM dan lain sebagainya. Hal tersebut

dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut :

Organisasi KPU Provinsi Bali telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga

mereka puas dengan kinerja organisasi;

Organisasi KPU Provisni Bali berupaya membangun brand image yang disukai dan

diterima oleh stakeholder;

Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis serta

memberikan pelayanan kepada stakeholder yang ada sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia , KPU

dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari

luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat

konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi

dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun

permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

24

1. Kelembagaan

Walaupun selama ini pelaksanaan Pemilu /Pemilihan di Provinsi Bali telah berjalan

dengan baik. Akan tetapi masih ditemukan sejumlah permasalahan/ kendala seperti :

Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang

bersinergi, antara Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Bali menyangkut masalah

kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan daftar pemilih dalam Pemilu ;

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja

sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi

kerja organisasi;

Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja

yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja

yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan

Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang

berdekatan.

2. Sumber Daya Manusia

Sebagian besar PNS di KPU Provinsi Bali merupakan tenaga yang diperbantukan

(DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

Ketergantungan KPU Provinsi Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali atas

tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.

Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua

hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang

menyulitkan bagi KPU Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja mereka;

Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan

pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU Provinsi Bali tetapi kepada

atasan di instansi asal.

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban

kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum

proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan

masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat;

25

Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai dan pejabat di KPU Provinsi Bali

masih rendah. Hal ini sangat menghambat proses bisnis KPU Provinsi Bali yang

mestinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;

Sistem reward and punishment terhadap pegawai belum memadai sehingga secara

tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Provinsi

Bali perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga proses pengambilan

keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi

dan perbaikan proses politik;

Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan

evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja

organisasi;

Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana

penyajian atas laporan keuangan masih ada temuan oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;

Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas

setiap jenis layanan yang berikan;

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat

dan tepat;

Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya

dilakukan.

26

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi;

Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak

dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat

kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat

dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan

bangunan;

Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Provinsi Bali sampai saat ini cukup

memadai, akan tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kebutuhan

kedepan.

7. Hubungan dengan Stakeholder

Masih adanya gugatan atas hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU

Provinsi Bali;

Stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU

Provinsi Bali karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Provinsi

Bali masih lemah dan perlu ditingkatkan;

Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan dengan

efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Provinsi Bali juga dihadapkan pada sejumlah

tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu , baik Pemilu nasional maupun lokal yang

berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan

tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh

karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

KPU Provinsi Bali sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan

akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Bali;

Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;

Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda;

27

Peran website KPU Provinsi Bali sangatlah strategis, namun update terhadap informasinya

berjalan lambat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-

faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana

diringkas dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4.

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (Strengths)

Mandat UU Nomor 15 Tahun

2011 tentang penyelenggara

Pemilu (S1)

Komitmen pimpinan kuat (S2)

Reformasi Birokrasi yang telah

dicanangkan (S3)

SDM yang besar (S4)

Pegawai memiliki persepsi yang

sama akan tugas dan fungsi

organisasi (S5)

Kerarifan lokal : tri hita kararana,

sradha bhakti, jengah dan wirang

(S6)

Latar belakang SDM yang

multidisipliner (S7)

Ruang kerja menjadi satu

kesatuan yang utuh (S8)

Kelemahan (Weaknesses)

Overlapping program dan

kegiatan antar unit kerja (W1)

Beban kerja pegawai tidak

proporsional (W2)

Disparitas kompetensi pegawai

(W3)

Parsialitas manajemen kinerja

(W4)

Sistem pengawasan atas

pengelolaan anggaran lemah

(W4)

Distorsi staf yang malas terhadap

yg lainnya (W5)

Belom seiramanya semangat dan

gerak komisioner dengan

sekretariat (W6)

Ego sektoral (W 7)

28

Budaya yang berorientasi kepada

pimpinan (S9)

Pengalaman penyelenggaraan

Pemilu (S10)

Fasilitas IT cukup memadai

(S11)

Pimpinan belom sepenuhnya

mampu menjadi panutan (W8)

Efektifitas pelaksanaan SOP

(W9)

Standar dan Maklumat Pelayanan

belum sepenuhnya dibuat (W10)

Sarana dan Prasarana terbatas

(W11)

Pemanfaatan teknologi informasi

belum optimal (W12)

Loyalitas pegawai rendah (W13)

Pagu anggaran belum memadai

(W14)

Reward and phunismen kepada

Komisioner belom jelas (W15)

29

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunity)

Sasaran pokok pembangunan

demokrasi Indonesia (O1)

Animo partisipasi masyarakat

dalam Pemilu tinggi (O2)

Hubungan baik dengan Bawaslu,

DKPP dan lembaga penegakan

hukum lainnya (O3)

Potensi pengembangan SDM

(O4)

Kesempatan pendidikan formal

dan diklat (O5)

Kemajuan Teknologi Informasi

(O6)

Harapan masyarakat tinggi (O7)

Ancaman (Threats)

Peraturan perundangan tentang

sistem Pemilu mudah berubah

Opini publik mudah digeser (T1)

Aksi demonstrasi ketidakpuasan

hasil Pemilu yang berakhir ricuh

(T2)

Gugatan hasil Pemilu yang tidak

berdasar pada bukti (T3)

Mayoritas SDM dengan status

DPK (T4)

Distribusi logistik terkendala

kondisi geografis (W7)

Distribusi logistik terkendala

oleh Keberadaan penyedia

barang dan jasa (T6)

Intervensi oleh pemerintah

daerah (T7)

Dipersalahkan secara etik walau

secara hukum tidak salah (T8)

Rekomendasi Bawaslu (T9)

Inkonsistensi peserta Pemilu

(T10)

30

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT

yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan

mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai

Yadnya Bhakti untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan

mandiri;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap

persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu , dengan menunjung tinggi nilai-

nilai Trihitakarana;

c. Peningkatan kualitas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan

mengedepankan nilai-nilai “jengah dan wirang”;

d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pemimpon KPU Provinsi Bali dengan

membumikan nilai-nilai Asta Brata;

e. Berbagi pengalaman sesama penyelenggra maupun dengan stakeholder merupakan

langkah yang sangat baik untuk pemerataan informasi tentang pelaksanaan Pemilu

dan pemilihan dengan berbagai kendala dan tangangannya, sehingga Pemilu dan

Pemilihan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Bali yaitu Mokshartham Jagad Hita

(Bahagia di dunia dan akhirat) dengan semangat Sarwa Prani Hitangkarah

(mewujudkan kesejahteraan kepada segenap isi alam semesta)

f. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi KePemilu aan yang terintegrasi.

2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O): Strategi mengatasi kelemahan untuk

memanfaatkan peluang eksternal.

a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;

b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;

c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja

KPU;

d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran

dengan konsep Tatwamasi;

e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

31

f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

g. Menggali dan mengimplementasi kearifan lokal Bali yang relevan dalam

meningkatkan kinerja lembaga.

h. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam team work yang solid tanpa meninggalakan

tanggung jawab masing-masing

i. Merangsang pimpinan selalu berupaya menjadi contoh bagi jajaran KPU Provinsi Bali

j. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU

Provinsi Bali.

3. Strategi Strength – Threat (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman

dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Selalu mengupdate perkembangan peraturan perundang-undangan dan informasi

terkait dengan Pemilu dan pemilihan dengan selalu aktif mengikuti informasi yang

berkemang pada media sosial yang melibatkan seluruh penyelenggara Pemilu di

Indonesia.

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi

terkait, dengan semangat selung-lung sebayantaka;

c. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan,

dengan memanfaatkan adat dan budaya Bali;

d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kePemilu an;

e. Selalu memperkuat dan mengembangkan tata cara pengarsipan di KPU Provinsi Bali.

f. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap

perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

g. Koordinasi dengan peserta Pemilu dan Pemilihan dengan mengedepankan asas

imparsialitas, sebab semua peserta Pemilu adalah sama, dengan semangat wasudewa

kutumbhakam, maka kecurigaan-kecurigaan dan gugatan dapat diminimalisir.

h. Secara bertahap KPU Provinsi Bali akan mengurangi pegawai yang berstatus DPK,

shingga meningkatkan independensi KPU Provinsi Bali dan tidak mudah diintervensi

oleh pemerintah siapapun.

32

i. Dalam menanggulangi terjadinya keterbatasan penyedia jasa, KPU Provinsi Bali ke

depannya hendak menyederhanakan persyaratan tender, tanpa melanggar aturan, guna

mempermudah siapapun untuk ikut tender, dengan demikian akan ada banyak pilihan.

j. Intenalisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik ke kedepannya akan

ditingkatkan untuk mencegah upaya-upaya laporan terhadap pelanggaran kode etik.

k. Koordinasi yang selama ini telah berjalan antara KPU Provinsi Bali dengan Bawaslu

Provinsi Bali akan selalu dipupuk untuk meningkatkan kesepahaman terhadap tata

aturan penyelenggaran Pemilu atau pemilihan.

4. Strategi Weakness – Threat (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi

organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a. Penataan lembaga dan personil KPU Provinsi Bali termasuk kesekretariatan;

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi

terkait dengan semangat paras paros sarpanaya;

c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan

mengedepankan semangat jagra;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan

kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

e. Secara bertahap meningkatkan jumlah pegawai organik, dengan pengangkatan baru

atau mutasi.

f. Membuka seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya terhadap tahapan penyelenggaraan

Pemilu

g. Memelihara hubungan secara proporsional dengan pemerintah provinsi Bali

h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu.

i. Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Provinsi

Bali.

33

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU PROVINSI BALI

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilu /Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk

Terwujudnya Pemilu /Pemilihan yang LUBER , JURDIL dan berbudaya serta Bali Santih dan

Jagadhita

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Bali

untuk menyelenggarakan Pemilu /pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan

mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada

etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan

KPU Provinsi Bali sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan

professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Provinsi

Bali juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemilu an. Dengan

tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Bali dapat tetap

terjaga ditengah-tengah belangsungnya pemilihan maupun Pemilu , sehingga Bali yang

Damai dan Sejahtera (Bali Santih dan Jagadhita) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi

KPU Provinsi Bali merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi

Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu . Hal ini menyiratkan pentingnya KPU

Provinsi Bali memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum

dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Bali Santih

dan Jagadhita.

34

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, maka

misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Menjadi Penyelenggara Pemilu /pemilihan yang berintegritas demi terpilihnya

pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Bali yang Santih lan

Jagadhita

2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu /pemilihan yang berpedoman pada azas :

mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum; keterbukaan;

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga

suara rakyat adalah suara Tuhan (voc populi voc dei) dengan pengendalian hukum

karma phala.

3. Menjadi pusat layanan yang adil bagi stake holder Pemilu /Pemilihan secara adil tanpa

keberpihakan dengan semangat wasudewa kutumbakam;

4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi

dan kualitas pemilih;

5. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan

mengembangkan kepemimpinan asta brata.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak

dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Bali yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu ;

2. Terselenggaranya Pemilu /pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu /pemilihan;

35

5. Terselenggaranya Pemilu /pemilihan yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,

tertib, kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesabel;

6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya masyarkat Bali yang

Mokshartham Jagad Hita, dalam suasana masyarkat yang Santih lan Jadathita.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak

dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang

ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan

hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan

indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran

(opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut,

maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali yang hendak

dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu /pemilihan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu ;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu ;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPI yang menggunakan hak

pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan

suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan

kualitas.

f. Minimnya gugatan terhadap hasil Pemilu /pemihan

36

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu /Pemilihan, dengan indikator kinerja


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu ;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu ;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,

Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas implemenasi Regulasi KePemilu an, dengan indikator kinerja


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;

b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP;

c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Bali.

37

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 - 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang

politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang

ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk

memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi

nasional. Maka arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang

ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

a. Peningkatan kemampuan pendanaan.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik Komisioner, Sekretariat

maupun stakeholder kepemiluan.

c. Peningkatan sarana dan prasarana, baik dalam bentuk perangkat keras maupun

perangkat lunak dalam menunjang kinerja kelembagaan yang akan berujung

pada peningkatan kapasitas kelembagaan.

d. Peningkatan intensitas komunikasi internal KPU Provinsi Bali dan eksternal.

Keempat hal tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak boleh terbengkalai

dan di lalaikan, karena ketiga hal tersebut merupakan modal penggerak aktifitas

lembaga KPU, yang tidak bisa kerja sendiri, tanpa mengganggu kemandirian.

38

2. Pelaksanaan tugas kelembagaan.

Guna menunjang terjadinya pelaksanaan tugas kelembagaan yang baik menuju

pada kepuasan stake holder Pemilu dan pemilihan, maka faktor-faktor yang menunjang

perlu selalu ditingkatkan. Adapun faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dan

kepedulian semua pihak khususnya KPU Provinsi Bali menyangkut faktor-faktor

sebagai berikut :

a. Meningkatkan motivasi komisioner dan sekretariat untuk melaksanakan tugas

sesuai tupoksi masing-masing tanpa mengabaikan tanggung jawab bersama.

b. Membangun iklim kerja yang kondusif, dengan semangat tim work yang solid

penuh rasa kekeluargaan, dengan semangat wasudewa kutumbhakam (bahwa

semua manusia bersaudara).

c. Meningkatkan reward and punishment terhadap kinerja personel sesuai semangat

karma phala.

d. Memberi kesempatan yang sama kepada komisioner maupun sekretariat untuk

melakukan hal-hal positif dalam koridor peraturan perundang-undangan untuk

meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas lembaga dengan semangat

tatwamasi.

3. Pemangku kepentingan.

Berpedoman pada program Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 -

2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka

KPU Provinsi Bali juga melaksanakan 9 program tersebut. Adapun program-program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum

dengan sasaran program (outcome) yang dijadikan pedoman dan tolak ukur

hendak dicapai oleh KPU Provinsi Bali adalah : terlaksananya kerjasama yang

baik dengan lembaga akademisi ataupun lembaga riset dalam Kegiatan riset

kePemilu an yang berkesinambungan, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih

melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil 9 Kabupaten/Kota, dan

terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di

lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali.

39

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data

Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil di 9 Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai

organik sesuai dengan kebutuhan pada kesekretariatan KPU Kabupaten Gianyar

serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi

kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

(1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran;

(2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya

logistik keperluan Pemilu dan Pilkada;

(3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

sehari-hari untuk KPU Provinsi Bali;

(4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar;

(5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan;

(6) Menyelenggarakan Pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 5

berikut :

Tabel 5

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1 Pelaksanaan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi

keuangan di

Lingkungan

Meningkatkan

pemahaman dan

kontrol oleh

komisioner dan

sekretaris

Persentase meningkatnya

kapasitas

pengetahuan/pemahaman para

Komisioner dan Sekretaris

tentang kontrol pengelolaan

keuangan

40


Sekretariat KPU

Provinsi Bali

Meningkatnya

pembinaan

perbendaharaan

Persentase meningkatnya

kapasitas

pengetahuan/pemahaman para

pejabat perbendaharaan pada

KPU

Provinsi Bali dan KPU

Kab/Kota dalam pengelolaan

keuangan

Terlaksananya

system akuntansi dan

pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem

akuntansi dan pelaporan

keuangan

Implementasi pelaksanaan

juklas/juknis pengelolaan

keuangan di lingkungan KPU

Provinsi Bali dan KPU

Kabupaten/Kota se-Bali

Ketepatan pengelolaan dan

pelaporan dana hibah pilkada

serentak

Terselesaikannya

permasalahan

pengelolaan

keuangan

Persentase penyelesaian

permasalahan dalam

pengelolaan keuangan pada

satker KPU Provinsi, KPU

Kab/Kota

Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan

anggaran

Jumlah KPU Provinsi dan

Kab/Kota yang menyampaikan

laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran (e-

LPPA) yang tepat waktu dan

valid

41


2 Fasilitasi

Pengelolaan

Data,

Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan

dan Inventarisasi

Logistik Pemilu

Terlaksananya

pembinaan

koordinasi tingkat

satker dalam

mengelola logistik

Pemilu /Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota

Prosentase pola pengelolaan

logistik Pemilu /Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota

di tingkat satker

Tersedianya data

kebutuhan logistik

Pemilu / Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota yang

akurat

Tersedianya perencanaan

kebutuhan logistik Pemilu di

tingkat satker / Pemilihan


yang akurat

Terlaksananya

pengendalian dan

pengaturan

administrasi

pengelolaan logistik

Prosentase penyusunan

administrasi pengelolaan

logistik

Persentase Implementasi

pelaksanaan pengendalian dan

pengaturan administrasi

logistik Pemilu / Pemilihan


Terfasilitasinya layanan

pengadaan logistik Pemilu /

Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota

Laporan Pengelolaan dan

Inventarisasi Logistik Pemilu /

Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota

42

3 Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan

Data

Tersedianya

dokumen

perencanaan dan

penganggaran,

koordinasi antar

lembaga, data dan

informasi serta hasil

monitoring dan

evaluasi

Prosentase kesesuaian antara

Renstra dan Renja K/L dan

RKA KL

Terwujudnya sistem

administrasi

penyelenggaraan

Pemilu / Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota yang

tertib, efektif dan

efisien

Prosentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu

Prosentase KPU, KPU/KIP

Provinsi dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang target

kinerjanya tercapai sesuai

dengan penetapan kinerja

Tersedianya pengembangan

teknologi informasi kePemilu

an

Tersusunnya rencana

penerapan e-

Government yang

konkrit dan terukur

Tersedianya informasi

pelaksanaan pemutakhiran data

pemilih di tingkat kelurahan di

Provinsi Bali

Jumlah sistem aplikasi yang

digunakan dalam

penyelenggaraan Pemilu

43

4 Pembinaan

SDM, Pelayanan

dan

Administrasi

Kepegawaian

Tingkat ketepatan

tertib administrasi

dan pengelolaan

SDM

Tersedianya dokumen layanan

pengelolaan administrasi SDM

di lingkungan sekretariat KPU

Provinsi

Terlaksananya Diklat

Teknis dan Diklat

Struktural

Meningkatnya kompetensi

SDM di lingkungan secretariat

KPU Provinsi Bali

Tingkat ketepatan

proses pelaksanaan

pergantian antar

waktu (PAW)

Anggota KPU, KPU

Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota dan

KPU daerah

pemekaran

Terpfasilitasinya pelaksanaan

Pergantian Antar Waktu

anggota KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota tepat

waktu

Dokumen

kepegawaian

Pengelolaan data base

kepegawaian

Terlaksananya ketatalaksanaan

SDM

Terlaksananya

Seleksi Sekretaris

KPU Provinsi Bali

Seleksi Sekretaris KPU

Provinsi Bali

Terlaksananya

seleksi anggota KPU

Provinsi/Kabupaten/

Kota di Provinsi Bali

seleksi anggota KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali

44

5 Penyelenggaraa

n Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran

(KPU)

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

Prosentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja

pegawai

Meningkatnya

akuntabilitas

penatausahaan

Barang Milik Negara

KPU Provinsi Bali

Jumlah laporan penatausahaan

BMN KPU Provinsi Bali

Terwujudnya

pengelolaan

persediaan (Stock

opname)

Jumlah KPU Kab/Kota yang

melaporkan persediaan asset

berdasarkan stock opname

dengan tepat waktu

Meningkatnya tertib

administrasi laporan

BMN KPU

Nasional/KPU

Provinsi Bali

Prosentase ketepatan dan tertib

administrasi review laporan

BMN KPU/Provinsi,

Kabupaten Kota se-Bali

Meningkatnya

pengelolaan dan

penerapan kearsipan

sesuai kaidah

kearsipan

Prosentase jumlah arsip yang

dikelola sesuai dengan

penerapan kaidah kearsipan

Meningkatnya

kapasitas personil

dalam penerapan

Elektronik Sistem

Kearsipan di KPU

Provinsi

Prosentase sosialisasi dan

penerapan sistem kearsipan

elektronik di KPU Provinsi

Jumlah personil yang

mendapatkan sosialisasi dan

penerapan sistem kearsipan

elektronik di KPU Provinsi Bali

45

6 Pemeriksaan di

lingkungan

Setjen KPU,

Sekretariat

Provinsi dan

Sekretariat

Kabupaten/Kota

Tersusunnya laporan

hasil tindak lanjut

pemeriksaan BPK,

BPKP dan APIP

KPU

Persentase penyelesaian

rekomendasi

BPK, BPKP dan APIP yang

ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan

hasil review laporan

LAKIP

Jumlah laporan hasil review

LAKIP sesuai dengan SAKIP

Tersusunnya

Tersusunnya laporan


keuangan

Jumlah laporan hasil review

penyusunan laporan keuangan

sesuai SAP

Tersusunnya laporan

hasil review RKA

K/L

Prosentase penganggaran KPU

yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana

dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Adapun indikator kinerja programnya, yaitu :

persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai

yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan

pada tabel 6 :

46

Tabel 6

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur KPU


1 Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

Meningkatnya dukungan

sarana

transportasi/mobilitas

pegawai

Prosentase pemenuhan

kendaraan bermotor bagi

pejabat dan operasional

pegawai

Meningkatnya

pemenuhan peralatan dan

fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan

dukungan sarana dan prasarana

Mebelair/Elektronik Kantor

KPU

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran

program (outcome) yang hendak dicapai adalah : menyiapkan penyusunan rancangan

peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advoikasi hokum,

dan penyuluhannya; dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu .

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase penyiapan dan penyelenggaraan

Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

Arah kebijakan program ini mencakup :

a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian

informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu .

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai pada tabel 7 berikut :

47

Tabel 7.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik


1 Penyiapan penyusunan

Rancangan Peraturan

KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa

dan Penyuluhan

Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan

Pemilu

Meningkatnya

kualitas rancangan

Peraturan KPU dan

Keputusan KPU yang

sesuai dengan

ketentuan

pembentukan

peraturan per-

undang-undangan

Persentase keputusan KPU yang

sesuai format peraturan

perundang-undangan

Jumlah Komisioner dan personil

KPU Provinsi yang mendapatkan

penyuluhan peraturan KPU

Meningkatnya

kualitas

pertimbangan/opini

hukum dan

penyelesaian

sengketa hukum

Tersusunnya bahan

kajian/dukungan untuk

pertimbangan/opini hukum dan

penyelesaian sengketa hukum

tepat waktu

Jumlah kasus yang dimenangkan

dalam penyelesaian sengketa

hukum

Meningkatnya

pelayanan dan

kapasitas

penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Persentase pemangku

kepentingan yang menerima

bimbingan/pelayanan

penyusunan laporan dana

kampanye, audit dana kampanye,

pendaftaran Partai Politik dan

Anggota DPD

Persentase ketepatan waktu

penyiapan bahan pelayanan

pelaporan dana kampanye, audit

dana kampanye, pendaftaran

partai politik dan Anggota DPD

48


Terlaksananya pengelolaan

dokumen produk hukum

Meningkatnya

kualitas pelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan

informasi hukum

Terlaksananya penyediaan dan

penyajian dokumentasi dan

informasi hukum yang mutakhir

Terlaksananya dukungan

ketatausahaan yang handal

(cepat, tepat dan akurat)

Jumlah Jajaran Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta pihak

terkait yang mengikuti Bimtek

Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota

2 Fasilitasi Pelaksanaan

Tahapan Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilu kada,

Publikasi dan Sosialisasi

serta Partisipasi

Masyarakat dan PAW

Meningkatnya

kualitas dukungan

teknis dalam Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilu

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Jumlah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang mengikuti

Bimtek Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota

JumJumlah PAW anggota

DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesai

Terbentuk PPID di Provinsi Bali

Jumlah Provinsi dam

Kabupaten/Kota yang telah

membentuk PPID

Jumlah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang telah

melakukan penataan dan

pengisian Anggota DPRD

Jumlah penataan daerah

pemilihan pasca Pemilu 2014

49


Jumlah data serta dokumen

Pemilu , Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden serta Pemilu kada

Jumlah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang

melaksanakan Pemilu kada

Jumlah kegiatan Pendidikan

Pemilih

Prosentase penyampaian

informasi dan publikasi serta

sosialisasi pada Pemilu dan

Pemilu kada

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi

dalamkaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun

kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU

Provinsi mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur Pemilu /Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk

Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU Provinsi dalam melaksanakan Pemilu / Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota; dan

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu /

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (non tahapan Pemilu ).

50

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. S.K. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara

serentak;

2. S.K. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

3. S.K. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

4. S.K. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

5. S.K. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

6. S.K. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden;

7. S.K. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden;

8. S.K. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan

Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;

9. S.K. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden;

10. S.K. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. S.K. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara

serentak;

2. S.K. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. S.K. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. S.K. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5. S.K. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

6. S.K. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota;

51

7. S.K. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota;

8. S.K. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan

Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. S.K. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota;

10. S.K. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota:

a. S.K. tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. S.K. tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;

c. S.K. tentang kepegawaian;

d. S.K. tentang pengelolaan barang milik negara;

e. S.K. tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f. S.K. kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan

inter dan antar organisasi KPU/KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali,

KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU/KPU Provinsi Bali. Upaya penguatan

kelembagaan KPU Provinsi Bali akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai

berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu /Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;

52

c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar

tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan

efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Provinsi Bali yang professional,

berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi

KPU Provinsi Bali dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya

meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara

berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan

stakeholder dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam

prioritas pembangunan.

h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan

multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, bilateral dan

multilaterial serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU berencana akan bekerjasama

dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di Provinsi Bali.

KPU Provinsi Bali akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti

1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa

perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota

DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan

gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam

politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang

pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola

kepemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI)

tentang distribusi logistik Pemilu ; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik

Pemilu ; 7) Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah Bali tentang kerjasama sosialisasi,

edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana

53

kampanye peserta Pemilu ; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang

pengamanan penyelenggaraan pemilihan tahun 2017, 2018 dan pemilihan umum tahun

2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Bali tentang pengaturan dan

pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Forum Komunikasi Antar Umat Beragama

tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan tahun 2017, 2018 dan

pemilihan umum tahun 2019; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang

kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan tahun 2017, 2018 dan pemilihan

umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu /Komisi Pemberantasan Korupsi tentang

kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiar; 15)

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi Bali tentang penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit

Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership

tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam

menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Dengan Organisasi

Penyandang Disabilitas tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam

pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan

perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta

pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik

setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliementary Center tentang

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kePemilu an; 4) Balai Diklat

Provinsi Bali tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang

Demokrasi, Tata kelola dan KePemilu an Building Resources In Democracy, Governance

And Election (BRIDGE). 5) Majelis Utama Desa Pekraman untuk melakukan sosialisasi

dan koordinasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017, 2018, pemilihan umum anggota DPR,

DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) .

54

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017,

2018, Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi Balli akan bekerjasama dengan, 1)

TVRI dan TV Swasta lainnya tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum

tahun 2019; 2) RRI dan radio siaran swasta tentang kerjasama sosialisasi dan informasi

pemilihan umum tahun 2019; 3) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran

informasi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017, 2018, pemilihan umum tahun 2019.

55

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap

indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun

waktu 2015 - 2019 disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8.

No Program/K

egiatan

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1 Pelaksanaan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi

keuangan di

Lingkungan

Sekretariat

KPU

Provinsi Bali

Meningkatkan

pemahaman

dan kontrol

oleh

komisioner dan

sekretaris

Persentase

meningkatnya

kapasitas

pengetahuan/pemah

aman para

Komisioner dan

Sekretaris tentang

kontrol pengelolaan

keuangan

50% 55% 60% 65% 70%

Meningkatnya

pembinaan

perbendaharaan

Persentase

meningkatnya

kapasitas

pengetahuan/pemah

aman para pejabat

perbendaharaan

pada KPU

Provinsi Bali dan

KPU Kab/Kota

dalam pengelolaan

keuangan

55% 60% 65% 70% 75%

56

Terlaksananya

system

akuntansi dan

pelaporan

keuangan

Jumlah laporan

sistem akuntansi

dan pelaporan

keuangan

4

Lap

4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap

Implementasi

pelaksanaan

juklas/juknis

pengelolaan

keuangan di

lingkungan KPU

Provinsi Bali dan

KPU

Kabupaten/Kota se-

Bali

70% 75% 80% 85% 90%

Ketepatan

pengelolaan dan

pelaporan dana

hibah pilkada

serentak

6

Lap

1 Lap 3 Lap

Terselesaikann

ya

permasalahan

pengelolaan

keuangan

Persentase

penyelesaian

permasalahan

dalam pengelolaan

keuangan pada

satker KPU

Provinsi, KPU

Kab/Kota

97% 97% 98% 95% 95%

Tersusunnya

laporan

pertanggungja

waban

penggunaan

anggaran

Jumlah KPU

Provinsi dan

Kab/Kota yang

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaba

n penggunaan

anggaran (e-LPPA)

yang tepat waktu

dan valid

9

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

9

Kab/

Kota

2 Fasilitasi

Pengelolaan

Data,

Dokumentas

i,

Pengadaan,

Pendistribusi

an,

Pemeliharaa

n dan

Inventarisasi

Logistik

Pemilu

Terlaksananya

pembinaan

koordinasi

tingkat satker

dalam

mengelola

logistik Pemilu

/Pemilihan

Gubernur,

Bupati dan

Walikota

Prosentase pola

pengelolaan

logistik Pemilu

/Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota di

tingkat satker

100% 100% 100% 100% 100%

57

Tersedianya

data kebutuhan

logistik Pemilu

/ Pemilihan

Gubernur,

Bupati dan

Walikota yang

akurat

Tersedianya

perencanaan

kebutuhan logistik

Pemilu di tingkat

satker / Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota yang

akurat

1

Dok

1

Dok

1

Dok

3

Dok

2

Dok

Terlaksananya

pengendalian

dan pengaturan

administrasi

pengelolaan

logistik

Prosentase

penyusunan

administrasi

pengelolaan

logistik

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

Implementasi

pelaksanaan

pengendalian dan

pengaturan

administrasi

logistik Pemilu /

Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota

100% 100% 100% 100% 100%

Terfasilitasinya

layanan pengadaan

logistik Pemilu /

Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

Laporan

Pengelolaan dan

Inventarisasi

Logistik Pemilu /

Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota


58

3

Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan

dan Data

Tersedianya

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran,

Iembaga, data

dan informasi

serta hasil

monitoring dan

evaluasi

Persentase

kesesuaian antara

Renstra dan

Renja K/L dan

RKA KL

2

Dok

3

Dok

2

Dok

2

Dok

2

Dok

Terwujudnya

sistem

administrasi

penyelenggaraa

n Pemilu /

Pemilihan

Gubernur,

Bupati dan

Walikota yang

tertib, efektif

dan efisien

Prosentase

laporan

monitoring dan

evaluasi yang

akuntabel dan

tepat waktu


Prosentase KPU,

KPU/KIP

Provinsi dan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

yang target

kinerjanya

tercapai sesuai

dengan

penetapan

kinerja

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya

pengembangan

teknologi

informasi

kePemilu an


Tersusunnya

rencana

penerapan e-

Government

yang konkrit

dan terukur

Tersedianya

informasi

pelaksanaan

pemutakhiran

data pemilih di

tingkat kelurahan

di Provinsi Bali


Jumlah sistem

aplikasi yang

digunakan dalam

penyelenggaraan

Pemilu

59

4

Pembinaan

SDM,

Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

Tingkat

ketepatan tertib

administrasi dan

pengelolaan

SDM

Tersedianya

dokumen

layanan

pengelolaan

administrasi

SDM di

lingkungan

sekretariat KPU

Provinsi


Terlaksananya

Diklat Teknis

dan Diklat

Struktural

Meningkatnya

kompetensi SDM

di lingkungan

secretariat KPU

Provinsi Bali

45

Org

21

Org

21

Org

21

Org

60

Org

Tingkat

ketepatan

proses

pelaksanaan

pergantian antar

waktu (PAW)

Anggota KPU

Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota

se-Bali

Terpfasilitasinya

pelaksanaan

Pergantian Antar

Waktu anggota

KPU

Provinsi/Kabupat

en/Kota tepat

waktu

2 Org 2 Org 2 Org

Dokumen

kepegawaian

Pengelolaan data

base

kepegawaian


Terlaksananya

ketatalaksanaan

SDM


Terlaksananya

Seleksi

Sekretaris KPU

Provinsi Bali

Seleksi

Sekretaris KPU

Provinsi Bali

1 Org

Terlaksananya

seleksi anggota

KPU

Provinsi/Kabup

aten/Kota di

Provinsi Bali

seleksi anggota

KPU

Provinsi/Kabupat

en/Kota di

Provinsi Bali

45

Org

5 Org

60

5

Penyelenggar

aan

Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran

(KPU)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

administrasi

penunjang

kinerja pegawai

80% 80% 85% 90% 90%

Meningkatnya

akuntabilitas

penatausahaan

Barang Milik

Negara KPU

Provinsi Bali

Jumlah laporan

penatausahaan

BMN KPU

Provinsi Bali


Terwujudnya

pengelolaan

persediaan

(Stock opname)

Jumlah KPU

Provinsi/Kab/Kot

a yang

melaporkan

persediaan aset

berdasarkan

stock opname

dengan tepat

waktu

10 10 10 10 10

Meningkatnya

tertib

administrasi

Iaporan BMN

KPU Provinsi

Bali

Persentase

ketepatan dan

tertib

administrasi

review laporan

BMN KPU

Provinsi/Kabupat

en/Kota se Bali

95% 95% 95% 95% 95%

Meningkatnya

pengelolaan dan

penerapan

kearsipan sesuai

kaidah

kearsipan

Persentase

jumlah arsip

yang dikelola

sesuai dengan

penerapan kaidah

kearsipan

80% 82% 85% 85% 85%

Meningkatnya

kapasitas

personil dalam

penerapan

Elektronik

Sistem

Kearsipan di

KPU Provins

Bali

Prosentase

sosialisasi dan

penerapan sistem

kearsipan

elektronik di

KPU Provinsii

Jumlah personil

yang

mendapatkan

sosialisasi dan

penerapan sistem

kearsipan

elektronik di

KPU Provinsi

Bali

2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org

61

6

Pemeriksaan

di lingkungan

Setjen KPU,

Sekretariat

Provinsi dan

Sekretariat

Kabupaten/K

ota

Tersusunnya

laporan hasil

tindak lanjut

pemeriksaan

BPK, BPKP

dan APIP KPU

Persentase

penyelesaian

rekomendasi

BPK, BPKP dan

APIP yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya

laporan hasil

review laporan

LAKIP

Jumlah laporan

hasil review

LAKIP sesuai

dengan SAKIP

1 Lap 1 Lap 1 Lap

Tersusunnya

laporan hasil

review laporan

keuangan

Jumlah laporan

hasil review

penyusunan

laporan

keuangan sesuai

SAP

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

Tersusunnya

laporan hasil

review RKA

K/L

Persentase

penganggaran

KPU yang efektif

dan efisien

90% 90% 90% 90% 90%

62

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur KPU

1 Penyelengg

araan

Dukungan

Sarana dan

Prasarana

Meningkatnya

dukungan sarana

transportasi/mobi

litas pegawai

Persentase

pemenuhan

kendaraan

bermotor bagi

pejabat dan

operasional

pegawai

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

pemenuhan

peralatan dan

fasilitas

perkantoran

Jumlah

pemenuhan

dukungan sarana

dan prasarana

Mebelair/Elektro

nik Kantor KPU

Provinsi Bali

20 Unit 25 Unit 50

Unit

50 Unit

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi

dan Perbaikan Proses Politik

Penyiapan

penyusuna

n

Rancanga

n

Peraturan

KPU,

Advokasi,

Penyelesai

an

Sengketa

dan

Penyuluha

n

Peraturan

Perundang

-undangan

yang

berkaitan

dengan

penyeleng

garaan

Pemilu

Meningkatnya

kualitas

rancangan

Peraturan KPU

dan Keputusan

KPU yang sesuai

dengan ketentuan

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan

Persentase

keputusan KPU

yang sesuai

format peraturan

perundang-

undangan

95% 95% 100% 100% 100%

Jumlah

Komisioner dan

personil KPU

Provinsi yang

mendapatkan

penyuluhan

peraturan KPU

1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org

Meningkatnya

kualitas

pertimbangan/opi

ni hukum dan

penyelesaian

sengketa hukum

Tersusunnya

bahan

kajian/dukungan

untuk

pertimbangan/opi

ni hukum dan

penyelesaian

sengketa hukum

tepat waktu


Jumlah kasus

yang

dimenangkan

dalam

penyelesaian

sengketa hukum

5

Kasus

63

Meningkatnya

pelayanan dan

kapasitas

penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Persentase

pemangku

kepentingan yang

menerima

bimbingan/pelaya

nan penyusunan

laporan dana

kampanye, audit

dana kampanye,

pendaftaran

Partai Politik dan

Anggota DPD

100% 100%

Persentase

ketepatan waktu

penyiapan bahan

pelayanan

pelaporan dana

kampanye, audit

dana kampanye,

pendaftaran

partai politik dan

Anggota DPD

100% 100% 100%

Terlaksananya

pengelolaan

dokumen produk

hukum

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

kualitas

pelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan

informasi hukum

Terlaksananya

penyediaan dan

penyajian

dokumentasi dan

informasi hukum

yang mutakhir

90% 90% 92% 95% 95%

Terlaksananya

dukungan

ketatausahaan

yang handal

(cepat, tepat dan

akurat)

90% 90% 91% 95% 95%

Jumlah Jajaran

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

serta pihak terkait

yang mengikuti

Bimtek

Pemilihan

Gubernur, Bupati

dan Walikota

6 Kab/

Kota

10

Prov/

Kab/

Kota

10

Prov/

Kab/

Kota

10

Prov/

Kab/

Kota

10

Prov/Kab

/ Kota

64

2 Fasilitasi

Pelaksanaa

n

Tahapan

Pemilu

Legislatif,

Pemilu

Presiden

dan Wakil

Presiden,

Pemilu

kada,

Publikasi

dan

Sosialisasi

serta

Partisipasi

Masyaraka

t dan PAW

Meningkatn

ya kualitas

dukungan

teknis dalam

Pemilu

Legislatif,

Pemilu

Presiden dan

Wakil

Presiden

serta Pemilu

Kepala

Daerah dan

Wakil

Kepala

Daerah

Jumlah

Provinsi dan

Kabupaten/Ko

ta yang

mengikuti

Bimtek

Pemilihan

Gubernur,

Bupati dan

Walikota

10 Prov/Kab/

Kota

10 Prov/Kab/

Kota

Jumlah PAW

anggota

DPRD

Provinsi dan

DPRD

Kabupaten/Ko

ta dapat

diselesaikan

8 5 8 8

Terbentuk

PPID di

Provinsi Bali

1 1 1 1 1

Jumlah KPU

Kabupaten/Ko

ta yang telah

membentuk

PPID

9 9 9 9 9

Jumlah

Provinsi dan

Kabupaten/Ko

ta yang telah

melakukan

penataan dan

pengisian

Anggota

DPRD

9 9 9 9 9

Jumlah

penataan

daerah

pemilihan

pasca Pemilu

2014

10 10 10 10

65

Jumlah data

serta dokumen

Pemilu , Pemilu

Presiden dan

Wakil Presiden

serta

Pemilukada

30 30 30 30

Jumlah Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

yang

melaksanakan

Pemilu kada

6 0 1 3

Jumlah kegiatan

Pendidikan

Pemilih

50

Keg

Persentase

penyampaian

informasi dan

publikasi serta

sosialisasi pada

Pemilu dan

Pemilihan

Gubernur,

Bupati dan

Walikota

90% 90% 95% 95% 90%

66

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam kurun waktu ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.

56.049.533.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 682.900.000,-

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp. 212.867.343.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 9 berikut :

Tabel 9

Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Bali selama 5 tahun ( 2015 - 2019 )

2015 2016 2017 2018 2019

1 076.01.01 Sasaran Program

Dukungan Manajemen

dan Tugas Teknis

Lainnya KPU

5,104,621 4,931,807 5,549,341 18,176,703 22,287,061 56,049,533


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

KPU

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900


Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

1,286,791 642,673 150,676,600 54,404,436 5,856,843 212,867,343

6,514,112 5,574,480 156,225,941 72,799,889 28,485,354 269,599,776

No ProgramSasaran Program

( Outcome )

Alokasi ( dalam ribuan rupiah )

Jumlah

TOTAL

67

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015 - 2019 dapat dilihat

pada tabel 10 berikut :

Tabel 10.

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Bali selama 5 Tahun ( 2015 - 2019)

No Program/

Kegiatan

Sasaran

Program

( Outcome) /

Sasaran

Kegiatan

(Output)

Alokasi ( dalam juta rupiah ) Jumlah

2015 2016 2017 2018 2019

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

076.01.01 Sasaran Program

Dukungan

Manajemen dan

Tugas Teknis

Lainnya KPU

5,104,621 4,931,807 5,549,341 18,176,703 22,287,061 56,049,533

1 3355 Pelaksanaan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi

keuangan di

Lingkungan

Sekretariat KPU

Provinsi Bali

2,899,953 2,980,838 3,285,476 3,621,561 3,992,383 16,780,211

2 3356 Fasilitasi

Pengelolaan

Data,

Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

Inventarisasi

Logistik Pemilu

109,175 29,766 32,764 4,326,028 7,148,408 11,646,141

3 3357 Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan

Data

454,915 360,227 373,617 1,135,480 1,499,480 3,823,719

68

4 3358 Pembinaan SDM,

Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

369,782 379,099 553,999 3,365,907 952,018 5,620,805

5 3360 Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

(KPU)

1,099,064 1,084,147 1,192,562 1,311,817 1,442,999 6,130,589

6 3361 Pemeriksaan di

lingkungan

Setjen KPU,

Sekretariat

Provinsi dan

Sekretariat

Kabupaten/Kota

62,557 67,964 78,159 89,882 103,365 401,927


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur KPU

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900


Dukungan Sarana

dan Prasarana

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900

69


Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

1,286,791 642,673 150,676,600 54,404,436 5,856,843 212,867,343

3363 Penyiapan

penyusunan

Rancangan

Peraturan KPU,

Advokasi,

Penyelesaian

Sengketa dan

Penyuluhan

Peraturan

Perundang-

undangan yang

berkaitan dengan

penyelenggaraan

Pemilu

377,666 125,172 170,215 212,768 265,960 1,151,781

2 3364 Fasilitasi

Pelaksanaan

Tahapan Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan

Wakil Presiden,

Pemilu kada,

Publikasi dan

Sosialisasi serta

Partisipasi

Masyarakat dan

PAW

909,125 517,501 150,506,385 54,191,668 5,590,883 211,715,562

TOTAL 6,514,112 5,574,480 156,225,941 72,799,889 28,485,354 269,599,776

70

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap sasaran kegiatan (output), selama periode 2015 -

2019 dapat dilihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11.

Kerangka Pendanaan Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output) KPU Provinsi Bali selama 5 Tahun (

2015 - 2019)

No Progr

am/

Kegi

atan

Sasaran Program

( Outcome) /

Sasaran Kegiatan

(Output) /

Indikator Kinerja


2015 2016 2017 2018 2019


076.0

1.01

Sasaran Program

Dukungan

Manajemen dan

Tugas Teknis Lainnya

KPU

5,104,621 4,931,807 5,549,341 18,176,703 22,287,061 56,049,533

1 3355 Pelaksanaan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi

keuangan di

Lingkungan

Sekretariat KPU

Provinsi Bali

2,899,953 2,980,838 3,285,476 3,621,561 3,992,383 16,780,211

Meningkatkan

pemahaman dan

kontrol oleh

komisioner dan

sekretaris

0

Meningkatnya

pembinaan

perbendaharaan

20,000 28,659 32,958 37,902 119,519

Terlaksananya system

akuntansi dan

pelaporan keuangan

97,608 64,921 74,354 85,508 98,334 420,725

71

Terselesaikannya

permasalahan

pengelolaan keuangan

4,656 4,656

Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

50,577 41,345 47,547 54,679 62,881 257,029

Layanan Perkantoran 2,751,768 2,849,916 3,134,916 3,448,416 3,793,266 15,978,282

2 3356 Fasilitasi Pengelolaan

Data, Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

Inventarisasi Logistik

Pemilu

109,175 29,766 32,764 4,326,028 7,148,408 11,646,141

Terlaksananya

pembinaan koordinasi

tingkat satker dalam

mengelola logistik

Pemilu /Pemilihan

Gubernur, Bupati dan

Walikota

109,175 6,872 7,559 556,854 1,061,909 1,742,369

Tersedianya data

kebutuhan logistik

Pemilu / Pemilihan


Walikota yang akurat

0 7,376 0 3,769,174 6,086,499 9,863,049

Terlaksananya

pengendalian dan

pengaturan

administrasi

pengelolaan logistik

0 15,518 25,205 0 0 40,723

72

3 3357 Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan Data

454,915 360,227 373,617 1,135,480 1,499,480 3,823,719

Tersedianya dokumen

perencanaan dan

penganggaran,

Iembaga, data dan

informasi serta hasil

monitoring dan

evaluasi

153,480 246,465 153,480 153,480 153,480 860,385

Terwujudnya sistem

administrasi

penyelenggaraan

Pemilu / Pemilihan


Walikota yang tertib,

efektif dan efisien

245,435 80,278 164,137 926,000 1,290,000 2,705,850

Tersusunnya rencana

penerapan e-

Government yang

konkrit dan terukur

56,000 33,484 56,000 56,000 56,000 257,484


Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

369,782 379,099 553,999 3,365,907 952,018 5,620,805

Tingkat ketepatan

tertib administrasi dan

pengelolaan SDM

140,657 52,744 23,918 58,018 63,819 339,156

Terlaksananya Diklat

Teknis dan Diklat

Struktural

156,224 277,754 267,470 294,217 806,284 1,801,949

Tingkat ketepatan

proses pelaksanaan

pergantian antar

waktu (PAW)

Anggota KPU

Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota se-

Bali

6,650 8,010 8,820 9,702 10,672 43,854

73

Dokumen

kepegawaian

66,251 40,591 44,791 90,081 71,243 312,957

Terlaksananya

Seleksi Sekretaris

KPU Provinsi Bali

0 0 209,000 0 0 209,000

Terlaksananya seleksi

anggota KPU

Provinsi/Kabupaten/K

ota di Provinsi Bali

0 0 0 2,913,889 0 2,913,889


Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran (KPU)

1,099,064 1,084,147 1,192,562 1,311,817 1,442,999 6,130,589

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

956,919 924,459 1,016,905 1,118,595 1,230,455 5,247,333

Meningkatnya

akuntabilitas

penatausahaan

Barang Milik Negara

KPU Provinsi Bali

91,458 115,837 127,421 140,163 154,179 629,058

Terwujudnya

pengelolaan

persediaan (Stock

opname)

4,501 4,951 5,446 5,990 20,888

Meningkatnya tertib

administrasi Iaporan

BMN KPU Provinsi

Bali

0 - 0

Meningkatnya

pengelolaan dan

penerapan kearsipan

sesuai kaidah

kearsipan

26,947 30,426 33,469 36,815 40,497 168,154

Meningkatnya

kapasitas personil

dalam penerapan

Elektronik Sistem

Kearsipan di KPU

Provins Bali

23,740 8,924 9,816 10,798 11,878 65,156

74

6 3361 Pemeriksaan di

lingkungan Setjen

KPU, Sekretariat

Provinsi dan

Sekretariat

Kabupaten/Kota

62,557 67,964 78,159 89,882 103,365 401,927

Tersusunnya laporan

hasil tindak lanjut

pemeriksaan BPK,

BPKP dan APIP KPU

- 0

Tersusunnya laporan


LAKIP

- 0

Tersusunnya laporan


keuangan

62,557 67,964 78,159 89,882 103,365 401,927

Tersusunnya laporan

hasil review RKA

K/L

- 0

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KPU

076.0

1.02

Sasaran Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur KPU

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900


Dukungan Sarana dan

Prasarana

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900

Meningkatnya

dukungan sarana

transportasi/mobilitas

pegawai

- - 0

Meningkatnya

pemenuhan peralatan

dan fasilitas

perkantoran

122,700 - - 218,750 341,450 682,900

75

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

076.0

1.06

Sasaran Program

Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

1,286,791 642,673 150,676,600 54,404,436 5,856,843 212,867,343

3363 Penyiapan

penyusunan

Rancangan Peraturan

KPU, Advokasi,

Penyelesaian

Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan

Perundang-undangan

yang berkaitan

dengan

penyelenggaraan

Pemilu

377,666 125,172 170,215 212,768 265,960 1,151,781

Meningkatnya

kualitas rancangan

Peraturan KPU dan

Keputusan KPU yang

sesuai dengan

ketentuan

pembentukan

peraturan perundang-

undangan

280,404 38,360 47,950 59,937 74,922 501,573

Meningkatnya

kualitas

pertimbangan/opini

hukum dan

penyelesaian sengketa

hukum

83,262 39,860 49,825 62,281 77,851 313,079

Meningkatnya

pelayanan dan

kapasitas

penyelenggaraan

Pemilihan Umum

11,000 - 13,750 17,187 21,484 63,421

76

Meningkatnya

kualitas pelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan

informasi hukum

3,000 46,952 58,690 73,363 91,703 273,708

2 3364 Fasilitasi

Pelaksanaan

Tahapan Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilu

kada, Publikasi dan

Sosialisasi serta

Partisipasi

Masyarakat dan PAW

909,125 517,501 150,506,385 54,191,668 5,590,883 211,715,562

Meningkatnya

kualitas dukungan

teknis dalam Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilu

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

909,125 517,501 150,506,385 54,191,668 5,590,883 211,715,562

TOTAL 6,514,112 5,574,480 156,225,941 72,799,889 28,485,354 269,599,776

77

Tabel 12

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Provinsi Bali selama 5 Tahun ( 2015 - 2019)

No Program

/

Kegiata

n

Sasaran Program (

Outcome) / Sasaran

Kegiatan (Output) /

Indikator Kinerja


2015 2016 2017 2018 2019



Dukungan Manajemen dan

Tugas Teknis Lainnya

KPU

2,359,753 2,081,931 2,414,427 14,728,288 18,557,796 40,142,195

1 3355 Pelaksanaan

akuntabilitas pengelolaan

administrasi keuangan di

Lingkungan Sekretariat

KPU Provinsi Bali

148,185 130,922 150,560 173,145 199,117 801,929

2 3356 Fasilitasi Pengelolaan

Data, Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

Inventarisasi Logistik

Pemilu

109,175 29,786 32,765 4,326,028 7,148,408 11,646,161

3 3357 Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data

454,915 360,227 373,617 1,135,480 1,563,480 3,887,719


Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian

376,682 379,099 553,999 3,365,907 952,018 5,627,705


Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

(KPU)

1,099,064 1,084,147 1,192,562 1,311,818 1,443,000 6,130,591

78

6 3361 Pemeriksaan di lingkungan

Setjen KPU, Sekretariat

Provinsi dan Sekretariat

Kabupaten/Kota

62,557 67,964 78,159 89,882 103,365 401,927


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur KPU

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900


Dukungan Sarana dan

Prasarana

122,700 0 0 218,750 341,450 682,900


Penguatan Kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan

Proses Politik

1,286,791 642,673 150,676,600 54,404,436 5,856,843 212,867,343

3363 Penyiapan penyusunan

Rancangan Peraturan KPU,

Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan

Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan

Pemilu

377,666 125,172 170,215 212,768 265,960 1,151,781

2 3364 Fasilitasi

Pelaksanaan

Tahapan Pemilu Legislatif,

Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilu kada,

Publikasi dan Sosialisasi

serta Partisipasi

Masyarakat dan PAW

909,125 517,501 150,506,385 54,191,668 5,590,883 211,715,562

TOTAL 3,769,244 2,724,604 153,091,027 69,351,474 24,756,089 253,692,438

79

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tahun 2015 — 2019

adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan seluruh unit kerja termasuk KPU

Kabupaten/Kota di Bali dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya

sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana

strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan

dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan

kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan

matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali serta matriks

kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 merupakan

komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja

sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 —2019. Rencana strategis ini

tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang berorientasi pada kinerja demi terwujudnya Bali Santih lan Jagadhita.

Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan

Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit

kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah

direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Documents

KATA PENGANTAR KPU BALI 2015...merupakan pedoman selama lima tahun ke depanserta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Bali,