PERIMBANGANKEKUASAAN

AGRI DWI S. P.CINDY SRI W.

LANA KARYATNA R.MONITA PUTRI O.

RENGGA PANDHU W.RIZKI PUTRI PURNAMA

Agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan. Perlu aspek-aspek hubungan antara pemeritah Pusat dengan daerah perlu ditingkatkan.

PENDAHULUAN

PASAL 18A UUD 1945

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

diatur dengan undang-undang dengan memperhati-kan kekhususan dan keragaman daerah.

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-

undang.

PASAL 18B UUD 1945

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Desentaralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemeritah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

DESENTRALISASIDESENTRALISASI

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian

kewenangan pemeritah pusat ke daerah

DEKONSENTRASI

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemeritah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah provinsi.

TUGAS PEMBANGUNANTujuannya adalah agar kesejahteraan masyarakat cepat terwujud melalui peningkatan pelayanan pemberdaayaan dan peran serta

masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan yaitu kedaulatan hanya ada pada pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

TUJUAN DANA PERIMBANGAN

Membantu daerah dalam mendanai kewenangannya

Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah.

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung

UU No. 23 TAHUN 2014

UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat

dan pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 mengatakan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang

adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta

bersaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

UU No. 33 TAHUN 2004

KOMPONEN DANA PERIMBANGAN

Dana bagi hasil (DBH)

Dana alokasi umum (DAU)

Dana alokasi khusus (DAK)