RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA … KPU... · serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, ... PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu

RENCANA STRATEGISKOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHITAHUN 2015 - 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA CIMAHI

1/1/2016

2016

RENCANA STRATEGIS2015 - 2019

Komisi Pemilihan UmumKOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan piiakan awal untuk menentukan arah

kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam

memformulasikan kebiiakan, melakukan pemantauan dan monitoring, dan

mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang tetah ditetapkan dapat dicapai

dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan

serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis,

terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang

dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Cimahi.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota

Cimahi dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditetapkan. Renstra ini iuga disusun dengan berpedoman pada Renscana

Strategis KPU Tahun 2015 – 2019.

Mengingat hal tersebut maka semua sub bagian dan staf Komisi pemilihan

Umum Kota Cimahi harus melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa

berorientasi pada peningkatan kineria. Untuk menjamin keberhasilan pelakanaannya

dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum yaitu Meniadi

Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk

Terwujudnya Pemitu yang LUBER dan JURDIL. Atas segala masukan dan

sumbangan pemikiran semua pihak yang tetah berpartisipasi mewuiudkan Renstra

KPU Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewuiudkan Komisi



Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang

memiliki integritas dan kredibilitas.

Cimahi, Maret 2016Ketua

Handi Dananjaya



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1KONDISI UMUM 2

1.2POTENSI DAN PERMASALAHAN 11

1.2.1 POTENSI 12

a. Aspek Kelembagaan 12

b. Aspek Sumber Daya Manusia 14

c. Aspek Kepemimpinan 16

d. Aspek Business Process dan Kebijakan 17

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi 19

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders 20

1.2.2 PERMASALAHAN 21

a. Aspek Kelembagaan 21

b. Aspek Sumber Daya Manusia 22

c. Aspek Kepemimpinan 23

d. Aspek Business Process dan Kebijakan 23

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi 24

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders 24

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI 29

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 29

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 29

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 30

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 31

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN 33

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOTA CIMAHI 33

3.2 KERANGKA REGULASI 34

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN 37

BAB IV TARGET KINERJA 39

BAB V PENUTUP 47


1


BAB IPENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana

aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil

bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk

mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksikondisi pada masa

depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat

digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja 5 – 10 tahun ke

depan.

Setiap organisasi/ lembaga perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap

kegiatannya. Perencanaan merupakan proses dasar bagi sebuah organisasi/

lembaga untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara

mencapainya. Oleh karena itu organisasi/ lembaga harus menetapkan tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses

perencanaan.

Begitu pula halnya dengan KPU Kota Cimahi, sebagai salah satu lembaga

konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk

menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Pemilihan

umum yang bersifat nasional meliputi pemilihan umum legislative dan

pemilihan umum presiden, sementara pemilihan yang bersifat local meliputi

pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan walikota dan wakil

walikota cimahi. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari


2


internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika

kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah

melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan

potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan

lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak

dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas

dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menyusun Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk periode 2015 – 2019.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi disusun dengan

berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63

/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan

kegiatan yang merupakan acuan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima)

tahun mendatang.

1.1KONDISI UMUMKomisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas,

wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kota Cimahi memiliki

tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini


3


merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis,

terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi

Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting

secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut

tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh

Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi.

Adapun tugas kewenangan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

sebagai berikut :

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah

kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan

dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;


4


f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara

di PPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan

KPU Provinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk

mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah

kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang

bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran

kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

n. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi

administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/


5


Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang

berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.


penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah

kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan


f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang

bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan


6


suara di PPK dengan membuat berita acara panghitungan

suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat


kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan

KPU Provinsi;

i. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran


j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang


k. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi


Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/

Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan




undangan;

l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.


penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

meliputi:


7


a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis

untuk tiap-tiap tahapan penye-lenggaraan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

berdasarkan Peraturan perundangundangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam

wilayah kerjanya;

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

semua tahapan penyeleng-garaan Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan

perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari

KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan


g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota;

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan

menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;


8


j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah

kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita

acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat


kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dain

KPU Provinsi;

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk

mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah kabupaten/ kota terpilih dan membuat berita

acaranya;

n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran


p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang


q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi


Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan




9



undangan;

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan

dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman

KPU dan/atau KPU Provinsi;

t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota;

u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/ walikota, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi dan/ atau undang-undang.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung

kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Cimahi, dibentuk Sekretariat

KPU Kota Cimahi dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota

Cimahi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kota Cimahi didukung

oleh sumber daya manusia yang cukup memadai yang meliputi:


10


1. Sebanyak 3 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang

diperbantukan di KPU Kota Cimahi. Seluruh pegawai dimaksud saat

ini mengisi jabatan kasubag yang terdiri dari:

2. Sebanyak 14 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil Organik KPU

yang terdiri dari 2 orang PNS organic yang ditempatkan oleh KPU RI

pada tahun 2009, 4 orang PNS organic yang ditempatkan oleh KPU

RI pada tahun 2010 dan 8 orang yang merupakan pegawai yang

mutasi atau alih tugas dari KPU Kabupaten/ Kota lain yang

ditempatkan di KPU Kota Cimahi.

3. Sebanyak 5 orang merupakan tenaga pendukung yang terdiri dari

Sopir, Satuan Pengamanan dan Paramubakti.

Gambar 1Kondisi Jumlah Pegawai KPU Kota Cimahi

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh KPU Kota Cimahi

berjumlah 17 orang, dengan rincian 3 orang merupakan PNS Daerah

yang diperbantukan dan 14 orang merupakan PNS organic yang berasal


11


dari KPU. Berdasarkan golongan ruang yang ada, pegawai KPU Kota

Cimahi dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2Kondisi PNS KPU Kota Cimahi berdasarkan Golongan Ruang

Berdasarkan gambar diatas, pada Tahun 2015 KPU Kota Cimahi memiliki

jumlah PNS sebanyak 17 orang dengan pembagian golongan ruang

sebagai berikut:

1. Golongan ruang II/d sebanyak 3 orang;

2. Golongan ruang III/b sebanyak 11 orang;

3. Golongan ruang III/c sebanyak 2 orang; dan

4. Golongan ruang III/d sebanyak 1 orang.

1.2POTENSI DAN PERMASALAHANPotensi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan;

kekuatan; kesanggupan; daya. Dengan kata lain, potensi adalah suatu

energy ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal.


12


Sementara masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang

harus diselesaikan. Suatu masalah dapat disadari keberadaannya

manakala suatu keadaan berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan

atau direncanakan. Dalam beberapan literature riset, masalah sering kali

didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatifjawaban,

artinya jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari

satu.selanjutnya dengan criteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban

yang paling kecil resikonya. Biasanya, alternative jawaban dimaksud

dapat diidentifikasi jika organisasi/ lembaga telah memiliki sejumlah data

dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan.

Melalui penyusunan rencana strategis ini, KPU Kota Cimahi mencoba

untuk menyusun berbagai potensi yang dimiliki dan permasalahan yang

selam ini dihadapi untuk kemudian dirumuskan bagaimana langkah-

langkah yang harus ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan

dimaksud sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

secara maksimal.

1.2.1 POTENSIa. Aspek Kelembagaan

Pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk,

sekaligus juga mengandung makna yang abstrak. Karena dalam

pengertian lembaga juga mengandung tentang seperangkat

norma-norma , peraturan-peraturan yang menjadi cirri lembaga

tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, kelembagaan memiliki

penekanan pada kelima aspek berikut:

1) Kelembagaan berkenan dengan sesuatu yang permanen.

Suatu norma atau tata cara yang bersifat tetap tersebut

berada dalam suatu kelembagaan;


13


2) Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan

perilaku. Secara garis besar, hal yang dimaksud terdiri dari

nilai, norma, hokum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-

ide dan moral;

3) Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan

atau cara bertindak yang mantap dalam sebuah organisasi/

lembaga;

4) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang

disetujui dan memiliki sanksi;

5) Kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk

memecahkan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi berbagai potensi

yang dimiliki oleh KPU Kota Cimahi sebagai berikut:

1) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi merupakan lembaga

yang bersifat permanen, mandiri dan independen

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi, “pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri”;

2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kota Cimahi

didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang

berlaku dalam arti terdapat aturan baku yang mengatur tugas

pokok dan fungsi organisasi/ lembaga;

3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, KPU Kota

Cimahi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

4) Terdapat sanksi yang mengatur bagi penyelenggara pemilu

khususnya KPU Kota Cimahi.


14


b. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya

piker dan daya fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia

merupakan asset penting dalam upaya peningkatan kualitas

suatu organisasi/ lembaga. Hal itu karena hasil kerja dan karya

sangat ditentukan oleh kualitas SDM seseorang. Perlunya

sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia

selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan

organisasi/ lembaga. Manusia adalah perencana, pelaku

sekaligus penentu terwujudanya tujuan organisasi/ lembaga.

Oleh karena itu, pengembangan fungsi dan potensi sumber daya

manusia perlu dikembangkan semaksimal mungkin. Adapun

pengembangan dimaksud meliputi:

1) Perencanaan yang diibaratkan sebagai inti manajemen

sumber daya manusia, karena perencanaan itu sendiri dapat

mengurangi ketidakpastian diwaktu yang akan datang.

Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan merencanakan sumber

daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi/

lembaga;

2) Pengorganisasian yang dilakukan untuk mengatur/ menata

semua anggota dalam organisasi agar mampu bekerja dalam

unit kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk menetapkan

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang,

integrasi dan koordinasi;

3) Pengarahan adalah suatu kegiatan pembekalan yang

dilakukan agar semua anggota dalam organisasi lebih efektif

dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi/

lembaga;

4) Pengendalian merupakan suatu kegiatan pemantauan yang

dilakukan terhadap seluruh anggota dalam organisasi agar


15


menaati peraturan-peraturan organisasi/ lembaga yang telah

ditetapkan dan bekerja sesuai dengan rencana;

5) Pengadaan adalah suatu proses penarikan, seleksi,

penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan

pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi/

lembaga;

6) Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh

organisasi/ lembaga untuk meningkatkan kemampuan teknis,

teoritis, konseptual dan moral sumber daya manusia dalam

organisasi/ lembaga. Dalam hal ini pengembangan dilakukan

melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai

denga kebutuhan organisasi, baik untuk memenuhi

kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang;

7) Kompensasi atau pemberian balas jasa;

8) Pengintegrasian merupakan suatu fungsi operasional yang

dianggap sangat penting karena kegiatan ini dilaksanakan

untuk mempersatukan kepentingan organisasi/ lembaga agar

tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan;

9) Pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik,

mental dan loyalitas sumber daya organisasi sehingga selalu

mendukung tercapainya tujuan organisasi/ lembaga;

10)Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen

sumber daya manusia yang terpenting dan kunci bagi

terwujudnya suatu tujuan;

11)Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja

seseorang dengan suatu organisasi/ lembaga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam

aspek sumber daya manusia KPU Kota Cimahi memiliki potensi

yang menjadi modal bagi keberlangsungan lembaga yang

meliputi:


16


1) Jumlah pegawai KPU Kota Cimahi cukup ideal untuk

mengelola kegiatan pemilu;

2) Tingkat pendidikan pegawai di KPU Kota Cimahi sebagian

besar adalah sarjana;

3) Sebanyak 4 pegawai KPU Kota Cimahi telah memiliki

sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

4) Sebanyak 2 orang pegawai telah memiliki sertifikat

bendahara/ pengelola keuangan;

5) Setiap sub bagian di KPU Kota Cimahi setidaknya didukung

oleh minimal 2 orang staf dari unsure PNS organic KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan merupakan penilaian bawahan kepada

pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja

seorang pimpinan dapat dilihat dari berbagai aspek berikut ini:

1) Menjalankan prosedur dan aturan dengan jelas, seorang

pemimpin dari sebuah organisasi/ lembaga berfungsi sebagai

manajer tim dan setiap proses atau prosedur yang berlaku

perlu ditegakkan dengan baik dan dijalankan oleh masing-

masing anggota tim. Kemampuan pemimpin dalam membuat

anggota tim menjalankan proses dan prosedur menunjukkan

pemimpin memiliki kemampuan untuk memimpin;

2) Menjelaskan informasi yang relevan bagi anggota tim/

bawahan . sebagai pemimpin harus mampu menjelaskan

setiap rincian kerja masing-masing anggota tim/ bawahan,

dan menjadikan mereka bekerja produktif. Keterbukaan yang

dijalankan adalah informasi yang relevan bagi masing-

masing individu tim/ bawahan. Informasi ini harus sesuai

dengan kebutuhan pekerjaan sehingga dapat bekerja baik

dan benar;


17


3) Menciptakan suasana kerja yang kondusif. Sebagai

pemimpin harus membangun suasana yang kondusif yakni

suasana kerja yang penuh keakraban, kehangatan dan

lingkungan personal yang dekat. Kedekatan personal secara

langsung akan membangun suasana kerja yang kondusif;

4) Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membangun

motivasi kepada masing-masing pegawai. Aspek

kepemimpinan akan terbentuk secara alami jika pemimpin

mampu menjadi tempat bertukar pikiran atau bahkan tempat

curahan hati bawahan;

5) Pemimpin memiliki kemampuan untuk menerima dan

melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah

perbaikan kualitas, peningkatan proses kerja, perubahan

system kerja yang lebih efektif, peningkatan kinerja pegawai

dan tim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hal

aspek kepemimpinan KPU Kota Cimahi memiliki potensi sebagai

berikut:

1) Seluruh pegawai KPU Kota Cimahi berdasarkan kebijakan

pimpinan telah diposisikan sesuai dengan kemampuan

masing-masing pegawai;

2) Seluruh kegiatan di KPU Kota Cimahi telah dilaksanakan

sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan

sebelumnya.

d. Aspek Business Process dan Kebijakan

Sebuah kebijakan tentu mengandung banyak sisi, banyak aspek

atau sudut pandang. Terdapat lima aspek dalam sebuah

kebijakan yang meliputi:

1. Pembuat kebijakan


18


Sebuah kebijakan pasti ada yang membuatnya. Kebijakan

pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh lembaga atau pejabat

pemerintah. Pejabat dan lembaga itu meliputi semua

tingkatan pemerintahan, dapat dari pusat, di daerah provinsi,

di daerah kabupaten atau kota dan dapat pula di desa atau

kelurahan.

2. Isi kebijakan

Isi kebijakan public antara lain sebagai berikut:

- Masalah public yang menyangkut kepentingan dan

keselamatan bersama;

- Masukan dari berbagai pihak termasuk anggota

masyarakat atas permintaan pemerintah;

- Kebersamaan antara pemerintah dan warga masyarakat

dalam melaksanakan kebijakan;

- Evaluasi kebijakan;

- Membentuk perilaku atau budaya demokrasi;

- Membentuk masyarakat hokum;

- Membentuk masyarakat madani

3. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan yang baik akan menentukan

tercapainya tujuan kebijakan. Artinya, dapat menghasilkan

dampak positif yang diharapkan dan dapat menghindari

dampak negative yang tidak diharapkan.

4. Hasil kebijakan

Hasil kebijakan yang tidak sesuai dengan perencanaan,

menunjukkan kegagalan sebuah kebijakan.

5. Dampak kebijakan

Secara umum, kebijakan diharapkan berdampak positif atau

menimbulkan akibat positif terhadap kehidupan rakyat.

Namun demikian, tidak jarang suatu kebijakan dapat


19


menimbulkan dampak negative. Biasanya dampak negative

ini merupakan dampak sampingan yang kurang/ tidak

diperhitungkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal aspek kebijakan KPU

Kota Cimahi memiliki berbagai potensi yang meliputi:

1) Produk kebijakan yang disusun telah disesuaikan dengan

aturan tata naskah dinas;

2) Produk kebijakan yang dibuat telah disesuaikan dengan

tanggungjawab pembuat kebijakan semisal produk-produk

kebijakan yang terkait kegiatan rutin lembaga diserahkan

sepenuhnya kepada Sekretaris KPU Kota Cimahi, sementara

produk-produk kebijakan yang terkait dengan kegiatan

kepemiluan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua KPU Kota

Cimahi.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap

proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima

sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama

penyimpanannya. Teknologi informasi dapat diartikan secara

umum sebagai suatu subjek yang luas yang berkenaan tentang

teknologi dan aspek lain tentang bagaimana melakukan

manajemen dan pemrosesan pengolahan data menjadi

informasi.

Teknologi informasi mengintegrasikan sumber daya manusia,

teknologi, sumber data serta kebijakan dan prosedur kerja untuk

mengelola informasi dalam sebuah organisasi/ lembaga. System

informasi pada sebuah organisasi/ lembaga digolongkan

menjadi 2 jenis yang meliputi:


20


- System pendukung operasional misalnya aplikasi

pengelolaan kepegawaian, pengelolaan gaji pegawai dan

sebagainya;

- System pendukung manajemen misalnya penyediaan

laporan, data, dan dukungan langsung pada proses

pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal aspek dukungan

infrastruktur dan teknologi informasi berbagai potensi yang

dimiliki oleh KPU Kota Cimahi meliputi:

1) KPU Kota Cimahi telah memiliki gedung yang proporsional

untuk mendukung terlaksananya kegiatan pemilu;

2) Fasilitas internet yang memadai;

3) Aplikasi pengelolaan keuangan APBN;

4) Aplikasi pengelolaan BMN;

5) Aplikasi pengelolaan data kepegawaian;

6) Aplikasi pengelolaan pemutakhiran data pemilih;

7) Aplikasi pengelolaan system penghitungan suara;

8) Aplikasi pengelolaan penggantian antar waktu.

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Stakeholders adalah kelompok atau individu yang dukungannya

diperlukan demi kelangsungan hidup suatu organisasi/ lembaga.

Stakeholders terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Stakeholders primer yaitu pihak dimana tanpa partisipasinya

yang berkelanjutan, suatu organisasi/ lembaga tidak akan

dapat bertahan. Contohnya adalah dari internal meliputi KPU

RI dan KPU Provinsi Jawa Barat sementara pihak eksternal

meliputi pemerintah Kota Cimahi, Unsur Muspida Kota

Cimahi.


21


2) Stakeholders sekunder adalah pihak yang mempengaruhi

atau dipengaruhi oleh organisasi/ lembaga. Contohnya

adalah masyarakat, partai politik, kelompok kepentingan,

lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal aspek hubungan

dengan stakeholders dapat dilihat beberapa potensi yang dimiliki

oleh KPU Kota Cimahi yang meliputi:

1) Hubungan yang harmonis antara KPU Kota Cimahi dan

Pemerintah Kota Cimahi. Hal tersebut dapat dilihat dari

fasilitasi kebutuhan anggaran pilkada, fasilitasi kantor KPU

Kota Cimahi dan fasilitasi gudang KPU Kota Cimahi;

2) Hubungan yang harmonis KPU Kota Cimahi dengan partai

politik yang terlihat dari intensnya kegiatan silaturahim yang

dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi dengan partai politik;

3) Hubungan yang harmonis antara KPU Kota Cimahi dengan

media massa sebagai corong untuk media informasi

kepemiluan.

1.2.2 PERMASALAHANa. Aspek Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian

yang kurang bersinergi, menyangkut masalah pelaksanaan

kegiatan rutin dan penyelenggaraan pemilu;

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih

program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja

organisasi.

- Beban kerja antar sub bagian belum seimbang sehingga

masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan


22


yang cukup besar sementara masih terdapat sub bagian

yang beban tugasnya kurang memadai;

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi

masih lemah; dan

- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami

perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- Sebagian PNS di KPU merupakan tenaga yang

diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa

masalah, diantaranya: Ketergantungan KPU kepada

pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam

posisi pejabat sangat besar. Komposisi tersebut

menimbulkan permasalahan dalam praktik, dan adanya

loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan

pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi

kepada atasan di instansi asal;

- Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU;

- Tanggungjawab dan disiplin pegawai masih lemah;

- Pimpinan kurang memiliki kemampuan dalam hal

mendistribusikan pekerjaan pada stafnya;

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas,

fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah

pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;

- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga

secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai;

- Jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh tingkat pusat

kurang mengakomodir tugas pokok dan fungsi kpu

kabupaten/ kota sehingga pekerjaan di tingkat kabupaten/


23


kota tidak dapat dibagi habis berdasarkan ketentuan jabatan

fungsional yang ada.

c. Aspek Kepemimpinan

- Masih adanya kebijakan-kebijakan yang hanya diketahui

oleh sebagian orang sehingga pelaksanaan suatu kegiatan

menjadi terhambat;

- Komunikasi antar pejabat dalam masing-masing sub bagian

belum terlaksana secara optimal;

- Pimpinan kurang mampu menjadi jembatan pemisah setiap

permasalahan yang ada sehingga permasalahan yang

seharusnya tidak diketahui di tingkat bawah dapat tersebar

dengan mudah;

- Adanya ego masing-masing pejabat yang menganggap sub

bagiannya merupakan yang paling penting dalam lembaga;

- Kondisi kerja yang kurang kondusif karena setiap

permasalahan yang ada tidak mampu diselesaikan ditingkat

pimpinan.

d. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Adanya kebijakan yang berubah-ubah dan sifatnya

mendesak sehingga mengganggu kinerja lembaga,

mengingat KPU Kota Cimahi merupakan pelaksana

kebijakan;

- Pembuatan kebijakan di tingkat pusat terkadang kurang

menyerap aspirasi dari tingkat kabupaten/ kota sehingga

menyebabkan kpu kabupaten/ kota mengalami kesulitan

dalam hal implementasinya;

- Adanya kebijakan yang kontradiktif antara penyelenggara

pemilu dan lembaga lainnya semisal ketentuan pengelolaan


24


dana hibah, standar penyusunan rencana kebutuhan biaya

penyelenggaraan pilkada antara versi KPU dan Kementerian

Dalam Negeri.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Sarana dan prasarana kantor KPU Kota Cimahi belum

memadai dengan jumlah pegawai yang ada;

- Belum adanya dukungan anggaran yang maksimal terkait

teknologi informasi di KPU Kota Cimahi;

- Adanya gangguan jaringan internet yang menghambat

kinerja pegawai dan lembaga;

- Kapasitas pegawai dalam hal mengelola data dan informasi

masih kurang.

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- Hubungan komunikasi dengan Pemerintah Kota Cimahi

terhambat manakala terjadi mutasi sekretaris KPU Kota

Cimahi ke Pemerintah Kota Cimahi;

- Pegawai KPU Kota Cimahi dinilai kurang dekat dengan

Pemerintah Kota Cimahi mengingat sebagian besar pegawai

KPU Kota Cimahi adalah pegawai organic KPU;

- Terlambatnya penyampaian Informasi baik yang bersumber

dari KPU Kota Cimahi maupun dari Pemerintah Kota Cimahi,

mengingat tidak ada penghubung antara KPU Kota Cimahi

dan Pemerintah Kota Cimahi;

- Adanya gugatan pada pelaksanaan pemilihan legislative

tahun 2014;

- Tekanan yang tinggi dari lembaga swadaya masyarakat dan

kelompok kepentingan kepada KPU Kota Cimahi.


25


Berdasarkan uraian tentang potensi dan masalah yang dimiliki oleh KPU

Kota Cimahi dapat disusun sebuah analisis terkait factor internal dan

eksternal KPU Kota Cimahi guna menyusun suatu perencanaan

strategis dalam upaya mendukung rencana strategis KPU periode 2015

– 2019.

Table 1Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (Strength)- Mandat UU Nomor 15 Tahun

2011 tentang penyelenggarapemilu

- Komitmen pimpinan kuat- Reformasi Birokrasi yang telah

dicanangkan- SDM yang memadai- Kemampuan SDM yang

mumpuni- Pegawai memiliki persepsi

yang sama akan tugas danfungsi organisasi

- Pengalaman penyelenggaraanpemilu

- System reward berupatunjangan kinerja telah berjalan

Kelemahan (Weaknesses)- Overlapping program dan

kegiatan antar sub bagian- Adanya pegawai yang kurang

menguasai pekerjaannya- Tanggung jawab pegawai

yang masih lemah- Disiplin pegawai yang masih

lemah- Pimpinan kurang memiliki

kemampuan dalammendistribusikan pekerjaanpada setiap stafnya

- Beban kerja pegawai tidakproporsional

- Sistem pengawasan ataspengelolaan anggaran lemah

- Anggaran yang minim dalammendukung pelaksanaankegiatan

- Kebijakan yang senantiasaberubah-ubah

- Kebijakan yang kontrakdiktifdengan lembaga lain

- Komunikasi yang buruk antarpegawai

- Kondisi kerja yang tidakkondusif

- Egosentris masing-masing


26


sub bagian- Kerjasama antar sub bagian

belum maksimal- Manajemen konflik yang

belum terlaksana dengan baik- Fasilitas penunjang pekerjaan

yang belum memadai- Komunikasi dengan

stakeholder belum maksimal

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunity)- Dukungan dari stakeholders

cukup besar- Partisipasi masyarakat cukup

tinggi- Harapan masyarakat cukup

tinggi- Perkembangan teknologi dan

informasi yang cukup pesat- Saluran informasi terbuka

cukup lebar

Ancaman (Threath)- Tekanan yang tinggi dari partai

politik dan pasangan calon- Tekanan politik yang cukup

besar mengingat cimahimerupakan kota yang kecil

- Tekanan dari LSM dankelompok kepentingan

- Pembentukan opini public olehmedia massa

- Banyaknya gugatan yang tidakdidasari oleh bukti

- Peraturan pemilu yangsenantiasa berubah-ubah

- Masyarakat kurang aktif dalammencari informasi pemilu

- Data pemilih yang buruk yangbersumber dari DP4

Berdasarkan hasil identifikasi diatas, dapat disusun sebuah langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Strategi Strength – Opportunity: Strategi untuk memanfaatkan

peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki

organisasi.


27


a. Membagi habis seluruh pekerjaan lembaga kepada seluruh

pegawai;

b. Menempatkan pegawai berdasarkan kapasitas dan

kemampuannya;

c. Membangun komunikasi dengan seluruh stakeholders;

d. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pelaksanaan

kegiatan lembaga;

e. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam kegiatan

kepemiluan;

2. Strategi Weaknesses – Opportunity: Strategi untuk memanfaatkan

peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan

mengatasi kelemahan.

a. Membuat matriks kegiatan berdasarkan sub bagian masing-

masing;

b. Menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

baik yang dilaksanakan oleh KPU maupun lembaga lainnya;

c. Melaksanakan system pengawasan internal;

d. Evaluasi sasaran kinerja pegawai setiap triwulan sekali;

e. Evaluasi kehadiran pegawai melalui aplikasi semisal fingerprint

atau handkey;

f. Melaksanakan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di

lapangan;

g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPU RI dan KPU

Provinsi Jawa Barat;

h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk

silaturahim yang baik antar seluruh pegawai semisal makan

bareng, arisan dan lainnya;

i. Mengajukan pengadaan belanja modal untuk penunjang kegiatan

lembaga semisal computer, laptop dan lainnya;


28


j. Membangun komunikasi yang intens dengan seluruh

stakeholders;

3. Strategi Strength – Threath: Strategi untuk menghadapi dan

mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang

dimiliki organisasi.

a. Membangun komunikasi dengan partai politik dan pasangan

calon;

b. Membangun komunikasi yang baik dengan lembaga swadaya

masyarakat dan kelompok kepentingan;

c. Merangkul media massa untuk menjadi corong KPU dalam

pelaksanaan kegiatan kepemiluan;

d. Manajemen data dan dokumen hasil pemilu;

e. Membuat layanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh

masyarakat;

f. Menjalin komunikasi dengan dinas kependudukan dan

pencatatan sipil.

4. Strategi Weaknesses – Threath: Strategi untuk menghindari

ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada

dalam organisasi.

a. Peningkatan kapasitas mental dan fisik seluruh pegawai

menjelang kegiatan kepemiluan;

b. Menyusun kegiatan yang melibatkan partai dan masyarakat;

c. Menyusun kegiatan yang melibatkan lembaga swadaya

masyarakat dan kelompok kepentingan;


29


BAB IIVISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHIVisi Komisi Pemilihan Umum adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilihan

Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya

Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Pernyataan visi diatas merupakan

gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk

menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan

mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien,

berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum

sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan

professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di

samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk

ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi

pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan

agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan

Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara

pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi

terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHIUpaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan

tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan


30


Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami

perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hukum, progesif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi

dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan

memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif

khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,

transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHITujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi disusun berdasarkan hasil

identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

demokrasi di Indonesia;


31


4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam

Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, dan aksesabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHIDalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan

yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan

umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan

hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya

indeks demokrasi Indonesia meningkatnya indeks penegakan hukum;

indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas

nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan

membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan)

dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam

RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan

Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 –

2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam daftar pemilih;


32


e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan

pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari

sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik

kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi

kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara

Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca

Pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam

penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.


33


BAB IIIARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA CIMAHIRencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi didasarkan pada

renstra KPU yang meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya

kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada program tersebut

meliputi:

a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di

lingkungan sekretariat KPU kabupaten;

b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian

dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu;

c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;

d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi

Kepegawaian;

e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses

Politik

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya

kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum , Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum


34


Kabupaten/Kota.Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada

program tersebut meliputi:

a. Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;

b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/

Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan

Pemilih.

3.2 KERANGKA REGULASIKerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya

regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu

KPU Kota Cimahi mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan

kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-

undang mengatur pemllu dan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU,

kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kota

Cimahi. Keputusan yang diperlukan KPU Cimahi dapat dikategorikan

menjadi 5 (lima), yaitu :

1. Keputusan yang mengatur kegiatan rutin lembaga:

- Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran;

- Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L;

- Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota;

- Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilu;

2. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu legislative:

- Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif;


35


- Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif;

- Pencalonan dalam Pemilu Legislatif;

- Kampanye Pemilu Legislatif;

- Para kampanye Pemilu Legislatif;

- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif;

- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu

Legislatif;

- Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif;

- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu;

- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif serta

penetapan calon terpilih.

3. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden:

- Tahapan program dan jadwal Pemilu Presiden secara serentak;

- Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden;

- Pencalonan dalam Pemilu Presiden;

- Kampanye Pemilu Presiden;

- Para kampanye Pemilu Presiden;

- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden;

- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu

Presiden;


penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Presiden;

- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Presiden;

- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Presiden serta

penetapan calon terpilih.


36


4. Keputusan yang mengatur tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat:

- Tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat;

- Pemutakhiran Data Pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil


- Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat;

- Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat;

- Para kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat;

- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Barat;

- Pembentukan Badan Penyelenggara pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat;


penyelenggraaan pemilu dalam pemilihan Gubernur dan Wakil


- Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Barat;

- Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat serta penetapan calon terpilih.

5. Keputusan yang mengatur tahapan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi:

- Tahapan program dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi;

- Pemutakhiran Data Pemilih pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi;


37


- Pencalonan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Cimahi;

- Kampanye pemilihan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Cimahi;

- Para kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;

- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi;

- Pembentukan Badan Penyelenggara pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Cimahi;


penyelenggraaan pemilu dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi;

- Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi;

- Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cimahi serta penetapan calon terpilih.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAANKerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kota Cimahi,

pengaturan hubungan inter dan antar sub bagian, serta sumber daya

manusia aparatur KPU Kota Cimahi. Upaya penguatan kelembagaan

KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;

c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian

dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih

transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kota Cimahi yang

professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat


38


melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kota Cimahi dengan

baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai

upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk

berdemokrasi secara berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang

efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja

pengelolaan progam prioritas pembangunan.


39


BAB IVTARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau

organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja

Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 2Target Kinerja

SasaranProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaTarget

2015 2016 2017 2018 2019

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tuga Teknis

Lainnya

Pelaksanaan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan di

Lingkungan

Setjen KPU

Prosentase penyelesaian

permasalahan dalam

pengelolaan keuangan pada

satker KPU, KPU Provinsi

dan KPU Kab/Kota

70% 75% 80% 85% 90%

Jumlah KPU Provinsi dan

KPU Kab/Kota yang

menyampaikan laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan


40


(LPPA) tepat waktu dan valid

Prosentase KPU Provinsi

dan KPU Kab/Kota yang

laporan keuangannya sesuai

dengan standar akuntansi

pemerintah (SAP)

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase meningkatnya

kapasitas pengetahuan/

pemahaman para pejabat

perbendaharaan pada KPU,

KPU Provinsi dan KPU

Kab/Kota dalam pengelolaan

keuangan

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase ketepatan waktu

dalam pembayaran

honorarium, uang

kehormatan, gaji dan

tunjangan PNS KPU

70% 75% 80% 85% 90%

Pengelolaan

Data,

Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

dan Inventarisasi

Sarana dan Pra

Sarana Pemilu

prosentase rumusan

kebutuhan logistik pemilu

sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan kondisi

masing-masing satuan kerja

70% 75% 80% 85% 90%

prosentase pelaksanaan

pengadaan logistik sesuai

dengan peraturan yang

berlaku

70% 75% 80% 85% 90%

prosentase pelaksanaan 70% 75% 80% 85% 90%


41


pendistribusian logistik

pemilu sesuai SOP dan

kondisi masing-masing

daerah

prosentase pemeliharaan

dan inventarisasi logistik

pemilu sesuai dengan SOP

70% 75% 80% 85% 90%

Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan

dan Data

Prosentase keseuaian antara

Renstra dan Renja K/L dan

RKA KL

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase fasilitasi

kerjasama KPU dengan

lembaga lain

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase laporan

monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepat waktu

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase kemajuan

penyusunan dan

pelaksanaan model dan

pedoman reformasi birokrasi

dan tata kelola KPU

70% 75% 80% 85% 90%

Frekuensi pemutakhiran data

pemilih di tingkat kelurahan

di seluruh Indonesia

15

kelura

han

15

kelura

han

15

kelura

han

15

kelura

han

15

kelura

han

Tersusunnya rencana

penerapan e-government

yang konkrit dan terukur

1

lapor

an

1

lapor

an

1

lapor

an

1

lapor

an

1

lapor

an


42


Jumlah sistem aplikasi yang

digunakan dalam

penyelenggaraan pemilu

1

aplika

si

1

aplika

si

1

aplika

si

1

aplika

si

1

aplika

si

Pembinaan

sumber daya

manusia,

pelayanan dan

administrasi

kepegawaian

Prosentase pengajuan

berkas persyaratan

administrasi kepegawaian

yang diproses 2 (dua) bulan

sebelum terhitung mulai

(TMT)

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase pelanggaran

disiplin pegawai yang dikenai

sanksi

0% 0% 0% 0% 0%

Prosentase pegawai yang

telah mengikuti pendidikan

dan pelatihan dalam rangka

peningkatan kompetensi

sumber daya manusia

70% 75% 80% 85% 90%

Jumlah dukungan nominatif

kepegawaian yang

termutakhirkan setiap bulan

17

pega

wai

17

pega

wai

17

pega

wai

17

pega

wai

17

pega

wai

Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

(KPU)

Prosentase KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota

yang mengadministrasikan

barang milik negara dalam

aplikasi SIMAK BMN dengan

baik dan akurat

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase KPU

Kabupaten/Kota yang70% 75% 80% 85% 90%


43


melaporkan persediaan

kotak dan bilik suara

berdasarkan stock opname

tepat waktu

Tingkat ketepatan dan tertib

administrasi pelaksanaan

evaluasi tindak lanjut

70% 75% 80% 85% 90%

Tingkat ketepatan dan tertib

administrasi pelaksanaan

review laporan keuangan

70% 75% 80% 85% 90%

Jumlah draft pedoman

pengelolaan arsip dalam

rangka mendukung tertib

administrasi kearsipan di

lingkungan KPU

1

draft

1

draft

1

draft

1

draft

1

draft

Prosentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana untuk memenuhi

kebutuhan pegawai yang

berfungsi dengan baik

17

pega

wai

17

pega

wai

17

pega

wai

17

pega

wai

17

pega

wai

Prosentase pengadaan

barang dengan

menggunakan e

procurement

70% 75% 80% 85% 90%

Prosentase hasil notulensi

rapat yang dapat

disampaikan dalam waktu 3

hari

70% 75% 80% 85% 90%


44


Jumlah kejadian gangguan

keamanan dalam di

lingkungan KPU

0

kejadi

an

0

kejadi

an

0

kejadi

an

0

kejadi

an

0

kejadi

an

Pemeriksaan di

Lingkungan

Setjen KPU,

Sekretariat KPU

Provinsi dan

Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

Penurunan kasus terhadap

penyelewengan keuangan,

kepegawaian dan barang

milik negara

0

kasus

0

kasus

0

kasus

0

kasus

0

kasus

Penyelesaian rekomendasi

BPK dan BPKP yang

ditindaklanjuti

1

reko

mend

asi

1

reko

mend

asi

1

reko

mend

asi

1

reko

mend

asi

1

reko

mend

asi

Peningkatan kualitas

penyusunan laporan

keuangan sesuai SAP

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

Prosentase penganggaran

KPU yang efektif dan efisien70% 75% 80% 85% 90%

Program

Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

Penyiapan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KPU,

Advokasi,

Penyelesaian

Prosentase tingkat ketepatan

waktu dan tertib administrasi

pelayanan kepemiluan terkait

terhadap partai politik, DPD

dan dana kampanye

70% 75% 80% 85% 90%

Jenis publikasi, dokumentasi 3 3 3 3 3


45


Sengketa dan

Penyuluhan

Peraturan

Perundang-

Undangan yang

berkaitan dengan

Penyelenggaraan

Pemilu

dan informasi produk hukum lapor

an

lapor

an

lapor

an

lapor

an

lapor

an

Pedoman,

Petunjuk Teknis

dan Bimbingan

Teknis/

Supervisi/

Publikasi/

Sosialisasi

Penyelenggaraan

Pemilu dan

Pendidikan

Pemilih

Jumlah pegawai yang

mengikuti bimtek pemilukada

17

orang

17

orang

17

orang

17

orang

17

orang

Prosentase pro

ses PAW anggota DPRD

Kabupaten dapat

diselesaikan dalam waktu 5

hari kerja

70% 75% 80% 85% 90%

Terbentuknya PPID 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Jumlah penataan daerah

pemilihan pasca pemilu 2014

5

dapil

5

dapil

5

dapil

5

dapil

5

dapil

Jumlah data serta dokumen

pemilu, pemilu presiden dan

wakil presiden serta

pemilukada

3

doku

men

3

doku

men

3

doku

men

3

doku

men

3

doku

men

Jumlah pusat pendidikan

pemilih1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit


47


BAB VPENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tahun 2015 - 2019 adalah

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan seluruh sub bagian dalam

menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan

sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi

tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang metiputi kebijakan dan program

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis Komisi pemilihan umum tahun 2015 - 2019 merupakan

komitmen bersama seluruh sub bagian KPU Kota Cimahi untuk melakanakan tugas

pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan rarget

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU tahun 2015 - 2019. Rencana

strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklaniuti dengan

penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing

sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan

lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan Komisi Pemilihan

Umum Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat

terwujud.

Cimahi, Maret 2016

Ketua

Handi Dananjaya

Documents

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA … KPU... · serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, ... PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu