Upload
dinhtruc
View
228
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau disusun
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Dokumen ini memuat tentang gambaran umum pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau,
isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan serta
program dan kegiatan dalam periode 5 tahun (2014-2019). Penyusunannya berdasarkan
analisis dan pencermatan dinamika lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang
tantangan yang dihadapi selama kurun waktu 2014-2019 serta mempertimbangkan
kebijakan perkebunan secara nasional dan menjangkau lintas bidang, lintas sektor, lintas
program, lintas pelaku dan lintas satuan kerja dan mengacu kepada Rencana Pembangunan
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau
Tahun 2014-2019.
Berdasarkan hasil evaluasi dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Renstra Dinas
Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan
perkembangan keadaan yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan lain-lain. Untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan pengganggaran, maka dilakukan review terhadap Renstra Dinas
Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Hasil dari review tersebut berupa dokumen
Revisi (perubahan) Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 untuk
dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahunan selanjutnya.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas
Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk
perencanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
Pekanbaru, Desember 2015
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI RIAU,
Ir. MUHIBUL BASYAR, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 19650701 199003 1 004
|Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 | iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………….…………………………………………………………… iii
Daftar Tabel ................................................................................................... iv
Daftar Gambar .......................................................................................... v
I. PENDAHULUAN ....................................................….….………..…………… 1
I.1. Latar Belakang ……….………………………………………………………………… 1
I.2. Landasan Hukum ..... .…….……………………………………………………………......... 2 I.3. Maksud dan Tujuan ….…………………………………………………………… 4
I.4. Sistematika Penulisan .............................................................................. 4
II. GAMBARAN PELAYANAN ...................................................... 6
2.1. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi .......................................... 6 2.2. Sumberdaya Dinas Perkebunan Provinsi Riau ....................................... 18
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................................... 20 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau ............................................................................................... 24 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan
2.6. Provinsi Riau .............................................................................................. 26
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………....... 30
3.1. Indikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau............................... 30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih ............................................................. 34 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga ...................................... 37
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS .................................................................. 45 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................................... 48
IV. PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN ......................................….. 50
4.1. Visi Pembangunan Perkebunan ……………………………………………… 50 4.2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 51
4.3. Strategi dan Kebijakan .......................................................................... 52
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 59 5.1. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................ 59
5.2. Indikator Kinerja ................................................................................ 62
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................................... 69
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provinsi Riau memiliki luas 107.932,71 Km2 atau setara dengan 10.793.271 Ha
dengan luas daratan 8.915.016 Ha dan sisanya berupa lautan/perairan. Sesuai dengan
kondisi kesuburan lahan, jenis lahan dan kesesuaian lahan serta sosial budaya, maka
sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan
untuk budidaya tanaman perkebunan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Pertanian yang didalamnya termasuk Perkebunan merupakan urusan pilihan, yaitu urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan. Mengingat potensi pengembangan perkebunan di Provinsi Riau yang cukup
besar dan secara nasional perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis secara
ekonomi, ekologi dan sosial budaya dalam pembangunan maka dibentuk Dinas Perkebunan
Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2014.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan di daerah yang lebih
berdaya dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas
instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan secara umum dan
khususnya pembangunan perkebunan, maka disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan
Provinsi Riau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010.
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan
pembangunan perkebunan Riau 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan
perkebunan selama 5 tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan
perkebunan di Riau. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2014-2019 ini
dilakukan secara berjenjang mulai dari RPJPD tahun 2005-2025, kemudian dijabarkan
dalam RPJMD 2014-2019. Dalam RPJMD dituangkan visi dan misi pembangunan daerah
yang merupakan visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi Riau. Visi dan misi ini menunjukkan
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 2
arah pembangunan yang mecerminkan upaya pengembangan potensi maupun penanganan
permasalahan pembangunan sehingga mampu meningkatkan peran dan menguatkan posisi
strategis Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil evaluasi dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategis
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 menunjukkan adanya ketidak sesuaian
dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah
2. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran, maka dilakukan
perubahan (revisi) Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019
untuk dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahunan selanjutnya.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini
memuat visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Dinas
Perkebunan Provinsi Riau yang akan dilaksanakan dalam sisa waktu periode 5 (lima) Tahun
(2014-2019).
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunanan Provinsi Riau Tahun
2014- 2019 sebagai payung hukum yang dijadikan acuan adalah:
UU N0. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112)
UU N0. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4421)
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844)
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 126)
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Dearah
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 3
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737)
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran
Negara RI No. 4741)
Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri no. 13 Tahun
2006
Permendagri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Riau
Peraturan Daerah No. 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2009 No. 9)
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019
Peraturan Daerah No.... Tahun.... tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019
Peraturan Gubernur Riau No.28 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur Riau No.29 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi
Riau adalah tersedianya dokumen perencanaan untuk dijadikan pedoman dalam
penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Riau
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019) sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 4
Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah sebagaii
berikut:
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan program dan kegiatan
pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan
pengawasan
3. Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
4. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan perkebunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019
terdiri dari 6 (enam) bab. Secara Garis besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini meliputi tentang Latar belakang, Landasan Hukum Penyusunan Maksud dan
Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara rinci sumberdaya
yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada
periode sebelumnya.
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menjabarkan tentang persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan,
yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD yang mungkin untuk diselesaikan
dalam kurun waktu perencanaan.
BAB IV PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN SKPD
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 5
Bab ini meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjabarkan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan
Pembentukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan pada Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Pada pasal 19
Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau
terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
- Subbagian Perencanaan Program;
- Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- Subbagian Umum.
3. Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
- Seksi Pengamanan Kebun;
- Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun;
- Seksi Perlindungan Perkebunan.
4. Bidang Pengembangan Perkebunan
- Seksi PembinaanPerkebunan Rakyat;
- Seksi Pembinaan Perkebunan Besar;
- Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana
- Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air;
- Seksi Pupuk dan Pestisida;
- Seksi Peralatan dan Mesin.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan
- Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan;
- Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan.
7. UPT
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan provinsi Riau dapat dilihat pada Lampiran 1
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 7
Gambar 1. BAGAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Ng
masara
Bidang Pengembangan
Perkebunan
Bidang Perlindungan Perkebunan
Subbagian Perencanaan
Program
Subbagian Umum
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perkebunan
KEPALA DINAS
Sekretariat
UPT
Seksi Pengamanan Kebun
Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun
Seksi Perlindungan Perkebunan
Seksi Pembinaan Perkebunan
Rakyat
Seksi Pembinaan Perkebunan
Besar
Seksi Pemanfaatan Lahan
dan Air
Seksi Pengembangan Pengolahan
Hasil Perkebunan
Seksi Pengembangan Usaha
Perkebunan
Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil
Perkebunan
Seksi Promosi dan Pemasaran
Hasil Perkebunan
Seksi Peralatan Mesin
Seksi Pupuk dan Pestisida
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 8
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau No. 28. tahun
2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan Perkebunan,
Bidang Pengembangan Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana dan Bidang Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan
Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan
Gubernur Riau No.2 tahun 2014, maka sesuai dengan Pasal 3 dari peraturan tersebut
Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan
Perkebunan, Bidang Pengembangan Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana dan
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan
Perkebunan, Bidang Pengembangan Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana dan
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang
Perlindungan Perkebunan, Bidang Pengembangan Perkebunan, Bidang Sarana dan
Prasarana dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat mengacu pada tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No.28 Tahun 2015 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi
masing-masing unit Eselon III pada Dinas Perkebunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Dinas Perkebunan
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian
Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian
Umum.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 9
2. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan program, Keuangan dan Perlengkapan
serta Umum;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan serta Subbagian Umum;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program,
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengantugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Bidang Perlindungan
Bidang Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pada Seksi Pengamanan Kebun, Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun dan Seksi
Perlindungan Perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang
Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pengamanan Kebun, Seksi
Penanggulangan Kebakaran Kebun dan Seksi Perlindungan Perkebunan;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Pengamanan Kebun, Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun
dan Seksi Perlindungan Perkebunan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengamanan Kebun, Seksi
Penanggulangan Kebakaran Kebun dan Seksi Perlindungan Perkebunan;
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Bidang Pengembangan Perkebunan
Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pada Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat, Seksi Pembinaan Perkebunan Besar dan
Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang
Pengembangan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 10
1. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat, Seksi
Pembinaan Perkebunan Besar dan Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat, Seksi Pembinaan Perkebunan
Besar dan Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat, Seksi
Pembinaan Perkebunan Besar dan Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada
Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air, Seksi Pupuk dan Pestisida dan Seksi Peralatan Mesin.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang
Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
1. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air, Seksi Pupuk
dan Pestisida dan Seksi Peralatan Mesin;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air, Seksi Pupuk dan Pestisida dan Seksi
Peralatan Mesin;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air, Seksi
Pupuk dan Pestisida dan Seksi Peralatan Mesin;
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan,
Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan dan Seksi Promosi dan Pemasaran
Hasil Perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunanmenyelenggarakan fungsi :
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 11
1. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil
Perkebunan, Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan dan Seksi Promosi
dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan, Seksi Pembinaan
Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan dan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil
Perkebunan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil
Perkebunan, Seksi Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perkebunan dan Seksi Promosi
dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
f. Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau
berdasarkan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
terdiri dari 6 UPT yaitu : 1).UPT Benih Perkebunan, 2).UPT Pelatihan dan
Pengembangan Sumberdaya Perkebunan, 3). UPT Laboratorium Hayati, 4) UPT
Mekanisasi, 5).UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dan, 6) UPT
Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan.
Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi
Riau diatur dalam Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2015, sebagai berikut :
a. UPT Benih Perkebunan
Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang benih perkebunan
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT Benih Perkebunan
menyelenggarakan fungsi:
1. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Pembenihan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Pembenihan;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 12
3. Mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan
kebijakan Pelatihan dan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pembenihan;
4. Pelaksanaan pengawasan teknis operasional UPT Benih Perkebunan;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis benih perkebunan, pembinaan dan pengembangan
benih perkebunan;
6. Penyusunan kebijakan benih antar Kabupaten/Kota;
7. Identifikasi dan Pengembangan Varietas Unggul Lokal;
8. Pemantauan Benih Impor Wilayah Propinsi;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas,
program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pembenihan;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah
bagian Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pembenihan;
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan
Perundang -undangan
b. UPT Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan
Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan dan
Pengembangan Sumber Daya perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
1. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Pelatihan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Pelatihan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas,
program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan;
4. Mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan
kebijakan Pelatihan dan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis dan non teknis operasional Pelatihan dan
Pengembangan Sumber Daya Perkebunan;
6. Pelaksanaan pelatihan kultur teknis budidaya tanaman perkebunan;
7. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani/pekebun;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Dinas Perkebunan Provinsi
Riau;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 13
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah
bagian Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan
Perundang –undangan
c. UPT Laboratorium Hayati
Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Laboratorium Hayati.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT mengkoordinasikan perencanaan
tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Teknis Laboratorium
Hayati:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Teknis Laboratorium Hayati;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas,
program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Teknis Laboratorium
Hayati;
3. mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan
kebijakan Pelatihan dan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Teknis Laboratorium
Hayati;
4. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional
laboratorium hayati;
5. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium hayati;
6. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan areal serangan hama penyakit tanaman
perkebunan;
7. penyusunan peta potensi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
8. pelaksanaan pengembangan dan penerapan pengendalian hama dan penyakit
dengan Agensia Pengendali Hayati (APH) spesifik;
9. pengawasan mutu dan peredaran APH dan pestisida nabati;
10. pelaksanaan sosialisasi pengendalian hama dan penyakit dengan APH, pestisida
nabati dan penggunaan pupuk organik;
11. penyusunan bahan rekomendasi penerapan musuh alami di suatu daerah
pengembangan komoditas perkebunan binaan yang akan dikeluarkan oleh kepala
dinas;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 14
12. pelaksanaan koordinasi dengan perusahaan dan lembaga penelitian hama penyakit
tanaman perkebunan;
13. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kaupaten/Kota;
14. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah
bagian Subbagian Tata Usaha dan Seksi Teknis Laboratorium Hayati;
15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan
Perundang – undangan
d. UPT Mekanisasi Perkebunan
Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Mekanisasi
Perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
1. mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Mekanisasi Perkebunan;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Mekanisasi Perkebunan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas,
program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Mekanisasi Perkebunan;
4. mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan
kebijakan Pelatihan dan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Mekanisasi Perkebunan;
5. mengendalikan dan Mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional Mekanisasi
Perkebunan;
6. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang alat dan mesin perkebunan serta
perbengkelan;
7. pelaksanaan perancangan pelaksanaan teknis operasional Mekanisasi Perkebunan;
8. pelaksanaan pengembangan dan perekayasaan rancang bangun, modifikasi desain,
model serta prototipe alat mesin perkebunan;
9. pelaksanaan penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu alat dan mesin
perkebunan;
10. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap peredaran
dan penggunaan alat dan mesin perkebunan;
11. pelaksanaan analisis kebijakan mekanisasi perkebunan;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 15
12. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pendayagunaan hasil penelitian,
perekayasaan dan pengembangan mekanisasi perkebunan;
13. pengawasan pelaksanaan teknis operasional Mekanisasi Perkebunan;
14. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah
bagian Subbagian Tata Usaha dan Seksi Mekanisasi Perkebunan;
15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan
Perundang –undangan
e. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
1. mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan
Sertifikasi Benih;
4. mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan
kebijakan Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
5. pelaksanaan kegiatan operasional pengujian, pengawasan peredaran dan
sertifikasi benih tanaman perkebunan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis penyiapan kemurnian benih, varietas, daya
kecambah, klon, kualitas dan kesehatan tanaman yang dhasilkan;
7. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan sumber benih, penangkar benih
dan pengedar benih;
8. pelaksanaan pemeriksaan kemurnian benih, klon, varietas dan kualitas benih;
9. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pelayanan teknis serta penarikan retribusi
untuk PAD;
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi
benih tanaman perkebunan;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 16
11. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur
pemerintah bagian Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi
Benih;
f. UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan
Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan
Penerapan Teknologi Perkebunan;
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
1. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Seksi Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Subbagian Tata
Usaha dan Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas,
program dan kebijakan Subbagian Tata Usaha dan Pengujian dan Penerapan
Teknologi Perkebunan;
4. Mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan
kebijakan Pelatihan dan Subbagian Tata Usaha dan Pengujian dan Penerapan
Teknologi Perkebunan;
5. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional
Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan;
6. Penyusunan potensi, sasaran pengujian dan pengembangan metode-metode
teknologi perkebunan;
7. Pelaksanaan pengkajian, Pengujian dan Penerapan Teknologi perkebunan dan
pendayagunaan hasilnya;
8. Pelaksanaan kerjasama pengkajian, Pengujian dan Penerapan Teknologi
perkebunan dan pendayagunaan hasilnya;
9. Penyusunan bahan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas terkait
dengan pemilihan bahan tanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit,
pemanenan hasil dan penyimpanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah
bagian Subbagian Tata Usaha dan Pengujian dan Penerapan Teknologi
Perkebunan;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 17
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan
Perundang -undangan
2.2. Sumberdaya Dinas Perkebunan Provinsi Riau
2.2.1. Sumberdaya Manusia (Kepegawaian)
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan didukung
dengan sumberdaya manusia yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan
dibantu dengan tenaga tidak tetap (honorer). Berdasarkan data kepegawaian Dinas
Perkebunan Provinsi Riau tahun 2014, jumlah PNS sebanyak 151 orang dengan komposisi
99 orang laki-laki dan 52 orang perempuan serta tenaga honorer/operator sebanyak 54
orang. Keadaan sumberdaya manusia berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan,
pendidikan dan jabatan sebagai berikut:
a. Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai tingkat sarjana dan sarjana muda sebanyak 79
orang (52,31 %), setingkat SLTA sebanyak 44 orang (29,13 %), tingkat pasca sarjana
sebanyak 24 orang (15,89 %), tingkat SLTP sebanyak 2 orang (1,32 %) dan setingkat SD
sebanyak 2 orang (1,32 %). Secara rinci kualifikasi pendidikan pegawai Dinas Perkebunan
Provinsi Riau tertera pada Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat pendidikan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Pasca Sarjana (S2) 24
2. Sarjana (S1) 76
3. Sarjana Muda (D1,2,3) 3
4. SLTA 44
5. SLTP 2
6. SD 2
Jumlah 151
b. Pangkat dan Golongan
Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau terdiri dari
20 orang berpangkat Pembina/golongan IV, 111 orang berpangkat Penata/ golongan III,
18 orang berpangkat Pengatur/golongan II dan 7 orang berpangkat Juru/ golongan I.
Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan berdasarkan pangkat dan golongan dapat
dilihat pada Tabel 2.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 18
Tabel 2. Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun
2014
No. Golongan / Pangkat Jumlah
1. IV / Pembina 27
2. III / Penata 108
3. II / Pengatur 14
4. I / Juru 2
Jumlah 151
b. Jumlah Pejabat Struktural
Formasi jabatan struktural pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebanyak 53 orang dan
sudah terisi semua. Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 2 orang. Secara rinci
pejabat struktural dan fungsional Dinas Perkebunan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun
2014
No. Pejabat Struktural/Fungsional Jumlah
1. Eselon II 1
2. Eselon III 16
3. Eselon IV 36
4. Fungsional 2
Jumlah 55
Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur
No. 29 Tahun 2015, maka formasi jabatan struktural pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau
terdiri dari 1 Eselon II, 11 Eselon III dan 27 Eselon IV. Terjadi pengurangan formasi
eselon III sebanyak 5 dan Eselon IV sebanyak 10.
2.2.2. Asset/Modal
Berdasarkan Laporan Tahunan Barang Daerah tahun 2014, barang milik Dinas
Perkebunan Provinsi Riau dapat dikelompokkan dalam 19 bidang barang terdiri dari tanah,
gedung dan bangunan, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat pertanian, alat-alat
kantor dan rumah tangga, alat-alat studio, perpustakaan, barang bercorak kesehatan dan
kebudayaan dan aset tetap lainnya dengan nilai Rp 94.752.257.786 (sembilan puluh empat
milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan
puluh enam rupiah). Kondisi barang bervariasi mulai dari yang baik, sedang dan rusak
berat.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 19
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1. Pencapaian Kinerja
Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari beberapa indikator, antara
lain
1) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk
mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Selama
periode tahun 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas mengalami
peningkatan. Tabel 4 menggambarkan nilai dan kontribusi PBRB perkebunan terhadap
PDRB sektor pertanian dan PDRB Riau tanpa migas atas harga berlaku dan harga konstan.
Tabel 4. Nilai dan Kontribusi PDRB Perkebunan terhadap PDRB Pertanian dan PDRB Riau
Tanpa Migas
No. Lapangan Usaha Tahun (Rp Juta)
2008 2009 2010 2011 2012
Atas Harga Berlaku
1. Pertanian 53.137.563,80 60.667.094,67 69.025.079,71 78.081.664,51 85.340.443,90
2. Perkebunan 26.879.914,74 29.936.868,72 34.384.625,55 39.364.582,52 42.817.791,60
3. PDRB TANPA MIGAS
149.125.242,19 179.037.322,61 214.655.190,46 253.466.326,75 296.431.965,49
Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB Pertanian (%)
50,58 49,34 49,81
50,41
50,17
Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB TANPA MIGAS (%)
18,03 16,72 16,02
15,53
14,44
Atas Harga Konstan
1. Pertanian 15.494.292,46 16.057.909,33 16.706.357,97 17.414.057,55 17.841.920,97
2. Perkebunan 6.071.166,19 6.439.653,53 6.914.991,06 7.555.914,22 7.917.024,11
3. PDRB TANPA MIGAS
42.596.930,48 45.391.943,91 48.644.925,21 52.420.100,73 56.517.375,14
Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB Pertanian (%)
39,18 40,10 41,39
43,39
44,37
Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB TANPA MIGAS (%)
14,25 14,19 14,22
14,41
14,01
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 20
Secara umum perekonomian Riau tanpa migas tahun 2008-2012 didominasi oleh sektor
pertanian dengan kontribusi rata-rata sebesar 32 %, dan perkebunan memberikan
kontribusi pada sektor pertanian rata-rata sebesar 50 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
sektor pertanian terutama subsektor perkebunan memegang peranan yang penting dalam
perekonomian Riau.
2) Nilai Tukar Petani Perkebunan
Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian
pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar
barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang
diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil
pertanian. NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT)
dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). NTP > 100 menunjukkan
kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun
dasar, NTP = 100 berarti kemampuan /daya beli petani sama dengan keadaan pada
tahun dasar, dan NTP < 100 menunjukkan kemampuan daya beli (kesejahteraan) petani
menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar. Data pada Tabel 5 menunjukkan
perkembangan NTP Perkebunan Provinsi Riau selama periode 5 (lima) tahun terakhir.
Dari data yang disajikan pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa petani perkebunan
(pekebun) di Provinsi Riau dapat dikatakan belum sejahtera dengan nilai NTP < 100 dan
masih dibawah NTP Perkebunan secara Nasional.
Tabel 5. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Tahun 2009-2013
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1. Riau 93,13 101,78 103,57 99,91 95,47
2. Nasional 105,46 106,50 109,58 108,34 106,38
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 21
3) Perkembangan Luas Areal Tanaman Perkebunan
Luas pembangunan perkebunan wilayah Provinsi Riau berdasarkan data statistik
perkebunan Provinsi Riau tahun 2013, areal perkebunan yang telah terbangun mencapai
seluas 3.543.716 Ha, luas areal perkebunan tersebut meliputi:
Perkebunan Rakyat : 2.439.750 Ha, (68,33 %)
Perkebunan Besar Negara : 90.447 Ha, (2,57 %)
Perkebunan Basar Swasta : 1.013.517 Ha, (29,08 %)
Dari areal pembangunan perkebunan seluas 3.543.714 Ha di wilayah Provinsi Riau tersebut
terdapat 10 komoditi perkebunan yang berkembang, namun komoditi yang dominan
dengan luas areal > 6.000 Ha ada 5 (lima) yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Sagu dan
Kakao. Dari 5 komoditi tersebut, karet dan kelapa sawit yang merata penyebarannya pada
12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, sedangkan kelapa dan sagu terdapat di daerah pesisir
terutama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Pada Tabel 6
menggambarkan perkembangan luas areal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
Tabel 6. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Tahun 2009-2013
Komoditi Luas (Ha)
Kenaikan (+/_ )
2009 2010 2011 2012 2013 %
1. Kelapa Sawit 1.925.341 2.103.174 2.258.553 2.372.402 2.399.172 5,69
2. Kelapa 527.598 525.398 521.038 521.792 520.260 - 0,30
3. Karet 516.474 499.490 504.139 500.851 505.264 - 0,53
4. Sagu 79.057 81.841 82.378 82.713 83.256 1,3
5. Kakao 7.016 6.688 7.215 7.401 6.179 - 2,68
6. Tanaman
Lainnya
29.284 27.553 28.489 28.847 29.583 0,32
Jumlah 3.084.770 3.244.144 3.401.812 3.514.006 3.543.714 3,53
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Statistik Perkebunan Tahun 2009-2013)
Dari Tabel 6. menunjukkan bahwa luas areal perkebunan selama periode tahun 2009-2013
mengalami peningkatan dari 3.084.770 Ha pada tahun 2009 menjadi 3.543.714 Ha pada
tahun 2013 atau rata-rata pertumbuhan luas areal sebesar 3,53 %.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 22
4) Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2013 produksi perkebunan di wilayah
Provinsi Riau mencapai sebesar 8.495.421 ton, hasil produksi perkebunan tersebut berasal
dari:
Perkebunan Rakyat : 4.503.713 ton, (53,01 %)
Perkebunan Besar Negara : 342.909 ton, (4,03 %)
Perkebunan Besar Swasta : 3.648.799 ton, (42,95 %)
Dari data luas areal dan produksi perkebunan yang telah diuraikan, kita dapat melihat
perbandingan antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar baik swasta maupun
BUMN. Dari segi luas areal, perkebunan rakyat lebih luas dari perkebunan besar yaitu
2.439.750 Ha, sedangkan perkebunan besar (PBS dan PBN) mempunyai luas areal
1.103.964 Ha dilain sisi produksi keduanya hampir sama, sehingga dapat disimpulkan
bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih rendah. Oleh karenanya diperlukan upaya-
upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Tabel 7. Perkembangan Produksi Perkebunan Tahun 2008-2012
Komoditi Produksi (ton)
Kenaikan
(+/_ )
2009 2010 2011 2012 2013 %
1. Kelapa Sawit 5.932.308 6.293.542 7.047.221 7.343.498 7.570.854 6,33
2. Kelapa 518.933 495.306 481.087 473.221 427.079 -4,70
3. Karet 403.075 336.570 333.069 350.476 354.257 -11,24
4. Sagu 209.811 291.665 284.319 281.704 126.145 - 4,90
5. Kakao 4.573 3.321 3.544 3.505 1.552 - 19,37
6. Tanaman Lainnya
16.804 15.416 16.939 17.588 15.533 - 3,47
Jumlah 7.085.504 7.435.920 8.166.179 8.469.992 8.495.421 4,69
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Statistik Perkebunan Tahun 2009-2013)
Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa produksi perkebunan selama periode tahun
2009-2013 mengalami peningkatan dari 7.085.504 ton pada tahun 2009 menjadi
8.495.421 ton pada tahun 2013 atau rata-rata kenaikan produksi sebesar 4,69 %.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 23
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi
Riau
2.4.1. Program dan Anggaran
Program pembangunan perkebunan Provinsi Riau mengacu pada Permendagri No.
13 tahun 2006 serta program pada Kementerian Pertanian. Program pembangunan
perkebunan terdiri dari 5 program utama, yaitu:
1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Dalam rangka menyelenggarakan aspek manajerial, maka Dinas Perkebunan
didukung dengan program:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau,
maka Dinas Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran belanja yang terdiri dari belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Besarnya alokasi anggaran program dan kegiatan
pada Dinas Perkebunan yang dituangkan dalam belanja langsung mengalami fluktuasi dari
tahun ke tahun, namun demikian rata-rata per tahunnya sebesar Rp 66.429.593.072 yang
secara rinci disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau
N0 URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,088,067,921 16,654,542,153 16,622,706,768 17,320,135,000.00 17,478,320,405
2. BELANJA LANGSUNG 41,598,558,216 43,039,932,319.22 30,900,247,038 43,703,480,540 86,741,975,000
JUMLAH 59,686,626,137 59,694,474,472 47,522,953,806 61,023,615,540.00 104,220,295,405
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 24
Dari 5 program utama, selama periode tahun 2009-2013 lebih difokuskan pada program
peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan mendapatkan alokasi anggaran yang
paling besar. Perkembangan alokasi anggaran per program utama dapat dilihat pada
Tabel 9.
Tabel 9. Perkembangan Alokasi Anggaran Per Program
NO TAHUN PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1. 2009
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
46.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
209.500.000
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 36.953.471.216
Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.228.950.000
Peningkatan Ketahanan Pangan 43.000.000
2. 2010
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
500.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3.811.617.619
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 33.465.794.704
Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.735.800.000
Peningkatan Ketahanan Pangan 600.000.000
3. 2011 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
550.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.800.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 21.528.917.038
Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.735.800.000
Peningkatan Ketahanan Pangan 600.000.000
4. 2012 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
750.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3.563.670.000
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 32.553.849.900
Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.425.000.000
Peningkatan Ketahanan Pangan 1.684.072.540
5. 2013 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
1.521.945.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3.895.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 77.692.830.000
Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.300.000.000
Peningkatan Ketahanan Pangan 2.500.000.000
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 25
2.4.2. Realisasi Anggaran
Dari pagu anggaran yang ditetapkan pada periode tahun 2009-2013, realisasi
anggaran baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung rata-rata 67,37 %. Pada
setiap tahun dari anggaran yang telah dialokasikan terdapat sisa anggaran baik dari
Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Pada Belanja Langsung, anggaran
yang tidak digunakan merupakan anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana, adanya
efisiensi penggunaan anggaran terutama pada kegiatan yang pekerjaannya dilaksanakan
oleh pihak ke-3 karena adanya selisih penawaran pada belanja modal dan efisiensi dalam
pelaksanaan perjalanan dinas. Realisasi keuangan per kegiatan dapat dilihat pada Tabel
10.
Tabel 10. Realisasi Anggaran Dinas PerkebunanTahun 2009-2013
N0 URAIAN
2009 2010 2011 2012 2013
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.367.104.530 (84,96 %)
14.695.203.337 (88,24 %)
15.001.552.416 (90,25 %)
16.118.637.708 (93,06 %)
18.065.780.225 (94,66 %)
2. BELANJA LANGSUNG
5.870.321.075 (14,11 %)
15.406.839.086 (35,80 %)
22.440.768.338 (72,62 %)
35.079.008.212 (80,27 %)
81.676.602.987 (86,84 %)
BELANJA DAERAH
21.237.425.605 (35,58 %)
30.102.042.423 (50,43 %)
37.442.320.754 (78,79 %)
51.197.645.920 (83,90 %)
99.742.383.212 (88,16 %)
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan
Provinsi Riau
Pada tingkat kabupaten/kota, kinerja pembangunan perkebunan juga diukur
dengan indikator peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, terutama 2
komoditas perkebunan utama perbunan yaitu kelapa sawit dan karet. Selama 5 tahun
terakhir menunjukkan kenaikan produksi rata-rata kelapa sawit 3,04 % dan karet 4,34
%.
Sasaran utama pembangunan perkebunan pada tingkat provinsi adalah
peningkatan produksi tanaman perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet dan kelapa. Hasil
yang dicapai selama 5 tahun terakhir kurang memuaskan, hanya kelapa sawit yang
menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 0,78 % sedangkan karet dan kelapa cenderung
menurun produksinya. Penyebab menurunnya produksi karet dan kelapa, antara lain terus
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 26
bertambahnya tanaman tua/rusak, adanya konversi ke tanaman lain (terutama kelapa
sawit) yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Sementara itu produksi kelapa sawit juga
tidak begitu menggembirakan karena produktivitas yang masih rendah pada perkebunan
rakyat yakni + 15 ton TBS/Ha/tahun.
Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 5 tahun terakhir
menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro sub sektor
perkebunan, seperti pendapatan domestik bruto, neraca perdagangan, dan penyerapan
tenaga kerja rakyat menunjukkan trend positif. Pada tataran mikro, kinerja pembangunan
perkebunan juga cukup baik yang ditunjukkan antara lain melalui kenaikan produksi 15
komoditi nasional rata-rata sebesar 3,38 %, terutama untuk kelapa sawit, karet, dan
kakao.
Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang
digunakan sebagi pedoman didalam melaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang,
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata
ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka
ditetapkan arahan pembangunan perkebunan adalah seluas 3.133.398 Ha atau 33,14 %
dari luas wilayah daratan Provinsi Riau 9.456.160 Ha. Dalam draft revisi Peraturan Daerah
No 10 tahun 1994, kawasan untuk pengembangan perkebunan adalah 3.650.607 Ha. Dari
arahan luas kawasan peruntukan perkebunan, berdasarkan data statistik perkebunan
Provinsi Riau tahun 2013 yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan
seluas 3.543.714 Ha. Dengan demikian lahan yang masih tersisa untuk dimanfaatkan
bagi pengembangan perkebunan seluas 106.893 Ha. Dengan potensi ketersediaan lahan
yang semakin kecil, maka arahan untuk pembangunan perkebunan pada periode 5 (lima)
tahun ke depan lebih difokuskan pada optimasi penggunaan lahan dan memanfaatkan
inovasi teknologi.
Dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perkebunan
menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan
isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata
pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 27
kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi,
serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA)
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perkebunan terkait dengan 6
aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:
1. Karekteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek
topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang
perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan
jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual,
turunnya nilai kompetitif.
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan
pengaturan pola tanam.
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam
mengelola SDA.
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia
dan SDM yang terlibat.
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi
infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang
akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan,
terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada
meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi
terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan
mengancam keanekaragaman hayati.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 28
Berdasarkan analisis hal-hal tersebut di atas, maka tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Perkebunan sebagai berikut:
1. Tantangan
Produktivitas tanaman perkebunan yang masih rendah
Terbatasnya lahan untuk pengembangan perkebunan.
Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
Isu lingkungan hidup dan globalisasi
Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah (NTP < 100)
2. Peluang
Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan
industri hilir (bioindustri dan bioenergi)
Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif
Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan
Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 29
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Pada Bab ini berisikan tentang isu-isu strategis yang diperoleh dari identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, telaahan
terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah terpilih, dan telaahan
terhadap Renstra Kementerian/Lembaga serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Perkebunan Provinsi Riau
Tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang
perkebunan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang
dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi dan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang
perkebunan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perkebunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan; pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam
penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut, terdapat
permasalahan-permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan
hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan, maka dapat diidentifikasi permasalahan
sebagai berikut:
1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Pada dasarnya, produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktivitas dan luasan areal
tanam. Produktivitas tanam ini juga harus diimbangi dengan sarana dan prasarana
yang mendukung kegiatan pengembangan produktivitas. Hal-hal yang menyebabkan
produktivitas yang rendah antara lain:
a. Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;
b. Belum optimalnya peggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat serta sarana
produksi lainnya
c. Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 30
d. Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;
e. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
f. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
g. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
h. Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan;
i. Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif;
j. Perubahan iklim.
2. Ketersediaan dan pemanfaatan lahan
Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata
mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan
terjadinya kompetisi pemanfaatan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektoral
yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan. Disisi
lain, sebagian lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan belum
diusahakan dalam usaha dan hamparan yang ekonomis sehingga dapat mengurangi
efisiensi dan efektifitas usaha yang pada gilirannya mengurangi nilai tambah bagi
petani.
Hal-hal yang perlu dicermati berhubungan dengan ketersediaan dan pemanfaatan
lahan, meliputi:
a. Perubahan RTRW yang belum tuntas;
b. Sebagian lahan masih berstatus dalam hutan;
c. Komitmen pengusaha yang masih perlu didukung kebijakan.
3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk
Salah satu permasalahan yang dialami oleh perkebunan yang dikelola oleh masyarakat
adalah mutu hasil produk rendah yang disebabkan terkontaminasi dengan kotoran dan
benda-benda asing lainnya serta pengeringan kurang sempurna. Hal ini menyebabkan
harga yang diterima petani rendah sehingga merugikan petani dan kalah bersaing di
pasar internasional. Hal-hal yang perlu dicermati berhubungan dengan nilai tambah
dan daya saing produk adalah penanganan pasca panen, pembinaan mutu dan
pemasaran hasil perkebunan.
4. Akses Pekebun Terhadap Sumber Permodalan
Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi petani dalam
memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain.
Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 31
lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang
umumnya adalah pedagang hasil perkebunan dengan sistem ijon sehingga petani tidak
leluasa menjual hasil panennya. Sebagian pekebun meminjam modal kepada rentenir
dengan bunga pinjaman yang tinggi.
Meskipun Pemerintah telah menyediakan kredit melalui skim kredit program kredit
program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RE),
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit
komersial lainnya, namun fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya masih sulit
diakses oleh pekebun. Hal ini disebabkan, antara lain: a. Petani belum dapat
memenuhi persyaratan administrasi perbankan; b. Resiko agribisnis perkebunan yang
cukup tinggi; c. Belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus
bergerak dibidang perkebunan; d. Belum tersedianya lembaga penjamin resiko usaha
perkebunan.
5. Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan
Jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang menangani bidang perkebunan masih
sangat terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya pengetahuan dan
ketrampilan petani dan petugas lapangan perkebunan sehingga akan menghambat
perkembangan perkebunan ke depan. Masalah kelembagaan juga menjadi tantangan
yang serius karena belum optimalnya kemitraan antara perusahaan perkebunan besar
dengan kelompok petani dan belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem
distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat.
6. Isu Lingkungan Hidup dan Globalisasi
Isu lingkungan hidup dan globalisasi yang menjadi perhatian, antara lain:
a. Perubahan iklim
Berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia menghasilkan produk
sampingan yang disebut dengan gas rumah kaca khususnya dari kegiatan yang
menggunakan bahan bakar fosil (minyak) seperti proses industri dan transportasi.
Gas rumah kaca yang utama yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah gas CO2,
Metan (CH4) , dan Nitrogen Dioksida (N2O). Sebagai akibat terakumlasinya gas
rumah kaca di dalam atmosfir maka dapat meningkatkan suhu rata-rata atmosfir.
Meningkatnya suhu mengakibatkan terjadinya perubahan pola tekanan sirkulasi
udara, laju penguapan serta pergeseran musim hujan dan musim kemarau.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 32
Terjadinya perubahan iklim akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap
sektor pertanian. Perubahan iklim tidak hanya berpengaruh dalam proses produksi,
produktivitas dan mutu hasil pertanian, tetapi juga akan mempengaruhi
keseimbangan alam yang menyebabkan berubahnya populasi dan tingkat serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT) tertentu. Dampak perubahan iklim juga
mengakibatkan kebakaran, kekeringan dan kebanjiran. Kebakaran lahan dan
kebun merupakan kejadian yang berulang setiap tahun karena kurangnya
kesadaran masyarakat dan tingginya biaya untuk membuka lahan tanpa bakar.
b. Liberalisasi pasar global
Sebagai salah satu fenomena globalisasi, isu liberalisasi pasar global atau
liberalisasi perdagangan semakin marak setelah disetujui dan ditandatanganinya
kesepakatan General Agreement on Tariff and Trade (GATT)-putaran Uruguay oleh
122 negara anggota termasuk Indonesia pada tanggal 15 April 1994. Pada
pertemuan tersebut disetujui pula perubahan nama GATT menjadi World Trade
Organization (WTO). Pentingnya perdagangan bebas antar negara, maka negara-
negara pada suatu kawasan dengan kesamaan potensi dan kebutuhan maupun
hubungan geografis dan tradisional terdorong untuk membentuk
kelompok/kawasan perdagangan bebas (free trade area) seperti AFTA (Asean Free
Trade Area), NAFTA (North America Free Trade Area), APEC (Asia Pasific Economic
Cummunity), Uni Eropa (European Union), ACFTA (Asean-China Free Trade Area).
Sebagai bagian dari tatanan perekonomian dunia, Indonesia yang menganut sistem
ekonomi terbuka harus ikut melaksanakan perdagangan bebas. Komitmen
mengenai hal itu dimanifestasikan dalam bentuk keikutsertaan Indonesia pada
AFTA, APEC, ACFTA dan WTO. Secara umum komitmen negara-negara yang
terlibat liberalisasi pasar global adalah menghilangkan secara bertahap hambatan
tarif dan sebagai gantinya menerapkan hambatan non tarif dalam mekanisme
ekspor-impor. Meskipun hambatan tarif dapat diatasi secara bertahap, namun
Agribisnis Indonesia akan menghadapi masalah yang lebih berat, yaitu hambatan
non tarif berupa hambatan teknis seperti isu mutu produk, isu lingkungan, isu
intelectual property right, isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu ketenagakerjaan.
Liberalisasi pasar global juga berimplikasi pada hilangnya batas-batas geografis
suatu negara sehingga memungkinkan penguasaan sumberdaya oleh pihak
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 33
asing/negara lain melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan multi
nasional.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi, misi dan program Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH)
Terpilih dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD
merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan. RPJMD periode tahun 2014-
2019 juga merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Provinsi
Riau 2005-2025. Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang
daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu
strategis, maka dirumuskan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019
: “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya
Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya
lapangan kerja serta pemantapan aparatur” . Untuk mencapai visi tersebut, maka
ditetapkan 9 misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pembangunan infrasturktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Memberantas kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan
kehidupan politik
6. Pembangunan masyarakat berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan
Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, dan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi
7, yaitu : Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan. Tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai melalui misi 7 adalah sebagai berikut:
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 34
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang
cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, dengan sasaran: optimalisasi lahan
dan diversifikasi
2. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan, dengan sasaran:
meningkatkan jumlah industri olahan produk pertanian dan perkebunan.
3. Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan sasaran: meningkatkan nilai tukar
petani.
Secara umum strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran pembangunan
jangka menengah daerah Provinsi Riau, dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan Pembangunan yang terpusat pada rakyat (people centererd
development) dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Provinsi
Riau;
2. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (partisipatory base development)
melalui pendidikan dan ketrampilan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau;
3. Pendekatan pertumbuhan ekonomi inklusif (Pro Growth) dengan
mengembangkan investasi dunia usaha;
4. Pendekatan Pro Job; menciptakan investasi yang mapan untuk menjamin
kesempatan kerja permanen, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat dengan membuka peluang kerja;
5. Pendekatan kewilayahan dan lingkungan, sebagai wujud dari kepedulian
terhadap lingkungan dengan melaksanakan dengan melaksanakan
pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi
pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah, pemulihan
kawasan lindung dan kawasan hutan, penguatan fungsi dan pengembangan
pemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan, menjaga dan mengawasi luas
kawasan hutan yang sudah ditetapkan pemerintah dan meningkatkan mutu
kawasan hutan.
Strategi khusus dalam rangka memperkuat pembangunan pertanian dan
perkebunan (misi 7) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan penguatan pangan, peningkatan produksi dan
keanekaragamanan pangan;
2. Mewujudkan kemandirian desa melalui kedaulatan pangan;
3. Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumberdaya lokal;
4. Mengembangkan industri hilir pertanian/kehutanan;
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 35
5. Meningkatkan nilai tukar petani.
Untuk mewujudkan sasaran dan strategi dari misi 7 maka ditetapkan 27 program
pembangunan daerah, namun program yang menjadi tanggungjawab Dinas Perkebunan
ada 5 (lima) program, yaitu:
1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
4. Program peningkatan kesejahteraan petani
5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Dalam melakukan pelayanan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk
mewujudkan tercapainya sasaran melalui 5 (lima) program yang menjadi tanggung jawab
Dinas Perkebunan, dihadapi berbagai permasalahan sebagai berikut:
1. Peningkatan jumlah tanaman perkebunan yang tua/rusak;
2. Peningkatan jumlah petani marjinal/gurem;
3. Sumberdaya lahan yang makin terbatas;
4. Perubahan iklim global;
5. Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang;
6. Masih kurang memadainya sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas
maupun kualitas, terutama tenaga teknis;
7. Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang belum optimal;
Meskipun demikian terdapat faktor pendorong untuk tercapainya sasaran misi ke-7, antara
lain:
1. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman
teknis, kebijakan;
2. Tersedianya Teknologi;
3. Tersedianya anggaran, baik APBD maupun APBN.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
Pelaksanaan pembangunan pertanian periode tahun 2015-2019 merupakan tahap
ke-3 dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025. Oleh
karena itu diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan pembangunan
periode sebelumnya serta menjawab isu-isu terkini, serta mengacu pada Strategi Induk
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 36
Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2015-2045. Selama 5 tahun ke depan (2015-2019),
dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4
sasaran strategis, yaitu:
1. Peningkatan ketahanan pangan, dalam rangka pemenuhan permintaan pangan
nasional melalui produksi komoditas pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai, gula,
daging unggas, daging sapi/kerbau. Sebagai indikator kinerja utama dari sasaran ini
adalah tingkat produksi padi, jagung, kedelai, gula dan daging.
2. Pengembangan ekspor dan substitusi impor produk pertanian, dalam rangka
meningkatkan mutu dan memberikan nilai tambah bagi produk pertanian melalui
kegiatan ekspor, mengurangi impor produk pertanian melalui substitusi impor.
Pengembangan ekspor difokuskan pada produk segar dan olahan dari komoditas
kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada, teh dan lainnya, sedangkan penurunan impor
atau substitusi impor difokuskan pada produk segar dan olahan dari kedelai, gula,
daging, sorgum, gandum dan susu. Sebagai indikator kinerja utama dari sasaran ini
adalah neraca perdagangan internasional produk pertanian.
3. Pengembangan penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, dalam rangka
penyediaan bahan baku bioindustri dan energi terbarukan dari komoditas pertanian
untuk memberikan nilai tambah dari suatu produk, komoditas yang dikembangkan
mencakup kelapa sawit, kemiri sunan, ubi kayu, sapi potong dan lain-lain. Sebagai
indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah tingkat produksi tanaman bahan baku
industri dan produksi bahan bakar nabati.
4. Pengembangan infrastruktur pertanian, terfasilitasinya sarana dan prarsarana yang
diperlukan dalam kegiatan prasarana lahan, prasarana air, alat pra panen, panen,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Sebagai indikator kinerja utama dari
sasaran ini adalah jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian.
Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 5 strategi, yaitu:
1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan
baku bioindustri dan bioenergi dengan pendekatan kawasan. Pendekatan ini
dimaksudkan memadukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan
pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam persepektif sistem maupun
kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah
serta pada gilirannya peningkatan kesejahteraan petani.
2. Meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Terdapat
berbagai langkah untuk meningkatkan mutu produk pertanian seperti pembinaan
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 37
petani dan pelaku agribisnis, pengembangan infrastruktur, teknologi serta sarana dan
prasarana pertanian untuk merespon tuntutan pasar produk pertanian bermutu, baik
untuk pasar domestik maupun internasional.
3. Menyediakan prasarana dan sarana dasar pertanian. Prasarana dan sarana dasar
pertanian terdiri dari prasarana dan sarana dasar hulu dan hilir. Prasarana dan
sarana dasar hulu pertanian merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk
meningkatkan hasil pertanian dan berperan merangsang pertumbuhan ekonomi,
misalnya jaringan irigasi. Sedangkan Prasarana dan sarana dasar hilir pertanian
merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, misalnya pasar
desa. Prasarana dan sarana dasar biasanya diselenggarakan oleh pemerintah karena
sifatnya dibutuhkan masyarakat luas. Namun dalam penyediaanya, pemerintah
dapat bekerjasama dengan badan usaha sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor
67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur.
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan petani yang
perlu mendapatkan perhatian, yakni sarana dan prasarana produksi pertanian serta
kepastian usaha, perlindungan harga komoditas pertanian, penghapusan praktek
ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem
peringatan dini dan penanganan dampak pendperubahan iklim serta asuransi
pertanian. Sementara di bidang pemberdayaan, pemberdayaan, pemerintah wajib
melakukan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan
jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan
kelembagaan petani. Strategi ini dalam rangka implementasi dari amanat UU
19/2103 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka meningkatkan
kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan pada
penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah satu instrumen
penting untuk mewujudkan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa adalah
melalui Reformasi Birokrasi. Tujuan akhir dari Reformasi Birokrasi adalah
terwujudnya pelayanan publik yang prima (cepat, tepat, murah, transparan dan
akuntabel) serta peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik. Tata kelola
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 38
pemerintahan yang transparan dan bersih merupakan dasar mewujudkan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.
Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan kebijakan pembangunan
pertanian 2015-2019 sebagai berikut:
1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai
dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian. Sebagai negara dengan
jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, cukup wajar kalau ketahanan pangan
selalu menjadi fokus perhatian kebijakan pemerintah. Ditambah dengan harga
pangan dunia yang cenderung berfluktuasi, berbagai kebijakan, program dan
investasi mulai lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk
mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan perubahan
paradigma dari sistem pertanian konvensional menuju sistem pertanian bioindustri
berkelanjutan, periode 2015-2019 pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan
fokus pada pengembangan 7 bahan pokok strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai,
gula (tebu), daging sapi, cabai dan bawang merah. Terkait cabai dan bawang merah
merupakan komoditas tambahan dan dianggap strategis karena berpengaruh
terhadap gejolak perekonomian nasional. Dari 7 bahan pokok tersebut, hanya padi
yang ditargetkan untuk pencapaian swasembada, selebihnya diprioritaskan untuk
peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas
penyedia bahan baku bioindustri dan bioenergi. Sebagai salah satu negara utama
yang memproduksi dan pengekspor komoditas, Indonesia lebih rentan terhadap efek
dari volatilitas harga di pasar komoditas global. Keadaan tersebut memerlukan
kebijakan yang efektif pada saat harga komoditas turun maupun naik. Pada saat ini
neraca perdagangan hasil pertanian yang surplus dari subsektor perkebunan, yaitu
kelapa sawit, karet, kakao dan kopi. Sebagian besar produk diekspor dalam bentuk
primer atau produk mentah, artinya tidak memiliki nilai tambah pengolahan hasil.
Langkah strategis yang dilakukan berupa 50 % dari produk primer pertanian diolah di
dalam negeri dan produk yang dihasilkan berbasis sumberdaya lokal. Keuntungan
yang diperoleh dari meningkatnya kegiatan ekspor antara lain: (1) meningkatnya
sumber pendapatan negara dan pajak, (2) menekan pengangguran, (3)
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 39
berkembangnya usaha pertanian off-farm, (4) tumbuhnya pusat ekonomi baru, dan
(5) meningkatnya daya beli masyarakat. Teknologi berperan penting di dalam
penginovasian produk sehingga dapat memiliki nilai tambah. Oleh karena itu perlu
industrialisasi dengan memanfaatkan teknologi yang dibangun di pedesaan. Namun
dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan komoditas pangan
meningkat sementara di dalam negeri belum mampu mencukupinya. Akhirnya impor
tak dapat dielakkan. Kebijakan yang diambil untuk menekan laju impor diperlukan
strategi peningkatan produksi melalui: (1) peningkatan produktivitas, (2) perluasan
areal tanam, (3) peningkatan effisiensi produksi, (4) penguatan kelembagraan petani,
(5) peningkatan kualitas produk, (6) peningkatan nilai tambah, (7) perbaikan akses
pasar, (8) perbaikan sistem permodalan, (9) pengembangan infrastruktur, serta
(10) pengaturan tata niaga dan insentif usaha. Sedangkan pengembangan
komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi (Bahan Bakar Nabati) masih relevan
dengan Inpres No. 1 tahun 2006. Untuk itu Kementerian Pertanian melanjutkan
program tersebut dengan berbagai kebijakan, antara lain: (1) kebijakan jangka
pendek berupa penyediaan bahan baku untuk mengembangkan dan mengintensifkan
komoditas yang sudah ditanam secara luas, (2) kebijakan jangka menengah dengan
mengkaji dan mengembangkan komoditas potensial penghasil bioenergi, dan (3)
kebijakan jangka panjang ditekankan pada pemanfaatan biomassa limbah pertanian
(generasi kedua). Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu mengedepankan
berbagai aspek seperti riset bioteknologi (pengembangan bibit varietas unggul bahan
baku BBN untuk menghasilkan jenis BBN biodiesel, bioetanol, biooil dan biogas),
dukungan infrastruktur yang meliputi akses dari petani ke industri pengembangan
BBN dan pasar, penciptaan pasar
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan
proses, peningkatan rantai pasok (supply chain) dan rantai nilai (value chain), mutu
dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan
agroindustri di perdesaan sebagai dasar/landasan pengembangan bioindustri
berkelanjutan.
5. Kebijakan reorientasi produksi dari 1 jenis produk menjadi multi produk (produk
utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zerro waste dan lainnya).
6. Kebijakan pengembangan kawasan/klaster, yaitu pada kawasan tertentu yang
mengungkit pencapaian target nasional.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 40
Pembangunan pertanian pada periode 2015-1019 diarahkan pada pembangunan
berbasis kawasan yang tidak terpisahkan oleh administrasi. Kawasan dapat
dikelompokkan menjadi kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Dalam membangun sebuah kawasan tidak harus dimulai dari awal
tetapi juga bisa memanfaatkan kawasan yang sudah ada. Pembangunan pada
kawasan baru lebih dominan pada pembangunan infrastruktur pertanian (mulai jalan
usaha tani sampai penyediaan benih), sedangkan pengembangan kawasan yang
sudah ada lebih dominan pada penguatan kelembagaan dan sumberdaya
manusianya sehingga mampu untuk melakukan perluasan usaha. Pendekatan
pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi
anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan dengan
pendekatan agroekosistem, sistem agribisnis, partisipatif dan terpadu. Khusus
kawasan perkebunan selain ke-4 pendekatan tersebut ada 1 lagi pendekatan yang
digunakan, yaitu diversifikasi integratif.
7. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan ekonomi
petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem
perkarantinaan pertanian.
8. Kebijakan pendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, Pengarusutamaan Gender
(PUG), Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), ketenagakerjaan, percepatan daerah
tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan serta Pembangunan Provinsi
Papua dan Papua Barat.
9. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sertai penanganan pasca bencana
alam.
10. Kebijakan subsidi
Subsidi pertanian merupakan subsid dari pemerintah yang dibayarkan kepada petani
dan pelaku agribisnis untuk melengkapi sumber pendapatan mereka, mengelola
suplai komoditas pertanian dan mempengaruhi permintaan dan penawaran
komoditas tertentu. Subsidi pertanian terdiri dari subsidi pupuk dan subsidi benih.
Subsidi pupuk difokuskan untuk mengurangi pupuk tunggal dan menaikkan pupuk
majemuk. Sedangkan subsidi benih difokuskan pada subsidi penyediaan benih
sumber dan kegiatan pemberdayaan penguatan penangkar memproduksi benih
sebar.
11. Kebijakan kredit
Kredit sektor pertanian pada umumnya adalah kredit program yang bersifat kredit
massal atau bersifat kelompok dengan dana dari kredit Likuiditas Bank Indonesia.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 41
12. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
Kebijakan yang terkait dengan keanekaragamam hayati meliputi: (1) peningkatan
pemahaman tentang pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kegiatan
pembangunan pertanian berkelanjutan, (2) perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi
keanekaragaman hayati, (3) memberi manfaat dan nilai ekonomi dari kekayaan
hayati melalui peningkatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan baru
lokal dalam mendukung diversifikasi pangan, biofarmaka, kosmetika, dan
pemanfaatan lainnya, serta (4) dukungan pengembangan Iptek dan peningkatan
kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati.
13. Kebijakan tatakelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan pemerintahan
dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas
dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan serta partisipasi. Reformasi birokrasi
diperlukan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan kepemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur.
Nomenklatur program pembangunan pertanian 2015-2019 merupakan
penyempurnaan terhadap nomenklatur program pembangunan pertanian tahun 2010-
2014 dan mengacu kepada 4 sasaran strategis tersebut , yaitu:
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian
Pertanian.
3. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman
pangan
4. Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura ramah
lingkungan
5. Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
berkelanjutan
6. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat
7. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
8. Program penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan
9. Program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian
10. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 42
11. Program peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian dan pengawasan
keamanan hayati
Setiap program disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Eselon I lingkup
Kementerian Pertanian sehingga setiap eselon I bertanggungjawab terhadap 1 program.
Kemudian program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan selanjutnya dirinci menjadi
komponen-komponen kegiatan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, program Kementerian Pertanian, yang
berkaitan secara langsung dengan Dinas Perkebunan adalah: “Program peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan” yang merupakan
tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 untuk mewujudkan sistem pertanian bio-industry
berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah
tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani
maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Visi Pembangunan Perkebunan tahun
2015-2019 yaitu “meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
secara optimal untuk memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry
berkelanjutan”, dengan misi sebagai berikut:
1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang
berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan
pelayanan umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan
administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
2) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman
semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan.
3) Menfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan
dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi
tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/ wilayah setempat; serta mendorong
pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
4) Menfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan,
pemantauan dan pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT) dan penanganan
dampak perubahan iklim.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 43
5) Menfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya
tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan.
6) Menfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan
seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat),
Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain.
7) Menfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2015-2019
dan kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal
Perkebunan menetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019
sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan
tahun 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang
ditetapkan menjadi Arah Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Khusus.
A. Arah Kebijakan Umum
Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat
Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman perkebunan berkelanjutan, yaitu:
1. Pengembangan komoditas perkebunan strategis;
2. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan;
3. Pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan;
4. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;
5. Pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan perkebunan;
6. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung usaha agribisnis
perkebunan;
7. Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan
perlindungan perkebunan;
9. Penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
sebagai dasar pelayanan prima.
B. Arah Kebijakan Khusus
Arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015-
2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, yaitu:
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 44
1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi
gula nasional;
2. Pengembangan penyediaan bahan baku bio-energy dalam mewujudkan fondasi
sistem pertanian bio-industry;
3. Peningkatan komoditas berorientasi nilai tambah serta komoditas andalan dan
potensial/prospektif ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor
perkebunan.
Salah satu arah kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah Pengembangan
kawasan berbasis komoditas perkebunan, arah kebijakan ini dimaksudkan sebagai
implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan
Kawasan Pertanian yang mengamanatkan penetapan kawasan pertanian nasional
termasuk kawasan perkebunan melalui pengembangan komoditas unggulan nasional.
Kawasan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat
pertumbuhan dan pengembangan serta usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.
Kawasan tersebut disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan
infrastruktur pertanian serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga mencapai
skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan
dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang sesuai dengan
persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan, dan lokasinya
disatukan oleh agroekosistem yang sama. Kriteria khusus kawasan perkebunan
diantaranya:
1. Pengusahaannya dilakukan sebagai usaha perkebunan rakyat dan/atau sebagai
usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
2. Usaha perkebunan besar bermitra dengan usaha perkebunan rakyat secara
berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, perkebunan rakyat
dengan perusahaan mitra (kemitraan), kerjasama pengolahan hasil dan bentuk-
bentuk kerjasama lainnya;
3. Arah pengembangannya dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit menerapkan sistem
ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 45
Pada tahun 2015-2019 untuk komoditas perkebunan yang akan dikembangkan adalah:
kelompok pangan: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu, sagu
dan non pangan: karet, kapas, tembakau, cengkeh, nilam, kemiri sunan dan pala.
Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian, maka
pembangunan perkebunan di Riau ke depannya juga diarahkan untuk mendukung
terwujudnya pengembangan kawasan berbasis komoditi, pengembangan komoditi
perkebunan untuk bahan baku bioindustri dan bioenergi, antara lain kelapa sawit, karet,
kelapa, sagu dan lain-lain, pengembangan infrastruktur pertanian serta peningkatan mutu
hasil perkebunan. Namun demikian untuk pelaksanaannya terdapat berbagai
permasalahan dan hambatan, antara lain:
1. Berkenaan dengan penyediaan lahan perkebunan, antara lain: 1) perubahan
RTRW yang belum tuntas, 2) sebagian lahan masih berstatus dalam hutan;
2. Penanganan pengembangan budidaya, antara lain: 1) ketersediaan benih
unggul, 2) ketersediaan sarana dan prasarana, 3) sumberdaya manusia
3. Kondisi kebun pada saat ini sebagian besar tanamannya dalam keadaan
tua/rusak sehingga memerlukan investasi yang cukup besar untuk peremajaan
sementara anggaran pemerintah (pusat dan daerah) terbatas.
4. Sistem standarisasi pertanian belum optimal sehingga petani masih menjual
produk yang beragam kualitasnya.
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTR) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka ditetapkan
arahan pembangunan perkebunan adalah seluas 3.133.398 Ha atau 33,14 % dari luas
wilayah daratan Provinsi Riau 9.456.160 Ha. Dalam draft revisi Peraturan Daerah No 10
tahun 1994, kawasan untuk pengembangan perkebunan adalah 3.650.607 Ha.
Dari arahan luas kawasan peruntukan perkebunan, berdasarkan data statistik
perkebunan Provinsi Riau tahun 2013 yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan
perkebunan seluas 3.543.714 Ha. Luas areal perkebunan tersebut terdiri dari:
Perkebunan Rakyat : 2.439.750 Ha, (68,84 %)
Perkebunan Besar Negara : 90.447 Ha, (2,55 %)
Perkebunan Basar Swasta : 1.013.517 Ha, (28,60 %)
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 46
Pada umumnya komoditi perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat di
daerah Riau adalah karet, kelapa sawit, kelapa, sagu, kakao, kopi, pinang, lada, gambir
dan enau. Namun komoditi yang paling dominan adalah kelapa sawit dengan luas
2.399.172 Ha, karet dengan luas 505.264 Ha, kelapa (kelapa dalam dan kelapa hibrida)
dengan luas 520.260 Ha serta sagu seluas 83.256 Ha. Penyebaran areal perkebunan
tersebut meliputi 12 kabupaten/kota, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Luas Areal Perkebunan dan Penyebarannya di Provinsi Riau Tahun 2013
No Kabupaten Luas Areal (Ha) TBM TM TTR Total
1. Kampar 37.279 231.06 21.754 290.049
2. Rokan Hulu 44.225 208.577 13.517 266.319
3. Pelalawan 6.743 149.815 6.989 163.547
4. Indragiri Hulu 18.322 82.900 17.499 118.721
5. Kuantan Singingi 60.738 132.083 26.437 219.258
6. Bengkalis 54.872 143.991 13.336 212.199
7. Rokan Hilir 16.364 176.498 22.157 215.019
8. Dumai 13.647 24.284 2.856 40.787
9. Siak 38.606 192.601 1.289 232.496
10. Indragiri Hilir 84.709 379.351 119.344 583.404
11. Pekanbaru 5.487 1.423 - 6.910
12. Kep. Meranti 21.655 58.288 11.099 91.042
Perkebunan Rakyat 402.647 1.780.826 256.277 2.439.750
PBN 1.000 89.447 - 90.447
PBS 171.165 841.639 713 1.013.517
Total Riau 574.812 2.711.912 256.990 3.543.714
Dari data luas areal perkebunan pada Tabel 11, maka luas kawasan peruntukan
untuk perkebunan berdasarkan arahan RTRW Provinsi Riau yang masih tersisa 106.893
Ha yang berpotensi untuk perluasan perkebunan. Dengan semakin berkurangnya
sumberdaya lahan untuk pengembangan perkebunan, maka di masa depan untuk
peningkatan produksi perkebunan diarahkan pada intensifikasi, diversifikasi dan inovasi
teknologi.
Sampai dengan saat ini RTRW revisi Provinsi Riau ini belum tuntas. Hal ini menjadi
faktor penghambat dalam melakukan pengembangan perkebunan. Disamping itu terdapat
faktor pendorong dalam upaya pengembangan perkebunan, yaitu adanya Undang-Undang
Perkebunan dan peraturan lainnya.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 47
Gambar 1 .Peta Sebaran perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 48
Sesuai dengan pembagian pola ruang, kawasan perkebunan termasuk ke dalam
kawasan budidaya yang terdiri dari:
1) Kawasan perkebunan besar negara/swasta
Dalam pemanfaatan kawasan ini, harus memperhatikan antara lain: wajib studi
kelayakan dan AMDAL; melakukan upaya pencegahan dan pengendalian gangguan
lingkungan seperti banjir, kebakaran dan pencemaran lingkungan; melakukan
perlindungan sempadan sungai dan sekitar mata air serta kubah gambut yang berada
dalam areal perizinannya; berkewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar
dan atau melakukan kemitraan pembangunan kebun dan pengolahannya dengan
masyarakat,
2) Kawasan perkebunan rakyat. Dalam pengelolaannya harus memperhatikan kesesuaian
jenis tanaman, prinsip-prinsip budidaya yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah
lingkungan secara berkelanjutan
Dengan memperhatikan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), maka
dalam memanfaatkan sumberdaya perkebunan dilakukan secara optimal dan sesuai dengan
daya dukung sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga. Oleh karena itu dalam
pengembangan budidaya perkebunan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan seperti
pemanfatan pupuk organik dan pestisida nabati, penerapan sistem pertanian konservasi
pada wilayah perkebunan terutama pada lahan kritis, gambut, DAS hulu, pemanfaatan
limbah usaha perkebunan, penerapan pembukaan lahan tanpa bakar dan lain-lain.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap
Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai
berikut:
a. Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan
pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan
Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:
Kekuatan (strenghts):
1. Tersedianya Sumberdaya manusia
2. Tersedianya peraturan/per UU an
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 49
3. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis,
kebijakan
4. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana
produksi)
5. Tersedianya komoditas perkebunan untuk pemenuhan pangan
Kelemahan (weakness):
1. Penanganan pengembangan budidaya tanaman yang belum sesuai standar
2. Penanganan infrastruktur, prasarana & sarana perkebunan yang belum optimal
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang
belum optimal
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan
usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih
b. Faktor eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam
melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika
lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis
sebagai berikut:
Peluang (opportunities):
1. Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan
5. Komitmen pemerintah dalam mitigasi dan antisipasi perubahan iklim
Tantangan (threats):
1. Produksi/Produktivitas perkebunan masih rendah
2. Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan
3. Kurangnya infrastuktur, sarana dan prasarana produksi
4. Isu Lingkungan hidup dan globalisasi
5. Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 50
BAB IV
PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
4.1. Visi dan Misi
Sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Riau, visi pembangunan perkebunan
harus selaras dengan visi Provinsi Riau yaitu: “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju,
masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya
kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”, visi tersebut
merupakan cita-cita untuk mewujudkan Provinsi Riau yang mempunyai pemerintah dan
masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan
berkembang, sarana prasarana yang baik, berkualitas dan berteknologi tinggi,
masyarakatnya makmur, tersedianya lapangan pekerjaan dan menurunnya kemiskinan.
Dengan memperhatikan visi tersebut serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perkebunan Provinsi Riau, maka ditetapkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya Kebun untuk
Kesejahteraan Masyarakat Riau”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
Kebun : lahan yang di atasnya diusahakan penanaman tanaman perkebunan tertentu
disertai dengan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil tanaman tersebut dengan
bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen.
Kesejahteraan masyarakat : suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan
dasarnya, yaitu pangan, papan, sandang, kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan dasar
lainnya.
Arti dari kalimat visi secara utuh yang merupakan juga cita-cita Dinas Perkebunan Provinsi
Riau adalah mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan perkebunan mulai dari
hulu sampai ke hilir.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 51
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perkebunan Provinsi
Riau menetapkan misi pembangunan perkebunan jangka menengah tahun 2014-2019
sebagai berikut:
1. Mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perkebunan.
2. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan akses terhadap informasi
pasar.
3. Memfasilitasi untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
4. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM dan
kelembagaan perkebunan
5. Memberikan dukungan untuk terwujudnya ketahanan pangan melalui
pengembangan tanaman perkebunan penghasil bahan pangan.
4.2. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang
telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan
dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan
sebagai berikut:
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya perkebunan.
No Tujuan Sasaran
1.1 Meningkatkan produksi pertanian/
perkebunan
Terwujudnya peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Misi 2 : Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan akses terhadap
informasi pasar.
No Tujuan Sasaran
2.1 Meningkatnya pemasaran hasil
produksi pertanian/ perkebunan
Terwujudnya peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 52
Misi 3 : Memfasilitasi untuk peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan.
No Tujuan Sasaran
3.1 Meningkatnya penerapan teknologi
perkebunan pada kelompok tani
Terwujudnya peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM
dan kelembagaan perkebunan
No Tujuan Sasaran
4.1 Meningkatnya kesejahteraan petani
melaui pengembangan sumberdaya
manusia dan kelembagaan
perkebunan
Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan petani melalui
pengembangan Sumberdaya Manusia
dan Kelembagaan petani
Misi 5 : Memberikan dukungan untuk terwujudnya ketahanan pangan
melalui pengembangan tanaman perkebunan penghasil bahan
pangan.
No Tujuan Sasaran
5.1 Meningkatnya ketahanan pangan Terwujudnya ketahanan pangan dari
produk perkebunan
4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta mencapai sasaran maka
diperlukan strategi atau langkah-langkah yang diperlukan dalam
melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2014-2018. Dalam
menentukan strategi dilakukan dengan evaluasi faktor-faktor lingkungan
strategi yang mempengaruhi dengan menggunakan metode SWOT
(kekuatan/strengths, kelemahan/weakness, peluang/opportunities, dan
tantangan/threats). Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 12. Berdasarkan
analisis SWOT dan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal maka
dirumuskan strategi sebagai berikut:
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 53
1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan.
Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan produksi perkebunan, yaitu penerapan teknologi budidaya
yang baik, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan (intensifikasi,
ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi), penyediaan benih unggul
bermutu, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha
perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, menyediakan dan
memperbaiki infrastruktur (jalan produksi, jaringan tata air) pada sentra
produksi komoditas perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian,
penyediaan sarana produksi (pupuk dan pestisida).
2. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan akses
terhadap informasi pasar
Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk
perkebunan, maka strategi difokuskan pada pengembangan unit
pengolahan produk petani, mendorong terwujudnya klaster industri hilir,
meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan, memperkuat
jaringan pemasaran hasil olahan perkebunan, meningkatkan mutu hasil
produk perkebunan melalui pembinaan petani dan pelaku usaha
agribisnis.
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan
sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan sistem dan
usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan
kemandirian pelaku usaha perkebunan serta meningkatkan kemampuan
dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam
memanfaatkan peluang usaha yang ada. Strategi yang akan ditempuh
meliputi :
a. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan
kemandirian petani pekebun serta petugas/aparatur perkebunan
melalui pelatihan petani dan aparatur perkebunan
b. Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi
(koperasi) maupun sosial (asosiasi)
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 54
4. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan
Strategi untuk meningkatkan penerapan teknologi pertanian (alat-alat
pertanian, benih unggul, teknik budidaya dan lain-lain) adalah dengan
meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani/pekebun agar dapat
memberikan hasil yang lebih baik dan lebih banyak, meningkatkan nilai
tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha.
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan
tanaman perkebunan
Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan
secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya. Untuk mendukung
ketersediaan pangan yang berasal dari perkebunan, maka strateginya
adalah mengembangkan komoditi perkebunan sebagai sumber bahan
pangan.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 55
Tabel 12. Analisis SWOT Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Eksternal
Internal
Peluang (opportunities): 1. Potensi sumberdaya
perkebunan masih dapat ditingkatkan
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan
5. Komitmen pemerintah
dalam mitigasi dan antisipasi perubahan iklim.
Tantangan (threats): 1. Produksi/Produktivitas
perkebunan masih rendah 2. Persaingan pemanfaatan
sumberdaya lahan 3. Kurangnya infrastuktur,
sarana dan prasarana produksi 4. Isu Lingkungan hidup dan
globalisasi 5. Kesejahteraan petani/pekebun
masih rendah
Kekuatan (strenghts): 1. Tersedianya Sumberdaya
manusia 2. Tersedianya peraturan/per UU
an 3. Tersedianya norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan
4. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi)
5. Tersedianya jenis komoditi perkebunan untuk pemenuhan pangan
Alternatif Strategi (SO) 1. Pemanfaatan potensi
sumberdaya perkebunan dengan mengacu pada peraturan per UU an dan penerapan teknologi
2. Peningkatan penerapan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Meningkatkan pemberdayaan SDM untuk penggunaan benih unggul bermutu
4. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman perkebunan
Alternatif Strategi (ST): 1. Peningkatan produksi
perkebunan dengan memanfaatkan SDM, peraturan per UU an, standar teknis, teknologi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dengan mengacu pada peraturan per UU an
3. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingungan hidup melalui penerapan teknologi ramah
Lingkungan 4. Peningkatan kesejahteraan
petani dengan memperkuat SDM dan kelembagaan petani
Kelemahan (weakness): 1. Penanganan pengembangan
budidaya tanaman yang belum sesuai standar
2. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal
3. Penanganan infrastruktur, prasarana & sarana perkebunan yang belum optimal
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih
Alternatif Strategi (WO): 1. Memanfaatkan potensi
sumberdaya perkebunan dengan penanganan budidaya tanaman yang sesuai standar
2. Peningkatan nilai tambah dan akses terhadap informasi pasar
3. Peningkatan pengendalian OPT, gangguan usaha dan kebakaran lahan
4. Peningkatan penggunaan benih unggul bermutu
Alternatif Strategi (WT): 1. Meningkatkan produksi dengan
penanganann tanaman sesuai standar
2. Mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, prasarana & sarana perkebunan
4. Mengantisipasi isu lingkungan hidup dan globalisasi
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 56
4.3.2. Kebijakan
Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian
serta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau, maka dirumuskan arah
kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode
2014-2019 adalah:
1. Kebijakan Umum :
- Mewujudkan usaha perkebunan yang berkelanjutan dengan cara
memanfaatkan segala sumberdaya perkebunan secara optimal.
- Memperkuat perkebunan dengan cara meningkatkan daya saing
usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, meningkatkan kualitas SDM serta akses ke sentra-sentra
produksi.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan
pelayanan publik dan partisipasi masyarakat
2. Kebijakan Teknis :
- Pengembangan komoditas perkebunan strategis dengan sistem
budidaya yang baik untuk meningkatkan produksi perkebunan melalui
kegiatan peremajaan, ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi;
melaksanakan pembinaan dan penyediaan perbenihan; memfasilitasi
penanganan perlindungan tanaman (pengendalian OPT, pembinaan
petani dan petugas pengamat hama); penyediaan dan
pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana perkebunan (
penyediaan pupuk, pestisida; penyediaan alat dan mesin perkebunan;
rehabilitasi jalan usaha tani dan normalisasi saluran drainase;
memfasilitasi akses pembiayaan usaha perkebunan.
- Meningkatkan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan
ekspor hasil perkebunan dengan: memfasilitasi penyediaan unit
pengolahan hasil perkebunan petani; mendorong, merekomendasi
dan memfasilitasi perusahaan yang berinvestasi; memfasilitasi
promosi produk perkebunan; mengembangkan pelayanan informasi
pasar; melaksanakan pembinaan/standarisasi mutu produk
perkebunan.
- Meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada
petani
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 57
- Meningkatkan kesejahteraan petani dengan pengembangan SDM
perkebunan melalui pelatihan petani serta memfasilitasi pembentukan
dan pembinaan kelompok tani (kelembagaan petani).
- Mendukung ketahanan pangan dengan pengembangan tanaman
perkebunan sumber bahan pangan.
Selengkapnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan diuraikan pada
Tabel 13.
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkebunan
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perkebunan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan produksi pertanian/ perkebunan
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- Pengembangan komoditas perkebunan dengan sistem budidaya yang baik melalui kegiatan peremajaan, ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi.
- Melakukan pembinaan usaha dan perlidungan perkebunan
- Melakukan pembinaan dan penyediaan benih bermutu
- Memfasilitasi penyediaan alat & mesin perkebunan
- Melakukan rehabilitasi jalan usaha tani & normalisasi saluran drainase
- Memfasilitasi akses pembiayaan usaha perkebunan
Misi 2 : Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan akses terhadap informasi pasar
Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan akses terhadap informasi pasar
- Melaksanakan pembinaan mutu produk perkebunan
- Pengembangan unit usaha pengolahan hasil perkebunan
- Memfasilitasi penyediaan alat pengolah hasil
- Pengembangan pelayanan informasi pasar
- Memfasilitasi promosi produk perkebunan
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 58
Misi 3 : Memfasilitasi untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan pada kelompok tani
Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Menerapkan inovasi teknologi perkebunan
Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM dan Kelembagaan
Meningkatnya kesejahteraan petani
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM dan kelembagaan petani
Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan
- Melaksanakan pelatihan, petani dan aparatur perkebunan
- Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok tani
Misi 5 : Memberikan dukungan untuk terwujudnya ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman perkebunan penghasil bahan pangan.
Meningkatnya ketahanan pangan
Terwujudnya ketahanan pangan dari produk perkebunan
Peningkatan ketahanan pangan dari produk perkebunan
Pengembangan tanaman perkebunan sumber bahan pangan
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 59
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dan
pembangunan perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJP dan RPJMD Provinsi
Riau, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan perkebunan Provinsi
Riau Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
5.1.1. Program
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perkebunan, maka ditetapkan 5 program
utama dan 5 program pendukung. Program-program tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Program Utama:
Dalam rangka mewujudkan misi ke-7 dari RPJMD Provinsi Rian Tahun 2014-
2019, maka program pembangunan perkebunan di Provinsi Riau sebagai
berikut:
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Program Pendukung:
Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka
ditetapkan program sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 60
5.1.2. Komoditas Perkebunan Unggulan Daerah
Komoditi yang menjadi binaan Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengacu
pada Peraturan Menteri Pertanian No. 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal
19 Oktober 2009, yaitu sebanyak 127 komoditi. Secara Nasional yang
menjadi prioritas penanganan difokuskan pada 16 komoditi terdiri dari:
1. Tanaman tahunan, yaitu: kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete,
jarak pagar, kemiri sunan, sagu.
2. Tanaman rempah penyegar, yaitu: kakao, kopi, teh, lada, cengkeh,
pala.
3. Tanaman semusim, yaitu: tebu, tembakau, kapas, nilam.
Untuk mendukung program nasional dan pengembangan potensi komoditi
perkebunan di Riau, maka komoditi yang menjadi unggulan Provinsi Riau
sebanyak 5 komoditi, yaitu: karet, kelapa sawit, kelapa, sagu, kakao.
Selain itu diperlukan juga mengembangkan komoditi perkebunan lainnya
yang berpotensi di kabupaten/kota seperti kopi, gambir, nilam, lada dan
pinang.
5.1.3. Kegiatan
Sebagai penjabaran dari program dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi
Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka kegiatan pembangunan perkebunan
dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Pengembangan komoditi perkebunan
Kegiatan yang dimaksud antara lain: peremajaan kebun rakyat (karet,
kelapa, kelapa sawit), diversifikasi kebun rakyat (kakao),
pengembangan tanaman perkebunan (sagu), pembinaan usaha
perkebunan, penertiban izin usaha perkebunan, pembinaan dan
pengawalan program pembiayaan usaha perkebunan rakyat.
2. Penanganan pasca panen dan pembinaan usaha pengolahan hasil.
Penanganan pasca panen dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan,
kegiatan, bimbingan pengembangan standarisasi, promosi, pemasaran,
dan pembiayaan pengolahan hasil.
Kegiatan yang dimaksud antara lain: pembinaan dan fasilitasi usaha
pengolahan produk perkebunan, pembinaan pascapanen produk
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 61
perkebunan, fasilitasi promosi produk perkebunan, pembinaan mutu
hasil produk, penyediaan alat pengolahan hasil perkebunan.
3. Dukungan perlindungan perkebunan
Kegiatan-kegiatan untuk dukungan perlindungan adalah: pengendalian
organisme pengganggu tanaman perkebunan, fasilitasi penanganan
gangguan usaha perkebunan, pemantauan dan pengendalian kebakaran
lahan dan kebun, pembinaan petugas hama penyakit dan cadangan
pestisida, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).
4. Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan
Kegiatan-kegiatan yang dimaksud: Rehabilitasi jalan produksi,
normalisasi saluran drainase, pembangunan water management pada
kawasan perkebunan, penyediaan alat pertanian (excavator, mesin
pompa air), penyediaan pupuk dan pestisida, kegiatan pembinaan,
pengawasan, pemantauan pupuk dan pestisida, inventarisasi dan
identifikasi potensi lahan pengembangan perkebunan melalui
pemanfaatan GIS.
5. Dukungan Perbenihan
Kegiatan-kegiatan yang dimaksud: Sertifikasi dan pengawasan mutu
benih, penyediaan bahan tanaman (benih/bibit) perkebunan (karet,
kelapa sawit, kakao), penggantian bibit palsu kelapa sawit dengan bibit
unggul bersertifikat, pembinaan penangkar benih dan sosialisasi
pemberantasan bibit unggul palsu.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan
Pengembangan SDM perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan petani untuk mengatasi segala permasalahan taninya
secara mandiri dan kapasitas petugas sebagai fasilitator/motivator.
Kegiatannya adalah pelatihan petani dan aparatur perkebunan,
pembinaan kelembagaan petani perkebunan, penilaian kelompok tani
perkebunan, pengembangan kelembagaan usaha pengolahan hasil
perkebunan.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 62
7. Dukungan penerapan teknologi perkebunan
Kegiatan-kegiatan yang dimaksud: dem-farm pengendalian OPT
perkebunan, dem-farm pengendalian kebakaran lahan dan kebun,
penyediaan agensia pengendali hayati untuk pengendalian OPT, dem-
farm pengembangan komoditi lada, pengawasan peredaran dan
sertifikasi benih, Bimbingan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan
alat-alat mekanisasi perkebunan yang telah diserahkan kepada
masyarakat.
8. Dukungan manajemen
Kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek manajerial pada Dinas
Perkebunan Provinsi Riau, yaitu: perencanaan (penyusunan renja,
koordinasi pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta
pemutakhiran data statistik perkebunan), administrasi keuangan,
laporan keuangan, administrasi perkantoran, sarana prasarana
aparatur, kepegawaian dan lain-lain.
5.2. Indikator Kinerja
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu
ditetapkan indikator kinerja. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas
Perkebunan tahun 2014-2018, maka ditetapkan 5 indikator kinerja sesuai dengan sasaran
pembangunan perkebunan yang akan dicapai, yaitu:
1. Terwujudnya peningkatan produktivitas komoditas perkebunan dengan indikator
jumlah produksi komoditas perkebunan (produksi karet, kelapa sawit, kelapa
dalam ton)
2. Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan dengan indikator
jumlah unit usaha pengolahan hasil yang dibina (unit usaha)
3. Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi perkebunan dengan indikator
tingkat penerapan teknologi perkebunan (%).
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM dan
kelembagaan petani dengan indikator nilai tukar petani (NTP).
5. Terwujudnya ketahanan pangan dari produk perkebunan dengan indikator jumlah
produksi pangan dari komoditas perkebunan (produksi sagu dalam ton).
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 63
5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sesuai dengan misi yang akan diwujudkan, maka yang menjadi kelompok sasaran
pembagunan perkebunan periode 5 tahun ke depan sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan produktivitas komoditas perkebunan
2. Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan
3. Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi perkebunan
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani
5. Terwujudnya ketahanan pangan dari produk perkebunan
Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau,
dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama
periode 2014-2018 disajikan padaTabel 14.
Tabel 14. Alokasi Dana Indikatif Belanja Tiak Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun Belanja Tidak Langsung (Rp)
Belanja Langsung (Rp)
2014 15.262.613.441,13 100.429.533.543,18
2015 17.865.497.057,52 117.556.769.875,87
2016 21.086.661.031,91 138.752.353.231,35
2017 24.540.186.563,03 161.476.899.031,32
2018 28.855.909.543,88 189.874.790.882,56
Secara terperinci program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan (output) dan
pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 15.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 64
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Untuk periode 5 tahun mendatang (2014-2019), Pemerintah Provinsi Riau
mencanangkan visi dan misi pembangunan di Riau, yaitu:
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-
2019 adalah: “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya
saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja”.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan
permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,
maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2014-2019, sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintah yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan
politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan
Dalam mengimplementasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran, maka disusun
strategi dan arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5
(lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 sebagai
berikut:
1. Tahun pertama (2014): pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM,
sarana dan prasarana pemerintahan, meningkatkan kapasitas aparatur, serta
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 65
2. Tahun kedua (2015) : pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM,
sarana dan prasarana pemerintahan serta penguatan ekonomi inklusif dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Tahun ketiga (2016) : penguatan jaringan infrastruktur, pengembangan budaya,
peningkatan prestasi aparatur pemerintah serta pemantapan pembangunan
ekonomi berdaya saing tinggi.
4. Tahun keempat (2017) : pemantapan infrasturktur dan aparatur pemerintah
dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta melanjutkan
kebijakan tahun sebelumnya
5. Tahun kelima (2018) : pemantapan prasarana wilayah, pembangunan SDM,
perekonomian yang berdaya saing dan aparatur pemerintahan secara
berkelanjutan.
Dari 9 (sembilan) Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Dinas Perkebunan
Provinsi Riau terutama berperan untuk mewujudkan pencapaian misi ke-7, yaitu
memperkuat pertanian dan perkebunan. Misi ke-7 dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-
2019 ini mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu:
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan
yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang;
2. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan;
3. Meningkatkan kesejahteraan petani.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-7 ini adalah:
1. Optimalisasi lahan dan diversifikasi;
2. Meningkatnya jumlah industri olahan produk pertanian dan perkebunan;
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).
Strategi, Kebijakan Umum dan Program pembangunan daerah misi ke-7 pada RPJMD
Tahun 2014-2019 yang terkait secara langsung dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau
disajikan pada Tabel 16.
Draft Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 66
Tabel 16. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi ke-7 pada RPJMD
Provinsi Riau 2014-2019.
Misi ke-7: Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Umum
Program Pembangunan Daerah
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi
Optimalisasi lahan dan diversifikasi
Meningkatkan penguatan pangan, peningkatan produksi dan keanekaragaman pangan
Pemenuhan kecukupan konsumsi pangan masyarakat
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Mewujudkan kemandirian desa melalui kedaulatan pangan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2. Meningkatkan kesejahteraan petani
Meningkatnya Nilai Tukar Petani
Meningkatkan nilai tukar petani
Peningkatan kesejahteraan petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Untuk memperkuat pertanian dan perkebunan, ada 5 (lima) program pembangunan
daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perkebunanan untuk melaksanakannya. Untuk
menunjukkan pencapaian program tersebut selama periode 5 (lima) tahun, maka ditetapkan
indikator kinerja (outcome) berserta target capaiannya. Program dan indikator kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Provinsi Riau Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 17.
[Rancangan Akhir] |Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 | 67
Tabel 17. Indikator Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Program Pembangunan
Daerah Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Program Peningkatan Jumlah produksi pangan
Ketahanan Pangan dari perkebunan (ton):
Sagu 126.145 196.786 269.786 318.347 340.632 345.741 345.741
2. Program Peningkatan Produktivitas komoditi
Produksi Pertanian/ perkebunan (kg/ha/tahun) :
Perkebunan Kelapa sawit 3.913,00 3.937,00 3.957,00 4.39,00 4.091,00 4.144,00 4.144,00
Karet 1.042,00 1.052,06 1.062,58 1.073,21 1.083,94 1.094,78 1.094,78
Kelapa 1.276,00 1.288,72 1.301,60 1.314,62 1.327,77 1.341,04 1.341,04
3. Program Peningkatan Tingkat Penerapan 60 60,5 61 61,5 62 62,5 62,5
Penerapan Teknologi Teknologi Pertanian (%)
Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Nilai Tukar Petani 95,47 96,80 97,47 98,23 99,07 100,07 100,07
Kesejahteraan Petani (NTP)
5. Program Peningkatan Jumlah unit usaha 12 14 29 44 59 74 74
Pemasaran Hasil pengolahan hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Perkebunan (Unit usaha)
|Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 | 64
Tabel. 15 Indikator Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (out
come) dan Kegiatan
Kondisi Kinerja Awal Periode
RPJMD
Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMD
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target (ha,ton,km,bln,
pkt)
Rp.( juta)
Target (ha,ton,km,bln,
pkt)
Rp.(juta) Target (ha,ton,km,b
ln,pkt)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km, bln
pkt)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km
bln,pkt)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km,bjl
pkt)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km,bln,
pkt))
Rp. (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya Pelayanan administrasi
perkantoran baik kwalitas ataupun
kwantitas
Terwujud nya pelayanan
administrasi perkanto ran
Jumlah Jenis layanan
Program : Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Peningkatan pelayanan kebutuhan
administrasi per kantoran dan birokrasi
3.315
2.490
3.446
3.557
3.913
16.959 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat 12 30 12 20 12 20 12 20 12 20 12 40 12 140
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 679 12 450 100 450 12 600 12 650 12 600 25 2.550
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kend. Dinas/operasional
12 110 12 270 100 250 12 400 12 550 12 350 12 1.425
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan jasa adm.keuangan
12 100 12 25 100 25 12 20 12 30 12 40 12 155
- Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 423 12 230 100 230 12 320 12 350 12 300 12 1.275
‘-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan prltn kerja
12 150 12 70 100 70 12 60 12 80 12 120 12 440
‘- Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor disbun
12 400 12 105 100 105 12 64,112 12 140 12 160 12 670
‘- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggan daan
12 350 12 80 100 80 12 50 12 110 12 125 12 485
‘- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
12 200 12 65 100 65 12 75 12 95 12 125 12 415
‘- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr
1 900 1 175 100 175 - - 1 245 1 265 12 1.090
‘- Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
- - 1 20 100 20 1 20 1 40 1 50 1 160
‘- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan & peraturan undang-undang
1 100 1 50 100 30 1 30 1 60 1 70 1 230
‘- Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan acara senam
12 325 12 165 100 165 12 165 12 220 12 240 12 1.180
‘- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 1.628 12 775 100 585 12 850 12 900 12 1.000 12 4.800
‘- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya kemananan kantor
- - 12 135 100 137 12 240 12 300 12 160 12 660
‘- Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi
Tersedianya sarana informasi, Internet, hosting website dan perawatan jaringan
- - 12 400 100 200 12 200 12 320 12 330 12 1.550
‘- Penyediaan administrasi kepegawaian
Terlaksananya penye diaan adm.kepegawaian
- - - - 100 75 12 30 12 100 12 100 12 375
Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Jumlah paket pengadaan sarana prasarana pendukung aparatur
3.830
4.244
1.780
5.135
5.649
23.526
Kegiatan :
‘-Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas/ operasional
5 1.800 - - - - - - 3 1.800 9 5.070
‘-Pengadaan perlengkapan gedung kantor
‘- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 480 1 375 1 150 1 165 1 180 1 200 5 1.160
|Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 | 65
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (out come) dan
Kegiatan
Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD
Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target
(ha,ton,km) Rp.(
juta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(juta) Target
(ha,ton, km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(jut
a)
Target
(ha,ton,km) Rp.
(Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
‘-Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 718 1 250 1 200 1 250 1 275 1 280 5 1.265
‘-Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleurr
1 50 1 240 1 - 1 485 1 500 1 425 5 1.800
‘- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1 200 1 125 1 100 1 110 1 120 1 130 5 585
‘- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1 770 1 990 1 - 0 1 3.000 3 7.334
‘- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Terlaksananya pembuatan DED kantor Dinas Perkebunan, pemba
ngunan gedung
1 - 1 250 1 227,6 1 4.000 1 5.000 - 1 450
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatus
437 362 570 438 482 2.117
Kegiatan :
‘- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
171 107 171 181 180 190 180 200 180 250 711 821
‘- Pengadaan pakaian KORPRI Terlaksananya pengadaan pakaian Korpri
- - 180 180 180 200 180 250 540 630
‘- Pengadaan pakaian adat daerah Terlaksananya pengadaan pakaian Melayu
- - 171 117 - - 180 200 180 200 180 250 711 867
‘- Pengadaan pakaian hansip/linmas Terlaksananya pengadaan pakaian Linmas
- - 171 107 - - 180 180 180 200 180 250 711 736
‘- Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga & kelengkapannya
171 181 180 200 180 200 180 250 711 821
‘- Pembinaan fisik dan mental aparatur Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur
171 130 171 70 12 130 430 430
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kompetensi Aparatur
271 100 70 278 306 1.494
Kegiatan :
‘-Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
12 100 6 75 10 100 10 70 10 80 10 135 58 545
‘- Penyebaran informasi peningkatan penerapan teknologi perkebunan melalui media cetak
Terlaksananya Penyebaran informasi peningkatan penerapan teknologi perkebunan melalui media cetak
- - 1 196 - - 1 100 1 120 4 516
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Peningkatan Pngembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
245
244
140
296
326
1.382
Kegiatan :
‘- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jenis laporan Keuangan yang tersusun sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010
4 45 4 45 4 44 4 40 4 60 4 70 20 270
‘- Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD
Jumlah dokumen 4 200 4 200 4 200 4 100 4 220 4 256 4 980
|Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 | 66
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (out come) dan Kegiatan
Kondisi Kinerja
Awal Periode RPJMD
Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi Kinerja
Akhir Periode RPJMD
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target (ha,ton,km)
Rp.( juta)
Target (ha,ton,km)
Rp.(juta) Target (ha,ton,
km,dok)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km)
Rp.(juta)
Target (ha,ton,km)
Rp.(juta) Target (ha,ton,km)
Rp. (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya produktivitas komoditas
pertanian/ perkebunan
Terwujud nya pening katan
produkti vitas komoditas
perkebunan
Produktivitas tanaman
perkebunan
Program : Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Kegiatan :
Menigkatnya produktivitas komoditi utama
perkebunan Karet, Kelapa sawit dan kelapa
1.042,00 3.913,00
1.276,00
1.052,06 3.937,00
1.288,72
1.062,583.957,00
1.301,60
1.073,21 4.039,00
1.314,62
1.083,94
4.091,00
1.327,77
1.094,78 4.144,00
1.341,04
1.094,78 4.144,00
1.341,04
- Peremajaan kebun karet rakyat Luas tan. Karet yg diremajakan
1.200 6.000 2.400 24.500 1 474,7 650 14.422 1.000 15.000 1.000 15.000 5.051 69.397
- Peremajaan kebun kelapa rakyat Luas tan. Kelapa yg diremajakan
420 3.500 150 1.040 1 114 330 6.250 500 5.000 500 5.000 1.481 17.404
- Peremajaan kebun kelapa sawit rakyat
Luas tan. Klp. swt diremajakan
- - 210 2.680 1 303,6 500 14.000 - - - - 711 16.984
- Pengembangan tanaman perkebunan potensial (Kenaf, Nilam, Kopi dll)
Luasan pengembangan komoditi potensial
- - - - - - - - - - - -
= Pengembangan tanaman Kenaf sebagai tanaman sela
Luasan tanaman kenaf 1.030 75 - - 1.030 75
= Pengadaan Bibit tanaman sela Kopi dan Kakao
Volume (Btg) tan. Kopi dan kakao
200 200 - - 200 200
= Pengembangan tanaman Nilam Luasan tanaman nilam 30 788 30 788
= Integrasi tanaman gaharu diperkebunan rakyat
Luasan tanaman integrasi
50 235 50 235
- Divesifikasi Tanaman Kakao pada perkebunan rakyat
Luas lahan. Diversifikasi kakao
100 1.000 109 1.050 1 507 105 1.125 100 1.250 100 1.250 415 5.182
- Penyediaan Bibit Kelapa sawit, karet dan Kakao
Jumlah btg bibit sawit, bibit karet,bibit kakao
80.900 12.336 122.200 2.440 1 808,6 456.500 10.578 50.000 100.000 100.000
4.000 50.000 100.000 100.0000
4.000 909.600 34.162
- Penggantian bibit palsu kelapa sawit dengan bibit unggul bersertifikat
Luas lahan sawit yg mendapat bibit bersertifikat
115 3.750 1 68 400 4.000 - - - - 401 72.000
- Pembinaan Klasifikasi/penilaian usaha perkebunan
Jumlah perusahaan yg dinilai dan dievaluasi
30 950 30 900 70 750 30 1.250 90 775 115 800 300 3.925
- Penertiban Izin Usaha Perkebunan Jumlah unit usaha perkebunan yg ditertibkan
10 200 12 194 30 550 30 220 30 250 30 300 132 1.130
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan
Jumlah areal yg pengendalian OPT
200 350 250 200 300 200 300 400 300 440 350 500 1.600 1.720
- Fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan
Laporan penanganan kasus gangguan usaha perkebunan
5 200 5 250 5 250 5 300 5 320 5 350 25 1.470
- Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan
Jumlah petani/ pendamping prngrndali hama
40 250 40 250 40 250 40 300 40 330 40 350 200 1.480
- Pemantauan dan Pengendalian kebakaran lahan dan kebun
Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun
1 350 1 350 1 350 1 500 1 550 1 600 1 1.800
- Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat
Jumlah lokasi pembinaan petugas pengamat
hama/penyakit dan cadangan pestisida
11 300 11 300 11 300 11 325 11 350 11 385 11 1.610
- Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi pemberantasan bibit unggul palsu
Jumlah lokasi pembinaan klpk penangkarbenih dan sosialisasi pember rantasan bibit palsu
14 500 10 250 12 250
14 300 14 320 14 350 64 1.470
- Koordinasi pembangunan perkebunan antara Provinsi Riau dengan Kab/ Kota
Jumlah pertemuan yang difasilitasi
1 425 1 425 1 450 1 475 1 475 1 500 5 2.385
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan laporan kegiatan Disbun Prov.Riau
4 250 4 300 4 350 4 500 4 400 4 425 5 1.850
- Pengolahan & pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil pkbn
Buku statistik, Profil perkbn & Buku saku
200 300 200 300 200 350 200 375 200 400 200 445 1.000 1.870
|Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 | 67
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (out come) dan Kegiatan
Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD
Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target
(ha,ton,km) Rp.(
juta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(juta) Target
(ha,ton, km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(juta) Target
(ha,ton,km) Rp.
(Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- Rehabilitasi Jalan Produksi Jalan produksi yang direhabilitasi
27
6.869
35
8.950
1
365
40
10.000
65
17.500
75
20.000
242
63.684
- SID Pembangunan Water Management pada kawasan perkebunan
SID Pembangunan Water
- 3 300 - - 5 450 5 550 13 1.300
‘- Pembangunan Water Managemen di kawasan perkebunan
Jumlah unit Water managemen
- - - - - - 45 4.000 64 4.750 75 4.500 184 13.250
- Normalisasi Saluran Drainase pada areal perkebunan rakyat
Saluran drainase yg diperbaikii
32 11.900 23 3.475 1 350 15 1.350 30 4.150 50 5.750 150 26.975
- Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida
Jumlah lokasi pembinaan
12 400 12 320 12 500 12 500 12 550 12 600 12 2.870
- Inventarisasi dan Identifikasi potensi lahan pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan GIS
Jumlah dokumen laporan
1 350 1 350 1 350 1 250 1 300 1 350 5 1.950
- Intensifikasi Tanaman Perkebunan Jumlah Hektar 100 1.000 - - - - 100 3.500 100 3.500 400 11.500
- Pengadaan alat mekanisasi perkebunan Jumlah unit 3 3.900 1 1.300 - - 1 1.500 3 5.000 3 5.200 11 16.900
= Penyediaan Excavator Jumlah unit Excavator 3 3.900 1 1.300 - - - - 4 5.200
= Pengadaan alat angkut hasil panen Jumlah unit angkong 10 600 10 600
= Pengadaan Mesin Pompa air untuk pengendalian kebakaran lahan
Unit pompa air 4 200 - - 4 750 4 800 14 2.150
= Pengadaan Jonder Jumlah unit jonder 1 535 1 535
= Pengadaan alat semprot hama 10 600 10 600
- Penyediaan Pestisida Jumlah kg/ ton 250 250
- Perluasan kebun karet rakyat Jumlah luasan 1.000 7.000 1.000 7.000
- Pengkuran kembali lahan Perusahaan Perkebunan
Jumlah perusahaan perkebunan
50 15.000 50 15.000
- Intensifikasi kebun kelapa sawit rakyat Jumlah saprodi 1 1.000 1 1.000
- Optimasi lahan perkebunan gambut di Kab.Bengkalis & Kepulauan Meranti
Jumlah luasan 200 877 200 877
- Pengadaan pupuk tan.perkebunan 1.000 500
= Pupuk Nitrogen Jumlah Kg 1.000 500 1.000 1.080
= Pupuk tanaman sawit Jumlah kg 1.000 1.080 2.500 3.385
= Pupuk Urea Jumlah kg 2.500 3.385 1.000 780
- Pengadaan Herbisida Jumlah liter 1.000 780
- Pengadaan Alat Pengolah Hasil perkebunan
Unit penyuling nilam Unit pengolahan karet Unit alat sadap
1 5
100
20 500
1.000
1 5
100
20 500
1.000
- Penyusunan Masterplan pengembangan kawasan perkebunan Provinsi Riau
Jumlah dokumen masplanter
1 1.000 1 1.000
- Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Rakyat
Jumlah Kelompok Tani 100 2.500 100 2.500 200 5.000
Meningkatkan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian (%)
Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Persentase Penerapan Teknologi Pertanian
60
60,5
5.035
61,0
6.850
61,5
7.535
62
8.289
62,5
9.117
62,5
36.826
Kegiatan :
- Penyediaan Agensia Hayati untuk pengendalian OPT perkebunan
Jumlah paket agensia hayati
- - 1 400 1 440 1 480 1 500 4 1.820
- Dem-farm pengembangan komoditi (lada dll)
Jumlah hektar Demfarm
- - 2 250 2 350 2 200 2 250 2 425 10 1.810
- Demfarm pengendaliaan OPT perkebunan
Jumlah hektar Demfarm
- - 80 250 250 300 250 350 1.000 1.175
- Pengawasan Peredaran dan sertifikasi benih perkebunan
Jumlah Kabupaten/Kota
- - 11 230 11 350 1 250 11 450 11 600 11 1.880
- Sosialaisasi kebijakan perkebunan, bimbingan teknis, temu usaha dan pemantapan kelembagaan di 9 UPT Perkebunan
Jumlah UPT perkebunan
9 2.500 9 2.275 -
- Dem-Farm pengendalian kebakaran lahan dan kebun
Jumlah kegiatan - - - - 4 825 12 175 12 200 48 690
- Bimbingan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan alat-alat mekanisasi perkebunan yang telah diserahkan ke masyarakat
Jumlah kelompok tani Kab/ Kota yang dilakukan Bimtek
- - - 12 350 12 385 12 400 12 425 48 1.560
- Pembangunan/pemeliharaan kebun koleksi tanaman .perkebunan
Jlh Ha kebun koleksi 3 385 3 385
|Revisi I Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 | 68
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (out come) dan Kegiatan
Kondisi Kinerja
Awal Periode RPJMD
Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target
(ha,ton,km) Rp.(
juta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(juta) Target
(ha,ton, km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
Target
(ha,ton,km) Rp.(juta) Target
(ha,ton,km) Rp.(ju
ta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Jumlah unit usaha pengo lahan hasil perkebunan yang dibina
Program : Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit usaha(
12
14
1.350
29
26.300
44
28.930
59
31.823
74
35.005
74
123.408
Kegiatan :
- Pembinaan dan fasilitasi usaha pengolahan produk perkebunan
Jumlah unit usaha pengolahanproduk
12 200 2 300 15 250 15 275 15 350 15 400 74 1.170
- Pembinaan pasca panen produk perkebunan
Jumlah Kab/kota yang dibina pasca panen
12 1.525 12 1.230 12 450 12 335 3 750 6 1.250 6 1.300
- Fasilitasi promosi produk perkebunan
Jumlah expo yang diikuti
8 550 10 760 10 950 10 1.150 10 1.200
- Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan
Jumlah Klp.tani yang mendapatkan sertifikat jaminan mutu
3 400 2 350 2 357 2 385 2 450 2 500 13 2.442
- Penyediaan alat pengolah hasil perkebunan
Jumlah alat pengolah sagu
- - - - 1 250 2 1.500 2 1.800 5 2.550
Meningkatkan pengembangan SDM & kelembagaan perkebunan
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petanii
Jumlah kelompok tani yang dibina/dillatih
Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani
Nilai Tukar Petani 95,47
96,80
2.300
97,47
2.900
98,23
3.190
99,07
3.509
100,07
3.860
100,07
15.759
- Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan
Jumlah klp petani dan aparatur
30 1.850 32 2.300 35 2.100 35 2.100 180 3.500 180 3.500 492 14.350
- Pembinaan kelembagaan petani perkebunan
Jumlah asosiasi/ kel.tani yang dibina
- - 5 (12) 250 60 275 5 (12) 300 5 (12) 330 5 (60) 1.155
- Penilaian kelompok tani perkebunan Kelompok tani berprestasi di Kab
- - 120 238 120 270 120 300 120 330 480 1.165
- Pengembangan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan
Kelompok tani usaha pengolahan
20 400 24 300 24 845 24 850 24 875 116 3.270
Meningkatkan ket.pangan
Terwujudnya peningkatan ket.pangan dari produk perkebunan
Jmlh produksi pangan dari komoditas perkebunan (sagu)
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan
Jumlah ton produksi sagu
126.145 196.786,2 269.786 318.347,5 340.631,8 345.741,3 345.741,3
- Pembangunan kebun sagu rakyat Jumlah Areal pemb. sagu
200 900 5.430 1 175 580 2.500 500 2.500 500 1.500 2.481 13.105
JUMLAH 108.680 19.399 92.756 94.560 100.011 515.406