KATA PENGANTAR

Sampah dan limbah B3, baik dari sumber domestik maupun industri, masih

merupakan masalah yang dihadapi dunia saat ini, terutama negara-negara

berkembang seperti Indonesia. Persoalan sampah sangat erat kaitannya dengan

kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menghasilkan sampah tersebut. Jumlah,

jenis, dan karakteristik sampah sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah

lainnya. Oleh karena itu, teknologi dan sistem pengelolaan sampah dan limbah B3

yang telah terbukti berhasil di negara-negara maju, tidak bisa serta-merta

diaplikasikan di Indonesia.

Masalah sampah dan limbah B3 di DIY sudah sangat mendesak untuk

dikelola dengan pendekatan modern baik dari sisi aplikasi teknologi maupun

mekanisme manajemen pengelolaannya. Mekanisme konvensional pengelolaan

sampah yang mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan

yang dikelola Pemerintah DIY, sudah tidak memadai untuk mengatasi masalah

sampah, termasuk komponen B3-nya, yang semakin kompleks.

TPA Regional Piyungan terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan,

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. TPA Regional Piyungan

melayani pembuangan sampah dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten

Sleman dan Kabupaten Bantul. Jarak dengan daerah pelayanan terjauh lebih kurang

35 km. Rata-rata per hari sampah yang dibuang ke TPA adalah 450-550 ton/hari

dengan jenis sampah dominan adalah sampah organik sebesar kurang lebih 72%

dari total sampah yang ada.

TPA Regional Piyungan mempunyai luas area 12,5 ha, dengan rincian 10 ha

merupakan luas lahan landfill yang terdiri dari 3 sel. Sel I mencakup area seluas 3

ha, sel II seluas 3 ha dan sel III seluas 4 ha. Di samping ketiga sel tersebut, terdapat

2,5 ha untuk sarana pendukung yaitu kantor, bengkel, IPL, jembatan timbang dan

zona penyangga (buffer zone). Pada tahun 2016 ada perluasan lahan kurang lebih

2,3 ha.

Kondisi TPA Regional Piyungan pada saat ini masih jauh dari kondisi ideal.

Pada TPA Regional Piyungan tumpukan sampah terlihat menggunung disebabkan

belum adanya penataan sel sampah secara optimal. Selain itu jumlah sapi yang

digembalakan di TPA Regional Piyungan cukup banyak sehingga dari pagi sampai

sore zona aktif pembuangan sampah dipadati oleh sapi. Pada saat unloading truk

sampah, sampah yang diturunkan langsung jatuh ke bawah disambut oleh ratusan

pemulung dan sapi. Selain gangguan pada daerah zona pembuangan sampah,

rombongan sapi yang menuju ke TPA pada pagi hari dan meninggalkan TPA pada

siang dan sore hari juga kadang-kadang mengganggu antrian truk sampah yang

hendak membuang sampah. TPA Regional Piyungan saat ini memerlukan perbaikan

dan optimalisasi dari berbagai aspek permasalahan yang ada dengan harapan

1

permasalahan-permasalahan TPA akan terselesaikan bahkan meningkatnya kinerja

dari TPA Regional Piyungan itu sendiri.

Dalam jangka pendek, diperlukan segera upaya optimalisasi lokasi TPA

Regional Piyungan berupa pengurukan pada beberapa lokasi,

perbaikan/pemasangan geomembran, dan pemanenan gas metan (landfill gas).

Upaya ini perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang akan dibangun di

TPA Regional Piyungan karena teknologi yang akan diterapkan akan berada di

tengah lokasi TPA lama, sehingga perlu dirancang lingkungan TPA yang tidak

kumuh/bau serta secara estetik tampak serasi dengan sistem pengolahan sampah

modern yang akan diterapkan.

Kompleksitas masalah sampah dan limbah B3 di DIY terutama bersumber

pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebagai penghasil sampah dan limbah

B3 yang dominan di Provinsi tersebut. Luasan KPY sebesar 19.651,8 (Sembilan

Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan) hektar dan terdiri dari 71

(tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan saat ini dihuni oleh 1.074.714 penduduk dengan

tingkat pertumbuhan kurang lebih 1,50% per tahun. Dengan rata-rata timbulan

sampah 0,7-0,8 kg/orang/hari, maka jumlah sampah domestik saja sudah mencapai

kurang-lebih 700 ton/hari. Dari jumlah ini, baru kurang-lebih 60% yang terkelola di

TPA Piyungan, itu pun masih dalam kondisi tidak terpilah antara sampah non B3 dan

sampah B3.

Walaupun berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah untuk

mengurangi sampah di sumbernya, belum terlihat efektivitas upaya-upaya tersebut

dalam menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Sementara itu,

umur TPA Piyungan yang sudah melebihi umur desainnya, sebetulnya sudah tidak

memadai untuk mengelola timbunan sampah, baik dari sisi teknologi yang sudah

kuno maupun luasan TPA yang sudah sangat sulit untuk diperluas mengingat

kawasan pemukiman yang sudah semakin mendekat di sekeliling TPA. Oleh karena

itu, beban Pemerintah sebagai pengelola TPA saat ini sudah sangat berat, baik dari

sisi operasional maupun pembiayaan yang bergantung pada APBD.

Selain masalah sampah domestik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi,

tuntutan terhadap kesejahteraan pun semakin tinggi, terutama dari aspek pelayanan

kesehatan dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini mendorong pertumbuhan jumlah

fasilitas layanan kesehatan dan perkembangan industri di wilayah DIY, yang

tentunya membawa konsekuensi peningkatan limbah B3 yang harus dikelola.

Selama ini, pengelolaan limbah B3 mengandalkan pihak ketiga. Mekanisme ini

bukan solusi ideal karena ketergantungan yang sangat besar pada pihak lain dan

kebutuhan biaya yang sangat tinggi. Sebagai contoh, untuk pengelolaan limbah B3

dari fasilitas pelayanan kesehatan saja, jumlah limbah B3 mencapai 4-5 ton/hari dari

199 rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di kawasan DIY. Timbulan limbah B3

ini belum termasuk dari sumber-sumber lain yang selama ini juga masih

mengandalkan pihak ketiga, yaitu fasilitas pendidikan dan industri.

2

Uraian di atas menggarisbawahi pentingnya dilakukan kajian untuk

menganalisis kebutuhan-kebutuhan inovasi dalam pengelolaan sampah di TPA

Regional Piyungan sekaligus memperluas fungsinya sebagai fasilitas pengelolaan

limbah B3 dengan memperhatikan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu,

kajian ini juga mengevaluasi kemungkinan nilai ekonomi dari proyek ini, yang

memungkinkan mekanisme baru pengelolaan sampah dan limbah B3 di DIY dengan

skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Keterbatasan lahan

yang tersedia menjadi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan pilihan teknologi

dan skema operasional dalam rencana modernisasi TPA Regional Piyungan,

dengan menambahkan fungsi sebagai pengolah limbah B3. Kajian ini diharapkan

dapat mengakselerasi upaya Pemerintah DIY untuk mengatasi problem sampah dan

limbah B3 serta menjadikan DIY model percontohan dan rujukan di Indonesia untuk

keberhasilan pengelolaan sampah dan limbah B3.

Yogyakarta, Agustus 2018

3

DAFTAR ISI

1 BAB I. RUANG LINGKUP PROYEK .................................................................. 8

2 BAB II. ANALISA KEBUTUHAN ......................................................................... 9

2.1 Kepastian KPBU Memiliki Dasar Pemikiran Teknis dan Ekonomi ............... 9

2.2 Kepastian KPBU Mempunyai Permintaan yang Berkelanjutan ................. 38

2.3 Kepastian KPBU Mendapatkan Dukungan dari Pemangku Kepentingan

yang Berkaitan ..................................................................................................... 54

3 BAB III. ANALISA KEPATUHAN ...................................................................... 60

3.1 Analisa Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan ................. 60

3.2 Analisa Penentuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) ......... 61

3.3 Kesesuaian KPBU dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................... 63

3.4 Analisa Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah .......... 69

3.5 Analisa Keterkaitan antar Sektor-sektor Infrastruktur dan Antar Wilayah . 72

4 BAB IV. ANALISA FAKTOR PENENTU MANFAAT UANG (VALUE FOR

MONEY) .................................................................................................................. 90

4.1 Sektor Swasta Memiliki Keunggulan dalam Pelaksanaan KPBU

Termasuk dalam Pengelolaan Resiko ................................................................. 92

4.2 Terjaminnya Efektifitas, Akuntabilitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

dalam Jangka Panjang ........................................................................................ 93

4.3 Alih Pengetahuan dan Teknologi .............................................................. 93

4.4 Terjaminnya Persaingan Sehat, Transparansi dan Efisiensi dalam

Proses Pengadaan .............................................................................................. 94

5 BAB V. ANALISA POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN

PROYEK ................................................................................................................. 95

5.1 Kemampuan Fiskal Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 95

5.2 Kemampuan Pengguna untuk Membayar ................................................. 96

5.3 Potensi Pendapatan Lainnya .................................................................... 97

5.4 Bentuk Dukungan Pemerintah .................................................................. 99

6 BAB VI. RENCANA TINDAK LANJUT ........................................................... 100

6.1 Rekomendasi Bentuk KPBU ................................................................... 100

6.2 Struktur Proyek dengan Skema KPBU ................................................... 102

6.3 Rekomendasi Kriteria Utama dalam Pemilihan Badan Usaha ................ 103

6.4 Rencana Jadwal Kegiatan Penyiapan dan Traksaksi KPBU .................. 104

7 PENUTUP ...................................................................................................... 105

8 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 106

4

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Ruang Lingkup Proyek KPBU TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan .... 8

Tabel 2-1 Cakupan Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta ................................ 11

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk di KPY dan Pertumbuhannya .................................... 13

Tabel 2-3 Jumlah Penduduk KPY perlima tahun ..................................................... 13

Tabel 2-4 Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Yogyakarta tahun 2015 ....... 14

Tabel 2-5 Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) .............................................. 16

Tabel 2-6 Jumlah limbah B3 yang dihasilkan UGM (2012-2017) beserta biaya

pengolahan oleh pihak ketiga ..................................................................... 19

Tabel 2-7 Potensi Timbulan Limbah B3 Fasyankes ................................................ 21

Tabel 2-8 Timbulan Sampah 5 Tahun Terakhir ....................................................... 26

Tabel 2-9 Komposisi dan berat timbulan sampah domestik di TPA Piyungan ........ 26

Tabel 2-10 Proyeksi volume timbulan sampah di KPY (m3/hari) ............................ 27

Tabel 2-11 Proyeksi Timbulan Sampah dan Penambahan Infrastruktur

Persampahan. Sumber: Bappeda DIY (2014) ............................................ 29

Tabel 2-12 Sebaran Cakupan Seluruh Jenis Infrastruktur di KPY ........................... 37

Tabel 2-13 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Anaerobic Digester

(Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ............ 41

Tabel 2-14 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Material Recovery

Facility (MRF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda

DIY, 2017)) ................................................................................................. 42

Tabel 2-15 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Anaerobic Digestion

(AD) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) .... 42

Tabel 2-16 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Biogas (Sumber:

Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ............................ 43

Tabel 2-17 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Komposting dari

Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan,

(Pemda DIY, 2017)) .................................................................................... 43

Tabel 2-18 Karakteristik dan Efisiensi Residu yang Menuju Landfill (Sumber:

Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ............................ 43

Tabel 2-19 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan

Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan,

(Pemda DIY, 2017)) .................................................................................... 44

Tabel 2-20 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Refuse Derived Fuel

(Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ............ 44

Tabel 2-21 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Refused Derived

Fuel (RDF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY,

2017)) ......................................................................................................... 45

Tabel 2-22 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Materials Recovery

Facility (MRF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda

DIY, 2017)) ................................................................................................. 45

5

Tabel 2-23 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan

Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Pendahuluan TPA

Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ................................................................... 46

Tabel 2-24 Komparasi kualitatif kemungkinan aplikasi teknologi di TPA Sampah

dan Limbah B3 Piyungan............................................................................ 46

Tabel 2-25 Kode dan Keterangan Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan

DIY) ............................................................................................................ 47

Tabel 2-26 Biaya Investasi Fasilitas Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas

Kesehatan DIY) .......................................................................................... 48

Tabel 2-27 Spesifikasi Alat Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas

Kesehatan DIY) .......................................................................................... 49

Tabel 2-28 Teknologi yang diperlukan untuk pengembangan TPST ideal

(dengan visi waste to energy dan tidak ada residu/zero-waste) ................. 50

Tabel 2-29 Analisa SWOT Pengolah limbah B3 di DIY ........................................... 52

Tabel 2-30 Pilihan Strategi berdasarkan analisa SWOT ......................................... 52

Tabel 2-31 Bentuk dukungan pemangku kepentingan di daerah ............................ 56

Tabel 3-1 Sasaran RPJMN 2015-2019 untuk DIY Tahun 2017-2019 ..................... 63

Tabel 3-2 Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY ................................. 66

Tabel 3-3 Daftar Proyek-Proyek Besar Pembangunan Sarana Prasarana ............. 68

Tabel 3-4 Hirarki Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Primer .... 75

Tabel 3-5 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa ...................................................... 79

Tabel 3-6 Proyeksi kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga

tahun 2037.................................................................................................. 83

Tabel 3-7 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon di Kawasan Perkotaan

Yogyakarta hingga tahun 2037 ................................................................... 84

Tabel 3-8 Proyeksi Kebutuhan Air Minum DIY s.d. 2030 ........................................ 85

Tabel 4-1 Analisis Value for Money untuk Proyek TPA Sampah dan Limbah B3

(Arti lambang: = manfaat nilai uang relatif kecil, = manfaat nilai

uang relatif sedang, = manfaat nilai uang relatif besar) ...................... 91

Tabel 5-1 Pendapatan dari Retribusi Sampah yang masuk ke TPA Piyungan ........ 97

Tabel 5-2 Harga yang Harus Dibayarkan oleh Pihak Ketiga per Satuan Massa

Limbah B3 .................................................................................................. 98

Tabel 6-1 Perbandingan dari Beberapa Skema KPBU.......................................... 101

Tabel 6-2 Tahapan Kegiatan KPBU ...................................................................... 104

6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Kawasan Perkotaan Yogyakarta ... 12

Gambar 2-2 Peta spasial Sarana perdagangan di Kawasan Perkotaan

Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP

KPY, 2017) .......................................................................................... 17

Gambar 2-3 Peta spasial Sarana perhotelan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) . 18

Gambar 2-4 Peta spasial Sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta

(Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017) .. 20

Gambar 2-5 Peta spasial sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan

RTR DIY KSP KPY, 2017) .................................................................. 22

Gambar 2-6 Jumlah timbulan limbah medis dan jumlah limbah medis yang belum

terkelola di DIY (Diolah dari data Kepala Seksi Penyehatan

Lingkungan) ........................................................................................ 23

Gambar 2-7 Jumlah industri di Provinsi DIY (mencakup 4 kabupaten dan 1

kotamadya) yang berpotensi menghasilkan limbah pencemar

(Sumber: olahan data Badan Lingkungan Hidup DIY, 2012) .............. 24

Gambar 2-8 Aliran materi limbah B3 di wilayah Kabupaten Sleman (Sumber:

Iswanto, 2016 (Disertasi)) ................................................................... 25

Gambar 2-9 Pertumbuhan Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Piyungan

(Sumber: Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan, 2017) .... 28

Gambar 2-11 Detail Gambar Pipa Portable Penangkap Gas Metan (Sumber:

Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) .................... 39

Gambar 2-12 Rencana Peta Titik Pipa Gas Metana TPA Piyungan (Sumber:

Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) .................... 39

Gambar 2-13 Rencana Pemanfaatan Biogas ........................................................... 40

Gambar 2-14 Skema Umum Teknologi Anaerobic Digester (Sumber: Studi

Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) ............................. 41

Gambar 2-15 Skema Umum Teknologi Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber:

Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017)) .................... 45

Gambar 3-1 Peta Rencana Kawasan Strategis di DIY (Sumber: Peninjauan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2010 tentang RTRW DIY (2015)) ........................................................ 71

Gambar 3-2 Jaringan infrastruktur jalan yang dapat mendukung akses ke lokasi

TPST Piyungan Kab Bantul (Sumber: Fakta dan Analisa

Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ............................................. 74

Gambar 3-3 Visualisasi Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder (Sumber :

Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ................ 74

Gambar 3-4 Sistem Jaringan Jalan Primer (Sumber : Fakta dan Analisa

Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ............................................. 75

7

Gambar 3-5 Skema hubungan transportasi dan guna lahan di dalam kawasan

perkotaan (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP

KPY, 2017) .......................................................................................... 78

Gambar 3-6 Skema sistem jaringan pergerakan penumpang (Sumber : Fakta dan

Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ................................. 80

Gambar 3-7 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa (Sumber: Kepmen PU Nomor

369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY

KSP KPY, 2017) .................................................................................. 80

Gambar 3-8 Jalan Tol yang melewati DI Yogyakarta (Sumber: Kepmen PU

Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan

RTR DIY KSP KPY, 2017) .................................................................. 81

Gambar 3-9 Struktur ruang sistem jaringan transportasi antar wilayah (Sumber :

Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017) ................ 82

Gambar 3-10 Skema sistem Bantar dan Kebonagung di Sungai Progo ((Sumber :

Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DOY KSP KPY, 2017) .............. 86

Gambar 5-1 Komposisi APBD DIY Rentang Tahun 2012 – 2016 (Sumber:

Raperda, RPJMD DIY Tahun 2017-2022) ........................................... 95

Gambar 5-2 Pendapatan Asli Daerah DIY dan Perbandingannya dengan

Realisasi Anggaran Pendapatan (Sumber: Raperda, RPJMD DIY

Tahun 2017-2022) ............................................................................... 96

Gambar 6-1 Struktur DBFOT ................................................................................. 102

Gambar 6-2 Skema Stakeholder dalam KPBU ...................................................... 103

8

1 BAB I. RUANG LINGKUP PROYEK

Ruang lingkup proyek dirangkum dalam Tabel 1-1.

Tabel 1-1 Ruang Lingkup Proyek KPBU TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan

No. Rincian Proyek Keterangan

1. Nama Proyek KPBU Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah B3 Piyungan

2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Lokasi Proyek TPA Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY

4. Cakupan Proyek

a. Pengembangan TPA dengan penambahan teknologi baru

- Instalasi teknologi pemanenan gas metana (landfill gas) dan utilisasinya - Unit produksi Refuse Derived Fuel (RDF) - Optimalisasi lahan sanitary landfill

b. Integrasi Pengolahan Limbah B3

- Pemisahan penampungan sampah B3 dan non B3 - Instalasi insinerator dengan kapasitas minimal 7 ton/hari - Pengolahan limbah B3 dapat melayani limbah B3 dari luar DIY juga, dengan melalui pengajuan perijinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pengelola juga berfungsi sebagai transporter dengan perijinan dan persyaratan mengikuti regulasi yang berlaku - Pengelola juga memanfaatkan limbah daur ulang

5. Rekomendasi bentuk KPBU

DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)

6. Dasar pemikiran - Kapasitas TPA sudah terlampaui sementara terus terjadi peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, sehingga diperlukan aplikasi teknologi yang sesuai dan manajemen operasional oleh personel yang profesional - Penghasil limbah B3 di DIY yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Kesehatan relatif besar. - Pertumbuhan industri kecil di DIY perlu difasilitasi dengan instalasi pengolahan limbah B3 dengan biaya yang terjangkau sehingga menjamin kepatuhan pengusaha pada regulasi lingkungan. - Pemisahan sampah rumah tangga kategori B3 perlu ditertibkan mulai dari sumbernya, sehingga diperlukan fasilitas pengolahan limbah B3 untuk sampah rumah tangga kategori B3.

9

2 BAB II. ANALISA KEBUTUHAN

2.1 Kepastian KPBU Memiliki Dasar Pemikiran Teknis dan Ekonomi

Pemikiran teknis dan ekonomi KPBU Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah

B3 Piyungan didasarkan pada pertimbangan visi dan filosofi pembangunan di DIY

dengan mengacu pada cakupan wilayah yang akan menjadi wilayah operasional

ekonomis KPBU, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sumber-sumber sampah

domestik dan limbah B3 baik dari segi jenis maupun jumlah, serta kondisi TPA

Piyungan saat ini. Berikut ini uraian terperinci dari masing-masing aspek dasar

pemikiran teknis dan ekonomi KPBU Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3

Piyungan.

2.1.1 Visi dan Filosofi Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sampah tidak lepas dari kemajuan kegiatan manusia. Semakin maju manusia,

semakin banyak jenis dan jumlah sampah yang dihasilkannya. Infrastruktur

pengelolaan sampah bukan lagi sekedar menyediakan syarat minimum kondisi

kesehatan lingkungan (sanitasi) domestik/rumah tangga masyarakat namun sampah

industri, pelayanan kesehatan dan sektor pariwisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tujuan wisata yang

diperhitungkan di Asia Tenggara dan kota Pendidikan, menjadi andalan penting bagi

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai kota pariwisata menuntut

kondisi lingkungan yang asri indah dan bersih; sebagai salah satu kota target Smart

City tentunya butuh kelengkapan infrastruktur pengelolaan sampah yang baik,

apalagi dengan dicanangkannya program Indonesia bebas sampah tahun 2020 oleh

Wakil Presiden RI pada Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 23 November 2017 di

Surabaya.

Semua itu selaras dengan makna filosofi pembangunan di DIY yaitu

Hamemayu Hayuning Bawana, pembangunan dan kegiatan perekonomian serta tata

ruang yang mampu melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia,

bukan hanya manusianya namun juga lingkungan alam yang perlu dikonservasi,

dijaga dan dipelihara oleh manusia (Naskah KPY, 2017). Salah satu kawasan

strategis Provinsi bagi pertumbuhan ekonomi yang dibentuk dalam (Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di DIY adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).

Meningkatnya kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata,

pelayanan kesehatan dan industri dibarengi dengan semakin tingginya jumlah

penduduk, dan padatnya bangunan-bangunan untuk tempat tinggal di kawasan

tersebut maka peningkatan pelayanan dasar pengelolaan sampah dan jaringan

sistem persampahannya perlu dilakukan untuk mendukung visi pembangunan di DIY.

10

Adanya perkembangan serta percepatan di beberapa sektor kegiatan ternyata

sampah tanpa disadari telah menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan

baru dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.2 Kawasan Strategis DIY yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Lingkup kajian perencanaan Pengelolaan Sampah dan B3 berada di

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 14

dan pasal 27) Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) menurut Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2010, pasal 98 huruf a tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029.

Menurut Perda tersebut cakupan kegiatan di kawasan tersebut menangkup

kegiatan utama bukan pertanian yakni fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial

dan kegiatan ekonomi, yang menjadi ranah kewenangan provinsi atau kewenangan

kota. Kawasan tersebut adalah daerah strategis dengan tingkat perkembangan

pembangunan dan perekonomian yang sangat pesat (Fakta dan Analisa

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, 2017).

Rencana Tata Ruang Wilayah KPY memiliki konsekuensi logis yang bisa

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah,

dan lintas pemangku kepentingan, yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan juga masyarakat. Secara geografis, Kawasan Perkotaan Yogyakarta ini

terletak antara sekian derajat bujur timur dan lintang selatan. Adapun batas-batas

dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta yakni:

a. Sebelah Utara Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Mlati;

b. Sebelah Selatan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pleret;

c. Sebelah Timur Kecamatan Kalasan; dan

d. Sebelah Barat Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping.

Sebagai gambaran luasan wilayah yang mendasari pemikiran teknis dan

ekonomi terkait pengelolaan sampah dan B3, berikut ini diuraikan cakupan wilayah

sumber utama sampah dan B3 di DIY, yaitu wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Berdasarkan administrasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta merupakan gabungan

dari tiga wilayah, yaitu seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten

Bantul, dan Sebagian Kabupaten Sleman. Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki

luas 19.651,8 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Koma Delapan)

hektar, terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan, dengan rincian pada Tabel

2.1.

Lahan yang dimaksud dalam Tabel 2.1. di atas ditunjukkan dalam Peta pada

Gambar 2.1.

11

Tabel 2-1 Cakupan Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Kabupaten No. Kecamatan Desa/Kelurahan

Kota Yogyakarta 14 Kecamatan 45 Kelurahan

Bantul

1 Sewon Bangunharjo

2 Sewon Panggungharjo

3 Banguntapan Banguntapan

4 Banguntapan Tamanan

5 Banguntapan Singosaren

6 Banguntapan Wirokerten

7 Banguntapan Potorono

8 Banguntapan Baturetno

9 Kasihan Ngestiharjo

10 Kasihan Tirtonirmolo

11 Kasihan Tamantirto

Sleman

12 Depok Catur tunggal

13 Depok Maguwoharjo

14 Depok Condong catur

15 Mlati Sendangadi

16 Mlati Sinduadi

17 Ngaglik Sinduharjo

18 Ngaglik Minomartani

19 Ngaglik Sariharjo

20 Kalasan Purwomartani

21 Ngemplak Wedomartani

22 Gamping Trihanggo

23 Gamping Nogotirto

24 Gamping Banyuraden

25 Gamping Ambarketawang

26 Godean Sidoarum

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

12

Gambar 2-1 KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Kawasan Perkotaan Yogyakarta

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

13

2.1.3 Sumber sampah domestik dan sampah B3 serta Kondisi Fisik Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Piyungan

Sampah kawasan perkotaan berasal dari kegiatan domestik rumah tangga,

perdagangan (pasar tradisional dan modern), kegiatan pariwisata, kegiatan

pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan industri. Jenis dan

komponen sampah dibedakan antara a) sampah organik non B3 seperti sisa

makanan, sampah sayur mayur, daging dan buah-buahan, b) sampah inorganik

non B3 seperti plastik, kaca, kertas, logam, c) sampah B3 baik organik dan

inorganik. Potensi besaran timbulan sampah perkotaan dan jenis/komponen

sampah dari KPY yang dapat menjadi suplai untuk dikelola ke TPA Sampah dan

Limbah B3 Piyungan dijelaskan berikut ini.

A. Timbulan sampah domestik dan sampah B3 dari rumah tangga dan

perdagangan

Gambaran perkembangan penduduk dan kegiatan perekonomian

memberikan gambaran perkiraan timbulan sampah dari rumah tangga dan

kegiatan perdagangan. Beberapa informasi kependudukan dijelaskan berikut ini.

Kawasan Perkotaan Yogyakarta secara keseluruhan mengalami dinamika

pertambahan penduduk yang cukup besar dari tahun ke tahun. Berdasarkan

catatan data tahun 2010 dan 2015 jumlah penduduk di KPY mengalami rerata

peningkatan sebesar 1.5% pertahun (Tabel 2-2).

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk di KPY dan Pertumbuhannya

Kota/Kabupaten Jumlah Penduduk 2010 (Jiwa)

Jumlah Penduduk 2015

(Jiwa)

Rata-rata Pertumbuhan

Penduduk

Kota Yogyakarta 396.389 409.661 0,652%

Kabupaten Sleman 359.935 382.357 1,648%

Kabupaten Bantul 254.802 282.696 2,191%

Jumlah Penduduk KPY 1.011.126 1.074.714 1,50%

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Tabel 2-3 Jumlah Penduduk KPY perlima tahun

Tahun Proyeksi Jumlah Penduduk

2017 1.105.214

2022 1.194.692

2027 1.304.651

2032 1.437.564

2037 1.596.698

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

14

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kota

Yogyakarta, disusul oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Adßapun kepadatan

penduduk di KPY pada tahun 2015 (Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP

KPY, 2017) disajikan dalam Tabel 2-4. Sementara proyeksi jumlah penduduk

disajikan pada Tabel 2-3. Adapun proyeksi kepadatan penduduk di kawasan

perkotaan Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2-5

Tabel 2-4 Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Yogyakarta tahun 2015

No KABUPATEN KECAMATAN DESA Luas Kawasan

Terbangun (Ha)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)*

Kepadatan Penduduk Netto (Jiwa

/Km2)

1 Bantul Banguntapan Banguntapan 759,306 54.910 7.232

2 Bantul Banguntapan Tamanan 373,270 14.669 3.930

3 Bantul Banguntapan Singosaren 104,899 4.913 4.684

4 Bantul Banguntapan Wirokerten 422,693 14.953 3.538

5 Bantul Banguntapan Potorono 386,504 13.932 3.605

6 Bantul Banguntapan Baturetno 385,550 18.756 4.865

7 Bantul Kasihan Ngestiharjo 466,649 39.959 8.563

8 Bantul Kasihan Tirtonirmolo 570,861 26.339 4.614

9 Bantul Kasihan Tamantirto 643,379 28.408 4.415

10 Bantul Sewon Bangunharjo 704,016 30.695 4.360

11 Bantul Sewon Panggungharjo 548,159 35.162 6.415

12 Kota Yogyakarta Danurejan Suryatmajan 31,069 4.786 15.404

13 Kota Yogyakarta Danurejan Bausasran 33,418 7.420 22.203

14 Kota Yogyakarta Danurejan Tegal panggung 29,413 9.271 31.520

15 Kota Yogyakarta Gedongtengen Pringgokusuman 47,056 12.742 27.078

16 Kota Yogyakarta Gedongtengen Sosromenduran 44,525 7.791 17.498

17 Kota Yogyakarta Gondokusuman Klitren 84,774 9.359 11.040

18 Kota Yogyakarta Gondokusuman Baciro 109,643 12.036 10.977

19 Kota Yogyakarta Gondokusuman Demangan 67,875 8.607 12.681

20 Kota Yogyakarta Gondokusuman Kotabaru 70,908 2.659 3.750

21 Kota Yogyakarta Gondokusuman Terban 81,821 9.108 11.132

22 Kota Yogyakarta Gondomanan Prawirodirjan 66,561 9.308 13.984

23 Kota Yogyakarta Gondomanan Ngupasan 35,754 5.770 16.138

24 Kota Yogyakarta Jetis Bumijo 62,946 10.283 16.336

25 Kota Yogyakarta Jetis Cokrodiningratan 66,897 8.915 13.326

26 Kota Yogyakarta Jetis Gowongan 48,162 8.252 17.134

27 Kota Yogyakarta Kotagede Rejowinangun 133,876 12.161 9.084

28 Kota Yogyakarta Kotagede Purbayan 87,807 9.942 11.323

29 Kota Yogyakarta Kotagede Prenggan 95,992 10.922 11.378

30 Kota Yogyakarta Kraton Panembahan 74,444 9.309 12.505

31 Kota Yogyakarta Kraton Patehan 40,035 5.885 14.700

15

No KABUPATEN KECAMATAN DESA Luas Kawasan

Terbangun (Ha)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)*

Kepadatan Penduduk Netto (Jiwa

/Km2)

32 Kota Yogyakarta Kraton Kadipaten 43,425 6.842 15.756

33 Kota Yogyakarta Mantrijeron Gedongkiwo 91,863 13.838 15.064

34 Kota Yogyakarta Mantrijeron Mantrijeron 96,619 10.205 10.562

35 Kota Yogyakarta Mantrijeron Suryodiningratan 89,782 10.897 12.137

36 Kota Yogyakarta Mergangsan Wirogunan 103,962 10.665 10.259

37 Kota Yogyakarta Mergangsan Brontokusuman 100,938 9.923 9.831

38 Kota Yogyakarta Mergangsan Keparakan 41,986 11.245 26.783

39 Kota Yogyakarta Ngampilan Ngampilan 42,614 10.481 24.595

40 Kota Yogyakarta Ngampilan Notoprajan 32,420 8.185 25.247

41 Kota Yogyakarta Pakualaman Purwokinanti 48,237 6.219 12.892

42 Kota Yogyakarta Pakualaman Gunung ketur 31,030 4.439 14.306

43 Kota Yogyakarta Tegalrejo Kricak 89,401 12.996 14.537

44 Kota Yogyakarta Tegalrejo Tegalrejo 86,778 9.009 10.382

45 Kota Yogyakarta Tegalrejo Karangwaru 78,430 9.832 12.536

46 Kota Yogyakarta Tegalrejo Bener 62,780 4.784 7.620

47 Kota Yogyakarta Umbulharjo Muja muju 159,713 10.564 6.614

48 Kota Yogyakarta Umbulharjo Giwangan 138,100 7.346 5.319

49 Kota Yogyakarta Umbulharjo Sorosutan 161,968 14.843 9.164

50 Kota Yogyakarta Umbulharjo Pandeyan 142,409 11.961 8.399

51 Kota Yogyakarta Umbulharjo Warungboto 76,741 9.020 11.754

52 Kota Yogyakarta Umbulharjo Tahunan 74,259 9.035 12.167

53 Kota Yogyakarta Umbulharjo Semaki 63,142 5.113 8.098

54 Kota Yogyakarta Wirobrajan Pakuncen 76,542 10.735 14.025

55 Kota Yogyakarta Wirobrajan Patangpuluhan 37,606 7.554 20.087

56 Kota Yogyakarta Wirobrajan Wirobrajan 68,719 9.404 13.685

57 Sleman Depok Catur tunggal 1057,677 46.613 4.407

58 Sleman Depok Maguwoharjo 1535,786 34.204 2.227

59 Sleman Depok Condong catur 880,984 42.335 4.805

60 Sleman Gamping Trihanggo 579,577 17.580 3.033

61 Sleman Gamping Nogotirto 334,148 17.015 5.092

62 Sleman Gamping Banyuraden 403,450 16.237 4.025

63 Sleman Gamping Ambarketawang 685,083 21.252 3.102

64 Sleman Godean Sidoarum 374,619 14.465 3.861

65 Sleman Kalasan Purwomartani 1205,000 35.769 2.968

66 Sleman Mlati Sinduadi 691,059 38.575 5.582

67 Sleman Mlati Sendangadi 569,396 18.658 3.277

68 Sleman Ngaglik Sinduharjo 598,230 18.845 3.150

69 Sleman Ngaglik Sariharjo 611,170 20.610 3.372

70 Sleman Ngaglik Minomartani 158,602 13.128 8.277

71 Sleman Ngemplak Wedomartani 1300,496 27.071 2.082

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

16

Data dan perhitungan proyeksi jumlah penduduk di atas menggunakan data

yang bersumber pada data BPS, belum memasukan jumlah penduduk yang

merupakan pendatang namun menetap di KPY. Para pendatang tersebut seperti,

mahasiswa, wisatawan, dan pekerja. Sarana prasarana yang aksesibel di

sekitaran kawasan perkotaan yang lengkap serta terus berkembang menjadikan

penduduk terus bertambah untuk tinggal di daerah perkotaan. Kegiatan MICE,

pendidikan dan pariwisata yang semakin marak dan kelengkapan sarana

prasaean menjadi faktor penarik penduduk sementara/tamu dan penduduk untuk

berdatangan. Meskipun bersifat penduduk sementara, jumlah sampah yang

dihasilkan dan proyeksi jumlah timbulan sampah tentu disesuaikan dengan

padatnya aktivitas-aktivitas kekotaan agar dapat terwujud pengelolaan sampah

yang lebih nyata di lapangan.

Tabel 2-5 Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Kabupaten Proyeksi Kepadatan Penduduk (netto)

2017 2022 2027 2032 2037

Kabupaten Bantul 60.581 65.306 72.713 80.989 90.239

Kota Yogyakarta 671.217 684.556 735.930 800.544 881.001

Kabupaten Sleman 60.332 65.650 71.827 79.520 88.941

Jumlah 792.130 815.512 880.470 961.053 1.060.180

(Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Departemen Pekerjaan Umum telah menetapkan SK SNI S-04- 1993-03

tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang, di mana

besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25

liter/orang/hari atau 0,7- 0,8 kg/orang/hari. Berdasarkan Hasil Kajian Rencana

Induk Persampahan Kabupaten Bantul (KDP-1), diperoleh bahwa jumlah timbulan

sampah rata-rata Kabupaten Bantul adalah 1,95 liter/orang/hari. Berdasarkan

kajian PTMP Kota Yogyakarta, diperoleh bahwa timbulan sampah sampah rata –

rata Kota Yogyakarta (2016) mencapai 2,12 liter/orang/hari dan dijadikan asumsi

timbulan sampah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Dengan perkiraan jumlah

penduduk dan besar timbulan sampah setiap orang dalam 1 hari, maka dapat

diperkirakan proyeksi jumlah sampah dari penduduk di KPY.

Sumber sampah domestik selain dari rumah tangga juga datang dari sektor

perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang saat ini semakin

berkembang pesat. Terdapat total pasar sebanyak 175 pasar, dimana 27 pasar

berada di Kota Yogyakarta, 8 pasar berada di wilayah Kabupaten Bantul, dan

sebanyak 140 pasar berada di Kabupaten Sleman. Selain keberadaan pasar,

sektor perdagangan juga didominasi oleh pertokoan sebanyak 1777 buah, ada

890 toko berada di Kabupaten Sleman, 692 toko berada di Kota Yogyakarta, dan

195 toko berada di Kabupaten Bantul. Saat ini telah tumbuh pula beberapa pusat

perdagangan modern (Mall, super/hipermarket).

17

Prosentase jenis sampah yang dihasilkan dari sektor rumah tangga dan

perdagangan umumnya mayoritas sampah organik sisa makanan yang cepat

busuk dan berbau, selebihnya adalah sampah inorganik berupa plastik kertas kain

kaca dan lainnya yang sulit terurai secara biologi. Timbulan sampah inorganik

kategori B3 dari rumah tangga serta perdagangan umumnya berupa tissue toilet,

pembalut, popok kertas yang bersifat infeksius dan bahan berbahaya lain seperti,

baterai, sisa obat terbuang, komponen komputer atau peralatan elektronik lainnya;

komponen kendaraan bermotor dari usaha bengkel seperti suku cadang bekas,

minyak/oli, aki bekas, dan usaha perdagangan lain di kawasan pemukiman misal

percetakan, usaha loundry dan lainnya. Berdasarkan tinjauan lapangan (Mei

2018) pada beberapa toko pusat perbaikan peralatan komputer dan elektronik lain

ada banyak potensi sampah elektronik dan lainnya menumpuk, belum dapat

terkuantifikasikan berat dan volumenya. Sampah kertas toilet bekas, pembalut,

popok kertas sudah menjadi masalah penyebab banjir dan pencemaran air karena

dibuang di saluran-saluran air (drainase, irigasi dls) serta di sumber-sumber air

permukaan (sungai, danau dan lainnya). Peta sebaran sektor perdagangan yang

ditunjukkan oleh pasar dan pertokoan/mall ditunjukkan oleh Gambar 2-2.

Gambar 2-2 Peta spasial Sarana perdagangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

18

Dengan gambaran cakupan wilayah dan kependudukan sebagaimana telah

diuraikan, selanjutnya pada bagian berikutnya disajikan evaluasi timbulan sampah

domestik dan B3 dari beberapa sektor yang mendominasi dari sisi jumlah entitas

bisnis/institusinya di KPY, yaitu sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor

pelayanan kesehatan, dan sektor industri lain.

B. Timbulan sampah domestik dan sampah B3 sektor Pariwisata

Gambar 2-3 Peta spasial Sarana perhotelan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Yogyakarta menjadi kota tujuan pariwisata penting di Asia Tenggara menjadi

salah satu pendorong banyaknya bangunan hotel dan restoran. Banyaknya hotel

di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu 306 bangunan, dimana 236 berada di

Kota Yogyakarta, 10 hotel berada di Kabupaten Bantul, dan 60 hotel berada di

Kabupaten Sleman. Sarana hotel yang paling banyak terdapat di Kecamatan

Gedong Tengen sebanyak 50 hotel, yang dipengaruhi oleh adanya kawasan

Malioboro sebagai pusat pariwisata dan perdagangan Kota Yogyakarta (KPY,

2017). Selain hotel berbintang dan non bintang saat ini ada banyak bertumbuh

apartemen/condominium serta maupun penginapan skala rumah tangga (Home

Stay). Jenis sampah yang dihasilkan dari sektor ini yaitu a) sampah organik, b)

sampah inorganik berupa plastik/styrofoam dll, kertas, kaleng, botol kaca dan

lainnya. Hotel juga menghasilkan sampah inorganik tergolong infeksius yang

19

berasal dari kertas toilet, popok/pembalut dan lain sebagainya. Sementara itu

sampah organik dan inorganik dihasilkan dari pelengkap jasa pariwisata yaitu

restauran besar dan kecil serta skala UKM.

Gambar 2-3 menunjukkan peta sebaran sarana perhotelan di wilayah

Kawasan Perkotaan Yogyakarta serta peta sebaran restauran di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta.

C. Timbulan sampah domestik dan sampah B3 Fasilitas Pendidikan

Jumlah perguruan tinggi di Kota Yogyakarta telah mencapai 65 (KPY,

2017). Sementara, pertumbuhan sarana pendidikan didominasi oleh wilayah utara

Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah perguruan tinggi yang terdapat di

Sleman saat ini berjumlah 30 perguruan tinggi swasta serta 5 perguruan tinggi

negeri. Beberapa perguruan tinggi yang menempati lahan di pinggiran kota,

antara lain Sanata Dharma di Paingan di wilayah Kabupaten Sleman dan STIE

Kerja Sama di Jalan Parangtritis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di

Gamping di wilayah Kabupaten Bantul. Dari hasil analisis, sarana pendidikan dari

tingkat SD sampai perguruan tinggi menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta

memiliki 547 Sarana pendidikan yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara di

wilayah Kabupaten Sleman memiliki 495 Sarana pendidikan, dan sisanya hanya

180 fasilitas pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Jumlah fasilitas pendidikan mulai SMP hingga Perguruan Tinggi (PT) selain

memunculkan sampah organik dan inorganik, juga menjadi timbulan sampah

untuk sampah organik/inorganik B3 dari layanan laboratorium. Sampah B3 dari

sarana pendidikan diduga masih banyak masuk ke TPA Piyungan tanpa dikelola

secara baik dan benar, sementara limbah cair dari Laboratorium dari sarana

pendidikan diduga saat ini hanya diolah dengan sistem Septic Tank (Anaerob

proses).

Tabel 2-6 Jumlah limbah B3 yang dihasilkan UGM (2012-2017) beserta biaya

pengolahan oleh pihak ketiga

(Sumber : UGM, 2017)

No Periode Drum Jumlah Limbah (kg) Pallet Bekas kemasan (kg) Biaya (Rp)

1 2012 100 9,980 52 1,280 198,330,000

2 2013 100 13,520 10 1,320 190,108,000

3 2014 50 8,000 7 700 106,425,000

4 2015 (1) 53 8,220 10 1,180 118,888,000

5 2015 (2) 100 12,640 10 1,400 197,505,000

6 2016 (1) 50 6,160 5 620 119,047,000

7 2016 (2) 40 4,700 3 640 93,750,000

8 2017 (1) 60 6,340 8 1,140 149,077,500

9 2017 (2) 70 800 12 1,300 182,187,000

623 70,360 117 9,580 1,355,317,500

20

Gambaran jumlah sampah (dan limbah cair B3) yang dihasilkan perguruan

tinggi diwakili oleh kondisi di UGM (Tabel 2-6) yang saat ini dikerjasamakan

dengan pihak lain untuk transportasi dan pengolahannya ke IPAL limbah B3 di

Cilengsi Bogor. Jika dianggap bahwa seluruh perguruan tinggi di Provinsi DIY

menghasilkan kurang lebih sejumlah sama limbah B3, maka sudah dirasa sangat

perlu Provinsi DIY memiliki unit pengolahan limbah B3 sendiri. Hal ini tidak hanya

dalam rangka menjamin bahwa seluruh limbah B3 ini akan tertangani dengan

benar, tetapi juga untuk mengurangi resiko tercecer di jalan jika pengelolaan

limbah B3 harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang lokasinya jauh dari

Yogyakarta.

Adapun peta Sebaran Sarana pendidikan dari tingkat SD sampai

perguruan tinggi di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta ditunjukkan pada

Gambar 2-4.

Gambar 2-4 Peta spasial Sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

D. Timbulan sampah dan limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sarana kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, poliklinik

ataupun praktek dokter. Persebaran rumah sakit paling banyak terdapat di Kota

Yogyakarta yang merupakan pusat Kawasan. Rumah sakit yang tersedia berupa

21

rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus yang menangani dalam bidang

ibu dan anak ataupun kejiwaan. Sarana kesehatan yang disediakan oleh

pemerintah di tiap kecamatan berupa puskesmas. Untuk wilayah yang jauh dari

jangkauan puskesmas maka disediakan puskesmas pembantu. Total Sarana

kesehatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebesar 62 buah, dimana 33

berada di Kota Yogyakarta, 10 lokasi berada di Kabupaten Bantul, dan 19 lokasi

berada di Kabupaten Sleman. Selain sampah domestik, Fasyankes menghasilkan

sampah B3. Berdasarkan data pada tanggal 2 Januari 2018, potensi timbulan

limbah B3 medis yang ada di DIY disajikan pada Tabel 2-7.

Tabel 2-7 Potensi Timbulan Limbah B3 Fasyankes

No. Jenis Fasyankes Jumlah Timbulan limbah ( kg/hari )

1. Rumah Sakit 78 3.761

2. Puskesmas 121 307

Jumlah 4.008

(Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Timbulan limbah B3 dari fasyankes diperkirakan lebih dari 4 ton/hari,

dengan prediksi timbulan sekitar 4,5 - 5 ton/hari karena data di atas belum

termasuk dari layanan kesehatan lainnya seperti klinik kesehatan, laboratorium,

dokter/dokter gigi praktek dan bidan praktek mandiri. Peta sebaran rumah sakit

dan puskesmas (Sarana kesehatan) di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta

ditunjukkan pada Gambar 2-5.

22

Gambar 2-5 Peta spasial sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusuan RTR DIY KSP KPY,

2017)

Saat ini, sampah B3 fasyankes menimbulkan problema pelik bagi mereka,

hampir seluruh fasyankes yang ada di DIY menyerahkan pengolahan limbahnya

kepada pihak ketiga yang lokasinya ada di luar DIY. Berdasarkan pengalaman

yang ada, ketika pengolah limbah B3 tergantung dari pihak lain, maka akan timbul

potensi permasalahan sebagai berikut :

1. Penghasil limbah B3 di DIY akan memusnahkan limbah B3 nya sangat

tergantung kuota yang tersedia dari pengolah atau pihak 3, sehingga beresiko

terjadi penumpukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

yang ada di penghasil.

2. Harga pengolahan limbah sangat fluktuatif dan jika terjadi kenaikan, maka

penghasil di DIY tidak punya alternatif lain selain menyetujui tarif tersebut,

sehingga biaya pengolahan limbah menjadi tidak rasional.

3. Penghasil limbah cenderung tidak mentaati peraturan pengelolaan limbah,

karena untuk beberapa limbah B3 yang seharusnya maksimal disimpan dalam

waktu 48 jam, namun karena pengangkut (transporter) dan atau pengolah

mengambil limbah dari penghasil lebih dari 48 jam, maka limbah tersebut

menumpuk di TPS dan berpotensi menimbulkan pencemaran terutama limbah

medis infeksius dan mengganggu estetika.

23

Gambar 2-6 Jumlah timbulan limbah medis dan jumlah limbah medis yang belum

terkelola di DIY (Diolah dari data Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan)

Gambar 2-6 menggarisbawahi problem serius dalam pengelolaan limbah medis di

DIY mengingat tingginya jumlah timbulan setiap harinya dan kenyataan bahwa

masih ada sisa limbah medis yang belum terkelola dengan baik.

E. Timbulan sampah dan sampah B3 dari Industri

Menurut definisi pada UU RI No. 32 th.2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 101 th. 2014 tentang Pengelolaan

Limbah B3, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang

mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya,

konsentrasinya atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat

mencemarkan, merusakkan/membahayakan: lingkungan hidup, kesehatan,

kelangsungan hidup manusia/makhluk hidup lain. Menurut karakternya adalah

mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi,

bersifat korosif, Uji TCLP nya. Sumber limbah B3 bisa berasal dari sumber

spesifik dan sumber non spesifik ataupun bahan kimia kadaluwarsa. Pengelolaan

limbah B3 sejak mulai pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara,

pengolahan dan pemanfaatan kembali limbah B3 sesuai peruturan perundangan

yang berlaku.

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup DIY, jumlah industri yang

berpotensi menimbulkan limbah pencemar (baik B3 maupun non B3) disajikan

dalam Gambar 2-7.

Gambar 2-7 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah industri yang

berpotensi mencemari lingkungan di DIY mencapai lebih dari 600 industri. Jumlah

ini belum mencakup industri kecil atau mikro yang juga berpotensi menghasilkan

limbah, misalnya industri laundry dan berbagai industri kerajinan.

24

Data terperinci tentang jumlah sampah B3 dari masing-masing industri

belum terdokumentasi dengan akurat. Untuk mendapatkan gambaran kasar

tentang aliran limbah B3 yang selama ini masuk ke TPA Piyungan (dari berbagai

sumber), Gambar 2-8 mengilutrasikan data dari Kabupaten Sleman.

Gambar 2-7 Jumlah industri di Provinsi DIY (mencakup 4 kabupaten dan 1 kotamadya) yang berpotensi menghasilkan limbah pencemar (Sumber: olahan data

Badan Lingkungan Hidup DIY, 2012)

25

Gambar 2-8 Aliran materi limbah B3 di wilayah Kabupaten Sleman (Sumber: Iswanto, 2016 (Disertasi))

Gambar 2-8 adalah data kasar yang diperoleh untuk keperluan studi

(disertasi) sehingga belum terjamin akurasinya. Walaupun demikian, data yang

tercantum pada Gambar 2-8 mengindikasikan bahwa jumlah sampah domestik

yang dikategorikan B3 (misalnya batu baterai bekas, neon dan bohlam bekas,

kemasan cat, kosmetik atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung

bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya seperti

logam merkuri yang terkandung di dalam batu baterai pada umumnya) mencapai

2,81 ton/hari di satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Sleman. Kondisi di ketiga

kabupaten dan satu kotamadya diperkirakan kurang lebih sama, dengan

kecenderungan lebih tinggi di Kotamadya Yogyakarta jika mengacu pada

kepadatan penduduk. Oleh karena itu, secara total di seluruh DIY, jumlah

timbulan sampah B3 diperkirakan bisa mencapai kurang lebih 6-8 ton/hari

(termasuk limbah B3 yang berasal dari Fasyankes). Gambar 2-8 juga memberikan

informasi bahwa aliran limbah B3 ini belum termonitor dengan baik. Sejumlah kecil

masuk TPA Piyungan, tetapi di sana pun belum ada unit khusus pengolahan

sampah B3. Dengan mencermati angka timbulan yang cukup besar, maka

kebutuhan pengolahan limbah B3 di DIY sudah sangat mendesak. Data yang

lebih akurat perlu diperoleh dengan survey yang lebih mendalam pada saat studi

kelayakan untuk pengolahan limbah B3 di TPA Piyungan.

F. TPA Piyungan, Proyeksi Sampah dan Permasalahan serta arah

pembangunan

Timbulan limbah

B3 di sumbernya

2,81 ton/hari

(100%)

Pola Perdesaan

2,4 ton/hari

(85,52%)

Pola Perkotaan

0,33 ton/hari

(11,85%)

Pola Mandiri

0,07 ton/hari

(2,63%)

SEKTOR

INFORMAL

(daur ulang)

SEBAGAI

PENCEMAR

LINGKUNGAN

1,14 ton/hari

(47,55%)

1,26 ton/hari

(52,45%)

Dibakar/ditimbun

0,065 ton/hari

(19,70%)

Ke TPA Piyungan

0,01 ton/hari

(14,29%)

Ke TPA Piyungan

0,06 ton/hari

(85,71%)

0,265 ton/hari

(80,3%)

26

TPA Regional Piyungan yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan

Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai

luas area 12,5 Ha.

Saat ini di TPA Piyungan jumlah sampah domestik masih menjadi

penyumbang terbesar sampah, yang umumnya berasal dari rumah tangga,

perkantoran, pendidikan, dan perdagangan, jasa pariwisata, dan sampah organik

dan inorganik serta sampah B3 dari rumah tangga, sebagian industri kecil

menengah (IKM) dan fasilitas pelayanan kesehatan juga ditampung di lokasi

tersebut. Berdasarkan studi Kajian PTMP Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan

Kajian Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul tahun 2016, timbulan

sampah domestik sebagian besar masih didominasi oleh sampah organik sekitar

60 - 70% volume, akan tetapi sampah anorganik secara total bisa mencapai 30 –

40% volume dari total sampah secara keseluruhan. Kondisi ini mengindikasikan

adanya pergeseran konsumsi masyarakat di perkotaan. Hal ini disebabkan karena

peningkatan produk – produk baru, sehingga meningkat pula daya beli

masyarakat di perkotaan.

Tabel 2-8 menyajikan data timbulan sampah yang masuk di TPA Piyungan

untuk 5 tahun terakhir dan Tabel 2-9 menyajikan komposisi rerata dari timbulan

sampah domestik.

Tabel 2-8 Timbulan Sampah 5 Tahun Terakhir

No. Daerah Asal Total berat sampah tiap Tahun (kg)

2012 2013 2014 2015 2016

1 Kodya Yogyakarta

71.316.347 64.286.172 53.222.836 51.867.590 65.278.911

2 Kabupaten Sleman

41.715.669 43.824.419 40.357.808 48.146.670 55.020.910

3 Kabupaten Bantul

13.668.456 15.880.509 15.522.800 17.241.210 21.335.040

4 Non Dinas Kodya Yogyakarta

677.063 13.553.969 18.323.719 22.723.512 11.013.872

5 Non Dinas Sleman

2.110.080 5.249.530 7.155.015 5.708.855 3.664.115

6 Non Dinas Bantul 1.338.080 5.016.450 4.646.915 3.226.260 932.975

Jumlah 130.826.234 147.811.049 139.229.093 148.914.097 157.245.823

(Sumber: TPST Piyungan, 2017)

Tabel 2-9 Komposisi dan berat timbulan sampah domestik di TPA Piyungan

Komponen Komposisi Berat (ton/hari)

Organik 0,37 277,37

Plastik 0,22 166,09

Kertas 0,15 111,97

Kayu 0,02 12,54

Kaleng 0,01 0,65

Kaca/gelas 0,02 14,81

Kain 0,08 57,05

27

Karet 0,03 21,40

Besi 0,01 6,26

B3 0,1 77,87

100 672,13

(Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan)

Rata-rata per hari sampah yang dibuang ke TPA adalah 450-550 ton (Fakta dan

Analisa KPY, 2017) dengan jenis sampah dominan adalah sampah organik

sebesar kurang lebih 72% dari total sampah yang ada. Namun berdasarkan studi

pengelolaan dan teknologi pengolahan sampah (2017), diketahui berat ton

sampah dan komposisi sampah (% berat) di TPA Piyungan sebagaimana tersaji

dalam Tabel 2-9.

Menurut Tabel 2-9 ada 672,13 ton sampah perhari yang akan dikelola oleh

TPA Piyungan, dimana diperkirakan 37% berupa sampah organik, ± 54% sampah

inorganik sementara ± 10 % atau 77,87 ton/hari berupa sampah B3. Sementara

data lain menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di DIY sebesar 230

ribu ton/hari atau dalam pencatatan selama setahun total ada 2,8 juta ton.

Permasalahan yang ada di TPA Piyungan juga tidak hanya keterbatasan lahan

saja akan tetapi masih banyaknya sarana prasarana yang rusak dan tidak

berfungsi optimal sehingga memerlukan pergantian atau perbaikan sarana dan

prasarana. Permasalahan lain selain dari segi teknis adalah ketersediaannya

SDM dan sistem operasi yang ada di TPA Piyungan. Kurangnya SDM yang

mengoperasionalkan TPA Piyungan baik secara kuantitas maupun kualitas

sehingga mempengaruhi operasional sehari-hari.

Sementara itu data proyeksi volume timbulan sampah di TPA Piyungan

disajikan pada Tabel 2-10 dan Gambar 2-9.

Tabel 2-10 Proyeksi volume timbulan sampah di KPY (m3/hari)

Tahun Volume

(m3/hari)

Volume

(m3/tahun)

Berat

(ton/hari)

Berat

(ton/tahun)

2017 1013.1 369781.5 550.1 200786.5

2018 1105.7 403580.5 600.4 219146.0

2019 1206.7 440445.5 655.2 239148.0

2020 1316.9 480668.5 715.1 261011.5

2021 1437.2 524578.0 780.4 284846.0

2022 1568.5 572502.5 851.7 310870.5

2023 1711.8 624807.0 929.5 339267.5

2024 1868.2 681893.0 1014.4 370256.0

2025 2038.9 744198.5 1107.1 404091.5

2026 2225.2 812198.0 1208.3 441029.5

2027 2428.5 886402.5 1318.7 481325.5

2028 2650.3 967359.5 1439.1 525271.5

2029 2818.0 1028570.0 1530.2 558523.0

2030 2965.2 1082298.0 1610.1 587686.5

2031 3112.4 1136026.0 1690.0 616850.0

28

2032 3259.5 1189717.5 1770.0 646050.0

(Sumber: Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan, 2017)

Gambar 2-9 Pertumbuhan Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Piyungan (Sumber: Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan, 2017)

Dengan luas lahan area 12,5 Ha, TPA Piyungan hanya bisa menampung

sampah hingga tahun 2019. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pengelolaan

tepat guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perencanaan yang perlu

dilakukan terkait pengelolaan sampah di TPA Piyungan secara umum adalah

sebagai berikut:

a. Rencana sistem jaringan persampahan diarahkan sesuai dengan

arah pengembangan atau rencana pemanfaatan ruang KPY,

khususnya pada daerah perdagangan, pasar, terminal serta obyek-

obyek wisata.

b. Pelibatan peran masyarakat dalam pengolahan persampahan

mandiri atau sistem 3R. Fasilitas sarana dan prasarana perlu

dikembangkan, antara lain Bank Sampah, TPS-3R, dan TPST.

c. Pengembangan atau pengolahan sampah di TPA Piyungan

diarahkan berbasis teknologi dan bernilai ekonomi dengan membuka

peluang investasi atau kersajama swasta. Studi detail perlu

dilakukan guna mengetahui kelayakannya.

d. Alternatif TPA diarahkan berlokasi di wilayah yang berada di KPY

yang belum padat penduduknya, yaitu di Kabupaten Sleman

ataupun Kabupaten Bantul. Studi lebih lanjut mengenai pengadaan

TPA perlu dilakukan.

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

2017 2022 2027 2032

Vo

lum

e (m

3/h

ari)

Tahun

29

Tabel 2-11 Proyeksi Timbulan Sampah dan Penambahan Infrastruktur Persampahan. Sumber: Bappeda DIY (2014)

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

1 Bantul Banguntapan Banguntapan

54.910

2,51 6

57702 73935 94735

190,42 243,99 312,63

-

184,4

2

-

237,9

9 -306,63

LDU

S 8 10 13

2 Bantul Banguntapan Singosaren 4.913

2,53 6 5165 6631 8513

17,04 21,88 28,09

-

11,04

-

15,88 -22,09

LDU

S 0 1 1

3 Bantul Banguntapan Baturetno 18.756

2,52 0 19714 25284 32429

65,06 83,44 107,02

-

65,06

-

83,44 -107,02

LDU

S 3 3 4

4 Bantul Banguntapan Wirokerten 14.953

2,52 6 15717 20158 25854

51,87 66,52 85,32

-

45,87

-

60,52 -79,32

LDU

S 2 3 3

5 Bantul Banguntapan Tamanan 14.669

2,52 6 15418 19775 25363

50,88 65,26 83,70

-

44,88

-

59,26 -77,70

LDU

S 2 2 3

6 Bantul Banguntapan Potorono 13.932

2,53 6 14646 18803 24140

48,33 62,05 79,66

-

42,33

-

56,05 -73,66

LDU

S 2 2 3

7 Bantul Kasihan Ngestiharjo

39.959

1,99 12

41566 50619 61643

137,17 167,04 203,42

-

125,1

7

-

155,0

4 -191,42

LDU

S 5 6 8

8 Bantul Kasihan Tamantirto

28.408

1,99 12

29550 35986 43824

97,52 118,75 144,62

-

85,52

-

106,7

5 -132,62

LDU

S 4 4 6

30

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

9 Bantul Kasihan Tirtonirmolo 26.339

1,99 24 27398 33365 40632

90,41 110,10 134,09

-

66,41

-

86,10 -110,09

LDU

S 3 4 5

1

0 Bantul Sewon Bangunharjo

30.695

1,51 0

31629 36743 42684

104,38 121,25 140,86

-

104,3

8

-

121,2

5 -140,86

LDU

S 4 5 6

1

1 Bantul Sewon Panggungharjo

35.162

1,51 24

36232 42091 48896

119,57 138,90 161,36

-

95,57

-

114,9

0 -137,36

LDU

S 4 5 6

1

2

Yogyakart

a Danurejan Suryatmajan 4.275 0,61 100 4328 4599 4887

14,28 15,18 16,13 85,72 84,82 83,87 - 0 0 0

1

3

Yogyakart

a Danurejan

Tegal

Panggung 7.809 0,61 7,56 7905 8401 8927

26,09 27,72 29,46

-

18,53

-

20,16 -21,90 TPST 2 3 3

1

4

Yogyakart

a Danurejan Bausasran 6.417 0,61 18,36 6496 6903 7336

21,44 22,78 24,21 -3,08 -4,42 -5,85 TPST 0 1 1

1

5

Yogyakart

a Gondomanan Prawirodirjan 8.275 0,72 100 8395 9019 9690

27,70 29,76 31,98 72,30 70,24 68,02 TPST 0 0 0

1

6

Yogyakart

a Gondomanan Ngupasan 4.794 0,72 16,2 4864 5226 5614

16,05 17,25 18,53 0,15 -1,05 -2,33 - 0 0 0

1

7

Yogyakart

a

Gedongtenge

n

Pringgokusuma

n 10.650 0,98 108,64 10860 11973 13199

35,84 39,51 43,56 72,80 69,13 65,08 - 0 0 0

31

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

1

8

Yogyakart

a

Gedongtenge

n

Sosromendura

n 6.240 0,98 29,16 6363 7015 7734

21,00 23,15 25,52 8,16 6,01 3,64 - 0 0

0

1

9

Yogyakart

a

Gondokusum

an Baciro 12.808 0,67 118,36 12981 13877 14835

42,84 45,79 48,96 75,52 72,57 69,40 - 0 0 0

2

0

Yogyakart

a

Gondokusum

an Terban 9.203 0,67 128,68 9327 9971 10660

30,78 32,90 35,18 97,90 95,78 93,50 - 0 0 0

2

1

Yogyakart

a

Gondokusum

an Klitren 10.320 0,67 10,32 10459 11181 11954

34,51 36,90 39,45

-

24,19

-

26,58 -29,13 TPST 3 4 4

2

2

Yogyakart

a

Gondokusum

an Demangan 10.995 0,67 18,96 11143 11913 12735

36,77 39,31 42,03

-

17,81

-

20,35 -23,07 TPST 2 3 3

2

3

Yogyakart

a

Gondokusum

an Kotabaru 2.506 0,67 30,84 2540 2716 2903

8,38 8,96 9,58 22,46 21,88 21,26 - 0 0 0

2

4

Yogyakart

a Jetis Bumijo 8.906 0,32 24,36 8964 9255 9555

29,58 30,54 31,53 -5,22 -6,18 -7,17 TPST 1 1 1

2

5

Yogyakart

a Jetis

Cokrodiningrat

an 7.898 0,32 6 7949 8207 8474

26,23 27,08 27,96

-

20,23

-

21,08 -21,96 TPST 3 3 3

2

6

Yogyakart

a Jetis Gowongan 6.567 0,32 4,32 6610 6824 7046

21,81 22,52 23,25

-

17,49

-

18,20 -18,93 TPST 2 2 3

2

7

Yogyakart

a Kraton Patehan 4.733 0,09 112,96 4742 4785 4828

15,65 15,79 15,93 97,31 97,17 97,03 - 0 0 0

32

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

2

8

Yogyakart

a Kraton Kadipaten 5.533 0,09 6,48 5543 5594 5644

18,29 18,46 18,63

-

11,81

-

11,98 -12,15 TPST 2 2 2

2

9

Yogyakart

a Kraton Panembahan 7.339 0,09 15,72 7353 7419 7486

24,26 24,48 24,70 -8,54 -8,76 -8,98 TPST 1 1 1

3

0

Yogyakart

a Kotagede Prenggan 11.222 2,52 106 11795 15128 19403

38,92 49,92 64,03 67,08 56,08 41,97 - 0 0 0

3

1

Yogyakart

a Kotagede Rejowinangun 12.075 2,52 4,32 12692 16278 20878

41,88 53,72 68,90

-

37,56

-

49,40 -64,58 TPST 5 7 9

3

2

Yogyakart

a Kotagede Purbayan 9.124 2,52 0 9590 12300 15776

31,65 40,59 52,06

-

31,65

-

40,59 -52,06 TPST 4 5 7

3

3

Yogyakart

a Mantrijeron Gedongkiwo 12.393 0,96 122,2 12633 13899 15292

41,69 45,87 50,46 80,51 76,33 71,74 - 0 0 0

3

4

Yogyakart

a Mantrijeron

Suryodiningrata

n 10.294 0,96 12,96 10493 11545 12702

34,63 38,10 41,92

-

21,67

-

25,14 -28,96 TPST 3 3 4

3

5

Yogyakart

a Mantrijeron Mantrijeron 8.752 0,96 16,2 8921 9816 10800

29,44 32,39 35,64

-

13,24

-

16,19 -19,44 TPST 2 2 3

3

6

Yogyakart

a Mergangsan Keparakan 8.770 0,66 104,32 8887 9491 10136

29,33 31,32 33,45 74,99 73,00 70,87 - 0 0 0

3

7

Yogyakart

a Mergangsan Wirogunan 11.045 0,66 0 11192 11953 12765

36,93 39,44 42,12

-

36,93

-

39,44 -42,12 TPST 5 5 6

33

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

3

8

Yogyakart

a Mergangsan Brontokusuman 9.706 0,66 16,2 9835 10504 11218

32,46 34,66 37,02

-

16,26

-

18,46 -20,82 TPST 2 2 3

3

9

Yogyakart

a Ngampilan Notoprajan 7.509 0,62 119,44 7603 8088 8603

25,09 26,69 28,39 94,35 92,75 91,05 - 0 0 0

4

0

Yogyakart

a Ngampilan Ngampilan 8.947 0,62 6,48 9059 9636 10251

29,89 31,80 33,83

-

23,41

-

25,32 -27,35 TPST 3 3 4

4

1

Yogyakart

a Pakualaman Purwo Kinanti 5.269 0,04 9,72 5274 5295 5316

17,40 17,47 17,54 -7,68 -7,75 -7,82 TPST 1 1 1

4

2

Yogyakart

a Pakualaman Gunung Ketur 4.191 0,04 14,04 4195 4212 4229

13,84 13,90 13,96 0,20 0,14 0,08 - 0 0 0

4

3

Yogyakart

a Tegalrejo Kricak 12.518 1,31 15,72 12849 14634 16669

42,40 48,29 55,01

-

26,68

-

32,57 -39,29 TPST 4 4 5

4

4

Yogyakart

a Tegalrejo Tegalrejo 8.292 1,31 109,72 8511 9694 11042

28,09 31,99 36,44 81,63 77,73 73,28 - 0 0 0

4

5

Yogyakart

a Tegalrejo Bener 4.942 1,31 6 5073 5778 6581

16,74 19,07 21,72

-

10,74

-

13,07 -15,72 TPST 1 2 2

4

6

Yogyakart

a Tegalrejo Karangwaru 9.375 1,31 23,22 9623 10960 12484

31,76 36,17 41,20 -8,54

-

12,95 -17,98 TPST 1 2 2

4

7

Yogyakart

a Umbulharjo Tahunan 9.005 2,44 106,48 9450 12026 15305

31,19 39,69 50,51 75,30 66,79 55,97 - 0 0 0

34

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

4

8

Yogyakart

a Umbulharjo Pandeyan 14.426 2,44 9,24 15139 19266 24518

49,96 63,58 80,91

-

40,72

-

54,34 -71,67 TPST 5 7 10

4

9

Yogyakart

a Umbulharjo Giwangan 8.368 2,44 121 8782 11176 14222

28,98 36,88 46,93 92,02 84,12 74,07 - 0 0 0

5

0

Yogyakart

a Umbulharjo Warungboto 11.687 2,44 6,48 12265 15608 19863

40,47 51,51 65,55

-

33,99

-

45,03 -59,07 TPST 5 6 8

5

1

Yogyakart

a Umbulharjo Sorosutan 16.118 2,44 40,86 16915 21526 27394

55,82 71,04 90,40

-

14,96

-

30,18 -49,54 TPST 2 4 7

5

2

Yogyakart

a Umbulharjo Semaki 5.279 2,44 9,72 5540 7050 8972

18,28 23,27 29,61 -8,56

-

13,55 -19,89 TPST 1 2 3

5

3

Yogyakart

a Umbulharjo Muja Muju 11.535 0,65 31,92 11686 12468 13303

38,56 41,14 43,90 -6,64 -9,22 -11,98 TPST 1 1 2

5

4

Yogyakart

a Wirobrajan Pakuncen 10.362 0,65 0 10498 11200 11950

34,64 36,96 39,44

-

34,64

-

36,96 -39,44 TPST 5 5 5

5

5

Yogyakart

a Wirobrajan Wirobrajan 10.171 0,65 4,32 10304 10994 11730

34,00 36,28 38,71

-

29,68

-

31,96 -34,39 TPST 4 4 5

5

6

Yogyakart

a Wirobrajan Patangpuluhan 6.437 0,65 6 6521 6958 7424

21,52 22,96 24,50

-

15,52

-

16,96 -18,50 TPST 2 2 2

5

7 Sleman Depok Catur Tunggal 62.454

0,28 323,24 62805 64586 66417

207,26 213,13 219,18

115,9

8

110,1

1 104,06 - 0 0 0

35

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

5

8 Sleman Depok Maguwoharjo 34.204

4,08 96 37052 55270 82444

122,27 182,39 272,07

-

26,27

-

86,39 -176,07

LDU

S 1 4 7

5

9 Sleman Depok Condong Catur 42.335

3,51 308 45360 64046 90430

149,69 211,35 298,42

158,3

1 96,65 9,58 - 0 0

0

6

0 Sleman Gamping

Ambarketawan

g 21.252

0,92 48 21645 23721 25996

71,43 78,28 85,79

-

23,43

-

30,28 -37,79

LDU

S 1 1 2

6

1 Sleman Gamping Banyuraden 16.237

1,21 60 16633 18759 21156

54,89 61,90 69,81 5,11 -1,90 -9,81 - 0 0 0

6

2 Sleman Gamping Nogotirto 17.015

0,07 72 17039 17159 17279

56,23 56,62 57,02 15,77 15,38 14,98 - 0 0 0

6

3 Sleman Gamping Trihanggo 17.580

1,11 206 17973 20071 22413

59,31 66,23 73,96

146,6

9

139,7

7 132,04 - 0 0 0

6

4 Sleman Godean Sidoarum 14.465

1,89 6 15017 18110 21838

49,56 59,76 72,07

-

43,56

-

53,76 -66,07

LDU

S 2 2 3

6

5 Sleman Kalasan Purwomartani

35.769

1,25

36669 41520 47011

121,01 137,02 155,14

-

121,0

1

-

137,0

2 -155,14

LDU

S 5 6 6

6

6 Sleman Mlati Sinduadi

38.575

3,45 60

41283 57953 81354

136,23 191,24 268,47

-

76,23

-

131,2

4 -208,47

LDU

S 3 5 9

36

No Kabupaten

/Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kondisi Eksisting (Tahun 2015)

Proyeksi Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Proyeksi Timbulan

Sampah Harian (M3)

Selisih Proyeksi

Timbulan Dan

Kapasitas Infrastruktur 2014

(M3/Hari)

Penambahan

Infrastruktur Sampah

(Buah)

Jumlah

Penddk

(Jiwa)

Pertmbhn

Penduduk

(%)

Kapasitas

Infr.

Persmphn

(M3)

2017 2027 2037 2017 2027 2037 2017 2027 2037 JENIS* 2017 2027 2037

6

7 Sleman Mlati Sendangadi 18.658

2,97 48 19783 26510 35523

65,28 87,48 117,23

-

17,28

-

39,48 -69,23

LDU

S 1 2 3

6

8 Sleman Mlati Tlogoadi 12.488

2,11 13021 16044 19770

42,97 52,95 65,24

-

42,97

-

52,95 -65,24

LDU

S 2 2 3

6

9 Sleman Ngaglik Minomartani 15.381

2,35 36 16113 20326 25640

53,17 67,08 84,61

-

17,17

-

31,08 -48,61

LDU

S 1 1 2

7

0 Sleman Ngaglik Sinduharjo 18.845

4,22 78 20470 30947 46787

67,55 102,13 154,40 10,45

-

24,13 -76,40

LDU

S 0 1 3

7

1 Sleman Ngaglik Sari Harjo 20.610

4,37 30 22451 34434 52814

74,09 113,63 174,29

-

44,09

-

83,63 -144,29

LDU

S 2 3 6

7

2 Sleman Ngemplak Wedomartani 27.071

1,44 224 27857 32138 37078

91,93 106,06 122,36

132,0

7

117,9

4 101,64 0 0 0

Jumlah Total

1.088.71

5 3.577

1.128.05

5

1.357.34

5

1.654.99

6

3722,5

8

4479,2

4

5461,4

9

-

145,8

6

-

902,5

2 -1884,77

*Keterangan: Data ini masih menggunakan istilah “LDUS” karena mengambil data dari tahun 2014. Sejak tahun 2015, LDUS di DIY hanya ada di UGM

sebagai konsep akademik untuk TPST dengan residu yang tidak habis.

37

Penyediaan prasarana persampahan merupakan salah satu aspek penting

di dalam operasional pengelolaan persampahan. Teknik operasional persampahan

meliputi pewadahan sampah, penumpulan sampah, pemindahan sampah,

pengolahan dan pembuangan akhir. Pewadahan sampah adalah kegiatan

menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan,

diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Tujuan

Pewadahan yaitu (1) untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan

sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan

estetika (2) memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan

petugas pengumpul sampah.

Tabel 2-12 Sebaran Cakupan Seluruh Jenis Infrastruktur di KPY

Kabupaten Kecamatan JENIS Jumlah

Kontainer Depo LDUS TPS TPST

Bantul Banguntapan 5 2 5

Bantul Kasihan 4 3 5

Bantul Sewon 4 1 4

Bantul Total 13 0 0 6 0 14

Sleman Depok 8 2 8 9 28

Sleman Gamping 3 1 7 11

Sleman Godean 1 1

Sleman Mlati 6 1 1 4 11

Sleman Ngaglik 4 1 4 9

Sleman Ngemplak 1 1 2

Sleman Total 22 5 3 19 13 62

Yogyakarta Danurejan 1 7 8

Yogyakarta Gedongtengen 1 9 10

Yogyakarta Gondokusuman 4 2 24 30

Yogyakarta Gondomanan 1 1 4 5

Yogyakarta Jetis 3 6 8

Yogyakarta Kotagede 1 1 1 3

Yogyakarta Kraton 1 1 9 11

Yogyakarta Mantrijeron 2 1 14 16

Yogyakarta Mergangsan 1 5 6

Yogyakarta Ngampilan 1 8 9

Yogyakarta Pakualaman 1 7 7

Yogyakarta Tegalrejo 4 1 9 1 14

Yogyakarta Umbulharjo 5 4 19 3 27

Yogyakarta Wirobrajan 1 1 2

Yogyakarta Total 23 15 0 123 4 156

Jumlah 58 20 3 148 17 232

(Sumber: BAPPEDA DIY (2014))

Jenis infrastruktur persampahan di KPY terdiri dari 2 kewenangan yaitu

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Infrastruktur persampahan yang menjadi

kewenangan provinsi adalah TPST dan TPA. Di dalam KPY infrastruktur

persampahan yang ada hanya TPST yang terbagi menjadi 3 kapasitas, yaitu

kapasitas 7,5 m3 berjumlah 3 unit, kapasitas 12 m3 berjumlah 13 unit dan kapasitas

22,5 m3 berjumlah 1unit. Infrastruktur persampahan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota terbagi menjadi 4 jenis yaitu TPS, container, Depo dan lahan daur

ulang sampah (LDUS). TPS dibagi menjadi 4 kapasitas yaitu 3 m3, 4 m3 dan 24 m3.

Depo dibagi menjadi 2 kapasitas yaitu 100 m3 dan 200 m3

38

Sebaran infrastruktur persampahan di KPY tidak merata atau tidak semua

kecamatan memiliki minimal satu infrastruktur untuk semua ukuran atau jenis yang

memadahi. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.19 Sebaran Cakupan Seluruh Jenis

Infrastruktur per Kecamatan dan Kabupaten/kota di KPY tersaji pada Tabel 2-12.

Pembangunan sistem persampahan di KPY tertuang dalam Rencana Tata

Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menyebutkan bahwa Pengembangan

atau pengolahan sampah di TPA Piyungan diarahkan berbasis teknologi dan bernilai

ekonomi dengan membuka peluang investasi atau kerjasama swasta. Studi

detail perlu dilakukan guna mengetahui kelayakannya

2.2 Kepastian KPBU Mempunyai Permintaan yang Berkelanjutan

2.2.1 Konsep Pengembangan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan

Dalam bagian ini akan diuraikan konsep pengembangan TPA Piyungan

menjadi TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan terlebih dahulu sebagai gambaran

potensi-potensi pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dari teknologi yang

diaplikasikan. Berdasarkan evaluasi oleh pengelola TPA Piyungan saat ini, yaitu

Dinas PUP ESDM, dan dengan memperhatikan masukan dari Dinas Kesehatan

akan perlunya DIY memiliki instalasi pengolahan Limbah B3, maka konsep

pengembangan TPA Piyungan menjadi TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan

mencakup:

a. Penambahan teknologi baru

b. Instalasi insinerator dan kelengkapannya sebagai sarana pengolahan limbah

B3

Uraian untuk masing-masing komponen teknologi dalam konsep pengembangan

TPA Piyungan ini disajikan berikut ini

A. Pengelolaan gas metana

Pengelolaan gas metana akan dilaksanakan dengan pemasangan pipa

portable dan tahap awal akan dipasang di area rencana awal penimbunan sel. Detail

pipa portable yang dibutuhkan adalah pipa HDPE. Jumlah titik pipa gas metana

untuk tahap awal dibutuhkan sebanyak 154 titik. Untuk detail gambar pipa portable

dan peta titik pipa gas dapat dilihat pada Gambar 2-10 dan Gambar 2-11.

39

Gambar 2-10 Detail Gambar Pipa Portable Penangkap Gas Metan (Sumber: Studi Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Gambar 2-11 Rencana Peta Titik Pipa Gas Metana TPA Piyungan (Sumber: Studi

Pendahuluan TPA Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Gas metan kemudian direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai biogas. Biogas

pada tahap pertama akan diujicoba pemakaiannya untuk keperluan sebagai berikut:

1. Penerangan area TPA pada malam hari

2. Bahan bakar kompor gas metana untuk memasak

3. Apabila gas yang dihasilkan cukup besar dapat di distribusikan ke

masyarakat sekitar TPA

Rencana pemanfaatan biogas dapat dilihat pada Gambar 2-12.

40

Gambar 2-12 Rencana Pemanfaatan Biogas

B. Pilihan penambahan teknologi baru di TPA Regional Piyungan

B.1. Anaerobic digester

Proses anaerobic digestion adalah proses produksi gas bio dari material

organik dengan bantuan bakteri dengan kondisi tidak adanya oksigen. Sebagian

besar gas yang dihasilkan berupa metana. Proses anaerobic digestion ini dibagi

menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama material

organik akan diurai menjadi asam lemah. Setelah material organik berubah menjadi

asam maka bakteri kedua menguraikan asam lemah menjadi gas metana.

Potensi reduksi sampah menggunakan metode anaerobic digester dapat

dilihat pada Tabel 2-13. Umumnya materi yang diolah di anaerobic digester adalah

materi organik. Oleh karena itu sebelum diolah harus dilakukan pemilahan sampah

agar efisiensi pengolahan menjadi lebih besar. Skema umum teknologi aerobic

digester dapat dilihat pada Gambar 2-13. Untuk karakteristik, efisiensi, dan biaya

investasi masing-masing unit pada proses Aerobic Digester dapat dilihat pada Tabel

2-14 sampai Tabel 2-19.

41

Tabel 2-13 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Anaerobic Digester (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Gambar 2-13 Skema Umum Teknologi Anaerobic Digester (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

42

Tabel 2-14 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Material Recovery Facility (MRF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY,

2017))

Tabel 2-15 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Anaerobic Digestion (AD) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

43

Tabel 2-16 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Biogas (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Tabel 2-17 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Komposting dari Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan,

(Pemda DIY, 2017))

Tabel 2-18 Karakteristik dan Efisiensi Residu yang Menuju Landfill (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

44

Tabel 2-19 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan Anaerobic Digestion (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY,

2017))

B.2. Refuse derived fuel (RDF)

Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari daur

ulang material yang menghasilkan energi panas yang tinggi dan sering juga disebut

dengan istilah briket ataupun pellet. Istilah lain untuk bahan bakar dari sampah padat

kota seperti bahan bakar daur ulang (Recovered Fuel), bahan bakar dari

pembungkus (Packaging Derived Fuel), bahan bakar dari potongan kertas dan

plastik (Paper and Plastic Fraction), dan bahan bakar dari proses mesin (Process

Engineered Fuel).

Potensi reduksi sampah menggunakan metode ini dapat dilihat pada Tabel

2-20. Untuk skema umum pengolahan sampah menggunakan teknologi RDF dapat

dilihat pada Gambar 2-14. Karakteristik, efisiensi, dan biaya investasi dengan

metode RDF dapat dilihat pada Tabel 2-20 sampai Tabel 2-23.

Tabel 2-20 Potensi Reduksi Sampah dengan Metode Refuse Derived Fuel (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

45

Gambar 2-14 Skema Umum Teknologi Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Tabel 2-21 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Refused Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY,

2017))

Tabel 2-22 Karakteristik, Efisiensi, dan Biaya Investasi Unit Materials Recovery

Facility (MRF) (Sumber Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda

DIY, 2017))

46

Tabel 2-23 Total Biaya Investasi untuk Keseluruhan Sistem Pengolahan Refused

Derived Fuel (RDF) (Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan,

(Pemda DIY, 2017))

C. Komparasi prioritas teknologi

Di antara ketiga teknologi di yang telah diuraikan di atas, perlu

dipertimbangkan keterbatasan ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk

instalasi teknologi ini, yaitu hanya sebesar 2.3 ha. Oleh karena itu, perlu dipikirkan

prioritas teknologi yang akan direalisasikan terlebih dahulu. Sebagai bahan

pertimbangan, disajikan komparasi kualitatif di Tabel 2-24.

Tabel 2-24 Komparasi kualitatif kemungkinan aplikasi teknologi pengolahan sampah di TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan

Aspek Komparasi Pengelolaan landfill gas dan utilisasi

Anaerobic digester RDF

Luas lahan << (hanya memerlukan jejaring pemipaan)

>>> (memerlukan area

besar untuk loading dan ukuran reaktor

besar)

< (peralatan mekanis tidak memakan banyak tempat

JIKA sampah organik sudah terpilah di

sumbernya, lahan di TPA diperlukan untuk

peralatan dan gudang RDF).

Biaya operasional << (blower/kompresor

dan generator listrik)

>>> (diperlukan

penghancuran, mekanisme

pengadukan, dan pengeringan sludge)

< (peralatan mekanis relatif sederhana jika sampah

terpilah)

Kerumitan teknologi << (sangat sederhana

berupa jaringan pemipaan)

>> (belum ada best

practice teknologi lokal dengan skala

besar di TPA Indonesia)

< (sudah ada beberapa

contoh teknologi dengan komponen lokal tinggi di

Indonesia)

Potensi manfaat teknologi

>> (biogas bisa langsung

digunakan untuk mengurangi biaya

energi di TPA)

>> (biogas bisa langsung

digunakan untuk mengurangi biaya

energi di TPA)

> (RDF bisa dijual tetapi

tergantung market, bisa digunakan sendiri di TPA

tetapi memerlukan investasi tambahan

untuk gasifikasi/pembakaran)

Berdasarkan analisis kualitatif di Tabel 2-24, maka teknologi yang disarankan

adalah dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1) teknologi produksi RDF

47

dikombinasikan dengan sistem pemanenan biogas landfill untuk mengurangi biaya

energi, 2) teknologi digester anaerobik untuk fraksi organik jika sisa lahan

memungkinkan. Pilihan spesifikasi teknologi dan perhitungan keekonomian perlu

dikaji dengan lebih mendalam pada studi kelayakan, dengan disarankan mengacu

pada saran-saran dan pertimbangan yang disajikan pada bagian Penutup kajian ini.

Terkait ketersediaan lahan yang saat ini tersedia 2.3 ha di lokasi TPA

Piyungan, perlu dipertimbangkan juga hal-hal berikut ini:

1. Dengan aplikasi teknologi pengolahan yang sesuai, lahan yang masih tersedia

tidak perlu dialokasikan sebagai landfill karena sampah akan terolah dengan

teknologi yang dipilih.

2. Jika sampah tidak lagi dikelola dengan metode landfill, maka problem lindi yang

selama ini menjadi problem TPA akan sangat berkurang. Air lindi yang masih

muncul adalah air lindi dari sel-sel sampah lama yang akan semakin berkurang

jumlahnya jika tidak ada lagi tumpukan sampah baru. Dengan demikian, kolam-

kolam penampung lindi yang memakan area TPA cukup besar bisa secara

bertahap dikonversi menjadi area untuk teknologi baru di masa depan TPA.

D. Insinerasi limbah B3

Dalam konteks TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, insinerator limbah B3

adalah komponen yang diprioritaskan karena keperluan di pengolahan limbah B3,

terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan, sudah sangat mendesak. Teknologi

pembakaran merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan di industri di

Indonesia. TPS pada skala kecamatan maupun rumah sakit sering menggunakan

insinerasi untuk membakar beberapa jenis sampah yang sulit didegradasi secara

biologis. Energi yang dihasilkan dari insinerasi juga dapat digunakan untuk

membangkitkan listrik dan sebagai pemanas melalui uap.

Limbah B3 yang dapat diolah dalam insinerator meliputi limbah dengan kode

dan keterangan dalam Tabel 2-25. Gambaran spesifikasi insinerator disajikan dalam

Tabel 2-27, sementara estimasi investasi disajikan di Tabel 2-26.

Tabel 2-25 Kode dan Keterangan Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY)

No. Jenis Industri Kode Limbah

Uraian Limbah

1. Baterai kering, Baterai bekas, baterai tidak memenuhi spesifikasi teknis, baterai kadaluwarsa

A 326-1 Baterai bekas, baterai tidak memenuhi spesifikasi teknis, baterai kadaluwarsa

2. Industri penyamak kulit A 334-1 Limbah dari proses taning dan finishing yang mengandung Cr

48

3. Fasyankes A 337-1 Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius

4. Fasyankes A 337-2 Produk farmasi kedaluwarsa

5. Fasyankes A 337-3 Bahan kimia kedaluawarsa

6. Fasyankes A 337-4 Peralatan lab terkontaminasi B3

7. Fasyankes A 337-5 Peralatan medis mengandung logam berat

8. Fasyankes B 337-1 Kemasan produk farmasi

9. Laboratorium riset dan komersial

A 338-1 Bahan kimia kedaluwarsa

10. Laboratorium riset dan komersial

A 338-2 Peralatan lab terkontaminasi B3

11. Laboratorium riset dan komersial

A 338-4 Sludge IPAL

12. Fotografi A 339-1 Larutan developer, fixer bekas fotografi

13. Fotografi B 339-1 Off set

14. Fotografi B 339-2 Tinta toner

15. Fotokopi B 353-1 Toner bekas

Tabel 2-26 Biaya Investasi Fasilitas Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY)

No. Kebutuhan Satuan Volume Harga satuan Harga Total

1. Ruang Persiapan 1 Unit 30.000.000 30.000.000

2. Ruang Incinerator 1 Unit 90.000.000 90.000.000

3. Incinerator dengan anti polusi udara (dengan kapasitas pengolahan per hari 7 ton maka hanya butuh 1 incenerator sebagai investasi awal)

1 Unit 3.000.000.000 (harga kapasitas 3m³ ± 3 miliar) data dari sebuah penawaran

3.000.000.000

4. CCTV pemantau asap yang terkoneksi dengan KLHK

3 Unit 35.000.000 105.000.000

5. Alat pemantau emisi digital

3 Unit 120.000.000 360.000.000

6. Alat timbang sampah 2 Unit 15.000.000 30.000.000

7. IPAL 1 Unit 50.000.000 50.000.000

8. Alat kebersihan/desinfeksi

1 paket 10.000.000 10.000.000

9. APD 10 paket 500.000 5.000.000

10. Kamar mandi/WC petugas

1 Unit 10.000.000 10.000.000

49

11. Ruang Tamu 1 Unit 20.000.000 20.000.000

12. Kendaraan roda 4 mobil box dengan pendingin

5 Unit 250.000.000 1.250.000.000

13 Kendaraan roda 3 5 Unit 25.000.000 125.000.000

14. Forklift 2 Unit 150.000.000 300.000.000

15. Pos Keamanan 1 Unit 10.000.000 10.000.000

16. Dispobin 240 liter merk Maspion

200 Buah 1.500.000 300.000.000

17. Sewa Coldstorage 20 feet

1 Buah 20.000.000 20.000.000

18. Sarana Penampung Abu

1 Unit 15.000.000 15.000.000

19. Sarana Cuci Peralatan

1 Unit 15.000.000 15.000.000

20. Biaya Pembuatan AMDAL

1 dokumen 500.000.000

Jumlah Total 6.245.000.000

Perlu digarisbawahi bahwa biaya investasi seperti tersebut pada Tabel 2-26 perlu

dikaji ulang pada tahapan studi kelayakan karena beberapa biaya investasi sarana

pendukung masih merupakan “harga perkiraan” berdasarkan informasi pada website

penyedia jasa instalasi peralatan.

Tabel 2-27 Spesifikasi Alat Pengolah Limbah B3 (Sumber: data Dinas Kesehatan DIY)

No. Data Teknis Spesifikasi

1. Primary Chamber 10 m3

2. Temperatur Primary Chamber 800 – 1.200 oC

3. Temperatur Secondary Chamber 1.000 – 1.200 oC

4. Tinggi Cerobong 18 meter

5. Sampling Emisi 8 D

6. Fuel Kerosene/|Oil Diesel/Natural Gas

7. Waste Type Solid/Liquid/Sludge Waste

8. Electrical SHP/220-380V/3ph

9. Body Fame Mild-Steel

10. Insulation Material Ceramic Fiber

11. Refractory Castable/Fire Brick

12. Fuel Tank 200 liter

Sumber : Spesifikasi alat yang sesuai Permen LHK No. P/56 Tahun 2015

50

2.2.2 Estimasi kapasitas ekonomis teknologi pengolahan di TPA Sampah dan

Limbah B3 Piyungan

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3

Piyungan memerlukan aplikasi teknologi yang berbiaya tinggi baik untuk investasi

peralatan maupun biaya operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menjamin

keberlanjutan operasional teknologi yang diinvestasikan, diperlukan skala operasi

yang cukup besar untuk mencapai kelayakan ekonominya. Besarnya skala

operasional ini harus dihitung dengan terperinci dalam proses pemilihan teknologi

yang akan digunakan dan seyogyanya menjadi studi tersendiri.

Dalam kajian awal ini, disajikan estimasi kapasitas ekonomis teknologi-

teknologi persampahan berdasarkan data ukuran komersial peralatan yang lazim

digunakan saat ini. Dengan membandingkan kapasitas ekonomis tersebut dan

jumlah sampah/limbah B3 yang berasal dari DIY akan diperoleh gambaran apakah

timbulan sampah/limbah B3 dari DIY sendiri sudah memenuhi kapasitas ekonomis

tersebut atau harus mengolah sampah/limbah B3 dari area di sekitar DIY agar

mencapai keekonomian peralatan.

Tabel 2-28 Teknologi yang diperlukan untuk pengembangan TPST ideal (dengan visi

waste to energy dan tidak ada residu/zero-waste)

Unit Peralatan

Kapasitas

komersial (terbukti

ekonomis)

Jumlah

sampah/limbah

dari internal DIY

Keterangan

Anaerobic

digestion

300 ribu – 2 juta

ton sampah

organik/tahun1)

125 ribu ton

sampah

organik/tahun2)

Mengkonversi

sampah organik

menjadi biogas

Produksi Refuse-

Derived Fuel (RDF)

Sangat bervariasi

(kalkulasi

keekonomian perlu

mempertimbangkan

market size RDF di

Indonesia)

125 ribu ton

sampah anorganik

non logam/tahun2)

Mengkondisikan

fraksi non-

biodegradable

sebagai bahan

bakar padat

Insinerator untuk

residual MSW dan

limbah B3 (tidak

untuk penimbunan)

Sangat bervariasi

(kalkulasi

keekonomian perlu

mempertimbangkan

kebutuhan bahan

bakar yang juga

sangat bervariasi

pada berbagai

insinerator)

7-8 ton/hari3) Mengeliminasi

limbah B3 dan

fraksi sampah yang

tidak bisa diproses

dengan anaerobic

digestion dan RDF

51

Catatan:

1) Sumber: Anaerobic digestion of food waste (L. Arsova, tesis Columbia University, 2010)

2) Asumsi 50% sampah masuk TPA Piyungan adalah fraksi organik biodegradable dan 50%

berupa sampah non-biodegradable non-logam non-B3

3) Data Dinas Kesehatan DIY

Tabel 2-28 menunjukkan daftar teknologi yang diaplikasikan pada sebuah

tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ideal. Dalam kondisi riil di berbagai

daerah/negara, tidak selalu semua komponen teknologi tersebut harus dipasang,

karena tergantung pada karakteristik dan jumlah sampah yang sangat bervariasi

antar daerah. Untuk pemilihan teknologi yang tepat, akan diperlukan studi tersendiri.

2.2.3 Analisis SWOT pilihan skema KPBU untuk menjamin keberlanjutan

operasional Proyek TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan

Belajar dari pengalaman sukses kota Surabaya mengelola sampah domestik

di sumber-sumber sampah dengan melibatkan masyarakat, hanya mampu

mengurangi 10 hingga 20% dari 1500 ton sampah setiap hari yang dikelola di TPA

Benowo Surabaya1. Artinya ada sejumlah 80 -90% sampah perkotaan yang tetap

memerlukan penanganan sampah akhir, apalagi dengan pencanangan Indonesia

Bebas Sampah 2030 sebesar 30 % sejak dari sumber sampah,

Ada sejumlah proyeksi sampah domestik (organik dan inorganik) dari

pemukiman, perdagangan, pendidikan, jasa pariwisata dimana berdasarkan data

survei 2017 paling tidak 10% berat diantaranya berupa sampah B3. Timbulan

sampah B3 dari fasyankes diperkirakan sekitar 4,5 - 5 ton/hari belum termasuk dari

layanan kesehatan lainnya seperti klinik kesehatan, laboratorium, dokter/dokter gigi

praktek dan bidan praktek mandiri. Juga sampah industri berupa sisa bahan baku B3,

lumpur B3 dari IPAL di setiap industri misal pabrik kulit, pabrik gula, pabrik susu,

juga limbah B3 industri kecil menengah (IKM) dari sentra-sentra kulit, batik, kerajinan

perak dan logam lainnya, limbah B3 dari fasilitas laboratorium sekolah-sekolah dan

perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sampai saat ini belum tertangani.

Adanya permasalahan-permasalahan teknis dan sosial serta keterbatasan

kapasitas tampungan TPA Piyungan saat ini, serta banyaknya penghasil limbah B3

di DIY yang jika semua penghasil sampah/limbah B3 harus melakukan pengolahan

sendiri-sendiri tentu sangat tidak efektif dan efisien. Belum lagi potensi pencemaran

terhadap lingkungan tinggi serta sulitnya melakukan pengawasan atas pengolahan

limbah B3 di masing-masing industri tersebut. Permasalahan sampah B3 dari

fasyankes yang tidak mampu lagi terkelola dengan baik oleh pihak ke tiga

(pengolahan sampah B3 di Jawa Barat) oleh karena DIY belum memiliki Instalasi

Pengolahan sampah B3 terpusat. Berdasarkan pertimbangan teknis disimpulkan

1 http://www.mongabay.co.id/2017/03/15/indonesia-bebas-sampah-2020-kemandirian-pengelolaan-sampah-harus-dilakukan/, 10 May 2018

52

bahwa sangat perlu kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan TPA

Piyungan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk sampah

non B3 dan sampah B3.

Membangun TPST memerlukan biaya yang cukup besar, namun

produsen/penghasil sampah dan sampah B3 jelas (antara lain Fasyankes dls) yang

membutuhkan pengolahan sampah B3 jelas. Ada kelemahan dan kelebihan lainnya

juga peluang dan tantangan yang perlu dikaji sesuai dalam Tabel 2-29.

Tabel 2-29 Analisa SWOT Pengolah limbah B3 di DIY

STRENGTH WEAKNESS

Produsen sampah jelas

Peraturan dan Perundangan tersedia cukup

Kebijakan ada

High cost

High technology

Lokasi dengan persya-ratan khusus

OPPORTUNITY THREATS

Usaha sejenis belum ada di wilayah DIY

Biaya produksi lebih rendah (biaya transport

berkurang)

Kepatuhan penghasil limbah lebih terjamin

Pesaing

Perubahan peraturan perundangan

(Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Strategi penyelesaian masalah dengan mengkombinasikan komponen SWOT

tersebut dan menghasilkan kesimpulan perlunya model kemitraan kerjasama antara

pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai pemisahan regulator-operator dengan

menempatkan badan usaha sebagai operator dalam pembangunan dan pengelolaan

TSPT sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2-30.

Tabel 2-30 Pilihan Strategi berdasarkan analisa SWOT

S-O W-O

Membangun pengolah limbah B3 di DIY

Menetapkan skema KPBU dengan

pemerintah sebagai regulator dan badan

usaha sebagai operator

Menetapkan badan usaha sebagai operator

langsung yang mengelola pendapatan

dengan tarif yang ditentukan pemerintah

daerah

Menetapkan badan usaha sebagai operator

dalam skema KPBU beserta tanggungjawab

peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia di dalamnya

S-T W-T

Mengatur model kemitraan badan usaha

sebagai operator dan beberapa penghasil

limbah

Mengatur perencanaan pengembangan

kelembagaan KPBU selanjutnya

Menggandeng asosiasi para penghasil

limbah untuk mengolah limbah B3 di DIY

Memberikan inovasi layanan pengolah limbah

(Sumber: Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan, (Pemda DIY, 2017))

Pengelolaan dan pengolahan sampah non B3 dan B3 dengan teknologi insinerator

dan atau teknologi maju lainnya, memerlukan kegiatan pelayanan antara lain:

1. Pengolah menempatkan wadah limbah B3 di penghasil yang menjadi konsumen

dengan ketentuan sesuai regulasi. Ukuran dan jenis wadah tergantung volume

limbah yang dihasilkan penghasil.

53

2. Pengolah juga sebagai transporter dengan melakukan pengangkutan/

penjemputan limbah di TPS penghasil.

3. Pengolah melakukan penyimpanan sementara limbah di depo yang ada di tiap

kab/kota untuk mengumpulkan limbah dari penghasil yang volume limbahnya

kecil.

4. Pengolah melakukan daur ulang beberapa limbah yang masih dapat

dimanfaatkan setalah ada perlakuan (treatment) sesuai regulasi yang mengatur

untuk daur ulang limbah B3.

Hal tersebut akan menjadi masalah jika:

1. Jumlah konsumen sedikit namun potensi cakupan wilayah layanan tersebar

sehingga biaya transportasi cukup tinggi,

2. Penyimpanan sementara pada depo membutuhkan lahan dan TPS yang besar

atau bisa jadi membutuhkan coldstorage,

3. Pengolah juga harus mempunyai ijin transporter dan menyediakan kendaraan

yang sesuai regulasi,

4. Pengolahan limbah dengan insinerasi dan metode maju lainnya membutuhkan

lahan yang luas dan uji emisi yang ketat.

Oleh karenanya TPST sampah dan limbah diperlukan model kemitraan dengan

KPBU dengan catatan semua kelemahan tersebut di atas diatasi sehingga

kesinambungan pasokan dari konsumen sarana TPST terjadi, yaitu antara lain

dengan:

1. Menyelesaikan permasalahan sistem transportasi lalulintas dan sistem jaringan

jalan, dan aksesibilitas menuju lokasi TPA Piyungan dan pengolahan sampah

B3 terpusat.

2. Menyiapkan sistem jaringan mulai pewadahan dan pengambilan sampah B3 dan

sampah lain, yang efektif dan efisien dan memenuhi syarat, serta

3. Bekerjasama dan memotivasi pemerintah kota dan kabupaten dalam membuat

sistem pengumpulan yang terintegrasi untuk sampah B3 dari rumah tangga dan

perdagangan.

4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah, untuk menjaga

kesinambungan pasokan sampah B3 dari produsen2/ usaha komersial misal

industri besar, bengkel besar, fasyankes besar dan usaha komersial lainnya,

yang lokasinya berdekatan dengan DIY, agar Badan Usaha dapat melakukan

pengelolaan dan pengembangan TPST dengan baik.

5. Dukungan perijinan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait dibangunnya

TPST sampah B3

6. Dukungan regulasi terkait pengolahan sampah B3 dan usaha Reuse, Recycle

sampah non B3 dan sampah B3

7. Pemberian instentif dari pemerintah bagi pengelolaan sampah non B3 dan

sampah B3 dari domestik dan industri kecil.

54

8. Bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memotivasi pemerintah kota dan

kabupaten dalam mensukseskan program reduksi sampah domestik hingga 30%

sehingga jumlah sampah non B3 yang dikelola dalam TPST sesuai dengan

kapasitas rencana pengelolaan dan pengolahan.

2.3 Kepastian KPBU Mendapatkan Dukungan dari Pemangku

Kepentingan yang Berkaitan

Pembangunan pengelolaan sampah dan limbah B3 perlu melibatkan

kerjasama pemerintah pusat, Provinsi juga kerjasama antar-pemerintah di tingkat

kabupaten/kota, kerjasama dengan pihak swasta (badan usaha), kerjasama

masyarakat (universitas/NGO) terutama dalam berbagai hal sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan. Pembagian urusan Pekerjaan

Umum dan urusan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah dan limbah B3 dan

pembagian wewenang pemerintah pusat, Provinsi, kabupatenkota diatur dalam UU

no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan kementerian Pekerjaan

Umum baik di pusat maupun daerah adalah dalam hal membangun dan

mengembangkan sistem jaringan dan pengelolaan persampahan sebagai mana

tercantum dalam peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Srategi

Nasional Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan.

2. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana

dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup sangat diperlukan terkait pengelolaan

limbah B3 khususnya mengenai regulator tata cara penerbitan ijin, standar-standar,

tata cara, pengawasan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam regulasi

berikut ini:

1. Keputusan No. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin

Penyimpangan Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan

dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2. Keputusan No. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

3. Keputusan No. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3

4. Keputusan No. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan

Limbah B3

5. Keputusan No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan

Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan

Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3

6. Keputusan No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3

55

7. Keputusan No. 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas

8. Edaran Keputusan BAPEDAL No. 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak

Pelumas Bekas

9. Keputusan No. 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah

10. Keputusan No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan Dalam

Pengolahan Limbah B3

11. Keputusan No. 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Limbah B3

12. Keputusan Menteri LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan

Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh

Minyak Bumi Secara Biologis

13. Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan

14. Peraturan Menteri LH No. 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

15. Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol

dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun

16. Peraturan Menteri LH No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di

Pelabuhan

17. Peraturan Menteri LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

18. Peraturan Menteri LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta

Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun Oleh Pemerintah Daerah

19. Peraturan Menteri LH No.33 Tahun 2009 tentang Tata cara pemulihan lahan

terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun

20. Peraturan Menteri LH No.02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Registrasi bahan berbahaya dan beracun dalam Rangka Indonesia Nasional

Single window di kementerian Lingkungan Hidup.

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah dan limbah

B3 sebagaimana tercantum dalam pasal 5 wewenang Pemerintah Daerah dalam

Peraturan Daerah no 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

adalah:

1. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan lintas

kabupaten/kota;

2. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan

jejaring dalam pengelolaan sampah;

3. memfasilitasi penyelesaian sengketa/masalah antar pemerintah

kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;

56

4. memfasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan

kabupaten/kota; dan

5. menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan.

Hal tersebut merupakan bentuk dukungan daerah merujuk pada beberapa

peraturan/regulasi pemerintah pusat (lihat Bab 3.1.). Dukungan, keterpaduan dan

sinkronisasi perlu dilakukan untuk tujuan peningkatan indeks kualitas lingkungan

hidup mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di DIY dari berbagai

sumber/penghasil sampah dan limbah B3 di sektor domestik, industri, perdagangan,

pendidikan, pelayanan kesehatan dan lainnya. Di pihak pemerintah daerah ada

beberapa pemangku kepentingan terkait yaitu dinas PUP ESDM DIY, Dinas

Perdagangan dan Industri, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Pendapatan Daerah, Dinas ingkungan Hidup dan lainnya. Dukungan dari

stakeholder terkait (Perangkat Daerah) Pengembangan Prasarana Pengelolaan

Sampah Domestik dan Limbah B3 dengan altenatif pembiayaan KPBU tertuang

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2017-2022 yang

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

tahun 2017 -2022. Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi

daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen

perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin

adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan

program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua

stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan

program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan

berkelanjutan. Bentuk dukungan instansi terkait di daerah dijelaskan lebih rinci

dalam Tabel 2-31.

Tabel 2-31 Bentuk dukungan pemangku kepentingan di daerah

No. Pemangku Daerah Bentuk dukungan

1. Pemda DIY Menyediakan Lahan lokasi TPA Sampah

dan Limbah B3. Membantu dukungan

proses ijin pengelolaan limbah B3 ke

Pemerintah Pusat, Penyusunan Regulasi

pengelolaan sampah di daerah (Hak

kewajiban, tata laksana, pembinaan dan

sanksi bagi berbagai pihak.

2. Dinas Pemda Kab/Kota Menyediakan lahan dan Menyusun sistem

jaringan pengumpulan sampah dan limbah

57

B3 mulai dari RT hingga ke TPS, agar

mudah diakses oleh transporter ke TPA

Piyungan. Operator transportasi sampah

domestik dan limbah B3 ke

TPS/Depo/Storage.

3. Dinas Pendapatan Daerah Pembiayaan dalam pembangunan dan

pengoperasian pengolahan sampah dan

limbah B3 sesuai Dokumen kerjasama

Pemda dengan KPBU.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Prop/Kab/Kota

Menetapkan standar/baku mutu target

pengolahan, lingkungan hidup di daerah

dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang ada. Melakukan

Melakukan pengawasan dan pemantauan

terhadap pengumpulan sementara limbah

B3 dan pengumpulan dalam 1 kabupaten,

kinerja dan pelayanan dan hasil

pengolahan TPA Sampah dan Limbah B3

oleh swasta, Pemantauan lingkungan hidup

dan Pembinaan/penyuluhan dan insentif

kepada masyarakat. Membantu pemda

menyediakan TPS limbah B3 domestik di

setiap lokasi strategis yang aman dan

representatif.

5. Dinas PUP ESDM Menyediakan sistem pengelolaan sampah

dengan standar tertentu sesuai dengan

kondisi dan situasi masing-masing daerah

dalam upaya mensukseskan program

Pemerintah Pusat dalam pengurangan

sampah di sumber sampah hingga 30%

untuk meningkatkan pelayanan kinerja TPA

sampah dan limbah B3.

Menjamin penyediaan layanan jalan,

sumber energi dan kelistrikan, penyediaan

sistem drainase kota/kabupaten dan

pengendalian banjir dll..

6. Dinas Perhubungan Meningkatkan pelayanan aksesibilitas

(mengendalikan titik jenuh pelayanan jalan)

dari sumber timbulan sampah ke TPA

Piyungan

7. Dinas Pendidikan dan Mendidik siswa dan mahasiswa peduli

58

Kebudayaan, serta Perguruan

Tinggi

sampah dan limbah B3 dan dalam

menerapkan pemilahan sampah dan limbah

B3 serta melakukan penelitian aplikatif

peningkatan teknologi pengelolaan sampah

dan limbah B3 serta melakukan “capacity

building” para pemangku kepentingan di

daerah

8. Dinas Perdagangan dan

Industri

Mendorong setiap industri besar dan IKM

dalam mengelola, memilah dan 3 R

sampah dan limbah B3 ke TPA Sampah

dan Limbah B3

9. Dinas Pariwisata Menyediakan infrastruktur tempat sampah

yang terpilah-pilah di setiap lokasi

pariwisata, membantu menyampaikan

pesan “sadar dan buang sampah” pada

tempat yang ditentukan.

10. Dinas Kesehatan Mendorong setiap Fasyankes melakukan

pemilahan, pewadahan dan kontribusi

limbah B3 ke TPA Sampah dan Limbah B3.

Pengawasan dan pembinaan kepada

fasyankes dalam tertib pengelolaan limbah

B3 RS.

11. Industri, domestik/masyarakat,

RS, Sekolah/PT, dll

Pemilahan sampah dan limbah B3. Rumah

tangga, Industri, RS, melakukan

pewadahan sampah dan limbah B3 sesuai

standar dan tata cara pengangkutan ke

TPS dan atau TPA Sampah dan Limbah B3

Piyungan.

Menerapkan usaha 3 R di sumber sampah

dalam usaha membantu mengurangi 30%

volume sampah.

Industri besar dan Fasyankes besar

mendukung dalam pembiayaan retrubusi

pengolahan sampah/limbah B3.

12. Swasta/BU Mencari sumber dukungan dana,

Membangun infrastruktur Pengolahan

Sampah dan Limbah B3. Operatot

Transportasi limbah B3 dari sumber

timbulan industri/RS dan TPS/Depo/LDUS

ke TPA Sampah dan Limbah B3.

59

Operator Pengelolaan dan Pengolahan

Sampah dan Limbah B3. Peningkatan

Kompetensi (Capacity Building) SDM di

TPA Sampah dan Limbah B3

60

3 BAB III. ANALISA KEPATUHAN

3.1 Analisa Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundangan yang menekankan pentingnya sampah dan

limbah B3 untuk dikelola dengan baik:

1. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang

yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang

dihasilkannya dan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan

limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang

mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan sistem

pengelolaan sampah dengan standar tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi

masing-masing daerah. kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan

kinerja pengelolaan TPA (Tempat Pengolahan Akhir) yang masih menggunakan

sistem terbuka (open dumping) dalam upaya untuk mewujudkan citra lingkungan

kota yang sehat dan bebas dari sampah.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

7. Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

9. Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

10. Peraturan Presiden no 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengelolaan Sampah

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan

12. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Srategi

Nasional Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan

13. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana

dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Persampahan;

61

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no : P.56 tahun 2015

tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknik Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

16. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral.

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Secara khusus untuk rencana TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan dalam rangka

memenuhi UU No 8 tahun 2008, PP no 81 tahun 2012, dan PP No 101 tahun 2014,

serta pelaksanaan Perda DIY no 3 tahun 2013. Adapun yang perlu mendapat

perhatian sebelum rencana tersebut dibangun adalah perlunya izin lingkungan (PP

No 27 tahun 2012) dan melakukan Analisis mengenai Dampak Lingkungan

(PerMenLH no 5 tahun 2012).

3.2 Analisa Penentuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Peran penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam skema

pembiayaan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sangat penting untuk

keberlangsungan proyek pembangunan. Studi komparasi yang bisa dilakukan terkait

penentuan PJPK dapat dijadikan perbandingan siapakah yang menjadi PJPK dalam

proyek KPBU untuk sektor tertentu di daerah dan bagaimana landasan hukumnya.

Perpres KPBU menyebutkan bahwa Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan di bidang sektor. Pada saat ini, peraturan perundang-undangan yang

secara umum mengatur KPBU adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

(Perpres 38/2015) yang ditetapkan pada bulan Maret 2015. Perpres 38/2015

meliputi KPBU yang dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan

gabungan dari 2 (dua) jenis infrastruktur atau lebih. Dalam hal KPBU merupakan

gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor Infrastruktur yang

dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundangundangan, bertindak bersama-

sama sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). BUMN dan/atau

BUMD dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-

undangan sektor. Dalam hal BUMN atau BUMD menjadi PJPK, KPBU dapat

dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.

Pengembangan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan bukan merupakan

penggabungan 2 jenis infrastruktur. Pengembangan Prasarana Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3 menurut Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang

62

Pemerintahan Daerah pasal 11 adalah Infrastruktur dalam Bidang Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan

Pelayanan Dasar.

Lebih spesifik tentang kewenangan pengelolaan limbah B3, Lampiran UU No.

23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan B3 dan limbah B3 termasuk

bidang lingkungan hidup. Pasal 12 UU 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bidang

lingkungan hidup termasuk urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi

kewenangannya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut

Lampiran UU 23 Tahun 2014, pengelolaan B3 dan limbah B3 adalah kewenangan

Pemerintah Pusat, sementara pengumpulannya adalah kewenangan Pemerintah

Daerah. Pembagian kewenangan ini bukan hal yang kaku, karena dalam Pasal 13

ayat 3 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa suatu urusan bisa menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah jika penggunaan sumber daya akan lebih efisien

jika dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan limbah B3 dalam

kajian ini, sumber daya terkait lokasi akan lebih efisien jika dikelola Pemerintah

Daerah karena akan sangat mengurangi biaya transportasi limbah B3 yang sangat

mahal jika lokasi pengolahannya berada dalam Provinsi DIY sendiri. Selanjutnya

Pasal 19 UU 23 Tahun 2014 membuka peluang bahwa urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dimungkinkan untuk

diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau dilimpahkan kepada gubernur.

Menurut RPJMN DIY 2017-2022 Pengembangan TPA Sampah dan Limbah

B3 Piyungan bukan program strategis pembangunan infrastruktur nasional karena

utamanya untuk mengolah sampah dan limbah B3 dari Kawasan Strategis Provinsi

yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang lintas kota/kabupaten. Upaya

keberlanjutan dan peningkatan operasional TPA Sampah dan Limbah B3 di

Piyungan dapat juga dikembangkan untuk menampung sampah dan limbah B3 dari

kawasan strategis lainnya di DIY maupun wilayah Jawa Tengah yang berdekatan.

Dengan demikian Pengelolaan sampah dan Limbah B3 di Piyungan berskala

regional dimana kewenangan pengelolaan ada di tingkat Provinsi sebagaimana

diatur dalam pasal No 13 menurut UU No. 23 tahun 2014, dan PJPK Pembangunan

Prasarana TPA Sampah dan limbah B3 adalah Gubernur DIY.

Gubernur DIY telah menindaklanjuti pesan Pasal 7 PP No 81 tahun 2012

dengan menetapkan Perda no 3 tahun 2013, khusus terkait TPA Sampah dan

Limbah B3 Piyungan tercantum pada Pasal 26, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau

TPA.

2. TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau

TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.

3. Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan

masyarakat.

63

3.3 Kesesuaian KPBU dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019

didasarkan pendekatan perencanaan pembangunan nasional dan menggunakan

pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (HITS) dalam lingkup kewilayahan

secara lintas bidang dan antar bagian urusan pemerintahan. Penyelarasan

perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan

menggunakan prinsip money follows program. Pendekatan tersebut mengutamakan

pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Penyelarasan RPJMD

dengan RPJMN dilaksanakan dengan:2

1. Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah

2. Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah

3. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

4. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah

5. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan

6. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di

Daerah

A. Kesesuaian dengan Dokumen RPJMN DIY

Pembangunan RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan

SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Indonesia

menghadapi tiga masalah pokok dan tantangan, yaitu: (1) merosotnya kewibawaan

negara/pemerintah; (2) lemahnya sendi-sendi perekonomian; dan (3) merebaknya

intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. RPJMN 2015-2019 telah mengidentifikasi

beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional,

termasuk DIY. Sasaran penting pembangunan kewilayahan DIY yang termuat dalam

RPJMN 2015-2019 ialah sasaran makro yang perlu mendapat perhatian yakni

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran

Tabel 3-1):

Tabel 3-1 Sasaran RPJMN 2015-2019 untuk DIY Tahun 2017-2019

Sasaran Tahun

2017 2018 2019

2 Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPn/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor

0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Nasional 2015-2019

64

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,9 – 6,3 6,1 – 6,7 6,2 – 6,9

Tingkat kemiskinan (%) 10,8 – 10,2 9,6 – 8,8 7,6 – 6,9

Tingkat Pengangguran (%) 4,4 – 4,1 4,3 – 3,9 4,2 – 3,8

(Sumber: RPJMD DIY 2017-2022)

RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2017-2022 untuk

diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan strategis dalam

Program pembangunan di DIY yang sesuai dengan Visi Pembangunan Nasional

Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 ialah, “Terwujudnya Indonesia

Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

melalui Misi Pembangunan antara lain yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Pembangunan Pengelolaan Sampah

sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar diarahkan pada tujuan

peningkatan ekonomi masayarakat yang juga selaras dengan Tujuan pembangunan

nasional dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo antara lain meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tema Pembangunan Jawa-Bali dalam RPJMN 2015-2019 dimana DIY

berada di dalamnya ialah, sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik

dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif dan Percepatan pembangunan

ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan

pariwisata bahari. Gerbang destinasi wisata di DIY akan terkait dengan destinasi

Jawa Tengah untuk wisata religi bagi penganut agama Budha Candi Borobudur

Magelang dan pengembangan industri kreatif yang menonjol di DIY antara lain

barang antik, dan seni pertunjukan3. Sementara itu, pembangunan berbasis maritim

selaras dengan tema mendasar dari visi Gubenur DIY dalam “Menyongsong Abad

Samudera.”

Adapun sasaran RPJMD DIY apabila diselaraskan dengan sasaran RPJMN

Indonesia digambarkan dengan tercapainya sasaran indikator/impact Pertumbuhan

Ekonomi dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dimana Sasaran Pokok:

Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; serta aspek Lingkungan :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Penyelarasan RPJMN dan RPJPD DIY tekait dengan Pembangunan TPA

Sampah dan Limbah B3 Piyungan adalah dalam memenuhi Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup dan dalam rangka pemenuhan Visi RPJMN yaitu mewujudkan

kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dengan misi

mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, serta mencapai pemenuhan Visi

Nawacita antara lain meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional terhadap

produk-produk hasil industri dan lainnya.

3Buku III RPJMN

65

Pembangunan sarana prasana TPA Sampah dan pengolahan B3 terdapat

dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(RPJPD DIY) 2005-2025 dimana memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada

Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata

Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan

Sejahtera” dengan misi “Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif”.

Pembangunan infrastruktur strategis yang akan dikembangkan pada Tahun

2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi RPJMN yaitu:

a. Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo (New Yogyakarta International

Airport)

b. Tindaklanjut Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

(penyelesaian breakwater)

c. Penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

d. Pengembangan Transportasi Umum Massal (Kereta Api Pendukung Bandara

termasuk dalam hal ini pembangunan Mono Rail Transport, Pengembangan

Bus Rapid Transit)

e. Pembangunan jalan lingkar Kota Yogyakarta (Jogja Outer Ring Road)

Konsep pembangunan sarana prasarana di atas khususnya pembangunan

jalan/transportasi akan sangat mendukung Program Pembangunan Infrastruktur

lainnya. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar akan mempengaruhi

peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian,

perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rencana konsep pembangunan sarana prasarana tersebut di atas selanjutnya

dirinci lebih lanjut dalam Dokumen RPJMD DIY ini.

A. Kesesuaian dengan Dokumen RPJMD DIY

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan

penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan

RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta

pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata

Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan

Sejahtera” dengan Misi antara lain “Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan

inovatif”. Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5

Tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut dipedomani dalam Rencana

66

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan pada

Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5

Tahun Pertama

2005-2009

Penekanan 5

Tahun Kedua

2010-2014

Penekanan 5

Tahun Ketiga

2015-2019

Penekanan 5

Tahun Keempat

2020-2025

Pembangunan

sarana dan

prasarana dasar

keunggulan

daerah, dan

persiapan dasar

kompetensi SDM

yang berdaya

saing unggul,

serta konsolidasi

potensi-potensi

unggulan.

Keyword:

Menyiapkan

fondasi/meletak

kan dasar

Pembangunan

fasilitas-fasilitas

pendukung utama

keunggulan daerah

yang memiliki daya

dukung berantai

positif (backward

effect and forward

effect) untuk

mendorong

kemajuan daerah

dan melanjutkan

pembangunan

kompetensi SDM

yang berdaya

saing unggul

secara lebih luas

serta

menggerakkan

potensi ekonomi

dan industri

unggulan.

Keyword:

Membangun/mela

njutkan

pembangunan di

atas

fondasi/dasar

yang telah

diletakkan.

Pendayagunaan

kapasitas

keunggulan

daerah melalui

pengerahan

SDM dan

fasilitas-fasilitas

utama

pendukung

keunggulan

daerah,

akselerasi usaha

ekonomi dan

industri

unggulan, serta

penguatan

jejaring untuk

meningkatkan

daya saing

keunggulan

daerah.

Keyword:

Mendayagunaka

n dan

menguatkan

yang telah

dibangun.

Penguatan

upaya

pencapaian

keunggulan

daerah melalui

sarana-sarana

pendukung

lanjut, penguatan

orientasi

kompetisi pada

pembangunan

SDM unggul,

serta ekspansi

perekonomian

dan industri

berbasis

keunggulan

daerah yang

didukung dengan

ketersediaan

energi.

Keyword:

Menguatkan

dan

mengoptimalka

n yang telah di

dayagunakan

untuk

mewujudkan

cita-cita.

Implementasi dalam RPJMD DIY/ Rancangan Awal RPJMD DIY

67

Penekanan 5

Tahun Pertama

2005-2009

Penekanan 5

Tahun Kedua

2010-2014

Penekanan 5

Tahun Ketiga

2015-2019

Penekanan 5

Tahun Keempat

2020-2025

RPJMD DIY

2009 -2013

RPJMD DIY

2012 -2017

“Jogja

Renaisans”

Visi Misi

Gubernur DIY

2017 -2022

“Abad

Samudera

Hindia”

(Rancangan

Awal)

Visi “Pemerintah

daerah yang

katalistik dan

masyarakat

mandiri yang

berbasis

keunggulan daerah

serta sumberdaya

manusia yang

berkualitas unggul

dan beretika”.

“Daerah

Istimewa

Yogyakarta Yang

Lebih

Berkarakter,

Berbudaya,

Maju, Mandiri

dan Sejahtera

Menyongsong

Peradaban Baru”

“Menyongsong

“Abad Samudera

Hindia” untuk

kemuliaan

martabat

manusia Jogja”

(Sumber: Sudaryono (2017), Bahan Rapat Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022, dalam Dokumen

RPJMD DIY 2017-2012)

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah dilantik pada tanggal 10 Oktober

2017. Periodesasi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta disesuaikan dengan masa

jabatan kepala daerah, yakni 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun dengan

mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025, dan

rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan

program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012-2017, serta mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Visi Gubernur DIY 2017 - 2022 dalam rumusan Panca Mulia, adalah

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, Misi Meningkatkan

Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan

Berkeadaban” dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-

ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga

dan mengembangkan budaya Yogyakarta dengan sasaran Meningkatnya aktivitas

perekonomian yang berkelanjutan.

68

Pembangunan Sarana Prasarana sebagai bagian dari Pemenuhan

Infrastruktur Dasar, tercermin dalam Visi Gubernur DIY tersebut. Meningkatkan

penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan bertujuan untuk

mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam hal Pengelolaan

pencemaran dan kerusakan lingkungan,

Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 adalah upaya

untuk menyelesaikan salah satu dari 5 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di

DIY (Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB))

yaitu isu pencemaran lingkungan, dimana sasaran tujuan TPB ke-11 yaitu

penanganan sampah dan limbah perkotaan. Pembangunan Prasarana tersebut juga

merupakan salah satu upaya mitigasi terkait KLHS semua pembangunan yang

termaktub dalam RPJMD.

Pengembangan Pengelolaan Sampah merupakan pengembangan dan

pembangunan infrastruktur yang antara lain terprogram di dalam Program

Pembangunan Daerah, instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD

2017 -2022, yang selaras dengan arah kebijakan program strategis nasional,

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3-3.

Tabel 3-3 Daftar Proyek-Proyek Besar Pembangunan Sarana Prasarana

No. Kelompok

Pembangunan

Infrastruktur

Rincian Kegiatan

1 Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Pembangunan Jalur Jalan Lingkar

Selatan (JJLS)

Pembangunan Jogjakarta Outer Ring

Road (JORR)

Pembangunan Jalan/Jembatan

Prambanan – Gading

Pembangunan Akses Bandara

Internasional baru

Pembangunan Akses Kawasan Industri

Piyungan Bantul

Pembangunan Underpass Gejayan,

Monjali dan Kentungan

Pengembangan Jalan Selokan Mataran

2 Penyediaan Air Baku

Pembangunan Bendung Kamijoro

3 SPAM Regional Pembangunan Jaringan Distribusi Air

Baku, Jaringan Distribusi Air Bersih dan

Jaringan Distribusi Utama

4 Pembangunan

Bandara

Internasional baru

Pembangunan Sisi Udara dan Sisi

Darat Airport City

69

No. Kelompok

Pembangunan

Infrastruktur

Rincian Kegiatan

5 Pembangunan Stasiun

Interchange

Pengembangan Stasiun KA Palbapang,

Stasiun Kedundang dan Stasiun

Pathukan

6 Pembangunan Terminal

Angkutan Barang

Pembangunan Terminal Angkutan

Barang

7 Pengembangan

Pengelolaan Sampah

Pengembangan TPA Regional

Piyungan

8 Pengembangan Jalan

Bebas Hambatan

Pembangunan jalan tol Jogjakarta –

Solo, Bawen - Jogjakarta dan

Jogjakarta – Cilacap

(Sumber : RPJMD DIY, 2017-2022)

3.4 Analisa Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Lokasi Pengembangan Sistem Prasarana wilayah diwujudkan

dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan

pengembangan rencana tata ruang wilayah. Potensi pengembangan wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY tahun 2009-2029, berada pada

kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Rencana pola ruang kawasan

budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan

pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan,

kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan

peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan

budidaya lainnya. Dijelaskan menurut regulasi tersebut bahwa penataan ruang

berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis

nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan

strategis kabupaten/kota.4 Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan

strategis provinsi terdiri atas: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan

budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari

sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis

dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi

pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan

strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan

4 Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

70

keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter

wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya).

Arahan Perencanaan Sistem Jaringan Sampah Domestik dan Limbah B3

dalam RPJMD DIY adalah rencana sistem jaringan persampahan dan limbah B3

diarahkan sesuai dengan arah pengembangan atau rencana pemanfaatan ruang

KPY, khususnya pada daerah perdagangan (-pasar pertokoan), pemukiman,

pariwisata, industri, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pelibatan peran

masyarakat dalam pengolahan persampahan mandiri atau sistem 3R. Fasilitas

sarana dan prasarana perlu dikembangkan, antara lain Bank Sampah, TPS-3R, dan

TPST. Pengembangan atau pengolahan sampah di TPST Piyungan diarahkan

berbasis teknologi dan bernilai ekonomi dengan membuka peluang investasi atau

kersajama swasta. Lokasi TPST Piyungan diarahkan berlokasi di wilayah yang

berada di KPY yang belum padat penduduknya, yaitu di Kabupaten Bantul yang

mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi di Kawasan Perkotaan DIY.

KPY menuju smart city merupakan arahan dari RTRW Yogyakarta mengenai

strategi DIY dalam menuju smart province, yang diungkapkan oleh Menteri PUPR

(2015) terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut: Smart development planning,

Smart green open space, Smart transportation, Smart waste management, Smart

water Management, Smart Building, Smart energy.

Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) merupakan kawasan strategis dari

sudut kepentingan ekonomi. Kawasan ekonomi lainnya Kawasan Temon-

Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas

kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis

dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas

Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan

strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten

Gunungkidul.

71

Gambar 3-1 Peta Rencana Kawasan Strategis di DIY (Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY (2015))

TPA Piyungan di Kabupaten Bantul sangat dekat lokasi dengan rencana

pengembangan Kawasan Strategis Provinsi DIY Kawasan Selatan, yang sejalan

dengan tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera

Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kawasan Pantai Selatan Daerah

Istimewa Yogyakarta memiliki nilai strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi wilayah DIY, yang terbagi menjadi tiga segmen berdasarkan wilayah

administrasi yaitu Pantai Selatan Kulon Progo dikembangkan dengan basis kegiatan

industri dan energi, juga memiliki potensi pasir besi dan wisata serta diarahkan untuk

kegiatan ekonomi berupa pusat pelelangan ikan di wilayah Pelabuhan Tanjung

Adikarto sehingga menjadi basis perikanan DIY dan kemudahan akses dengan

adanya bandara Temon; Kawasan Pantai Selatan Bantul dikembangkan dengan

basis kegiatan budaya dan ekologi, pariwisata pantai juga pengembangan industri

kreatif di beberapa sentra industri kecli; dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidu

dikembangkan dengan basis kegiatan wisata ekologi dengan wisata pantai dengan

bentang alam karst serta mempunyai potensi energi gelombang laut.

Pembangunan prasarana Sampah dan Limbah B3 di Piyungan Kabupaten

Bantul juga sangat berkaitan dengan strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah

yaitu Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

yang merata dan berhierarki dan arah kebijakan wilayah Jawa Tengah yaitu

Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah. Potensi

pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem

perwilayahan (regionalisasi), 2 (dua) wilayah yang berbatasan dengan DIY, yaitu: (1)

72

Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo,

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Potensi regional yang dimiliki wilayah

pengembangan Subosukowonosraten adalah potensi: (1) primer meliputi

pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri

kayu, Tekstil Produk Tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa

perdagangan dan pariwisata.; serta (2) Purwomanggung meliputi Kabupaten

Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya

sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan

Magelang-Mungkid Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo-

Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas

Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki antara lain berupa industri kayu

dan pengolahan buah; dan berupa pariwisata (termasuk dalam rangka mendukung

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur).

3.5 Analisa Keterkaitan antar Sektor-sektor Infrastruktur dan Antar

Wilayah

Untuk mendukung program pembangunan dalam RPJMD DIY yang selaras

dengan RPJMN 2015 dan 2019 Prospek Kerjasama (KPBU) pembangunan

infrastruktur di dalam suatu wilayah pembangunan strategis (WPS) harus berbasis

sudut pandang keterpaduan wilayah dan keterpaduan infrastruktur sehingga

perlu diidentifikasi pembangunan infrastruktur apa saja dalam suatu wilayah yang

diperlukan dan perlu disediakan, dikerjasamakan dan mendukung keterpaduan

infrastruktur wilayah. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Limbah

B3 di Piyungan berada di Kabupaten Bantul, sesuai dengan rencana tata ruang

kawasan perkotaan yang tertuang dalam KepMen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002,

rencana pengembangan sistem utilitas memuat sistem jaringan utilitas dalam

kawasan perkotaan sampai akhir tahun perencanaan. Penyediaan ruang dan

infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penyiapan regulasi yang

kondusif untuk perekonomian; pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah

dengan badan usaha/swasta; pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU

dan inventasi masyarakat lainnya; melakukan capacity building terkait pembiayaan

non APBD dengan intensif

Pengembangan sistem Pengelolaan Sampah dan limbah B3 merupakan

satu dari beberapa sistem infrastruktur yang perlu disediakan untuk pengelolaan

pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendukung kegiatan perekonomian di

KPY. Sektor-sektor infrastruktur lain terkait dengan pengembangan Prasarana

pengelolaan sampah adalah: sektor sistem transportasi darat, sistem drainase,

sistem energi dan kelistrikan, sistem suplai air bersih, dan lainnya sebagaimana

tercantum dalam Rencana Tata Ruang yang diatur dalam KepMen Kimpraswil No.

327/KPTS/M/2002.

73

Sistem transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan

pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Dengan

adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah

tersebut maupun antar wilayah lainnya. Fungsi utama sistem jaringan transportasi

adalah mewadahi pola hubungan kegiatan dan pergerakan yang diwujudkan dalam

jalur jalan sehingga kegiatan dan pergerakan saling terkait secara utuh dan terpadu.

Tujuan pengembangan sistem jaringan pergerakan tersebut mensyaratkan adanya

pengembangan yang terpadu meliputi sistem transportasi darat, udara di dalam

tatanan struktur tata ruang kawasan perkotaan (Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang No. 37 Tahun 2016). Pembangunan infrastruktur khususnya aspek

aksesibilitas jalan diperlukan untuk meningkatkan/ mengembangkan keterpaduan

antar wilayah di KPY maupun antar daerah dan nasional perlu terkoneksikan secara

maksimal. Rencana jaringan transportasi didasarkan pada rumusan konsep struktur

ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana disajikan dalam Gambar 3-2.

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta, tujuan

pengembangan sistem jaringan pergerakan dapat dijelaskan ke dalam hal berikut:

1. Mendukung pertumbuhan wilayah secara terpadu yang meliputi:

Meningkatkan eksternalitas Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Menunjang perkembangan sektor – sektor utama, meliputi kegiatan

perdagangan dan jasa, serta pendidikan yang telah terangkum dalam sistem

pelayanan perkotaan.

2. Memeratakan pembangunan yang meliputi

Memperlancar distribusi barang dan jasa dan mobilitas penduduk

Mempermudah akses ke wilayah-wilayah yang didorong untuk berkembang.

Sistem jaringan pergerakan secara internal di KPY ditunjukkan dengan

jaringan jalan primer dan sekunder yang terdiri atas arteri yang melayani angkutan

utama antar kota dan kolektor yang berfungsi sebagai pengumpul/pembagi,

keduanya membujur arah utara-selatan dan barat-timur (Gambar 3-3).

Sistem angkutan penumpang regional telah melayani Kota Yogyakarta dan

daerah sekitarnya. Sementara yang dikembangkan di lingkup internal Kota

Yogyakarta merupakan sebuah sistem yang masih bercampur karena beragam jenis

moda angkutan kerap berada di jalan yang sama.

Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri

dari:

a. Sistem jaringan jalan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat

nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota

b. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

74

Gambar 3-2 Jaringan infrastruktur jalan yang dapat mendukung akses ke lokasi TPST

Piyungan Kab Bantul (Sumber: Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Gambar 3-3 Visualisasi Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

75

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4444), terdapat beberapa klasifikasi fungsi jalan yang

akan direncanakan untuk dikembangkan guna memperlancar sistem pergerakan dan

distribusi manusia dan barang, yaitu jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder,

kolektor sekunder, lokal dan lingkungan, sementara jaringan jalan yang lain hanya

ditingkatkan kualitasnya saja untuk pengembangan. Jaringan jalan merupakan suatu

sistem yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan

wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki.

Sistem Pelayanan Wilayah terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi, dan Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), seperti dapat dilihat pada Gambar 3-4 dan Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Hirarki Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Primer

Kota PKN PKW PKL Persil

PKN Arteri Arteri - Lokal

PKW Arteri Kolektor Kolektor Lokal

PKL - Kolektor Lokal Lokal

Persil Lokal Lokal Lokal Lokal

(Sumber: Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungi Jalan di Kawasan Perkotaan, 2004 dalam

Dokumen Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DOY KSP KPY, 2017)

Gambar 3-4 Sistem Jaringan Jalan Primer (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

76

Pembagian kelas jalan berdasarkan ukuran lebar, panjang kendaraan dan

muatan kendaraan, tersebut adalah Jalan kelas I (jalan arteri dengan kendaraan

lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 10.000 mm, muatan ≦10 ton), Jalan kelas II (jalan

arteri dengan kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 18.000 mm, muatan ≦ 10

ton), Jalan kelas IIIA (Jalan kolektor, kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦

18.000 mm,. muatan ≦ 8 ton, Jalan kelas III (Jalan kolektor kendaraan lebar ≦ 2.500

mm, panjang ≦12.000 mm, muatan ≦ 8 ton, Jalan kelas III (Jalan kolektor

kendaraan lebar ≦ 2.500 mm, panjang ≦ 9.000 mm, muatan ≦ 8 ton).

Arahan pengembangan jaringan jalan dan sarana transportasi didasarkan

pada hal berikut :

a. Perencanaan jaringan jalan serta angkutan memenuhi persoalan transportasi

b. yang saat ini ada maupun diprediksi dengan tetap memperhatikan perannya

sebagai bagian integral dari proses pengembangan wilayah kota.

c. Perencanaan jaringan transportasi merespon arahan pembangunan regional di

mana Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki koneksi dengan kawasan

sekitarnya dalam perannya sebagai PKN untuk wilayah Jawa bagian selatan.

d. Perencanaan sistem transportasi didasarkan pada pendekatan ekonomi, sosial-

budaya dan teknis.

Arahan sistem transportasi di di KPY dan keterpaduannya antar wilayah, menurut

Fungsi jalan ditetapkan sebagai berikut

a. Jalan Arteri Primer, yaitu:

1) Jalan yang melingkari wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta;

2) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kota

Semarang dimulai dari ringroad utara melalui Kecamatan Mlati;

3) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta

dimulai dari ringroad timur melalui Kecamatan Kalasan;

4) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Kota Cilacap

dimulai dari ringroad barat melalui Kecamatan Gamping;

5) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Wonosari

dimulai dari ringroad timur melalui Berbah; dan

6) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Bantul dimulai

dari ringroad selatan melalui Panggungharjo

b. Arteri Sekunder, yaitu

1) Jalan di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri dari ruas

jalan: Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Kapten

Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Bantul, Jalan Gambiran, Jalan

Ngeksigondo, Jalan Gedongkuning;

2) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat

pelayanan primer pergudangan dan terminal barang yaitu Jalan

Wates;

77

3) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat

pelayanan primer Terminal Giwangan yaitu Jalan Pramuka dan

Jalan Imogiri Timur;

4) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat

pelayanan primer Terminal Jombor yaitu Jalan Magelang;

5) Jalan yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta dengan pusat

pelayanan primer Bandara Adisucipto yaitu Jalan Laksda Adisucipto;

dan

6) Jalan yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan

peruntukan industri yaitu Jalan Godean

c. Kolektor Sekunder, yaitu

1) Pengembangan jalan kolektor arah utara – selatan di bagian barat

kawasan yang menghubungkan ring road utara dan ring road

selatan yaitu Jalan Kabupaten dimulai dari ring road utara menuju ke

Jalan Godean, dari Jalan Godean menuju Jalan Wates, dan dari

Jalan Wates menuju ring road selatan;

2) Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Letjend MT Haryono, Jalan Mayjend

Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis

Kemerdekaan;

3) Jalan Gambiran dan Jalan Veteran;

4) Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan P. Senopati, Jalan

KH. Ahmad Dahlan, Jalan RE Martadinata;

5) Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro;

6) Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jalan Letjen

Suprapto, Jalan KH Wakhid Hasyim, Jalan Suryowijayan, dan Jalan

Dongkelan;

7) Jalan Sisingamangaraja dan Jalan DI Panjaitan;

8) Jalan Tri Tunggal, Jalan Sorogenen dan Jalan Tegal Turi;

9) Jalan Lowanu, Jalan Tamansiswa, Jalan Suryopranoto, Jalan Dr.

Sutomo, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo,

dan Jalan Prof. Ir. Herman Yohanes;

10) Jalan Affandi, Jalan Timoho, Jalan Ipda Tut Harsono, dan Jalan

Warungboto;

11) Jalan Kaliurang, Jalan Cik Di Tiro, Jalan Suroto, Jalan Yos Sudarso,

Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Kleringan, Jalan Pangeran Mangkubumi;

12) Jalan Pasar Kembang, Jalan Malioboro, Jalan Mataram, Jalan

Brigjen Katamso, dan Jalan Parangtritis; dan

13) jalan kolektor sekunder dari pertigaan Janti menuju ring road utara

Langkah-langkah penyesuaian fungsi jalan diarahkan sebagai berikut:

a. Peningkatan fungsi beberapa ruas jalan

1) Pembangunan arteri primer berupa JORR yang letaknya setidaknya

5 km dari ring road yang sekarang di sebelah selatan. Berdasarkan

78

pola jaringan jalan yang ada, yang layak di tingkatkan sebagai outer

ring road dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Selatan dimulai dari jalan arteri primer di Prambanan ke

selatan, melalui Pleret belok ke barat melalui beberapa desa di

utara Kota Bantul, kemudian ke utara lewat Bangunjiwo dan

bertemu dengan jalan arteri primer Yogya-Bandung di Gamping.

Bagian Utara, di mana daerah utara yang berfungsi sebagai

area tangkapan air akan mensyaratkan pengendalian perubahan

wilayah-wilayah di sekitar penetapan jalan arteri tersebut.

2) Jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Bantul

ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer.

b. Peningkatan kapasitas serta penataan geometri jalan pada sistem

jaringan jalan arteri dan kolektor

Pertambahan jalan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta sangat kecil

sekali baik pembukaan jalan baru, ataupun peningkatan atau pelebaran

jalan yang sudah ada. Bagi tempat-tempat yang dibangun fasilitas baru

dan mempunyai skala pelayanan luas, baru ada

pembangunan/pengembangan jalan sebagai wadah arus

transportasinya, seperti :

Pembangunan Stadion Maguwoharjo di Paingan, Desa

Maguwoharjo, jalan lebar bermedian ke arah timur menyambung

jalan kolektor.

Pembangunan terminal Kelas A Giwangan dan Pasar Induk

Giwangan, jalan yang menuju pusat Kota Yogyakarta ditingkatkan

menjadi arteri sekunder.

Pembangunan JEC (Jogja Expo Center), di Wonocatur, maka jalan

di utaranya yang terhubung ke ringroad timur ditingkatkan menjadi

kolektor sekunder.

Gambar 3-5 Skema hubungan transportasi dan guna lahan di dalam kawasan perkotaan (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Fasilitas

perdagangan

skala regional

Fasilitas

perdagangan

skala kota

KAWASAN PERKOTAAN

industri

Zona industri

jalur kendaraan

besar

Arteri primer

atau by pass

Arteri sekunder

Pusat kota

79

c. Penurunan fungsi beberapa ruas jalan

Jalan yang perlu diturunkan fungsinya adalah arteri primer yang

mengeliling kota, yaitu ring road menjadi arteri sekunder ketika Jogja

Outer Ringroad (JORR) telah direalisasikan sepenuhnya. Pembangunan

ini juga akan berimplikasi pada penggal jalan yang berada di antara

kedua ring road tersebut.

Wacana Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta Bawen terdapat dalam

rencana umum jaringan jalan nasional yang terdiri dari jaringan jalan nasional bukan

jalan tol dan jaringan jalan nasional jalan tol di Pulau Jawa dengan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 Agustus 2005.

Rencana tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan serta

peninjauan kembali rencana jaringan jalan nasional secara berkala sesuai dengan

perkembangan wilayah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Rencana tersebut sampai dengan tahun 2007 belum ada pengubahannya,

sehingga gambaran jaringan jalan tol yang berada di Pulau Jawa dan melalui

wilayah DI Yogyakarta seperti pada Tabel 3-5 dan Gambar 3-7 jika direalisasikan

akan sangat mendukung prospek ekonomi dari keberlanjutan KPBU Pengelolaan

TSPT Piyungan.

Tabel 3-5 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa

No Nama Ruas Jalan Tol

Panjang (km)

Operasi Rencana

Utama Akses

1 Yogyakarta-Bawen V 104

2 Yogyakarta-Solo V 46

(Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Dokumen Fakta dan Analisa Penyusunan

RTR DIY KSP KPY, 2017)

80

Kws. APY

Gambar 3-6 Skema sistem jaringan pergerakan penumpang (Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Gambar 3-7 Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Keberadaan lintasan jalan tol yang berada di Yogyakarta bagian utara (Desa

Purwomartani, Kecamatan Kalasan) adalah seperti tampak pada Gambar 3-8.

KPY

81

Gambar 3-8 Jalan Tol yang melewati DI Yogyakarta (Sumber: Kepmen PU Nomor 369/KPTS/M/2005 dalam Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat pada sistem jaringan jalan

dilakukan dengan pengembangan jaringan jalan nasional dan pengembangan

jaringan jalan provinsi juga sangat mendukung peningkatan aksesibilitas dan

mobilitas pengangkutan sampah dan limbah B3 dari kawasan sekitar DIY. Sistem

pengembangan jaringan jalan Provinsi dan nasional ditunjukkan dalam Gambar 3-9

Berdasarkan Gambar 3-9, mengamati struktur ruang di DIY dan lokasi TPST

Piyungan di kabupaten Bantul perlu dibangun sistem transportasi yang lebih efisien

dari sisi jarak tempuh dan jalur tempuh tanpa perlu melewati tengah perkotaan KPY.

Pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY yang

mendukung aksesibilitas ke pengangkutan sampah dan limbah B3 ke TPST

Piyungan kabupaten Bantul adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar

Selatan). Mega proyek JJLS dibangun dari wilayah Anyer sampai Panarukan. DIY

yang wilayah bagian selatan juga dilalui oleh JJLS ini memanfaatkan momentum

adanya mega proyek yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut. Dengan latar

belakang dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai

selatan pemerintah DIY menggagas JJLS sebagai pintu masuk ke wilayah Provinsi

DIY. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut, pemerintah menggagas untuk

membuka pintu masuk ke Provinsi DIY dari sisi selatan. Infrastruktur juga diarahkan

mendukung pengembangan wilayah sebagai upaya mewujudkan Wilayah Selatan

DIY sebagai halaman depan DIY. Namun demikian, berkenaan dengan orientasi

pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan berkenaan dengan potensi bisnis dan

hubungan dagang maupun hubungan politik dengan wilayah lain diluar DIY yang

terkoneksi dengan DIY, serta pertimbangan terkait dengan potensi wilayah dan

aspek-aspek kebencanaan mengingat pada Wilayah Selatan DIY rawan gempa

bumi dan tsunami.

82

Gambar 3-9 Struktur ruang sistem jaringan transportasi antar wilayah (Sumber : Fakta

dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

3.5.1 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pengembangan Sistem jaringan energi diilakukan dengan mengembangkan

jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan. Pengembangan

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara pengamanan

fungsi Terminal BBM dan Stasiun Rewulu di Kec. Sedayu, pengamanan fungsi jalur

pipa penyalur BBM Cilacap-Boyolali sebagai jalur suplai BBM, pengembangan depot

penyuplai BBM Bandara di Kec. Temon, dan Pengembangan jaringan gas perkotaan

dan industri di DIY.

TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan akan menjadi pelanggan besar

kebutuhan listrik di DIY. Kemampuan produksi listrik DIY hingga saat ini

mengandalkan pasokan listrik dari sistem interkoneksi Pembangkitan Jawa Bali

(PJB), dimana terdapat 8 buah Gardu Induk dengan daya terpasang total sebesar

646 MVA. Beban puncak DIY rerata sebesar 400 MVA sehingga ada cadangan

listrik rerata sebesar + 246 MVA, sehingga rata-rata load factor mencapai 74,20 %.

Sementara rata-rata losses yang disebabkan oleh masalah teknis maupun non

teknis rata-rata sebesar 6,7 %. Distribusi listrik dilakukan melalui jaringan SUTET,

SUTT, dan SKTT. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (2015)

dan Profil Kelistrikan PLN Yogyakarta, pasokan listrik di Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) dari interkoneksi sistem Pembangkitan Jawa Bali (PJB) tahun

2015 mencapai 2,66 GWH, sedangkan konsumsi listrik yang terjual mencapai 2,48

GWH.

Untuk kebutuhan listrik khusus di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta

(KPY) diperkirakan sekitar 45% dari total kebutuhan listrik di DIY. Untuk melihat

kondisi perkembangan kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY),

maka dilakukan proyeksi kebutuhan energi listrik sampai dengan tahun 2037 (20

83

tahun dari tahap perencanaan) dengan beberapa asumsi (KPY, 2017). Tabel 3-6

menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan energi listrik di Kawasan Perkotaan

Yogyakarta (KPY) tahun 2022, 2027, 2032, dan 2037 (selama 20 tahun ke depan).

Dari hasil proyeksi kebutuhan energi listrik di wilayah Kawasan Perkotaan

Yogyakarta (KPY) sampai dengan tahun 2037 (20 tahun dari tahap perencanaan),

dimana perkembangan kebutuhan listrik total di wilayah Kawasan Perkotaan

Yogyakarta (KPY) diperkirakan sekitar 2,01 % per tahun. Nilai tersebut masih terlalu

kecil dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan listrik secara keseluruhan di

wilayah DI. Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2037, kebutuhan listrik di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta sudah mencapai 701.383.293 VA. Jika mengacu analisa dari

RTRW Provinsi DI. Yogyakarta didapatkan bahwa kebutuhan listrik DI. Yogyakarta

tahun 2035 sudah mencapai 1.336.466.288,68 VA. Hal ini artinya bahwa kebutuhan

listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) mencapai 52,48 % dari total

kebutuhan listrik di DI. Yogyakarta secara keseluruhan. Kecenderungan

pertumbuhan rumah tangga serta kebutuhan daya, di masa mendatang pasokan

listrik harus ditingkatkan lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan daya di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta. Hingga tahun 2017, mungkin pasokan yang tersedia masih

lebih banyak dibandingkan dengan jumah pelanggan dan masih memiliki kapasitas

berlebih untuk kepentingan pengembangan kegiatan-kegiatan baru.

Tabel 3-6 Proyeksi kebutuhan listrik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037

Uraian Tahun

2017 2022 2027 2032 2037

Proyeksi Penduduk

(Jiwa) 1.248.647 1.369.999 1.507.894 1.665.004 1.844.459

Jumlah RT (KK) 312.180 342.519 376.988 416.268 461.133

Cakupan Pelayanan (%) 90 90 90 90 90

Kebutuhan Daya (VA/KK) 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Kebutuhan domestik (VA) 365.250.600 400.747.230 441.075.960 487.033.560 539.525.610

Kebutuhan Bisnis dan

Industri (VA) 91.312.650 100.186.808 110.268.990 121.758.390 134.881.403

Kebutuhan Pelayanan

Umum (VA) 18.262.530 20.037.362 22.053.798 24.351.678 26.976.281

Kebutuhan Listrik Total

(VA) 474.825.780 520.971.399 573.398.748 633.143.628 701.383.293

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Adapun rencana pengembangan prasarana energi kelistrikan di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta (KPY) adalah sebagai berikut mengembangkan jaringan listrik

sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional; Mengembangkan

jaringan transmisi listrik dengan pembangunan gardu listrik, SUTT (Saluran Udara

Tegangan Tinggi), dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) sesuai

dengan kebutuhan dan memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang;

Mengembangkan jaringan distribusi listrik melalui SUTM (Saluran Udara Tegangan

84

Menengah) dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo,

dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, pengembangan energi listrik

tenaga bayu dan tenaga surya di pantai selatan, peningkatan kapasitas terpasang

listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industry, pengembangan

energi baru terbarukan di seluruh DIY.

3.5.2 Sistem Jaringan Telematika

Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi di wilayah Kawasan

Perkotaan Yogyakarta memegang peranan penting dalam kegiatan masyarakat

sehari – hari, terutama untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat

secara lebih luas. Saat ini penyebaran sarana dan prasarana komunikasi tidak

hanya dilayani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Telkom, tetapi juga

Badan Usaha Milik Swasta. Layanan telekomunikasi sekarang juga telah tampil

dalam jaringan telepon seluler serta koneksi internet. Permasalahan yang muncul

adalah bagaimana menciptakan regulasi yang dapat mengendalikan peningkatan

pelayanan telekomunikasi, termasuk dalam penyediaan pelayanan jaringan internet.

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah

Kawasan Perkotaan Yogyakarta, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengembangan untuk mendukung kebijakan nasional

mengenai sistem jaringan telematika,

2. Mengembangkan jaringan telematika sebagai bagian sistem jaringan nasional

di setiap kawasan permukiman,

3. Merencanakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat jaringan

pelayanan telematika dan teknologi informasi daerah; dan

4. Memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan teknologi

informasi, terutama untuk sektor pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.

Ketersediaan jumlah sambungan saluran telepon di Daerah Istimewa

Yogyakarta mengalami fluktuasi setiap tahun. Kondisi ini dikarenakan trend

penggunaan telepon genggam yang mengakibatkan berpindahnya pengguna

sambungan telepon. Padahal menurut SNI 03-1733-2004, tentang Tata Cara

Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, terdapat ketentuan-ketentuan

yang harus dipenuhi terkait penyediaan kebutuhan sambungan telepon, (RPJMD,

2017). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proyeksi kebutuhan sambungan

telepon di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) tahun 2022, 2027, 2032, dan 2037

(selama 20 tahun ke depan) dapat dilihat pada Tabel 3-7.

Tabel 3-7 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon di Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2037

Uraian Tahun

2022 2027 2032 2037

85

Proyeksi Penduduk (Jiwa) 1.260.834 1.387.677 1.532.206 1.697.310

Jumlah Rumah Tangga (KK) 315.226 346.931 383.067 424.344

Sambungan Telepon Rumah (/jiwa) 0,13 0,13 0,13 0,13

Sambungan Telepon Umum (/jiwa) 0,004 0,004 0,004 0,004

Kebutuhan Telepon Rumah (Unit) 163.908 180.398 199.187 220.650

Kebutuhan Telepon Fasilitas

Umum (Unit) 5.043 5.551 6.129 6.789

(Sumber : Fakta dan Analisa Penyusunan RTR DIY KSP KPY, 2017)

Berdasarkan perencanaan menurut SNI 03-1733-2004, dari hasil proyeksi

kebutuhan sambungan telepon untuk wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta

hingga tahun 2037 menunjukkan bahwa total kebutuhan telepon rumah sebesar

220.650 unit, sedangkan untuk kebutuhan telepon fasilitas umum sebesar 6.789 unit.

Dari hasil proyeksi juga didapatkan bahwa rata-rata peningkatan kebutuhan telepon

rumah dan telepon fasilitas umum direncanakan bisa mencapai 2,01 % per tahun.

Rencana pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi di Kawasan

Perkotaan Yogyakarta (KPY) adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem jaringan telematika untuk

Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebagai kawasan smart

city. Pengembangan sistem jaringan telematika di KPY menuju smart city

merupakan arahan dari RTRW Yogyakarta mengenai strategi DIY dalam

menuju smart province, yang diungkapkan oleh Menteri PUPR (2015). terdiri

dari beberapa elemen, Smart development planning, Smart green open space,

Smart transportation, Smart waste management , Smart water Management,

Smart Building, Smart energy.

2. Menjaga jaringan telepon kabel tetap berfungsi.

3. Mengembangkan jaringan telematika dengan teknologi serat optik.

4. Mengatur dan mengembangkan menara BTS (Base Transceiver Station)

dengan memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi dan

perkembangan pemanfaatan tata ruang,

5. Mengembangkan jaringan telematika pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas

kebudayaan, dan di setiap obyek wisata, dan

6. Mengatur dan mengembangkan menara radio komunikasi

3.5.3 Sistem Jaringan Air Minum

Kondisi pelayanan air minum di DIY menurut data RISPAM Kab./Kota dan

Roadmap MDGs DIY baru mencapai sekitar 72,78%. Padahal, kebutuhan air minum

di wilayah DIY mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Tabel 3-8 menyajikan

proyeksi kebutuhan air minum DIY menurut data RISPAM Kab./Kota dan Roadmap

MDGs DIY.

Tabel 3-8 Proyeksi Kebutuhan Air Minum DIY s.d. 2030

86

No Kabupaten/Kota Tahun

2013 (l/dt)

Tahun

2015 (l/dt)

Tahun

2020 (l/dt)

Tahun

2025 (l/dt)

Tahun

2030 (l/dt)

1 Kulon Progo 271 597 853 1166 1966

2 Sleman 486 1073 1491 2044 2682

3 Bantul 392 534 1050 1628 2518

4 Gunungkidul 658 968 993 1020 1047

5 Yogyakarta 550 328 558 815 1142

Total 2357 3500 4945 6673 9355

(Sumber: data RISPAM Kab./Kota dan Roadmap MDGs DIY dalam Fakta dan Analisa Penyusunan

RTR DIY KSP KPY, 2017)

Adapun rencana pengembangan jaringan air minum diarahkan pada

perluasan pelayanan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta:

1. Penambahan sumber air baku baru yang bisa memenuhi kebutuhan untuk

pelayanan Kawasan Perkotaan Yogyakarta pada sistem Bantar, sistem Kebon

Agung, dan sistem Karangtalun di Sungai Progo, dan sumber air lainnya.

Secara umum, penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum

domestik dan non domestik meliputi:

a. Penyediaan air baku dari air permukaan, seperti pada sistem Bantar, sistem

Kebon Agung, dan sistem Karang Talun di Sungai Progo (Gambar 3-10).

Gambar 3-10 Skema sistem Bantar dan Kebonagung di Sungai Progo ((Sumber : Fakta

dan Analisa Penyusunan RTR DOY KSP KPY, 2017)

b. Air hujan melalui sistem penampung air hujan

87

Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan

untuk menampung air hujan yang jatuh di atap bangunan (rumah, gedung

perkantoran atau industri) yang disalurkan melaluitalang. Kebutuhan kolam

pengumpul air hujan baik di atas permukaan tanah maupun dibawah permukaan

tanah yaitu sebesar 1 unit (1,5 m3) per 50 m2luas tutup bangunan dan setiap

tambahan 25- 50 m2 luas tutup bangunan diperlukan tambahan 1 unit atau volume

1,5 m3.

3.5.4 Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase yang terdapat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta saat

ini terbagi menjadi 4 tipe, yaitu saluran drainase pembuangan utama (makro),

saluran drainase primer, saluran drainase sekunder, dan saluran drainase tersier.

Saluran pembuang utama (makro) yang ada diwilayah KPY berupa kali-kali yang

alirannya berasal dari utara ke selatan melalui wilayah Kabupaten Sleman, Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1) Kali Kuning, wilayah yang dilalui adalah Desa Maguwoharjo (Kabupaten

Sleman) dan kali Kuning merupakan batas wilayah KPY dengan Kabupaten

Klaten.

2) Kali Tambak Bayan wilayah yang dilalui adalah Desa Condong Catur, Desa

Maguwoharjo (Kec.Depok,Kab.Sleman), Desa Banguntapan, Desa

Baturetno Desa Jagalan (Kab.Bantul).

3) Kali Gajah Wong wilayah yang dilalui adalah Desa Minomartani, Desa

Condong Catur (Kab. Sleman), Desa Banguntapan (Kab.Bantul), Kelurahan

Jagalan, (Kec.Kotagede), Kec.Pakualamam, Kec.Gondokusuman (Kota

Yogyakarta), Desa Singosaren (Kab.Bantul).

4) Kali Belik wilayah yang dilalui adalah Desa Caturtunggal (Kab.Sleman),

Kec.Danurejan, Kec.Gondokusuman, Kec. Pakualaman, Kec.Umbulharjo

(Kota Yogyakarta), Desa Tamanan (Kab. Bantul).

5) Kali Code wilayah yang dilalui adalah Ds.Siduharjo, Ds.Sariharjo,

Kec.Ngaglik (Kab. Sleman), Kec.Jetis, Kec.Danurejan, Kec.Gedongtengen,

Kec.Gondomanan, Kec. Mergangsan, Kec.Umbulharjo (Kota Yogyakarta),

Ds.Bangunharjo

6) Kali Buntung wilayah yang dilalui adalah Ds.Sariharjo, Kec.Ngaglik,

Ds.Sinduadi (Kab.Sleman), Kec.Tegalrejo, Kec.Jetis (Kota Yogyakarta).

7) Kali Winongo wilayah yang dilalui adalah Ds.Sendangadi, Ds.Sariharjo,

Ds.Sinduadi (Kab.Sleman), Kec.Tegalrejo, Kec.Jetis, Kec.Gedongtengen,

Kec.Ngampilan, Kec.Wirobrajan, Kec.Mantrijeron (Kota Yogyakarta),

Ds.Tirtonirmolo, Ds. Panggungharjo, Kec.Sewon, Ds. Pendowoharjo

(Kab.Bantul).

8) Kali Penggung, wilayah yang dilalui adalah Ds.Sendangadi, Ds.Trihanggo

(Kab. Sleman), Kec.Gamping, Kec.Tegalrejo (Kota Yogyakarta).

88

9) Kali Widuri wilayah yang dilalui adalah Kec.Tegalrejo, Kec.Wirobrajan (Kota

Yogyakarta), Ds.Ngestiharjo, Ds.Tirtonirmolo (Kab.Bantul).

10) Kali Ngalang wilayah yang dilalui adalah Ds.Tlogoadi, Ds.Sidomulyo, Ds.

Nogotirto, Ds.Sidoarum, Ds.Banyuraden (Kab.Sleman) Ds. Ambarketawang,

Ds.Tamantirto (Kab.Bantul).

11) Kali Konteng wilayah yang dilalui adalah Ds.Sidomoyo, Ds.Sidokarto, Ds.

Sidoagung, Kec. Gamping (Kab.Sleman).

12) Kali Prangkok wilayah yang dilalui adalah Ds.Sidoagung (Kab.Sleman).

13) Kali Krusuk wilayah yang dilalui adalah Ds.Sidoluhur (Kab.Sleman).

Saluran tersier menerima aliran air langsung dari saluran–saluran

pembuangan rumah–rumah, pada umumnya, berada di kanan kiri jalan perumahan.

Saluran sekunder merupakan saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi

menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran

primer. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran –

saluran sekunder. Biasanya relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari

saluran primer langsung dialirkan ke badan air. Penanganan masalah banjir di

perkotaan dilakukan dnegan menyusun Dasar Perencanaan sistem saluran drainase

meliputi kepada kondisi yang terjadi pada ketiga wilayah administrasi dengan

mempertimbangkan kondisi topografis wilayah di mana wilayah Kabupaten Sleman-

Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul berada pada satu jalur dengan wilayah

Kabupaten Bantul berada pada titik yang terendah. Sistem jaringan drainase perlu

dikembangkan dengan berwawasan lingkungan. Prinsip dasar sistem drainase

berwawasan lingkungan adalah mengendalikan kelebihan air permukaan dan

alirannya serta lebih banyak meresapkannya ke dalam tanah. Pengembangan

sistem drainase tidak boleh meningkatkan permasalahan genangan bagi daerah

yang menerima buangan. Perencanaan sistem dranase harus disesuaikan dengan

tingkat perlindungan yang dibutuhkan.

Arahan Sistem Jaringan Drainase bahwa, Jaringan drainase merupakan

jaringan yang pokok dalam perencanaan tata ruang karena menjadi pengaman bagi

investasi pembangunan yang telah dilakukan dan meningkatkan kualitas lingkungan

permukiman. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan

ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan. Drainase perkotaan adalah

drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan,

sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi

kegiatan kehidupan manusia. Arahan dalam perencanaan sistem jaringan drainasi di

Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu:

a. Mengembangkan prasarana drainase berwawasan lingkungan untuk

mengatasi genangan air yang terjadi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan

menata daerah aliran sungai sebagai bagian penting dari sistem drainase.

b. Tidak mengubah peruntukan badan air berupa saluran, sungai, dan embung.

89

3.5.5 Sistem jaringan persampahan

Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Regional di Kec. Piyungan Kabupaten Bantul, dan juga kabupaten lainnya

direncanakan dengan mengembangkan sistem jaringan persampahan dari sumber

timbulan sampah berupa pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

perkotaan dan perdesaan pembangunan dan pengembangan Tempat

Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (reduce, reuse, recycle), Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)

untuk mendukung sistem 3R di seluruh Kabupaten dan kota.

90

4 BAB IV. ANALISA FAKTOR PENENTU MANFAAT UANG (VALUE

FOR MONEY)

Dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas umum, Pemerintah memiliki beberapa

pilihan sebagai alternatif pendanaan dan pelaksanaan, yaitu pembiayaan dengan

skema konvensional melalui APBN/APBD dan pembiayaan dengan skema

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Analisis Value for Money

dilaksanakan untuk menilai apakah skema KPBU lebih baik daripada pembiayaan

melalui APBN/APBD dengan memperhatikan aspek ekonomis, efektivitas dan

akuntabilitas, alih pengetahuan dan teknologi serta transparansi dan efiensi.

a) APBN/APBD

Pembiayaan dilakukan secara penuh oleh Pemerintah melalui persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, proses penyusunan

anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak

pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, dan DPR sehingga

memakan proses persetujuan yang sangat lama.

Saat ini, banyak proyek pengembangan infrastruktur yang akan dilakukan di

Indonesia. Di sisi lain, kemampuan APBN untuk membiayai kegiatan

tersebut sangat terbatas. Tata kelola yang rendah dengan akuntabilitas yang

rendah sering terjadi dalam pengelolaan APBN dimana gaya pengelolaan

bersifat regulator ditambah kurang berpengalaman dalam mengelola resiko.

Proses pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya pembangunan

cenderung tinggi ditambah dengan pengelolaan operasional tidak

profesional memberikan efek rugi dan kurangnya layanan (level of services).

b) Pembiayaan dengan KPBU

Dalam skema KPBU, pembiayaan, pelaksanaan, dan operasional dan

perawatan dapat dilakukan oleh Badan Usaha dengn adanya dukungan dari

Pemerintah, baik berupa dukungan dana maupun pembagian penjaminan risiko

antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Analisis Value for Money (VFM) dilaksanakan untuk menilai apakah skema KPBU

lebih baik daripada pembiayaan melalui APBN/APBD dengan memperhatikan aspek

ekonomis, efektifitas dan akuntabilitas, alih pengetahuan dan teknologi serta

transparansi dan efiensi. Error! Reference source not found. merangkum analisis

FM secara kualitatif untuk proyek TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan.

91

Tabel 4-1 Analisis Value for Money untuk Proyek TPA Sampah dan Limbah B3

(Arti lambang: = manfaat nilai uang relatif kecil, = manfaat nilai uang relatif

sedang, = manfaat nilai uang relatif besar)

Konvensional Isu Terkait KPBU

Terbatasnya SDM

dengan kompetensi

yang sesuai menjadi

kendala

Operasional

dan Capaian

Pemenuhan

Standar Mutu

Lingkungan

Lebih profesional dan

dukungan SDM yang

lebih memadai

sehingga memberikan

kepastian akan

beroperasinya TPA

Sampah dan Limbah

B3 dengan baik

Bergantung pada

Anggaran Belanja

Daerah

Pengelolaan

Manajemen

Mempunyai

pendapatan usaha

Kurang fleksibel Pengelolaan

Anggaran

Lebih fleksibel,

bergantung pada

kebutuhan dan

orientasi profit

Terbatas pada

kemampuan tim

Inovasi desain

dan atau

praktik

konstruksi

Mendapatkan berbagai

opsi teknologi dari

peserta lelang

Kurang berjalan

dengan baik

Operasional

dan Perawatan

Lebih baik karena

termotivasi oleh

orientasi profit dan

pembayaran

berdasarkan

pemenuhan kriteria

kepuasan

Bergantung pada

APBD

Kemudahan

dan

Pengelolaan

Pembiayaan

Lebih fleksibel dalam

pencairan pendanaan

pembangunan proyek

Bergantung pada

mekanisme

penganggaran

Waktu

Penyelesaian

Proyek

Lebih tepat waktu, jika

ada keterlambatan

akan menghasilkan

92

Konvensional Isu Terkait KPBU

pencairan APBD penalti

Optimasi

Antara Kualitas

dan Biaya

Pekerjaan

Dari APBD dan

retribusi

Kemudahan

Mendapatkan

Pendapatan

Badan Usaha berhak

untuk menarik retribusi

atas sampah dan

limbah B3 yang masuk

ke TPA

Alokasi Risiko

Risiko keterlambatan

proyek dan kegagalan

operasional menjadi

tanggung jawab Badan

Usaha Mitra

Fleksibilitas

untuk

Pengembangan

Bisnis

Badan Usaha lebih

leluasa dalam

menentukan skema

bisnis

Kesimpulan:

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk proyek pembangunan TPA

Sampah dan Limbah B3 Piyungan akan memberikan Value For Money (VFM) yang

lebih baik jika menggunakan skema KPBU daripada menggunakan skema

konvensional.

4.1 Sektor Swasta Memiliki Keunggulan dalam Pelaksanaan KPBU

Termasuk dalam Pengelolaan Risiko

Swasta mempunyai peluang yang lebih besar dan dapat lebih fleksibel menarik dana

dari luar negeri yang terkena pengaruh negative interest yield untuk dapat

diinvestasikan dengan imbal hasil investasi yang lebih menarik di Indonesia

dibandingkan apabila hal tersebut harus dilakukan sendiri oleh Pemerintah

Indonesia (karena adanya pembatasan lebar defisit anggaran).

93

Korporasi swasta dapat melakukan proses leveraging secara lebih efisien

dibandingkan Pemerintah sehingga dengan pendanaan yang sama dapat digunakan

untuk melakukan investasi beberapa kali lebih besar dibandingkan apabila kegiatan

investasi tersebut dilakukan sendiri oleh Pemerintah. Swasta yang sehat, kuat, dan

tumbuh berkembang secara wajar dengan dukungan regulasi pengawasan dan

pengendalian yang kondusif dari Pemerintah merupakan sumber dan mitra

pertumbuhan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan

pekerjaan secara berkelanjutan.

Hal ini yang menjadi pertimbangan untuk melibatkan pihak Swasta dalam

mengembangkan kinerja TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan. Di samping Pihak

Swasta memiliki keunggulan dalam mengelola baik aktifitas operasi dan resiko-

resikonya. Oleh karena itu Pihak swasta yang dilibatkan dalam pengembangan

kinerja TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan harus memiliki pengalaman.

Keterlibatan Pihak Swasta ini, diharapkan kecukupan modal untuk investasi

peningkatan kinerja TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan bisa terpenuhi dan

peningkatan standard layanan pengelolaan di TPA Sampah dan Limbah B3

Piyungan.

4.2 Terjaminnya Efektifitas, Akuntabilitas dan Pemerataan Pelayanan

Publik dalam Jangka Panjang

Proses pengadaan pada Proyek KPBU mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No. 19 Tahun 2015,

sehingga dapat terjaminnya beberapa aspek berikut:

1. Efektifitas, Badan Usaha akan berupaya untuk melakukan optimasi antara dana

dan kualitas pekerjaan.

2. Akuntabilitas, Badan usaha harus dapat mempertanggungjawabkan segala

sesuatunya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.3 Alih Pengetahuan dan Teknologi

Dengan menerapkan Kerjasama dengan Pihak Swasta, akan terjadi alih

pengetahuan dan teknologi. Karena dalam kerjasama tersebut, pihak swasta

diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak swasta yang terpilih semaksimal mungkin menggunakan local content

dalam pembangunan dan pengelolaan sampah TPA Sampah dan Limbah B3

Piyungan.

2. Pihak swasta yang terpilih wajib menggunakan, memperkenalkan dan

mentransfer teknologi yang mutahir didalam pengelolaan sampah

94

3. Pihak Swasta dipersyaratkan untuk menggunakan tenaga kerja local. Tenaga

kerja lokal tersebut harus dikembangkan dengan melakukan pelatihan.

4.4 Terjaminnya Persaingan Sehat, Transparansi dan Efisiensi dalam

Proses Pengadaan

Untuk menjamin bahwa pemilihan Pihak Swasta untuk mengelola TPA Sampah dan

Limbah B3 Piyungan, proses seleksi dilakukan dengan persaingan yang sehat,

transparansi dan efisien dengan merujuk kepada Perpres No. 38 Tahun 2015 dan

Perka LKPP No.19 Tahun 2015.

95

5 BAB V. ANALISA POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA

PEMBIAYAAN PROYEK

5.1 Kemampuan Fiskal Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta

Kemampuan daerah dalam hal keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah,

pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan

Aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan

terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Gambar 5-1 Komposisi APBD DIY Rentang Tahun 2012 – 2016 (Sumber: Raperda,

RPJMD DIY Tahun 2017-2022)

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah

dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak

Rp1,239,114,375,495

Rp1,440,462,296,966

Rp1,560,157,355,822

Rp1,810,940,126,779

Rp1,998,595,549,413

Rp814,711,583,972

Rp1,069,181,078,252

Rp1,420,910,964,599

Rp1,685,485,375,488

Rp1,849,367,416,434

2012

2013

2014

2015

2016

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

96

langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam kurun waktu 2012 – 2016, realisasi

belanja Pemerintah DIY mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata

sebesar 22,31 persen per tahun.

Pertumbuhan rata-rata yang baik dari APBD DIY menunjukkan kesehatan fiskal

Pemda DIY yang juga dapat dijadikan dasar bahwa Pemda DIY mempunyai

kemampuan fiskal untuk Availability Payment (AP) pada skema KPBU.

5.2 Kemampuan Pengguna untuk Membayar

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum

daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri

dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah, pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana transfer

yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambar 5-2 Pendapatan Asli Daerah DIY dan Perbandingannya dengan Realisasi

Anggaran Pendapatan (Sumber: Raperda, RPJMD DIY Tahun 2017-2022)

Dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi

pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi

Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah

terhadap dana transfer pusat ke daerah. Dalam jangka waktu 2012-2016,

Rp2,171,734,307,663

Rp2,583,056,763,524

Rp3,139,871,880,417

Rp3,400,014,811,777

Rp3,899,192,985,313

Rp1,004,063,125,812

Rp1,216,102,749,617

Rp1,464,604,954,200

Rp1,593,110,769,595

Rp1,673,749,196,521

2012

2013

2014

2015

2016

Realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

97

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah DIY tumbuh dengan baik dengan rata-rata

sebesar 13,85 persen per tahun. Pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah adalah

sebesar Rp 1.004.063.125.812,33 sedangkan di tahun 2016 penerimaan PAD

mencapai Rp 1.673.749.196.521,51. Selama lima tahun terakhir (2012-2016)

pendapatan asli daerah tumbuh rata-rata 16,42 persen per tahun, sedangkan total

pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 20,64 persen per tahun. Adanya

peningkatan pendapatan daerah berarti Pemerintah DIY memiliki kinerja yang bagus

dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga elemen utama yakni Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kondisi keuangan yang sehat tersebut dapat menjadi salah satu ruang fiskal untuk

pengadaan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment untuk skema

KPBU.

5.3 Potensi Pendapatan Lainnya

Berdasarkan kondisi aktual operasional TPA Piyungan saat ini, anggaran untuk

pembiayaan operasional TPA Piyungan bersumber dari APBD Pemda DIY melalui

DIP Balai PISAMP. Pembayaran retribusi oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman

dan Kabupaten Bantul dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Selain itu untuk besaran tarif setiap tonase sampah yang dibuang oleh orang pribadi

dan atau lembaga swasta di TPA Piyungan sebesar Rp. 24.383,- (Dua Puluh Empat

Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Pemungutan retribusi harus langsung

dibayarkan setelah truk sampah masuk dan ditimbang secara tunai.

Jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi sampah yang masuk ke TPA

Piyungan dapat dilihat pada Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Pendapatan dari Retribusi Sampah yang masuk ke TPA Piyungan

Tahun Pendapatan

dari Retribusi

(Rp)

Kota

Yogyakarta

(Rp)

Kabupaten

Bantul (Rp)

Kabupaten

Sleman (Rp)

Swasta

/Perorangan

(Rp)

2016 3.561.110.052,- 1.832.401.000,- 1.137.657.000,- 468.879.000,- 122.173.052,-

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2017

Potensi pendapatan lainnya yang dapat diperoleh dari hasil operasional TPA

Sampah dan Limbah B3 Piyungan adalah apabila TPA Sampah dan Limbah B3

Piyungan dapat menghasilkan energi (mandiri energi), maka:

98

1. Dapat mengurangi biaya operasional untuk energi, dan;

2. Jika terdapat surplus energi, dapat dijual kepada sektor terkait sehingga

dapat menghasilkan pendapatan tersendiri.

Sedangkan berdasarkan fakta lapangan untuk limbah B3, fasyankes (fasilitas

pelayanan kesehatan) DIY sebagai penghasil limbah mempunyai kemampuan untuk

membayar (ability to pay) yang dilihat dari harga yang harus dibayarkan kepada

pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 5-2.

Tabel 5-2 Harga yang Harus Dibayarkan oleh Pihak Ketiga per Satuan Massa Limbah B3

No. Pihak Ketiga Harga/kg Limbah (Rp)

1. PT. Tenang Jaya Sejahtera 25.000

2. PT. Wastec 13.000

3. PT. Jasa Prima Perkasa 20.000

4. PT. Arah 18.000

5. PT. Tiga Putra Berlian 16.000

6. PT. Nur Anisa Kemikal 16.000

7. PT. Sarana Patra Jasa 16.000

Rata-rata 18.000

Kemampuan membayar pada situasi tidak biasa saat ini paling murah Rp. 13.000

dan paling mahal Rp. 25.000, sedangkan rata-rata sebesar Rp. 18.000/kg limbah.

Potensi untuk membayar ini masih bisa dihitung dengan pendekatan lain.

Dua peraturan daerah yang terkait dengan retribusi dan denda, terdapat pada Perda

DIY No. 3 Tahun 2013. Pada Pasal 5, tentang Wewenang Pemerintah Daerah, pada

poin k, disebutkan bahwa “menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan”.

Selain itu, peraturan terkait dengan denda, disebutkan pada Pasal 30 tentang

Pengurangan Sampah, yaitu:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19, Pasal 20 dan/atau Pasal 24 diberi sanksi administratif berupa teguran.

(2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar

3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.

99

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah

volume sampah.

(4) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

5.4 Bentuk Dukungan Pemerintah

Tidak semua kegiatan pemberian layanan di bidang infrastruktur melalui skema

KPBU memberikan tingkat pengembalian yang wajar. Untuk meningkatkan

kelayakan finansial tersebut diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah berupa

pemberian dukungan Pemerintah Daerah. Pemberian dukungan pemerintah

dilakukan dalam bentuk :

1. Penyediaan lahan, Pemerintah DIY telah menyediakan lahan untuk proyek

Pembangunan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan di desa Sitimulyo,

Piyungan.

2. Perizinan, Pemerintah DIY berkomitmen akan memberikan perizinan yang

diperlukan oleh investor dalam pelaksanaan proyek Pembangunan dan

Operasional TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan.

3. Dukungan regulasi untuk menjamin kelancaran operasional TPA Sampah dan

Limbah B3 Piyungan.

4. Pembinaan sosial budaya untuk peningkatan peran masyarakat (community

development).

5. Dukungan dalam kebijakan pembangunan keterpaduan infrastruktur terkait

pengelolaan sampah.

100

6 BAB VI. RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 Rekomendasi Bentuk KPBU

Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa opsi untuk skema Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perbandingan antara beberapa skema

KPBU tersaji pada Tabel 6-1.

Penjelasan Tabel 6-1:

BOT: Build-Operate-Transfer

DBFOT: Design-Build-Finance-Operate-Transfer

BT: Build-Transfer

BOOT: Build-Own-Operate-Transfer

BOO: Build-Own-Transfer

Rekomendasi:

Untuk pembangunan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan, skema KPBU dapan

berupa skema berbasis ketersediaan layanan infrastruktur dan SDM untuk

operasional. Skema KPBU yang direkomendasikan pada proyek pembangunan TPA

dan Pengolahan Limbah B3 Piyungan adalah DBFOT (Design-Build-Finance-

Operate-Transfer) atau BOT yang lebih diperluas lingkupnya. Pada opsi ini PJPK

akan mendelegasikan dalam mendesain, membangun, mencari pembiayaan,

melaksanakan pemeliharaan pada masa tertentu dan transfer pada akhir perjanjian

kerjasama.

101

Tabel 6-1 Perbandingan dari Beberapa Skema KPBU

102

Setelah PJPK mengalokasikan berbagai fungsi dan risiko proyek, selanjutnya

diagram struktur hukum dan keuangan proyek indikatif juga dibuat. Diagram struktur

tersebut bermanfaat untuk memperoleh pengaturan aspek keuangan dan hukum

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh struktur standar dari sebuah

proyek DBFOT sederhana adalah sebagaimana diuraikan dalam Gambar 6-1

dibawah ini.

Gambar 6-1 Struktur DBFOT

6.2 Struktur Proyek dengan Skema KPBU

Opsi KPBU pada pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan telah memiliki

landasan yuridis pada Perda DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 38 huruf b

mengatur bahwa penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat

dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS). Bentuk kerjasama

tersebut dirinci dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:

a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui

dan terlayani oleh sistem terpusat;

d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;

103

e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan

f. Pemeliharaan; dan/atau

g. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Gambar 6-2 Skema Stakeholder dalam KPBU

6.3 Rekomendasi Kriteria Utama dalam Pemilihan Badan Usaha

Aktivitas yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian dalam kerangka strategi

ini adalah Call for Proposals dan Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pemerintah DIY

dan Badan Usaha. Badan Usaha yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses

pengadaan KPBU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas Swasta, Badan Hukum Asing, maupun

Koperasi.

Sesuai dengan skema KPBU yang direkomendasikan untuk proyek Pembangunan

TPA dan Pengolahan Limbah B3 adalah DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-

Transfer), maka ditetapkan beberapa kriteria kualifikasi Badan Usaha uang dapat

berpartisipasi dalam lelang KPBU tersebut:

104

1. Badan Usaha berkewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

2. Badan Usaha/Perusahaan diharuskan memiliki neraca keuangan yang sehat

dan arus kas yang memadai sehingga memiliki kemampuan dalam

pembiayaan dan pelaksanaan Proyek KPBU.

3. Badan Usaha sudah memiliki pengalaman pelaksanaan Proyek KPBU.

4. Badan Usaha memahami regulasi dan perundangan yang berlaku terkait

limbah B3 dan berkomitmen untuk memenuhi segala aspek yuridis terkait

transportasi, penyimpanan dan pengloahan limbah B3.

5. Badan Usaha memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) kualifikasi ahli

madya 1 orang sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan minimal 1

orang sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) telah memliki SKA

Madya selama 3 tahun.

6.4 Rencana Jadwal Kegiatan Penyiapan dan Traksaksi KPBU

Tabel 6-2 menyajikan jadwal tahapan persiapan dan transaksi proyek

pembangungan TPA Sampah dan Limbah B3 Piyungan:

Tabel 6-2 Tahapan Kegiatan KPBU

No. Tahapan Kegiatan Durasi Pelaksanaan (bulan)

1. Identifikasi Proyek 1

2. Studi Pendahuluan 3

3. Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan (OBC)

5

4. Kajian Akhir Pra-Studi Kelayakan (FBC)

5

5. Pra Kualifikasi 2

6. Permohonan Proposal 2

7. Penunjukan Pemenang Lelang

1

8. Penandatanganan Perjanjian KPBU

1

9. Pemenuhan Pembiayaan 6

10. Konstruksi (mulai) 24

7

105

8 PENUTUP

Berdasarkan kajian pendahuluan yang telah diuraikan, berikut ini dirangkum saran-

saran untuk dikaji lebih mendalam dalam studi kelayakan (FS):

1. Pemilihan teknologi/inovasi memerlukan kajian mendalam terkait permasalahan

sosial kemasyarakat dan kependudukan masyarakat yang tinggal dan

mendapatkan keuntungan ekonomi dari mengais sampah di TPA Piyungan.

2. Instalasi insinerator untuk limbah B3 memerlukan kajian lebih seksama tentang

potensi jumlah limbah B3 dari wilayah KPY dan wilayah sekitarnya termasuk

Jawa Tengah dalam mendukung keberlangsungan KPBU pengolahan limbah B3.

3. Pemilihan tipe dan kapasitas insinerator limbah B3 memerlukan analisis secara

rinci jumlah sampah B3 dari domestik dan industri kecil menegah (IKM) yang di

masa operasional TPA Sampah dan Limbah B3, mereka potensial mendapatkan

subsidi pembiayaan dalam pengolahan sampah/limbah B3

4. Kajian analisis kelayakan perlu mencakup evaluasi kemampuan Pemda

Kabupaten/Kota dalam meyusun dan membangun sistem jaringan infrastrutur

sampah dan limbah B3 di setiap kabupaten/kota, kemampuan dalam upaya tertib

memilah sampah sejak di sumber timbulan sampah, penyimpanan sementara,

penyimpanan limbah B3 dalam 1 kabupaten dan potensi kerjasama dengan

pemangku kepentingan yang lain dan membangun titik-titik pengolah/pemanfaat

hasil 3R.

5. Diperlukan kajian fisik lokasi areal TPA Sampah dan limbah B3 dalam mendukung

syarat kelayakan sebagai lokasi pengolahan sampah B3. Hal ini juga menyangkut

revisi AMDAL TPA Piyungan untuk mengakomodasi perubahan fungsinya yang

tidak lagi hanya mengelola sampah tetapi juga mengelola limbah B3.

6. Dibutuhkan kajian regulasi di tingkat daerah dalam memayungi ijin, kemudahan

dan keefektifan dalam pengelolaan sampah dan limbah B3

7. Dibutuhkan kajian sistem transportasi lalulintas dan sistem jaringan jalan, dan

aksesibilitas menuju lokasi TPA Piyungan dan pengolahan sampah B3.

106

9 DAFTAR PUSTAKA

1. Naskah KPY, 2017

2. Fakta dan Analisa Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan

Perkotaan, 2017

3. Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan (Pemda DIY, 2017)

4. Anaerobic digestion of food waste (L. Arsova, tesis Columbia University,

2010)

5. Identifikasi Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Tangga dan

Alternatif Pengelolaannya di Kabupaten Sleman (Iswanto, Disertasi

Universitas Gadjah Mada, 2016)

6. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 –

2022 (Pemda DIY, 2018)

7. Laporan Akhir Review Masterplan TPA Piyungan (Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, 2017)