KAJIAN TEKNIS

Revisi

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 3 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Sampah

Outline

03

2

01

05

02

Sistem Pengelolaan Sampah

03

Sistem Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Eksisting

04

Teknologi Pengolahan Sampah

06

07

Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) /

Intermediate Treatment Facility (ITF)

Biaya Layanan Pengolahan Sampah

Urgensi Pembangunan dan Pengoperasian

FPSA / ITF

Lingkup Revisi Perda

Sistem Pengelolaan Sampah

“Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah”

Kegiatan mengelompokkan dan

memisahkan sampah sesuai dengan

jenis.

Pemilahan Sampah

Kegiatan mengambil dan memindahkan

sampah dari sumber sampah ke tempat

penampungan sementara atau tempat

pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

Pengumpulan Sampah

Kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara

menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan

sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan

bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Pengangkutan Sampah

Kegiatan mengubah karakteristik,

komposisi dan/atau jumlah sampah.

Pengolahan Sampah

Kegiatan mengembalikan sampah

dan/atau residu hasil pengolahan

sebelumnya ke media lingkungan

secara aman.

Pemrosesan Akhir Sampah

01

02

03

04

05

3

PENGOLAHAN SAMPAH

PENGOLAHAN SAMPAH DILAKUKAN DI :

• TPS 3R;

• SPA;

• FPSA (ITF);

• TPST; dan/atau

• TPA.

adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan

volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah

lingkungan

Sumber :

Waste Management Master Plan, DKI Jakarta, Promoting Intermediate Treatment Facilities, DANIDA, 2017

4

5

FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA (FPSA) / INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY (ITF)

Amanat Permen PU 3/2013 yang belum dimuat dalam Perda 3/2013 yaitu FPSA.

FPSA dapat didefinisikan sebagai fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi

sampah, melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah (volume dan

berat) sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna,

teruji, dan ramah lingkungan.

FPSA merupakan tempat pengolahan

peralihan antara TPS dengan

TPA/TPST. FPSA bertujuan mengurangi

jumlah sampah yang masuk ke

TPA/TPST.

FPSA dilengkapi teknologi

yang tepat guna, teruji, dan

ramah lingkungan; fasilitas

pengendalian pencemaran;

serta memperhatikan aspek

geologi tata lingkungan, aspek

sosial dan ekonomi

masyarakat, aspek kelayakan

pembiayaan.

Penyediaan FPSA dapat diintegrasikan

dengan daerah sekitarnya dan/atau

dapat dilakukan penugasan kepada

BUMD, termasuk pengoperasiannya.

Keterangan: Permen PU 3/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

6

PROVINSI DKI JAKARTA MEMBUTUHKAN FPSA/ITF

Estimasi Masa Layanan TPST Bantargebang

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kapasitas Tersisa Akumulasi Tonase Sampah

5 juta

10 juta

15 juta

20 juta

Kapasitas ters

isa

(to

n) Kapasitas maksimum

± 49 juta ton

Kapasitas saat ini

± 39 juta ton

Kapasitas tersisa

± 10 juta ton

Jumlah Sampah yang Diolah di TPST Bantargebang (ton/hari)

5,665

6,419 6,562 6,875

7,453

7,894

2014 2015 2016 2017 2018 2019(Jan-Apr)

Pemprov DKI Jakarta

membutuhkan alternatif

solusi pengolahan sampah

di dalam kota dengan

teknologi yang tepat guna,

teruji, dan ramah lingkungan.

Sesuai peruntukan tata ruang

Dekat dengan sumber sampah / daerah pelayanan

Ketersediaan dan letak lahan sesuai

dengan jenis teknologi

Kriteria Lokasi ITF

Teknologi Pengolahan Sampah

MBT Pembuatan kompos dan

degradasi sampah

secara anaerob.

Sampah yang sudah

dikeringkan dan dicacah

dijadikan bahan bakar.

RDF

Pengendalian pembusukan

sampah melalui kegiatan mikro

organisme.

KOMPOS

Proses biokimia yang terjadi

tanpa adanya oksigen.

AD

Proses pembakaran yang

sangat eksotermik.

INSINERATOR

Proses oksidasi parsial dari

sampah.

GASIFIKASI

Pembakaran sampah oleh obor

plasma.

GASIFIKASI PLASMA

Dekomposisi termokimia

bahan bakar sampah.

PIROLISIS

MRF Fasilitas yang

menerima, memisahkan dan

menyiapkan sampah daur

ulang.

7

Urgensi Pembangunan dan Pengoperasian FPSA / ITF 8

Pengelolaan FPSA / ITF 9

1. Swakelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Direncanakan, dibangun dan dioperasikan oleh DLH (Biaya bersumber dari APBD). 2. Kerjasama dengan Badan Usaha Direncanakan, dibangun dan dioperasikan oleh Badan Usaha (Biaya bersumber dari APBD) berupa Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). 3. Penugasan BUMD Direncanakan, dibangun dan dioperasikan oleh BUMD (Biaya bersumber dari APBD) berupa Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

SISTEM PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

EKSISTING

10

BLPS untuk Menjamin Certainty & Sustainability Pengelolaan Sampah

Pembangunan

FPSA/PLTSa

membutuhkan

pengembalian

biaya investasi

dalam bentuk BLPS.

2 Provinsi DKI Jakarta

dan 11 kota lainnya

mendapat amanat

untuk percepatan

pembangunan

PLTSa.

(Perpres 35/2018)

1

BLPS dalam revisi

Perda 3/2013 menjadi

payung hukum untuk

menjamin certainty

dan sustainability

pengoperasian PLTSa

5

Belanja APBD untuk

pengelolaan sampah,

termasuk BLPS belum

diatur dalam Perda.

4

Diperlukan dukungan

Pemprov DKI Jakarta dalam

hal kepastian hukum

(certainty) dan menjamin

keberlanjutan

(sustainability)

3

11

• Pembangunan dan pengoperasian FPSA / ITF membutuhkan biaya,

yaitu CAPEX dan OPEX;

• Badan usaha pelaksana memerlukan revenue atau Pendapatan untuk menanggulangi biaya pembangunan dan pengoperasian (CAPEX dan

OPEX);

• Revenue / pendapatan diperoleh dari APBD berupa Biaya Layanan

Pengolahan Sampah (Tipping Fee);

• BLPS ini dapat disalurkan berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD),

subsidi atau hibah.

Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) / Tipping Fee

12

Model Perhitungan Biaya Layanan Pengolahan Sampah

(Tipping Fee) 13

Payung Hukum

FPSA / ITF & BLPS

Perda tersendiri

Dimasukan dalam

Revisi Perda

03/2013

Seluruh substansi

Hanya FPSA / ITF

& BLPS

No

Yes

No Membutuhkan

waktu lama

(min. 4 bulan)

Yes

KEBUTUHAN PAYUNG HUKUM PEMBANGUNAN DAN

PENGOPERASIAN FPSA / ITF 14

Jaminan investasi

(Sustainability)

*Diperlukan payung hukum untuk FPSA / ITF dan Biaya Layanan Pengolahan Sampah,

saat ini belum diatur dalam peraturan yang ada;

*Kajian sudah selesai pada akhir Januari;

15

Meliputi:

• Nomenklatur;

• Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA / ITF); dan

• Biaya Layanan Pengolahan Sampah / Tipping Fee

LINGKUP REVISI PERDA 03/2013

URGENSI PENGESAHAN REVISI PERDA 03/2013

Batas: 20 JULI 2019

PERBANKAN

JAMINAN TIPPING FEE

REVISI PERDA 03/2013

PT. JAKPRO DAN FORTUM

PASAL 15 AYAT 2 DAN 3 PERGUB DKI JAKARTA

NO. 33 TAHUN 2018

USULAN PINJAMAN

FINANCIAL CLOSE

16

Thank you