Upload
trinhduong
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
Kata Pengantar
Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2015.
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019.
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai unsur
pelaksana pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selama tahun 2015 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kerangka
perencanaan strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2015. Program dan kegiatan dimaksud diterjemahkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari 6 Indikator
Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun
2015 dengan tahun-tahun sebelumnya, dan target kinerja kedepan dalam kurun waktu
perencanaan strategis 2015-2019.
ii
Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai
pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban, dan kinerja yang
telah ditetapkan, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mudah-mudahan, penyajian Laporan
Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini menjadi cermin
bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat
melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
iii
Ringkasan Eksekutif
Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2015, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas penggunaan anggarannya. Selain itu,
Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam
tujuan/sasaran strategis. Seluruh program kerja Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah
ditetapkan baik pada Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Kerja 2015, dan Perjanjian
Kinerja Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian dengan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, yang secara konsisten diturunkan kepada indikator kinerja biro-biro di
bawah Setmenko Bidang Perekonomian.
Permasalahan yang dihadapi Setmenko Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan
tugas fungsi pokok sebagai penunjang Kementerian, antara lain:
1. Peraturan tata kelola yang berubah-ubah.
2. Ekspektasi tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi.
3. Pemenuhan teknologi informasi berbasis aplikasi yang diluar kewenangan.
4. Keharusan pengelolaan keuangan dengan predikat “WTP” (Wajar Tanpa Pengecualian).
5. Kesegeraan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menjawab tugas
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian.
6. Menyelesaikan tugas-tugas mendadak dari Menteri dan Presiden yang waktunya tidak
dapat diprediksi.
Untuk menjawab masalah yang dihadapi tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
digunakan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis. Setmenko Bidang Perekonomian
memiliki 2 (dua) sasaran strategis sebagai outcome/hasil Tahun 2015, yaitu:
Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola
organisasi, untuk perbaikan pelayanan (SS 1, memiliki 5 IKU);
iv
Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk
seluruh pegawai (SS 2, memiliki 1 IKU).
Hasil perhitungan sebagaimana tertuang dalam manual IKU dan analisis capaian
menunjukan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian tahun 2015 adalah sebesar 105%. Rincian capaian kinerja masing-
masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Capaian realisasi IKU yang sama dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke
tahun, merupakan fluktuasi beban kerja yang cenderung statis dengan pendekatan pada
realisasi keuangan. Hasil nyata yang dapat dirasakan adalah bahwa semua kebutuhan
pelayanan dapat dipenuhi, dan secara tata kelola dari waktu ke waktu menunjukan tingkat
yang baik. Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai motor penggerak organisasi menunjukan
Standar Kompetensi yang makin membaik. Hal ini ditunjukan dengan hasil assessment
terhadap 369 pegawai, memperoleh hasil 304 atau 82% pegawai memenuhi standar
kompetensi yang dibutuhan Kemenko Bidang Perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa
SS 1 : Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan
SS 2 : Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
v
terjadi peningkatan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 75% . Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam
penataan sistem Manajemen SDM, antara lain: Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang
pertama kali dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dengan sistem Computerized Assissted
Test dan metode Assessment, Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Eselon IV dengan metode
Assessment, Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Eselon III dengan metode Assessment,
Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pratama (Eselon
II), elaksanaan Assessment bagi para pegawai golongan III dan pejabat struktural eselon IV.
Capaian IKU Setmenko telah menunjukan bahwa melalui Program Dukungan
Manajeman dan Tugas Teknis lainnya telah sejalan dengan Sasaran Nasional, yaitu
peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi yang menunjukan hasil
positif, dan sasaran peningkatan tata kelola organisasi juga menunjukan hasil yang positif,
ditandai dengan predikat WTP dari BPK, dan predikat B dari Kemen. PAN dan RB.
Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2015 adalah sebesar Rp130.499.429.000,- dan realisasi sebesar Rp97.288.547.343,- atau
sebesar 74,55%. Realisasi biaya yang digunakan untuk mencapai hasil masing-masing
sasaran strategis adalah : (a) SS 1- Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan
kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan, sebesar :
Rp14.898.929.889,- ; dan (b) SS 2- Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan
prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai, sebesar : Rp82.389.617.454,-
Tantangan pada tahun-tahun mendatang bagi Setmenko bidang Perekonomian
adalah: (a) bagaimana menjaga budaya organisasi berbasis kinerja; dan (b) kompetensi serta
tatakelola pemerintahan yang telah baik, agar terus baik bahkan meningkat ditengah adanya
tuntutan pelayanan yang makin beragam. Kunci Sukses yang paling utama menghadapi
tantangan tersebut adalah: (a) memperkuat kapasitas SDM dengan orientasi pelayanan
prima; dan (b) pemenuhan SDM dengan standar kompetensi yang sesuai dengan posisi atau
jabatan yang ada.
vi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………… i
Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang ………………………………………………………………….……. 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..…………………………………….. 2
C. Aspek Strategis …….……..…………………………………………………………. 3
D. Isu Strategis ……………..….…………………………………………………………. 4
E. Alur Pikir Laporan Kinerja .................................................................. 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis …………………………………..…………………………..……. 6
B. Rencana Kerja …….……………………………………………………………….….. 9
C. Perjanjian Kerja ……………….………………………………………………….... 10
D. Pengukuran Kinerja …………………………………………………………..…... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ……………….…..…………...………………... 14
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi .……………..……………………….. 14
Sasaran Strategis I : Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi ........................... 14
Sasaran Strategis II : Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai ..................... 23
C. Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu ……………………….. 24
C. Realisasi Anggaran ………….………………………………………………….... 27
BAB IV PENUTUP ………….…………………………………………………….................. 30
LAMPIRAN : Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja 2015
Lampiran 3. Manual Perhitungan IKU Setmenko Bidang Perekonomian
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rencana Kerja Setmenko Bidang Perekonomian TA 2015 ………. 10
Tabel 2.2 Cascading Indikator Kinerja Utama Setmenko Perekonomian .... 13
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Setmenko Bidang Perekonomian ……. 14
Tabel 3.2 Tabel Rekapitulasi Diklat Tahun 2015 ........................................... 20
Tabel 3.3 Matriks Kinerja dan Alokasi Pendanaan Jangka Menengah Setmenko Bidang Perekonomian ....................................................
27
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2015……………........... 27
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran (cost per outcome) … 28
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ……………………………………………………………………….
3
Gambar 1.2 Bagan Alur Pikir Laporan Kinerja …………………………………………… 5
Gambar 2.1 Kerangka Perencanaan Strategis ……………………………………………… 7
Gambar 2.2 Pengelompokan IKU dan Sasaran Strategis Setmenko dalam Perjanjian Kinerja …………………………………………………………………..
11
Gambar 2.3 Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………. 12
Gambar 3.1 Rapat Pembahasan Anggaran Kementerian dengan Banggar DPR … 16
Gambar 3.2 Ilustrasi Kinerja Manajemen Keuangan ...........................................… 16
Gambar 3.3 Kertas Kerja PMPRB Komponen Hasil ……………………………………. 18
Gambar 3.4 Contoh Penggunaan Aplikasi guna mendukung tugas Kesekretariatan (Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja berbasis web) …..
19
Gambar 3.5 Pembekalan CPNS oleh Menko dan Sesmenko Bidang Perekonomian ………………………………………………………………………..
22
Gambar 3.6 Suasana test penulisan makalah, Open Bidding Es.II …………………… 23
Gambar 3.7 Upaya pemenuhan sarana/ prasarana nonfisik melalui kegiatan „outbond‟ ……………………………………………………………………………….
24
Gambar 3.8 Realisasi IKU Periode 2013-2015 25
Gambar 3.9 Sesmenko Bidang Perekonoman memberikan arahan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran TA 2015 …………………....
29
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu
pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Komitmen yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian pada Awal Tahun 2015 dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Kinerja
yang merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja menjabarkan capaian-capaian target indikator kinerja Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama
Tahun 2015, dan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Bagian di
lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain untuk
memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun
2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Tugas Pokok
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian diberikan tugas
untuk menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menyelenggarakan
fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana
dan program Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
c. pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan
dokumentasi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
d. pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian terdiri atas: (a) Biro Perencanaan; (b) Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat; (c) Biro Umum; (d) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
3
organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat dalam
Gambar berikut:
Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber : Permenko 5 Tahun 2015.
C. ASPEK STRATEGIS
Aspek Strategis yang dimiliki Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Beberapa Asepk
strategis yang dimiliki, antara lain adalah: peranannya sebagai organisasi penunjang dalam
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi, menjamin suksesnya pencapaian
kinerja jangka panjang dan menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
guna mendukung kinerja pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019.
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kelompok
Jabatan Fungsional
Biro
Umum
Bagian Pengelolaan
Barang Milik Negara
Bagian
Keuangan
Bagian
Sumber Daya Manusia
Biro Hukum,
Persidangan & Humas
Bagian
Hubungan Masyarakat
Bagian
Persidangan
Bagian
Hukum
Biro
Perencanaan
Bagian
Program dan Anggaran
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
Bagian Data
dan Sistem Informasi
Bagian Fasilitasi
Penguatan Kinerja
Bagian Fasilitasi
Naskah Menteri
Bagian Rumah Tangga
dan Tata Usaha
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
4
Aspek strategis tersebut menjadi modal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan tercapainya target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
sudah ditetapkan. Untuk menuju hal tersebut Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menentukan Sasaran Startegis yang akan dicapai. Sasaran Strategis Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola
organisasi, untuk perbaikan pelayanan;
2. Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh
pegawai.
D. ISU STRATEGIS
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan peran/aspek
strategisnya sebagai organisasi penunjang, dituntut mampu menggerakan dan memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Kementerian, yaitu: pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, dan kinerja organisasi yang baik. Permasalahan yang dihadapi
merupakan isu strategis yang harus diselesaikan sebagai wujud kinerja Tahun 2015.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi penunjang Kementerian, antara
lain:
1. Peraturan tata kelola yang berubah-ubah.
2. Ekspektasi tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi.
3. Pemenuhan teknologi informasi berbasis aplikasi yang diluar kewenangan.
4. Keharusan pengelolaan keuangan dengan predikat “WTP” (Wajar Tanpa Pengecualian).
5. Kesegeraan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menjawab tugas
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian.
6. Menyelesaikan tugas-tugas mendadak dari Menteri dan Presiden yang waktunya tidak
dapat diprediksi.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
5
E. ALUR PIKIR LAPORAN KINERJA
Berikut adalah bagaimana alur hingga dibuatnya Laporan Kinerja, alur tersebut
merupakan rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Setmenko Bidang Perekonomian dilaksanakan dan tertuang dalam laporan kinerja ini.
Gambar I.2. Bagan Alur Pikir Laporan Kinerja
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Setmenko Bidang Perekonomian Tahun 2015
adalah :
Bab Satu menyajikan penjelasan umum
kedudukan Setmenko, identifikasi aspek
strategis dan isu strategis yang
merupakan masalah yang dihadapi dan
akan terjawab melalui kinerja 2015, dan
alur pikir laporan kinerja.
Bab Dua tentang Perencanaan Kinerja
yang akan menguraikan tahapan secara
ringkas penentuan indikator-indikator
yang tertuang dalam dokumen
perencanaan dan perjanjian kinerja.
Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana
Kerja, Perjanjian Kinerja, dan
Pengukuran Kinerja.
Bab Tiga menjabarkan Akuntabilitas
Kinerja yang terdiri dari : capaian kinerja
Setmenko, analisis capaian kinerja,
analisis capaian kinerja dari waktu ke
waktu,dan realisasi anggaran yang
digunakan untuk mencapai kinerja
tersebut;
Bab Empat sebagai penutup akan
diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi.
FEED BACK
Pemanfaatan informasi evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja
Permenko 5/2015
Renstra Set 2015-2019
Renja, PK
2015
Triwulanan (Bapp), Semesteran (IKU), e-SKP.
Laporan
Kinerja 2015
LHE Lapkin 2015
Organisasi dan Tata Kerja (Tugas & Fungsi)
Perencanaan Strategis Jangka Menengah
Pernyataan Kinerja
Sasaran Strategis, IKU Setmenko
Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja (otomatisasi pengolahan data kinerja melalui wwww.skp.ekon.go.id)
Capaian Kinerja Organisasi
Rekomendasi Peningkatan Kinerja
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Pokok-pokok program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi berpedoman pada dokumen perencanaan yang tertuang didalam:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
2. Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian 2015-2019 merupakan
perencanaan jangka menengah Organisasi
yang berisi gambaran sasaran atau kondisi
hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun beserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai
dengan tugas, fungsi dan peran yang
diamanahkan. Penyusunan Renstra
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mengacu pada
RPJMN tahun 2015-2019 yang telah
ditetapkan, khususnya terkait dengan
prioritas “peningkatan budaya organisasi
berbasis kinerja dan kompetensi serta
penguatan tata kelola organisasi yang
baik”.
Penjabaran strategi untuk menuju
hasil yang dicita-citakan dapat dipetakan
dalam bagan berikut:
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
7
Gambar 2.2. Kerangka Perencanaan Strategis
1. Visi
Visi disusun berdasarkan kristalisasi
dari pernyataan elemen organisasi
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian secara umum, yang disepakati
sebagai nilai-nilai dasar kepribadian
organisasi yang profesional, integritas,
kerjasama, inovasi dan responsibility yang
disingkat dengan “PIKIR”. Keyakinan nilai-
nilai dasar organisasi akan memberikan
keyakinan kepada pegawai, khususnya
Setmenko Bidang Perekonomian, bahwa
keinginan yang akan dicapai dalam lima
tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tersebut mempunyai makna
tentang dinamika perubahan mind set dan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
8
culture set Sumber Daya Manusia Setmenko
Bidang Perekonomian guna menuju tata
kelola yang berkinerja baik, terbuka, terukur
dan sesuai kompetensi.
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian berusaha untuk
meningkatkan pelayanan kepada unit-unit
secara optimal. Sehingga pengelolaan sumber
daya organisasi memberikan kontribusi
dalam mewujudkan : (1) organisasi yang
bersih dan akuntabel, dan (2) pelayanan yang
berkualitas.
2. Misi
Dalam rangka pencapaian visi,
dibutuhkan tindakan nyata melalui
penetapan Misi yang sesuai dengan peran
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Misi disusun dengan
mempertimbangkan proses reformasi
birokrasi secara terus menerus, dan
kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat
yang menginginkan adanya akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya
upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam
pelayanan, dukungan manajemen, dan tugas
teknis lain untuk mewujudkan budaya
organisasi berbasis kinerja dan kompetensi,
serta tata kelola yang transparan dan
akuntabel.
3. Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi yang ingin dicapai, Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mempunyai tujuan, yaitu:
a. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan
Keberhasilan tujuan dapat diukur dengan
berkembangnya SDM Setmenko Bidang
Perekonomian pada khususnya, dan SDM
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian pada umumnya, untuk
meningkatkan kualitas, professional, dan
etos kerja sehingga memenuhi standar
kompetensi;
b. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
Menciptakan budaya organisasi yang
efisien, transparan dan akuntabel,
mengamalkan nilai-nilai Kementerian
dalam pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan bidang
perekonomian melalui pemenuhan sarana
dan prasarana.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
9
4. Sasaran Srategis
Dari tujuan yang telah direncanakan maka agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun sasaran strategis.
Sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015 adalah
sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1 :
Meningkatkan budaya organisasi berbasis
kinerja dan kompetensi serta tata kelola
organisasi, untuk perbaikan pelayanan.
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya produktivitas melalui sarana
dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh
pegawai.
Indikator Kinerja guna mencapai sasaran strategis tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja
pada Sub Bab 2.C.
B. RENCANA KERJA 2015
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Kerja
(Renja) yang memuat program, kegiatan, sasaran kegiatan beserta indikatornya, target, dan
sumber/alokasi pendanaan. Rencana Kerja yang telah disusun dan dibahas, dirinci kedalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Di dalam RKA memuat
Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.
Rencana Kerja yang disusun tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis
organisasi.
Secara ringkas Renja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
Anggaran 2015, termuat dalam matriks berikut:
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
10
Tabel 2.1. Rencana Kerja Setmenko Bidang Perekonomian TA 2015
C. PERJANJIAN KINERJA
Sumber : Dokumen Renja 2015, diolah.
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya
adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanian
Kinerja antara lain adalah untuk:
meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi; menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur; dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja
merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan mempedomani Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
11
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dokumen PK merupakan dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian
Kinerja pada Setmenko Bidang
Perekonomian ditetapkan hanya hingga level
Eselon II. Untuk level eselon di bawahnya
hingga pelaksana/Jabatan Fungsional
Umum, kontrak kinerja individu tertuang
dalam Sasaran Kerja Pegawai
(skp.ekon.go.id). Pencapaian sasaran strategis
diukur dengan Indikator Kinerja Utama
(IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan
level organisasi atau kewenangan yang
dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.
Indikator kinerja dan target tahunan yang
tertuang dalam Perjanjian Kinerja dalam
lingkup Setmenko adalah merupakan
indikator kinerja utama Sesmenko yang telah
ditetapkan dan merupakan penjabaran
Renstra, yang kemudian diturunkan dan
dijabarkan kedalam IKU para Kepala Biro.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
Gambar 2.2. Pengelompokan IKU dan Sasaran Strategis Setmenko dalam Perjanjian Kinerja
Sumber : Dokumen PK 2015
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
12
D. PENGELOLAAN DAN PENGUKURAN KINERJA
Salah satu Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP Sekretariat tahun
anggaran 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian adalah diminta untuk menyusun pedoman tentang mekanisme pengumpulan
data kinerja untuk penyusunan laporan kinerja. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah
dibakukan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 9 Tahun
2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, yang didalamnya diatur juga mengenai mekanisme
pengumpulan data kinerja.
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian juga telah menyusun
manual IKU yang digunakan sebagai
panduan dan untuk menjaga konsistensi
pengukuran kinerja. Manual IKU
merupakan dokumen penjelasan IKU
Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian yang berisi berbagai
informasi seperti deskripsi, satuan
pengukuran, teknik menghitung, sifat data,
sumber data, periode data, dan keterangan
lain yang diperlukan. Cara perhitungan
capaian kinerja untuk setiap indikator
kinerja dari sasaran strategis Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam dilihat pada Manual
IKU di lampiran laporan ini. Secara garis
besar Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dalam
hal ini Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian tahun 2015
dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian tahun
2015 dengan realisasinya. Metode
perhitungan NKO diperoleh melalui
penghitungan dengan menggunakan data
target dan realisasi IKU yang tersedia.
Formula penghitungan NKO adalah sebagai
berikut :
NKO = Realisasi × 100% Target
Adapun Status NKO ditandai dengan
warna. Pemberian warna sesuai nilai NKO,
adalah sebagai berikut:
Gambar 2.3. Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi
Hijau Kuning Merah
X ≥ 100 (memenuhi ekspektasi)
80 ≤ X < 100 (belum
memenuhi ekspektasi)
X < 80% (tidak
memenuhi ekspektasi)
Sumber : Permenko 9 Tahun 2015
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
13
Pengelolaan data kinerja dalam sistem aplikasi skp.ekon.go.id meliputi capaian kinerja
level pelaksana/jabatan fungsional umum, kemudian secara bertahap menjadi input diatasnya
hingga menjadi capaian kinerja unit kerja, organisasi, dan kementerian. Matriks Rumpun
Indikator Kinerja Sesmenko Bidang Perekonomian secara berjenjang diturunkan, sebagai
berikut.
Tabel 2.2. Cascading Indikator Kinerja Utama Setmenko Bidang Perekonomian
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana)
dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dalam Penetapan Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015 dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun
2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Setmenko Bidang Perekonomian
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian
90% 100% 111%
Indeks kepuasaan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan
3 4 100%
Persentase dan penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan
80% 86% 108%
Kualifikasi laporan keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian"
100 100 100%
Persentase sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi
75% 82% 109%
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai.
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
100% 100% 100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik, untuk perbaikan pelayanan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
15
Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja di atas, analisis atas capaian indikator-indikator
kinerja SS 1 adalah sebagai berikut:
1. Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan,
perlengkapan dan kepegawaian (Capaian Kinerja 111%)
a. Dalam rangka penegakan disiplin,
meningkatkan profesionalitas dan
kinerja pegawai serta pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian telah ditetapkan
Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 1
Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015
tentang hari dan jam kerja di
lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. Peraturan ini
merupakan langkah penguatan guna
mencapai efisiensi kerja dan
peningkatan motivasi kerja
pegawai.(nilai 1)
b. Ditetapkannya Permenko Nomor 5
Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam rangka
mewujudkan tata kelola organisasi
yang lebih baik. Salah satu area
perubahan dalam Reformasi Birokrasi
adalah penataan dan penguatan
organisasi. Penataan Pemerintahan
dalam Kabinet Kerja membawa
implikasi perubahan pada organisasi
Kemenko Bidang Perekonomian.
Melalui Permenko 5 Tahun 2015,
Kemenko Bidang Perekonomian
mengalami perubahan, baik secara
struktur organisasi maupun
ketatalaksanaannya. (nilai 1)
c. Pemenuhan dokumen perencanaan
yang tepat waktu, berupa dokumen
Reorganisasi dan Bisnis Prosesnya,
Kegiatan dan Anggaran, Layanan Data
dan Sarana Infromasi, Sasaran Kerja
Pegawai dan Penilaian Kinerja
Pegawai, Perjanjian Kinerja dan
Laporan Kinerja. Peraturan-peraturan
yang terkait dengan tugas dan fungsi
pelayanan, diantaranya bermuara pada
penyampaian dokumen, berupa :
laporan dan formulir kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, seperti:
Kementerian Keuangan, Bappenas,
Kementerian PAN dan RB, BPK, dan
lain-lain.(nilai1)
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
16
Gambar 3.1 Pembahasan Anggaran Kementerian dengan Banggar DPR.
Menko Bidang Perekonomian didampingi Sesmenko dan unsur Pimpinan lainnya. Sumber: Humas-Kemenko Bidang Perekonomian
d. Kinerja Realisasi Keungan yang memenuhi kepatutan dan kepatuhan hukum. (nilai 1)
Kinerja ini meliputi pelaksanaan seluruh aspek manajemen keuangan, yaitu dari proses
awal dokumen anggaran, pelaksanaan kegiatan, revisi-revisi keuangan dan kegiatan,
pertanggungjawaban kegiatan, dan pengajuan permintaan pembayaran. Pada tahun
2015 telah dilakukan proses verifikasi, sampai dengan pencairan dana dengan jumlah
Rp232.502832.667. Ilustrasi kinerja manajeman keuangan Kemenko Bidang
Perekonomian secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.
Gambar 3.2. Ilustrasi Kinerja Manajemen Keuangan Perencanaan Pertanggungjawaban
Pagu DIPA Awal Pagu DIPA Akhir (Revisi)
Dokumen SPM
Dokumen SP2D
Realisasi Keuangan
Rp292.924.000.000,- Rp329.204.232.000,- 6080 bh 6080 bh Rp232.502.832.677,-
100% 70,63 %
Sumber : Bagian Keuangan,diolah.
Perhitungan Realisasi indikator kinerja (sesuai manual terlampir) yaitu ((1+1+1+1)/4)X100%
= 100%.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
17
2. Indeks Kepuasaan Pelayanan Kesekretariatan dan Pengawasan (Capaian Kinerja 100%)
Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
telah melakukan assessment/PMPRB Tahun 2015 per April 2015. Pada proses PMPRB
tersebut, setiap unit eselon I diwakili oleh 1 orang Asesor PMPRB, dan dikoordinasikan
oleh Inspektur. Laporan hasil PMPRB tersebut telah disampaikan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan perolehan nilai total
PMPRB (meliputi: komponen Pengungkit dan Hasil) sebesar 79,81 (predikat : BB-Sangat
Baik).
Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan dan pengawasan adalah dengan melihat
hasil survei dalam Komponen Hasil PMPRB. Berdasarkan perhitungan konversi nilai
indeks survei, dapat diinterpretasikan bahwa kondisi terhadap indikator mencapai indeks 4
dengan predikat Baik. Predikat Baik dan survei yang dimaksud, dalam mengukur indikator
ini adalah :
1) Survei internal pegawai Kemenko
Perekonomian terhadap kapasitas
organisasi, termasuk didalamnya unsur
pelayanan. Nilai survei internal
adalah 4 (Indeks: 0-5) dengan predikat
Baik.
2) Survei Eksternal kepada Kementerian/
Lembaga (K/L) adalah melihat nilai
persepsi korupsi dan kualitas
pelayanan publik di Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Nilai survei adalah 3 (indeks: 0-4)
dengan predikat Baik. Nilai ini
menginterpretasikan bahwa fungsi
pelayanan, dan fungsi pengawasan
telah berjalan dengan kualitas Baik.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
18
Gambar 3.3. Kertas Kerja PMPRB Komponen Hasil
Sumber :Laporan Hasil Evaluasi PMPRB 2015, Inspektorat.
Konversi nilai : indeks Survei Internal adalah 80 (Indeks 4 = 80), indeks Survei Eksternal
adalah 75 (Indeks 3=75). Sehingga Nilai Realisasi Indikator adalah (80+75)/2=77,5. Nilai
tersebut berada pada skala nilai 61-80 dengan Indeks 4 (Baik).
3. Persentase dan Penggunaan Aplikasi di Bidang Kesekretariatan (Capaian Kinerja 108%)
a. Penggunaan finger print (alat absensi
elektronik) secara teknis mendukung
upaya kehadiran pegawai dengan tepat
waktu. Kebijakan penggunaan absensi
elektronik di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
sudah berlangsung penerapannya sejak
tahun 2007. Secara on-line (real time)
setiap hari, bukti catatan kehadiran dan
ketidakhadiran setiap pegawai dapat
dimonitor di intranet.ekon.go.id.
Laporan tingkat kehadiran pegawai
dikonfirmasi dan diverifikasi setiap
minggu dan bulanan melalui
koordinator dan penanggung jawab
absensi pegawai di setiap unit organisasi.
(nilai 100)
b. Persentase Implementasi Sistem
Akuntansi Instansi (SAI dan SIMAK
BMN) kinerjanya tercapai 100% dengan
setiap bulan telah melaksanakan
rekonsiliasi data SAK dan SIMAK BMN
dengan KPPN dan Ditjen PBN SAI
(SAK dan SIMAK BMN) telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. (nilai 100)
c. Penggunaan Aplikasi Tata Persuratan.
Terealisasi di TU Menko.(nilai 30, 70%
aplikasi persuratan Unit Eselon I)
d. Penggunaan Aplikasi Program dan
Anggaran.(nilai 100)
e. Implementasi Aplikasi Kinerja Individu
dan Simpeg. Pada saat ini Aplikasi
Kinerja Individu juga telah
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
19
diintegrasikan dengan IKU (Indikator
Kinerja Utama). Dimana pada menu
SKP target telah disediakan kolom IKU
dan terintegrasi pada sistem sehingga
sistem pengumpulan data pencapaian
IKU bisa dilakukan secara otomatis.
Pemutahiran data kinerja dilakukan
secara bulanan.(nilai 100)
Gambar 3.4. Contoh Penggunaan Aplikasi guna mendukung tugas Kesekretariatan
(Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja berbasis web)
Sumber: http//skp.ekon.go.id
Nilai capaian/realisasi penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan secara keseluruhan
mencapai 430, dengan rata-rata nilai 86 (perhitungan: 430=(100+100+30+100+100) dibagi
5 item implementasi jenis aplikasi). Realisasi indikator adalah 86%.
4. Kualifikasi Laporan Keuangan Tetap "Wajar Tanpa Pengecualian" (Capaian Kinerja 100%)
Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sudah dianggap akuntabel. Sehingga, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, peran
APIP dan seluruh komponen Kementerian aktif dalam penguatan sistem pengendalian
intern, quality assurance dan konsultasi. Berdasarkan surat anggota BPK RI Nomor:
58/S/IV-XV/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014 disampaikan bahwa BPK
memberikan Opini atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian adalah Wajar Tanpa
Pengecualian. Nilai laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
selama enam tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
20
dari BPK, capaian predikat WTP = 100, merupakan prestasi dan menunjukan bahwa tata
kelola keuangan telah berjalan baik dan memenuhi ketentuan yang ada.
5. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi (Capaian Kinerja 109%)
a. Jumlah pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berjumlah 369
orang dengan kualifikasi SD berjumlah 3 orang, SMP berjumlah 5 orang, SMA
berjumlah 30 orang , D1 berjumlah 1 orang, D3 berjumlah 18 orang, S1 berjumlah 139
orang, S2 berjumlah 152 orang dan S3 berjumlah 21 orang;
b. Dalam rangka peningkatan kompetensi para pejabat/pegawai di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta memenuhi amanat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil, para pejabat/pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
Tabel 3.2. Tabel Rekapitulasi Diklat Tahun 2015
No Jenis Diklat Jumlah Diklat Jumlah Peserta
1. Diklat Teknis & Fungsional 87 676
2. Diklat Struktural (Diklat Prajabatan & Diklatpim) 2 28
3. Diklat Capacity Buliding 2 277
4. Short Course Luar Negeri 5 5
Total Peserta Pelatihan 986 5. Program Beasiswa S2 (AAS dan STAR) 3
Total PNS Partisipasi Diklat 988 Sumber :Pengembangan SDM, diolah
Beberapa program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan selama tahun
2015 adalah program diklat teknis dan fungsional, diklat struktural, diklat capacity
building dan kursus luar negeri. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
yang ditargetkan untuk mengikuti diklat tahun 2015 adalah 100% dari jumlah pegawai
sebanyak 369 orang. Di akhir tahun, capaian indikator ini telah melebihi target yaitu
sebesar 267%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pegawai untuk
mengikuti diklat pada tahun 2015 sangat besar.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
21
Diklat teknis dan fungsional yang
diselenggarakan pada tahun 2015
berjumlah 87 jenis dan diikuti oleh 675
orang peserta. Diklat teknis dan
fungsional ini berfokus pada
pengembangan hard competencies dan soft
competencies yang menunjang pencapaian
kinerja.
Adapun Diklat struktural yang
diselenggarakan oleh Lembaga
Administrasi Negara pada tahun 2015
yakni Diklatpim III. Diklat ini diikuti
oleh 3 (tiga) orang. Tujuan dari diklat ini
adalah untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
untuk melaksanakan tugas jabatan
struktural eselon secara profesional, juga
memantapkan kesamaan visi dan
dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan
umum dan pembangunan.
Diklat capacity building dilaksanakan
sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015.
Diklat ini pertama kali diselenggarakan
khusus untuk CPNS tahun 2014 dengan
tujuan untuk mengenalkan nilai
organisasi dan memupuk rasa
kebersamaan. Diklat capacity building
yang kedua diikuti oleh 252 orang dan
bertujuan untuk meningkatkan motivasi
kerja pejabat/pegawai di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
Untuk program kursus luar negeri, ada 5
(lima) ragam kursus yang diikuti oleh 5
(lima) orang pejabat/pegawai di
lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomiam. Program ini
diselenggarakan oleh berbagai negara di
Asia yakni Singapura, Tiongkok, Jepang
dan India dengan tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keahlian para pegawai sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan
kapasitas sumber daya manusia,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian memberikan kesempatan
para pegawai untuk melanjutkan
pendidikan magister dengan
menggunakan beasiswa dari Australia
Award Scholarship (AAS) dan STAR
BPKP kepada 3 (tiga) orang pegawai.
c. Proses rekrutmen CPNS Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Tahun 2015 masuk pada proses
pemberkasan dan terbitnya SK CPNS.
Pelaksanaannya bekerja sama dan
berkoordinasi dengan Badan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
22
Kepegawaian Nasional (BKN) dan
Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi. Berdasarkan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor: 163 Tahun 2014
tentang Penetapan CPNS yang
dinyatakan Lulus pada Penerimaan
CPNS Kemenko Bidang Perekonomian
Tahun 2014 adalah sebanyak 23 peserta.
Gambar 3.5. Menko dan Sesmenko Bidang Perekonomian pada Pembekalan CPNS
Sumber : Humas-Kemenko Bidang Perekonomian
d. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian telah melakukan Proses
Open Bidding bagi para pegawai untuk
mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
eselon I dan II. Proses dilakukan secara
terbuka dan jelas melalui website
ekon.go.id. Tahun 2015 telah terisi 3
JPT eselon I dan 13 JPT Eselon II. Yaitu:
Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi
dan Kemaritiman, Deputi Bidang
Koordinasi Pangan dan Pertanian,
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecildan
Menengah, Kepala Biro Umum, Asisten
Deputi Moneter dan Neraca
Pembayaran, Asisten Deputi Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, Asisten
Deputi Perkebunan dan Hortikultura,
Asisten Deputi Prasarana dan Sarana
Pangan dan Pertanian, Asisten Deputi
Industri Ekstraktif, Asisten Deputi
Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Kawasan, Asisten Deputi Peningkatan
Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, Asisten Deputi
Pengembangan Kewirausahaan, Asisten
Deputi Pengembangan Logistik
Nasional, Asisten Deputi Infrastruktur
Sumber Daya Air, Asisten Deputi
Perumahan, Pertanahan dan
Pembiayaan Infrastruktur, Asisten
Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
dan Sub Regional.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
23
Gambar 3.6. Suasana test penulisan makalah, Open Bidding Es.II
Sumber : Humas-Kemenko Bidang Perekonomian
Upaya-upaya di atas adalah dalam rangka memperkuat kompetensi SDM Kemenko Bidang
Perekonomian, dan sebagai ukuran keberhasilan dilakukan assessment. Amanat pasal 51
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen
ASN harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit atau sistem yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
atau kondisi kecacatan. Untuk menilai kompetensi seorang pegawai dapat menggunakan
metode assessment. Dari 369 orang pejabat/pegawai yang telah mengikuti assessment, maka
yang telah memenuhi kriteria standar kompetensi adalah sejumlah 304 orang. Realisasi
kinerja IKU no.5 untuk tahun 2015 adalah 82% dari target 75%. Sehingga capaian kinerja
atas IKU ini adalah 109%.
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai.
Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran untuk kegiatan
operasional dan pemeliharaan perkantoran telah sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya. Dalam hal ini Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja para pegawai
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
24
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti pembenahan atau renovasi ruang
kerja, penambahan ruang rapat internal unit, infrastruktur komunikasi dan informasi. Kinerja
pemenuhan sarana dan prasarana dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian sebagaimana yang direncanakan dan dialokasikan anggarannya. Sehingga,
capaian IKU Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh
pegawai adalah 100%.
Selain upaya pemenuhan sarana dan prasarana fisik guna membantu pelaksanaan
pekerjaan, Setmenko Bidang Perekonomian juga berupaya untuk melakukan pemenuhan
sarana/prasarana nonfisik, yaitu berupa penyegaran motivasi guna penguatan pola pikir dan
budaya kerja. Kegiatan outbond dalam rangka capacity building SDM Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian untuk menginternalisasikan nilai-nilai PIKIR (Profesional, Integritas,
Kerjasama, Inovasi, dan Responsible/Tanggung Jawab) menjadi salah satu contohnya, selain
Pendidikan dan Pelatihan lain yang diberikan.
Gambar 3.7. Upaya pemenuhan sarana/ prasarana nonfisik melalui kegiatan „outbond‟. Sumber : Humas-Kemenko Bidang Perekonomian.
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU
Setelah mengetahui capaian kinerja tahun 2015 berdasarkan perbandingan realisasi
dan target, maka agar kondisi capaian tahun 2015 dapat menjadi „pijakan‟ kinerja tahun-tahun
mendatang, perlu dilihat atau dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada
sub bahasan ini, pola membandingkan capaian kinerja adalah terhadap capaian tahun lalu,
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
25
capaian beberapa tahun kebelakang, dan keterkaitan dengan standar unit kerja pendukung
(Sekretariat), serta tindak lanjut hasil evaluasi laporan kinerja 2014 oleh APIP (Aparat
Pemeriksa Instansi Pemerintah) Inspektorat Kemenko Bdang Perekonomian.
Gambar 3.8. Realisasi IKU Periode 2013-2015
Capaian realisasi IKU yang sama dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun,
merupakan fluktuasi beban kerja yang cenderung statis dengan pendekatan pada realisasi
keuangan. Ukuran nyata yang dapat dirasakan adalah bahwa semua kebutuhan pelayanan dari
stakeholder dapat dipenuhi, dan secara tata kelola dari waktu ke waktu menunjukan tingkat
yang baik. Indikator Kinerja Utama Persentase SDM yang memenuhi Standar Kompetensi
mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2015 sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Peningkatan ini disebabkan karena dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam
penataan sistem Manajemen Aparatur SDM antara lain adalah sebagai berikut:
1) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali dilakukan oleh Kemenko
Perekonomian dengan sistem Computerized Assissted Test dan metode Assessment.
2) Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Eselon IV dengan metode Assessment.
Sumber : Laporan Realisasi Indikator Kinerja 2013-2014, Biro Perencanaan Bidang Perekonomian
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
26
3) Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Eselon III dengan metode Assessment.
4) Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pratama (Eselon
II)
5) Pelaksanaan Assessment bagi para pegawai golongan III dan pejabat struktural eselon IV.
Assessment diikuti oleh 172 orang pegawai dan dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu pada
tanggal 2 Desember 2015, 3 Desember 2015 dan 8 Desember 2015. Melalui pelaksanaan
assessment ini diharapkan dapat diidentifikasi kompetensi para pegawai sebagai bahan
pertimbangan pengembangan karir, mutasi, promosi, dan penyusunan program
pengembangan kompetensi .
Capaian IKU Sekretariat telah menunjukan bahwa melalui Program Dukungan
Manajeman dan Tugas Teknis lainnya telah sejalan dengan Sasaran Nasional. Nilai realisasi
indikator-indikator yang sama dengan dan bahkan melampaui target, menunjukan bahwa
sasaran peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi menunjukan hasil
yang positif, dan sasaran peningkatan tata kelola organisasi pun telah menunjukan hasil yang
positif, ditandai dengan hasil penilaian dari unit organisasi di luar Kemenko Bidang
Perekonomian dengan predikat WTP dari BPK, dan predikat B dari Kemen. PAN dan RB.
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015, bila dibandingkan dengan cita-cita kedepan/
target jangka menengah kedepan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) 2015-2019 Setmenko Bidang Perekonomian memberikan hasil positif dan
merupakan awal yang baik bagi periode perencanaan strategis 2015-2019. Penetapan target
tahunan yang cenderung statis dalam upaya mencapai sasaran peningkatan budaya kerja
organisasi berbasis kompetensi dan tata kelola organisasi yang baik, serta tersedianya sarana
dan prasaran yang berkualitas, memberikan ruang gerak yang fleksibel dan ragam variasi
kegiatan yang akan ditangani, karena capaian tahunan bukanlah akumulasi dari tahun-tahun
sebelumnya. Capaian Kinerja rata-rata atas indikator tahun 2015 adalah sebesar 105%.
Sehingga status kinerja, rata-rata berwarna hijau. Perbandingan Kinerja dalam kurun waktu
jangka menengah kedepan diprediksikan dalam tabel berikut.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
27
Tabel 3.3. Matriks Kinerja dan Alokasi Pendanaan Jangka Menengah Setmenko Bidang Perekonomian
Sasaran Strategis dan IKU Target Alokasi dalam miliar rupiah
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik, Untuk Perbaikan Pelayanan
130,5 120,1 131,6 144,1 158,2
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian
90 90 90 90 90
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan 3 3 3 3 3
Persentase penggunaan aplikasi dibidang kesekretariatan
80 90 90 90 90
Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian
100 100 100 100 100
Persentase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi
75 90 90 90 90
Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
100 100 100 100 100
Sumber: Renstra 2015-2019 Setmenko Bidang Perekonomian, diolah.
D. REALISASI ANGGARAN
Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2015 adalah sebesar Rp130.499.429.000,- dan realisasi yang dimanfaatkan adalah sebesar
Rp97.288.547.343,- atau sebesar 74,55% dengan sisa lebih anggaran Rp33.210.881.657,-.
Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015
dalam kerangka biaya per belanja yang dicapai adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2015
No Uraian Belanja Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Belanja Pegawai 81.455.000.000,- 56.339.003.396,- 69,17
2 Belanja Barang 44.544.429.000,- 38.725.551.122,- 86,93
3 Belanja Modal 4.500.000.000,- 2.223.992.825 49,42
JUMLAH 130.499.429.000,- 97.288.547.343,- 74,55
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Bagian Keuangan diolah
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
28
Untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian outcome Setmenko Bidang
Perekonomian Tahun Anggaran 2015, berikut adalah Realisasi Anggaran Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kerangka biaya per sasaran yaitu:
Tabel 3.5. Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran (cost per outcome)
Program Pagu
(Rp.X 1.000,-) Realisasi
Rp.X 1.000,- % Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 130.499.429,- 97.288.547,- 75 Sasaran Program
(Outcome) Jenis Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan
Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Terselenggaranya Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan RB di lingkungan KKBP
5.150.000,- 4.979.919,- 97
Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
Tercapainya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenko Bid. Perekonomian
9.150.000,- 7.223.104,- 79
Pengawasan Inspektorat
Meningkatnya kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Kegiatan Bebas dari Korupsi (KBK) di KKBP
600.000,- 422.939,- 70
Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
Terwujudnya laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kemenko Bid.Perekonomian
2.500.000. -- 2.072.965,- 79
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)
Terselenggaranya tugas dan fungsi dukungan yang optimal terhadap organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kerumahtanggaan, dan PBMN 113.099.429,- 82.589.617,- 73
Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai.
Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Bagian Keuangan, diolah.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
29
Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tahun 2014, maka tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan. Penyerapan
anggaran Sekretariat Kementerian Bidang Perekonomian
Tahun 2014 adalah sebesar 74,45% dan realisasi anggaran
Tahun 2015 sebesar 74,55% Beberapa faktor penyebab
rendahnya penyerapan anggaran Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:
Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp130.499.429.000,- bila dibandingkan
dengan pagu anggaran tahun 2014 mengalami
kenaikan sebesar Rp21.322.451.000,- (Pagu Anggaran
tahun 2014 sebesar Rp109.176.978.000,-);
Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan Belanja Perjalanan Dinas.
Adanya perubahan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun
2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur kegiatan
sehingga diperlukan revisi anggaran melalui Ditjen Anggaran yang membutuhkan waktu.
Gambar 3.9. Sesmenko Bidang Perekonoman memberikan arahan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran TA 2015.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa SSeettmmeennkkoo PPeerreekkoonnoommiiaann 2015
30
BAB IV PENUTUP
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Setmenko Bidang Perekonomian telah dijabarkan dalam penyusunan Laporan Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna memenuhi kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri
dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik,
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan
secara sistematik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014.
Meskipun pencapaian kinerja Setmenko Bidang Perekonomian pada tahun 2015 telah
menunjukkan hasil yang menggembirakan dan seluruh target secara relatif telah dapat dicapai,
sehingga kinerja rata-rata mencapai 105%, namun masih banyak tantangan yang harus
diwujudkan dimasa datang. Tantangan yang dirasakan adalah bagaimana menjaga budaya
organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tatakelola pemerintahan agar terus baik
bahkan meningkat ditengah adanya tuntutan pelayanan yang makin beragam. Langkah atau
upaya tindaklanjut pada tahun mendatang adalah:
1. Memperkuat kapasitas SDM dengan orientasi pelayanan prima
2. Pemenuhan SDM dengan standar kompetensi yang sesuai posisi atau jabatan yang masih
belum terisi.
3. Menyelesaikan dan melaksanakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
tentang T4 (Tambahan Tunjangan Tahunan Terbatas) sebagai salah satu kelengkapan
sistem motivasi kerja.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Setmenko Bidang Perekonomian Tahun
2015 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan dan seluruh pihak yang
terkait dengan tugas dan fungsi Setmenko Bidang Perekonomian sehingga dapat menjadi
umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk
merumuskan kebijakan pada periode berikutnya.
Lampiran-Lampiran
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 - Pengukuran Kinerja 2015
- Manual Perhitungan IKU Setmenko Bidang Perekonomian
Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Biro dilingkungan Setmenko Bidang PerekonomianTahun 2015
Pengelolaan
Realisasi Kinerja (R/T) Alokasi Realisasi %
Realisasi
Kontrak Kinerja Individu (termasuk IKU
Es.III,Es.IV, JFU)
Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas 4 Dok 4 100% 4.267.169.000 4.240.299.380 99%
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3 Dok 3 100% 882.832.000 739.620.467 84%
Jumlah Pelaksanaan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan 4 Laporan 4 100% Inspektorat Pengawasan Inspektorat 550.000.000 382.339.554 70%
Persentase Pelaksanaan Fungsi Kerumahtanggaan dan Tata Usaha Pimpinan dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi Kemenko Perekonomian yang diselesaikan
97 % 100 103% Biro UmumPeningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum(Manajemen)
4.775.302.000 3.403.988.798 71%
Jumlah Laporan Dukungan Kegiatan Menko Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri 1 Laporan 1 100% 500.000.000 292.231.755 58%
Jumlah Laporan Kegiatan Persidangan KKBP 1 Laporan 1 100% 500.000.000 411.859.100 82%Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaahan Masalah Hukum dan Perundang-undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3 Laporan 3 100% 1.000.000.000 785.624.654 79%
Laporan Hasil Telaahan yang dilaksanakan dlm upaya pencapaian kinerja KKBP 5 Laporan 5 100% SA Penelaahan KebijakanBidang
perekonomian 2.500.000.000 2.072.965.810 83%
Jumlah Laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 100% Biro HPH
Peningkatan dan Pengelolaan Layanan PersidanganHukum dan Humas
7.150.000.000 5.733.389.169 80%
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara yang diselesaikan 97 % 97 100% Biro Umum
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum(Manajemen)
855.000.000 561.588.152 66%
Persentase Laporan Pelaksanaan Sistem dan Implementasi Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Verifikasi dan Perbendaharaan yang diselesaikan
100 % 100 100% Biro UmumPeningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum(Manajemen)
855.000.000 642.522.886 75%
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal dan Eksternal) 3 Laporan 3 100% Inspektorat Pengawasan Inspektorat 50.000.000 40.600.000 81%
Persentase sumber daya manusia yangmemenuhi standar kompetensi.
Persentase Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diselesaikan 97 % 100 103% Biro Umum
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum(Manajemen)
3.648.867.000 3.121.799.266 86%
Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan 378 % 378 100% 98.465.259.000 72.635.725.527 74%
Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja yang berkualitas bagi seluruh pegawai 100 % 100 100% 4.500.000.000 2.223.992.825 49%
2 Sasaran Strategis 6 Indikator Kinerja Utama 2 IKU Rocan, 7 IKU Biro Umum+SA, 4 IKU RoHPH, 2 IKU Inspektorat
130.499.429.000 97.288.547.343 75%
Persentase dan penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan;
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
Biro Perencanaan
Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Biro HPHPeningkatan dan Pengelolaan Layanan PersidanganHukum dan Humas
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
Rumpun KegiatanAnggaran
Indeks kepuasaan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan;
Lampiran 2
Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik
Pengukuran Unit Es.II Penanggung
JawabTargetSS. SES Rumpun IKU SES IKU Eselon II
//skp
.eko
n.go
.id (U
serID
& P
assw
ord
mas
ing-
mas
ing)
Biro UmumPeningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum(Manajemen)
Kualifikasi laporan keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian";
Definisi : Pemenuhan dokumen sebagaimana yang diminta oleh ketentuan-ketentuan bidang Perencanaan, Keuangan, Perlengkapan/Organisasi, dan Kepegawaian
Satuan : %
Teknik Menghitung : % Kepatuhan = Rata-rata gabungan nilai Realisasi per Target dokumen dari masing-masing bidang
r/t (Perencanaan) +r/t (keuangan) + r/t (pengelolaan BMN) + r/t (Kepegawaian) X100%
4
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Perencanaan dan Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan adalah dengan melihat hasil survei yang termasuk dalam Komponen Hasil PMPRB: Survei internal pegawai Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian terhadap kapasitas organisasi, termasuk didalamnya unsur pelayanan. (Nilai Indeks 1-5)
Survei Eksternal kepada Kementerian/Lembaga (K/L) adalah melihat nilai kualitas pelayanan publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Nilai Indeks 1-4)
Satuan : Indeks
Teknik Menghitung : Rata-rata penjumlahan Nilai Konversi Indeks Survei Internal dan Eksternal (KSinternal + KSeksternal)/2 Konversi Indeks Survei (KS):
Internal Eksternal 1 = 20 1 = 25 2 = 40 2 = 50
3 = 60 3 = 75 4 = 80 4 = 100 5 = 100
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Inspektorat
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Persentase Kepatuhan Terhadap Ketentuan Di Bidang Perencanaan Anggaran, Keuangan, Perlengkapan Dan Kepegawaian
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 1
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 2
Indeks Nilai Kategori 1 < 20 Kurang Sekali 2 21-40 Kurang 3 41-60 Cukup 4 61-80 Baik 5 81-100 Baik Sekali
Definisi :
Menghitung Pemakaian Aplikasi Komputer dalam bidang Keuangan dan BMN ( bobot 20%), Perencanaan (bobot 20%), Kepegawaian (bobot 20%), Persuratan (bobot 20%), SJDIH (bobot 20%)
Satuan : %
Teknik Menghitung : Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Perencanaan, Biro HPH, Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Melihat tata kelola keuangan melalui hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Satuan : Nilai
Teknik Menghitung : Clusterisasi kualifikasi BPK menjadi angka atau nilai : WTP = 100, WTP-DPP=80 ,WDP =60, TW=40, TMP=20
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Umum
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Persentase Penggunaan Aplikasi Di Bidang Kesekretariatan
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 3
Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 4
Definisi : Jumlah Pegawai yang telah dilakukan asesmen dan memenuhi kriteria standar kompetensi pada Kemenko Bidang Perekonomian
Satuan : %
Teknik Menghitung : ∑ Pegawai memenuhi Kriteria Standar Kompetensi X 100%
Jumlah Seluruh Pegawai
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Membandingkan antara realisasi jumlah pengadaan sarana prasarana dan rencana pengadaan sarana parasaran
Satuan : %
Teknik Menghitung : Realisasi pengadaan Sarpras X 100% Target Pengadaan Sarpras
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Standar Kompetansi
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 5
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas
Untuk Seluruh Pegawai
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 6