KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/... · 2017-04-28 · pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan ... Permasalahan dan hambatan

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan karunia-Nya sehingga

kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2016.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat

yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam

Negeri, Program/Kegiatan SKPD Propinsi Kalimatan Selatan dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah BumbuTahun 2006 - 2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016–2020 serta Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016-2020.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kealpaaan kami, sehingga dalam

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 masih banyak terdapat

kekurangan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan

masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil satu tahun kedepan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan

terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program

pembangunan yang telah ditetapkan.

Batulicin, 10 Februari 2015

Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu

H.M. HANAFIAH,S.Pd,MMPembina Utama Muda

NIP. 19590801 198103 1 028

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 2012

i

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………….……………………………………………

Daftar Isi ……………………………………………………………………

Daftar Tabel ……………………….……………………………………….

BAB I PENDAHULUAN ……………..…………………………………

1.1 Latar Belakang …………….……………………………..

1.2 Landasan Hukum ………….………………….………….

1.3 Maksud dan Tujuan ……………….……………………..

1.4 Sistimatika Penulisan …………………………………….

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 …

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan

capaian renstra SKPD; ………………………..……..

2.2 analisis kinerja pelayanan SKPD; …………………….

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ……………………………………………………..

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD …………....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat. …………………………………………..…

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………...……

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja …………………….….……

BAB IV PENUTUP ………………………………................................

i

ii

iiii

1

1

2

5

6

11

11

14

16

18

20

22

22

23

31

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan

kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tahun 2016 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan

terukur dalam angka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan

kegiatan pembangunan yang telahditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 terutama

berpedoman Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 dengan mengakomodasi

aspirasi yang berkembang dimasyarakat, serta disinergikan dengan

program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006

-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini selaras dengan 3 (tiga) Program

Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan

Tertib Dokumen Kependudukan dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2020 yang ke Enam“ Menyelenggarakan tata kelola

birokrasi yang baik dan bersih ”.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini dijadikan acuan dalam

membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 untuk bahan penyusunan

APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2016 dan sebagai

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 1

pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hokum dalam penyusunan Renja DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016 ini mengacu pada :1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844);5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4578);8) PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;


9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam

Pembangunan Daerah;13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;14) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP

berbasis NIK secara Nasional;15) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP

Elektronik; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal;18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2004

TentangTanda Nomor Perumahan dan Bangunan;20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2004

tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan

Sipil.


21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007

tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan

organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor.40 Tahun 2007);22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 24 Tahun 2007

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

BumbuNomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya

Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 12 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kab. Tanah

BumbuNomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya

Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.24) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;25) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2011-2015;

1.3Maksud dan Tujuan

1.3.1Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun

2016 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam

Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Propinsi Kalimatan Selatan

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

Tanah BumbuTahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

– 2020 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 - 2020.


1.3.2Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

BumbuTahun 2016 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil I (satu) tahun kedepan agar

terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasarandan program pembangunan

yang telah ditetapkan.

1.4Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD,

proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara

Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD,

dengan Renja Kementerian dan Renja

Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.1.3 Maksud danTujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari


penyusunan Renja SKPD1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPDBab ini memuat kajian (review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-

2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi

APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara

lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihi terget kinerja

program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan

pengganggaran yang perlu diambil untuk


mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPDBerisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun

2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPDBerisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs

(Milenium Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yg strategis prioritas tahun yang

direncanakan.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hal analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan


3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut

dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten

yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi skpd provinsi

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten (kalau dilaksanakan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2Tujuan dan Sasaran Renja Berisikan penjelasan

mengenai :1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

BAB IV PENUTUP1. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya


ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

3. Rencana tindak lanjut


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2015

2..1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tanah Bumbu ke 4 Tahun 2016 – 2020, untuk Tahun Anggaran2014 (tahun n-2) dan 2015 (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaianRenstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai bperikut :

1. Penerbitan dan pendistribusian NIK yang seharusnya selesai akhir

September 2011 pelaksanaanya mundur hingga Desember 2011

dikarenakan menunggu pengesahan perubahan anggaran tahun 2011;2. Pemutakhiran data kependudukan dalam rangka database

kependudukan dari target 91.000 KK, terealisasi 86.000 KK atau 95%3. Pelaksanaan perekaman e-KTP massal dari target 174.824 Orang

pada 31 Desember 2012 terealisasi 170.836 Orang atau 97.72%4. Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dengan

indikator semua masyarakat memilki dokumen kependudukan

perencanaanya dalam Renstra 2011-2015 sejumlah 481.675 lembar,

sampai dengan tahun 2012, telah terealisasi 339.518 lembar atau

70 %. 5. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan

sipil mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna

mendukung pelayanan yang prima dari target tahun 2015 750 Orang

sampai dengan tahun 2013 telah terealisasi 450 orang atau persentase

realisasi sebesar 60%. 6. Volume kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan telah terealisasi

450 orang dari target 2015 sebesar 750 atau persentase realisasi

sebesar 60 %

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014

11

7. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dilaksanakan per

semester.

Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program

dan kegiatan tahun anggaran 2013, antara lain:

1.Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, gedung kantor yang

masih menjadi satu dengan SKPD lain, sehingga pelayanan Kepada

masyarakat tidak optimal dan pengelolaan arsip tidak sebagaimana

seharusnya.

2.Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya administrasi kependudukan .

3.Kurangnya profesionalitas aparatur , khususnya dalam hal:

Kompentensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

4.Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan

administrasi kependudukan.

5.Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian

6.Belum sempurnanya program system informasi administrasi

kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

7.Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan

kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat

akurat .

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan

pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015, kami sajikan dalam

tabel berikut :


12

2..2Analisis Kinerja Pelayanan SKPD


13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Bumbu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan

pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38

tahun 2009, sebagai berikut :

1.Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi

tanpa NIK), diproyeksikan tahun 2011 mencapai 49 % dan tahun 2012

mencapai 70 %, dan karena seiring dengan penggantian KTP elektonik,

maka penerbitan KK tanpa NIK dihentikan dan diganti dengan KK yang

menggunakan NIK.

2.Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi

menggunakan NIK dengan tanda tangan dan stempel basah) target

pada tahun 2013 sebesar 105.000 sampai akhir tahun 2013 realisasi

dari kegiatan penertiban sebesar 104.825 yaitu mencapai 99,8 %. Akan

tetapi data ini masih bisa berubah kalau data agregat yang valid dari

Dirjend Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 sudah terbit .

3.Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTP Nasional)

pada awal renstra mencapai 47 %, diproyeksikan tahun 2011 mencapai

62 % dan tahun 2012 mencapai 77 %. Seiring dengan program

penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Nasioanal dihentikan

dan diganti dengan KTP elektronik.

4.Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi KTP elektronik)

dari target 174.824 pada 31 Desember 2012 terealisasi 170.836 atau

97.72%. Pada tahun 2013 target perekaman e-KTP sebesar 174.824

dan realisasinya sebesar 173.229 atau 99,09.%

5.Rasio bayi ber Akta kelahiran kami proyeksikan tahun 2012 sebesar

100% dan perhitungan rasio penduduk ber akta kelahiran dengan

capaian awal renstra mencapai 27 % dan diproyeksikan tahun 2012

mencapai 59 %. Tahun 2013 target sebesar 6.091 dan realisasinya

sebesar 15.869 atau 260,5 %. Realisasi sangat jauh melampaui target

yang ditetapkan ini karena adanya kebijakan dari pemerintah yang

meng-gratis-kan biaya dan penghapusan syarat Ketetapan Pengadilan


14

untuk penerbitan Akta Kelahiran Istimewa ( anak yang berumur diatas

satu tahun) .

6.Ratio pasangan ber Akta nikah sesuai pelayanan yang kami laksanakan

dan data yang tersedia, hanya kami perhitungkan untuk pasangan non

muslim, pada awal renstra mencapai 35 % dan diproyeksikan tahun

2012 mencapai 53 %. Tahun 2013 target sebesar 150 pasang dan

realisasi sebesar 217 pasang atau 144.%

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 dan proyeksi tahun

2016 kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


15

2..3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2012 cukup baik, capaian per 31 Desember 2012 rata-rata

diatas 72 % bahkan 2 jenis pelayanan telah melampaui target,

namun masih ada satu jenis pelayanan yang baru mencapai 34 %,

yaitu pelayanan penerbitan akta kelahiran .

2.3.2Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKP

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksaan tugas

dan fungsi SKPD, adalah kurangnya sarana prasarana,

profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya

pemahaman masyrarakat tentang peraturan perundang-undangan

dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .

2.3.3Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program

nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium

Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penjabaran dari visi misi

Kabupaten Tanah Bumbu akan sangat memberikan kontribusi

positip terhadap pencapaian visi nasional yaiu “ Tertib Administrasi

Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2015“

2.3.4Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1(Masih rendahnya kesaradaran masyarakat terhadap prosedur

dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan

pencatatn sipil .

2(Belum tersedianya gedung kantor yang representative,

khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi


16

kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang

masa.

peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1(Komitmen Kepala Daerah yang dikuat yang dituangkan dalam

surat pernyataan kesanggupan melaksakan dan bertanggung

jawab suksess progam KTP Elektronik yang ditanda tangani

Bupati dan Ketua DPRD.

2(Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah

Pusat untuk program Sisitem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) online

2.3.5Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan

dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1(Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK)

online merupakan repormasi mendasar pengelolaan

administrasi kependudukan dan pecatatan secara modern

sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan

pelaksanaanya.

2(Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan

yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar

diupayakan segera dibangun gedung kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

yang representative

3(Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya

pengurusan akta pencatatn sipil yang seringkali diperlukan

landasan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri atau

Pengadilan Agama, maka perlu didorong agar keduan lembaga

tersebut dapat segera dibentuk di Kabupaten Tanah Bumbu.

4(Dalam rangka mensukseskan program KTP Elektronik di

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014, diperlukan dukungan dan


17

kerjasama semua pihak, khususnya aparat tingkat Kecamatan

dan Aparat Desa/Kelurahan.

2..4Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

merupakan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang pembentukan

awalnya pada tahun 2003 sebagai Kantor Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Catatan sipil, kemudian pada tahun 2005 ditingkatkan

statusnya menjadi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga

Berencana, yang selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Dinas Dinas Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Badan dan Dinas Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada bulan pebruari

2008 baru dimulai opersioanal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi system

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka

rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu

mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan-

perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, maka

ada beberapa kegiatan yang kami hapus dan kami fokuskan pada kegiatan

sesuai keperluan dan penambahan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan

data dan penyusunan laporan informasi kependudukan.

Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam table berikut:


18


19

2..5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015,

disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2020, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan,

khusunya dari masyarakat, yaitu guna meringankan beban masyarakat agar

dibentuk UPTD yang dapat memberkan pelayanan langsung aministrasi

kependudukan di ibukota kecamatan.


20


21

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dinia dengan

besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga

penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur,

berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK, tertib

dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaanya tidak

bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang

kependudukan adalah “ Tertib administrasi kependudukan dengan

pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015“

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga)

program strategis nasional, yaitu:

1.Pemutakhiran data kependudukan

2.Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3.Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasinal tersebut diatas adalah

mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi:

1.Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat..

2.Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang

merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal,

berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument

multifungsi dalam pelayanan publik.

3.Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan

dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU

2014 22

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung

jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan

bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan

dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah

.

3.2.Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Tujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan

pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program

SKPD Propinsi Kalimantan Selatan, RPJP Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu 2006-2025, RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020 dan

Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tanah Bumbu 2016-2020, sebagai berikut:

3.2.1Tujuan:

1(Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

2(Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan

yang terintegrasi.

3.2.2Sasaran:

1) Meningkatnya kepemilikan identitas dan legalitas

kependudukan.2) Meningkatnya database kependudukan yang valid.

3.2.3 Program :

1) Program pelayanan administrasi perkantoranDinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Bumbu sebagai instansi pelayanan masyarakat. maka dituntut

untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,

yang dapat dijadikan icon pelayanan Pemerintah Daerah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


2014 23

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kondisi geografis

daerah dan sikap kritis masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan, maka diperlukan sarana prasarana yang

representative agar bisa memberikan pelayanan yang cepat

dan akurat.

3) Program peningkatan disiplin aparaturDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Bumbu yang belum lama dibentuk dengan personil beragam

latar belakang yang kurang memiliki kapasitas dibidang

administrasi kependudukan, maka diperlukan personil yang

berdisiplin tinggi dan profesional sehingga mampu memberikan

pelayanan dengan tertib dan benar.

4) Program penataan administrasi kependudukan Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh

dari standar nasional dan internasional, demikian juga halnya

dengan data base kependudukan belum akurat, yang dapat

berakibat negatif diberbagai bidang, maka diharapkan semua

tertib administrasi kependudukan, memilki dokumen

kependudukan dan tersedia data base kependudukan yang

akuntabel.

3.2.4 Kegiatan :

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;Dengan penerapan Sistim Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) on line, cara kerja Dinas kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sangat

mengandalkan jaringan komunikasi, maka ketersediaan jasa

komunikasi dan sumber daya listrik sangat menentukan.

2) Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas / operasional ;Penduduk yang dilayani Dinas kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tersebar diseluruh wilayah tanah


2014 24

bumbu yang cukup luas, maka kondisi kendaraan

dinas/operasional harus selalu baik dan siap pakai.

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan ;Sebagai instansi pemerintah dituntut melaksanakan

pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, maka diperlukan

pengelola yang profesioanal agar dapat melaksanakan

pengelolaan dengan baik dan benar serta menyajikan laporan

keuangan yang akuntabel.

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor ;Guna menciptakan suasana kerja dan pelayanan masyarakat

yang baik, maka diperlukan ruangan kerja yang bersih dan

nyaman.

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;Peralatan kerja sebagai sarana utama untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat, khususnya computer dan

perlengkapanya, maka diperlukan kondisi yang selalu siap

pakai.

6) Penyediaan alat tulis kantor ;Alat tulis kantor adalah sarana yang sangat diperlukan untuk

kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan

administrasi perkantoran.7) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan ;

Sesuai dengan jenis pelayanan Dinas kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang menerbitkan

beragam jenis dokumen kependudukan dan catatan sipil, maka

ketersediaan barang cetakan sangat menentukan, khususnya

yang harus banyak persediaan antara lain : blanko Kartu

Keluarga, blanko Kartu Tanda Penduduk dan blanko Akta

Kelahiran.

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor ;Instalasi listrik adalah sarana yang fital untuk

menghidupkan/menjalankan alat-alat elektronik dan


2014 25

penerangan dalam ruangan untuk kelancaran kegiatan

pelayanan dan kegiatan administrasi perkantoran.

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;Sesuai dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat

yang terus meningkat dan habisnya masa ekonomis peralatan

yang ada, maka diperlukan tambahan peralatan dan

perlengkapan kantor yang memadai.

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program

pembangunan administrasi kependudukan, maka diperlukan

koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya

dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

11) Penyediaan jasa non PNS ;Dengan terbatasnya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Bumbu sebanyak 20 Orang, maka diperlukan tambahan tenaga

non PNS untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi

kependudukan.

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan

agar terlaksana dengan baik, maka diperlukan rapat=rapat

koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintahan

kecamatan dan desa/kelurahan.

13) Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu ;Untuk peningkatan disiplin aparatur dan keteraturan dalam

berbusana kerja, ditentukan hari-hari tertentu jenis busana.

14) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;Demi kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan

administrasi kependudukan, ruangan gedung yang bersih, rapi

dan indah sangat mendukung kelancaran pelayanan kepada

masyarakat.

15) Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan


2014 26

Ketersediaan data base kependudukan yang dapat

memberikan informasi statistic kependudukan yang valid

sangat diperlukan untuk bahan perencanaan diberbagai bidang,

maka diperlukan pengolahan dan penyusunan laporan

informasi kependudukan akurat dan terkini.

16) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukanTingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat

masih rendah, dan adanya perubahan bentuk dan system

dokumen kependudukan, maka diperlukan pelayanan public

yang maksimal agar semua penduduk memilki dokumen

kependudukan.

17) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipilUntuk mendudung penataan administrasi kependudukan

diperlukan ketrampilan aparat kependudukan, maka diperlukan

peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

mulai dari tingkat RT. Desa/Kelurahan, Kecamatan dan

Kabupaten.

18) Sosialisasi kebijakan kependudukanTingkat pemahaman masyarakat tentang administrasi

kependudukan masih rendah, maka secara terus menerus

diperlukan sosialisasi kebijakan kependudukan, baik dalam

bentuk tatap muka maupun menggunakan cara/media lainya,

agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya dokumen

kependudukan.

19) Monitoring, evaluasi dan pelaporanDalam setiap rangkain kegiatan diperlukan penyesuaian-

penyesuaian yang dianggap perlu, maka diperlukan monitoring,

evaluasi dan pelaporan yang tertib dan akurat agar dapat

melakukan perbaikan-perbaikan dengan tepat.

Untuk lebih jelas selanjutnya kami sajikan rumusan rencana

program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017

pada tabel berikut ;


2014 27


2014 28

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ini dimaksudkan untuk

dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananaan

kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para

aparatur pelaksana.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian

status hukum warganya, aspak perencanaan pembangunan yang dapat

memproduksi data-data statistic sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan

Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka

program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (e-KTP)

tahun 2014 dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu

2019 dan Pemilukada, harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus

perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini

untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi

sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain :

1. Biaya operasional jasa telekomunikasi guna mendukung System Informasi

Kepependudukan (SIAK) online.2. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang

bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen

material maupun digital.3. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat

memberikan pelayanan prima, dengan penempatan petugas regristasi

admintrasi kependudukan dan catatan sipil di setiap desa/kelurahan dan

pembentukan UPTD disetiap kecamatan .


2014 29

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami

susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati

mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk

penyempurnaan perencanaan dimasasa-masa yang akan dating.

Semoga Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat menjadi dokumen

perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa

dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online Tahun 2016.

Batulicin, 10 Pebruari 2015Kepala Dinas

H.M. Hanafiah,S.Pd,MMPembina Utama Muda

NIP.19590801 198103 1 028


2014 30

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2015


Kode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.10 10 15

1.10 10 15 06Jumlah SIMDES yang diserahkan ke desa

54 SMDES 4 25 ### 100% 54 54

1.10 10 15 07Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan

145,035 lbr 68.454 34,431 40,844 118.63 145,035 158,824

1.10 10 15 10 750 org 450 150 150 100% 750 750

1.10 10 15 11Sosialisasi kebijakan kependudukan

8300 org 3,320 1660 1660 100% 8,300 8,300

1.10 10 15 14Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 dok 3 1 1 100% 5 5

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)

2013

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD tahun (n-

2) 2014

Realisasi Renja SKPD tahun (n-

2) 2014

Ringkasan Realisasi

Realisasi Program dan Kegiatan s.d tahun n-1 2015

Program penataan administrasi kependudukan

Persentasi penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah peserta pelatihan petugas registrasi adm.kependudukan desa

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang dibuat

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2015


11

100%

109.51

100.00

100.00

100.00

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Tingkat Capaian Target Renstra

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


No Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

(Thn n) 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 rasio penduduk berKTP persatuan penduduk 0,84 0,89 0,95 1.00 0,84 0,89

2 rasio bayi berakta kelahiran 1 1 1 1 1 1

3 rasio pasangan berakte nikah *) 1 1 1 1 1 1

4 kepemilikan ktp 84% 89% 95% 100% 84% 89%

5 1 1 1 1 1 1

6 ada ada ada ada ada ada

7 penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah sudah sudah

SPM /Standar Nasional (Thn n-2)

2012(Thn n-1)

2013(Thn n+1)

2015(Thn n-2)

2012(Thn n-1)

2013

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

Tabel 2.2




No Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

(Thn n) 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 √ _ 19.48% 25.19% 28.45% 32.41% 106.12 100.00

2 √ _ 5.52 6.12 7.09 8.52 153.30 101.77

3 √ _ 86.18 65.55 76.92 66.26 77.50 71.55

4 √ _ 11.90 14.34 15.65 18.37 13.79 18.27

5 _ _ 2.28 2.42 2.01 2.05 237.73 76.36

SPM/ Standar Nasional (Thn n-2)

2014(Thn n-1)

2015(Thn n+1)

2017(Thn n-2)

2014(Thn n-1)

2015

Rasio keluarga ber Kartu Keluarga per Satuan Kepala Keluarga

Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Jumlah Wajib KTP

Rasio Bayi ber Akta Kelahiran per Keseluruhan Bayi Lahir

Rasio Akta Kematian per Jumlah Keseluruhan orang Meninggal

Rasio Akta Perkawinan per Jumlah Keseluruhan Pasangan Kawin

NO INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015

1 0.61 0.84 0.89 0.95 1

2 rasio bayi berakta kelahiran 1 1 1 1 1

3 rasio pasangan berakte nikah *) 1 1 1 1 1

4 kepemilikan ktp 61% 84% 89% 95% 100%

5 348 360 459 552 650

6 ada ada ada ada ada

7 penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah sudah

*) data perkawinan non muslim

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

rasio penduduk berKTP persatuan penduduk

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

jumlah penduduk 298,179 305,825 313,471 321,307 329,340

wajib ktp 196,142 203,665 208,553 213,558 218,683

wajib akta kelahiran 124,600 130,153 161,940 184,042 214,078

penduduk yang memiliki akta kelahiran 103,625 110,097 143,738 177,379 214,078

telah menikah*) 162 109 176

telah memiliki akta nikah *) non muslim 162 109 176

ber kk 60,000 70,000 86,000 88,000 91,000

jumlah ktp yang diterbitkan 120,096 170,224 185,737 201,876 218,683

jumlah bayi lahir per tahun 1,953 4,321

* untuk tahun 2013 per 30 Juni

Target Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 S/D 2015

No Jenis Pelayanan Tanget Pelayanan Tahun 2011-2015 (Lembar)

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Penerbitan KK ta 27,357 15,000 15,000 - - ### 57,357

2 Penerbitan KTP N 64,293 30,000 30,000 30,000 - ### 154,293

3 Penerbitan KK de - - 50,000 20,000 11,000 10,000 91,000

4 Penerbitan KTP El - - 90,000 50,000 40,000 30,000 210,000

5 Penerbitan Akta K 68,807 15,000 15,000 20,000 20,000 ### 158,807

6 Penerbitan Akta 588 150 150 150 150 ### 1,338

Jumlah Penerbitan Dokumen 188,272 60,075 200,150 90,150 71,150 60,150 481,675

Kondisi Kinerja Awal RPJM (Awal Tahun 2011)

Kondisi Kinerja Akhir RPJM (Akhir Tahun 2015)

Keterangan :

Tabel 2.2




Proyeksi

Tahun Tahun

(Thn n) 2014

11 12 13

0,95 1.00

1 1

1 1

95% 100%

1 1

ada ada

sudah sudah

Catatan Analisis(Thn n+1)

2015

Tabel 2.2




Proyeksi

Tahun Tahun

(Thn n) 2016

11 12 13

100% 100%

100% 100%

50% 90%

80% 100%

80% 95%

Catatan Analisis(Thn n+1)

2017

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (8) (9) (10) (11) (12)/(6)-(11)

1 - - -

1)

25 Desa 235.128.000

1)

25 Desa 235.128.000

2)

45,108 Lbr. 694.370.000

2)

45,108 Lbr. 694.370.000

3)

150 org 119.657.500

3)

150 org 119.657.500

4)

1,660 org 414.117.300

4)

1,660 org 414.117.300

5)

1 dok 27.887.500

5)

1 dok 27.887.500






Tanah Bumbu

Jumlah SIMDES yang diserahkan ke desa


Tanah Bumbu

Jumlah SIMDES yang diserahkan ke desa

Guna optimalisasi pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudu kan secara valid dan terkini perlu didukung Sistem Informasi Desa (SIMDES) secara bertahap, sesuai dengan kesiapan sistem online.


Tanah Bumbu

Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan


Tanah Bumbu



Tanah Bumbu



Tanah Bumbu


Sosialisasi kebijakan kependudukan

Tanah Bumbu


Sosialisasi kebijakan kependudukan

Tanah Bumbu


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tanah Bumbu


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tanah Bumbu


Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016


Catatan Penting

(12)/(6)-(11)

-

Guna optimalisasi pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudu kan secara valid dan terkini perlu didukung Sistem Informasi Desa (SIMDES) secara bertahap, sesuai dengan kesiapan sistem online.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume


1 Tanah Bumbu Jumlah SIMDES yang diserahkan ke desa 25 desa

2 Tanah Bumbu Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan 45,108 lbr

3 Tanah Bumbu 150 orang

4 Sosialisasi kebijakan kependudukan Tanah Bumbu Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan 1,660 org

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tanah Bumbu Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang dibuat 1 dok






Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016


Catatan

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Prioritas

Lanjutan

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

BELANJA 100% 7,003,140,279 100%

B T L 100% 2,482,790,379 100%

BELANJA LANGSUNG 100% 4,520,349,900 100%

1.10 10 01 Tanbu 100% 3,104,373,000 Lanjutan 100

1.10 10 01 02 Terbayarnya rekening kantor Tanbu 12 Bulan 60,789,000 Tanbu 12

1.10 10 01 06 Tanbu 22 unit 198,490,000 Tanbu 22

1.10 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan Tanbu 12 Bln 180,048,000 Tanbu 12

1.10 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Tanbu 16 item 11,454,000 Tanbu 16

1.10 10 01 09 terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja Tanbu 31 kali/Unit 12,120,000 Tanbu 31

1.10 10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tanbu 12 Bulan 73,840,000 Tanbu 12

1.10 10 01 11 Tanbu 12 bln 18,000,000 Tanbu 12

1.10 10 01 12 Tersedianya alat listrik kantor Tanbu 12 Bln 9,702,000 Tanbu 12

1.10 10 01 13 Tanbu 153 489,970,000 Tanbu 153

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan

Dana/Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Program pelayanan administrasi perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

APBD Tanbu

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

APBD Tanbu

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

APBD Tanbu

APBD Tanbu

APBD Tanbu

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

APBD Tanbu

APBD Tanbu

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

APBD Tanbu

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

APBD Tanbu

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Buah/unit

APBD Tanbu

1.10 10 01 18 Jumlah rapat-rapat dan konsultasi luar daerah Tanbu 75 Kali 1,320,000,000 Tanbu 75

1.10 10 01 19 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya jasa tenaga non-pns Tanbu 364 o/b 611,880,000 Tanbu 364

1.10 10 01 22 Jumalah rapat -rapat koordinasi dalam daerah Tanbu 180 Kali 118,080,000 Tanbu 180

1.10 10 02 Tanbu 100% 24,000,000 Lanjutan 100

1.10 10 02 22 Jumlah pemeliharaan gedung kantor Tanbu 1 kali 24,000,000 Lanjutan 100

1.10 10 03 Tanbu 100% 18,000,000 Prioritas 100

1.10 10 03 05 Tanbu 50 Stel 18,000,000 Prioritas 100

1.10 10 15 Tanbu 98.34% 1,373,976,900 Prioritas 100

1.10 10 15 06 Jumlah simdes yang diserahkan ke desa Tanbu 25 SIMDES 235,128,000 Prioritas 25

1.10 10 15 07 Tanbu 45,108 Lbr 694,370,000 Prioritas 53,279

1.10 10 15 10 Tanbu 150 org 119,657,500 Prioritas 150

1.10 10 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Tanbu 1660 org 296,933,900 Prioritas 1660

1.10 10 15 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tanbu 1 Dok 27,887,500 lanjutan 1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

APBD Tanbu

APBD Tanbu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

APBD Tanbu

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

APBD Tanbu

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

APBD Tanbu

Program peningkatan disiplin aparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

APBD Tanbu

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

APBD Tanbu


Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

APBD Tanbu


APBD Tanbu



APBD Tanbu


Jumlah peserta pelatihan petugas regisrasi adm. Kependudukan desa

APBD Tanbu


APBD Tanbu


APBD Tanbu

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017


Lembar 1 dari 2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

(9) (10)

100% 7,600,717,600

100% 3,479,990,500

100% 4,120,727,100

100 3,071,477,600

Bulan 164,160,000

unit 167,400,000

Bln 183,348,000

item 11,454,000

23,620,000

Bulan 165,079,300

bln 18,000,000

Bln 9,702,000

833,785,300

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

kali/Unit

Buah/unit

Kali 429,079,000

o/b 947,600,000

Kali 118,250,000

100 100,000,000

100 100,000,000

100 27,200,000

100 27,200,000

100 922,049,500

SIMDES 307,140,000

Lbr 206,560,000

org 85,500,000

org 312,562,000

Dok 10,287,500

Documents

KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/... · 2017-04-28 · pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan ... Permasalahan dan hambatan