KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN … · izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta upayanya dalam mengendalikan alih fungsi. Jenis dan Sumber Bahan Hukum,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI

LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DI KABUPATEN MADIUN

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

Rosianita Dewi Adia Siswi

NIM : E. 1107068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN

PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DI KABUPATEN MADIUN

Disusun oleh :

ROSIANITA DEWI ADIA SISWI

NIM : E1107068

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Lego Karjoko, S.H., M.H.

NIP. 196305191988031001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)


PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DI KABUPATEN MADIUN

Disusun oleh :

ROSIANITA DEWI ADIA SISWI

NIM : E 1107068

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 April 2011

TIM PENGUJI

1. Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Si :

Ketua

2. Purwono, S.R., S.H. :

Sekretaris

3. Lego Karjoko, S.H., M.H. :

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)

NIP. 131570154


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Rosianita Dewi Adia Siswi

NIM : E1107068

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:


PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN MADIUN adalah

betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang

saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 Maret 2011

Yang membuat pernyataan

Rosianita Dewi Adia Siswi

NIM.E1107068


commit to user

v

MOTTO

Gemahripah lohjinawi tata tentrem kertaraharja ( Dengan alam yang asri

warga hidup tentram dan nyaman)

Menjaga kelestarian lingkungan meningkatkan kualitas hidup

Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia harus dengan ilmu dan barang siapa

yang ingin kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu dan siapa yang ingin

bahagia dunia dan akhirat harus berilmu.

(H.R. Tabrani)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini, kupersembahkan kepada:

Allah SWT, Penguasa Alam Semesta, Pencipta Pemikiran Dan Ilmu

Pengetahuan serta

Pelindung Setiap Makhluk

Nabi Muhammad SAW, pemimpinku.

Beliau-beliau tercinta yang selalu menjaga, merawatku dan mendidikku

hingga aku dewasa,

beliau adalah Ibu dan Bapakku..

Kedua kakakku tersayang, yang telah memberikan warna dalam hidupku,

dan

Seseorang yang dengan ijin-Nya kelak akan menjadi bagian terpenting dalam

hidupku. Aku

percaya bahwa kamulah yang terbaik yang dikirimkan Allah untukku.

Sahabat-sahabatku tersayang, kalian adalah penggalan terindah dari

perjalanan hidup ini.

&

Civitas Akademika

Fakultas Hukum UNS.


commit to user

vii

ABSTRACT

Rosianita Dewi Adia Siswi. E1107068. 2011. A Juridical Review on the Implementation of the License of land use shift from agricultural to non-agricultural function in Madiun Regency. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. Law Writing (skripsi).

Nearly all physical buildings need land. The shift of land use results in decreased land width in Madiun Regency. The most converted land is farmland, namely, rice farmland changed into dry land and into non-agricultural land used for building, store, office, and etc.

The farmland width, particularly the rice farmland, relates to the rice production level. The land use shift of rice farmland occurring, of course, affects the rice production in Madiun Regency. If the rice farmland width decreases continually because of the land use shift from agricultural to non-agricultural function, the rice production would also decrease.

The problems studied in this research are (1) How is the implementation of the license of land use shift from agriculture to non-agriculture in Madiun Regency, (2) How is the Madiun Regency Government’s policy in controlling the land use shift from agricultural to non-agricultural function. This study belongs to a normative research while the analysis technique used was syllogism and interpretation, using deductive thinking pattern as well as juridical review that are logical and systematical in nature. Juridical review is the one adjusted to the writer’s thinking and organized by looking for the relationship of such thinking to the studied theories, all of which are related to the provisions used by Madiun Regency. The interpretation method used by the writer in this research is the processing and elaboration of data obtained from the related institutions relevant to the land use shift from agricultural to non-agricultural function in Madiun Regency.

The result obtained from the research is that the license application of land use shift from agricultural to non-agricultural function in Madiun Regency has been decrease with the enacted legislation, that is, to select the license application of land use shift from agricultural to non-agricultural function filed both administratively and technically. In the attempt of controlling the land use shift from agricultural to non-agricultural function, Madiun Regency has such policies as applying incentive and disincentive to maintain the farmland, so that it can mitigate and nullify the land use shift from agricultural to non-agricultural function. Keywords: Procedure, Policy, Land Use Shift From Agriculture to Non-Agriculture


commit to user

viii

ABSTRAK ROSIANITA DEWI ADIA SISWI. E1107068. 2011. KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN MADIUN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 1) Bagaimana pelaksanaan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kabupaten madiun 2) Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten madiun dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang digunakan Kabupaten Madiun dalam memproses izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta upayanya dalam mengendalikan alih fungsi. Jenis dan Sumber Bahan Hukum, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang digunakan Kabupaten Madiun dalam hal alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sedangkan bahan sekunder terdiri atas catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian, antara lain dinas pertanian, pertanahan dan bapeda. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari buku, media cetak maupun dari media elektronik serta bahan-bahan dari pemerintah Kabupaten Madiun, sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif serta tinjauan yuridis.

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama pengajuan permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kabupaten madiun kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan, meskipun penerapan seleksi permohonan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dimohonkan secara administratif maupun secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keputusan untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan, hal ini tentunya termasuk dari pelanggaran kebijakan dari pemerintah Kabupaten Madiun dan jangka panjangnya luas lahan pertanian, khususnya lahan sawah yang berhubungan dengan tingkat produksi padi akan mempengaruhi produksi padi dan kelestarian lahan sawah secara nasional dan jangka panjang dari itu adalah akan terjadi krisis pangan di negara agraris indonesia. Kedua dalam mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, kabupaten madiun mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu menerapkan mekanisme insentif dan disisentif untuk mempertahankan lahan pertanian, sehingga dapat diupayakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat ditekan atau tidak terjadi. Kata Kunci : Prosedur, Kebijakan, Pengalihan Tanah Pertanian Non Pertanian.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dengan Judul “Kajian Yuridis

Pelaksanaan Ijin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten

Madiun”. Penyusunan penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penulisan hukum

(skripsi) ini menemui berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan yang harus

penulis lewati dan juga tidak terlepas dari bantuan serta dukungan moril maupun

spirituil dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS

yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

2. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas

Hukum UNS, yang telah memberikan izin dan mempercayakan kepada

penulis untuk turun ke lokasi guna mencari data ke instansi-instansi

terkait.

3. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Penulisan

Hukum (Skripsi) yang telah menyediakan waktu dan banyak memberikan

sumbangan pemikiran, serta dengan sabar telah memberikan bimbingan

dan arahan kepada penulis hingga tersusunnya Penulisan Hukum (Skripsi)

ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis

sehingga dapat dijadikan bekal penulis dalam penulisan hukum ini dan

semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.


commit to user

x

5. Bapak dan Ibu-ibu yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Madiun, di

instansi-instansi terkait dimana penulis mencari data-data, terimakasih

karena telah memberikan kemudahan dalam pemberian data, penjelasan,

informasi serta masukan-masukan kepada penulis.

6. Ibu dan Bapak yang dengan tulus telah memberikan doa yang tiada henti,

semangat, cinta dan kasih sayang serta segalanya kepada penulis, semoga

Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian

kepada Ananda.

7. Mas Wiwid Mbak Cristi dan Mas Endri, yang selalu mendukung dan

memberiku semangat dalam segala hal, sampai kapanpun kalian akan

selalu menjadi kakak yang terhebat bagi diriku.

8. Mas Errik Bagus Setiawan, yang telah memberikan semua kasih sayang,

dukungan, perhatian dan semangat, semoga Allah SWT meridhoi niat

tulus kita untuk bersama selamanya.

9. Teman-temanku : neri, kiki, ibel, anis, terima kasih atas semua perjalanan

indah yang kita lalui bersama selama kuliah. Persahabatan kita tak akan

pernah berakhir, aku akan selalu merindukan kalian.

10. Seluruh keluarga besar Angkatan 2007 Fakultas Hukum Tercinta, jaga

selalu kekompakan kita ya.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak

kekurangan. Oleh karena itu, saran, teguran, dan kritik yang membangun

sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di masa yang akan

datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, April 2011

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………………………… iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................................ vi

ABSTRACT………………………………….……………………………………..……… vii

ABSTRAK………………………………………………………………………………….. viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ix

DAFTAR ISI.......................................................................................................................... xi

DAFTAR RAGAAN.............................................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………………….. xiv

DAFTAR TABEL……………………………………………….……………………….....

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN

xv

xvi

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .............................................................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................................ 7

E. Metode Penelitian .............................................................................................................. 7

F. Sistematika Skripsi ............................................................................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................................................................. 13

1. Tinjauan Tentang Penataan Ruang ……..……………….................................................. 13

2. Tinjauan Tentang Perizinan …………............................................................................... 18

B. Kerangka Pemikiran .......................................................................................................... 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek ……….................................................................................................. 32

1. Wilayah dan Geografis …….............................................................................................. 32


commit to user

xii

2. Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Madiun .................. 34

3. Karakteristik Kabupaten Madiun ....................................................................................... 37

4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Madiun ......................................................................... 37

B. Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten

Madiun…………………………………………...……………………………………..

43

C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Mengupayakan Pengendalian Alih

Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian……………………………………………

65

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ........................................................................................................................... 85

B. Saran ................................................................................................................................. 87

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 88

LAMPIRAN .......................................................................................................................... 91


commit to user

xiii

DAFTAR RAGAAN

RAGAAN 1. Kerangka Pemikiran

RAGAAN 2. Cakupan Manfaat Lahan Pertanian dan Konstelasinya

RAGAAN 3. Alur Pengajuan Permohonan Alih Fungsi Lahan.

RAGAAN 4. Alur Mekanisme Insentif


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Geografis Kabupaten Madiun

GAMBAR 2. Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun

GAMBAR 3. Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Madiun


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2006-

2010 Di Tiap Kecamatan

TABEL 2 Luas Total Lahan Pertanian Kabupaten Madiun Tahun 2006-2010

TABEL 3 Perubahan Luas Lahan Sawah Beririgasi Kabupaten Madiun Tahun 2006-2010

TABEL 4 Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian

Kabupaten Madiun Tahun 2006-2010

TABEL 5 Grafik Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian


TABEL 6 Realisasi IPPT (Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) Kabupaten

Madiun Tahun 2009

TABEL 7 Perkembangan Hasil Produksi Padi Kabupaten Madiun Tahun 2006-

2010

TABEL 8 Perkembangan Luas Panen, Produksi, Produktvitas dan Kelebihan

Setara Beras Tanaman Padi Di Kabupaten Madiun Tahun 2006-2010


commit to user

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kabupaten Madiun

LAMPIRAN 2 Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah

LAMPIRAN 3 Kelengkapan Permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah

LAMPIRAN 4 Peta Lokasi/Letak Tanah Yang dimohon Perubahan Penggunaannya

LAMPIRAN 5 Laporan Hasil Penelitian Lapang Dalam Pertimbangan Teknis

Penatagunaan Tanah

LAMPIRAN 6 Data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten

Madiun “Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Kelebihan Setara

Beras Tanaman Padi”

LAMPIRAN 7 Data Neraca Penggunaan Tanah 1992 s/d 2010

LAMPIRAN 8 Daftar RTRW Kabupaten/Kota dan RUTRK/RDTRK/RTRK

Kecamatan di Kabupaten Madiun


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, tanah sudah menjadi

salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan.

Konkritnya, tanah difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk

mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah

pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Sektor pertanian adalah

sektor yang paling dominan di Indonesia sebagai negara yang berbasis agraris,

sektor ini juga telah lama menjadi bagian terbesar dari penduduk miskin di

negeri ini. Perlu adanya penyuluhan untuk menyadarkan kembali kepada

masyarakat arti pentingnya pertanian, salah satunya dengan memberdayakan

kemampuan pertanian tersebut. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita

tidak dapat menghindar dari dampak globalisasi. Globalisasi menyebabkan

pertanian di Indonesia menghadapi masalah-masalah eksternal, yang

menyebabkan sektor pertanian semakin terkucil. Pembaharuan-pembaharuan

sebagai dampak globalisasi juga menyebabkan lahirnya modernisasi pertanian.

Pembangunan-pembangunan di perkotaan berimbas terhadap kehidupan di

pedesaan.

Isu dalam alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian tidak

sekedar wacana, apakah negara ingin mempertahankan tanah pertanian atau

tidak, akan tetapi lebih kepada menentukan dan mengimplementasikan

program-program yang efektif dalam mempertahankan tanah pertanian.

(William M. Rivera, 2004: 65). Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan

kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka

aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan

industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan

lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya


commit to user

2

meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang

petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. (Irawan, 2005: 32)

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa “Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut dapat

kita ketahui bahwa negara merupakan sebuah organisasi terbesar yang

menguasai tanah dan mempunyai wewenang sebagai berikut: ( Pasal 2 UUPA )

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

bumi, air, dan ruang angkasa serta, menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan

struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian

cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi

lahan pertanian ke non pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus menunjukkan

jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak

lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif.

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan perkembangan

pembangunan yang terus meningkat akan berdampak pada perubahan

penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah tesebut akan mengakibatkan

pergeseran penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang akan

mempengaruhi produksi pangan. Tanah yang semula berfungsi sebagai tempat

bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi

pemanfaatan. Perubahan dari penggunaan tanah untuk pertanian ke

pemanfaatan bagi non pertanian semakin mengalami peningkatan. Pada

awalnya, tujuan utama dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta


commit to user

3

perekonomian bangsa. Namun pada pelaksanaannya dapat mengancam

kapasitas penyediaan pangan apabila tidak terkendali. Bahkan dalam jangka

panjang, perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat

mengakibatkan kerugian sosial. Tanah pertanian pada umumnya adalah semua

tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan.

Yang termasuk tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk

perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang

dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.

Manajemen pertanahan dalam pengendalian perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian perlu dioptimalkan dengan sejumlah

pertimbangan. Pertama, hingga kini secara nyata belum ada peraturan

perundang-undangan yang secara khusus mencegah perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian. Kedua, diperlukan penetapan lahan pertanian

yang melindungi. Ketiga, saat ini proses administrasi pertanahan untuk lahan

pertanian mengacu kepada arahan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah, dengan memberikan persyaratan penggunaan dan pemanfaatan lahan

yang sesuai dengan Penatagunaan Tanah (www.suaramerdeka.com> (20

Oktober 2010 pukul 14:30).

Untuk menghindari pergeseran penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian yang tidak terkendali, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur

izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Dengan

pertimbangan tersebut, pada tanggal 24-10-1984 Menteri Dalam Negeri

mengeluarkan Surat Edaran yang selanjutnya disebut dengan SE MENDAGRI

dengan nomor 590/11108/SJ/1984 tentang perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian. Isi Surat Edaran tersebut adalah memerintahkan

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membuat peraturan yang

bertujuan untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah.

Lahan harus dapat dimanfaatkan secara efisien dalam setiap aktivitas

pemanfaatannya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang


commit to user

4

bersangkutan. Instansi pemerintah yang berwenang dalam masalah pengaturan

izin peralihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian adalah Unit Pelayanan

Terpadu (UPT) yang merupakan instansi pemroses pemberi izin, Badan

Pertanahan Nasional (BPN), instansi ini juga termasuk instansi yang

berwenang mengeluarkan izin di bidang pertanahan, baik izin pengubahan

penggunaan tanah maupun izin lokasi yang dikeluarkan oleh komponen

penatagunaan tanah. BAPEDA, instansi ini bertugas mengawasi perkembangan

serta pembangunan yang terjadi di daerah, termasuk pengawasan terhadap

peralihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Selain itu adanya campur

tangan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), instansi ini bertugas menilai serta

meneliti layak atau tidaknya konstruksi dan sekaligus yang berkitan langsung

dengan tata ruang daerah, instansi yang berkaitan dengan peralihan fungsi

tanah pertanian ke non pertanian selanjutnya tentu saja adalah Dinas Pertanian,

instansi ini bertugas untuk menganalisis.

Tekanan-tekanan dan kebijakan pembangunan daerah yang

mengakibatkan derasnya erosi perubahan penggunaan tanah pertanian untuk

menanam padi menjadi lahan untuk kegiatan industri, kegiatan properti dan

tanaman perkebunan, menurut hasil Sensus Pertanian, jumlah petani dalam

kurun waktu 1983-2003 memang meningkat., tetapi sayangnya peningkatan ini

tidak dibarengi oleh kepemilikan lahan pertanian. Rata-rata kepemilikan lahan

pertanian telah menurun drastis dari 1,30 ha menjadi 0,70 ha per petani

(www.businessenvironment.wordpress.com> (20 Oktober 2010 pukul 15:00).

Berdasarkan data nasional, laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,3%-

1,5%. Maka apabila luas lahan pertanian tidak mengalami penambahan,

dikhawatirkan 10-20 tahun mendatang krisis pangan akan melanda Indonesia

(Kapti Rahayu K, Solopos: April 2010). Dengan kondisi ini, maka tujuan

pembangunan agraria yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang

Pokok Agraria, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam

arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan

Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur tidak

dapat tercapai.


commit to user

5

Izin perubahan penggunaan tanah diberikan untuk perorangan atau

badan hukum yang dimaksudkan untuk mengubah tanah pertanian ke non

pertanian. Sedangkan izin lokasi merupakan sarana perizinan yang dikeluarkan

oleh perusahaan bagi yang membutuhkan tanah berdasarkan peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 tahun 1993.

Sistem perizinan di bidang pertanahan, dalam hal ini perubahan dan

penggunaan tanah serta izin lokasi yang dikeluarkan oleh bagian penatagunaan

tanah, baik yang ada di kantor pertanahan tingkat kabupaten/kota maupun yang

ada di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi harus

berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota

masing-masing.

Tercatat mulai dari tahun 1981-1998 di Indonesia dalam kurun waktu 8

tahun (1992-2000), luas lahan sawah telah berkurang dari 8,2 juta hektar

menjadi 7,8 juta hektar sedangkan di daerah jawa telah terjadi pengurangan

lahan sawah akibat konversi, hingga mencapai satu juta hektar atau sekitar 55

ribu hektar per tahun, sedangkan Perubahan ini paling cepat dibandingkan

dengan daerah lainnya (www.suaramerdeka.com> (20 Oktober 2010).

Kabupaten Madiun beberapa tahun ini menunjukkan adanya perkembangan

pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan fisik ini terlihat pada

munculnya berbagai fasilitas umum dan pelayanan baik di daerah yang

merupakan simpul-simpul kegiatan maupun yang bukan, misalnya munculnya

berbagai fasilitas perdagangan dan perumahan. Kebutuhan lahan untuk

memenuhi fungsi-fungsi perkotaan telah menyebabkan perluasan kota ke arah

daerah pinggiran, dan pada akhirnya akan terjadi perubahan penggunaan tanah

pertanian menjadi non pertanian. Luas lahan pertanian akan semakin menurun

dengan semakin berkembangnya sektor-sektor jasa, industri, komersial,

perdagangan, serta pembukaan kawasan pemukiman baru yang memerlukan

lahan yang tidak sedikit.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan

pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada

acuan pendekatan pengendalian, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan


commit to user

6

alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan

kebutuhan pengendalian alih fungsi lahan. Adapun komponennnya antara lain

instrumen hukum dan ekonomi, zonazi dan inisiatif masyarakat. Namun sejauh

ini perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten

Madiun dapat dikendalikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melalui

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun

2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan Daerah Kabupaten

Madiun tentang Irigasi dan Peraturan Pelaksana lain yang terkait dengan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menmbahas lebih

lanjut dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul “ KAJIAN YURIDIS

PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON

PERTANIAN DI KABUPATEN MADIUN ”

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai sasaran penelitian yang terarah dan jelas serta

mengingat latar belakang masalah maka peneliti merumuskan beberapa pokok

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian di kabupaten madiun?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Madiun dalam

pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai

jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk

memenuhi kebutuhan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian dirumuskan secara

deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak


commit to user

7

dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 1986: 118). Secara

garis besar tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Obyektif:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian di Kabupaten Madiun

b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah

Kabupaten Madiun dalam hal mengendalikan alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian.

2. Tujuan Subyektif:

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar

kesarjaanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum Agraria dalam

hal pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di

Kabupaten Madiun.

c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis

peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada

khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna,

khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat

yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

a. Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk menambah

pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai alih fungsi lahan,

dari lahan pertanian ke lahan non pertanian.

b. Bagi Universitas Sebelas Maret, penelitian ini dapat digunakan sebagai

referensi mengenai pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian

serta untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu


commit to user

8

hukum di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang

Hukum Agraria mengenai alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

c. Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan untuk reverensi bagi

penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis:

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir

dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang

dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak yang terkait dan terlibat dengan bidang agraria.

c. Memberikan masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi

fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

d. Memberi informasi kepada masyarakat tentang prosedur pengalihan

fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

E. Metode Penelitian

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35). Dalam

penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan, agar

penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari

maksud dan tujuannya.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Adapun yang dimaksud metode penelitian hukum normatif adalah suatu

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2005:57).


commit to user

9

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22). Dari hasil telaah

dapat dibuat opini atau pendapat hukum. Opini atau pendapat hukum yang

dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Untuk dapat

memberikan preskripsi itulah guna keperluan praktik hukum dibutuhkan

penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009:37). Dalam penelitian ini

penulis menggambarkan mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan izin alih

fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun serta kebijakan

yang dilakukan pemerintah Kabupaten Madiun, dalam mengupayakan

pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai isu yang sedang dicoba utuk dicari jawabannya. Pendekatan-

pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan historis (historical approach), pendekatan comparatif (comparative

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud

Marzuki, 2009:93)

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan Undang-Undang (statute approach). Suatu penelitian normatif

tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan

diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema

sentral (Johnny Ibrahim, 2005:302). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam

bukunya Metode Penelitian Hukum menjelaskan bahwa pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani.


commit to user

10

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang ada

dalam penelitian hukum adalah bahan hukum, maka dalam hal ini penulis

mengguanakan istilah bahan hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan

bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogyanya diperlukan adanya sumber-sumber penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum

sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141)

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukun sekunder,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang

berkaitan dengan obyek penelitian, yang dalam penelitian hukum ini adalah

adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan hal

yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi dokumen

atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik serta bahan-bahan

dari pemerintah Kabupaten Madiun yang berhubungan dengan penelitian

hukum ini, yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya. Teknik

pengumpulan bahan hukum tersebut selanjutnya disebut sebagai studi pustaka.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis

yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan

menggunakan pola berpikir deduktif serta suatu tinjauan yuridis yang bersifat

logis dan sistematis. Yuridis yaitu suatu tinjauan yang disesuaikan dengan

pemikiran penulis dan disusun dengan mencari hubungan antara pemikiran dan

teori-teori yang telah diteliti semuanya itu dihubungkan dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku.


commit to user

11

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan

hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-

undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan

peristiwa tertentu. Metode interpretasi yang akan digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini merupakan pengolahan serta penjabaran data yang diperoleh dari

instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan alih fungsi lahan pertanian

ke non pertanian.

Silogisme yang penulis gunakan adalah silogisme dengan menggunakan

pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang

bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran

yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan

penerapan aturan.

Sedangkan berpikir deduktif disebut juga berpikir dengan menggunakan

silogisme terdiri dari tiga preposisi statement yang terdiri dari “premise” yaitu

dasar penarikan kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung suatu

kebenaran. Berpikir deduktif prosesnya berlangsung umum dan yang menuju

ke khusus.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum,

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-

sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I penulis akan mengemukakan tentang latar belakang

terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun,

dimana dari latar belakang tersebut akan penulis kerucutkan atau khususkan

menjadi dua rumusan masalah yang di dasarkan dengan dasar-dasar teori.

Dasar-dasar teori yang penulis maksud tersebut, kemudian akan dibahas dalam


commit to user

12

Bab II. Secara khusus Bab II tersebut akan memaparkan sejumlah landasan

teori yang digunakan dalam penulisan hukum ini, antara lain mengenai tata

ruang, perizinan dan teori berlakunya perundang-undangan baik dari para pakar

dan doktrin hukum maupun berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Dari landasan-landasan teori tersebut akan dikombinasikan dengan

bahan-bahan yang penulis dapatkan berkaitan dengan penelitian ini. Dimana

akan masuk dalam Bab III, dalam bab ini penulis akan mencoba untuk

menyajikan pembahasan berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan

masalah. Setelah penulis melakukan pembahasan dalam Bab III tersebut,

kemudian dalam Bab IV, penulis akan mengemukakan dari hasil penelitian

serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak

yang terkait dengan penelitian tersebut.


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Penataan Ruang

a. Pengertian Tata Ruang

Dalam Pasal 14 undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi

”Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu

rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,

air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya”. Ketentuan ini menegaskan perlunya suatu perencanaan tata

ruang. Oleh karena itu maka dibuat undang-undang Penataan Ruang

yang pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu undang-undang Nomor 24

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, undang-undang

Penataan Ruang Tahun 1992 diganti oleh undang-undang Nomor 26

Tahun 2007.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang menyebutkan tata ruang adalah “wujud

struktural ruang dan pola ruang”. Adapun yang dimaksud dengan wujud

struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk

rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang

secara hirarkis berhubungan satu dengan lainnya. Sedang yang

dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran

permukiman, tempat kerja, industri, pertanian serta pola penggunaan

tanah perkotaan dan pedesaan; dimana tata ruang tersebut adalah tata

ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak

direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti

aliran sungai, gunung dan lain-lain (www.google.com< Makalah Temu

Pakar tentang Penataan Ruang, diakses pada tanggal 18 oktober 2010).


commit to user

14

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan

ruang harus didasarkan pada asas :

1) Keterpaduan

Penataan ruang yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan

berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan

lintas pemangku kepentingan (stakeholders).

2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian

antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan

manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan

perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan

kawasan perdesaan.

3) Keberlanjutan

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan

memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat

ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta

menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5) Keterbukaan

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi

yang berkaitan dengan penataan ruang.

6) Kebersamaan dan Kemitraan

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan.

7) Perlindungan kepentingan umum

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan

kepentingan masyarakat


commit to user

15

8) Kepastian hukum dan keadilan

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau

ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan

ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan

masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak

secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9) Akuntabilitas

Penyelenggaraan penataan ruang harus dapat

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun

hasilnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan

bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan

sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan

ruang.

Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan

pemerintah pada hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai

penjabaran dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah, yang harus

merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna Tanah

harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga

pengguanaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas : Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi,


commit to user

16

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat :

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah

kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi

sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan

kawasan perdesaan dan system jaringan prasarana wilayah

kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi

kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya

kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi,

ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi.

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku

mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan

ketentuan tambahan, yaitu :

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non

hijau;

c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana

jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan informal,

dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk

menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan

sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.


commit to user

17

Menurut UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

Indonesia memberlakukan sistem zonasi guna mengendalikan

pemanfaatan ruang. Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 35 dan 36:

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

pengenaan sanksi.

Pasal 36

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata

ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:

a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi

sistem nasional;

b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi

sistem provinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Zonasi pada tingkat nasional akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah. Zonasi pada tingkat provinsi akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi. Zona tingkat kabupaten/kota

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Deborah

Oktavia, 2010: 48).

Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk

dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam

pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan

dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Dan tujuan dari

dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk

mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan

seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang


commit to user

18

optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah

kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup, penataan

ruang yang sesuai akan berguna sekali dalam hal perlindungan

lingkungan hidup, agar dalam penggunaan lingkungan hidup sampai

kapanpun tetap pada fungsinya serta tidak terkontaminasi.

b. Rencana Tata Ruang

Perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam

setiap keputusan. Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak

dapat dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai

pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam

pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang

saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan

terlaksanakannya keadaan tertentu yang tertib dan teratur. Dengan

rencana maka semua akan lebih tertata dan akan sesuai dengan

pengalokasiannya, karena sudah di sesuaikan dengan tata ruang yang

digunakan.

Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan

rencana tata ruang adalah “rekayasa atau metode pengaturan

perkembangan tata ruang dikemudian hari.” Demikian juga menurut

Pasal 1 Ayat 16 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan

Prasarana Wilayah No.327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam

Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan rencana tata

ruang adalah “hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang”.

Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah

susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling

berhubungan dengan satu sama lainnya.

Maksud diadakannnya perencanaan tata ruang adalah untuk

menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam

memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien


commit to user

19

dan serasi. Sedangkan tujuan diadakannya suatu perencanaan tata ruang

adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan

fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan

sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang

optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas

lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam buku Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul

“Hukum Tata Ruang”, Saul M.Katz mengemukakan alasan atau dasar

dari diadakannya suatu perencanaan adalah:

1) Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu

pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian sauatu

perkiraan;

2) Dengan perencanaan daiharapkan terdapat sauatu perkiraan

terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui;

3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih

berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk

memilih kombinasi terbaik;

4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas.

Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan,

saran maupun kegiatan usahanya dan

5) Dengan adanya rencana, maka aka nada suatu alat pengukur

atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

(Saul M.Katz, 2007:25)

Tujuan penyusunan rencana tata ruang menurut Buyung Azhari

adalah:

1) terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan

lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan

Ketahanan Nasional;

2) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan

lindung dan kawasan budidaya;


commit to user

20

3) tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

a. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi

luhur, dan sejahtera;

b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaaan sumber

daya alam dan sumber daya buatan dengan

memperhatikan sumber daya manusia;

c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia;

d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan

mencegah serta menanggulangi dampak negatif

terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita

alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi); dan

e. mewujudkan keseimbangan kepentingan

kesejahteraan dan keamanan

Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan

pemerintah pada hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai

penjabaran dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah, yang harus

merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna Tanah

harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga

pengguanaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang. Rencana

Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas : Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun

2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun,

dikatakan bahwa tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan

melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya

pemanfaatan ruang yang berkualitas. Dari pasal tersebut dapat dilihat

bahwa tujuan daripada rencana tata ruang wilayah adalah untuk pemanfaatan


commit to user

21

masyarakat, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada khususnya dan

ikut menjaga pertahanan keamanan Negara pada umumnya, yang dapat

diwujudkan dengan cara penggunaan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang

berkualitas, tidak merugikan dan berdaya guna. Dan dengan pemanfaatan

ruang tanah yang berkualitas, maka penggunaan lahan dapat dilakukan secara

maksimal tanpa mengganggu penggunaan tanah yang lain. Untuk itulah dalam

pelaksanaannya pengadaan penataan ruang perlu adanya pengendalian

pemanfaatan ruang, agar dalam setiap penataan ruang yang tentunya

menggunakan lahan atau tanah dapat diperuntukkan dengan baik dan sesuai

dengan fungsinya, sehingga tidak ada suatu pembangunan yang menggunakan

lahan atau tanah tidak sesuai dengan tata ruangnya, untuk daerah kabupaten

madiun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4

Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.

2. Tinjauan Tentang Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Menurut Sjachran Basah yang dikutip dalam bukunya Ridwan HR

( 2010: 207) izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi

satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh kekuatan

peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bagir Manan menyebutkan

bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan

melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang.

N,M Spelt dan J.B.J.M ten Berge dalam bukunya Ridwan HR (

2010 . Hal 208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit

adalah sebagai berikut. Izin merupakan suatu instrumen yang banyak

digunakan dalam hukum administrasi negara sebagai sarana yudikatif

yang digunakan untuk mengendalikan warganya, dengan adanya izin

pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.


commit to user

22

Izin merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi

mengendalikan perilaku orang atau lembaga (badan usaha) yang

bersifat proventif. Izin dimaksudkan dalam memberikan kontribusi

positif bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam hal pendapatan

daerah dan investasi. Suatu izin yang diberikan oleh pemerintah

memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar

setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Hukum perizinan timbul

karena adanya hubungan yang terjalin antara penguasa dengan

masyarakat. Pada suatu sisi, masyarakat mempengaruhi penguasa dalam

menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh

tertentu pada masyarakat (Hery Listyawati, 2010: 49 ).

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari

pemerintah. “Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak

digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah

menggunakan izin sebagai instumen untuk mempengaruhi hubungan

dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh

pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit”. (Toto T Suruaatmadja,

2007: 82 )

Izin adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum

administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis

untuk mengemudikan tingkah laku warga negara. Izin adalah

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atatu peraturan

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin

penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan

tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini merupakan

perkenaan sauatu tindakan yang demi kepentingan umum

mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (Hery Listyawati, 2010: 49-

50).

Dalam arti sempit, izin adalah memberi perkenaan, tetapi

tindakan-tindakan yang diperkenankan harus dilakukan dengan cara-


commit to user

23

cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan. Penolakan

izin hanya dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh penguasa tidak

dipenuhi atau karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada

semua orang yang memenuhi kriteria. Ini disebut izin restriktif, karena

alasan-alasan kesesuaian tujuan (doelmatigheid), penguasa dapat

menganggap perlu untuk menjalankan kebijakan izin restriktif dan

membatasi jumlah pemegang izin. (Philipus M.Hadjon, 2002: 2-3 )

Menurut Prajudi Admosoedirjo, izin atau vergunning adalah

dispensasi dari suatu larangan. Rumusan yang demikian menumbuhkan

dispensasi dengan izin . “Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada

dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari

ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi

untuk untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus

dilalui.” (Philipus M Hadjon, 2002:143). Perizinan adalah kegiatan

tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan. Perizinan bertujuan untuk mengatur, membina dan

mengendalikan serta mengawasi kegiatan masyarakat yang beraneka

ragam sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Ateng Syafrudin mengatakan, izin bertujuan dan berarti

menghilangkan halangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan

atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif (2007: 73).

Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain

yaitu:

1) E Utrecht mengemukakan izin (vergunning) ialah bilamana pembuat

peraturan tidak umumnya melarang sauatu perbuatan, tetapi masih

juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan

untuk masing-masing hal konkrit (sikap pembuat peraturan


commit to user

24

“indifferent”), maka keputusan administrasi negara yang

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (vergunning)

(E.Utrecht, 1986:187).

2) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi

persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada

dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang

pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan

lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara.

(W.F Prins-R. Kosim Adisapotra, 1983: 73-74).

3) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M.Hadjon mengartikan

izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang

sauatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan

prosedur tertentu harus dilalui. (Philipus M.Hadjon, 2002:143).

Ateng Syafrudin membedakan perizinan menjadi 4 (empat)

macam, yakni:

1) Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal dilarang

menjadi boleh dan penolakan atas permohonan izin memerlukan

perumusan yang limitatif;

2) Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya

secara formal tidak diizinkan, dispensasi merupakan hal yang

khusus;

3) Lisensi adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan

sauatu perusahan dan

4) Konsensi merupakan sauatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar

berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi

tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak

penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat

pemerintah (Ateng Syafrudin, 2007: 106).

Lain halnya apa yang dikemukakan oleh Sjachan Basah yang

menyatakan “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi

satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan


commit to user

25

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.”

Fungsi dari sebuah izin adalah selaku ujung tombak instrumen

hukum sebagai pengarah , perekayasa dan perancang masyarakat adil

dan makmur itu dijelmakan ( Ridwan HR . 2010 . Hal 217-218). Dalam

hal ini persyaratan dalam sebuah izin merupakan pengendali dalam

memfungsikan izin itu sendiri. Sedangkan tujuan dari perizinan adalah :

a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu

b. Izin mencegah bahaya lingkungan

c. Keinginan melindingi obyek-obyek tertentu

d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit

e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang

dan aktivitas-aktivitas.

Dengan adanya kelonggaran yang tidak diatur dalam undang-

undang ini akan semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan

wanita pada malam hari, karena mereka menganggap mudahnya

prosedur yang harus dilakukan, tanpa melakukan kewajiban-kewajiban

yang harus dilaksanakannya, sedangkan bagi pekerja sendiri yang

seharusnya dilindungi hak-haknya oleh adanya izin tersebut akan

semakin melemahkan kedudukannya, hal tersebut senada dengan apa

yang dikatakan Adrian Sutendi ( 2010 : 284-285 ) bahwa perizinan

memuat Kepentingan buruh, pekerja dan pemerintah, perizinan

merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur Kepentingan

masyarakat secara umum, sedangkan bagi pengusaha perizinan

merupakan instrumen untuk melegalkan berbagai aktivitas yang ada.

Untuk para pekerja sendiri merupakan instrumen untuk melindungi

dirinya dari eksploitasi pengusaha dan kondisi kerja yang tidak

memadai. .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah


commit to user

26

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan

perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku

usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda

daftar usaha.

Kaitan izin dalam perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian adalah dalam pemberian izin perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian harus mempertimbangkan aspek tata guna

tanah. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata

guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan

kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (pasal 1

Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2004).

Izin perubahan penggunaan tanah diberikan untuk perorangan

atau badan hukum yang dimaksudkan untuk mengubah tanah pertanian

ke non pertanian. Sedangkan izin lokasi merupakan sarana perizinan

yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi yang membutuhkan tanah

berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1993. Pelaksanaannya diatur dengan

keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

no. 22 tahun 1993. Sistem perizinan di bidang pertanahan, dalam hal ini

perubahan dan penggunaan tanah serta izin lokasi yang dikeluarkan

oleh bagian penatagunaan tanah, baik yang ada di kantor pertanahan

tingkat kabupaten/ propinsi maupun yang ada di kantor wilayah Badan

Pertanahan Nasional/tingkat propinsi harus berpedoman pada Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/kotamadya.

b. Tujuan Pemerintah mengeluarkan izin

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari

pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang


commit to user

27

harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perimtah.

Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai

instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau

mengikuti cara yang dinajurkan, guna mencapai tujuan yang konkrit.

Adapun tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam

peraturan perizinan ada berbagai sebab yaitu:

1) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas

tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan, termasuk izin alih

fungsi);

2) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin

lingkungan);

3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang,

izin membongkar monument);

4) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya

(misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk);

5) Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya

(misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat

tertentu) (Prajudi Atmosudirjo, 2007:11).

Toto T Suruaatmadja menyatakan bahwa dengan izin seseorang

telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai

dengan isinya yang secara definitif dapat menimbukan akibat hukum

tertentu. Sehingga dengan perizinan ada sesuatu yang dituju, yaitu:

1) Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu;

2) Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul;

3) Untuk melindungi obyek-obyek tertentu;

4) Membagi benda-benda yang sedikit dan

5) Mengarahkan orang-orang tertentu untuk dapat melakukan

aktivitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa izin

merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh

pemerintah untuk mengendalikan warganya. Adanya kegiatan perizinan


commit to user

28

yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada intinya adalah untuk

menciptakan kondisi aman, tertib. Di samping tujuannya melalui sistem

perizinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yang

diantaranya adalah:

1) Adanya sauatu kepastian hukum;

2) Perlindungan kepentingan umum;

3) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan

4) Pemerataan distribusi barang tertentu.

c. Bentuk dan Isi Izin

Izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

(UU No.5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3))

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin akan selalu

berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Organ pemerintah yang memberikan izin;

2) Siapa yang memperoleh izin;

3) Untuk apa izin digunakan;

4) Alasan yang mendasari pemberiannya;

5) Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat dan

6) Pemberitahuan tambahan. (Sarjita, 2004: 12)

Ketentuan nomor 1 sampai dengan nomor 3 wajib ada untuk

bisa dikategorikan sebagai keputusan perizinan, sedangkan ketentuan

nomor 4 sampai dengan nomor 6 tidak wajib ada, tetapi dalam

prakteknya biasanya akan ada. (Sarjita, 2004: 12)

Dikarenakan keputusan perizinan adalah termasuk salah satu

bentuk perwujudan keputusan tata usaha Negara, maka izin adalah juga


commit to user

29

merupakan norma penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini

dikarenakan lahirnya izin pasti akan didahului dengan adanya norma

abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya masih umum belum

ditunjuk subyeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan terletak pada

deretan paling akhir dari semua norma abstrak yang mendahuluinya dan

tentang hal yang dituju atau sudah bersifat konkrit, individual dan final

sehingga akan langsung digunakan untuk melakukan aktifitas tertentu.

(Philipus M.Hadjon, 2002: 2-3)

d. Prosedur Penerbitan Izin

Prosedur penerbitan izin secara umum akan meliputi tahap-

tahapan sebagai berikut:

1) Acara Permulaan

Acara permulaan ini berupa kegiatan pengajuan permohonan dari

pihak yang berkepentingan kepada pihak pemerintah yang harus

diajukan secara tertulis, berisikan identitas dari pemohon, izin yang

diminta dan data/surat yang tertentu sesuai dengan persayaratan

yang ada.

2) Acara Persiapan dan Peran serta (inspraak)

Dalam tahapan ini pemerintah akan mengadakan pemeriksaan

terhadap permohonan izin, yang mana ini harus dilakukan secara

tertib dan teliti serta mendengarkan penjelasan dari pemohon

ataupun masukan dari pihak ketiga.

3) Acara Persiapan Luas

Dalam tahapan ini pemerintah akan mengumumkan keputusan

perizinan dengan secara luas melalui kantor organ pemerintah atau

media masa. Macam keputusan perizinan ini bisa berisi pernyataan

tidak dapat diterima, penolakan izin atau pemberian izin.

(www.umy.ac.id/hukum. Perijinan. Nurwigati< 5 Oktober 2010,

pukul 17:30 WIB).


commit to user

30

B. Kerangka Pemikiran

Agar penelitian ini bisa dilaksanakan secara lancar, dan mengarahkan

analisisnya pada tujuan, di sini perlu dikembangkan kerangka berpikir yang

akan digunakan dalam penelitian ini. Secara singkat kerangka berpikir

digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Ragaan I: Kerangka Pemikiran

Peraturan Perundang-undangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke non

Pertanian

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

2. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Fakta Hukum (Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun).

1. Pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

2. Kebijakan yang dilakukan dalam mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan

Peristiwa Hukum

1. Pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan izin alih fungsi lahan mengalami kendala atau tidak

2. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berhasil atau tidak


commit to user

31

Keterangan Kerangka Pemikiran

Menemukan hukum tidak hanya sekedar dengan mencari Undang-

Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang berupa alih

fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun dengan

permasalahan mengenai prosedur ijin alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian di Kabupaten Madiun dan ketentuan perundang-undangan perizinan

yang dapat mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Peristiwa konkrit ini harus diarahkan kepada peraturan perundang-

undangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sebaliknya undang-

undang pun harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit

diarahkan kepada undang-undang agar dapat diterapkan pada peristiwanya

yang konkrit.

Dengan menggunakan metode-metode penulisan dalam penelitian

hukum ini, diharapkan dapat memperoleh jawaban atas permasalahan

penelitian nomor 1 dan 2 yang merupakan peristiwa hukum. Untuk

memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yaitu apakah ketentuan

perundang-undangan mengenai izin alih fungsi lahan dapat mengendalikan

terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, maka dengan begitu

akan memperoleh kesimpulan apakah ketentuan perundang-undangan yang

mengatur alih fungsi lahan tersebut sudah efektif atau belum dalam

mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Hal-hal tersebut diatas yang menjadi alur pemikiran penulis dalam

menyususn penelitian ini, yakni meneliti kajian yuridis mengenai prosedur

ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di daerah kabupaten,

khususnya Kabupaten Madiun.


commit to user

32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek

1. Wilayah dan Geografis

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian

besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%.

Secara rinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

a. 0 – 2 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)

b. 2 – 15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)

c. 15 – 40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %)

d. dan > 40 % seluas 17.140,005 Ha (16,85 %)

Berdasarkan penggunaan lahan Wilayah Kabupaten Madiun, terinci

sebagai berikut:

a. Pemukiman/Pekarangan : 15.322,26 Ha (15,16 %)

b. Sawah : 30.951 Ha (30,62 %)

c. Tegal : 7.091,54 Ha ( 7,02 %)

d. Perkebunan : 2.472 Ha ( 2,45 %)

e. Hutan Negara : 40.511 Ha (40,08 %)

f. Perairan : 836 Ha ( 0,83 %)

g. Lain-lain (jalan,sungai,makam) : 3.0902,2 Ha ( 3,86%)

Wilayah Kabupaten Madiun, secara administratif terdiri dari 15

wilayah kecamatan dan terdiri dari 216 Desa dan 8 kelurahan yang terbagi

dalam 715 dusun. Luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 7 ̊ 12’ - 7̊ 48’3”

Lintang Selatan dan 111̊ 25’45”-111̊ 51” Bujur Timur salah satu

Kabupaten dari 39 Kabupaten di Jawa Timur terletak di bagian barat ± 175

dari ibukota propinsi. Sebagian besar (42,13 Persen) wilayahnya terletak di

dataran rendah 21-100 m dpl dan 43,80 persen berlereng 0-2 Persen.

Secara administratif Kabupaten Madiun memiliki batas wilayah:

Ø Sebelah Barat: Kabupaten Magetan

Ø Sebelah Utara: Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi

Ø Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo


commit to user

33

Ø Sebelah Timur: Kabupaten Nganjuk

Gambar 1: Geografis Kabupaten Madiun

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun merupakan badan pelaksana

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Para pemohon

yang ingin merubah penggunaan tanahnya dari tanah pertanian ke non

pertanian harus mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian melalui Kantor Pertanahan Kabupaten

Madiun, yang nantinya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di

Kabupaten Madiun selain didasarkan pada peraturan-peraturan yang

N

EW

S

Kabupaten Ngawi

Pilangkenceng

Saradan

GemarangMejayan

Kare

Dagangan

Dolopo

Kebonsari

Geger

Jiwan

SawahanMadiun

Wungu

Balerejo

Wonoasri

Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Magetan

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Nganjuk


commit to user

34

berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian,

tetapi juga didasari peraturan-peraturan lain yang berkaitan secara tidak

langsung dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian,

antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria;

b. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tetang Penatagunaan

Tanah;

f. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia/Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin

Lokasi;

h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme

Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.

2. Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Madiun

Dinamika perubahan jumlah penduduk berasal dari faktor alami

(kelahiran dan kematian) serta faktor perpindahan penduduk (migrasi masuk

dan migrasi keluar). Kepadatan penduduk cenderung meningkat dari tahun ke

tahun. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah


commit to user

35

Kecamatan Geger, sedangkan tingkat kepadatan penduduknya yang paling

rendah adalah Kecamatan Sawahan. Dibawah ini adalah:

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun

2006-2010 Di Tiap Kecamatan

No Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010

1 Kebonsari 53.688 53.688 61.016 60.948 51.111

2 Geger 59.312 59.769 67.528 67.604 57.229

3 Dolopo 52.448 52.847 62.787 62.831 51.530

4 Dagangan 49.235 49.511 53.657 53.822 44.357

5 Wungu 51.716 52.005 62.596 62.907 54.406

6 Kare 31.964 33.046 34.940 35.130 29.472

7 Gemarang 32.442 32.486 35.696 35.869 30.809

8 Saradan 62.345 62.304 75.218 75.331 62.021

9 Pilangkenceng 54.464 54.290 58.711 58.636 50.116

10 Mejayan 42.980 43.250 50.810 50.984 41.772

11 Wonoasri 32.681 32.750 35.034 34.897 31.353

12 Balerejo 44.578 44.480 45.184 45.171 40.971

13 Madiun 37.965 38.041 39.696 39.803 36.800

14 Sawahan 25.867 25.845 26.487 26.267 23.689

15 Jiwan 55.210 55.222 60.253 60.240 56.250

Jumlah 686.875 689.534 769.613 770.440 661.886

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun

Komposisi penduduk Kabupaten Madiun di dominasi oleh penduduk

muda/dewasa usia produktif. Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat

pertumbuhan penduduk Kabupaten Madiun tergolong rendah, namun meski

perkembangan jumlah penduduk tergolong rendah, tidak dapat dipungkiri

bahwa dengan luas wilayah 1.010,86 km2, Kabupaten Madiun termasuk padat

penduduk dengan penyebaran wilayah di tiap kacamatan yang merata, dari

jumlah penduduk yang banyak tersebut tentu saja akan berimbas pada

tingginya kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat

mencukupi kebutuhan diri serta keluarga.


commit to user

36

Penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar tinggal di daerah

pedesaan, sehingga sesuai potensi daerah yang agraris maka mata

pencaharian penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar adalah bekerja di

bidang pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap

lahan milik orang lain (buruh tani). Data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja mencatatkan pencari kerja terbanyak berdasarkan kartu kuning adalah

lulusan SLTA kejuruan. Sementara untuk jenis kelamin pencari kerja

terbanyak adalah laki-laki. Hasil survei Tenaga Kerja Nasional dari BPS

menyebutkan jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas sebesar 2,7 persen.

Sementara sektor usaha dengan jumlah pekerja usia 15 tahun ke atas tebanyak

tahun 2009 adalah sektor pertanian. Disusul kemudian sektor PILK

pertambangan, Industri, Listrik, Konstruksi) dan yang paling sedikit adalah

sektor PJTK (Perdagangan, Jasa, Transportasi dan Keuangan).

Total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tahun 2008 sekitar dua

pertiga penduduk Kabupaten Madiun termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat

partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi selama periode 2007-2009

dari 66,44% menjadi 62,24%. Pasar tenaga kerja di Kabupaten Madiun juga

ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada

tingginya presentase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya

mencapai lebih dari 90 persen pada tahun 2009 terakhir. Tingkat

pengangguran semakin menurun selama kurun waktu 2007-2009. Pada tahun

2007 pengangguran terbuka tercatat sebesar 10,1 persen angka ini menurun

menjadi 6,1 persen pada tahun 2009.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama pilihan, bekerja

di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Madiun

dengan presentase sebesar 48,55 persen pada tahun 2009 dan diikuti dengan

sektor perdagangan dengan presentase sebesar 22,05 persen, sementara

pekerja di sektor-sektor jasa sebanyak 11,29 persen. Komposisi tersebut

tampaknya tidak banyak mengalami perubahan sampai dengan 2010. Upah

minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Madiun terus mengalami


commit to user

37

peningkatan. Selama periode 2007-2011 UMK Kabupaten Madiun meningkat

dari Rp.560 ribu menjadi Rp.740 ribu per bulan.

3. Karakteristik Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten penyangga

pangan Jawa Timur. Oleh karena itu produktivitas tanaman pangan,

khususnya padi perlu terus ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan kabupaten

lain, produksi padi di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 4 persen dari

seluruh produksi padi di Jawa Timur dan merupakan produksi kesembilan

terbesar setelah Kabupaten Tuban dan Nganjuk. Dari sisi produktivitas data,

produktivitas padi di Kabupaten Madiun setiap tahun selalu meningkat dan

melebihi produktivitas padi di Jawa Timur. Pada tahun 2009 produktivitas

padi Kabupaten Madiun mencapai 6,35 ton per Ha, sementara produktivitas

padi Jawa Timur hanya 5,91 ton per Ha.

4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Madiun

Penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar tinggal di daerah

pedesaan, sehingga sesuai potensi daerah yang agraris maka mata

pencaharian penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar adalah bekerja di

bidang pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap

(buruh tani). Pendekatan pembangunan yang lebih banyak menonjolkan

pertumbuhan ekonomi secara cepat tidak bisa dipungkiri telah mengakibatkan

pertumbuhan diperkotaan melampaui kawasan lainnya atau dengan kata lain

telah mendorong percepatan urbanisasi. Proses urbanisasi yang tidak

terkendali semakin mendesak produktifitas pertanian. Secara lebih mikro

tingginya urbanisasi ditunjukkan dengan terjadinya konversi lahan kawasan

pertanian menjadi kawasan perkotaan. Konsekuensi logis dari kondisi ini

adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan akibat semakin

menyempitnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian.

Tanah pertanian pada umumnya adalah semua tanah yang menjadi hak

orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Yang termasuk tanah

pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah

tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang


commit to user

38

menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Instruksi Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal

5 Januari 1961 No. Sekra 9/ 1/ 12 tentang Pengertian Tanah Pertanian,

diberikan penjelasan sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan “tanah

pertanian” ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah

tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang

menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah

pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk

perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah tempat

tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa

luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah

pertanian”.

Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan

proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti

sempit dinamakan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas

meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Semua itu merupakan hal yang penting. Secara garis besar pengertian

pertanian dapat diringkas menjadi proses produksi, petani dan pengusaha,

tanah tempat usaha dan usaha pertanian(farm bussines). Pertanian yang baik

ialah pertanian yang dapat memberikan produk jauh lebih baik daripada

apbila tanaman, ternak atau ikan tersebut dibiarkan secara alami.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah non pertanian adalah tanah

yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan selain usaha pertanian. Penggunaan

tanah non pertanian adalah untuk sebagai berikut:

1) Tanah perumahan (misal penggunaan tanah untuk tempat tinggal/rumah,

lapangan, tempat rekreasi, pemakaman dll)

2) Tanah Perusahaan (misal penggunaan tanah untuk pasar, pertokoan,

gudang, bank, bioskop, hotel, stasiun dll)

3) Tanah Industri ( misal penggunaan tanah untuk Pabrik, percetakan dll)

4) Tanah untuk jasa ( misal penggunaan tanah untuk kantor-kantor

pemerintah, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan sarana umum)


commit to user

39

5) Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (siap bangun).

Lahan pertanian mempunyai manfaat yang sangat luas secara

ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, lahan pertanian adalah

masukan paling esensial dari berlangsungnya proses produksi, kesempatan

kerja, pendapatan, devisa, dan lain sebagainya. Secara sosial, eksistensi lahan

pertanian terkait dengan eksistensi kelembagaan masyarakat petani dan aspek

budaya lainnya. Dari aspek lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya

lebih kompatibel dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Adapun

luasan penggunaan tanah atau lahan yang ada di Kabupaten Madiun adalah

sebagai berikut:

Gambar 2. Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, 2010

Dari data di atas dapat diketahui bahwa peruntukkan lahan yang

paling besar adalah di dominasi oleh hutan Negara dan kawasan persawahan,

yaitu 40,08% untuk hutan dan 30,62% untuk kawasan persawahan, sedangkan

untuk pemukimannya sendiri adalah 15,16%. Maka dapat di katakana bahwa,

kabupaten madiun masih merupakan kawasan hjau, karena lebih banyak

lahan yang digunakan untuk hutan dan persawahan. Untuk lebih jelasnya

3,86%0,83%

40,08%

2,45%

7,02% 30,62%

15,16%

Pemukiman/Pekarangan Sawah TegalPerkebunan Hutan Negara PerairanLain-lain (Jalan,Sungai dsb)


commit to user

40

dengan peta bentuk geografis Kabupaten Madiun, akan penulis jelaskan

penggunaan tanah di Kabupaten Madiun.

Gambar 3. Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Madiun

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, 2010

Semakin jelas bahwa kawasan hutan dan persawahan adalah lahan

yang mendominasi dan menyebar di Kabupaten Madiun. Hal ini sesuai

dengan penataan ruang, Pasal 26 mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten,

yaitu rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem

perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem

jaringan prasarana wilayah kabupaten serta rencana pola ruang wilayah

kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya

kabupaten. Kabupaten madiun berdasarkan pasal 26 tersebut telah memenuhi

tujuan, kebijakan serta strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Dapat

dilihat dari gambar 1 dan 2 wilayah Kabupaten Madiun lebih banyak kawasan

lindung (yang dalam hal ini adalah hutan) dan kawasan budidaya (sawah).


commit to user

41

Ragaan 2. Cakupan Manfaat Lahan Pertanian dan Konstelasinya

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun.

INDIRECT USE VALUES (Manfaat Tidak Langsung)

Total Manfaat Lahan Pertanian

NON USE VALUES (Manfaat Bawaan)

USE VALUES ( Manfaat Penggunaan)

Direct Use Values (Manfaat Langsung)

Marketed Output

Padi, Palawija, Sayuran, Ternak, dll

Kayu, Daun, Jerami, dll

Unpriced Benefit

Menyediakan Bahan Pangan

Menyediakan Lapangan Kerja

Sarana Rekreasi

Mengurangi Laju Urbanisasi

Mengurangi Pencemaran Lingkungan

Mencegah/Mengurangi Terjadinya Banjir

Berkontribusi Dalam Pengendalian erosi

Pengendalian Tata Air

Mempertahankan Keragaman Hayati

Pendidikan Lingkungan


commit to user

42

Pola konversi lahan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Menurut

pelaku konversi, maka dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, alih fungsi

secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Motif pada

umumnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal,

meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, atau kombinasinya. Kedua,

alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan yaitu pemilik menjual

kepada pihak lain.

Tercatat mulai dari tahun 1981-1998 (18 tahun) di daerah jawa

telah terjadi pengurangan lahan sawah akibat konversi hingga mencapai

satu juta hektar atau sekitar 55 ribu hektar per tahunnya. Sedangkan di

Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun (1992-2000), luas lahan sawah telah

berkurang dari 8,2 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. Perubahan ini

terjadi paling cepat adalah di daerah Jawa yang notabene memiliki

pembangunan paling cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (Pasal 44) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 (Pasal 82) tentang ketentuan

dalam pengalih fungsian lahan sawah beririgasi bahwa untuk menjamin

kelestarian fungsi dan manfaat irigasi, Bupati sesuai dengan

kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan atau

mengendalikan alih fungsi lahan di wilayahnya.

Selain berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana

dikemukakan di atas, perlu pula diwujudkan suatu kebijakan alternatif.

Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan

pengendalian alih fungsi lahan sebeumnya. Adapun komponennya antara

lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi dan inisiatif masyarakat.

Pada instrumen hukum, yaitu meliputi penerapan perundang-

undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan.

Mengatur mengenai hak, kewajiban serta sanksi-sanksi yang mengikat

tegas kepada semua pihak yang terkait, serta menyempurnakan aturan

perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Kedua, instrumen

ekonomi yang mencakup insentif, disisentif dan kompensasi. Kebijakan


commit to user

43

pemberian insentif untuk diberikan kepada pihak-pihak yang

mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara

lain dalam bentuk pemberian subsidi input, keringanan pajak bumi dan

bangunan serta kemudahan sarana produksi pertanian. Sebaliknya

disisentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan

yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan

peaturan yang berlaku. Memberikan kompensasi untuk pihak-pihak yang

dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan atau

kepada yang mecegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai

sumber produksi pertanian (pangan).

Kemudian yang ketiga adalah kebijakan zonasi yang berhubungan

dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui pengelompokkan lahan

menjadi tiga kategori zona pengendalian, yaitu lahan yang dilindungi

(tidak boleh dialih fungsikan), alih fungsi terbatas dan tidak boleh dialih

fungsikan. Zonasi diatur berdasarkan kriteria klasifikasi irigasi, intensitas

tanam dan produktivitas lahan sawah. Kriteria irigasi dibedakan atas lahan

sawah beririgasi dan non irigasi. Kriteria intensitas tanam adalah satu

hingga dua kali tanam per tahun, sedangkan kriteria produktivitas yaitu

dibawah 4,5 ton/Hektar/Panen.

B. Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di

Kabupaten Madiun

Penetapan kawasan pertanian sebagai kawasan budidaya terutama

kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Madiun dikembangkan

berdasarkan fungsi kawasan dan potensinya di setiap wilayah kecamatan.

Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk

meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang

ekstensifikasi, mempertahankan saluran irigasi teknis dan peningkatan

irigasi sederhana dalam skala wilayah. Untuk memaksimalkan tujuan

daripada pengembangan kawasan lahan pertanian tersebut, Kabupaten


commit to user

44

Madiun melakukan strategi kebijakan penataan dan pengembangan

kawasan pertanian, yaitu:

1. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sawah beririgasi

teknis, meningkatkan sawah beririgasi setengah teknis menjadi sawah

beririgasi teknis, sawah beririgasi sederhana menjadi sawah beririgasi

setengah teknis serta sawah beririgasi lainnya menjadi sawah

beririgasi sederhana;

2. Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase dan

penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari;

3. Lahan pertanian tanaman yang dikelola masyarakat harus diberikan

insentif dan tidak diperbolehkan terjadi ali fungsi untuk peruntukan

lain;

4. Pembagian hasil produksi hortikultura dan pengolahan hasil serta

diupayakan menjadi komoditas ekspor;

5. Upaya pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan

sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi

lindung;

6. Peningkatan ketrampilan masyarakat untuk menjaga areal persawahan

dai ancaman banjir dan hama melalui penyuluhan.

Seperti yang diuraikan di atas, maka pelaksanaan izin alih fungsi

lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun tidak serta merta

setiap permohonan selalu dikabulkan, permohonan izin alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian harus memenuhi syarat, baik secara

administratif maupun teknis. Secara administratif dalam Peraturan

Pemeritah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak, proses administrasi meliputi biaya,

tarif penerimaan bukan pajak, secara rinci syarat administratif yang

harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut:

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon

atau kuasanya di atas materai cukup;

2. Surat kuasa apabila dikuasakan;


commit to user

45

3. Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila

dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;

4. Foto copy NPWP, Akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum

yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan

Hukum

5. Proposal rencana kegiatan tekhnis pada lokasi yang akan dilakukan

pengalihan fungsi lahan;

6. Sket lokasi yang dimohon;

7. Foto copy dasar penguasaan tanah;

8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan

aslinya oleh petugas loket.

Formulir permohonan memuat:

1. Identitas diri;

2. Luas, letak dari penggunaan tanah yang dimohon;

3. Pernyataan tanah tidak sedang bersengketa/tanah sengketa;

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Selain itu pemohon harus melampirkan:

1. Alasan: berisi mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan,

akan diperuntukkan untuk apa lahan yang akan dikeringkan atau alih

fungsi tersebut;

2. Sertifikat Tanah: serifikat tanah pertanian dari pemohon yang

tanahnya aan dikeringkan menjadi lahan non pertanian;

3. Identitas Subyek dan Obyek: identitas subyek merupakan identitas

jelas pemohon yang mengajukan permohonan alih fungsi lahan

tersebut, sedangkan identitas obyek merupakan data mengenai letak,

wilayah dan luas dari lahan pertanian yang akan dialih fungsikan

menjadi lahan non pertanian;

4. Rencana Penggunaan: berisi mengenai tujuan dari alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian yang dimohonkan, missal untuk toko,

rumah makan ataupun tempat tinggal.


commit to user

46

Setelah semua syarat-syarat lengkap, mekanisme pengajuan

permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah

setempat lewat Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi formulir

permohonan dan pernyataan yang telah disediakan di Kantor

Pertanahan, masing-masing rangkap 3 (tiga).

2. Pada saat mengajukan permohonan, maka pemohon sudah

membayar biaya untuk kebutuhan antara lain :

(a) Pembelian blanko/pengetikan/pembukuan/administrasi.

(b) Perjalanan/transport Panitia dalam pemeriksaan ke tanah lapang.

(c) Honorarium sidang, peninjauan lapang Panitia.

3. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima permohonan

dan telah membayar biaya di atas maka panitia melakukan sidang

dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapangan.

4. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan Tata

Guna Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan setempat, maka

Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Keputusan tentang diterima

atau tidaknya permohonan tersebut dan memberikan rekomendasi

kepada Gubernur atau Kepala Direktorat Agraria yang

kewenangannya sesuai dengan luas tanahnya pada Propinsi.

5. Surat Keputusan dan Rekomendasi yang sebagaimana tersebut di

atas sudah diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah

Berita Acara dimaksud telah diterima Bupati/Walikota Kepala

Daerah Tingkat II setempat.

6. Selanjutnya 2 (dua) hari setelah Surat Keputusan diterima oleh

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke

Non Pertanian, maka sudah dikirim surat panggilan kepada


commit to user

47

pemohon, mengenai keputusan atas permohonan ijin Perubahan

Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

Namun jika lahan yang diajukan untuk alih fungsi lahan pertanian

tersebut merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis, maka

permohonannya tidak dapat dikabulkan karena adanya pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang mendasarinya, antara lain:

1. Lahan yang dimohonkan izin perubahan penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian tersebut berupa lahan sawah beririgasi teknis yang

merupakan lahan produktif. Sehingga apabila permohonan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dikabulkan,

akan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian.

2. Adanya keinginan menjaga kelestarian lahan, karena merupakan

sumber produksi pertanian yang menjadi pertimbangan untuk tidak

mengabulkan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke

non pertanian tersebut, mengingat di sekitar lahan yang dimohonkan

izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut

merupakan lahan sawah beririgasi teknis sehingga kontur tanahnya

tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai area pemukiman dan

merupakan kawasan irigasi teknis yang sayang sekali apabila

dilakukan alih fungsi lahan.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di Kabupaten Madiun,

berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilik Sulistiyani salah satu staff di

dinas pertanian, tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten Madiun,

pada tahun 2010 akhir, terjadi alih fungsi lahan pertanian beririgasi

teknis di Kelurahan Bagi Kecamatan Balerejo. Pada saat permohonan

masuk dan tim teknis melakukan rapat koordinasi untuk memberikan

pertimbangan-pertimbangan tekhnis kepada Bupati perihal permohonan

tersebut, hasil daripada BAP dari panitia pertimbangan perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah tidak mengabulkan

permohonan untuk dilakukannya IPPT (Izin Perubahan Penggunaan

Tanah) dari tanah pertanian ke non pertanian. Semua tim teknis


commit to user

48

bermaksud untuk mempertahankan tanah tersebut, karena tanah tersebut

termasuk dalam kawasan lahan beririgasi tekhnis.

Namun yang terjadi adalah meski semua tim teknis tidak

menyetujui perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

tersebut, Bupati Madiun selaku kepala daerah Kabupaten Madiun

menyetujui perubahan penggunaan tanah petanian ke non pertanian itu,

bupati menandatangani permohonan dari pemohon, yang artinya

permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

terhadap tanah beririgasi teknis tersebut dikabulkan, bahkan yang terjadi

sekarang adalah tanah yang awalnya merupakan lahan sawah beririgasi

tersebut, sekarang telah berubah menjadi lahan kering, karena telah

dilakukan pengeringan terhadap lahan tersebut. Dalam hal ini Bupati

telah melanggar Pasal 44 undang-undang Nomor 41 Tahun 2009,

mengabaikan pertimbangan dari tim teknis dan mengabaikan kebijakan-

kebijakan mengenai perlindungan lahan yang ada di Kabupaten Madiun

dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 (Pasal 82)

tentang ketentuan dalam pengalih fungsian lahan sawah beririgasi bahwa

untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat irigasi, Bupati sesuai

dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan

atau mengendalikan alih fungsi lahan di wilayahnya.

Meskipun perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis

tersebut tidak mempengaruhi hasil dari pertanian Kabupaten Madiun,

namun keputusan Bupati Kabupaten Madiun untuk menyetujui

permohonan perubahan penggunaan lahan tersebut, sangat

mempengaruhi terhadap kebutuhan beras secara nasional. Mengingat

bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung padi provinsi

Jawa Timur.

Dengan kasus demikian, untuk mewujudkan penggunaan dan

pemanfaatan tanah, maka perlu disusun ketentuan dan syarat-syarat

dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang disusun dalam

bentuk Pedoman Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pedoman


commit to user

49

Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ini menjadi pedoman dalam

menyusun dan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan, dengan

tetap memperhatikan kekhususan karakteristik dan kondisi wilayah

masing-masing. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi

ketentuan dan syarat sebagai berikut (undang-undang Nomor 41 Tahun

2009):

1. Lahan yang ditetapkan sebagai sebagai lahan beririgasi teknis

dilindungi dan dilarang di alih fungsikan;

2. Dapat dialih fungsikan apabila sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan (Pasal 44)

Apabila terjadi pengalih fungsian lahan terhadap lahan pertanian

beririgasi teknis tersebut, maka:

1. Pihak yang mengalih fungsikan memberikan ganti rugi kepada

pemilik;

2. Mengganti nilai investasi infrastruktur serta menyiapkan lahan

pengganti.

Persediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian beririgasi teknis

yang dialih fungsikan untuk kepentingan umum, mempunyai ketentuan

sebagai berikut:

1. Paling sedikit 3x luas lahan apabila yang dialih fungsikan adalah

lahan sawah beririgasi;

2. Paling sdikit 2x luas lahan apabila yang dialih fungsikan adalah

tanah rawa (pasang surut);

3. Paling sedikit 1x luas lahan apabila yang dialih fugsikan adalah

lahan tidak beririgasi (Pasal 46)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang

diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dalam Pasal 5

yang dimaksud dengan lahan untuk kepentingan umum, meliputi:

1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas

tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air

bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;


commit to user

50

2. waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;

3. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;

5. peribadatan;

6. pendidikan atau sekolah;

7. pasar umum;

8. fasilitas pemakaman umum;

9. fasilitas keselamatan umum;

10. pos dan telekomunikasi;

11. sarana olah raga;

12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;

13. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan atau lembaga-lembaga

internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

14. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

15. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;

16. rumah susun sederhana;

17. tempat pembuangan sampah;

18. cagar alam dan cagar budaya;

19. pertamanan;

20. panti sosial;

21. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Tujuan daripada penyediaan lahan pengganti terhadap lahan

pertanian teknis yang dialih fungsikan adalah menjamin bahwa lahan

pengganti tersebut akan dimanfaatkan, sehingga meski terjadi alih fungsi

lahan di daerahnya, tidak mempengaruhi hasil pertanian, karena adanya

lahan pengganti, lahan pengganti tersebut merupakan lahan bekas hutan,

tanah rawa atau tanah terlantar, yang kemudian dirubah menjadi lahan

potensial baik secara irigasi maupun teknis, sehingga dengan dibukanya

lahan pengganti pasca terjadinya alih fungsi lahan lahan sawah beririgasi


commit to user

51

teknis tersebut, diharapkan tetap dapat memberikan keuntungan serta

manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga adanya alih fungsi lahan

pertanian ken non pertanian tersebut, tidak mempengaruhi hasil serta

pendapatan dari hasil pertanian. Penyediaan lahan pengganti terhadap

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk

infrastruktur ataupun untuk kepentingan umum lainnya, dilakukan paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Sedangkan syarat teknis yang harus dipenuhi pemohon adalah:

1. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;

2. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;

3. Harus memenuhi azas keberlanjutan;

4. Memperhatikan azas keadilan; dan

5. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Praktek daripada seleksi teknis yaitu melakukan peninjauan

lapangan secara langsung dan rapat koordinasi, rapat koordinasi ini

terdiri dari beberapa tim koordinasi atau yang disebut dengan tim teknis

yang terdiri dari tim tetap dan tim tidak tetap. Tim tetap adalah Kantor

Pertanahan sendiri, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Pengairan dan Pertanian sedangkan tim tidak tetap adalah Kepala

Kecamatan, Kepala Desa di daerah obyek atau daerah alih fungsi lahan

tersebut, sedangkan instansi teknis tidak tetap yang diundang dalam

koordinasi tergantung dengan peruntukkan alih fungsi lahan pertanian ke

non pertanian tersebut.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, susunan

keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

1. Penanggung jawab : Kepala Kantor Pertanahan;

2. Ketua merangkap anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan;

3. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subseksi Penatagunaan

Tanah dan Kawasan Tertentu; dan


commit to user

52

4. Anggota : Unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan dan diluar

Kantor Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan

dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan

Penggunaan Tanah dibantu oleh petugas sekretariat dan petugas lapangan

yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan luas dan jenis

kegiatan yang dimohon. Jika secara teknis tidak memenuhi syarat atau

tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Madiun, pemohon mendapat

kebijakan untuk mengajukan permohonannya kembali jika memindahkan

obyek lokasi, namun kebijakan tersebut dapat pula ditolak kembali

apabila bertabrakan dengan kepentingan kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Madiun, dapat pula permohonan tersebut ditolak apabila salah

satu atau lebih tim tekhnis tidak menyetujui alih fungsi lahan tersebut.

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian

ke Non Pertanian akan turun ke lapangan untuk meneliti lokasi yang

dimohonkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian,

apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana

Detail Tata Ruang Kota/Ibukota Kecamatan (RUTRK/RDTRK/IKK),

apabila lokasi terletak di Kota/Ibukota Kecamatan, serta Pola Tata Ruang

Desa (PTRD), apabila lokasi terletak di pedesaan, yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

Tugas pokok panitia pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian

ke Non Pertanian tersebut adalah membantu Bupati dalam menyelesaikan

permohonan izin perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dengan

menyajikan bahan-bahan pertimbangan tentang tanah yang dimohon,

sebagai hasil-hasil kegiatan:

1. Mengadakan peninjauan ke lokasi terhadap keadaan tanah yang

bersangkutan;

2. Mengadakan musyawarah guna menentukan disetujui atau tidaknya

tanah tersebut diadakan perubahan status dari pertanian ke non

pertanian;


commit to user

53

3. Membuat/menandatangani Berita Acara Perubahan Tanah disertai

pertimbangan-pertimbangan;

4. Menyiapkan persyaratan administrasi oleh seketaris panitia dalam

Kabupaten Madiun;

5. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah

Madiun.

Dalam proses peninjauan lokasi, masing-masing anggota panitia

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian

akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan

keadaan fisik tanah yang dimohonkan perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian dan lingkungan sekitar yang

mempengaruhinya, antara lain keterangan mengenai kepemilikan tanah

yang diajukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

oleh pemohon:

1. Kesesuaian izin permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian dengan Undang-Undang yang terkait.

2. Keadaan fisik tanah yang dimohon, apakah merupakan tanah sawah

atau tanah tegalan.

3. Kesesuaian lokasi yang dimohon dengan RUTRK/RDTRK/IKK serta

PTRD.

4. Pertimbangan mengenai kondisi saluran pengairan yang ada di

sekitarnya, apakah beririgasi sederhana atau beririgasi teknis.

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tersebut akan

mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya permohonan perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Pertimbangan yang telah

diberikan oleh masing-masing anggota Panitia Pertimbangan Perubahan

Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian akan dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian tersebut yang ditandatangani oleh semua

anggota Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian

ke Non Pertanian/tim teknis.


commit to user

54

Setiap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

di wilayah Kabupaten Madiun harus mendapat izin terlebih dahulu dari

Bupati Kabupaten Madiun. Namun dalam hal pemutusan pemberian

izin, tidak serta merta semua permohonan yang masuk dikabulkan oleh

Pemerintah Kabupaten Madiun. Adapun dasar-dasar yang menjadi

pertimbangan dikabulkannya permohonan perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian tersebut adalah :

1. Rencana penggunaan tanah telah jelas.

2. Permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Panitia

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non

Pertanian.

3. Permohonan tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Izin

Perubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Madiun

4. Permohonan tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan

Perubahan Pola Tata Ruang Desa oleh Bupati Madiun.

5. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Madiun.

Jika permohonan perubahan penggunaan lahan pertanian ke

non pertanian tersebut dikabulkan, maka kewajiban pemohon setelah

menerima Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pertanian ke Non Pertanian tersebut yaitu :

1. Menggunakan Surat Keputusan segera mungkin dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan dan harus sesuai dengan

permohonannya.

2. Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan dan perijinan lainnya.

3. Pencatatan perubahan penggunaan tanah pada Sertifikat atau

pemindahan hak belum boleh dilakukan apabila fisik tanah

secara nyata belum berubah penggunaannya.


commit to user

55

Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan tidak dikabulkannya

permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian tersebut adalah :

1. Rencana penggunaan tanah tidak jelas.

2. Permohonan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Panitia

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non

Pertanian.

3. Permohonan tersebut tidak mendapatkan Surat Keputusan Izin

Perubahan Pemanfaatan Lahan dari Bupati Kabupaten Madiun

4. Permohonan tersebut tidak mendapatkan Surat Keputusan Perubahan

Pola Tata Ruang Desa oleh Bupati Kabupaten Madiun

Permohonan yang ditolak oleh Panitia Pertimbangan Perubahan

Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian karena tidak sesuai

dengan RUTRK/RDTRK/IKK serta PTRD, pemerintah Kabupaten

Madiun memberikan kesempatan untuk merubah zonasi agar sesuai

dengan permohonan awal (sesuai dengan tata ruang Kabupaten Madiun)

yaitu dengan cara memindahkan obyek lokasi.

Permohonan dapat juga ditolak pada saat proses administrasi,

karena pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat administrasi,

adapun alurnya sebagai berikut:

Ragaan 3: Alur Pengajuan Permohonan Alih Fungsi Lahan. Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan

Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan

Peninjauan Lapangan (Pemohon Harus Hadir)

Proses Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Pemohon

Pemohon


commit to user

56

Pada saat proses penerimaan dan pemeriksaan dokumen

permohonan, pemohon sudah tidak memenuhi syarat, sehingga secara

sah permohonan ditolak pada langkah pertama tersebut, namun pemohon

tetap dapat mengajukan permohonan dan permohonannnya akan diproses

jika pemohon telah melengkapi syarat-syarat administratifnya.

Dalam pemberian izin alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, mempunyai

ketentuan-ketentuan tersendiri. Jika pengajuan permohonan alih fungsi

lahan tersebut diperuntukkan untuk tempat tinggal hanya diperkenankan

seluas kurang dari 1 Ha, jika lebih dari 1 Ha Kantor Pertanahan

Kabupaten Madiun memprediksikan lahan tersebut tidak digunakan

untuk tempat tinggal atau rumah, menghadapi seperti ini, Kantor

Pertanahan Kabupaten Madiun secara tegas menolak ijin perubahan

penggunaan lahan, dasar yang digunakan adalah disposisi langsung dari

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan BAP yang telah disetujui oleh Panitia Pertimbangan

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, maka Kantor

Pertanahan Kabupaten Madiun akan segera mengeluarkan ketetapan

berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan

bahwa permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian yang diajukan oleh pemohon dikabulkan atau ditolak.

Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap isi Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, maka dapat

berakibat batalnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut.

Surat Keputusan berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan, ijin dapat

diperpanjang 1 (satu) kali.

Luasan kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Madiun

adalah 31.171,79 Ha, dimana diarahkan di setiap kecamatan dan untuk

pengembangannya dialokasikan di Kecamatan Kebonsari, Geger,


commit to user

57

Dolopo, Sawahan, Jiwan, Madiun, Mejayan, Balerejo, Pilangkenceng,

Wonosari, Wungu.

Penyebaran lahan sawah di Kabupaten Madiun terpusat di bagian

tengah wilayah Kabupaten Madiun. Berdasarkan dari data baku sawah

per DKP tahun 2009/2010, diketahui luas lahan sawah beririgasi teknis di

Kabupaten Madiun adalah 19.704 Ha, tabel berikut menjelaskan tentang

luasan sawah dan luas lahan beririgasi teknis di Kabupaten Madiun.

Tabel 2. Luas Total Lahan Pertanian Tahun 2006-2010 (Ha)

No Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010

1 Kebonsari 3.029,32 3.029,32 3.029,32 3.029,32 3.029,32

2 Geger 2.284,00 2.284,00 2.242,00 2.242,00 2.242,00

3 Dolopo 1.871,00 1.871,00 1.820,00 1.820,00 1.830,00

4 Dagangan 2.567,00 2.567,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00

5 Wungu 2.352,00 2.352,00 2.341,00 2.341,00 2.319,00

6 Kare 1.114,48 1.114,48 1.146,00 1.146,00 1.114,00

7 Gemarang 773,05 773,05 716,00 716,00 716,00

8 Saradan 2.902,00 2.902,00 2.459,00 2.469,00 2.886,00

9 Plngknceng 3.009,94 3.009,94 3.069,00 3.069,00 2.998,00

10 Mejayan 1.994,11 1.994,11 1.942,00 1.942,00 1.942,00

11 Wonoasri 1.455,70 1.455,70 1.455,00 1.456,00 1.455,70

12 Balerejo 3.746,93 3.746,93 3.759,00 3.759,00 3.759,00

13 Madiun 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00

14 Sawahan 1.458,38 1.458,38 1.409,00 1.409,00 1.409,00

15 Jiwan 1.795,00 1.795,00 1.800,36 1.800,36 1.795,00

Jumlah 32.184,31 32.184,31 31.559,68 31.559,68 31.856,02

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten

Madiun.


commit to user

58

Tabel 3. Perubahan Luas Lahan Sawah Beririgasi Teknis Tahun

2006-2010 (%)

No Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010

1 Kebonsari 0.000 0.000 0.000 -0.298 0.000

2 Geger 0.000 0.000 0.000 -1.461 0.000

3 Dolopo 0.000 0.000 0.000 -4.525 0.880

4 Dagangan 0.000 0.000 0.000 -3.418 0.000

5 Wungu 0.000 0.000 0.000 0.149 -1.508

6 Kare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Gemarang 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 Saradan 0.000 0.000 0.000 4.303 -4.497

9 Pilangkenceng 0.000 0.000 0.000 4.050 -4.303

10 Mejayan 0.000 0.000 0.000 5.563 0.000

11 Wonoasri 0.000 0.000 0.000 2.198 -2.248

12 Balerejo 0.000 0.000 0.000 -7.275 0.000

13 Madiun 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

14 Saradan 0.000 0.000 0.000 -0.382 0.000

15 jiwan 0.000 0.000 0.000 0.298 -0.243

Jumlah 0.000 0.000 0.000 -0.340 -0.916

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Madiun.

Dari tabel di atas dapat dilihat mulai dari tahun 2006 tercatat tidak

ada peningkatan luas lahan sawah beririgasi teknis yang berarti. Hanya di

tahun 2009 terjadi peningkatan luas lahan sawah beririgasi teknis di

beberapa kecamatan seperti kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan

dan Wonoasri. Akan tetapi di selain kecamatan tersebut tidak terjadi

peningkatan luas lahan sawah beririgasi teknis, bahkan cenderung

berkurang hingga tahun 2010.


commit to user

59

Tabel 4. Data Luas Perubahan Penggunaan Tanah Dari Pertanian ke Non

Pertanian tahun 2006-2010.

NO. KECAMATAN 2006 2007 2008 2009 2010

JUMLAH ( M2 ) ( M2 ) ( M2 ) ( M2 ) ( M2 )

1 BALEREJO 1.053 1.260 18.511 8.541 6.540 41.652

2 DAGANGAN - 4.666 - 11.373 2.210 34.350

3 DOLOPO - 1.489 1.098 7.612 106.550 127.283

4 GEGER 10.344 6.608 12.613 107.144 8.597 175.180

5 GEMARANG - - - - 217 3.092

6 JIWAN - 182 1.488 2.928 15.819 38.804

7 KARE - - - 3.827 - 8.088

8 KEBONSARI 2.806 1.346 605 - 875 24.269

9 MADIUN 1.275 280 5.100 2.707 5.048 36.488

10 MEJAYAN 2.729 2.764 2.586 20.176 2.957 125.303

11 PILANGKENCENG 2.505 2.405 9.090 - 15.272 53.412

12 SARADAN - 1.380 4.503 12.387 1.315 39.559

13 SAWAHAN 3.493 199 895 2.446 1.820 14.021

14 WONOASRI 1.047 1.566 1.455 10.243 3.190 21.314

15 WUNGU 43.233 7.883 75.902 26.994 8.941 198.901

J U M L A H 68.485 32.028 133.846 216.378 179.351 941.716



commit to user

60

Tabel 5. Grafik Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian


Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.


commit to user

61

Dari data serta grafik di atas terlihat bahwa perubahan

penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun,

dalam kurun waktu 2006-2009 adalah masih dengan batasan wajar.

Dapat dikatakan demikian, karena dilihat perkembangan terjadi tidak

begitu meningkat (belum sampai mengalami lonjakkan yang signifikan

dalam luasan meter persegi secara signifikan). Hal tersebut menurut nara

sumber adalah karena Kabupaten Madiun ketat dalam melakukan

penyeleksian permohonan lokasi yang akan dilakukan pengalihan fungsi

dari lahan pertanian ke non pertanian.

Kenaikan yang terbilang tinggi dari kurun waktu 2006-2009

adalah terjadi pada tahun 2009, yaitu 216,378 M2 dari yang semula pada

tahun 2008, 133,846 M2. Menurut narasumber yang penulis temui, pada

tahun 2009 tersebut, Kabupaten Madiun melakukan pembangunan

infrastruktur baik meliputi sarana maupun pra sarana untuk

mempermudah mobilitas masyarakat daerah Kabupaten Madiun seta agar

perekonomian daerah kabupaten madiun lebih meningkat daripada tahun-

tahun sebelumnya, terlihat dari data bahwa penggunaan terbanyak

diperuntukkan untuk perumahan, mini market, SPBU, ruko dan pabrik,

hal ini menadakan bahwa perkembangan kabupaten madiun makin pesat,

adapun data penggunaan lahan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:


commit to user

62

Tabel 6: Realisasi IPPT Tahun 2009

No Desa Kecamatan Luas Penggunaan Tanah

1 Bangunsari Mejayan 6,938 Perumahan

2 Sumberejo Geger 400 Rumah Tinggal

3 Sidorejo saradan 10,876 SPBE

4 Mejayan Mejayan 190 Rumah Tangga

5 Munggut Wungu 3,300 Perumahan

6 Sumberejo Geger 2,570 RT/Bahan Bangunan

8 Karangrejo Wungu 1,490 Gudang Air Minum

9 Klitik Wonoasri 1,752 RT/Cuci Mobil

10 Kaibon Geger 100,000 Perumahan

11 Klitik Wonoasri 1,221 Kavling

12 Mejayan Mejayan 1,500 Kayu Glugu

13 Sangen Geger 2,675 Perumahan

14 Buduran Wonoasri 2,800 Perumahan

15 Sidomulyo Wonoasri 4,530 SPBU

16 Pacinan Balerejo 6,585 Huller

17 Mlilir Dolopo 5,186 Gudang Pupuk

18 Banjarsari Dagangan 6,640 Gudang Hasil Bumi

19 Munggut Wungu 10,465 Perumahan

20 Sewulan Dagangan 3,843 Kavling

21 Kajang Sawahan 1,446 RT/Bidan

22 Kradinan Dolopo 250 RT/Toko Buah

23 Mojopurno Wungu 225 Tower Axis

24 Cermo Kare 284 Ruko

Sumber : Kantor Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Madiun.

Namun setelah tahun 2009, perubahan penggunaan lahan

pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun terkendali kembali, dari

tabel 3 tampak bahwa pada tahun 2010, perubahan penggunaan tanah

dari pertanian ke non pertanian sudah menurun, bahkan sangat menurun,

yaitu yang pada tahun 2009, 216.378 M2, pada tahun 2010 menjadi

179.351 M2.


commit to user

63

Meski demikian adanya pengalihan lahan pertanian menjadi non

pertanian tersebut, tetap saja memberikan dampak pada hasil produksi

padi di Kabupaten Madiun, adapun untuk memperjelas mengenai dampak

pada hasil produksi padi yang timbul akibat konversi lahan adalah

sebagai berikut:

Tabel 7. Perkembangan Hasil Produksi Padi Di Kabupaten Madiun

Tahun 2006-2010 (%).

No Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010

1 Kebonsari 13.5907 -3.5095 3.3905 9.6209 -5.2764

2 Geger 0.8000 5.8805 -6.2479 16.1366 -9.8796

3 Dolopo -8.2140 -7.8050 7.2399 2.4661 1.2209

4 Dagangan -10.4272 14.7523 -17.3052 -17.9173 33.9080

5 Wungu 0.4832 -1.6198 1.5940 -28.2661 -8.5481

6 Kare -31.9759 8.9368 -9.8139 -14.4759 26.0807

7 Gemarang -16.2450 8.8205 -9.6738 33.5974 70.4265

8 Saradan -15.8135 5.2948 -5.5908 -0.5493 -10.3708

9 Pilangkenceng 11.7520 0.2787 -0.2795 0.5605 -16.0713

10 Mejayan -11.3729 -5.4353 5.1551 -0.8324 3.5382

11 Wonosari 3.8557 4.6479 -4.8744 -1.6683 5.2199

12 Balerejo 12.0246 -2.1670 2.4076 5.1607 -3.7599

13 Madiun 14.2908 -4.8171 4.5957 -6.0609 -11.7193

14 Sawahan -2.7984 -1.8337 1.8007 -3.7618 1.1317

15 Jiwan -10.9501 1.5791 -1.6044 0.7673 16.2594

Jumlah 0.3516 0.2611 -0.2618 0.7127 1.0423

Sumber : Kantor Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten

Madiun

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan hasil produksi

padi di Kabupaten Madiun tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan

cenderung menurun hingga tahun 2008. Namun pada tahun 2010, terlihat bahwa

peningkatan hasil produksi menjadi nampak lebih meningkat daripada 4 tahun

sebelumnya.


commit to user

64

Tabel 8. Perkembangan Luas Panen, Produksi, Produktvitas dan Kelebihan Setara Beras Tanaman Padi Di Kabupaten Madiun Tahun 2006-2010

Sumber: Dinas Pertanian, Tanman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, lahan di Kabupaten

Madiun meningkat dari tahun ke tahun, menurut wawancara yang penulis

lakukan di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulutura

Kabupaten Madiun, lahan tersebut meningkat karena adanya peralihan

lahan yaitu yang mulanya merupakan hutan, dirubah menjadi lahan

pertanian (terjadi di daerah Kecamatan Saradan), selain itu adanya

pengoptimalan lahan yang dilakukan Kabupaten Madiun, yaitu

mengubah tanah terlantar menjadi tanah produksi, sehingga dapat

menghasilkan dan mendatangkan keuntungan untuk kesejahteraan

masyarakat. Selain itu Kantor Pertanian, Tanaman dan Holtikultura

Kabupaten Madiun melakukan ubinan atau tekhnologi tepat guna yang

bekerjasama dengan BPS. Tekhnologi tepat guna ini dilakukan untuk

mengoptimalkan hasil pertanian, yaitu dengan adanya bantuan dari

pemerintah pusat dan dari Dinas Pertanian Kabupaten Madiun.

Dari pemerintah pusat tersebut dapat berupa bantuan sarana,

pemberian traktor di kelurahan, diesel dan pupuk yang murah, sedangkan

dari dinas pertanian sendiri adalah melakukan sosialisasi penggunaan

pupuk yang baik, cara menanam yang baik serta pemberantasan hama

dan sebagainya. Dengan adanya upaya tersebut, produksi padi di

Kabupaten Madiun terus meningkat meskipun penduduk di Kabupaten

Madiun terus bertambah, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sisa

No Tahun Luas

lahan

(Ha)

Luas

Panen

(Ha)

Produkti

vitas

(Kwt/Ha)

Produksi

Beras (Ton)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Kebutuhan

Penduduk

(Ton)

Sisa Produksi

Beras (Ton)

1 2006 62.963 62.962 59.20 242.491,85 686.875 86.546,25 155.945,60

2 2007 62.966 62.965 59.37 243.243,14 689.534 86.881,28 156.361,86

3 2008 62.985 62.982 62.17 254.821,08 769.497 96.956,62 157.864,46

4 2009 65.171 65.165 64.15 265.873,20 770.440 97.075,44 168.797,76

5 2010 75.627 75.617 64.17 308.614,15 771.203 97.171,58 211.442,57


commit to user

65

produksi beras Kabupaten Madiun di tiap tahunnya. Adanya IPPT atau

Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian, tidak

berpengaruh terhadap hasil produksi padi di Kabupaten Madiun. Meski

demikian sebagai negara yang berbasis agraris, Indonesia selayaknya

tetap mengendalikan atau menjaga lahan pertanian. Sehingga di beberapa

tahun yang akan datang dan untuk seterusnya Indonesia tetap menjadi

salah satu negara penghasil beras terbesar.

Ada berbagai alasan untuk melindungi pertanian. Pertama, bahwa

tanah pertanian harus dilindungi untuk menjamin produksi pangan yang

cukup, dan untuk memenuhi persyaratan tumbuh masyarakat nasional

dan dunia populasi, tanah harus dilindungi untuk menjamin kelanjutan

produksi pertanian di daerah geografis tertentu. Kedua, melindungi lahan

pertanian dipandang perlu untuk memastikan lebih rapi pembangunan

perkotaan. Pertanian zonasi disarankan sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan tanah. dengan melindungi pertanian.

Melindungi lahan pertanian adalah dibenarkan atas dasar manfaat

ekonomi lokal yang berasal dari industri pertanian yang layak.

"Pentingnya pertanian dan agribisnis terhadap perekonomian suatu

daerah merupakan salah satu masalah utama dalam perencanaan

penggunaan lahan untuk daerah pedesaan. Teori kesejahteraan

Konvensional menunjukkan bahwa lahan pertanian dan sumberdaya

tanah harus dipertahankan (E.C Pasour, 2007: 18).

C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengendalian

Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian

Secara semantic, istilah "pengendalian" mengandung makna

"melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan agar proses, output,

dan outcomes" yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan secara

normatif langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian

alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mencakup lima aspek

yaitu:


commit to user

66

1. penentuan cakupan, tujuan dan sasaran

2. penentuan pendekatan dan metode

3. identifikasi instrumen kebijakan

4. implementasi kebijakan, dan

5. evaluasi.

Penentuan cakupan, tujuan, dan sasaran pengendalian lahan

sangat penting dengan adanya kompetisi penggunaan lahan untuk

tujuan konsumsi (perumahan), produksi dan pelestarian lingkungan

sehingga diperlukan pengaturan yang ditujukan untuk menjamin

ketersediaan lahan untuk berbagai penggunaan. Dengan demikian,

pengendalian lahan juga berfungsi untuk mengamankan kepentingan

publik. Mengingat pengendalian lahan bersifat spatial maka perlu

adanya harmonisasi antar wilayah administrasi sehingga pengendalian

lahan merupakan kebijakan berlingkup nasional.

Penentuan pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode

yang diterapkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian

tergantung pada tiga aspek secara simultan yaitu: cakupan, tujuan, dan

sasaran pengendalian alih fungsi lahan pertanian itu sendiri,

permasalahan empiris yang terkait dengan penyebab, pola, dan dampak

alih fungsi lahan pertanian, dan sumberdaya yang dimiliki yang

diperkirakan dapat dipergunakan untuk mendukung pendekatan atau

metode pengendalian yang akan diterapkan. Pertimbangan untuk

menentukan pendekatan dan metode yang akan diterapkan harus

mengacu pada azas efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi mengacu pada

seberapa banyak sumberdaya (waktu, tenaga, dana) yang diperlukan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; sedangkan

efektivitas mengacu pada sejauhmana sasaran dicapai dalam konteks

cakupan, kualitas dan peluang keberlanjutannya.

Identifikasi instrumen kebijakan. Pendekatan dan metode

yang berbeda berimplikasi pada instrumen kebijakan yang akan

diterapkan. Sebagai contoh, jika pendekatan yang ditempuh adalah


commit to user

67

regulasi dan metode yang akan diterapkan adalah zonasi, maka

instrumen yang sesuai adalah peraturan perundang-undangan beserta

kelembagaan pendukungnya, dana yang diperlukan untuk sosialisasi,

kontrol terhadap pelaksanaan perundang-undangan, dan sebagainya.

Jika pendekatan yang digunakan berupa incentive and charges dan

metode yang diterapkan adalah peningkatan insentif kepada petani

untuk mempertahankan usahataninya. Penentuan instrumen kebijakan

harus mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan

politik.

Implementasi kebijakan. Jika langkah-langkah di atas telah

dilaksanakan, maka tahap paling krusial tentu saja implementasi dari

strategi kebijakan yang telah ditentukan.

Evaluasi. Diperlukan untuk mengukur sejauh mana strategi

kebijakan yang diterapkan tersebut mencapai sasarannya dan sangat

diperlukan untuk memperoleh masukan yang bermanfaat

penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini mempertimbangkan bahwa secara

empiris alokasi lahan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang

sangat kompleks. Sejumlah perbaikan harus selalu dilakukan untuk

meningkatkan efektivitasnya maupun dalam rangka mengantisipasi

dinamika yang dihadapi di lapangan (Makalah Kantor Pertanahan

Kabupaten Madiun, 2008)

Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki strategi-strategi

tertentu dalam usahanya untuk mengendalikan laju perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, antara lain :

a. Adanya RUTRK/RDTRK/IKK dan Pola Tata Ruang Desa (PTRD).

b. Setiap permohonan perubahan zonasi/perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian maupun perubahan pemanfaatan lahan

perkotaan tidak semuanya dikabulkan.

c. Setiap permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke

non pertanian menjadi rumah tinggal, hanya diberikan ijin seluas

500m2 untuk setiap pemohon, meskipun berada pada zonasi

pemukiman.


commit to user

68

d. Setiap ijin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan dimohon untuk

menyediakan akses jalan selebar 2,5m x panjang tanah yang

dimohon.

Adanya RUTRK/RDTRK/IKK dan PTRD merupakan sarana

pengendali yang utama bagi pemerintah Kabupaten Madiun.

RUTRK/RDTRK/IKK dan PTRD berperan sebagai faktor penentu

dikabulkan atau tidaknya terhadap permohonan perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian yang telah diajukan oleh pemohon.

Apabila tidak sesuai dengan zonasi-zonasi yang telah ditetapkan dalam

RUTRK/RDTRK/IKK dan PTRD, maka permohonan perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak dapat dikabulkan

meskipun tetap tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikabulkan,

antara lain dengan mengajukan permohonan ijin perubahan

pemanfaatan lahan perkotaan dan dengan ijin perubahan PTRD.

Adapun pengendalian ahli fungsi lahan yang dimaksud adalah

bagaimana bentuk, cara melindungi lahan sawah di Kabupaten Madiun

agar tidak dikonversi oleh pemilik lahan atau pihak lain. Bentuk

perlindungan pertanian tersebut, tentunya tidak mengabaikan norma-

norma hak manusia sebagai pemilik lahan, maka perlindungan yang

dimaksud terbagi atas dua macam yaitu perlindungan berupa pemberian

insentif dan disisentif. Penghargaan atau pemberian insentif dan

perlindungan berupa sanksi atau pemberian disisentif merupakan suatu

upaya awal, dengan harapan timbul kesadaran masyarakat akan

pentingya menjaga luasan dan keberadaan lahan sawah.

Penentuan kategori perlindungan sawah mengacu pada

ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Lahan Pengan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Peraturan Daerah Kabupaten

Madiun Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,

yang menyatakan perlu adanya perlindungan terhadap lahan sawah.

Penentuan perlindungan lahan sawah adalah dengan pertimbangan

sebagai berikut:


commit to user

69

a. Luas kawasan pertanian pangan;

b. Produktivitas kawasan pertanian pangan; dan

c. Keandalan infrastruktur.

1. Bentuk dan Mekanisme Insentif

a) Bentuk Insentif

Bentuk insentif terhadap lahan pertanian merupakan

upaya untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian

menjadi non pertanian dengan cara memberikan penghargaan

bagi petani pemilik lahan pertanian khususnya sawah, warga

yang turut mempertahankan lahan pertanian sawah, lembaga

pertanian dan pemerintah. Diupayakan jika terjadi alih fungsi

lahan pertanian sawah menjadi pertanian lainnya, agar tidak

terjadi alih fungsi. Maka insentif yang diberikan tepat guna,

efektif dan efisien.

b) Mekanisme Insentif

Penyaluran insentif yang akan diterapkan berawal dari

BAPPEDA diteruskan ke instansi yang berkepentingan dengan

informasi dari Dinas Pertanian. Sasaran pemberian bentuk

insentif adalah petani dengan pendapatan rendah, petani

pemilik lahan yang memiliki lahan maksimal 2 Ha, Kepala

Desa dan atau Lurah, Camat, Amggota Kelompok Tani dan

Petani difungsikan sebagai pengawas dan pengontrol

pemberian insentif.

1) Kelancaran Subsidi Input, diarahkan kepada petani,

yaitu dengan cara subsidi langsung dan subsidi tidak

langsung. Subsidi langsung, dimana petani menerima

langsung besaran subsidi dalam bentuk uang tunai.

Subsidi tidak langsung yaitu melalui harga, dimana

petani membeli pupuk dibawah harga pasar.

2) Insentif Bantuan Modal Usaha, pemberian bantuan

modal usaha kepada petani, dengan jaminan lahan

pertanian mereka atau hasil panen. Tujuannya adalah


commit to user

70

agar petani bisa mendapatkan kemudahan dalam

pencarian modal untuk tanam pertanian.

3) Asuransi Bidang Pertanian, merupakan kegiatan

penjaminan petani dari kegiatan pertanian yang

mengalami gagal panen. Asuransi pertanian perlu

dilakukan dengan tujuan agar petani memiliki jaminan

hidup ketika mengalami gagal panen, sehingga mampu

untuk melakukan kegiatan pertanian kembali.

4) Kemudahan Sertifikasi, pemerintah Kabupaten Madiun

bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (baik pusat,

provinsi maupun kabupaten) untuk membuat program

kemudahan dan keringanan pengurusan sertifikat tanah

sawah. Mekanisme pelaksanaan sertipikasi tanah petani

dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Kantor

Pertanahan.

5) Keringanan Pajak, mekanisme insentif keringanan

pajak dilakukan dengan menurunkan nilai Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) lahan pertanian dengan nilai

pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan PBB

penggunaan lahan jenis lainnya.

6) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan, mekanisme bentuk

insentif fasilitas pendidikan dan pelatihan dilakukan

oleh pemerintah khususnya Dinas Pertanian dengan

cara mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang

pertanian pada sawah, dengan tujuan agar petani

memiliki informasi, pengetahuan dan teknik bertani

dengan teknologi yang tepat guna.

7) Jaminan Kesehatan Dasar, mekanisme bentuk insentif

jaminan kesehatan dasar dilakukan oleh pemerintah

khususnya Dinas Kesehatan, berupa potongan biaya


commit to user

71

pengobatan, pemeriksaan kesehatan secara gratis dan

obat-obatan gratis bagi petani dan keluarga petani.

8) Penghargaan, mekanisme bentuk insentif penghargaan

adalah kegiatan pemberian hadiah bidang pertanian

oleh pemerintah daerah kepada petani. Penghargaan ini

diberikan kepada petani pemilik lahan yang mampu

mempertahankan fungsi lahan sawah selama 5 tahun,

memiliki produktifitas padi paling tinggi secara

kuantitas maupaun kualitas.

Ragaan 4: Alur Mekanisme Insentif


2. Bentuk dan Mekanisme Disisentif

a) Bentuk Disisentif

BAPPEDA

· Kantor Pelayanan pajak

· Badan Pertanahan Nasional Dinas Kesehatan Dinas Pertanian

· Keringanan Pajak

· Kemudahan Sertifikasi

Jaminan Kesehatan Dasar

· Kelancaran subsidi input

· Insentif bantuan modal usaha

· Asuransi bidang pertanian

· Fasilitas pendidikan dan pelatihan

· Penghargaan

Kelompok Tani

PETANI


commit to user

72

Penentuan bentuk disisentif yang akan ditawarkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, maka bentuk disisentif

yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) Tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan;

2) Tidak mengeluarkan surat izin usaha;

3) Penerapan ganti rugi lahan;

4) Pencabutan insentif yang diberikan dan

5) Penerapan pajak tinggi.

b) Mekanisme Disisentif

Penerapan mekanisme disisentif memiliki acuan yang

dapat dijadikan sebagai syarat-syarat yang dimaksud, didasari

oleh perbedaan sarana irigasi berupa irigasi teknis, semi teknis

dan non teknis. Sehingga syarat-syarat izin perubahan

penggunaan lahan berdasarkan perbedaan jenis irigasi. Adapun

mekanismenya adalah sebagai berikut:

1) Irigasi Teknis

Lahan yang termasuk dalam klasifikasi irigasi teknis

tidak boleh dikonversi menjadi penggunaan jenis lain. Jika

ada sekelompok orang dan atau individu yang akan

merubah fungsi penggunaan lahan sawah beririgasi bukan

untuk kepentingan umum, maka pemerintah tidak akan

mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan

izin usaha juga tidak diberikan.

Perubahan penggunaan lahan boleh dilakukan untuk

kegiatan kepentinangan umum, diperbolehkan dengan

syarat-syarat tertentu. Kategori kepentingan umum tersebut

adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang

meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk,


commit to user

73

bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih,

drainase dan sanitasi, stasiun, jalan kereta, jaringan listrik,

dan lain-lain. Adapun syarat-syarat alih fungsi tersebut

adalah:

a. Adanya ganti rugi bagi pelaku konversi, yang

ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang

digunakan;

b. Pajak bumi dan bangunan dikenankan menyesuaikan

dengan fungsi penggunaan lahan dan bangunan

penggantinya;

c. Pelaku alih fungsi lahan pertanian tersbut, harus

mengganti biaya infrastruktur yang telah di

investasikan pada sawah irigasi teknis yang telah di alih

fungsikan. Besarnya biaya yang harus diganti

ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka secara

otomatis hak insentif pada lahan tersebut dihapus atau

ditiadakan.

2) Irigasi Semi Teknis

Perubahan penggunaan fungsi lahan boleh dilakukan

untuk kegiatan kepentingan umum, diperbolehkan dengan

syarat-syarat tertentu. Kategori kepentingan umum tersebut

adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang

meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, irigasi,

drainase dan sanitasi, bangunan perairan, stasiun, jaringan

listrik dan lain-lain.

Syarat-syarat merubah fungsi lahan beririgasi semi

teknis adalah sebagai berikut:

a. Pelaku alih fungsi lahan sawah beririgasi semi teknis

harus menyediakan lahan sebagai pengganti lahan


commit to user

74

sawah beririgasi dua kali luas dari lahan yang akan di

alih fungsikan.

b. Pelaku alih fungsi lahan beririgasi semi teknis harus

merubah sarana irigasi semi teknis menjadi saranan

irigasi teknis.

Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka Pemerintah

daerah mempersulit pengurusan Izin Mendirikan bangunan

(IMB), Surat izin Usaha, dikenakan pajak sebanyak 3 kali

lipat dari biasanya, pencabutan insentif yang telah dan akan

diberikan dan wajib mengganti lahan seluas dua kali lipat

dari lahan yang dikonversikan.

3) Irigasi Non Teknis

Syarat-syarat merubah fungsi lahan sawah beririgasi

non teknis adalah sebagai berikut:

a. Pelaku alih fungsi lahan sawah beririgasi non teknis

harus menyediakan lahan sebagai pengganti lahan sawah

beririgasi non teknis seluas lahan yang akan di alih

fungsikan.

b. Pelaku alih fungsi lahan beririgasi non teknis harus

merubah sarana irigasi non teknis menjadi irigasi semi

teknis.

Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka Pemerintah

daerah mempersulit pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan tidak menerbitkan Surat Izin Usaha, jika alih

fungsi tersebut akan diperuntukkan untuk usaha, dikenakan

pajak sebanyak 2 (dua) kali lipat dari biasanya, pencabutan

insentif yang telah dan akan diberikan wajib mengganti

lahan seluas 2 (dua) kali lipat dari lahan yang

dikonversikan.


commit to user

75

Dari tiga klasifikasi lahan berdasarkan jenis sarana

irigasi, maka mekanisme pemberian disisentif oleh pemerintah

adalah sebagai berikut:

a. Melakukan cek lahan yang akan dan atau telah dilakukan

alih fungsi lahan berdasarkan peta zoning regulation dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Terbaru;

b. Berkoordinasi dengan departemen dan atau instansi terkait

dengan pengenaan pajak dan pertahanan;

c. Mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan penerapan

bentuk disisentif yang akan diberikan.

Jika pemerintah Kabupaten Madiun (dalam hal ini adalah

instansi atau lembaga dan atau individu yang mengeluarkan izin) yang

berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan tetap memberikan izin alih fungsi lahan pertanian selain

untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan perundang-undangan,

maka pihak-pihak tersebut diberikan sanksi berupa dipidana dengan

pidana minimal penjara 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain sanksi

pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian

secara tidak dengan hormat dari jabatannya (Pasal 73 UU 41 2009)

Sikap pemilik lahan akan selalu berusaha memaksimumkan land

rent, sementara itu pemerintah akan berusaha memaksimumkan net

social benefit atau jumlah surplus konsumen dan produsen dari lahan

tersebut. Inti persoalannya adalah, total land rent yang dilihat oleh

petani tidak sama nilainya dengan net social benefit yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Madiun, ada faktor-faktor pendorong yang mendukung

terjadinya pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian di Kabupaten Madiun dengan baik, sehingga menurut penulis

merupakan faktor dari sulitnya melakukan pengendalian alih fungsi


commit to user

76

lahan pertanian, menurut hasil penelitian, faktor-faktor pendorongnya

tersebut adalah :

a. Adanya persyaratan yang relatif mudah dipenuhi bagi

pemohon yang ingin mengajukan permohonan ijin


b. Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk berusaha

mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Madiun

sehingga kebijakan pembangunan diarahkan pada sektor

industri/manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja yang

lebih banyak.

Kemudahan persyaratan dalam pengajuan permohonan ijin

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian bagi pemohon

mengakibatkan proses pelaksanaan perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian menjadi lancar. Apabila persyaratan

dinyatakan lengkap, diakui kebenarannya dan sesuai dengan zonasi

yang telah ditetapkan dalam RUTRK/RDTRK/IKK, maka Panitia

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian harus mengabulkan

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian.

Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk berusaha mengatasi

masalah pengangguran di Kabupaten Madiun merupakan faktor yang

mendorong terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian. Pemerintah Daerah menganggap dengan pembangunan

sektor industri, maka dapat merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya

sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten

Madiun. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor

pelaksanaan hukum yang mempunyai pengaruh terhadap faktor

pendorong terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian di Kabupaten Madiun, yaitu :

1) Faktor administrasi yang relatif mudah dipenuhi dalam

pengajuan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian.


commit to user

77

2) Faktor sosial, yaitu adanya upaya Pemerintah Daerah untuk

menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat untuk

mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Madiun.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Madiun, tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan,

namun juga timbul berbagai hambatan-hambatan yang mempengaruhi.

Menurut hasil penelitian, faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

1) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat

dualisme, yaitu kebijakan untuk melarang terjadinya

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian,

dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor

industri/manufaktur serta sektor lainnya.

2) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang

RUTRK/RDTRK/IKK sebagai instrumen utama

pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian di Kabupaten Madiun.

Kebijakan pemerintah yang bersifat dualisme ini, memberikan

pengaruh pada upaya untuk mengendalikan perubahan penggunaan

lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun, di lain sisi

pemerintah ingin mempertahankan lahan agar tidak terjadi perubahan

fungsinya, namun di lain sisi pemerintah ingin mengurangi tingkat

pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Pemerintah

seolah-olah justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut

melalui kebijakan pertumbuhan industri ataupun manufaktur dan sektor

non pertanian lainnya, yang dalam kenyatannya lebih banyak

menggunakan lahan pertanian.

Pemerintah seakan lupa akan dampak negatif akibat perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sebagai persoalan yang

perlu ditangani secara serius dan konsisten. Pemerintah daerah lebih

mengoptimalkan sektor industri dan sektor non pertanian lainnya,

karena dianggap mampu meningkatkan kemakmuran dan tingkat


commit to user

78

perekonomian daerah. Padahal apabila diteliti lebih dalam, optimalisasi

sektor industri dan sektor non pertanian lainnya justru menekan sektor

pertanian karena pembangunan industri pasti akan menggunakan lahan

pertanian sehingga akan berdampak pada produksi pertanian di

Kabupaten Madiun. Jangka panjang dari alih fungsi lahan pertanian

yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan,

dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial. Di sisi lainnya,

efektifitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi selama ini

belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang

memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut yang

terkait dengan itu, terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan

mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana,

yaitu:

1) Kendala Koordinasi Kebijakan. Di satu sisi pemerintah

berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi

lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut

melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan

sektor non pertanian lainnya yang dalam kenyataannya

menggunakan tanah pertanian.

2) Kendala Pelaksanaan Kebijakan. Peraturan-peraturan

pengendaliah alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan

yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan

hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan

merubah lahan pertanian ke non pertanian. Oleh karena itu,

perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian yang

dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh

oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan

yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

3) Kendala Konsistensi Perencanaan. RTRW yang kemudian

dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi,


commit to user

79

merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk

mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi

teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang

justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah

beririgasi teknis menjadi non pertanian.

Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan gagalnya

berbagai upaya yang pernah dilakukan dalam pengendalian alih fungsi

lahan, terutama di lahan sawah adalah belum terbentuknya komitmen

yang kuat dan persamaan persepsi tentang tingkat alih fungsi lahan

sawah dan perlu tidaknya upaya khusus dalam pengendalian alih fungsi

lahan tersebut. Selain itu, persepsi tentang kerugian akibat konversi

lahan sawah yang cenderung bias ke bawah (under estimate)

menyebabkan dampak negatifnya tidak dianggap sebagai persoalan

yang perlu ditangani secara serius dan konsisten.

Hal lain yang menyulitkan dalam upaya pengendalian alih

fungsi lahan sawah adalah belum adanya instrumen kebijakan yang

dapat dioperasionalkan di tingkat lapangan, bahwa efektivitas instrumen

hukum masih sangat rendah, demikian juga instrumen ekonomi dan

zonasi.

Selain ketepatan dalam memilih instrumen kebijakan, efektivitas

instrument kebijakan untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah

dipengaruhi oleh bagaimana penjabarannya secara operasional. Dalam

hal ini ternyata penjabaran secara operasional dari peraturan tentang

zonasi masih belum berhasil diwujudkan dengan baik. Sedangkan perlu

disadari dan dipahami bahwa keberadaan zonasi yang cukup rinci dan

terarah dapat melindungi alih fungsi lahan sawah, yang sampai

sekarang belum berhasil dirumuskan.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian ini tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan

saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi,

maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus

memperhitungkan berbagai aspek yang- melekat pada eksistensi lahan


commit to user

80

itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai

yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (service) yang dihasilkan

maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya. Strategi

pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dipengaruhi oleh

partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif

segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis)

perundang-undangan dan peraturan yang ada. Namun partisipasi

masyarakat ini tidak akan terwujud bila tidak diiringi dengan

pendekatan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi dari pemerintah

daerah.

Dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian

ke non pertanian, Kabupaten Madiun tentunya menggunakan peraturan

perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar daripada

pelaksanaan pengendaliannya. Adapun peraturan perundang-undangan

yang digunakan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria;

b. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tetang Penatagunaan

Tanah;

f. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia/Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang

izin Lokasi;


commit to user

81

h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar

Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang

Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubsi

Penatagunaan Tanah & Kawasan Tertentu, Bapak Sucipto, dinyatakan

bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sudah efektif dalam

pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Madiun.

Selain itu juga terbukti dari data-data yang penulis lampirkan di atas,

terlihat bahwa dari waktu ke waktu alih fungsi lahan yang terjadi di

Kabupaten Madiun semakin menurun atau dapat dikendalikan.

Meskipun ada penyimpangan dari Bupati Kabupaten Madiun sendiri

terhadap salah satu izin permohonan. Namun hal tersebut tidak

mempengaruhi produktivitas Kabupaten Madiun, hanya saja jangka

panjangnya akan mempengaruhi kelestarian tanah pertanian nasional.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan

pokok-pokok Agraria, terutama pasal 14 yang berbunyi:

1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3,

pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka

Sosialisasi Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai

persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

a. Untuk keperluan Negara

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci

lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

c. Untuk keperluan-keperluan pusat kehidupan masyarakat,

sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan

d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,

peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu


commit to user

82

e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi,

dan pertambangan.

2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat

mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah

Daerah mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air

serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan

daerah masing-masing.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Dalam izin Perubahan dan penggunaan tanah, baik yang ada di kantor

pertanahan tingkat kabupaten/propinsi maupun yang ada di kantor

wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi harus berpedoman

pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/kotamadya.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata

guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan

kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Disebutkan pula dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh

masing-masing pimpinan. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa semua

keputusan yang berkenaan dengan pembangunan diputuskan oleh

Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Bupati yang berkaitan dengan

pembangunan. Pada intinya Tim Teknis, Kepala Kantor Pertanahan dan

Bupati ikut andil dalam pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

pengenaan sanksi, pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang ini jelas menjelaskan bahwa penataan ruang


commit to user

83

dikendalikan seperti yang disebutkan di atas, Kabupaten Madiun telah

mempunyai kesemuanya, sehingga dalam pelaksanaan pengendalian

pembangunan dan pengendalian alih fungsi tersebut dapat berjalan

dengan efektif, karena Kabupaten Madiun telah menerapkan zonasi

dalam tiap proses izin pembangunan, jika tidak sesuai zonasinya, maka

surat izin pembangunannya tidak akan keluar dan Kabupaten Madiun

telah melaksanakan pemberian insentif dan disentif kepada petani yang

lebih mempertahankan lahan pertaniannya untuk digunakan sebagai

lahan pangan, sehingga dengan begitu peralihan fungsi lahan pertanian

ke non pertanian dapat di kendalikan.

Dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, yang menjelaskan

bagi setiap orang yang memiliki Lahan Pangan Berkelanjutan dan

kemudian menjual atau mengalihkan hak miliknya, maka fungsi

daripada lahan tersebut tidak boleh diubah. Jika mengubah dan

menyebabkan saluran irigasi, infrastruktur serta mengurangi kesuburan

tanah, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (2), orang tersebut berkewajian

untuk melakukan rehabilitasi lahan, dengan cara penyempurnaan sarana

dan prasarana mencakup irigasi, jalan usaha tani, ketersediaan alat

pengolahan tanah mekanis dan membangun saluran irigasi kembali agar

tanah disekitar lahan yang dilakukan alih fungsi tersebut, masih tetap

berfungsi dengan baik sebagai tanah pertanian yang produktif.

Lebih lanjut mengenai sanksi yang harus diterima bagi pelaku

alih fungsi lahan yang menyimpang dari aturan, diatur dalam Pasal 72

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pangan

Berkelanjutan:

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).


commit to user

84

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban

mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

(2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah

1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Sedangkan sanksi yang akan diterima bagi pejabat pemerintah

yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian, namun meberikan izin atas permohonan

yang tidak sesuai dengan tata ruang, tidak memenuhi syarat-sayarat

baik administratif maupun teknis dan melanggar semua ketentuan yang

digunakan Kabupaten Madiun dalam upaya pengendalian alih fungsi

lahan pertanian ke non pertanian, maka sesuai dengan pasal 73, pejabat

tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa perundang-

undangan yang digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam

mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian, sangat lengkap, karena selain mengatur tentang pengajuan

permohonan, zonasi wilayah, tim teknis, pengambilan keputusan

permohonan hingga ketentuan pidana. Sehingga aturan perundang-

undangan yang digunakan dapat digunakan untuk mencegah dan/atau

mengendalikan alih fungsi lahan pertnaian ke non pertanian di

Kabupaten Madiun.


commit to user

85

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil

kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

di Kabupaten Madiun kurang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang digunakan. Dapat dikatakan demikian karena pada

tahun 2010 akhir terjadi perubahan penggunaan lahan sawah

beririgasi untuk dilakukan pengeringan, hal ini tentunya telah

melanggar dari peraturan perundang-undangan yang digunakan

Kabupaten Madiun dalam mengupayakan pengendalian alih fungsi

lahan, salah satunya dalam Pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2009.

Meskipun akibat perubahan penggunaan lahan tersebut tidak

mempengaruhi terhadap hasil beras Kabupaten Madiun terlihat

sampai kurun waktu 2006-2010 produksi beras di Kabupaten

Madiun tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat, namun

perubahan penggunaan lahan tersebut kedepannya akan

mempengaruhi kebutuhan beras nasional, mengingat Kabupaten

Madiun merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Timur.

Dikabulkannya perubahan penggunaan lahan pertanian ke non

pertanian tersebut, juga telah melanggar ketentuan dalam RUTRK

Kabupaten Madiun, karena lahan yang diajukan untuk dirubah

penggunaannya menjadi lahan non pertanian tersebut, tidak sesuai

dengan zonasi-zonasi yang telah ditetapkan dalam RUTRK

Kabupaten Madiun.

2. Pemerintah Kabupaten Madiun menerapkan mekanisme insentif dan

disisentif dalam hal pengupayaan pengendalian alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian, antara lain:


commit to user

86

a) Mekanisme Insentif merupakan upaya pertama

Kabupaten Madiun, yaitu dengan cara memberikan

penghargaan bagi pemilik lahan pertanian sawah atau

warga yang turut serta mempertahankan lahan

pertanian sawah, penghargaan tersebut diberikan agar

pemilik sawah menjadi terpacu untuk

mempertahankan sawahnya agar tidak terjadi alih

fungsi lahan. Bentuk mekanisme insentif yang

diberikan Kabupaten Madiun adalah memberikan

kelancaran subsidi input, Insentif Bantuan Modal

Usaha, Asuransi Bidang Pertanian, Kemudahan

Sertifikasi, Keringanan Pajak, Fasilitasi Pendidikan

dan Pelatihan, Jaminan Kesehatan Dasar,

Penghargaan, mekanisme bentuk insentif

penghargaan adalah kegiatan pemberian hadiah

bidang pertanian oleh pemerintah daerah kepada

petani.

b) Mekanisme Disisentif Penerapan mekanisme

disisentif memiliki acuan yang dapat dijadikan

sebagai syarat-syarat yang dimaksud, didasari oleh

perbedaan sarana irigasi berupa irigasi teknis, semi

teknis dan non teknis. Lahan yang termasuk dalam

klasifikasi irigasi teknis tidak boleh dikonversi

menjadi penggunaan jenis lain. Irigasi Semi Teknis,

erubahan penggunaan fungsi lahan boleh dilakukan

untuk kegiatan kepentingan umum, diperbolehkan

dengan syarat-syarat tertentu. Kategori kepentingan

umum tersebut adalah kepentingan sebagian besar

masyarakat yang meliputi kepentingan untuk

pembuatan jalan umum, irigasi, drainase dan sanitasi,

bangunan perairan, stasiun, jaringan listrik dan lain-


commit to user

87

lain. Irigasi non teknis, pelaku alih fungsi lahan

beririgasi non teknis harus merubah sarana irigasi non

teknis menjadi irigasi semi teknis.

B. SARAN

1. Agar dalam pemberian izin pengalihan fungsi tanah pertanian

ke non pertanian benar-benar dapat disesuaikan berdasarkan

aspek penatagunaan tanah dan rencana tata ruang wilayah

sehingga penggunaannya dapat optimal tanpa mengganggu

pemanfaatan tanah.

2. Dilakukannya sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada

masyarakat Kabupaten Madiun mengenai

RUTRK/RDTRK/IKK agar masyarakat mengetahui zonasi-

zonasi daerah masing-masing sehingga akan menimbulkan

kesadaran diri masyarakat untuk turut serta mengendalikan


Documents

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN … · izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta upayanya dalam mengendalikan alih fungsi. Jenis dan Sumber Bahan Hukum,