Upload
dangkhuong
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya,sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah,
didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, Penyusunan LKjIP ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan
misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi urusannya yaitu misi 5
“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi”, yang
ditetapkan melalui perumusan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen
Perjanjian Kinerja tahun 2017.
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ini didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat
pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya
dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja
indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi
2 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah
ditetapkan.
Banyuwangi, Pebruari 2018 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SAMSUDIN, SE. M.Si. Pembina NIP. 19700907 199103 1 001
3 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………………………………………………… 1
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………. 3
Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………………………………… 4
Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………. 6
Bab II Perencanaan Kinerja ………………………………………………………………………………… 12
Bab III Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………………………………….. 18
Bab IV Penutup ………………………………………………………………………………………………….. 27
4 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021.
LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan
perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya
good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat
gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2017 yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.
Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi menetetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua)
indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome)
berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah
dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian
output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Terwujudnya sumberdaya Indeks Kepuasan 78.74 78.74 100
dan manajemen perangkat Masyarakat
daerah yang profesional
Peningkatan Kualitas Opini Opini WTP BPK WTP WTP 100
BPK Terhadap Laporan terhadap LKPD
keuangan Pemerintah
Daerah
5 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional dengan
indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat dapat terealisasi 100 % berdasarkan
survey yang telah kami lakukan.
Untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan
keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD pada tahun
2016 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.
6 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi
utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan
kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang belum cukup memberikan pedoman
menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah
yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. Kemudian ditindaklanjuti
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud
Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka
mewujudkan Good Goverment, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun
Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin
dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD
Kabupaten Banyuwangi 2016-2021.
7 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta
faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuwangi, didalam upaya melaksanakan pencapaian
secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu
organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis
dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem
laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang
telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka
pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2017 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Kedudukan
Sesuai dengan peraturan bupati nomor 66 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan
daerah
Dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi peran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sangat
vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah
dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung
kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Tugas Pokok dam Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Banyuwangi No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian tugas fungsi dan tata
8 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidangpengelolaan keuangan dan aset
daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidangpengelolaan
keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidangpengelolaan keuangan dan aset
daerah;
e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
9 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
3. STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA BADAN
S E K R E T A R I S
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAG
UMUM DAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
ANGGARAN
AKUTANSI
PENGELOLAAN ASET KEUANGAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PERENCANAAN PELAPORAN DAN PENERIMAAN INVENTARASASI DAN
ANGGARAN PERTANGGUNGJAWA KEUANGAN PEMANFAATAN
BAN PENDAPATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
VERIFIKASI DAN
PELAPORAN DAN
PENGELUARAN
PEMELIHARAAN DAN
EVALUASI ANGGARAN PERTANGGUNGJAWA KEUANGAN PENGAWASAN
BAN BELANJA
10 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
1.3. ASPEK STRATEGIS
Penerapan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
harus didukung dengan penerapan desentralisasi pada pengelolan keuangan
daerah. Sejumlah UU dan PP berkaitan pengelolaan keuangan negara seperti UU
Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 14/2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; yang kemudian dijabarkan
dalamPP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
21 tahun 2011, menegaskan tentang komitmen Pemerintah Pusat dalam
mendorong terwujudnya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah.
Desentrasi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting, karena
memaksa pemerintah daerah untuk memastikan terjadinya transparansi, efisiensi
dan akuntabilitas yang kuat dalam pemanfaatan keuangan daerah. Hal ini
diperlukan, agar prinsip performance budget yang dianut dalam penyusunan dan
pelaksanaan anggaran, dapat ditegakkan, dan dengan demikian realisasi belanja
pemerintah atas program dan kegiatan prioritas pembangunan, dapat memberi
manfaat optimal bagi kemaslahatan masyarakat.
Dalam perjalanannya, penerapan desentralisasi pada pengelolaan
keuangan di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal pertanggungjawaban
pengelolaam keuangan selama lima tahun mendapatkan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam
pengelolaan keuangan daerah sejatinya sudah memenuhi azas transparansi,
efisien dan berakuntabilitas.
Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu
indikator kinerja pembangunan daerah yang juga merupakan indikator kinerja
sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Banyuwangi. Dalam rangka pencapaian sasaran, strategi yang ditetapkan adalah
perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Ada beberapa aspek strategis yang
menjadi perhatian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapeten
Banyuwangi untuk mengimplementasikan strategi tersebut, antara lain:
11 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
1. Menetapkan regulasi tingkat daerah sebagai penjabaran dari regulasi-regulasi
tingkat nasional terkait dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan
SAP;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan-
tuntutan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah tersedia;
3. Melaksanakan fasilitasi perencanaan anggaran, penatausahaan dan
pertanggungjawaban bagi seluruh SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten
Banyuwangi.
4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi
dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil.
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi disajika secara berurutan dan tersistem guna
mempermudah pemahaman dan telah disesuaikan dengan standar pelaporan.
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok
dan fungsi, Struktur Organisasi dan Aspek Strategis
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja
dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan
Kinerja Tahun 2017
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja
sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2017
dengan Pencapaian kinerja Tahun 2017 dan Analisis
Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan
kinerja selama tahun 2017
BAB IV : PENUTUP
berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Saran
guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.
12 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Kabupaten Banyuwangi. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja)
Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah
(RKPD) Kabupaten Banyuwangi.
2.1.1. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada
potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 –
2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka
dirumuskan tujuan “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset
daerah”.
2.1.2. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang.
Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi adalah:
1. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang
professional.
13 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
KETERKAITAN (INTERELASI) TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
1. Peningkatan Kualitas Opini 1. Opini WTP BPK BPK Terhadap Pengelolaan terhadap LKPD Keuangan Daerah
2. Terwujudnya sumberdaya dan 2. Indeks Kepuasan
manajemen Perangkat Daerah
Masyarakat
yang profesional
2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran
Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif
tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
1. Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Strategi: Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan
dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel
- Kebijakan: Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang akuntabel
2. Sasaran 2 : Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang
professional
- Strategi: Menciptakan tata kelola profesional melalui
pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
- Kebijakan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang
Perangkat Daerah yang efektif dan efisien
14 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
pada Tahun Anggaran 2017, melaksanakan 6 (enam) program yaitu:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi
Anggaran Daerah
5. Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Kegiatan Tahun 2017
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
melaksanakan 56 (lima puluh enam) kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
3. Penyediaan Jasa Perkantoran
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan logistik kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13. Pengadaan mebeleur
14. Pemeliharaan gedung kantor
15. Pemelihraaan kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan peralatan gedung kantor
17. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
18. Rahab sedang/berat gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor
20. Pengembangan system informasi manajemen
15 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
21. Evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah
22. Penyusunan laporan keuangan
23. Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten
Banyuwangi
24. Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara Umum Daerah
25. Pelayanan dan Pencairan APBD Penerbitan SP2D
26. Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah
27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
28. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
29. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD :
Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA
2017 Kabupaten Banyuwangi
30. Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD :
Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA
2017 Kabupaten Banyuwangi
31. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD : Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Banyuwangi
32. Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD : Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Banyuwangi
33. Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD : imbingan Teknis
Penyusunan Perubahan APBD 2017
34. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD : Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
2018
35. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung
36. Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten Banyuwangi
37. Asistensi dan Verifikasi Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD Kabupaten
Banyuwangi
38. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akuntansi Akrual
39. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD : Penyusunan Rancangan Buku Perda tentang
Pertanggungjawaban APBD 2016
40. Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD : Penetapan Buku Perda Pertanggungjawaban APBD 2016
16 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
41. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : Penyusunan Hasil Rancangan
Peraturan KDH tentang Pertanggunjawaban APBD TA 2016
42. Penyusunan Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : Penyusunan Buku Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016
43. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
44. Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah
45. Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
46. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah
47. Pembinaan Akuntansi Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
48. Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah
49. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
50. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah
51. Revaluasi/appraisal Aset/Barang Daerah
52. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Banyuwangi
53. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
54. Penyusunan Standar Satuan Harga
55. Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
56. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah: Publikasi
Potensi Aset Daerah
2.2. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan
kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan
sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :
17 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017
(1) (2) (3)
Terwujudnya sumberdaya
dan manajemen perangkat
daerah yang profesional
Indeks Kepuasan
Masyarakat
78,74 % (skala 1
– 100)
Peningkatan Kualitas Opini
BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Opini WTP BPK terhadap
LKPD
WTP
Penetapan kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar Rp.
15.412.902.650,00 (Lima belas milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus
dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
18 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas.
Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini ada 3 aspek yang akan
dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK);
2. Analisis Capaian Kinerja (ACK);
3. Akuntabilitas Keuangan ( AK ) ;
3.1 Pengkuran Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan
realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata,
angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung
dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana
tingkat capaian yang semakin baik.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan realisasinya.
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI
1. Terwujudnya
sumberdaya dan
manajemen perangkat
daerah yang profesional
Indeks Kepuasan
Masyarakat
78,74 %
(skala 1 –
100)
84,25 %
(skala 1 –
100)*
2. Peningkatan Kualitas
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Opini WTP BPK
terhadap LKPD
WTP WTP
*) berdasarkan perhitungan hasil survey indeks kepuasan masyarakat (kuesioner)
19 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis
kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran
strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan
sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan untuk mempermudah
interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator
kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan,
permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di
masa yang akan datang.
Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah
yang professional
Sasaran strategis Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat
daerah yang profesional dengan indikator indeks kepuasan masyarakat ditetapkan
berdasarkan renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 -2021
yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021.
Ada beberapa jenis layanan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi meliputi Klinik Akuntansi dan Konsultasi
terpadu, Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Klinik Penatausahaan
Keuangan, Klinik Fasilitasi Perencanaan Anggaran, Fasilitasi Pengamanan Aset dan
Pelayanan Lainnya. Berikut kami sajikan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
dengan mengambil 35 responden sebagai sampel.
20 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100
maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 sebagaimana
tabel berikut :
Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
1 -1,75 25 – 43,75 D Tidak baik
1,76 – 2,5 43,76 - 62,5 C Kurang Baik
2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik
3,26 - 4 81,26 - 100 A Sangat Baik
Responden
1 3 3 3 4 3 3 4 3
2 3 3 3 4 4 3 3 3
3 3 2 3 4 3 3 4 3
4 4 3 3 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 4 4 4 4 4 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3
9 3 3 4 4 4 4 4 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 4 3 3 3
12 4 3 3 4 4 3 4 4
13 4 4 3 4 4 4 4 3
14 3 4 4 4 4 4 4 4
15 3 3 4 4 4 4 4 4
16 3 3 3 4 3 4 4 4
17 4 4 3 3 4 3 3 4
18 4 3 3 3 4 4 4 4
19 3 3 3 4 3 4 3 4
20 3 4 3 4 4 4 4 3
21 3 3 3 3 4 4 3 3
22 4 4 3 4 4 3 3 3
23 3 3 3 4 4 3 4 4
24 3 3 3 4 3 3 4 3
25 3 4 3 3 4 3 4 3
26 3 3 4 4 3 4 4 3
27 3 4 3 4 3 3 3 3
28 3 3 3 3 4 3 3 3
29 3 3 3 3 3 3 3 3
30 3 3 3 2 3 3 3 3
31 3 3 3 3 3 3 3 0
32 3 4 3 3 3 4 4 3
33 3 4 3 4 3 3 4 3
34 3 4 3 3 4 3 3 4
35 3 3 3 3 3 3 4 3
Jumlah Nilai Perunsur 112 115 111 124 124 119 125 113
NRR Perunsur 3,2 3,29 3,17 3,54 3,54 3,4 3,57 3,23
Nilai Interval IKM
Unsur yang dinilai
3,37
TABEL HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PELAYANAN TAHUN 2017
21 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Hasil perhitungan survey diatas menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan
pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bnayuwangi dinilai
sangat baik dengan Nilai interval IKM 3,37. Sehingga capaian kinerja untuk indikator
indeks kepuasan masyarakat seperti ditunjukkan pada tabel berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
2017 (%) Target Realisasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat
% (skala 1 – 100) 78,74 84,25 107 %
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian kinerja untuk
sasaran strategis Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang
professional dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghasilkan capaian kinerja 107% atau
bermakna sangat berhasil.
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan
Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
2017 (%) Target Realisasi
Opini WTP BPK
terhadap LKPD
Opini WTP WTP 100 %
Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD ada tahun
2016 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2017 disajikan pada table berikut ini :
22 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Pagu Realisasi
6 7 8 9
1Program Peningkatan Management dan Pelayanan
Administrasi
3.402.958.000 3.192.823.296 93,82
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 9.996.000,00 99,96
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
listrik
236.103.450,00 205.310.108,00 86,96
c) Penyediaan Jasa Perkantoran 276.000.000,00 276.000.000,00 100,00d) Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000,00 179.652.500,00 99,81e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.065.070,00 178.625.900,00 99,20
f) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan 63.000.000,00 59.949.500,00 95,16g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 234.167.630,00 231.888.500,00 99,03h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.673.050,00 41.682.450,00 97,68i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
13.316.050,00 12.889.200,00 96,79
j) Penyediaan Bahan logistik Kantor 135.000.000,00 126.639.400,00 93,81
k) Penyediaan Makanan dan Minuman 160.000.000,00 138.260.000,00 86,41
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah
812.471.400,00 713.751.355,00 87,85
m) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 129.632.150,00 126.432.000,00 97,53
n) Pengadaan Mebeleur 38.309.200,00 37.000.000,00 96,58o) Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.906.300,00 99,91p) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 70.000.000,00 65.325.000,00 93,32
p) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
(Perpanjangan Surat Kendaraan)
382.220.000,00 358.658.333,00 93,84
q) Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 21.150.000,00 84,60
r) Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 95.000.000,00 89.850.000,00 94,58s) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 175.000.000,00 174.993.000,00 100,00t) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor 45.000.000,00 44.863.750,00 99,70
2 Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 528.108.000 527.017.580 99,79a) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 40.000.000,00 39.711.000,00 99,28b) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah
243.056.000,00 242.995.450,00 99,98
c) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah
130.332.000,00 130.203.480,00 99,90
d) Penyusunan Laporan Keuangan 114.720.000,00 114.107.650,00 99,47
3Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.435.000.000 1.398.702.300 97,47
a)Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
65.000.000,00 64.932.400,00 99,90
b)Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara
Umum Daerah
100.000.000,00 96.294.800,00 96,29
c)Pembinaan dan Sosialisasi administrasi penerimaan
daerah
0 0 0,00
d)Pelayanan dan pencairan APBD penerbitan SP2D 1.099.600.000,0 1.067.432.700,00 97,07
e)Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan
Keuangan Daerah
70.400.000,00 70.043.250,00 99,49
f)Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan
Keuangan Daerah (Sosialisasi Implementasi Transaksi
Non Tunai Keuangan Daerah)
100.000.000,00 99.999.150,00 100,00
4Program Peningkatan dan Pengembangan
Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah
4.924.620.650 4.796.278.700 97,39
a)Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD
2.999.999.000,0
0
2.920.723.000,00 97,36
b)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
243.812.850,00 242.876.300,00 99,62
c)Penyusunan buku penetapan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
187.479.500,00 165.053.400,00 88,04
d)Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang
Perubahan APBD 2017
179.900.100,00 177.930.000,00 98,90
NO. Program/ KegiatanAnggaran Capaian
%
TABEL REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2017
23 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Realisasi anggaran Tahun 2017 berdasarkan Tebel diatas dapat diketahui bahwa
pagu sebesar Rp. 15.412.902.650,00 Realisasi sebesar Rp. 14.580.064.741,00 atau
94,60 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 terdapat peningkatan
jumlah penyerapan anggaran yaitu pagu tahun 2016 sebesar Rp. 15.939.287.750,00
realisasi sebesar Rp. 13.799.305.107,00 atau 86,76 % atau meningkat 7,84 %.
e)Penyusunan buku penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD 2017
178.356.700,00 175.621.000,00 98,47
f)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD 2017
189.230.300,00 188.648.500,00 99,69
g)Penyusunan buku penetapan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD 2017
182.625.000,00 180.487.000,00 98,83
h)Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD 187.524.000,00 180.710.000,00 96,37
i)Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 188.809.000,00 184.710.000,00 97,83j)Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak
Langsung
198.037.500,00 197.831.500,00 99,90
k) Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten
Banyuwangi
89.689.800,00 83.250.000,00 92,82
l) Asistensi dan verifikasi penyusunan RKA, DPA dan
DPPA SKPD se Kabupaten Banyuwangi
99.156.900,00 98.438.000,00 99,27
5Program Peningkatan Pertanggungjawaban
Pendapatan dan Belanja Daerah
3.418.200.000 3.160.375.710 92,46
a) Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis
akuntansi akrual
260.000.000,00 245.844.562,00 94,56
b)Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016
215.000.000,00 211.495.500,00 98,37
c)Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016
215.000.000,00 203.874.500,00 94,83
d)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
TA. 2016
200.000.000,00 193.383.100,00 96,69
e)Penyusunan Penetapan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
TA. 2016
200.000.000,00 181.242.100,00 90,62
f)Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah
490.600.000,00 455.108.023,00 92,77
g) Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah 219.000.000,00 188.303.676,00 85,98h)Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD
Kabupaten Banyuwangi
513.114.250,00 495.220.450,00 96,51
i)Pendampingan pengelolaan keuangan 517.385.750,00 432.917.618,00 83,67
k)Pembinaan Akuntansi pelaporan pengelolaan
keuangan SKPD
297.180.000,00 283.607.905,00 95,43
l) Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah 290.920.000,00 269.378.276,00 92,60
6Program Peningkatan dan Pengembangan Aset
Daerah
1.704.016.000 1.504.867.155 88,31
a)Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah 69.812.000,00 69.732.250,00 99,89
b)Penyusunan pelaporan barang milik daerah 164.380.000,00 133.675.350,00 81,32c)Penyusunan pelaporan barang milik daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan CalBMD dan Neraca
Awal Aset Tahun 2017
100.000.000,00 99.999.900,00 100,00
d)Revaluasi/apresial aset/barang daerah 150.000.000,00 102.609.650,00 68,41
e)Fasilitasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan
milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
232.045.100,00 205.203.000,00 88,43
f)Pemeliharaan dan pengamanan aset Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi
245.580.000,00 228.106.390,00 92,88
g)Penyusunan Standart Harga 267.418.900,00 252.608.300,00 94,46
h)Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi
322.780.000,00 266.802.665,00 82,66
i)Pengembangan sistem informasi menajemen barang
daerah
152.000.000,00 146.129.650,00 96,14
15.412.902.650 14.580.064.741 94,60JUMLAH
24 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2016
Program / Kegiatan Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 100
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
275.000.000,00 199.604.169,00 72,58
3. Penyediaan Jasa Perkantoran 252.000.000,00 252.000.000,00 100
4. Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 199.693.300,00 99,85
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
210.000.000,00 203.912.200,00 97,10
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
65.000.000,00 64.999.450,00 100
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
225.028.800,00 218.448.800,00 97,08
8. Penyediaan peralatan rumah tangga 90.000.000,00 89.749.450,00 99,72
9. Penyediaan bahan logistik kantor 179.950.000,00 179.920.600,00 99,98
10. Penyediaan makanan dan minuman
160.000.000,00 159.915.000,00 99,95
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.007.834.800,00 748.506.290,00 74,27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan gedung kantor 22.500.0000,00 22.274.000,00 99,00
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
115.351.200,00 115.340.000,00 99,99
3. Pengadaan mebeleur 30.400.000,00 30.000.000,00 98,68
4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
100.000.000,00 99.991.150,00 99,99
5. Pemelihraan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasioanl
95.000.000,00 85.010.000,00 89,48
6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
25.000.000,00 21.275.000,00 85,10
7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
100.000.000,00 81.200.000,00 81,20
8. Rehab sedang/berat gedung kantor 300.000.000,00 299.660.000,00 99,89
9. Pemeliharaan rutin / berkala taman kantor 71.100.000,00 71.076.500,00 99,96
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
339.426.000,00 339.361.900,00 99,98
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
110.196.000,00 109.999.750,00 99,82
3. Penyusunan realisasi pelaksanaan APBD Kab. Banyuwangi
422.000.000,00 406.897.800,00 96,42
4. Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis akrual
267.459.250,00 234.247.480,00 87,58
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
174.480.000,00 173.773.500,00 99,60
25 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
- Penyusunan Perbup tentang Pendoman Pelaksanaan APBD.
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
3.333.779.600,00 3.148.570.497,00 94,44
3. Penyusunan rancanngan pertaturan KDH tentang penjabaran APBD
- Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi.
- Penyusunan Buku penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi
357.121.900,00 335.971.300,00 94,07
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2016 Kabupaten Banyuwangi.
- Penyusunan Buku penetapan Perda tentang APBD TA 2016 Kabupaten Banyuwangi
380.262.500,00 366.627.600,00 96,41
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi.
- Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang Penjabaran perubahan APBD Kab. Banyuwangi
374.700.000,00 360.575.700,00 96,23
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
364.558.000,00 324.268.800,00 88,95
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
366.620.000,00 335.989.400,00 91,65
8. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
466.000.000,00 412.620.850,00 88,55
9. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
- Pemetaan Potensi aset tanah dan Bangunan
- Pelaporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Rencana Kebutuhan / Pemeliharaan Barang Milik Daerah
417.383.300,00 285.948.950,00 68,51
10. Revaluasi apprasial ast/barang daerah 200.000.000,00 23.993.700,00 12,00
11. Peningkatan manajemen keuangan
1.148.150.000,00 1.076.795.350,00 93,79
12. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
425.000.000,00 417.636.279,00 98,27
26 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
13. Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah
799.837.400,00 415.048.620,00 51,89
14. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
709.387.500,00 487.198.242,00 68,68
15. Pembinaan Akuntansi dan Pencataan Aset Daerah
603.000.000,00 576.834.500,00 95,66
16. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 179.600.000,00 177.392.900,00 98,77
17. Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD
180.900.000,00 179.873.450,00 99,43
18. Peningkatan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung
210.675.100,00 153.904.350,00 73,05
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota
1. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
164.486.400,00 150.925.200,00 91,75
2. Fasilitai pemulihan keuangan daerah 202.600.000,00 177.273.500,00 87,50
JUMLAH 15.939.287.750,00 13.829.305.527,00 86,76
27 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 7
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ini disusun, merupakan bentuk
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan
sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program
dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Saran
Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan
sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing
bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran
sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai.
Banyuwangi, Pebruari 2018 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
SAMSUDIN, SE. M.Si. Pembina NIP. 197009071991031001