KATA PENGANTAR - ekon.go.id · Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara i KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena

Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya Laporan Akhir untuk Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dapat diselesaikan.

Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKBL selama ini dan memberikan alternatif kebijakan pengelolaan PKBL yang baru dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain terkait.

PT. Sinergi Visi Utama selaku pihak konsultan pada pekerjaan ini mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini serta telah membantu dengan sepenuh hati dalam setiap proses dan tahapan penyelesaian pekerjaan Laporan Akhir Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Yogyakarta, 2015 PT. Sinergi Visi Utama Tim Penyusun


ii

DAFTAR PUSTAKA KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ....................................................................... I-1 1.2. Tujuan ...................................................................................... I-3 1.3. Sasaran .................................................................................... I-3 1.4. Lingkup Kegiatan ...................................................................... I-3

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Dasar Hukum dan Review Regulasi ............................................ II-1 2.2. Tinjauan Teoritis ....................................................................... II-6 2.3. Pengalaman PKBL BUMN di Indonesia ........................................ II-21

2.3.1. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Telkom.Tbk ......................... II-21 2.3.2. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Pertamina ........................... II-25 2.3.3. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Krakatau Steel ................... II-25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi ................................................................................ III-1 3.2. Data Penelitian ......................................................................... III-2 3.3. Metode Pengumpulan Data ........................................................ III-2 3.4. Lokasi Penelitian, Populasi, Responden, Metode Observasi dan

Wawancara ............................................................................... III-3 3.5. Metode Analisis Data ................................................................. III-4 3.6. Evaluasi Temuan ...................................................................... III-5 3.7. Program Kerja ........................................................................... III-5 3.8. Kerangka Kerja ......................................................................... III-7 3.9. Organisasi dan Personil ............................................................. III-8 3.10. Instrumen Penelitian ................................................................. III-9


iii

BAB IV PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina

Lingkungan (PKBL) .................................................................... IV-1 4.1.1. Evaluasi Aspek Regulasi Pengelolaan Program Kemitraan

Dan Dana Lingkungan (PKBL) ....................................... IV-1 4.1.2. Kondisi Eksiting Pelaksanaan Program Kemitraan Dan

Bina Lingkungan (PKBL) ................................................ IV-21 4.2. Konsep Alternatif Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan

Bina Lingkungan (PKBL) Baik Dari Aspek Regulasi, Kelembagaan Dan Aspek Terkait Lainnya ........................................................ IV-33 4.2.1. Konsep Kepemilikan Lembaga Dana Amanah ................. IV-34 4.2.2. Bentuk Lembaga Dana Amanah ..................................... IV-36 4.2.3. Kelembagaan Dana Amanah Mandiri ............................. IV-37 4.2.4. Insentif Pajak Bagi Dana Amanah .................................. IV-38

BAB V ANALISA DATA DAN HASIL KAJIAN SEMENTARA 5.1. Kesimpulan .............................................................................. V-1 5.2. Rekomendasi ............................................................................ V-4


iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pelaksanaan Pekerjaan .................... III-7 Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelaksanaan ............................ III-8


BAB I PENDAHULUAN Halaman I-1

1.1. Latar Belakang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program

tanggungjawab sosial perusahaan BUMN yang diharapkan mampu

mendorong ketercapaian program yang dicanangkan pemerintah yaitu a)

pengurangan jumlah pengangguran; b) pengurangan jumlah penduduk

miskin; c) peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga program tersebut

merupakan 3 (tiga) pilar utama pembangunan yang menuntut peran serta

dan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi

ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus pada

pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan

pembangunan.

Teknis pelaksanaan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN

nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah diubah

dengan PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 kemudian diubah

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013, Hingga

akhirnya pada tahun 2015 melalui PerMen BUMN No : Per -

09/MBU/07/2015 diatur secara khusus dan menyeluruh mengenai

Program Kemitraan Bina Lingkungan.

Bab 1 Pendahuluan



Melalui Per Men BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 diatur

beberapa hal sebagai berikut (1) adanya kewajiban bagi Persero dan

Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL. (2) ketentuan tentang Mitra

Binaan; (3) Prosedur pelaksanaan PKBL; (4) Ruang Lingkup penyaluran

dana dan kegiatan PKBL; (5) Penetapan dan Penggunaan serta

Penyaluran dana PKBL; (6) Sistem Pengesahan Program dan Laporan;,

dan (7) Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan.

Dalam pelaksanaan PKBL BUMN disadari terjadi pasang surut,

baik dari aspek ketentuan maupun praktek pelaksanaan. Disadari juga

dalam pengelolaan PKBL belum dikelola secara profesional oleh BUMN.

Potensi dana PKBL secara keseluruhan sangat besar dan sangat positif

bila dikelola, dikoordinasikan dan disinergikan pelaksanaannya. Oleh

karena itu jangan sampai pengelolaan dana PKBL yang telah

digelontorkan oleh BUMN sejak tahun 2007 ternyata belum mampu

membantu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat,

karena kurangnya pengorganisasian di lapangan, perencanaan,

pengawalan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi yang terkesan

normatif. Oleh karena itu, PKBL yang merupakan tanggung jawab sosial

perusahaan BUMN bukan hanya mengikuti kebijakan UU, tapi sebagai

bentuk komitmen perusahaan.

Berdasarkan hal diatas perlunya kajian yang secara komprehensif

perlu dilakukan untuk memberi masukan terkait Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan dimulai dari evaluasi terhadap regulasi PKBL,

kelembagaan serta aspek lainnya yang terkait sehingga pelaksanaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kedepan didukung oleh regulasi

dan kelembagaan yang kuat serta mekanisme perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan yang didukung dengan sistem monitoring

dan evaluasi yang tepat.



1.2. Tujuan Tujuan dari Kajian Pembentukan Dana Amanah Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah

mengevaluasi pelaksanaan PKBL selama ini dan memberikan alternatif

kebijakan pengelolaan PKBL yang baru dari aspek regulasi, kelembagaan,

dan aspek lain terkait.

1.3. Sasaran Beberapa sasaran pokok yang akan dicapai dalam Kajian

Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara adalah

1. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) sehingga dapat mengidentifikasi kendala

program selama ini;

2. Tersusunnya konsep alternatif kebijakan pengelolaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik dari aspek regulasi,

kelembagaan dan aspek terkait lainnya.

1.4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan dari Kajian Pembentukan Dana Amanah Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

1. Studi literatur terkait dengan regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan

identifikasi faktor kendala.

2. Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data dan

informasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan

Provinsi Banten.

3. Focus Group Discussion (FGD) membahas data dan hasil kajian.

4. Penyusunan laporan.


BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-1

2.1. Dasar Hukum dan Review Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan BUMN sebagai salah satu

bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Pada awalnya ,

gagasan kegiatan (semacam) PKBL di awali dari penetapan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan

Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum)

Dan Perusahaan Perseroan (Persero). Disebutkan dalam pasal 2 Ayat (2)

huruf f dan g, bahwa salah satu tujuan pendirian BUMN yaitu :

“(f). Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi;. (g) Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.”

Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman

Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN,

diatur mengenai sumber pendanaan kegiatan yaitu dari persentase 1- 5%

dari laba setelah pajak. (https://www.academia.edu/10887032).

Bab 2 Tinjauan Teoritis

https://www.academia.edu/10887032



PKBL sendiri berbasis pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang menyebutkan:

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk

keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”

Selanjutnya, PKBL di Indonesia diatur secara teknis dalam berbagai

peraturan. Ada sekitar 8 Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL, yaitu

berikut ini:

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 Tentang

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan;

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang


Lingkungan;


Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha

Kecil dan Program Bina Lingkungan;

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-



5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-




Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-





7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

7/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-

09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program

Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Rincian maksud tujuan serta isi dan ketentuan dari berbagai

peraturan diatas, akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut dalam

pelaksanaan penelitian ini. Namun secara umum, pada tahun 2003

awalnya PKBL diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-

236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, nama program menjadi Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

namun tetap disingkat PKBL.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor

KEP-236/MBU/2003 adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan

pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan

pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha

dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan

kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya,

melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina

lingkungan. (http://portal. mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/).

Dalam perkembangan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan

yang bersifat nasional dan serentak oleh seluruh BUMN, melalui

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 Tentang Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

karena Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-

236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan

operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

http://portal.



Secara umum PER-05/MBU/2007 tersebut diatas mengatur

tentang beberapa bab yang hampir sama dengan Kep-236/MBU/2003.

Adapun sebagai berikut: Program Kemitraan Dan Program BL; Penetapan

Dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Dan Program BL; Mekanisme

Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Program BL; Beban

Operasional Program Kemitraan Dan Program BL; Penyusunan Dan

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran; Penyusunan Dan Pengesahan

Laporan ; Kualitas Pinjaman Dana Program Kemitraan; dan Kinerja

Program Kemitraan. Hanya ada satu tambahan bab Tentang Pedoman

Akuntansi Program Kemitraan Dan Program BL dalam PER-

05/MBU/2007. Namun cukup banyak hal yang diatur lebih rinci dalam

PER-05/MBU/2007 dibandingkan dengan Kep-236/MBU/2003. .

Bahwa dalam pelaksanaannya PER-05/MBU/2007 diatas juga

dirasa perlu penyesuaian lagi. Oleh karena itu dilakukan perubahan

dengan menerbitkan PER-20/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam Ketentuan baru tersebut dihapuskan dan ditambahkan beberapa

klausul sebagai pedoman operasional dilapangan.

Karena adanya beberapa kekeliruan dalam PER-20/MBU/2012

maka diterbitkanlah perubahan kedua melalui PER-05/MBU/2013

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil

dan Program Bina Lingkungan. Perubahan ini juga dilakukan dalam

rangka memperluas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Selanjutnya peraturan ini terus dilakukan perubahan Dengan

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang


Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-

05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil

dan Program Bina Lingkungan.



Hingga akhirnya pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri

BUMN No : PER -07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan,

dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No : PER -

09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diatur secara khusus dan

menyeluruh mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan, dan

digunakan sebagai acuan yang terbaru.

Dalam kebijakan yang terakhir tersebut yang dimaksud dengan

PKBL adalah :

1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program

Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan

usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL

adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh

BUMN.

Melalui Peraturan Menteri BUMN No : PER -09/MBU/07/2015

tentang diatur beberapa hal sebagai berikut (1) adanya kewajiban bagi

Persero dan Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL. (2) ketentuan

tentang Mitra Binaan; (3) Prosedur pelaksanaan PKBL; ( 4) Ruang Lingkup

penyaluran dana dan kegiatan PKBL ; (5) Penetapan dan Penggunaan

serta Penyaluran dana PKBL; (6) Sistem Pengesahan Program dan

Laporan;, dan (7) Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan.

Dari peraturan sebelumnya, PER-09/MBU/07/2015 mengalami

beberapa perubahan . Di antaranya sebagai berikut

1. Penentuan Kriteria Usaha Kecil dalam pasal 3;

2. Dihapuskannya nomenklatur koordinator BUMN pembina dan

BUMN penyalur dengan berbagai tugasnya dalam pasal 6;

3. Sistem pembukuan dana PK dan BL dalam pasal 8;

4. Besaran jumlah dana pinjaman untuk Mitra Binaan untuk

Program Kemitraan Dalam pasal 9;

5. Mekanisme penyaluran dana dalam pasal 10 - 12;



6. Beban operasional Program Kemitraan dalam pasal 13 - 14;

7. Penyusunan dan pengesahan rencana kerja dalam pasal 15 - 16;

Serta beberapa perubahan lainnya . Hal hal tersebut akan dikaji

lebih mendalam dan dianalisis serta di paparkan dalam laporan

penelitian.

Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu alat negara untuk

mendukung perekonomian nasional memiliki tujuan pendirian yang

berdampak signifikan bagi masyarakat, antara lain menyelenggarakan

kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum

dilaksanakan sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan

bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat.

Disamping itu, sebagai suatu badan usaha yang memperoleh

kemanfaatan ekonomi baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya

lainnya, maka sudah selayaknya untuk memberikan timbal balik kepada

lingkungan dan masyarakat melalui PKBL (Fajar Karyanto:

https://www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ket

entuan_mengenai_PKBL).

2.2. Tinjauan Teoritis Dalam melakukan evaluasi kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan

oleh BUMN, ada beberapa teori dan konsep yang terkait yang dapat

dijadikan alat untuk melakukan analisa. Berikut adalah beberapa teori

dan konsep yang terkait.

a. Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat Empowerment atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang

lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan

kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul

sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat

ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti

eksistensialisme, phenomenologi, personalisme dan kemudian lebih

dekat dengan gelombang NeoMarxisme, Freudianisme,

https://www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ket



Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu

juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment,

gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan

civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai

bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal

dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan

pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan

anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.1

Diawali pada akhir tahun 1960-an, para ahli menyadari bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan

pembangunan yang lain seperti penciptaan lapangan kerja,

penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan

pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti

Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang

pencapaian pertumbuhan ekonominya tinggi, justru muncul

masalah ‘maldevelopment’. Pada kenyataannya, pertumbuhan

ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan

pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan,

bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru

meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52

persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah

garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan

jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian, dan

peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970-an benar-benar

merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara-negara

berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.2

Berangkat dari pemetaan paradigma tersebut, secara garis

besar berbagai pandangan dan definisi mengenai pemberdayaan

dapat dikelompokkan kedalam dua aliran. Pertama, adalah

1 Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan TeoritisJurnal Ilmu Kesejahteraan

Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012 2 Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan TeoritisJurnal Ilmu Kesejahteraan

Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012



pandangan yang berkembang dikalangan para aktivis sosial pada

tahun 1970-an, yang pada waktu itu sebagian besar menganut

kerangka kerja developmentalisme.3 Aliran ini didasari oleh

kesadaran naif atau reformatif, yang melihat faktor manusia sebagai

akar masalah ketidakberdayaan mereka. Dalam konteks ini, mereka

tidak menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan, tetapi lebih

kepada mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan,

seperti mempermasalahkan pendekatan ‘bottom up’ versus

pendekatan ‘top down’. Maka, masalah yang dianggap strategis

adalah menemukan metodologi yang lebih baik dari proyek-proyek

pemerintah. Sehingga, pendekatan bottom up dan partisipasi

menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program-program

pembangunan.

Menurut mereka, kegagalan pembangunan disebabkan oleh

pendekatan konvensional yang diantaranya adalah transplantative

planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased

technological transfer, dan sejenisnya. Kurang tepatnya pemilihan

strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakat telah

menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang

terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut:4

1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan

justru semakin meningkatkan keterbelakangan (the

development of underdevelopment).

2. Melahirkan ketergantungan (dependency) negara sedang

berkembang terhadap negara maju.

3. Melahirkan ketergantungan (dependency) pheriphery terhadap

center.

4. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat terhadap

negara/pemerintah.

5. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat kecil

(buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll) terhadap pemilik modal.

3 Ibid 4 ibid



Oleh karena itu, solusi yang mereka tawarkan adalah

mengupayakan teknik dan metodologi ‘alternatif’ dari metode dan

pendekatan proyek-proyek pemerintah, seperti proyek

pengembangan industri kecil; pengembangan kerajinan (handycraft);

proyek peningkatan pendapatan; pelayanan kesehatan masyarakat;

program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; teknologi

tepat guna dan proyek pembangunan perdesaan lainnya. Strategi-

strategi yang mereka tawarkan adalah transformative and transactive

planning, bottom up, community empowerment, dan participative,

semuanya ini terkenal dengan Pembangunan Komunitas

(Community Development).

Perbedaan cara pandang atas persoalan-persoalan yang

ditimbulkan oleh pembangunan antara kelompok pendukung

pembangunan (developmentalisme) dengan kelompok anti-

developmentalisme pada gilirannya memunculkan pemaknaan yang

berbeda tentang konsep pemberdayaan. Kaum developmentalisme

dengan metode alternatifnya memunculkan konsep community

development dengan salah satu strateginya yaitu community

empowerment. Jelas bahwa istilah empowerment (yang diyakini oleh

kaum anti-developmentalisme sebagai anti-thesis terhadap konsep

pembangunan) juga digunakan oleh kelompok yang mendukung

pembangunan (developmentalism). Namun pada penjelasan

selanjutnya penulis akan memaparkan perbedaan yang signifikan

antara konsep pemberdayaan menurut kaum developmentalism dan

mereka yang menentang konsep developmentalisme (pendukung

anti-developmentalism).5

Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan

masyarakat :

1. Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial: “the user participation in

services and to self-help movement generally, in which group

take action on their own behalf, either in cooperation with, or

5 Ibid



independently of, the statutory services”. Berdasarkan definisi

tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai

alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat

supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai

tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri

mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.6

2. Surjono dan Nugroho, pemberdayaan masyarakat merupakan

suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang

memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk

meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan

prikehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: People

Centre Development (i.e. IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT),

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil

(P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model

Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan7

3. Wrihatnolo dan Nugroho, konsep pemberdayaan mencakup

pengertian community development (pembangunan masyarakat)

dan community based development pembangunan yang

bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul

istilah community-driven development yang diterjemahkan

sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau

diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. 8

4. Menurut John Friedman (1992), Pemberdayaan dapat diartikan

sebagai alternative development, yang menghendaki ‘inclusive

democracy, appropriate economic growth, gender equality and

intergenerational equaty.” (John Friedman, 1992)

5. Jim Ife membagi pandangan pemberdayaan ke dalam beberapa

kelompok: pertama, penganut strukturalis memaknai

6 Rober Adam , Empowerment, Participation and Social Network , Third Edition, New York

Palgrave Macmilan, 2003 7 Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan

Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) 8 Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan

Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)



pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi

struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau

sistem yang opresif; kedua, kelompok pluralis memandang

pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang

atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok

lain dalam suatu ’rule of the game’ tertentu; ketiga, kelompok

elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit,

membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha

melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur

yang elitis; dan keempat, kelompok post-strukturalis,

pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta

menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial. 9

6. Menurut Pranarka, konsep empowerment pada dasarnya

adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan

beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di

dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional,

internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan

lain-lain.10

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pembagian

kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis

masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap

sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah

masyarakat yang sebelumnya adalah ‘korban’ pembangunan

menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Kelompok ini beranggapan bahwa

kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatan konvensional

yang diterapkan diantaranya adalah transplantative planning, top

down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer,

dan sejenisnya. Oleh karena itu, muncul konsep-konsep baru

9 Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan:

Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996) 10 Ibid



pemberdayaan diantaranya adalah community development

(pembangunan masyarakat) dan community-based development

(pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap

selanjutnya muncul istilah community-driven development yang

diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat

atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

b. Konsep Definisi PKBL

Dalam tinjauan pustaka ini, secara definisi normatif PKBL

adalah:11

a. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program

Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan

usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

b. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program

BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat

oleh BUMN.

Model kemitraan merupakan bentuk dari jawaban pasal 33 [1]

tentang usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kerjasama

mereka harus dimulai dari koperasi, kemudian Koperasi

bekerjasama dengan BUMN untuk kegiatan ekonomi yang penting

dan menguasai hidup orang banyak. Di luar kegiatan ekonomi

tersebut, Koperasi dapat bekerjasama dengan Swasta. Kerjasama

yang setara akan memberikan sinergi sehingga mampu

menghasilkan capaian memuaskan bahkan berlebih daripada bila

mereka berusaha sendiri-sendiri. Agar kesetaraan terjadi di antara

ketiganya, pemerintah harus mengatur lewat undang-undang.

Pokok-pokok kemitraan berisi kesepakatan untuk bersaing secara

sehat, keterkaitan usaha dan kepemilikan saham.

11 Pasal 1angka 6 dan 7 , Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-

09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara



Agar persoalan sosial-ekonomi dapat segera diatasi dan

kemandirian bangsa segera tercapai, menurut Subiakto

Tjakrawerdaja Indonesia memerlukan revitalisasi sistem ekonomi

Pancasila. Tetapi bagaimanakah caranya? Ada banyak pilihan, tetapi

yang mendesak dilakukan adalah, pertama, membuat undang-

undang sistem perekonomian nasional dan garis-garis besar arah

strategi pembangunan jangka panjang yang penerapannya

disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini dan mendatang

sesuai perintah UUD-45 dengan menampung lebih tegas dan jelas

semua ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Kedua, menyempurnakan

UU anti monopoli dan persaingan tidak sehat menjadi UU kemitraan

nasional terutama dengan melakukan penajaman tata peran dan

tata kelola pelaku ekonomi [BUMN-Koperasi-Swasta] dan

menjadikan kemitraan sebagai gerakan nasional. Ketiga,

membangun resource-base industry yang berdaya saing tinggi

sebagai prioritas utama. Keempat, pemberdayaan Koperasi agar

berperan utama dalam ekonomi rakyat. Kelima, memperkuat BUMN

yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis agar

berdaya saing tinggi dan menjadi lokomotif ekonomi rakyat. Keenam,

melakukan gerakan cinta produksi dalam negeri. Ketujuh,

melaksanakan gerakan produktifitas dan efisiensi nasional.

Kedelapan, menyegerakan reformasi birokrasi guna mewujudkan

pemerintahan bersih dan berwibawa.12

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang

selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk

Program Kemitraan:13

1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian

Aktiva Tetap Produktif.

12 Subiakto Tjakrawerdaja, Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila, Teori dan Praktek

Pengentasan Kemiskinan , 2007, http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476 13Apa itu PKBL ? , http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl

http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476

http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl



2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang

bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan

dari rekanan usaha UMK Binaan.

3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas

(capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan

pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

4. Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan,

pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building

bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk

kepentingan UMK Binaan.

Sementara itu program Bina Lingkungan adalah sering

diterjemahkan sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan

cara memberikan bantuan sarana prasarana, ataupun kebutuhan

dasar masyarakat. Program Bina Lingkungan sering diterjemahkan

dalam kegiatan non produktif dan non bisnis. Bina lingkungan

adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang

bentuknya investasi sosial. Oleh karena itu Bina lingkungan sering

diwujudkan dalam bentuk program bantuan seperti :

a) Bantuan Bencana Alam

b) Bantuan Pendidikan

c) Bantuan tempat Ibadah

d) Bantuan bidang pertanian

e) Dsb

c. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Peran sentral dalam pembangunan ekonomi selama ini

diletakkan pada proses investasi yang dilakukan oleh korporasi. Baik

yang milik Negara maupun milik swasta.14 Korporasi telah menjadi

institusi sosial yang lebih dominan dari negara, khususnya dalam

bidang ekonomi dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Korporasi telah membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan

14 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih

Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwaldi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006) hal 275-288



ekonomi kepada bangsa bangsa yang tengah berkembang. Namun

proses pembangunan yang dilakukan korporasi seringkali

menimbulkan berbagai kerugian, sehingga timbul pertanyaan: “apa

yang seharusnya dilakukan korporasi, untuk meminimalisir

kerusakan yang ditimbulkan dan memaksimalkan kontribusi

mereka kepada masyarakat dunia. 15 (Joseph Stiglitz : 2006: 277 )

Kesalahan ini diakibatkan oleh paradigma lama dalam investasi

untuk pembangunan, yaitu menggunakan model “ekonomi koboi”.

Kenneth Boulding menjelaskan ekonomi koboi (cowboy economic)

sebagai berikut :

Seorang koboi tinggal didaerah yang luas terbuka. Dia akan mengambil dari alam apa saja yang diperlukan dan dimana saja dia bisa menemukan. Wilayahnya luas dan dengan sumber daya yang tampaknya tak pernah habis. Dia akan membuang sampah dan barang barang yang tidak diperlukan disepanjang jalan yang dia lalui.Visi Ekonomi koboi adalah dunia yang bisa dilukiskan sebagai sebuah padang terbuka tanpa batas yang menyediakan segala sumber daya dan membuang limbah. (Kenneth Boulding dalam David C Korten : 2001: 60).

Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan,

menempatkan pertumbuhan ekonomi diatas manusia dan ekologi

yang menjadi tumpuan kesejahteraan manusia. Korporasi yang

selama ini, bekerja keras hanya untuk meningkatkan keuntungan

pribadi, tanpa mempedulikan persoalan lingkungan hidup dan

kepentingan masyarakat umum, adalah kategori korporasi yang

menggunakan paradigma ekonomi koboi. Mereka membabi buta

mengeruk segala sumber kekayaan alam yang ada di negara mana

saja, tanpa berpikir tentang nasib generasi selanjutnya yang

ditinggali sampah dan limbah. Kekayaan bumi ditambang habis,

hutan digunduli, air sungai dan laut dicemari. Semua hanya

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth). Untuk

itu diperlukan visi pembangunan yang mendahulukan

kesejahteraan dimana masyarakat tinggal di planet ini.16

15 Ibid , hal 277 16 Kenneth Boulding dalam David C Korten, Menuju Abad Ke 21 : Tindakan Sukarela dan

Agenda Global, dierjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 60



Visi pembangunan baru ini terkenal dengan sebutan

pembangunan berkelanjutan (sustainability development), yang

dijelaskan oleh Fanny Calder dan Malaika Culverwell, secara

sederhana sebagai berikut :

Adalah proses pembangunan dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusionalnya untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dan menghasilkan perbaikan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.17

Paradigma pembangunan berkelanjutan sustainability

development dijelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah

proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan"18

Konsep ini yang menjadi paradigma baru pembangunan oleh

korporasi, yaitu tidak saja mencari keuntungan (profit), tetapi juga

memperhatikan lingkungan hidup (planet) dan kesejahteraan

masyarakat (people). Paradigma ini sering disebut dengan istilah

Corporation for Profit, People and Planet.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada

isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan

berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: (1) pembangunan

ekonomi, (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan lingkungan.

Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit

2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan

merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

17 Fanny Calder dan Malaika Culverwell, Final Report , Following Up The World Summit On

Sustainable Development Commitments On Corporate Social Responsibility : Options For Action By Governments Chatham House Report: Following up the WSSD on Sustainable Development Commitments on CSR (February 2005), hal. 13 diunduh dari www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf

18 http://id.wikipedia.org/ wiki/Pembangunan_berkelanjutan

http://www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf

http://id.wikipedia.org/



Pembangunan Berkelanjutan sesungguhnya merupakan titik

temu antara pembangunan ekonomi,lingkungan dan kesejahteraan

sosial, seperti yang ditunjukkan bagan berikut ini. 19

Bagan Triple Bottom Lines

Model pembangunan seperti ini sering juga disebut dengan

istilah Triple Bottom Lines, karena mencoba meramu berbagai hal

pokok yang dihadapi sebagai persoalan dunia dewasa ini.

(http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO)

Oleh karena itu "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai

pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai

kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam

pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat

dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.20

Triple Bottom Lines yang sekarang dijadikan paradigma baru

tujuan utama korporasi (corporation goals). Dan untuk mencapai

tujuan tersebut, korporasi tidak mungkin bekerja secara sendirian.

Harus ada keterlibatan pihak pemerintah dan masyarakat secara

19 Noke Kiroyan, “CSR for Better Life” a Learning Forum Series“Integrating CSR as a Business

Strategy”, Indonesia Business Links Resource Centre for Corporate Citizenship, 28 Maret 2007, hal. 3 diunduh dari http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/ data/File/Notulensi_CSR_LF_28_Maret_2007.pdf

20 http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO

http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO)

http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/

http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO



langsung dalam tujuan pembangunan (goals of development).

kerjasama antara pihak pemerintah , masyarakat dan korporasi

sering pula disebut dengan The agents of Development.

Khususnya di Indonesia, pandangan ini sangat sesuai dengan

asas kebersamaan dan gotong royong sebagai dasar pembangunan

ekonomi seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Juga

sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang ada dalam Sila

kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Artinya,

korporasi yang menjalankan PKBL adalah perusahaan yang

Pancasilais.

d. Teori Hukum Refleksi (reflexive law theory) Penelitian tentang bentuk tanggung jawab sosial dari

perusahaan BUMN dengan berbagai program PKBL dapat didasari

dengan teori Hukum Refleksi.

Reflexive law theory ini digunakan untuk mengatasi kebuntuan

atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam

sistem hukum. Hukum formal yang dimaksud adalah bentuk

intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat melalui aturan

perundang-undangan, seperti Undang-undang Ketenagakerjaan,

Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan

Konsumen dan sebagainya.

Reflexive law theory digunakan sebagai pisau analisis untuk

memberi solusi atas pelaksanaan PKBL yang berdasar self regulation

atas suatu kewajiban hukum (mandatory).Karena reflexive law

theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman

masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ekstensif.

Reflexive law theory bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah

laku dan mendorong pengaturan sendiri (self regulation).21 (David

Hess: 1999 :43)

21 David Hess, “Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social

Responsiveness”, Journal of Corporation Law, 25 (Fall 1999): 43



Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara

"regulated autonomy” yaitu: membiarkan private actors, seperti

korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum

reflexive mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur

acuan untuk perilaku korporasi.22 (David Hess : 1999 : 50)

Reflexive law pada dasarnya merupakan hukum prosedural,

dan oleh karena itu, dapat dipertimbangkan sebagai pengaturan

mandiri (self-regulation). Daripada mengatur outcome yang telah

ditentukan sebelumnya, hukum refleksif berusaha untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan dan proses-proses

komunikasi dengan prosedur-prosedur yang dipersyaratkan.

Namun, keputusan akhir tetap berada pada sektor-sektor privat.

Tujuan adalah untuk mendorong proses-proses refleksif sendiri atau

mandiri didalam korporasi-korporasi tentang dampak dari tindakan-

tindakannya pada masyarakat.

Dalam banyak hal, laporan sosial adalah sama dengan audit

keuangan perusahaan, tetapi yang berkaitan dengan penampilan

sosial (social performance) dari korporasi. Namun demikian

keterbukaan perusahaan melalui laporan sosial hanya sebagian dari

cerita, walaupun merupakan bagian yang sangat penting.

Peter Pruzan dari Copenhagen Business School memberikan

deskripsi yang sangat berguna tentang laporan sosial dengan

menyebutkan ciri-ciri dasarnya. Menurut dia, sebuah laporan sosial

memberikan ukuran-ukuran tentang seberapa baik sebuah

organisasi menghidupkan nilai-nilai yang ada yang dibuat bersama-

sama dengan stakeholders, dimana organisasi tersebut berkomitmen

juga untuk menerapkan bagi organisasi itu sendiri. Sebuah laporan

sosial menyumbangkan sebuah proses dialog dimana nilai-nilai

menjadi terintegrasi kedalam sebuah organisasi. Laporan sosial ini

juga memberikan gambaran yang ekstensif tentang hubungan

22 Ibid n, hal 50



organisasi dengan stakeholders, dan dengan demikian mempunyai

kesempatan untuk berkembang dan bertahan hidup dalam jangka

panjang.23

Tujuan dari regulasi yang berdasarkan reflexive law theory

bukan untuk menyebabkan korporasi melakukan "defensive

compliance”, tetapi untuk mendorong manajemen yang proaktif dan

responsif terhadap persoalan sosial.

Para legislator perlu mempertimbangkan beban biaya pada

perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tetapi mereka juga perlu

mempertimbangkan dampak dari perusahaan-perusahaan itu pada

masyarakat. Sebuah laporan sosial harus menjadi sebuah

persyaratan tahunan untuk semua perusahaan yang memenuhi

standar persyaratan ukuran tertentu. 24

Oleh karena itu, batasan-batasan harus diberikan untuk

ukuran perusahaan yang dipersyaratkan untuk membuat laporan

sosial. Persyaratan ini merupakan awal untuk melanjutkan tujuan

dari sebuah pendekatan reflexive law, sebagai upaya menghindari

kegagalan dari pendekatan hukum substantif yang ketat. Pertama,

persyaratan ini mendorong semua perusahaan secara sistematis

berhubungan dengan perilaku refleksi diri tentang bagaimana

dampak dari tindakan-tindakan mereka terhadap masyarakat luas.

Kedua, persyaratan ini memberikan informasi kepada publik untuk

mengijinkan pasar (masyarakat umum) untuk memberikan reward

atau punishment kepada suatu perusahaan berdasarkan pada

kinerja sosial perusahaan tersebut. Disisi lain melalui prosedur

pelaporan sosial tersebut, perusahaan memperoleh informasi

tentang harapan-harapan pasar yang terkini tentang perilaku

korporasi yang bertanggung jawab.25 (David Hess : 1999 : 68-69)

23 Iibid , hal 51 24 Iibid , hal 67 25 Ibid , hal 68-69



2.3. Pengalaman PKBL BUMN di Indonesia Dari kajian literature review, bisa disajikan data sementara,

beberapa program PKBL oleh BUMN yang telah dilaksanakan.

2.3.1. Pelaksanaan PKBL oleh PT Telkom.Tbk Pelaksanaan kewajiban PKBL yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM

yaitu dalam program:

1) Program Kemitraan (PK) Dalam Program Kemitraan PT. Telkom menerapkan jenis

programnya yaitu: sektor industri, sektor perkebunan, sektor

peternakan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perikanan dan

sektor pertanian. Secara umum realisasi program bisa dilihat berikut

ini :

Tabel 2.1.

Realisasi Program PKBL dari PT. Telkom.Tbk 2007 26

Sektor Jumlah Mitra Binaan Persentase

Jumlah Penyaluran Dana

(Rp Juta) Persentase

Industri 7.123 17,7% 101.530 18,4% Perdagangan 17.496 43,4% 218.924 39,6% Pertanian 772 1,9% 8.899 1,6% Peternakan 1.404 3,5% 19.004 3,4% Perkebunan 211 0,5% 3.170 0,6% Perikanan 1.122 2,8% 13.930 2,5% Jasa 11.574 28,7% 165.855 30% Lain - lain 599 1,5% 21.528 3,9%

Total 40.301 100% 552.840 100%

Adapun kelompok sasaran dalam Program Kemitraan adalah : 27

a. Mitra Usaha PT.TELKOM dalam menjalankan bisnisnya tidak akan

terlepas dan saling membutuhkan satu sama lain dengan mitra

kerja, meliputi; pemasok, vendor, agen, reseller (wartel, plasa

TELKOM), instalatur (PSB, IKR/G).

26 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia , Yogyakarta, Pustaka

Pelajar 2009 , hlm 401 27 Ibid



Untuk menjaga hubungan yang baik terhadap mitra kerja

maka PT.TELKOM dan karyawan diharapkan bertindak sebagai

berikut:

1. PT.TELKOM berkewajiban memberikan peningkatan

ketrampilan, kompetensi dan pelatihan tentang produk/jasa,

prosedur layanan dan etika pelayanan kepada agen, reseller

dalam rangka memberikan pengetahuan produk/layanan

(product knowledge) sehingga dapat mengurangi komplain

pelanggan dalam pengadaan barang dan jasa.

2. PT.TELKOM harus selalu melakukan cara yang fair,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan

melibatkan calon pemasok /rekanan yang memiliki reputasi

yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG dalam

melaksanakan pemeliharaan mitra usaha.

3. PT.TELKOM melakukan seleksi dan evaluasi secara obyektif

terhadap kualitas, kuantitas, biaya dan waktu penyerahan

memberikan manfaat kepada PT.TELKOM.

Secara kumulatif mulai tahun 2003 sampai dengan tahun

2007, jumlah mitra binaan dan besarnya penyaluran dana

kemitraan per sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Distribusi Dana Kemitraan dari PT. Telkom, Tbk

(dalam milyar rupiah)28

28 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia , Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2009 Hlm 393



Berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan mitra binaan

yang diselenggarakan PT. TELKOM:

a) Penyaluran dan pembekalan program kemitraan pada

tanggal 23 Maret 2007, di Banjarmasin dan diikuti oleh 77

mitra binaan.

b) Mitra binaan TELKOM mengikuti pameran yang dikemas

dengan tajuk “Pameran Sampan Ekspo 2007” di Tegal pada

tanggal 26 Juli 2007.

c) Lokakarya dan seminar untuk Meningkatkan Daya Saing

dan Kemampuan Berwirausaha bagi para mitra binaan.

Pelatihan tersebut dilakukan secara bergiliran di kota-kota

Solo, Pekalongan, Purwokerto, dan Semarang yang dimulai

pada minggu kedua hingga minggu ke-empat di bulan

November 2007

d) Mitra binaan TELKOM turut berpartisipasi dalam Pameran

Texcraft 2007 di Jogja Expo Center Hall yang berlangsung

pada Juli 2007. Dalam kesempatan tersebut 10 mitra binaan

TELKOM memamerkan karya dan inovasi mereka antara lain

piring bercorak batik, batik sutra, jilbab lukis, batik kayu,

dan keranjang kerang.

e) Mitra binaan TELKOM kembali berpartisipasi dalam

serangkaian pameran pada bulan September 2007:

Indonesia Textile & Apparel Fair 2007 (6-9 September),

Indocraft 2007 (12-16 September), dan Gelar Batik

Nusantara (19-23 September) yang seluruhnya berlangsung

di Jakarta Convention Center. Selain batik, mitra binaan

TELKOM juga memamerkan ukiran kayu Jepara dan

gerabah.

b. Pelanggan PT.TELKOM memposisikan kepuasan pelanggan sebagai

komponen kunci sukses pelayanan. Kepuasan pelanggan harus

diutamakan melalui pelayanan dengan mutu yang melebihi

harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan.



c. Masyarakat Umum PT.TELKOM menempatkan program Good Corporate

Citizenship (GCC) sebagai salah satu dari program prioritas

TELKOM. Dalam mengembangkan tanggung jawab sosial dan

pengabdian kepada masyarakat PT.TELKOM. Dalam

mengembangkan tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada

masyarakat PT.TELKOM membangun dan membina hubungan

yang serasi dan harmonis serta memberikan kepada masyarakat

sekitar tempat usaha PT.TELKOM.

PT.TELKOM berusaha mendorong hubungan perasaan ikut

memiliki bagi masyarakat di sekitar perusahaan dengan tujuan

agar masyarakat turut menjaga aset perusahaan. Dalam kegiatan

usahanya PT.TELKOM senantiasa berusaha mengurangi seminimal

mungkin dampak terhadap lingkungan hidup, misalnya dalam hal

penggalian jalur kabel dan penggunaan frekuensi.

2) Program Bina Lingkungan Adapun Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Telkom

melalui program yaitu: korban bencana alam, pendidikan dan/atau

pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana

dan prasarana umum, dan bantuan sarana ibadah.

Motivasi PT. Telkom terhadap penerapan PKBL yaitu tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penerapan

PKBL juga merupakan bentuk investasi bagi masa depan perusahaan.

Dimana diharapkan masyarakat sekitar yang menerima bantuan baik

dalam program kemitraan dan program bina lingkungan akan merasa ikut

memiliki dan melindungi perusahaan yang melaksanakan PKBL, hal ini

merupakan suatu bentuk modal bagi perusahaan juga.

Cara pelaksanaan kewajiban yang dikeluarkan oleh PT. Telkom

adalah sesuai dengan teknologi yang ada di Telkom, dengan sasaran aktif

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan

lingkungan yaitu dengan menggunakan tiga dasar pembangunan yang

berkelanjutan yaitu:



a) Pembangunan di bidang sosial

Untuk aspek sosial PT. Telkom memberikan dukungan pada

peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui bantuan

fasilitas dan pengetahuan, khusus pendidikan yang berkaitan

dengan teknologi informasi: mendukung peningkatan derajat

kesehatan masyarakat; serta peduli pada pelestarian kebudayaan

dan keadaban nasional.

b) Pembangunan di bidang ekonomi

Untuk aspek ekonomi PKBL PT. Telkom berupaya memberikan

kontribusi bagi para pemangku kepentingan, mulai dari

peningkatan kesejahteraan hidup karyawan, membangun loyalitas

dan kepercayaan para pelanggan, mitra usaha, dan investor,

menjaga kepatuhan regulasi, sampai dengan kontribusi pada

pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah. Selain itu juga

membantu penyebaran sarana dan sarana telekomunikasi umum

yang kemudian akses informasi bagi masyarakat sehingga dapat

memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

c) Pembangunan di bidang lingkungan

Untuk aspek lingkungan, selain pelestarian lingkungan PKBL PT.

Telkom pun cepat tanggap dalam memberikan bantuan

kemanusiaan pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

2.3.2. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Pertamina 29 Program Bina Lingkungan Pertamina dilaksanakan sejak tahun

2004. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada

masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan. Cakupan kegiatan

Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana

alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan prasarana umum,

bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana ibadah serta bantuan

pelestarian alam.

29 http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-bina-lingkungan/

http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-bina-lingkungan/



Dalam menjalankan program Bina Lingkungan ini, PKBL Pertamina

juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti KPDT

(Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), Perguruan Tinggi,

Organisasi-organisasi, Anak Perusahaan dan Konsultan. Program-

program yang dilaksanakan melalui kerja sama diantaranya adalah

Pelatihan Guru dengan TEQIP (Teacher Quality Improvement Program),

Bedah Desa Mandiri Pertamina yang dibuka di Desa Klamono dan

Salawati Sorong, Program Deteksi Dini Kanker Serviks, Bhakti Sosial dan

MP3D (Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa), Program

Beasiswa Khusus dan sebagainya.

Di samping program-program tersebut terdapat program bantuan,

yang pelaksanaannya didasarkan pada instruksi Kementerian BUMN,

yang dinamakan dengan Bantuan BUMN Peduli. Bantuan Bina

Lingkungan telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan

kehidupan masyarakat serta kemajuan dalam bidang pendidikan. Selain

itu program Bina Lingkungan juga telah menunjukkan keberadaannya

dalam bidang kesehatan, keagamaan, prasarana umum dan pelestarian

alam, serta bantuan bencana alam. Realisasi penyaluran dana program

Bina Lingkungan selama tahun 2011 mencapai lebih kurang Rp 125

miliar atau mencapai 43% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 294

miliar. Penyaluran tersebut terdiri dari:

a) Penyaluran Bina Lingkungan Sendiri sebesar Rp 110,3 miliar atau

sebesar 53,5 % dari anggaran yang seharusnya disalurkan sebesar

Rp 206 miliar.

b) Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Peduli mencapai sebesar Rp

14,7 miliar, atau 16,7 % dari anggaran yang seharusnya disalurkan

sebesar Rp 88 miliar.

Sejak melaksanakan Program Kemitraan dari tahun 1993 hingga

tahun 2011, Pertamina telah melakukan pembinaan kepada lebih kurang

96.000 mitra binaan usaha kecil dengan total nilai pinjaman mencapai

kurang lebih Rp 2,046 triliun. Berdasarkan RUPS PKBL 2011, dari

anggaran PKBL untuk dana Program Kemitraan tahun 2011 sebesar Rp

326 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 348 miliar atau mencapai

106,76%. Selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2011 PKBL



Pertamina berhasil menambah sebanyak lebih kurang 23.000 mitra

binaan. Dana pinjaman yang disalurkan selama tahun 2011 tersebut

tersebar ke beberapa daerah di Indonesia dan mencakup beberapa sektor.

Program penyaluran Program Kemitraan tidak hanya meliputi

penyaluran sendiri kepada perorangan (sistem kluster atau pun dalam

bentuk kelompok), tetapi juga melalui kerja sama (sinergi) dengan

beberapa BUMN diantaranya, PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Perkebunan

Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), PT Pertani

(Persero) dan PT Garam (Persero). Hal ini dilakukan dalam rangka

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para

petani yang memiliki potensi cukup bagus untuk dapat dikembangkan.

Selain penyaluran dana untuk Program Kemitraan, Pertamina juga

menyalurkan dana untuk Pembinaan. Realisasi penyaluran dana hibah

(Pembinaan) dalam tahun 2011 adalah sebesar Rp 21,042 miliar, atau

mencapai 80,93% dari anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 26

miliar. Beberapa program pembinaan yang dilakukan diantaranya turut

serta dalam berbagai kegiatan, seperti pameran tingkat nasional maupun

internasional untuk memperkenalkan produk-produk mitra binaan,

pelatihan seperti seminar kewirausahaan, workshop mengenai ekspor

impor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tingkat Kinerja Program Kemitraan

Pertamina tahun 2011 berdasarkan SK.Meneg BUMN No. KEP-

100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah berdasarkan:

(1) Efektivitas penyaluran; dan

(2) Perhitungan tingkat pengembalian pinjaman (kolektibilitas).

Efektivitas penyaluran tahun 2011 adalah sebesar 91,67%, dimana

angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010

sebesar 90,05%. Adapun peningkatan ini terjadi karena jumlah dana yang

disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan. Untuk

perhitungan tingkat pengembalian pinjaman tahun 2011 mencapai

sebesar 76,61%, meningkat dibanding tahun 2010 sebesar 73,52%.

Sesuai SK Meneg BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002,

kedua kinerja di atas mendapatkan skor 3 (tiga), yang merupakan kategori

skor tertinggi.



2.3.3. Pelaksanaan PKBL oleh PT Krakatau Steel 30 PKBL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil

agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian

laba BUMN. Sejak diluncurkan pada 1992, hingga kini PKBL PT Krakatau

Steel telah melakukan pembinaan terhadap 9.196 mitra binaan dengan

total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp 149,2 miliar. Tahun ini,

PKBL PT KS mengalokasikan Rp 16 miliar dengan penerima manfaat

terbesar adalah para pedagang kecil yang bergabung dengan Koperasi

Pedagang Pasar (Koppas) Cilegon. Koppas Cilegon bermitra dengan PKBL

PT Krakatau Steel sejak 2012 dan telah menyerap dana lebih dari Rp 10

miliar. Koperasi ini terbukti mampu menunjukkan tanggungjawabnya

dalam pengembalian pinjaman dimana kelancaran angsuran lebih dari

95% atau tingkat kredit bermasalahnya nol persen.

Pembangunan Kampung BUMN digagas oleh PT Krakatau Steel

melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Sebagai

koordinator wilayah Banten, PT Krakatau Steel mengajak sejumlah

perusahaan BUMN lain di Banten seperti Bank BTN, PT. ASKES, PT. PLN,

PT Sang Hyang Seri, ASDP Cabang Merak, PT Nindya Karya, PT. Telkom

Indonesia, dan PT. Taspen.

Tahap pertama pembangunan Kampung BUMN ini akan dibuatkan

sepuluh rumah terlebih dahulu dengan pembiayaan dari PT Krakatau

Steel dan Bank BTN. Pendirian Kampung BUMN tak lain untuk

menggerakkan perekonomian masyarakat terutama warga Baduy Luar

yang belum memiliki rumah. Mereka nantinya akan dibina melalui home

industry berbagai usaha. Kampung BUMN bisa mengangkat

ketertinggalan wilayah setempat dan pada umumnya Kabupaten Lebak.

Saat ini di Desa Jalupangmulya sudah dibuatkan rumah pompa dan

sarana MCK untuk menunjang Kampung BUMN nantinya. Untuk

pembangunan rumah pompa sudah dibantu Rp127 juta. Lahan yang

dipakai untuk Kampung BUMN, merupakan milik Ponpes Modern Sultan

30 PKBL PT Krakatau Steel Komitmen perkuat Bisnis UKM diunduh dari http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-krakatau-steel-komitmen-perkuat-bisnis-ukm/

http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-



Hasanudin. Manajer PKBL PT Krakatau Steel melakukan pembangunan

tahap awal Kampung BUMN selesai segera akan dilengkapi sarana dan

prasarananya.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-1

3.1. Metodologi Tujuan dari pelaksanaan hasil Kajian Pembentukan Dana Amanah

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sudah berjalan selama ini di 3 (tiga)

Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi

Banten. Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe penelitian normatif dan

empiris.1 Tipe penelitian normatif dilakukan untuk mengkaji berbagai

kebijakan dan regulasi serta data-data dokumen2 yang berkaitan dengan

pelaksanaan dan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL). Sedangkan tipe penelitian empiris dilakukan untuk melihat fakta-

fakta di lapangan berkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana akan diamati dari sisi

perilaku atau fakta yang diverbalkan.

1 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2009

) …lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo

2 Peter Mahmud , ,Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana. 2005

Bab 3 Metodologi Penelitian



Hasil kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai model

dan kendala pelaksanaan program selama ini dan merekomendasikan

perbaikannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain

terkait.

Kajian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan

disajikan dalam bentuk analisis deskriptif maupun preskriptif.

3.2. Data Penelitian

Dalam kajian ini akan dilakukan pengumpulan data, baik data

sekunder maupun data primer. Data digunakan sebagai bahan untuk

dianalisis. Data merupakan fakta yang dikumpulkan, diproses, dan

dianalisis. Data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan

menggunakan metode analisis tertentu.

Untuk penelitian normatif diperlukan data sekunder dan bahan

hukum. Bahan hukum berupa aturan dan kebijakan yang selama ini

digunakan sebagai dasar pelaksanaan PKBL, sedangkan data sekunder

adalah berbagai dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal hasil

penelitian, figure grafik dan sebagainya yang terkait dengan isu penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Kajian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data, baik data

primer maupun data sekunder. Cara pengumpulannya sebagai berikut:

1. Data Sekunder dan bahan hukum akan dikumpulkan dengan

penelitian pustaka (library research) untuk mengkaji berbagai regulasi,

teori dan hasil penelitian terdahulu. Dokumen dan bahan hukum

tersebut akan dicari di berbagai pusat data di instansi dan perusahaan

terkait, berbagai perpustakaan maupun di searching secara online.

2. Data primer akan dikumpulkan dengan cara observasi ke lokasi

penelitian, wawancara dengan berbagai responden. Data primer juga

dikumpulkan dengan mengamati perilaku secara langsung maupun

perilaku yang di narasikan oleh responden.



Data sekunder dan data primer yang sudah diuraikan di atas

diperoleh melalui berbagai metode. Metode-metode tersebut meliputi:

1. Desk Study. Desk study adalah metode untuk mendapatkan kajian

teori, konsep, dan ketentuan terkait pelaksanaan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaan metode ini, tim

pelaksana melakukan beberapa hal seperti kajian literatur aspek

yuridis, teoritis, maupun empiris terkait pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

2. Field Research. adalah penelitian lapangan dengan model observasi

dan wawancara yang sistematik dengan beberapa individu secara

bersama-sama. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan

data primer berupa perilaku para aktor yang terlibat dalam

PKBL, baik yang tertulis, oral maupun pengamatan langsung.

3.4. Lokasi Penelitian, Populasi, Responden, Metode

Observasi dan Wawancara3 Terkait Kajian Pembentukan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) perlu dilakukan penentuan untuk beberapa hal

sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian: di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat,

dan Provinsi Banten.

b. Populasi: Pemerintah Daerah di 3 Provinsi, Perusahaan BUMN di

3 Provinsi, Masyarakat penerima program PKBL di 3 Provinsi.

c. Responden:

i. Wakil dari 3 Perusahaan BUMN di setiap Provinsi

ii. Wakil dari Pemerintah Daerah di 3 Provinsi

iii. Wakil dari masyarakat mitra (masyarakat penerima PKBL)

di 3 Provinsi

d. Cara menentukan responden dilakukan dengan teknik Random

Sampling yaitu responden ditentukan secara acak oleh tim peneliti

berdasarkan kriteria keterwakilan populasi.

3 Maria SW Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,Jakarta : Gramedia : 2001,



e. Cara observasi: Tim Peneliti secara langsung mendatangi lokasi

penelitian dengan mengamati berbagai perilaku dan bukti bukti

fisik yang berkait dengan Pelaksanaan PKBL.

f. Cara wawancara: wawancara terstruktur dengan menggunakan

pedoman wawancara, baik dalam bentuk form kuesioner terbuka

maupun tertutup.

3.5. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan dengan dua metode, yaitu analisis

preskriptif dan deskriptif evaluatif sebagai berikut :

a. Analisis Preskriptif 4 Analisis preskriptif dilakukan terhadap berbagai teori, regulasi dan

data dokumen untuk memberikan hasil mengenai bentuk PKBL

yang ideal secara normatif. Kebenaran yang didapat dari hasil

analisis ini adalah sebuah narasi kebenaran teoritis dan kebenaran

sistem kebijakan (regulasi). Hal ini diperlukan untuk mengetahui

apakah regulasi yang ada sudah ideal bagi pelaksanaan PKBL,

serta bagaimana sebaiknya regulasi yang ideal mengatur Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan.

b. Analisis Deskriptif5 Analisis deskriptif dilakukan terhadap data primer baik yang

berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data yang telah

terkumpul akan di klasifikasikan dan disusun secara sistematis

berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan isu kajian. Selanjutnya

analisis dilakukan secara deskriptif (pemaparan) secara mendalam

dengan mengungkap fakta-fakta baik yang nampak maupun yang

sebaliknya yang tidak nampak, sehingga bisa ditampilkan secara

utuh mengenai evaluasi situasi dan kondisi pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan selama ini.

4 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,

2009 ) 5 Peter Mahmud , ,Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana. 2005



3.6. Evaluasi Temuan Data yang diperoleh akan dianalisis. Hasil analisis digunakan

untuk untuk mengkaji sejauh efektifitas Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ada.

Hasil temuan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan model

pelaksanaan program PKBL selama ini dan merekomendasikan

perbaikannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain

terkait agar lebih bisa menjawab tujuan pelaksanaan program tersebut

untuk masa-masa yang akan datang.

3.7. Program Kerja Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan dapat

dilakukan secara sistematis, efektif dan efisien, maka kegiatan

perencanaan ini perlu ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan

strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

(a) Persiapan Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka

acuan kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan

tugas dan pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan

bagi personil yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini

dimaksudkan agar para personil dapat bekerja secara efisien dan

efektif sesuai waktu yang telah ditentukan.

(b) Penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan harus diselesaikan paling lambat satu (1)

bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Laporan Pendahuluan memuat antara lain:

i. Informasi awal yang diperoleh dari literature review tentang

regulasi dan pelaksanaan kebijakan PKBL.

ii. Inventarisasi permasalahan dan/atau kendala pelaksanaan

PKBL.

iii. Review kajian-kajian terdahulu.



iv. Rencana program kerja dan strategi penyedia jasa.

v. Metodologi yang akan digunakan.

vi. Materi sebagaimana dimaksud dalam kegiatan fase pertama.

(c) Pengumpulan Data Lapangan Setelah kesepakatan muatan laporan pendahuluan disepakati, tim

konsultan akan melakukan pengumpulan data baik sekunder

maupun primer.

(d) Pengolahan Data dan Analisa Data Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan

pengolahan data dan pelaksanaan analisa data dengan alat analisis

yang telah ditentukan.

(e) Penyusunan Laporan Antara Laporan antara mencakup kemajuan pekerjaan yang meliputi

periode awal sampai pertengahan yang menyampaikan hal-hal

diantaranya:

Laporan kemajuan pekerjaan

Masalah yang dihadapi dan strategi pemecahan masalahnya

Hasil sementara analisa kunjungan lapangan

Pemutakhiran program kerja menyeluruh

(f) Penyusunan Laporan Akhir Laporan akhir adalah laporan yang telah siap untuk disampaikan

dalam FGD untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan

kajian. Laporan akhir minimal memuat:

Kondisi saat ini pelaksanaan program PKBL berdasarkan

literatur review

Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan

Rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan PKBL dari

aspek regulasi, kelembagaan dan lainnya berdasarkan hasil

kajian



3.8. Kerangka Kerja Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, perlu dibuat

kerangka kerja Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sehingga pekerjaan

dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kerangka kerja yang diusulkan

dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif

dan efisien sehingga kualitas keluaran dapat lebih terjamin sesuai dengan

waktu yang ditetapkan dan pada tingkat biaya yang dapat

dipertanggungjawabkan. Akhir masing-masing tahap juga ditandai

dengan keluaran berupa laporan-laporan sehingga kemajuan pekerjaan

dapat terus dimonitor. Kerangka kerja yang menunjukkan secara ringkas

rancangan kegiatan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar. 3.1.

Kerangka Pelaksanaan Pekerjaan

PERSIAPAN

Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan Presentasi

Penyempurnaan Laporan Pendahuluan

Penyerahan Laporan Pendahuluan

PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

Penyusunan Laporan Antara Presentasi

Laporan Akhir Penyerahan Laporan Akhir

ANALISA DATA



3.9. Organisasi dan Personil Agar tercapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pekerjaan

Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diperlukan suatu perangkat

organisasi yang tata laksana dengan baik dan efisien, baik dalam

hubungannya dengan pemberi tugas maupun secara internal di dalam

perusahaan konsultan dan tim pelaksana pekerjaan. Koordinasi yang baik

antara perusahaan konsultan dengan pemberi tugas sangat diperlukan,

terutama dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal penting dan

mendesak yang timbul dalam proses pekerjaan. Oleh sebab itu, kegiatan

presentasi/diskusi laporan yang telah dijadwalkan juga diperlukan

kegiatan konsultansi dan koordinasi yang intensif, khususnya antara tim

pelaksana pekerjaan dengan pemberi tugas maupun dengan instansi

terkait lainnya.

Berikut ini struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan Kajian

Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara :

Gambar. 3.2. Struktur Organisasi Pelaksanaan

TIM TEKNIS KEMENKO PEREKONOMIAN

PT. SINERGI VISI UTAMA

Ketua Tim

Ahli Sosial Ekonomi

LAPANGAN

Ahli Hukum



3.10. Instrumen Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Apa bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan PKBL. Bila menjawab belum ada kebijakan, Mengapa belum ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan PKBL dan Jika sudah ada kebijakan, bagaimana bentuk kebijakan dalam pengelolaan PKBL ?

2. Apakah ada lembaga khusus dalam Pemerintahan Daerah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan Program PKBL ?

3. Bagaimanakah mekanisme pengawasan Program PKBL selama ini ?

4. Bagaimanakah manfaat yang didapat oleh Pemerintah Daerah ?

5. Bagaimana bentuk koordinasinya antar instansi pemerintah dengan perusahaan dan masyarakat dalam program PKBL ?



6. Bagaimanakah kesesuaian program PKBL dari perusahaan di daerah dalam mendukung program-program pemerintah ?

7. Bagaimanakah penghargaan atau fasilitas bagi Perusahaan yang melaksanakan PKBL?

8. Bagaimanakah sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan PKBL?

9. Bagaimanakah pandangan Pemerintah Daerah apabila dana PKBL dikelola oleh Lembaga Dana Amanah ?

10. Bagaimana sebaiknya pengelolaan PKBL menurut Pemerintah Daerah?



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PERUSAHAAN BUMN

1. Bagaimana pelaksanaan PKBL selama ini di perusahaan Anda ?

2. Apa dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan PKBL diperusahaan Anda ?

3. Apakah Perusahaan anda melaksanakan CSR selain Program PKBL ?

4. Bagaimanakah bentuk program-program PKBL di perusahaan Anda ?

5. Bagaimana perusahaan Anda menentukan masyarakat mitra (sasaran) untuk pelaksanaan PKBL ?

6. Bagaimana mekanisme pendanaan PKBL di perusahaan Anda ?



7. Bagaimana dengan hasil pelaksanaan PKBL selama ini ?

8. Apakah Perusahaan bekerja sama dengan pihak ke 3 seperti yayasan atau ormas dalam pelaksanaan PKBL ?

9. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PKBL selama ini ?

10. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan PKBL di perusahaan Anda ?

11. Bagaimana pola hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PKBL selama ini ?

12. Bagaimana pendapat Anda bila dana PKBL dikelola oleh Lembaga Dana Amanah ?



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT MITRA

1. Bagaimana mekanisme masyarakat memperoleh program PKBL dari Perusahaan ?

2. Bagaimana penentuan program PKBL dari perusahaan yang diberikan pada Masyarakat ?

3. Program PKBL apa saja yang telah diterima oleh Masyarakat ?

4. Bagaimana cara pelaksanaan program PKBL di Masyarakat ?

5. Bagaimana manfaat Program PKBL bagi Masyarakat ?

6. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan PKBL ?



7. Apakah ada kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah Daerah dalam Program PKBL ?

8. Bagaimana tanggungjawab masyarakat terhadap perusahaan dalam pelaksanaan Program PKBL ?

9. Bagaimana harapan masyarakat terhadap program PKBL ke depan?


BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-1

4.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

4.1.1. Evaluasi Aspek Regulasi Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana dalam Pasal 88 ayat

(1) mengamanatkan untuk setiap BUMN menjalankan Program PKBL,

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjadi

pedoman pelaksanaan PKBL tersebut.1

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 Tentang


Lingkungan;



Lingkungan;


Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-



1 Diunduh dari http://bumn.go.id/produkhukum/48

Bab 4 Hasil Analisa

http://bumn.go.id/produkhukum/48



4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-




Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-




Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-



7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

7/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-

09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan tentang PKBL sebenarnya didasarkan pada motivasi

pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa

dilihat dari klausul menimbang huruf a. Keputusan Menteri BUMN Nomor:

Kep- 236 / MBU / 2003 disebutkan bahwa dalam rangka mendorong

kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya

pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan

berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan

partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan

dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan

lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha

kecil dan program bina lingkungan.



Jika dilihat dari Peraturan Menteri BUMN No: Per-

09/MBU/07/2015 sebagai kebijakan yang terakhir mengenai PKBL bisa

dipahami yang dimaksud bahwa yang dimaksud Program Kemitraan

adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar

menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan

adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.2

Sementara itu, secara konseptual pemberdayaan masyarakat

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory,

empowering, and sustainable. 3

Melalui dasar pemikiran inilah Program PKBL diluncurkan untuk

sekiranya BUMN dapat ikut serta membantu proses pemberdayaan

masyarakat melalui beberapa peraturan tersebut diatas.

Namun substansi ini secara normatif kurang terwujud melalui

sekian banyak aturan mengenai PKBL. Sejak KepMen Nomor Kep-

236/MBU/2003 hingga yang terakhir PerMen BUMN No: Per-

09/MBU/07/2015. Dalam Peraturan Menteri BUMN No: Per-

09/MBU/07/2015 misalnya, sebagai peraturan PKBL yang terakhir

diatur secara umum mengenai:

a. Adanya kewajiban bagi Persero dan Perum BUMN untuk

melaksanakan PKBL.

b. Ketentuan tentang Mitra Binaan;

c. Kewajiban dari BUMN dan Mitra Binaan

2 Bandingkan dengan definisi dari Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep- 236 / MBU / 2003 yang

sebagai peraturan PKBL yang pertama sejak diundangkan UU BUMN, disebutkan bahwa Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut : Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Disini ada perbedaan beberapa kata yaitu : pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN

3 Kartasasmita : 1996: 144 dalam http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/konsep-definisi-dan-teori-pemberdayaan.html )

http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/konsep-



d. Prosedur pelaksanaan PKBL;

e. Perhitungan jumlah dana penyaluran, prosentase jasa pinjaman;

f. Ruang Lingkup penyaluran dana dan kegiatan PKBL;

g. Penetapan dan Penggunaan serta Penyaluran dana PKBL;

h. Sistem Pengesahan Program dan Laporan; dan

i. Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan, dll.

Semua peraturan PKBL tersebut lebih banyak mengatur pada

dataran teknis mengenai bagaimana BUMN menyalurkan dana pinjaman

kepada Mitra Binaan. Seluruh isi ketentuan lebih difokuskan pada

mekanisme penyaluran, perhitungan, sistem bunga dan biaya operasional

serta penanganan kredit macet. Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang

menjadi substansi dari asas kejelasan tujuan sebuah peraturan menjadi

bias hanya menangani persoalan kredit keuangan. Artinya BUMN sebagai

perusahaan yang mempunyai tujuan untuk ikut turut aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,

koperasi, dan masyarakat. (Pasal 2 ayat (1) huruf e. Undang Undang

BUMN No 19 Tahun 2003), berubah fungsi menjadi unit bisnis sampingan

selayaknya bank perkreditan rakyat atau koperasi simpan pinjam.

Sedangkan, sebuah peraturan yang baik harus memenuhi asas

asas pembentukan peraturan perundang undangan yaitu: 4

a. Asas Kejelasan Tujuan , Yaitu bahwa jelasnya tujuan yang

hendak dicapai melalui pembentukan undang undang yang

bersangkutan

b. Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

c. Asas kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan

d. Asas dapat dilaksanakan yaitu bahwa ketentuan yang diatur

dalam peraturan haruslah dapat dilaksanakan di lapangan.

e. Asas kedayagunaan dan asas keberhasilgunaan, yaitu bahwa

peraturan harus mempunyai kemanfaatan

4 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang Undang, Jakarta , Konstitusi Press, 2006, hal 205-206



f. Asas kejelasan rumusan yaitu bahwa pengaturan suatu

peraturan mempunyai tujuan yang jelas

g. Asas keterbukaan yaitu bahwa proses pembentukan peraturan

haruslah terbuka dari masukan semua pihak.

Dari dasar asas diatas, setidaknya mengenai asas kejelasan tujuan

dan asas kejelasan rumusan, peraturan mengenai PKBL ini kurang tepat

substansinya. Karena maksudnya untuk melakukan pemberdayaan

masyarakat, tetapi isinya lebih pada tata cara kegiatan simpan pinjam atau perkreditan kepada masyarakat.

Kalau menurut pada acara cara pemberdayaan masyarakat

menurut Bambang Sigit Subiyanto dari artikelnya yang berjudul Strategi

Pemberdayaan Masyarakat, ada beberapa tahap yaitu: 5

a. Sosialisasi Program

Yaitu proses awal menjelaskan tujuan program yang akan

dilaksanakan beserta dengan waktu pelaksanaan dan batas

waktunya.

b. Kajian Secara Partisipasif

Yaitu proses melakukan pemetaaan sosial, potensi lokal, kajian

kebijakan, kajian pasar dan lainnya bersama dengan masyarakat

mitra.

c. Lokakarya Hasil Kajian

Dialog dan sharing hasil kajian yang sudah dilakukan secara

partisipasif dan yang telah disepakati serta mendapatkan

masukan dari masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dapat

dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan program.

Perumusan Program secara partisipasif akan meningkatkan

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

d. Menjaring Aspirasi Masyarakat.

Mengakomodasi aspirasi masyarakat pelaku utama dan pelaku

usaha terhadap program yang di jalankan. Menentukan skala

5 Bambang Sigit Subiyanto, Strategi Pemberdayaan Masyarakat diunduh dari

http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-strategi-pemberdayaan-masyarakat.html

http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-strategi-pemberdayaan-masyarakat.html



prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang

ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh

masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalah-

masalah yang dihadapi oleh mereka.

e. Perumusan Renstra dan Perangkat Tim Pelaksana Serta Badan

Pengawas.

Adanya Renstra merupakan jaminan keberlanjutan program

pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Tim

pelaksana dibentuk dari unsur masyarakat yang intinya

mendorong partisipasi. Badan pengawas bertugas untuk

melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program

dapat transparan dan akuntable.

f. Pelaksanaan Program (AKSI)

Bila program kerja sudah terumuskan dan kelompok sudah

terbentuk, maka rencana aksi komunitas harus sudah bisa

dilaksanakan. Mekanisme atau aturan-aturan terkait dengan

kegiatan yang dilaksanakan dirumuskan bersama dengan

masyarakat. Pengelolaan kegiatan dan keberlanjutan program

menjadi tanggung jawab bersama.

g. Monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan penting untuk

menunjang keberhasilan dan untuk mengetahui kekurangan dan

kelebihan dari program yang sedang dan telah dilaksanakan.

Monitoring dapat dilakukan dengan dua cara yakni : monitoring

internal dan monitoring eksternal.

h. Laporan Dan Dokumen

Laporan dibuat berisi seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan

yang sudah dilaksanakan dan laporan penggunaan dananya.

Dokumen laporan akhir sebaiknya juga didesain untuk dokumen

pembelajaran proses pemberdayaan yang sudah dilakukan

sehingga dapat dimanfaatkan untuk program selanjutnya.



Jika rumusan diatas bisa dijadikan rujukan, maka setidaknya

pasal pasal dalam peraturan PKBL memuat hal hal tersebut selain dari

sekedar perhitungan angka angka pinjaman saja. Proses pemberdayaan

masyarakat yang menjadi tujuan perlu sekiranya dituliskan secara rinci

sebagai pedoman pelaksanaan PKBL.

Khusus mengenai Bina Lingkungan, ada tersirat bentuk bentuk

pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pelatihan,

pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait

dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan,

selain dari bantuan korban bencana alam; b. Bantuan pendidikan

dan/atau pelatihan; c. Bantuan peningkatan kesehatan; d. Bantuan

pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana

ibadah; f. Bantuan pelestarian alam; g. Bantuan sosial kemasyarakatan

dalam rangka pengentasan kemiskinan.Namun hal ini tidak dijelaskan

secara rinci mengenai pedoman dan teknisnya. Program BL juga dibatasi

dari sisi jumlah dana yang disalurkan hanya 20 % dari jumlah dana

Program Kemitraan.6

Artinya, kebijakan mengenai program PKBL secara tekstual

memang diperuntukkan untuk mengatur penyaluran pinjaman dana dari

BUMN kepada Mitra Binaan dalam bentuk kredit ringan. Hal ini juga

Nampak ditegaskan secara pengelolaan , bahwa setiap BUMN wajib

membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL dengan menunjuk

salah seorang pejabat setingkat di bawah Direksi sebagai

penanggungjawab Unit Program Kemitraan dan Program BL. 7 Dimana

unit ini mempunyai tugas selayaknya lembaga penyalur dana pinjaman ,

seperti halnya : menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk

pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang ditetapkan oleh

Direksi; menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program

Kemitraan dan Program BL; melakukan evaluasi dan seleksi atas

permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon

6 PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 Pasal 9 ayat (4) disebutkan alokasi dana Program

BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

7 Lihat pasal 5 dan 10 ayat (2) PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015



Mitra Binaan; menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan

kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;

melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;

mengadministrasikan kegiatan pembinaan; melakukan pembukuan atas

Program Kemitraan dan Program BL; menyampaikan laporan pelaksanaan

Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri.

Dari rangkaian kewajiban tersebut diatas, jelas telah menjadikan

Program PKBL menjadi bagian (core business) dari BUMN dalam bentuk

penyaluran dana. Artinya, selain menjalankan kegiatan usaha

dibidangnya, BUMN mendapatkan kewajiban menjalankan bisnis lainnya

yaitu PKBL tersebut. Dari sisi operasional hal ini sering menemui

hambatan karena pola bisnis yang berbeda tersebut.

Seperti hasil penelitian dari Universitas Lampung, bahwa ada

beberapa kendala internal perusahaan dalam pelaksanaan PKBL oleh

BUMN, yaitu: 8

a. Pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM dan Bina

Lingkungan oleh Perusahaan belum dapat dilakukan secara

berkesinambungan.

b. Perusahaan belum memiliki bagian khusus PKBL di Distrik/Unit

Usaha, sehingga tugas bagian PKBL dikerjakan oleh bagian SDM

dan Umum di Distrik/Unit Usaha, menyebabkan pelaksanaan

program PKBL tidak efektif dan belum fokus karena masih

merangkap bidang-bidang tugas lainnya.

c. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum maksimal

dilaksanakan oleh perusahaan hal ini disebabkan karena lokasi

Mitra Binaan dan banyaknya pekerjaan menyebabkan tugas

petugas PKBL untuk menagih pinjaman modal, memonitoring,

dan mengevaluasi menjadi terhambat.

8 Muhammad Fadhil Alaydrus, Eman Eddy Patra dan Ati Yuniati, Pelaksanaan Program

Kemitraan Bina Lingkungan BUMN PTPN VII (PERSERO) Di Bandar Lampung , Fakultas Hukum Universitas Lampung diunduh dari download.portalgaruda.org/article.php?... PELAKSANAAN%20PROGRAM



Ivana (BUMN Track, 2011) mencatat kredit macet atau non

performing loan (NPL) menjadi sangat tinggi, karena tidak semua BUMN

memiliki kemampuan seperti perbankan dalam menilai UKM yang layak

untuk dibiayai. BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini

dikarenakan manajemen BUMN tidak disiapkan untuk membina

pengusaha kecil dan mikro yang begitu rumit, apalagi massal. Tingkat

pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil, berpengaruh

pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan selanjutnya yang akan

terganggu atau dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan

usaha.9

Selain itu, secara normatif program ini dapat menjadi persoalan ,

jika kegiatan Program Kemitraan tersebut seperti halnya kegiatan

koperasi simpan pinjam atau lembaga perkreditan. Karena bentuk usaha

tersebut memerlukan perizinan khusus dan sistem pertanggungjawaban

yang khusus pula. Bagi BUMN yang bisnis utamanya sebagai Bank

tentunya tidak menjadi persoalan, namun akan menimbulkan masalah

jika BUMN tersebut bukan Bank atau lembaga pembiayaan non Bank.

Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan semacam ini perlu mendapatkan

perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan

Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Jika memang PKBL dimaksudkan

seperti halnya lembaga pembiayaan, maka alangkah baiknya di salurkan

melalui lembaga yang khusus menangani dan mempunyai perizinan

seperti halnya lembaga pembiayaan.

Selain itu, status uang yang disalurkan juga akan menimbulkan

persoalan. Dalam peraturan PKBL hanya disebutkan bahwa dana PKBL

bersumber dari “penyisihan laba bersih setelah pajak”, Jika dilihat dari

kondisi dana tersebut sebagai laba, maka uang tersebut adalah Uang

Milik pemegang saham , notabenenya adalah uang negara.

9 Anggri Nastiti , Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit

Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Malang), Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya



Tetapi ada pendapat lain dari Nindyo Pramono bahwa keuntungan

setelah pajak adalah laba bersih perusahaan, yang nantinya akan

ditentukan dalam RUPS tentang pembagiannya. Pembagian tersebut bisa

saja tidak seluruhnya menjadi deviden, tapi juga ada yang dimasukkan

kembali ke dalam perusahaan sebagai penambahan modal (capital gain) ,

bonus bonus dan juga bentuk pembayaran lainnya. Artinya yang kembali

ke sebagai uang negara hanya yang dinyatakan sebagai deviden. 10

Namun jika disebutkan telah “disisihkan”, maka dana tersebut

menjadi tidak jelas. Apakah tetap menjadi uang negara atau tetap menjadi

uang perusahaan (BUMN). Status hukum dana tersebut akan

menentukan sistem penggunaan dan sistem pertanggungjawabannya.

Ketidakjelasan ini akan memunculkan persoalan dan perdebatan, bahkan

intervensi pihak pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk

mengawasi dan mengaudit. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam

peraturan PKBL, mengenai status kepemilikan dana tersebut.

Jika mengacu pada Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara dalam pasal 2 disebutkan:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,

meliputi:

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang

dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga,

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

10 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal ( Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013)

hal 73-112



g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan

umum.

Sementara itu Menurut Arifin P Soeria Atmadja bahwa pengertian

keuangan negara meliputi APBN,APBD Unit Unit Usaha Milik Negara,

Namun jika dalam arti sempit keuangan negara hanyalah APBN/D.11

Sedangkan Menurut Sudarmin, yang dimaksud keuangan negara adalah

termasuk kekayaan negara yang dipisahkan seperti yang dikuasai BUMN

dan kekayaan yang disertakan dalam perusahaan perusahaan swasta. 12

Jika konsep ini yang digunakan, maka seluruh proses sistem penggunaan

dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui mekanisme

keuangan negara.

Disisi lain, BUMN adalah perusahaan Perseroan Terbatas, dimana

status hukumnya adalah perusahaan badan hukum. Dari teori Badan

Hukum, Perseroan adalah subyek hukum yang dapat mengemban hak

dan kewajiban (Rechtspersoon betaken dragger van rechten en plichten.)13

Dalam konsep ini, Badan Hukum dapat memiliki kekayaan yang terpisah

dari pemegang saham serta pihak yang mandiri dalam

mempertanggungjawabkan semua perbuatan hukumnya.14 Dengan

kedudukan seperti ini, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN

bertindak sebagai subyek hukum privat, bukan sebagai lembaga eksekutif

negara. Sehingga semua persoalan mengenai tindakan Perseroan (BUMN)

harus dilakukan dalam proses keper dataan, bukan dengan mekanisme

hukum publik.15 Dari sini, maka seluruh proses mengenai

pertanggungjawaban keuangan adalah mekanisme perusahaan, bukan

mekanisme keuangan negara.

11 Yadiman, Hukum Keuangan Negara, Agro Trading Publisher 2012 , hal 2 12 Ibid. 13 Sulistyowati, Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Pidato Pengukuhan Jabatan

Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang , Fakultas Hukum , Universitas Gajah MAda, 17 November 2015, hal 5

14 Lihat Bagian Kesatu mengenai Modal dan Bagian Kedua mengenai Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

15 Rudhi Prasetyo, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung , Citra Aditya Bakti : 2001, hlm 97



Namun demikian, jika peraturan PKBL tersebut dipahami dan

dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian bantuan kredit kepada

mitra pelaku Usaha Kecil , maka dapat di lihat perkembangan kebijakan

PKBL tersebut sejak tahun 2003 hingga 2007. Hal yang akan dikaji

mengenai: (a) Pengertian; (b) Sumber dana dan Besaran, Penggunaan,

Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu; (c) Unit pengelola

dan Tugasnya; (d) Kriteria Mitra Binaan; (e) Kewajiban Mitra dan Tatacara

Pengelolaan; dan (f ) Sistem Perencanaan dan Pelaporan. Untuk lebih

memudahkan dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:

a. Pengertian

Kebijakan PKBL Pengertian KEP-236/MBU/2003 Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya

disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PER-05/MBU/2007 Pengertian sama

PER-20/MBU/2012 Tidak disebutkan

PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan

PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan PER-08/MBU/2013 Program Kemitraan; Sama

Program BL; ...... Pemanfaatan dana BUMN.

PER-07/MBU/05/2015 Program Kemitraan; Sama

Program BL; ...... sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN

PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

(tidak disebutkan lagi mengenai pemanfaatan laba BUMN)

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN (tidak disebutkan lagi mengenai pemanfaatan laba BUMN)



Tidak disebutkannya pemanfaatan laba BUMN dalam kebijakan

yang terakhir dimaksudkan adanya perluasan sumber dana untuk

program PKBL yaitu sumber lain yang sah. Antara PERMEN Nomor: PER-O7/MBU/2015 hampir sama dengan

PERMEN Nomor: PER-05/MBU/2007, hanya saja keduanya memiliki tiga

poin perbedaan. Pertama, sumber dana PKBL dapat berasal dari

penyisihan sebagian laba dan sumber lain yang sah. Kedua, besarnya

dana yang disisihkan ditetapkan oleh Menteri/RUPS. Ketiga, kriteria

Usaha Kecil yang dapat ikut Program Kemitraan adalah memiliki

kekayaan bersih Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP 2,5 M. 16

b. Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya

Operasional, Jangka Waktu

Kebijakan PKBL Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu

KEP-236/MBU/2003 Sumber Dana dan Besaran Dana Program Kemitraan

a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen);

b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional

Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu

persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Penggunaan Bunga Pinjaman; Tidak disebutkan

Biaya Operasional Program Kemitraan

Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 70% (tujuh puluh persen) Program BL maksimal 3% (tiga persen)

16 (http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-tiga-perubahan-di-permen-pkbl-2015#sthash.GENOjmqF.dpuf)

http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-tiga-perubahan-di-




Jangka Waktu a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat

waktu; b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran

angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tigaratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tigaratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.




PER-05/MBU/2007 Sumber dana dan Besaran Dana Program Kemitraan bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);

b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;

c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua

persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL

Penggunaan Bunga Pinjaman Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).

Biaya Operasional Program Kemitraan; Tidak disebutkan Program BL; maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan. Jangka Waktu Berbeda pada banyaknya hari

a. Lancar, adalah tepat waktu atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo

b. Kurang lancar, 30-180 hari c. Diragukan, 180-270 hari d. Macet, melampaui 270







PER-08/MBU/2013 Sumber dana dan Besaran; maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan BUMN yang tidak ada laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu ari laba bersih.

Penggunaan Bunga Pinjaman; tidak disebutkan

Biaya Operasional; Tidak disebutkan

Jangka Waktu; tidak disebutkan

PER-07/MBU/05/2015 Sumber dana dan Besaran; sebagian laba setelah pajak, besar tidak disebutkan.

Penggunaan Bunga Pinjaman; tidak disebutkan

Biaya Operasional; sama

Jangka Waktu; sama

PER-09/MBU/07/2015 Sumber dana dan Besaran; maksimum 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta)

Penggunaan Bunga Pinjaman; sama

Biaya Operasional; menjadi beban BUMN Pembina

Jangka Waktu; sama

Dari uraian kebijakan kebijakan PKBL diatas ada beberapa

perubahan dari Sumber dana, bunga pinjaman, batas waktu pinjaman,

besaran dana yang disalurkan dan biaya operasional.

c. Unit pengelola dan Tugasnya

Kebijakan PKBL Unit pengelola KEP-236/MBU/2003 BUMN Pembina

Unit Program Kemitraan dan Program BL

PER-05/MBU/2007 Unit Pengelola

BUMN Pembina .

(BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.)



Kebijakan PKBL Unit pengelola Tugas Unit Pengelola BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk

pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;

d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;

e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;

f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;

g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program

BL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan

Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian

dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;

b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;

c. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

BUMN Penyalur BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.

Lembaga Penyalur Adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.

Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.



Kebijakan PKBL Unit pengelola

PER-20/MBU/2012 Sama




PER-07/MBU/05/2015 Sama PER-09/MBU/07/2015 Koordinator BUMN Pembina dihapus

BUMN Penyalur dihapus

Lembaga Penyalur dihapus

Dari uraian diatas, dapat dilihat mengenai Unit Pengelola PKBL

yang akhirnya menjadi tanggung jawab masing masing BUMN Pembina.

d. Kriteria Mitra Binaan

Kebijakan PKBL Kriteria Mitra KEP-236/MBU/2003 Kriteria Mitra

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Milik Warga Negara Indonesia; c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.







Kebijakan PKBL Kriteria Mitra

PER-08/MBU/2013 Tidak disebutkan PER-07/MBU/05/2015 Kriteria Mitra

Kekayaan bersih maksimal 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

PER-09/MBU/07/2015 Sama

Ada perubahan kriteria Mitra Binaan penerimaan dari besarnya

asset dan kekayaannya. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan kriteria

Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari Departemen UMKM dan Koperasi.

e. Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan

Kebijakan PKBL Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan KEP-236/MBU/2003 Kewajiban Mitra

(1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;

(2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

(3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Tata Cara Pengelolaan Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan : Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang

berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan

pendapatan dan beban, neraca 7) atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil

usaha); dan 8) Rencana usaha dan kebutuhan dana.



Kebijakan PKBL Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina:

a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;

b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

PER-05/MBU/2007 Kewajiban Mitra Sama

Tata Cara Pengelolaan Tidak disebutkan





PER-07/MBU/05/2015 Sama PER-09/MBU/07/2015 Kewajiban Mitra:

a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina (tidak ada BUMN Penyalur);

b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;

c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Dari ketentuan diatas, tidak lagi disebutkan BUMN Penyalur.

Artian semua menjadi tanggung jawab masing masing BUMN sebagai

Pembina.



f. Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Kebijakan PKBL Sistem Perencanaan dan Pelaporan KEP-236/MBU/2003 (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan

Program Kemitraan dan Program BL;

(2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekurang-kurangnya memuat :

a. Realisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;

b. Realisasi anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Perhitungan Pendapatan dan Beban Program Kemitraan; d. Neraca Program Kemitraan; e. Perkembangan usaha Mitra Binaan; f. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah

penyelesaiannya.

PER-05/MBU/2007 Sama, tetapi tidak ada materi apa saja yang dimuat

Serta tidak ada susunan tatacara pelaporan







Mengenai Sistem Perencanaan dan Pelaporan tidak ada perubahan

dari kebijakan awal hingga yang terakhir.

4.1.2. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PKBL merupakan program pembinaan dan pemberdayaan kondisi

lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba

BUMN. Sumber pendanaan program PKBL berasal dari penyisihan laba

setelah pajak, maksimal 2 persen: Jasa administrasi pinjaman, bunga

deposito dan atau jasa giro dari dan Program Kemitraan/Program Bina



Lingkungan; Pelimpahan dana Program Kemitraan dan BUMN lain, jika

ada. BUMN sebagai korporasi yang mengemban beberapa amanat dan

peran sekaligus idealnya harus terlibat dalam pengembangan

masyarakat, memiliki kepedulian dan berbagi dengan masyarakat. Jadi

peran BUMN tidak hanya sebagai mesin penghasil uang bagi pemerintah.

Persoalan yang dihadapi BUMN ketika hendak melaksanakan

peran sosialnya untuk memajukan lingkungan antara lain belum adanya

konvergensi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah

dengan BUMN penyelenggaraan PKBL. Tumpang tindih tersebut

berpotensi mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya pembangunan.

Selain itu ada kemungkinan adanya oknum “mitra binaan nakal” dan

“calo program bantuan” masih dapat ditemui dalam pelaksanaan PKBL.

Dari fenomena tersebut PT. Telkom, Tbk berinisiatif membuat

Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKBL yang diharapkan dapat menjadi

role model bagi seluruh BUMN maupun Pembina dan Pelaksana PKBL.

Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat menghindari tumpang-

tindihnya penanganan PKBL antara penyelenggaraan PKBL dengan

perusahaan, maupun antara perusahaan dengan Pemerintah. Secara

umum, program PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN memiliki kerangka

pemikiran yang mencakup bahwa dana PKBL merupakan proses

pinjaman dari BUMN kepada pelaku usaha dimana pinjaman tersebut

diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan usaha. Selain itu

dana PKBL juga ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, baik

bagi BUMN maupun penerima pinjaman yang diharapkan dalam

penyalurannya lebih efektif. Dana PKBL ini diharapkan dapat

meningkatkan citra perusahaan dan sebagai tanggungjawab sosial dan

lingkungan.



a. Potensi dan Maksud PKBL

Potensi dana PKBL yang berasal dari BUMN apabila dikelola

secara baik dan disalurkan dengan tepat sasaran, akan memberikan

dampak yang besar pada perkembangan usaha kecil dan

pemberdayaan masyarakat. PKBL di lingkungan BUMN ditujukan

untuk mendukung dan mendorong UKM menjadi mitra binaan. Hal

tersebut selanjutnya akan memudahkan UKM mendapatkan

pinjaman lunak.

Dalam hal pengajuan pinjaman atau bantuan dana kemitraan

dari BUMN, ada mekanisme dalam pengajuannya. Dari publikasi PT.

Telkom, Tbk, mekanisme pengajuan pinjaman program kemitraan ada

tujuh langkah, yaitu:



Selain sebagai program kemitraan, dana PKBL juga ditujukan

untuk program bina lingkungan. Ada enam langkah dalam pengajuan

dana bina lingkungan, terutama di PT. Telkom, Tbk, mulai proposal

pengajuan dana bina lingkungan sampai dengan dana tersebut dicairkan.

Adapun mekanisme pengajuan bantuan program bina lingkungan di PT.

Telkom Tbk adalah sebagai berikut:



Program pembinaan usaha kecil yang dilaksanakan BUMN

bertujuan menjadikan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan

mandiri, serta dapat menjadi usaha menengah yang bankable. Pola

kemitraan tersebut dapat dijalankan dalam empat cara. Pertama,

pembinaan secara langsung, dimana BUMN langsung menyalurkan

pinjaman dan melakukan pembinaan teknis pada mitra binaan. Kedua,

kerja sama antar BUMN, yaitu BUMN memberikan pinjaman modal kerja

pada mitra binaan BUMN lainnya, sementara BUMN yang mitra

binaannya memperoleh pinjaman yang bertindak sebagai penjamin atas

kredit yang diterima mitra binaannya. Ketiga, kerja sama dengan lembaga

keuangan perbankan, baik dalam bentuk channeling maupun executing.

Keempat, pola satuan kerja. Dalam hal ini BUMN bersama Pemda

membentuk satuan kerja yang bertugas melakukan inventarisasi,

menyeleksi dan mengusulkan usaha kecil yang berhak memperoleh

pinjaman.

PKBL yang disalurkan oleh BUMN pada dasarnya adalah untuk

membantu pengembangan usaha kecil dan untuk melakukan bina

lingkungan atas kegiatan yang dilakukan oleh BUMN yang berdampak

pada masyarakat sekitarnya. Dana Program Kemitraan diberikan dalam

bentuk :

a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset

tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan

kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan

berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan

usaha Mitra Binaan;



c. Beban Pembinaan :

1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran,

promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan

produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang

berkaitan dengan Program Kemitraan;

2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua

puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada

tahun berjalan;

3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk

kepentingan Mitra Binaan.

Selain itu Program Bina Lingkungan juga ditujukan untuk

beberapa aspek, yaitu :

1) Bantuan korban bencana alam;

2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

3) Bantuan peningkatan kesehatan;

4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

5) Bantuan sarana ibadah;

6) Bantuan pelestarian alam;

7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan

kemiskinan



b. Permasalahan dari Aspek Pelaksanaan PKBL Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kapasitas SDM yang ada dilingkungan BUMN dalam melakukan penyaluran, pendampingan, dan pengembangan UMKM yang memperoleh dana PKBL. Beberapa BUMN yang mengalami kesulitan dalam mengelola

Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL) dari Kementerian

dengan alasan tidak memiliki kompetensi membina pengusaha

kecil diantaranya adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina

(Persero), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk

(PTBA) dan PT Pusri (Persero). Kesulitan dan keterbatasan ini

mengakibatkan kurang optimalnya penyaluran dana Program

Kemitraan serta dalam pelaporannya. Selain juga masih ada juga

BUMN yang mampu melaksanakan PKBL dalam bentuk

pengembangan usaha, yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk

(BTN) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Namun demikian

sekecil apapun permasalahan tersebut, intinya adalah bahwa

ada kesulitan dan kendala BUMN dalam penyaluran dan



pengembangan usaha kecil dalam dana PKBL ini. Permasalahan

ini perlu diatasi dengan melibatkan pihak ketiga yang

menangani permasalahan dalam pelaksanaan PKBL ini.

Lembaga ini terlibat dalam hal :

a. penilaian mengenai usaha kecil yang layak dan perlu

dibiayai (feasible)

b. bentuk pembiayaan dan penggunaan dana, misalnya

untuk modal kerja atau untuk pengembangan usaha

c. pengelolaan manajemen dan pemasaran dalam rangka

pengembangan usaha

d. pelaporan keuangan dan pengembalian pinjaman dana

PKBL

e. konsep pengembangan usaha dan model pengguliran

dana PKBL kepada usaha lain yang ada disekitarnya.

Lembaga pengelola dana PKBL ini dapat berupa lembaga

pemerintah maupun kumpulan stakeholder yang terlibat pada

pengembangan usaha.

2. Perusahaan BUMN yang menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya bertindak sebagai sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman yang harus dikembalikan sekaligus dengan tingkat bunga tertentu, meskipun kadang pinjaman ini bersifat lunak (soft loan). Kondisi ini artinya adalah bahwa dana PKBL tidak

sepenuhnya sebagai dana yang membantu usaha kecil dalam

pengembangannya karena ada unsur komersial dalam

pelaksanaannya. BUMN disibukkan dengan urusan laporan

keuangan dan pemantauan pengembangan usaha mitra binaan

yang diberi bantuan dana. Selain itu dari sisi mitra binaan, juga

memiliki kewajiban sebagaimana debitur di lembaga keuangan

lainnya, yaitu berupa :



a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana

dan atau proposal yang menjadi dasar pemberian

pinjaman oleh BUMN Pembina;

b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN

Pembina;

c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara

periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan

perjanjian.

Adapun bunga atau yang disebut dengan jasa administrasi,

misalnya yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah sebagai

berikut:

No Jumlah pinjaman yang diberikan Jasa Administrasi/thn

1 s/d Rp. 10.000.000 6%

2 > Rp. 10.000.000 s/d Rp. 30.000.000 6%

3 > Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000 6%

4 > Rp. 50.000.000 6%

Besarnya Jasa Administrasi Pinjaman Dana Program Kemitraan

per Tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau

ditetapkan lain oleh Menteri (PER MEN-05 BAB IV Pasal.12

ayat(3)

3. PKBL dalam penyalurannya dan dalam pertanggungjawabannya belum optimal karena keterbatasan kemampuan dalam pelaporan keuangan negara juga belum sesuai. Perbedaan yang besar antara core business dari BUMN

dengan jenis usaha yang diberikan dana PKBL sehingga BUMN

tidak optimal dalam penyaluran dan pengembangan usaha

tersebut. Masalah BKPL yang utama adalah pengelolaan dana

yang tak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara,

terutama perencanaan anggaran sehingga menyebabkan



indikasi dan potensi kerugian. Bahkan dana PKBL ini tak

terserap secara maksimal. Penemuan BPK menunjukkan bahwa

dana PKBL tahun 2014 sebesar Rp 1,43 triliun masih bersisa

sebanyak Rp 193,44 miliar dari total 23 program PKBL yang di

audit oleh BPK. Kendati demikian, BPK kemungkinan masih bisa

menyelamatkan dana PKBL sebesar Rp 14,22 miliar. Namun,

BPK juga menemukan adanya indikasi kerugian negara pada

program cetak sawah sebesar Rp 208,68 miliar, program

pembibitan sapi sebesar Rp 1,45 miliar, dan program

pengembangan sorgum sebesar Rp 1,68 miliar.

4. Dalam hal persyaratan usaha kecil yang dibiayai dari dana PKBL, ada persyaratan bahwa usaha kecil yang menjadi mitra usaha mensyaratkan belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Hal ini berdampak pada resiko dana

yang diberikan kepada usaha kecil sulit untuk dikembalikan.

Usaha kecil yang belum dibiayai oleh perbankan mungkin saja

belum layak dibiayai dari dana pihak ketiga sehingga bila usaha

kecil ini dibiayai oleh dana PKBL, maka resikonya adalah bahwa

usaha kecil ini memungkinkan untuk tidak dengan mudah

dikembangkan yang pada akhirnya menjadi resiko dalam

pengembalian dana PKBL.

5. PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi oleh Kementerian BUMN, tetapi untuk penyalurannya diserahkan kepada masing-masing BUMN. Di masing-masing

BUMN ada kepala bidang PKBL khusus, pertimbangan layak

atau tidaknya ajuan dari masyarakat ditentukan oleh tim

tersebut dan disetujui oleh Dirut BUMN yang bersangkutan. Di

sinilah permasalahan dimulai. Seringkali dana PKBL diarahkan

kepada para penerima yang sudah diatur oleh tim, atau orang

terdekat tim, sehingga dari tahun ke tahun penerimanya di

banyak kasus itu-itu saja.



6. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan riilnya. Hal ini berpotensi merugikan

negara, karena PKBL diambil dari laba bersih setelah pajak,

dengannya mempengaruhi besarnya dividen yang harus disetor

ke negara. Beda lagi cerita kalau memang betul-betul disalurkan

sebagaimana mestinya seperti tertera dalam laporan. Dibuat

laporan yang bagus-bagus, tetapi tidak sama pada prakteknya.

Perlu didesak keterlibatan audit BPK atau pihak yang ditunjuk

oleh Kementerian BUMN dalam upaya menelusuri dugaan kasus

seperti ini.

7. Besaran Dana PKBL Sejak tahun 2006, jumlah dana Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) yang tersalurkan sebesar Rp 1 triliun dengan

jumlah mitra binaan 388.421 UKM. Sementara pada April 2007

lalu sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berskala besar

menyatakan menyisihkan dana total sebesar Rp1,6 triliun untuk

membantu pembinaan serta pengembangan UKM dan koperasi.

Dana pembinaan tersebut bersumber dari keuntungan yang

diraih dimana besarnya bervariasi.

Bagi BUMN yang menyalurkan secara langsung pinjaman,

tentunya pelaku usaha bisa langsung mencoba mengajukan

permohonan pinjaman kepada perusahaan terkait. Rata-rata

perusahaan mensyaratkan kelengkapan latar belakang serta

prospek usaha secara ringkas dan sederhana. Ada yang

menyaratkan usaha yang telah berjalan selama 1 tahun, ada

pula yang 2 tahun. Tentunya disertai dengan laporan keuangan

selama menjalankan usaha tersebut. Disamping juga membuat

rencana penggunaan dana serta proyeksi usaha dengan adanya

penyaluran dana tersebut

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan

program sosial perusahaan BUMN sebagai amanat dari Undang-

undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pada



Pasal 88 UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN dapat

menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan

pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat

sekitar BUMN. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

Jika dalam UU BUMN digunakan kata “dapat” (bersifat

kondisional), maka dalam Permen BUMN digunakan kata “wajib”

: Persero dan Perum wajib melaksanakan PKBL. Adapun sumber

dana PKBL diambil dari laba setelah pajak sebesar maksimal 2

%.(harja saputra,2015).

Tujuan PKBL adalah diperuntukkan untuk masyarakat di

sekitar wilayah BUMN sebagai tanggung jawab sosial

perusahaan. Laba seluruh BUMN untuk tahun 2010 mencapai

85 Trilyun. Berarti ada dana PKBL sebesar 1.7 Trilyun (bahkan

menurut laporan dari Menteri BUMN sebesar 2.6 Trilyun) yang

harus disalurkan kepada masyarakat, yang dengannya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menyerap

tenaga kerja, pembangunan infrastruktur sosial, dan

sebagainya. Namun, terdapat beberapa titik masalah yang

diduga melibatkan orang yang mengambil manfaat pribadi dari

dana PKBL yang ada di masing-masing BUMN, sehingga

penyaluran PKBL masih belum mampu mencapai harapan

tersebut secara maksimal.



4.2. Konsep Alternatif Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Baik Dari Aspek Kelembagaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang

dilaksanakan oleh Unit Program Kemitraan dan Program BL. Unit Program

Kemitraan dan Program BL merupakan organ BUMN, dengan beban

anggaran terpisah.

CSR Berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana Seluruh

Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka pelaksanaan CSR

umumnya dilaksanakan secara langsung, atau dilakukan melalui

Yayasan Perusahaan, Bermitra dengan Lembaga Sosial maupun

pembentukan Konsorsium. Apa yang dilakukan oleh BUMN masuk dalam

kategori Langsung meskipun terdapat pula yang melakukan kemitraan

dengan Lembaga Sosial untuk melakukan kegiatan PKBL.

Pendanaan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan diperoleh dari, Penyisihan laba bersih setelah pajak yang

ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan, Laporan Tahunan BUMN

Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak

tahun buku sebelumnya; Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil

dari Program Kemitraan; Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari

dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan Sumber

lain yang sah.

Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan perlu dipertimbangkan untuk di tempatkan dalam lembaga

tersendiri yang bukan merupakan bagian dari BUMN, sehingga Unit

Program Kemitraan dan Program BL dikembangkan menjadi lembaga

mandiri yang mengelola dana Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan. Lembaga ini menjelma menjadi Lembaga Dana Amanah,

yang secara khusus mengelola dana Program Kemitraan dan Program BL.



Kelembagaan Dana Amanah dapat menyerupai Kelembagaan

Lembaga Wali Amanah atau dalam bentuk Lembaga Dana Amanah

Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Wali Amanah melaksanakan fungsi

sebagai instrumen pendanaan dirancang untuk menampung kontribusi

dan partisipasi pihak swasta, publik, hibah asing yang semuanya

merupakan pelengkap bagi pendanaan program-program pembangunan.

Apabila dana amanah menggunakan pola lembaga wali amanah atau

Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, maka

pelaksanaannya memperhatikan sistem perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring evaluasi program, serta sistem manajemen keuangan

termasuk anggaran, akuntansi, laporan keuangan, dan audit atas

pertanggungjawaban keuangan.

Melalui pemisahan kelembagaan pengelolaan unit Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, maka segala proses

pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi perhitungan terhadap

kesehatan keuangan BUMN. Hal ini akan memudahkan BUMN tetap

fokus pada bisnis utamanya, tanpa harus memaksakan program

Kemitraan yang harus selalu berhasil dan menekankan pengembalian

dana pinjaman bagi mitra binaan.

Kriteria yang harus terpenuhi antara lain: meningkatnya

keharmonisan dan menurunkan potensi konflik dengan masyarakat;

meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga aset-aset

perusahaan sehingga tetap terpelihara; aktivitas operasional menjadi

kondusif; adanya peningkatan kemandirian dan pemahaman pengelolaan

lingkungan; adanya peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

4.2.1. Konsep Kepemilikan Lembaga Dana Amanah Kepemilikan Lembaga Dana Amanah merupakan isu penting untuk

memastikan pelaksanaan program PKBL berjalan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Kelembagaan Lembaga Dana Amanah apakah

menjadi lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah yang

menjadikan lembaga tersebut merupakan lembaga yang terikat dengan

sistem pengelolaan keuangan negara atau dibentuk sebagai lembaga

swasta, yang berbadan hukum.



Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan

pemerintah dan menjadi lembaga yang terikat dengan sistem keuangan

negara memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yang terukur

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dari sisi

pertanggungjawaban keuangan, ada kepastian terhadap pelaporan

keuangan, namun memunculkan kelemahan yang selama ini ada, yaitu

pelaporan menjadi beban administrasi yang menyebabkan terganggunya

upaya pemberdayaan masyarakat, akibat banyaknya laporan

administratif keuangan yang harus dilakukan.

Apabila bentuknya swasta, maka perlu memastikan apakah dana

yang ditempatkan oleh BUMN dalam Lembaga Dana Amanah tersebut

masih disebut sebagai uang negara atau tidak. Hal ini penting terkait

dengan mekanisme pertanggungjawaban terhadap dana Amanah

tersebut. Sebagai contoh terdapat dalam laporan Badan Pemeriksa

Keuangan tahun 2013 yang menyatakan “Alokasi laba BUMN untuk dana

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola secara

ekstrakomptable mengurangi Hak Negara atas kekayaan BUMN minimal

sebesar Rp9,13 triliun dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana

PKBL”. Hal ini tentu menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya proses

pelaporan yang bersifat administratif serta berdampak pada

pengembangan kegiatan.

Berkenaan dengan hal ini terdapat perbedaan antara ahli hukum

ekonomi atau bisnis dengan ahli hukum administrasi negara. Ahli hukum

ekonomi atau bisnis seperti Erman Rajagukguk berpendapat apabila

suatu lembaga yang dibentuk pemerintah diberikan status badan hukum

maka terjadi pemisahan keuangan negara, sehingga segala keuangan

badan hukum tersebut baik berbentuk perum maupun persero bukanlah

kekayaan negara. Bila mengikuti pola pikir demikian maka terhadap

badan hukum yang dibentuk pemerintah maupun dalam bentuk swasta

(Perkumpulan, Yayasan atau Perseroan Terbatas) maka keuangan yang

ditempatkan bukanlah merupakan keuangan negara, sehingga

pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesuai dengan arah

pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang baik.



Apabila pembentukan lembaga Dana Amanah ini menggunakan

peraturan pemerintah, maka setiap pembentukan Dana Amanah akan

melalui proses birokrasi yang cukup panjang dan lama, hal ini

menjadikan pelaksanaan kegiatan PKBL dapat terhambat. Maka

pembentukan lembaga Dana Amanah sebagai lembaga mandiri yang

bersifat swasta merupakan alternatif terbaik, kecuali pembentukan Dana

Amanah dilakukan dalam bentuk terpusat, dan menampung seluruh

dana yang ditempatkan oleh berbagai BUMN.

Pertanggungjawaban terhadap dana Amanah tetap dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang bertanggungjawab,

sesuai dengan pedoman pelaporan menurut persyaratan Akuntansi yang

ditetapkan dalam pedoman. Sebagai contoh Pedoman Akuntansi PKBL,

yang selama ini telah berjalan.

4.2.2. Bentuk Lembaga Dana Amanah Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan

pemerintah maka sifatnya haruslah menjadi lembaga yang tunggal,

memiliki perwakilan di setiap daerah yang melingkupi wilayah kerja suatu

BUMN. Melalui lembaga yang terpusat maka Dana yang terkumpul

menjadi sangat besar, untuk itu diperlukan tenaga profesional yang

berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat guna mengelola dana

PKBL. Penyaluran dana PKBL wajib dilakukan di wilayah suatu BUMN

beroperasi atau pada wilayah lain yang diminta oleh suatu BUMN, dengan

memperhatikan karakteristik BUMN tersebut, sehingga masyarakat

penerima bantuan dapat menerima dan mendukung kegiatan operasional

BUMN yang bersangkutan. Lembaga Dana Amanah ini dapat dibentuk

sebagai Badan Layanan Umum.

Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk sebagai lembaga swasta

maka pilihan terbaik dalam bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum,

sebagaimana yang dibentuk dalam Lembaga Dana Amanah

Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bentuk perkumpulan, maka

pengurus lembaga dana amanah diharapkan telah melibatkan

masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap



pemberdayaan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat semakin

baik, dan diharapkan program yang disusun mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

4.2.3. Kelembagaan Dana Amanah yang Mandiri Perlu membentuk dana amanah yang mandiri dan kuat. Mandiri

adalah memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan yang

memberdayakan masyarakat. Kuat adalah memiliki kemampuan untuk

menetapkan skala prioritas kegiatan sesuai dengan kepentingan

masyarakat, dan terhindar dari intervensi pihak ketiga, atau yang

memiliki kepentingan politik.

Tidak dapat dipungkiri dewasa ini, dana-dana yang berasal dari

BUMN, dan digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, dapat

menjadi dana yang diminati oleh para pemilik kepentingan praktis,

terutama bagi kepentingan mencari dukungan masyarakat atau

dukungan suara saat dilakukannya pemilihan umum, pada suatu daerah

dimana ada kegiatan BUMN di wilayah tersebut.

Akan tetapi dana BUMN juga dapat didorong untuk meningkatkan

pembangunan disuatu wilayah, guna memenuhi janji “politik” yang

didukung masyarakat pemilih. Bagi pemerintah adanya keterlibatan CSR

dalam pembangunan di berbagai bidang khususnya untuk masyarakat

pinggiran atau termarginalkan sangat membantu kinerja pemerintah.

Namun demikian program CSR di Jawa Timur belum sepenuhnya dikelola

sinergis oleh perusahaan bersama pemerintah. Pemanfaatan dana CSR

dalam pelaksanaan programnya hanya menjadi kebijakan internal BUMN

yang bersangkutan. (Amirul Mustofa)

Beberapa BUMN tahun 2009, yang telah menganggarkan dananya

antara lain, Bank Jatim melalui perbaikan rumah kumuh di Kota

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik Rp 3 miliar, Bank Mandiri

melalui program penggemukan sapi sebanyak 100 ekor di Kabupaten

Bangkalan, pelestarian lingkungan senilai Rp 1,250 juta, khusus untuk

PKBL tahun ini rencananya mengalokasikan Rp 12 miliar.



Bank BRI untuk program CSR Rp 5 miliar dan PKBL Rp 1 miliar

dan PT Gas Negara Rp 3 miliar. Pertamina mengalokasikan Rp 175 miliar

untuk pembinaan petani se-Jatim, Rp 4 miliar untuk pembangunan

infrastruktur olahraga di Unibraw dan ITS Surabaya, Rp 250 juta untuk

beasiswa, Rp 75 juta pendampingan pada balita yang mengalami gizi

buruk dan operasi katarak Rp 207,5 juta. Sedangkan BUMN yang belum

menyebutkan alokasi dana CRS dan PKBL karena masih menunggu RUPS

(Rapat Umum Pemegang Saham) antara PT Angkasa Pura I, Pelindo III,

Petrokimia Gresik, PT KAI Daop VII,VIII dan IX.

4.2.4. Insentif Pajak Bagi Dana Amanah Undang-Undang No. 40, pada Pasal 74 ayat (2) secara garis besar

mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab

sosial, dimana biaya ini dibebankan sebagai biaya perusahaan. Secara

lengkap ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan

lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Situmeang (2007)

menyebutkan karena biaya tanggung jawab sosial ini dibebankan ke

dalam biaya perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan di masukkan ke

dalam harga jual yang membuat produk menjadi lebih mahal. Atau dapat

dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini, berarti perusahaan

dipaksa berdasarkan aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan

untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Dana Amanah, perlu diatur untuk pemberian pembebasan pajak

dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social

responsibility/CSR). Pasalnya, saat ini anggaran CSR sebesar 30-35%.

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan

penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang

menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501 (c) 3,

akan mendapatkan pemotongan pajak. Hal tersebut juga terjadi di

beberapa negara Eropa.



Pengaturan tersebut diarahkan untuk menegaskan donasi untuk

kegiatan sosial atau filantropi akan menjadi pengurang pembayaran pajak

penghasilan (PPh) pribadi maupun perusahaan. Pengaturan mengenai

pengurangan pajak untuk program tanggung jawab sosial perusahaan

(corporate social responsibility/CSR) akan meningkatkan program CSR

perusahaan.

Pemotongan pajak yang merupakan salah satu bentuk insentif

pajak harus mempertimbangkan kinerja. Sistem insentif bagi yang

berkinerja tinggi haruslah diimbangi dengan sistem insentif bagi yang

kinerjanya rendah demi terciptanya keadilan.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman V-1

5.1. Kesimpulan Dari hasil analisis yang telah dilakukan yang berkaitan dengan

aspek peraturan, aspek pelaksanaan, dan aspek pembentukan dana

amanah, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Aspek regulasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) a. Semua peraturan PKBL tersebut lebih banyak mengatur pada

dataran teknis mengenai bagaimana BUMN menyalurkan dana

pinjaman kepada Mitra Binaan. Seluruh isi ketentuan lebih

difokuskan pada mekanisme penyaluran, perhitungan, sistem

bunga dan biaya operasional serta penanganan kredit macet.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi substansi dari

asas kejelasan tujuan sebuah peraturan menjadi bias hanya

menangani persoalan kredit keuangan.

b. Mengenai asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan,

peraturan mengenai PKBL ini kurang tepat substansinya.

Karena maksudnya untuk melakukan pemberdayaan

masyarakat, tetapi isinya lebih pada tata cara kegiatan simpan

pinjam atau perkreditan kepada masyarakat.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi



c. Kredit macet atau non performing loan (NPL) menjadi sangat

tinggi, karena tidak semua BUMN memiliki kemampuan seperti

perbankan dalam menilai UKM yang layak untuk dibiayai.

BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini dikarenakan

manajemen BUMN tidak disiapkan untuk membina pengusaha

kecil dan mikro yang begitu rumit, apalagi massal. Tingkat

pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil,

berpengaruh pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan

selanjutnya yang akan terganggu atau dana pinjaman yang

tidak sesuai dengan kebutuhan usaha.

d. Program Kemitraan tersebut seperti halnya kegiatan koperasi

simpan pinjam atau lembaga perkreditan. Karena bentuk usaha

tersebut memerlukan perizinan khusus dan sistem

pertanggungjawaban yang khusus pula. Bagi BUMN yang bisnis

utamanya sebagai Bank tentunya tidak menjadi persoalan,

namun akan menimbulkan masalah jika BUMN tersebut bukan

Bank atau lembaga pembiayaan non Bank. Oleh karena itu,

penyelenggara kegiatan semacam ini perlu mendapatkan

perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang

Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Jika memang PKBL dimaksudkan seperti halnya lembaga

pembiayaan, maka alangkah baiknya di salurkan melalui

lembaga yang khusus menangani dan mempunyai perizinan

seperti halnya lembaga pembiayaan.

e. Status uang yang disalurkan juga akan menimbulkan

persoalan. Dalam peraturan PKBL hanya disebutkan bahwa

dana PKBL bersumber dari “penyisihan laba bersih setelah

pajak”, Jika dilihat dari kondisi dana tersebut sebagai laba,

maka uang tersebut adalah uang milik pemegang saham,

notabenenya adalah uang negara. Namun jika disebutkan telah

“disisihkan”, maka dana tersebut menjadi tidak jelas. Apakah



tetap menjadi uang negara atau tetap menjadi uang perusahaan

(BUMN). Status hukum dana tersebut akan menentukan sistem

penggunaan dan sistem pertanggungjawabannya.

Ketidakjelasan ini akan memunculkan persoalan dan

perdebatan, bahkan intervensi pihak pihak yang merasa

memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit. Oleh

karena itu perlu ditegaskan dalam peraturan PKBL, mengenai

status kepemilikan dana tersebut.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kapasitas SDM yang ada dilingkungan BUMN dalam

melakukan penyaluran, pendampingan, dan pengembangan

UMKM yang memperoleh dana PKBL.

b. Perusahaan BUMN yang menyalurkan dana Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan hanya bertindak sebagai sebuah lembaga

keuangan yang memberikan pinjaman yang harus

dikembalikan sekaligus dengan tingkat bunga tertentu,

meskipun kadang pinjaman ini bersifat lunak (soft loan).

c. PKBL dalam penyalurannya dan dalam pertanggungjawabannya

belum optimal karena keterbatasan kemampuan dalam

pelaporan keuangan negara juga belum sesuai.

d. Dalam hal persyaratan usaha kecil yang dibiayai dari dana

PKBL, ada persyaratan bahwa usaha kecil yang menjadi mitra

usaha mensyaratkan belum memenuhi persyaratan perbankan

(non bankable).

e. PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang

ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi

oleh Kementerian BUMN, tetapi untuk penyalurannya

diserahkan kepada masing-masing BUMN.

f. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama

dengan kegiatan riilnya.



5.2. Rekomendasi 1. Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan perlu dipertimbangkan untuk di tempatkan dalam

lembaga tersendiri yang bukan merupakan bagian dari BUMN,

sehingga Unit Program Kemitraan dan Program BL

dikembangkan menjadi lembaga mandiri yang mengelola dana

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Lembaga ini

menjelma menjadi Lembaga Dana Amanah, yang secara khusus

mengelola dana Program Kemitraan dan Program BL.

2. Kelembagaan Dana Amanah dapat menyerupai Kelembagaan

Lembaga Wali Amanah atau dalam bentuk Lembaga Dana

Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Wali Amanah

melaksanakan fungsi sebagai instrumen pendanaan dirancang

untuk menampung kontribusi dan partisipasi pihak swasta,

publik, hibah asing yang semuanya merupakan pelengkap bagi

pendanaan program-program pembangunan. Apabila dana

amanah menggunakan pola lembaga wali amanah atau Lembaga

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, maka

pelaksanaannya memperhatikan sistem perencanaan,

pelaksanaan dan monitoring evaluasi program, serta sistem

manajemen keuangan termasuk anggaran, akuntansi, laporan

keuangan, dan audit atas pertanggungjawaban keuangan.

3. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan

pemerintah maka sifatnya haruslah menjadi lembaga yang

tunggal, memiliki perwakilan di setiap daerah yang melingkupi

wilayah kerja suatu BUMN. Melalui lembaga yang terpusat maka

Dana yang terkumpul menjadi sangat besar, untuk itu

diperlukan tenaga profesional yang berpengalaman dalam

pemberdayaan masyarakat guna mengelola dana PKBL.

Penyaluran dana PKBL wajib dilakukan di wilayah suatu BUMN

beroperasi atau pada wilayah lain yang diminta oleh suatu

BUMN, dengan memperhatikan karakteristik BUMN tersebut,



sehingga masyarakat penerima bantuan dapat menerima dan

mendukung kegiatan operasional BUMN yang bersangkutan.

Lembaga Dana Amanah ini dapat dibentuk sebagai Badan

Layanan Umum.

4. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk sebagai lembaga

swasta maka pilihan terbaik dalam bentuk Perkumpulan

Berbadan Hukum, sebagaimana yang dibentuk dalam Lembaga

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bentuk

perkumpulan, maka pengurus lembaga dana amanah

diharapkan telah melibatkan masyarakat yang memiliki

pemahaman yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat,

sehingga keterlibatan masyarakat semakin baik, dan diharapkan

program yang disusun mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.


Halaman 1

DAFTAR PUSTAKA Adam, Robert. 2003. Empowerment, Participation and Social

Network, New York, Palgrave Macmilan

Fajar ND, Mukti. 2009. Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Hess, David. 1999. Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness”, Journal of Corporation Law,

Kenneth Boulding dalam David C Korten, Menuju Abad Ke 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global, dierjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 60

Mahmud, Peter. 2005. Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana

Nastiti, Anggri. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Malang), Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Pramono, Nindyo. 2013. Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal. Yogyakarta, Penerbit Andi

Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996)

R.Wrihatnolo, Randy & Riant Nugroho D. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Rudhi, Prasetyo. 2001. Rudhi Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung , Citra Aditya Bakti


Halaman 2

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo

Stiglitz, Joseph, 2006. Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwaldi. Bandung: PT Mizan Pustaka

Sulistyowati, 2015. Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang , Yogyakarta. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada

Sumarjono, Maria SW. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Jakarta Gramedia

Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Malang: Bayumedia Publishing,

Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni

Yadiman. 2012. Hukum Keuangan Negara, Jakarta. Agro Trading Publisher

Sumber Internet

www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf

http://id.wikipedia.org/ wiki/Pembangunan_berkelanjutan

http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/Notulensi_CSR_LF_28

_Maret_2007.pdf




http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-

bina-lingkungan/

http://www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf

http://id.wikipedia.org/

http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/Notulensi_CSR_LF_28




http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-


Halaman 3

http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-krakatau-steel-komitmen-

perkuat-bisnis-ukm/



definisi-dan-teori-pemberdayaan.html )

http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-

strategi-pemberdayaan-masyarakat.html

http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-

tiga-perubahan-di-permen-pkbl-2015#sthash.GENOjmqF.dpuf)

http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-krakatau-steel-komitmen-



http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-

http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-

Documents

KATA PENGANTAR - ekon.go.id · Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara i KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena