DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap Kendaraan Bermotor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

2

PRINSIP PELAYANANAN REGIDENT

KENDARAAN BERMOTOR

PRINSIP YAN REGIDENT RANMOR

Title in here

TERSELENGGARANYA PELAYANAN DALAM SUASANA YANG MENYENANGKAN SERTA DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Sederhana

Cepat Akurat

Aman Akuntabel

Informatif Nyaman TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN REGIDENT RANMOR ATAUPUN UNTUK MENDUKUNG PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN

KUALITAS PEJABAT ATAU PENYELENGGARA PELAYANAN REGIDENT RANMOR BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PROSES DAN PRODUK PELAYANAN DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, RASA AMAN DAN KEPASTIAN HUKUM

KEPASTIAN WAKTU DALAM PENYELESAIAN PELAYANAN

PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA TELITI, CERMAT, TEPAT DAN BERKUALITAS

PROSEDUR PELAYANAN YANG MUDAH DIPAHAMI, DILAKSANAKAN DAN DIAKSES

3

4

LOKET PENDAFTARAN

PENELITIAN PERSYARATAN AWAL

PENELITIAN BERKAS

PENELITIAN PERSYARATAN AKHIR

T.U STNK - MENULIS IDENT

RAN. & PMLK. - CHEK IDENT.

K O H A R

TULIS IDENTITAS RANMOR & NO. POL.

KODING PENGKODEAN IDENT.

RANMOR OLEH DIPENDA

ENTRY COMP

- INPUT DATA RAN. - PRINT SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR 1 PENGECEKAN IDENT. RANMOR PD SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR 2

PENGECEKAN PJK RANMOR PD SSPD OLEH DISPENDA

KOREKTOR 3 PENGECEKAN

SWDKLLJ PADA SSPD OLEH JASA RAHARJA

PARAF OLEH KASI PAJAK

SSPD

KE WAJIB PAJAK

KASIR

BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD

PENYERAHAN

AMBIL STNK, SKPD & TNKB

WAJIB PAJAK

MEKANISME PENDAFTARAN

RANMOR BARU CKD

5

DIR LL POLRI

REKOM PENDAFT. RANMOR CBU

BBN I SESUAI DOMISILI

PENELITIAN PERSYARATAN

T.U STNK

- MENULIS IDENT RAN. & PMLK. - CHEK IDENT.

K O H A R

TULIS IDENTITAS RANMOR & NO. POL.

KODING PENGKODEAN IDENT.

RANMOR OLEH DIPENDA

ENTRY COMP

- INPUT DATA RAN. - PRINT SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR 1 PENGECEKAN IDENT. RANMOR PD SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR 2

PENGECEKAN PJK RANMOR PD SSPD OLEH DISPENDA

KOREKTOR 3 PENGECEKAN

SWDKLLJ PADA SSPD OLEH JASA RAHARJA

PARAF OLEH KASI PAJAK

SSPD

KE WAJIB PAJAK

KASIR

BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD

PENYERAHAN

AMBIL STNK, SKPD & TNKB

WAJIB PAJAK DGN PERSYARATAN

LENGKAP

MIN REG IDENT

CEK LIST BERITA ACARA TTD BAMIN, KAURMIN

RI &, KASI STNK

MEKANISME PENDAFTARAN

RANMOR CBU

6

WAJIB PAJAK DGN PERSYARATAN

LENGKAP

LOKET PENDAFT

PENELITIAN PERSYARATAN

T.U STNK

- CHEK IDENT - MEMATIKAN IDENT - MENGISI IDENT

K O H A R

TULIS IDENTITAS RANMOR & NO. POL.

ENTRY COMP

- INPUT DATA RAN. - PRINT SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR SSPD PENGECEKAN IDENT.

RANMOR PD SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR SSPD

PENGECEKAN PAJAK RANMOR OLEH DISPENDA

SSPD

KE WAJIB PAJAK

KASIR

BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD

POKJA V

AMBIL STNK, SKPD & TNKB

PERSYARATAN PROSES TUKAR NAMA :

1. STNK ASLI

2. BPKB ASLI

3. FOTO COPY IDENTITAS

A. PERORANGAN : KTP, SIM & PASPORT

B. BADAN HUKUM : SIUP & NPWP , KET. DOMISILI, SURAT KUASA

BERMATERAI CUKUP & TANDATANGAN PIMP SERTA CAP BADAN

HUKUM

C. INSTANSI PEMERINTAH : SURAT TUGAS / SURAT KUASA

BERMATERAI & DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN SERTA

DIBUBUHI CAP BADAN HUKUM

4. KWITANSI JUAL BELI

5. HASIL PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR

PERSYARATAN & MEKANISME

GANTI NAMA DAN ALAMAT IDENTITAS PEMILIK

7

WAJIB PAJAK DGN PERSYARATAN

LENGKAP

MENGISI FORMULIR

LOKET PENDAFTARAN

PENELITIAN PERSYARATAN

KOREKSI DATA DOK & DATA KOMPUTER

ENTRY COMP

INPUT DATA RAN. PRINT SSPD OLEH POLRI

KOREKTOR I PENGECEKAN

IDENTITAS RANMOR OLEH POLRI

KOREKTOR II

PENGECEKAN PAJAK RANMOR OLEH DISPENDA

KOREKTOR III

PENGECEKAN SWDKLLJ OLEH JASA RAHARJA

SSPD

KE WAJIB PAJAK

KASIR

BAYAR PJK KR PRINT STNK & SKPD

PENYERAHAN

PENGAMBILAN STNK, SKPD & TNKB

PERSYARATAN & MEKANISME

STNK PENGESAHAN DAN PERPANJANGAN

PERUBAHAN PERDA DKI JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2010

8

UPAYA PENCAPAIAN TARGET PKB & BBN-KB

DKI JAKARTA OLEH DITLANTAS PMJ

Giat operasi gabungan

Ditlantas Polda Metro

Jaya dengan Pemprov

DKI Jakarta dalam

rangka penertiban

kendaraan bermotor

baik R2 maupun R4

yang tidak melakukan

pembayaran PKB dan

pengesahan STNK /

memiliki tunggakan

pajak

1

Turut serta mendukung

program Pemprov DKI

Jakarta dlm rangka

pembebasan denda PKB

dan denda BBN-KB,

serta turut menggulirkan

berbagai inovasi

layanan Samsat guna

memberikan kemudahan

dan mengajak masy utk

taat membayar pajak

2

9

Program ETLE yg tengah

digalakkan Ditlantas

Polda Metro Jaya

memberikan dampak

yang sangat positif

terhadap tertib

administrasi kepemilikan

ranmor yg korelasinya

berkaitan dengan

peningkatan PAD

Pemprov DKI Jakarta

dari sektor BBNKB

3

INOVASI PELAYANAN STNK

1. Samsat Jaksel

2. Samsat Jakbar

3. Samsat Pustara

4. Samsat Jaktim

Samsat Drive Thru

1. Thamrin City

2. Mal Artha Gading

3. Mal Pluit Village

4. Mal Taman Palm

5. Lippo Mall Puri 6. Tamini Square 7. Gerai Cakung

8. Blok M Square 9. Mal Gandaria City 10. Mal Pelayanan

Publik

Samsat Gerai Mall

1. Samsat Serpong

2. Samsat Cinere

3. Samsat Cikokol

4. Samsat Kota

Bekasi

5. Samsat Depok

Samsat Online 1. Samling Jaksel

2. Samling Jaktim

3. Samling Jakut

4. Samling Jakbar

5. Samling Jakpus

Samsat Keliling

1. Kemayoran

2. Penjaringan

3. Kebon Jeruk

4. Pasar Minggu

5. Pulogadung

Samsat Kecamatan

E-SAMSAT DKI

Pengecekan Online Pajak dan Data Ranmor DKI

Pelayanan Loket Non Tunai Samsat

10

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PENGGANTIAN

11

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PENGGANTIAN

12

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PENGGANTIAN

13

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PERBAIKAN

14

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PERBAIKAN

15

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PERBAIKAN

16

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PERBAIKAN

17

DOKUMENTASI SARANA YANG PERLU

DILAKUKAN PERBAIKAN

18

KESIMPULAN KENAIKAN BBNKB = MODERNISASI SAMSAT

KENAIKAN TARIF BBN-KB DI DKI JAKARTA HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, ANTARA LAIN :

Masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta modernisasi Kantor Bersama Samsat

DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung Samsat guna pemenuhan kebutuhan parkir dan ruang arsip;

b. Kondisi ruang tunggu saat ini banyak yang kurang layak (Kursi banyak yang rusak sehingga

berdampak wajib pajak tidak nyaman);

c. Fasilitas petugas pelayanan kurang memadai;

d. Penambahan pendingin / AC di ruang tunggu;

e. Penggantian sarpras loket pelayanan / layar monitor komputer.

Perlunya dibuka layanan blokir jual kendaraan secara online, sehingga memudahkan masyarakat

dalam menyampaikan tata cara pelaporan jual kendaraannya untuk dibalik nama kpd pemilik baru.

PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DAN APM SEBELUM

DIBERLAKUKAN KENAIKAN TARIF BBN-KB.

19

Sistem pembayaran tunggakan pajak Samsat DKI Jakarta dijadikan satu dengan loket pendaftaran /

perpanjangan STNK sehingga dapat menambah efisien waktu.

Membuat inovasi pelayanan Samsat DKI Jakarta guna memberikan pelayanan prima yang

berlandaskan asas transparan, akuntabel dan kesamaan hak.

PENUTUP

Sekian

&

Terima Kasih

20