PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral

dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah. Otonomi

yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah

daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh

pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lahirnya otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya finansial yang cukup

memadai guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali dan

mengelola sumber- sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan

ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber

pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:

a) Hasil pajak daerah

b) Hasil retribusi daerah

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

e) Dana Perimbangan

2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah

pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan

dengan PAD dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber

daya alam yang berupa objek wisata. Pemerintah daerah menyadari bahwa sektor

pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan

daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD.

Bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan

yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Kenyataan ini lebih terasa di era globalisasi sekarang. Sektor ini dicanangkan

selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga

merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong

perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini, pemerintah berusaha

keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan

sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan

mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi

wisatawan. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya

kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan

kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor

pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil,

menengah dan besar agar saling menunjang.

Pembangunan sektor pariwisata, dapat memberi peluang bagi investor untuk

menanamkan modalnya dalam rangka perluasan dan meningkatkan mutu pelayanan

bidang kepariwisataan daerah. Oleh sebab itu perlu peningkatan efisiensi pola kerja

pemerintah dalam perencanaan pembangunan agar pengusaha dapat mengantisipasi

kenaikan pajak dan retribusi, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi

pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling

berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah

daerah mempunyai kelebihan dan keterbatasan, begitu pula pengusaha. Pemerintah

daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan

berbagai sarana dan peluang, serta membentuk pola pikir publik. Pengusaha

mempunyai kreatifitas mengenali kebutuhan publik dan dengan inisiatifnya,

memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda

perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi

pemerintah. Dan dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk

kondisi agar perekonomian daerah tetap stabil dan berkembang lebih lanjut ke arah

yang lebih baik.

Kebijakan pembangunan dari sektor pariwisata oleh pemerintah daerah

dapat memberi peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka

perluasan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang pariwisata khususnya pada

daerah Kota Kupang. Sehingga pembangunan daerah dapat berkembang akibat dari

peningkatan kualitas sektor pariwisata yang berimplikasi pada pandapatan perkapita

penduduk dan peningkatan pandapatan asli daerah.

Kota Kupang sebagai Ibu kota Propinsi NTT, Ibu kota Kabupaten Kupang

dan Ibu kota Kota Kupang, menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Kota

Kupang memiliki keunggulan sebagai pintu masuk dan juga merupakan tempat

transit wisatawan asing karena letaknya berbatasan langsung dengan dua negara.

Oleh karena itu pemerintah Kota Kupang dengan berbagai keterbatasan terus

berbenah diri untuk menciptakan Kota Kupang sebagai Kota Kasih yang indah dan

menarik untuk selalu dikunjungi, terutama dengan menata dan mengelola objek

wiasata yang ada. Kota Kupang memiliki berbagai objek wisata yang dapat

dinikmati seperti Pantai Lasiana, Pantai Teluk Kupang, Pantai Flobamora, Gua

Monyet dan lain sebagainya.

Objek wisata yang ada di Kota Kupang dikelola oleh pemerintah daerah dan

sebagian oleh pihak swata, namun pemerintah tetap mempunyai

kontrol/pengendalian terhadap pengelolaan objek wisata oleh pihak swasta. Semua

objek wisata baik yang dikelolah oleh pemerintah maupun oleh swasta memberikan

keuntungan bagi pemerintah daerah dari pajak dan retribusi. Dengan kekayaan

objek wisata tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD yang akhirnya dapat

mendukung meningkatnya pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu peran

sektor pariwisata juga sangat penting guna peningkatan PAD.

Keberadaan objek-objek wisata tersebut akan kurang berdaya guna apabila

Pemerintah Daerah Kota Kupang sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk

mengelolanya dengan baik. Dalam hal ini terutama faktor-faktor penunjang objek

wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi. Dengan pengelolaan

yang baik, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu berupa retribusi.

Tabel berikut menunjukkan data penerimaan retribusi Pantai Lasiana.

Tabel 1.

Data Perkembangan Penerimaan Retribusi Objek Wisata Pantai Lasiana

Tahun 2008-2010

No Tahun Anggaran

Realisasi %PAD (Rp) ObjekWisata

(xRp000)1

2008 50,680,040,757 52,667 0.1042

2009 41,958,120,196 50,272 0.1193

2010 58,977,340,693 111,600 0.189Rata-Rata

0.137Sumber Data : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Kupang, agustus 2010

Data di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi

rata-rata sebesar 0,137% pertahun. Kontibusi pariwisata dari tahun ke tahun terus

meningkat yaitu 0,104 % dalam tahun anggaran 2007 naik menjadi 0,119% dalam

tahun anggaran 2008 kemudian mengalami peningkatan lagi yakni 0,189% dalam

tahun anggaran 2009. Namun kenaikan tersebut masih jauh dari harapan, sebab

kontribusi yang diberikan masih sangat kecil.

Kondisi yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa faktor

yang sangat berperan dalam pengembangan industri pariwisata daerah yang

seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yaitu :sumber daya manusia,

partisipasi masyarakat, promosi, dan sarana prasarana pariwisata

Keempat faktor di atas merupakan faktor pendukung dalam rangka

pengembangan industri pariwisata kota yang dalam kenyataannya belum menjadi

fokus perhatian pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah untuk

pembenahan serta mengembangkan pariwisata yang ada. Tujuan pengembangan

industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila keempat faktor tersebut

dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada kenyataannya pemerintah

Kota Kupang belum sepenuhnya memperhatikan keempat faktor penunjang di atas.

Kondisi ini sebagaimana yang kita lihat bahwa pemerintah kurang mempromosikan

objek wisata yang ada terutama kepada wisatawan, sarana prasarana yang ada

kurang mendapat perhatian. Hal ini sangat beralasan karena daya tarik suatu objek

wisata juga tergantung pada seberapa besar objek wisata tersebut dikenal oleh

masyarakat umum serta dukungan sarana dan prasarana yang baik yang dapat

memberikan kenyamanan tersendiri. Selain itu minimnya sumber daya manusia dan

dukungan masyarakat masih menjadi kendala tersendiri sehingga pengelolaan objek

wisata tersebut mengalami hambatan yang berdampak pada kecilnya sumbangan

sector pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hanya saja perlu

disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai industri memerlukan biaya yang

tidak sedikit. Terlebih dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka pola

perencanaan yang terpadu mutlak diperlukan sebelum mulai dengan pengembangan

industri pariwisata.

Melihat latar belakang masalah yang ada maka menarik bagi penulis untuk

mengambil judul : “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Kupang”.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas adalah: Sejauhmana peran

sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, promosi dan sarana prasaran pariwisata

untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Kupang?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang

menjadi tujuan penelitian ini adalah :

untuk mengetahui sejauhmana peran sumber

b. Manfaat

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah

Kota Kupang dalam upaya memberdaya sektor pariwisata yang ada.

b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti

permasalahan yang sama.

KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG

Sebagai landasan berpijak maka tinjauan pustaka ini bertujuan untuk

memberikan kerangka dasar pemikiran guna membahas, mengkaji dan menganalisis

tujuan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis memaparkan kerangka dasar sebagai

pedoman/acuan dalam memecahkan permasalaha tersebut sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan (revenues) berbeda dengan income. Revenues

merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh

pendapatan tersebut, sedangkan Income adalah pendapatan yang telah dikurangi

dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. Income lebih

tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Asli

Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil pajak daerah

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat

dibedakan dalam dua jenis yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Non Asli Daerah

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan

yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi

daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di

samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah

berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran

pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung

tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. (Ibnu Syamsi, 1994: 201) Sedangkan

pajak daerah itu sendiri menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No 34 Tahun 2000, jenis pajak

kabupaten atau kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir

Dari jenis pajak di atas, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut

salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi

pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

b. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh

melalui retribusi. Ibnu Syamsi (1994:201) mendefinisikan retribusi sebagai

berikut :

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu)

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan

ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan

meskipun tidak mutlak.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi (PERDA Kota Kupang No.12/2007).

Sedangkan menurut PP No.38 Tahun 2007, retribusi dibagi dalam 3

golongan yaitu:

a) Golongan Retribusi Jasa Umum

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6) Retribusi Pelayanan Pasar

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b) Golongan Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

3) Retribusi Tempat Pelelangan

4) Retribusi Terminal

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

7) Retribusi Penyedotan Kakus

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

12) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Golongan Retribusi Perizinan Tertentu

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek

c. Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan

sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan

daerah (Perusda). Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan

berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien.

Secara umum perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang

dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk

menambah penghasilan daerah. Dari kutipan ini tergambar dua fungsi pokok

yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu

memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan

sebagai penghasil pendapatan daerah. Salah satu maksud didirikannya

perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa

kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah

tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan

daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu

pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu

memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain

perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh

keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat

memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak

perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak

pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan

penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan

daerah.

d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan

perusahaan daerah maka daerah berhak mendapatkan sumber daerah itu

sendiri. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan

usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah

Daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa

yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Usaha daerah

sebagai sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan

diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah

Kabupaten/ kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan

perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan

lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan

terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan

terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak banyak yang dapat

dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi

masyarakat.

2. Pariwisata

Guyer Freuler (dalam. Yoeti,1996 : 115) merumuskan pariwisata sebagai

fenomena dari jaman yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan

penantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap

keindahan alam.

Yoeti (1996 : 118) merumuskan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang

dilakukan sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat

lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna

pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan beraneka ragam.

Robert MC Intosh dan skashikant Gupta ( Pendit, 2003 : 34) menjelaskan

pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi

wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam

proses menarik dan melayani wisatawan – wisatawan serta para pengunjung

lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan yang dimaksud dengan :

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam

jangka waktu sementara.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat,

sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

pengusaha.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada

dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan

melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan

penyelenggaraan pariwisata.

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok

orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan

pariwisata.

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang

memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting

dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,

sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya

dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Membicarakan indusri pariwisata tentunya juga tidak terlepas dari

membicarakan batasan pengertian pariwisata itu sendiri. Pengertian istilah

"Pariwisata" perlu di kemukakan karena istilah tersebut tidak selalu memberikan

anti maupun ruang lingkup yang sama.

Menurut definisi yang bersifat umum, pariwisata adalah keseluruhan

kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan

melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata berarti perpindahan orang untuk

sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di

mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tmggal di

tempat tujuan-tujuan itu.

Menurut ketentuan perundangan di Indonesia yang dimaksud dengan

pariwisata adalah ‘segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk

pengusahaan-pengusahaan obyek dan Jaya tarik wisata Berta usaha-usaha yang

terkait di bidang tersebut.

Pariwisata sebagai industri atau lebih dikenal dengan istilah "Industri

Pariwisata" belum dijumpai batasan pengertiannya dalam peraturan perundangan

di Indonesia. Namun demikian para ahli kepariwisataan telah merumuskan

pengertian tentang industri pariwisata.

Industri pariwisata adalah keseluruhan rangkaian dan usaha menjual

barang dan jasa yang diperlukan wisatawan, selama is melakukan perjalanan

wisata sampai kembali ketempat asalnya. Industri pariwisata dalam pengertian

yang lain ialah industri yang berupa seluruh kegiatan pariwisata yang utuh.Dan

batasan pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pariwisata sebagai

industri di sini dapat dipahami dengan memberikan gambaran mengenai

komponen-komponen kepariwisataan dalam industri tersebut yang saling terkait

satu dengan yang lain. Jadi komponen-komponen kepariwisataan tersebut tidak

dapat berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian jasa yang kait mengait yang

dihasilkan industri-industri Lain, misalnya: industri kerajinan, perhotelan,

angkutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa industri

pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri khusus mengenai industri

pariwisata yaitu sebagai berikut:

1) Produk pariwisata tidak dapat disimpan atau dipindahkan;

2) Permintaan akan produk pariwisata sangat tergantung pads musim (highly

seasonal);

3) Permintaan dipengaruhi oleh faktor luar dan pengaruh yang tidak dapat

atau sulit diramalkan (unpredictable influences). Misalnya, perubahan dalam

nilai kurs valuta, ketidaktentraman politik, dan perubahan cuaca dapat

mempengaruhi permintaan;

4) Permintaan tergantung pada banyak motivasi yang rumit. Ada lebih dan

satu alasan mengapa para wisatawan manca negara melakukan perjalanan ke

luar negeri;

5) Pariwisata sangat elastis akan harga dan pendapatan. Permintaan sangat

dipengaruhi oleh perubahan yang relatif kecil dalam harga dan pendapatan.

Kalau harga atau pendapatan naik atau turun perubahan tersebut sangat

mempengaruhi konsumsi jasa jasa pariwisata.

3. Kontribusi Industri Pariwisata terhadap Pendapatan Asli

Daerah Dalam Menunjang Otonomi Daerah

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif

yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional,

sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus

kepada industni pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan

bahwa Indonesia memiliki potensi slam dan kebudayaan yang cukup besar yang

dapat dijadikan modal bagi pengembangan industni pariwisatanya. Salah satu

tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan

pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada

umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-

kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Dahliana Hasan (Mimbar Hukum 2000, II(34)) dalam artikelnya

menjelaskan, di Indonesia pengembangan industni pariwisata masuk dalam skala

prioritas khususnya bagi daerah-daerah yang miskin akan somber daya alam.

Sesuai dengan pernyataan. International Union Of Official Travel Organization

(Iuoto) dalam konferensi di Roma tahun 1963 bahwa pariwisata adalah penting

bukan saja sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai faktor yang menentukan

lokasi industri dan dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam

sumber-sumber alam. Ini menunjukkan bahwa pariwisata sebagai industni jasa

mempunyai andil besar dalam mendistribusikan pembangunan ke daerah-daerah

yang belum berkembang. Penyerahan kewenangan tersebut disertai juga dengan

penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Merupakan

konsekuensi logis bagi daerah dengan adanya penerapan otonomi daerah maka

segala sesuatu yang bersifat operasional dilimpahkan kepada daerah.

Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang

menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk

menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk

lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk

pembiayaan promosinya.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

berasal dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, daerah dan lain-lain

penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber

keuangan daerah yang digali dan dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri

dari hasil pajak daerah, basil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dilihat dari sisi PAD maka ada beberapa daerah di Indonesia yang miskin

akan sumber daya alam sehingga tidak dapat mengandalkan PAD-nya dari hasil

sumber daya alam. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu

daerah menjadi alasan utama sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD

melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah setempat.

Dalam ruang lingkupnya, kontribusi industri pariwisata di bidang

perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan

pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja

pungutan pajak tersebut hares dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak

harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan.

Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang

dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di

bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah

selain sebagai sumber PAD, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan .

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan

erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang

secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah pada

adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari

industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya

sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam

proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain

sebagainya.

Menurut penulis, gagasan tersebut memberi angin segar bagi dunia

kepariwisataan di Indonesia terlebih dengan diterapkannya sistem otonomi

daerah. Paling tidak kebijakan baru tersebut menjadi salah satu alternatif yang

dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi

wisata daerah melalui program kerjasama antar daerah. Namur demikian yang

perlu mendapat perhatian di sini bahwa penerapan program kerjasama tersebut

jangan sampai menimbulkan konflik yang justru berdampak merugikan, sehingga

tujuan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi tidak tercapai.

4. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Pengembangan

Industri Pariwisata Daerah

Upaya pengembangan industri pariwisata daerah-daerah di Indonesia

terutama dalam menghadapi otonomi daerah berkaitan erat dengan berbagai

faktor. Oleh karena itu Dahliana Hasan (Mimbar Hukum 2000, II(34))

menjelaskan perlu dipahami faktor-faktor yang secara faktual berperan dalam

pengembangan industri pariwisata khususnya di daerah-daerah, yaitu:

a) Kwalitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan

potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya

sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu

mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam

menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang

dan berkelanjutan.

Dalam definisi yang lain, sumber daya manusia adalah kemampuan

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan

sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi

kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya

(Tjiptoraharja P, 1995).

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi baik itu

pemerintahan maupun swasta memegang peranan sangat penting. Tenaga

kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas organisasi.

Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus dapat

dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang

maksimal.

b) Partisipasi masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang

berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan.

Menurut Keith Davis partisipasi didefenisikan sebagai berikut:

“Partisipation is defined as a mental and emotional involved at a person in a

group situasion which encourager then contribut to group goal and share

responsibility in them”. (Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental

dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di

dalamnya).

Pengertian partisipasi masyarakat adalah masyarakat berperan secara

aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari

tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan

sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam

situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia

menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses

berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan,

kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat merutut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah

proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi,

mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi

kehiduapan mereka.

Dari definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa

partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang

(masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program

pembangunan.

c) Promosi

Winardi dalam Ediwarsyah (1986) mengatakan bahwa pemasaran

adalah aktifitas dunia usaha yang berhubungan dengan arus benda-benda serta

jasa-jasa dari produksi sampai konsumsi dimana termasuk tindakan membeli,

menjual, menyelengarakan reklame, menstandarisasi, pemisahan menurut

nilai, mengangkut, menyimpan benda-benda, serta informasi pasar.

Berdasarkan keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan pemasaran

adalah suatu kegiatan usaha perdagangan baik dalam bentuk barang-barang

atau jasa, yang dilakukan oleh Si penjual kepada Si pembeli, didalamnya

termasuk tindakan memperkenalkan barang-barang dan jasa, menjual,

membeli, menstandarisasi dengan tujuan untuk memberi kepuasan antara Si

penjual kepada Si pembeli dengan melalui proses pertukaran.

Berdasarkan uraian di atas diambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan

pemasaran maka akan ada kegiatan promosi, karena promosi ini sangat

diperlukan untuk mempertemukan antara produsen dengan konsumen,

memperkenalkan jenis dan mutu barang dan jasa yang dihasilkan sehingga

antara Si pembeli dan Si penjual mendapat kepuasan.

Promosi adalah usaha untuk memajukan sesuatu, kerap kali istilah

promosi dihubungkan dengan misalnya kepariwisataan, perniagaan yang

berarti usaha untuk memajukan kedua bidang tersebut. Karena tujuan promosi

adalah :

a. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada pihak luar.

b. Untuk meningkatkan penjualan

c. Sebagai sarana untuk memberitahukan kepada pihak luar tentang

kehebatan perusahan tersebut.

d. Ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahan atau produk atau jasa

terhadap saingan.

Bila dikaitkan dengan kepariwisataan maka yang menjadi sasaran

promosinya adalah obyek pariwista, yaitu dengan cara memaparkan keadaan

daya tarik dari wisata tersebut, sarana dan prasarana yang telah tersedia di

obyek pariwisata, sehingga menimbulkan keinginan orang untuk berkunjung

di obyek pariwisata tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

promosi obyek pariwisata adalah :

a. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada obyek paiwisata yang baik untuk

di kunjungi.

b. Untuk meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan.

c. Untuk menunjukkan pada wisatawan tentang keadan obyek wisata yang

mempunyai sifat spesifik dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan

obyek pariwisata lainnya.

d. Untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat terutama yang ada di

lingkungan obyek pariwisata.

d) Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

a. Prasarana Obyek Wisata

Prasarana obyek wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya

buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam

perjalanannya di daerah. Tujuan wisata seperti jalan, listrik, air,

telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, dan itu termasuk

ke dalam prasarana umum. Untuk kesiapan obyek wisata yang akan di

kunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata

tersebut perlu di bangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi

obyek wisata yang bersangkutan.

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi

dan lokasi akan meningkatkan aksesbilitas suatu obyek wisata yang pada

gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri.

Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan

wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti

bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-

lain.

Dalam pembangunan prasarana wisata pemerintah lebih dominan,

karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan

tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas

ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah, dan sebagainya, yang

tentu saja meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan

bagi masyarakat disekitarnya.

b. Sarana obyek

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati

perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata

maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan

wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera

pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang di maksud. Berbagai

sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel,

biro perjalanan, alat transportasi, restoran, dan rumah makan serta sarana

pendukung lainnya. Tidak semua obyek wisata memerlukan sarana yang

sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuikan

dengan kebutuhan wisatawan. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk

pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif

menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin

pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam

hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah

tujuan wisata telah di susun suatu standar wisata yang baku baik secara

nasional maupun internasional, sehingga penyediaan sarana wisata tinggal

memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, A. 1996 .Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia Putaka Utama. Jakarta

Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 2009. Himpunan Peraturan Daerah Propinsi NTT

dan Peraturan Gubernur NTT tentang Perangkat Daerah Propinsi NTT berdasarkan

PP no 41 tahun 2007

Dinas pariwisata dan seni budaya NTT. 2005. Directory Pariwisata Nusa Tenggara

Timur (destinasi unruk dikenang)

Dahliana Hasan, S.H. adalah Staf Pengajar pada Fakultas Hukum - UGM. (dalam KoranKedaulatan Rakyat, 16 Oktober 1999 dan 21 Desember 1999).Sumber :Mimbar Hukum 2000, II(34) dan http://i-lib.ugm.ac.id. http://www.bali-dance-wednesday.com

Efendi, T.N.2000. Pembangunan Krisis dan Arah Reformasi. Surakarta. Muhammadyah

University Press.

Fandeli, Chafid. “Potensi Obyek Wisata Alam Indonesia” Dalam: Fandeli. Chafid (Ed)

2001. Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Liberty

Moleong, Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda

Karya.

Pendit S. Nyoman.2003.Ilmu Pariwisata (sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : Pradya

Paramita.

Sambut, Pieter. 2004. Sumber Daya Pesisir dan Laut NTT (Lokomotif Pembangunan

Ekonomi Masa Depan).

UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

__________. UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: Pradnya Paramita

Wagito, “Kebijaksanaan Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia,” dalam: Fandeli,

Chafid (Ed) 2001. Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. Yogyakarta:

Liberty

Yoeti A. Oka H. 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata.Bandung : Angkasa.