KARAKTER HUKUM ACARA MK

Riana Susmayanti, SH. MH

ASAS PERADILAN KONSTITUSI

1. Ius Curia Novit2. Terbuka Utk Umum3. Independen & Imparsial4. Cepat, Sederhana, Biaya Ringan4. Cepat, Sederhana, Biaya Ringan5. Audi Et Alteram Partem6. Hakim Aktif7. Praduga Keabsahan (Praesumtio iustae

causa)

1. Ius Curia Novit

• Pengadilan tdk boleh menolak utkmemeriksa, mengadili & memutus perkarakarena hukumnya tidak ada / kurang jelas

• Hakim harus memeriksa & mengadilinya• Hakim harus memeriksa & mengadilinya• Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman• Sebatas limitasi kewenangan MK oleh UUD

2. Persidangan Terbuka Utk Umum

• Kecuali ditentukan lain oleh UU (RapatPermusyawaratan Hakim / RPH, alasankesusilaan)

• Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan• Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 ttg KekuasaanKehakiman

• Pasal 40 ayat (1) UU MK

3. Independen & Imparsial

• Tidak dapat diintervensi• Tidak memihak• Dimensi fungsional : larangan semua pihak utk

intervensiintervensi• Dimensi struktural : kelembagaan yang bebas

& tidak memihak• Dimensi personal : kebebasan, expertise,

tanggung jawab, ketaatan pada kode etik &perdoman perilaku hakim

4. Cepat, sederhana, biaya ringan

• Accessible• Equality before the law

5. Audi et alteram partem

• Hak utk didengar secara seimbang• Pihak yg saling berhadapan (adversarial)• Semua pihak yg terkait & memiliki

kepentingan dg perkara yg disidangkankepentingan dg perkara yg disidangkan• Pihak terkait :

– Mengajukan diri– Undangan MK

6. Hakim Aktif

• Hakim dianggap tahu hukumnya• Menggali keterangan & data• Memanggil saksi / ahli• Memerintahkan alat bukti diajukan ke MK• Memerintahkan alat bukti diajukan ke MK• Mengundang pakar

7. Praesumtion iustae causa

• Asas Praduga Keabsahan• Tindakan penguasa dianggap sah sampai

dinyatakan sebaliknya (pembatalan)

CIRI & KARAKTER PERKARA

• Dasar hukum utama : UUD• Perkara-perkara konstitusional• Putusan MK berlaku umum & mempengaruhi

hukum & ketatanegaraanhukum & ketatanegaraan

ISI PERMOHONAN

• Tertulis, Bahasa Indonesia, ttd pemohon /kuasanya, 12 rangkap

• Perkara yg dimohonkan terkait dg wewenangMKMK

• Alat bukti• Nama & alamat pemohon• Dasar permohonan• Hal yg diminta utk diputus

ALUR / MEKANISMEPENDAFTARAN PERMOHONAN

7 hari dilengkapi

Pemohon Belum lengkaphardcopy & softcopy

Panitera Pemeriksaan kelengkapan lengkapPanitera Pemeriksaan kelengkapan lengkap

Registrasi di BRPK14 hari

Penetapan jadwal sidang I

JENIS & SIFAT PERSIDANGAN

1. Pemeriksaan Pendahuluan2. Pemeriksaan Persidangan3. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)4. Pengucapan Putusan4. Pengucapan Putusan

1. Pemeriksaan Pendahuluan

• Kelengkapan administrasi• Kejelasan materi permohonan• Legal standing• Wewenang MK• Wewenang MK

2. Pemeriksaan Persidangan

Memeriksa :• Pemohonan• Alat bukti• Keterangan termohon• Keterangan termohon• Keterangan saksi• Keterangan ahli• Keterangan pihak terkait

3. RPH

• Sidang Pleno• Tertutup

4. Pengucapan Putusan

• Pleno• Pembacaan putusan• Ketetapan MK• Dissenting opinion (pendapat berbeda)• Dissenting opinion (pendapat berbeda)• Concurring opinion (alasan berbeda)

PENGGABUNGAN PERKARA

• Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6 Tahun 2005 ttgPedoman Beracara Dalam Perkara PengujianUU

• Usulan panel hakim• Usulan panel hakim• Perkara yg memiliki :

– Kesamaan pokok permohonan– Keterkaitan materi permohonan– Pertimbangan atas permintaan pemohon

PENGGABUNGAN PERKARA

• Dua perkara / lebih yg memiliki obyek /substansi permohonan yg sama

• Isu hukum / pokok perkara yg sama• Di tengah proses persidangan ada perkara• Di tengah proses persidangan ada perkara

baru dg isu konstitusional yg sama

AGENDA PEMERIKSAANPENDAHULUAN

• Buatlah skema pemeriksaan pendahuluan !

AGENDA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

• Buatlah skema pemeriksaan persidangan