Click here to load reader

DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN - dprd-

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN - dprd-

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
2.2. Metode Pendekatan
2.4. Metode Analisis
3.2. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
3.3. Perkembangan Industri Kreatif
3.4. Kebutuhan Lahan Industri
4.2. Jenis Kegiatan Industri
4.5. Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan
Menengah
Hal
I-1
I-1
I-7
I-9
I-9
1-10
1-10
2-1
2-1
2-10
2-20
2-21
3-1
3-1
3-7
3-10
3-20
4-1
4-1
4-3
4-12
4-41
4-45
4.7. Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah dan Kreatif
4.8. Insentif dan Disinsentif
4.12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR
4.13. Peran serta Masyarakat
5.2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
5.3. Dasar Hukum
4-64
4-69
4-73
4-77
4-85
4-93
4-96
4-100
4-101
4-104
4-109
4-120
5-1
5-1
5-2
5-4
5-17
6-1
Bab 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran dan fungsi sebagai
tempat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan negara
asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga peran dan fungsi
Provinsi DKI Jakarta sangat luas dalam lingkup internasional, nasional, regional,
dan lokal. Sebagai daerah otonom pada lingkup provinsi,1 berdasarkan UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pembangunan di berbagai
bidang termasuk bidang industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Jakarta sekaligus mewujudkan citra bangsa Indonesia.
Konsekuensi kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKI Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan di Provinsi DKI
Jakarta terus mengalami perkembangan sangat dinamis dalam berbagai bidang,
sehingga berpengaruh kepada sistem dan struktur ekonomi, sosial, dan politik
lokal dan nasional yang berakibat pada perkembangan industri baik lingkup
daerah maupun nasional. Di samping itu, masuknya globalisasi membawa
dinamika perubahan sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian
daerah dan nasional. Pengaruh paling dirasakan, terjadi persaingan usaha yang
semakin ketat, namun di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga dalam
penyelenggaraan perindustrian diperlukan berbagai dukungan dalam bentuk
1 Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 2
perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan
sumber daya yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama Pemerintah
Pusat dan pelaku usaha bidang industri berupaya untuk mewujudkan tujuan
penyelenggaraan perindustrian sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian dengan menempatkan bidang industri menjadi salah
satu pilar dan penggerak perekonomian daerah.
Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam seperti daerah lain di
Indonesia, karena itu pembangunan industri dimasa mendatang sesuai ketentuan
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, diarahkan
pada peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi pada industri kreatif
dan industri yang menggunakan teknologi tinggi,2 dengan strategi meningkatkan
kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk mewadahi
aktivitas industri kreatif berskala regional, nasional, dan internasional.
Keterbatasan lahan dimiliki Provinsi DKI Jakarta menyebabkan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta memperketat penyelenggaraan perindustrian di DKI Jakarta.
Kegiatan industri yang ada saat ini sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012, sebagai berikut: (a) industri di luar kawasan tidak
berada pada kawasan rawan bencana; (b) tidak berada di kawasan cekungan air;
(c) tersedia rencana pengelolaan air limbah dan air limbah tidak diperkenankan
untuk dialirkan langsung ke drainase publik; (d) tidak menambah beban saat debit
puncak saluran drainase publik; (e) tidak mengganggu fungsi lindung; (f) tidak
mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; (g) sesuai
dengan daya dukung lahan setempat; (h) memiliki kelengkapan prasarana,
sarana, dan utilitas.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melakukan penataan dan pengembangan industri sesuai Pasal 89 Peraturan
2 Yang dimaksud dengan industri kreatif menurut penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud industri teknologi tinggi menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, adalah industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 3
Daerah Nomor 1 Tahun 2012, melalui: (a) penataan kawasan industri sebagai
bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan melalui koordinasi dan
kerjasama dengan kawasan Bodetabekpunjur; (b) mengembangkan kawasan
industri dibatasi untuk industri hemat penggunaan lahan, hemat air dan energi,
tidak berpolusi, memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi
tinggi; (c) pengembangan industri perakitan di kawasan sekitar Bandara Soekarno
Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok; (d) mengembangkan Kawasan Ekonomi
Strategis di Marunda sebagai bagian integral dari pengembangan pelabuhan
Tanjung Priok; (e) penataan dan relokasi industri kecil dan menengah yang
berada di kawasan permukiman ke kawasan industri di bagian barat dan timur
Jakarta; (f) pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan daya
dukung transportasi dan infrastruktur lainnya.
Kebijakan dan strategi penyelenggaraan industri tersebut di atas, merupakan
bagian dari penyelenggaraan perindustrian yang secara nasional bertujuan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2014, yaitu: (a)
mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian
nasional; (b) mewujudkan ke dalaman dan kekuatan struktur industri; (c)
mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;3
(d) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan industri satu kelompok atau perseorangan yang
merugikan masyarakat; (e) membuka kesempatan berusaha dan perluasan
kesempatan kerja; (f) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh
wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; (g)
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Untuk memberikan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau
perseorangan yang dapat merugikan masyarakat serta membuka kesempatan
berusaha dan perluasan kesempatan kerja, maka diperlukan suatu produk hukum
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan perindustrian di 3 Yang dimaksud dengan industri hijau menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 4
Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu
mewujudkan penyelenggaraan perindustrian dalam rangka memperkuat dan
memperkukuh ketahanan industri daerah dan nasional,4 serta meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.5 Selain itu,
dapat menjawab berbagai kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan
lingkungan strategis dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi tumbuh
berkembang dan kemajuan industri di Provinsi DKI Jakarta baik saat ini maupun
akan datang.
berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk
urusan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan daerah
sesuai potensi dimiliki daerah.6 Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah
Pusat diberi tugas dan wewenang oleh negara menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian,7 sebagai berikut: (a) percepatan penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri melalui kawasan industri;8 (b) pembangunan sumber daya
manusia industri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna
meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang industri;9 (c) memfasilitasi
penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan industri di pusat pertumbuhan
industri;10 (d) mendorong pengembangan industri pengolahan berwawasan
lingkungan; (e) menjamin ketersediaan, penyaluran, dan pemanfaatan sumber
daya alam untuk industri dalam negeri melalui kerja sama antar daerah;11 (f)
pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan
4 Yang dimaksud dengan “ketahanan Industri” menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, adalah industri yang berdaya saing, efisien, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan lingkungan. 5 Yang dimaksud dengan “kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan”, sesuai penjelasan Pasal 3
huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, adalah pembangunan di bidang industri sebagai penggerak ekonomi daerah harus dinikmati oleh seluruh rakyat Jakarta terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita. Tujuan utama pembangunan di bidang industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat.
6 Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 8 Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 9 Lihat Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 10 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 11 Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 5
teknologi industri;12 (g) memfasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan
perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam
negeri dan luar negeri;13 (h) memfasilitasi promosi alih teknologi dari industri
besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau
lembaga lain ke industri kecil dan industri menengah;14 (i) memfasilitasi lembaga
penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam
negeri yang mengembangkan teknologi di bidang industri;15 (j) memfasilitasi
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam
pembangunan industri;16 (k) memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang
kompetitif untuk pembangunan industri;17 (l) menjamin tersedia infrastruktur
industri;18 (m) membangun sistem informasi industri dan menyampaikan data
industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui sistem
informasi industri yang terintegrasi;19 (n) melakukan pembangunan dan
pemberdayaan industri kecil dan industri menengah;20 (o) pemberian izin usaha
industri;21 (p) mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh
nilai tambah yang sebesar-besarnya dalam pemanfaatan sumber daya daerah
dan/atau nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan
daya saing industri;22 (q) memberikan fasilitas industri untuk mempercepat
pembangunan industri;23 (r) mengawasi dan mengendalikan pembangunan
industri;24 (s) memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran.25
Sehubungan tugas dan wewenang tersebut, bahwa keberadaan Peraturan
12 Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 13 Lihat Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 14 Lihat Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 15 Lihat Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 16 Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 17 Lihat Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 18 Lihat Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 19 Lihat Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian. 20 Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 21 Lihat Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 22 Lihat Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 23 Lihat Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 24 Lihat Pasal 117 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 25 Lihat Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 6
Daerah tentang Perindustrian merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2014.26
Sejalan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tersebut di atas,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemerintah Daerah memiliki tanggung
jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Dalam lingkup
daerah tujuan penyelenggaraan perindustrian antara lain sebagai berikut: (a)
mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah; (b)
mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
(c) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan
yang merugikan masyarakat; (d) membuka kesempatan berusaha dan perluasan
kesempatan kerja; (e) mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan industri daerah; (f) meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kebutuhan (urgensi) Peraturan Daerah
tentang Perindustrian karena ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang
diberikan negara kepada Pemerintah Daerah melalui UU No. 3 Tahun 2014.
Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah tersebut memberikan kepastian hukum
bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku industri, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan industri di Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini belum memiliki
Peraturan Daerah. Atas dasar itu, Dinas Perindustrian dan Energi memprakarsai
menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian. Untuk itu, harus
dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 22
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah,
yang menyatakan SKPD/UKPD pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah menyiapkan terlebih dahulu Naskah Akademik mengenai
materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.27 Naskah akademik
26 Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27 Yang dimaksud dengan Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 7
tersebut paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok-pokok
pikiran dan lingkup materi yang akan diatur.28
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Perindustrian ini, antara lain:
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya menjadi pedoman dalam
penyusunan Raperda dan Naskah Akademik, melainkan juga sebagai dasar
hukum bagi Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah bagian dari
peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat
(1) UU No. 12 Tahun 2011 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi
setiap orang. Oleh sebab itu, UU tersebut menjadi dasar hukum kedudukan
Peraturan Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, mengatur hak dan kewajiban serta
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam hal ini Gubernur
dan Perangkat Daerah) sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
28 Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 8
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menjadi dasar hukum dalam
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, karena pelaksanaan
otonomi berada pada lingkup provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9
ayat (1). Artinya, di Provinsi DKI Jakarta hanya ada satu jenis Peraturan
Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi.
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 merupakan dasar hukum utama dalam
pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik ini. Selain undang-undang
tersebut, peraturan perundang-undangan terkait dengan perindustrian yang
merupakan pelaksanaan dari UU No. 3 Tahun 2014, antara lain Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya
Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah;
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 menjadi pedoman dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik, menjadi pedoman dalam
penyusunan Naskah Akademik.
f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2004).
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab I - 9
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 menjadi dasar bagi Dinas Perindustrian
dan Energi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan industri
mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pembinaan dan pengawasan, yang
secara operasional diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014
tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi.
1.3. Maksud dan Tujuan
(Raperda) tentang Perindustrian adalah memberikan justifikasi ilmiah dan
pemahaman diperlukan Peraturan Daerah mengenai perindustrian berdasarkan
referensi yang ada saat ini dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat
dan/atau dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta yang menjadi dasar pertimbangan dan/atau bahan masukan
materi muatan Raperda tentang Perindustrian, sehingga materi muatan Raperda
tersebut serasi dan selaras atau harmonis dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada.
Tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan yang dapat dijadikan pokok-
pokok pemikiran atau gagasan dan aspirasi aktual yang berkembang, baik dalam
kehidupan masyarakat termasuk pelaku usaha maupun dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dalam rangka penyusunan atau perumusan dan pembahasan Raperda
tentang Perindustrian.
1.4. Sasaran
materi muatan Raperda tentang Perindustrian berdasarkan naskah akademik
yang dilandasi kajian ilmiah.
1.5. Hasil Yang Diharapkan
ini, maka hasil yang diharapkan sebagai berikut:
a. Tersedianya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perindustrian yang memuat pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan
diatur serta jangkauan dan arah pengaturan sehingga materi muatan
Rancangan Peraturan Daerah memenuhi rasa keadilan dan menjamin
kepastian hukum, serta disusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah
hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
b. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian sesuai
kaidah-kaidah hukum dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan
perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal per pasal sesuai dengan
teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. 1.6. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang
Perindustrian, sebagai berikut:
pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian ditinjau
dari filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknis operasional secara umum disertai
dengan beberapa hal yang melatar-belakangi atau urgensi diperlukan kebijakan
daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
b. Memberikan justifikasi ilmiah dan pemahaman pengaturan berdasarkan referensi
yang ada saat ini serta hasil-hasil penelitian mengenai dinamika yang berkembang
dalam kehidupan masyarakat termasuk pelaku usaha dan penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, guna membantu perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perindustrian.
perindustrian yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
ditinjau dari kondisi saat ini dan masa mendatang.
d. Melakukan analisis aspek yuridis bahwa norma-norma penyelenggaraan
perindustrian yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
dan bentuk pelaksanaannya di daerah sebagai bahan materi muatan
Rancangan Peraturan Daerah, dengan cara menggali berbagai dinamika dan
realita dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan
aspek teori hukum antara lain: (1) prinsip-prinsip dalam pembentukan norma
hukum termasuk perumusan sanksi administrasi dan pidana atau bentuk-
bentuk pelanggaran; (2) konstruksi bentuk sanksi baik administrasi maupun
pidana termasuk besarnya. Selain itu, aspek bahasa hukum, bahwa bahasa
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian disusun sesuai kaidah
bahasa hukum, namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan
kaidah bahasa Indonesia.
e. Melakukan analisis aspek sosiologis, yaitu norma-norma yang hidup dan
berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian saat ini dan
akan datang.
perindustrian berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait.
mencerminkan sekurang-kurangnya pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek
yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan sehingga materi
muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian memenuhi rasa
keadilan dan menjamin kepastian hukum, disusun secara sistematis sesuai
kaidah-kaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Naskah Akademik Raperda tentang Perindustrian Bab 2 - 1
Bab 2 METODE PELAKSANAAN
Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, diberikut ini disampaikan konsepsi
dasar mengenai Peraturan Daerah dan Naskah Akademik.
1. Peraturan Daerah
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Daerah
salah satu jenis peraturan perundang-undangan.27 Peraturan Daerah
dimaksud selain melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan lebih tinggi dalam hal ini UU No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian khususnya dan undang-undang lain pada umumnya, juga
dapat mengatur aspek khusus yang terdapat atau dibutuhkan daerah…