SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Hk. Pengelolaan... · HALAMAN PENGESAHAN SAP Mata Kuliah : Hukum ... - Menjelaskan pengertian sosiologi hukum,

1

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Mata Kuliah : MKL-17 SKS : 2 Dosen : Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2

HALAMAN PENGESAHAN SAP

Mata Kuliah : Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Mata Kuliah : MKL-17 SKS : 2 Dosen : Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum Tanggal Verifikasi : 6 Januari 2014 Pejabat yang Memverifikasi : Sekretaris Bidang Akademik Tanggal Pengesahan : 3 Februari 2014 Pejabat yang Mengesahkan : Ketua Program

Ketua Program Sekretaris Bidang Akademik Perwakilan Dosen

Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM Dr. Mashari, SH, M.Hum Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum NRP. 111124 NRP. 111124 NIP. 130321307

3


PERTEMUAN KE-I

Fakultas : Hukum Program : Magister Program Studi : Ilmu Hukum Mata Kuliah : Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Mata Kuliah : MKL-17 SKS : 2

A. STANDAR KOMPETENSI

Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan pengertian, sejarah dan perkembangan perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah

C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth dalam perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah

D. MATERI POKOK Perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

E. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab

4

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu Kegiatan Awal

- Membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang materi yang diberikan sesuai dengan silabus.

- Menjelaskan tentang Nilai Nasionalisme dalam kaitannya dengan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Menjelaskan pengertian sosiologi hukum, menjelaskan sejarah dan perkembangan perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

- Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang pengertian, sejarah dan perkembangan serta ruang lingkup perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah

- Mahasiswa memberikan Komentar dan tanya jawab tentang perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

20 menit evaluasi

G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop Sumber :

1. Syukri Abdullah, 2008, Keuangan Daerah, Opini, Tata Kelola Pemerintahan, Epilson Group, Bandung

2. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

5

3. Philipus Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University pers, Yogyakarta.

H.PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:

1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

6


PERTEMUAN KE-II



Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen.

B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth dalam Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen.

D. MATERI POKOK

- Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen E. METODE PEMBELAJARAN


7



- Membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang materi yang diberikan sesuai dengan silabus.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Menjelaskan pengertian sosiologi hukum, menjelaskan Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen

- Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen

- Mahasiswa memberikan Komentar dan tanya jawab Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen

20 menit evaluasi



1. Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta.

2. Tjandra Riawan, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana, Jakarta

H.PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik

8

Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

9


PERTEMUAN KE-III


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan.

B. KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan.

D. MATERI POKOK

Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan.

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi

10

3. Tanya Jawab 4. Penugasan



- Dosen memberikan tanya jawab tentang Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Menjelaskan pendekatan teoritis, Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

- Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang pendekatan teoritis, Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

- Mahasiswa dapat memberikan problem solving untuk Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan

20 menit evaluasi

11

G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber :

1. Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Makassar. 2. Wijaya, 2013, Peraturan Kebijakan, CV Duta Nusindo, Semarang.

H. PENILAIAN Indikator Penilaian : Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui:

1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-Tugas

12


PERTEMUAN KE-IV


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

B. KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara


Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara .

D. MATERI POKOK

Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara .

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab

13



- Dosen menguraikan tentang Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

- Dosen Memberikan Tanya Jawab tentang Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen Menjelaskan Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

- Mahasiswa dapat memberikan problem solving mengenai Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

20 menit evaluasi

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR


1. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 2. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973

14

3. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991



15


PERTEMUAN KE-V



Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

B. KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

D. MATERI POKOK Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.


1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan

16



- Dosen menguraikan tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

- Dosen Memberikan Tanya Jawab tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen Menjelaskan tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

- Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.

20 menit evaluasi

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR


1. John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985 2. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 3. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 4. Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

17


1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-tugas

18


PERTEMUAN KE-VI


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

B. KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.


Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan Inland Revenue Authority Of Singapore (IRAS), dan tindak pedana serta sanksi di bidang perpajakan di Singapura.

D. MATERI POKOK

Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. E. METODE PEMBELAJARAN


19



- Dosen menguraikan tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

- Dosen memberikan Tanya Jawab tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen Menjelaskan Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

- Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah.

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah

20 menit evaluasi



1. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

20

2. Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006



21


PERTEMUAN KE-VII


A. STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian tengah semester. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Tengah Semester. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. D. MATERI POKOK Pertemuan I - VI E. METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis

22



Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang ujian tengah semester.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti Mahasiswa Menjawab soal ujian tengah semester 70 menit inti Kegiatan Akhir

Dosen Mengumpulkan hasil ujian Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester

10 menit evaluasi


Alat : LCD & Laptop


1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Ujian Tengah Semester

23


PERTEMUAN KE-VIII



Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menganalisis Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah B. KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

D. MATERI POKOK

Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Ceramah

24



⁻ Dosen menjelaskan uraian tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

⁻ Dosen memberikan Tanya jawab tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

⁻ Dosen menguraikan tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

70 menit inti

Kegiatan Akhir

⁻ Dosen merumuskan tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

⁻ Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

⁻ Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

20 menit evaluasi



1. Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 2. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 3. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta,

1987

25



26


PERTEMUAN KE-IX


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai menganalisis Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

D. MATERI POKOK Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

27

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Ceramah

F. LANGKAH - LANGKAH PEMBELAJARAN


- Dosen menjelaskan uraian tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dosen memberikan Tanya jawab tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen menguraikan Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan

20 menit evaluasi

28

Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mahasiswa membentuk 10 (sepuluh) kelompok untuk menerima tugas kelompok.

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah



1. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987 2. Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan

Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta 3. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta Kelsen, Hans, Dasar - Dasar

Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008



29


PERTEMUAN KE-X


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai analisis Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD.

B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

D. MATERI POKOK Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

30



Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu

Kegiatan Awal

- Dosen menjelaskan uraian tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

- Dosen memberikan Tanya jawab tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen menguraikan tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

- Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan

20 menit evaluasi

31

Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD



1. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991 2. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 3. Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Makassar



32


PERTEMUAN KE-XI


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.

B. KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.

D. MATERI POKOK Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD


1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan

33


Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu Kegiatan Awal - Dosen Menjelaskan tentang Pelaksanaan dan

Pertanggung jawaban APBD. - Dosen memberikan Tanya jawab tentang

Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen menguraikan tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.

- Mahasiswa mendengarkan, melakukan Tanya jawab tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah analisis tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.

20 menit evaluasi



1. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 2. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta,

1987. 3. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973

34


1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-tugas

35


PERTEMUAN KE-XII


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. MATERI POKOK

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. E. METODE PEMBELAJARAN


36



- Dosen Menjelaskan tentang Pemberian dan Pe manfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dosen memberikan Tanya jawab tentang Pem berian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen menguraikan tentang Pemberian dan Pe manfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran Pem berian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

20 menit evaluasi



1. Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta.

37

2. John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985 3. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992



38


PERTEMUAN KE-XIII


A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.


Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

D. MATERI POKOK Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah


39



- Dosen Menjelaskan konsep Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dosen memberikan Tanya jawab tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

10 menit pengantar

Kegiatan Inti

- Dosen menguraikan tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mahasiswa mendengarkan, melakukan Tanya jawab tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

70 menit inti

Kegiatan Akhir

- Dosen merumuskan Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

20 menit evaluasi



1. Syukri Abdullah, 2008, Keuangan Daerah, Opini, Tata Kelola Pemerintahan, Epilson Group, Bandung

2. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta 3. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973 4. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

40



41


PERTEMUAN KE-XIV


A. STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian akhir semester. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Akhir Semester. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. D. MATERI POKOK Pertemuan I - XIII E. METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan Kegiatan Perkuliahan Waktu Kegiatan Awal Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang 10 menit pengantar

42

ujian akhir semester. Kegiatan Inti Mahasiswa Menjawab soal ujian akhiir semester 70 menit inti Kegiatan Akhir

- Dosen Mengumpulkan hasil ujian - Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal

ujian Tengah semester

10 menit evaluasi


Alat : LCD & Laptop H.PENILAIAN

Indikator Penilaian: 1. Aspek Hard Skill ( Sikap dan Perilaku ) a. Keaktifan mahasiswa b. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran c. Kepatuhan terhadap tata karma

2. Aspek Soft Skill dilakukan dengan melalui a. Keaktifan mahasiswa :15% b. Tugas-Tugas : ≥20% c.Ujian Tengah Semester :30% d.Ujian Akhir Semester :35%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Hk. Pengelolaan... · HALAMAN PENGESAHAN SAP Mata Kuliah : Hukum ... - Menjelaskan pengertian sosiologi hukum,

Text of SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Hk. Pengelolaan... ·...

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-FILSAFAT... · Web viewtentang dasar filosofi hukum bagi pengembangan hukum secara radikal, reflektif,

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Hukum... · Mata Kuliah : Hukum Teknologi ... Soal 1. Jelaskan ... Multimedia. 3. Menjelaskan dan menguraikan

SAP Politik Hukum Dan Kebijakan Kesehatan

Sap Kemahiran Hukum

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Bahasa Indonesia Hukum.… · hukum dengan penafsiran dan penemuan hukum 3. Menjelaskan dan menguraikan tentang

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-SOSIOLOGI... · Web viewsosiologi hukum, pengaruh dari sejarah hukum, pengaruh dari filsafat hukum,

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP KK Hukum dan Praktik... · Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM Dr. Mashari, SH, ... Mengerti dan memahami

sap-metodologi penelitian hukum

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) - Magister Ilmu …magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP... · PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU ... materi yang diberikan sesuai dengan silabus

sap-kapita selekta hukum bisnis

SAP HUKUM LAUT INTERNASIONAL - law.umrah.ac.id · Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2005. Heru Prijanto, Hukum

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Hukum Islam.pdf · kaitannya dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia. 3. Menjelaskan komponen penilaian

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-HUKUM HAK... · Web viewdalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan kemasyarakatan. C. Kompetensi

sap-teori hukum

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-HUKUM... · Web viewE. Materi Pembelajaran : Kejahatan membuka rahasia negara (mengumumkan, membaca

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP HUKUM... · Web viewSATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP) A. Identitas Mata Kuliah Nama Mata Kuliah : Hukum

klinik hukum perdata · Deskripsi Mata Tujuan Mata Kuliah Profil Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Hukum Perdata Satuan Acara Perkuliaan (SAP) Klinik Hukum Perdata Kode Etik

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-FILSAFAT... · Web viewletak filsafat hukum dalam lapisan ilmu hukum, ruang lingkup filsafat hukum,

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Hukum Internasional.pdf · SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah : Hukum Internasional Kode Mata Kuliah

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/bahasa belanda hukum.pdf · Garis-Garis Besar Hukum Acara Perdata, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1976

SAP HUKUM PIDANA I

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-HUKUM HAK...Web viewSATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP) A. Identitas Mata Kuliah Nama Mata Kuliah : Hukum

Fakultas Hukum UNTAG Semarang - …fakhukum.untagsmg.ac.id/images/sap/sap/Hukum Perjanjian...SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) ... Internasional dan Hukum Nasional Indonesia ... Menjelaskan

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-HUKUM... · Web viewMengenai hukum pidana politik, baik yang diatur dalam KUHP (kejahatan terhadap keamanan

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Filsafat Hukum.pdf · Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik . 5 Instrumen Penilaian

SAP Pengantar Ilmu Hukum

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)magisterhukum.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/SAP-SEJARAH... · Web viewhistoris hukum Yunani, sumbangsih Yunani terhadap hukum negara dan ilmu politik,

Kata Pengantar - Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang - …magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/PDF/Pedoman-Akademik.pdf · 2019-07-26 · visi, wawasan kepaskasarjaan dan orientasi

Satuan Acara Perkuliahan Politik Hukum - law.umrah.ac.id · PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) POLITIK HUKUM Penutup 1. Mengundang komentar atau pertanyaan dari

SAP HUKUM PERDATA

Documents

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Hk. Pengelolaan... · HALAMAN PENGESAHAN SAP Mata Kuliah : Hukum ... - Menjelaskan pengertian sosiologi hukum,

Text of SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)magisterhukum.untagsmg.ac.id/images/pdf/SAP Hk. Pengelolaan... ·...