Kajian RPJMN 2010-2014 Bidang Desentralisasi Dan Otda Tahun 2009

  • Published on
    18-Jan-2016

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • KAJIANPERUMUSANRANCANGANARAHKEBIJAKANJANGKA

    MENENGAHBIDANGREVITALISASIPROSESDESENTRALISASIDAN

    OTONOMIDAERAHTAHUN20102014

    KAJIANPERUMUSANRANCANGANARAHKEBIJAKANJANGKA

    MENENGAHBIDANGREVITALISASIPROSESDESENTRALISASIDAN

    OTONOMIDAERAHTAHUN20102014

    DirektoratOtonomiDaerahBappenas2009

  • KAJIANPERUMUSANRANCANGANARAHKEBIJAKANJANGKA

    MENENGAHBIDANGREVITALISASIPROSESDESENTRALISASIDAN

    OTONOMIDAERAHTAHUN20102014

    KAJIANPERUMUSANRANCANGANARAHKEBIJAKANJANGKA

    MENENGAHBIDANGREVITALISASIPROSESDESENTRALISASIDAN

    OTONOMIDAERAHTAHUN20102014

    DirektoratOtonomiDaerahBappenas2009

    Laporan Studi Lapangan

  • KAJIANPERUMUSANRANCANGANARAHKEBIJAKANJANGKA

    MENENGAHBIDANGREVITALISASIPROSESDESENTRALISASIDAN

    OTONOMIDAERAHTAHUN20102014

    KAJIANPERUMUSANRANCANGANARAHKEBIJAKANJANGKA

    MENENGAHBIDANGREVITALISASIPROSESDESENTRALISASIDAN

    OTONOMIDAERAHTAHUN20102014

    DirektoratOtonomiDaerahBappenas2009

    Ringkasan Eksekutif

  • LAPORAN

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN

    JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES

    DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

    TAHUN 2010 - 2014

    DIREKTORAT OTONOMI DAERAH

    DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH

    2009

    BAPPENAS

  • i

    TIM PENGARAH

    Himawan Hariyoga

    TIM PENYUSUN

    Antonius Tarigan

    Wariki Sutikno

    Daryll Ichwan Akmal

    Agus Manshur

    Asep Saepudin

    Taufiq Hidayat Putra

    Sudira

    Jayadi

    Ervan Arumansyah

    Arum Rusmartini

    Ni Luh Nyoman Dewi Triandayani

    Muhamad Sowwam

    Diterbitkan Oleh :

    Direktorat Otonomi Daerah,

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

    Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

    Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

    Telp/Fax : 021 31935289

  • ii

    KATA PENGANTAR

    Buku Laporan kegiatan Kajian Perumusan Rancangan Arah Kebijakan

    Jangka Menengah Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi Dan Otonomi

    Daerah 2010-2014 ini disusun dalam rangka untuk memberikan masukan bagi

    perumusan RPJMN 2010-2014 pada bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

    Masukan yang dimaksud adalah berupa satu perangkat arahan kebijakan dan

    gambaran program maupun kegiatan yang dipandang strategis untuk

    dicantumkan dalam RPJMN 2010-2014, berdasarkan hasil analisis terhadap isu-

    isu, permasalahan, dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

    Buku Laporan Akhir kegiatan Kajian Perumusan Rancangan Arah

    Kebijakan Jangka Menengah Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi Dan

    Otonomi Daerah 2010-2014 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi

    Pendahuluan, Metodologi Pelaksanaan, Kerangka Konseptual, Pelaksanaan

    Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Serta Permasalahannya Dalam Kurun

    Waktu 2004-2009, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Kami berharap studi ini

    dapat menjadi bahan masukan bagi perumusan kebijakan strategis di bidang

    desentralisasi dan otonomi daerah.

    Kami mengucapkan terima kasih atas masukan berbagai pihak yang telah

    memungkinkan terlaksananya kajian ini, baik di lingkungan Bappenas sendiri,

    Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,

    Badan Pusat Statistik, Departemen Keuangan, dan Pemerintah Daerah yang

    menjadi sampel studi, maupun pihak-pihak lain yang turut membantu

    terselesaikannya kajian ini. Kami juga mengharapkan masukan, saran serta

    kritik demi kesempurnaan laporan ini dan perbaikan kebijakan di masa yang

    akan datang.

    Jakarta, November 2009

    Direktur Otonomi Daerah, Bappenas

    Himawan Hariyoga

  • iii

    DAFTAR ISI

    Tim Penyusun Kata Pengantar Daftar Isi

    i ii iii

    I 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

    Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Keluaran Ruang Lingkup Sistimatika Penulisan

    I-1 I-2 I-3 I-3 I-4

    II 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

    METODOLOGI Metodologi Pelaksanaan Alur Penyusunan Rancangan Kebijakan dan Indikatornya Substansi RPJM Nasional 2010-2014 Penetapan Indikator Kinerja

    2-1 2-1 2-5 2-7

    III 3.1. 3.2. 3.3.

    KERANGKA KONSEPTUAL Pelayanan Publik Desentralisasi Otonomi Daerah

    3-1 3-6 3-13

    IV 4.1. 4.2. 4.3.

    PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SERTA PERMASALAHANNYA DALAM KURUN WAKTU 2004-2009 Arah Kebijakan dalam Rangka Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Capaian Pelaksanaan Program Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2005-2009 Permasalahan dan Tantangan Ke Depan

    4-1 4-6 4-17

    V 5.1. 5.2.

    PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Rekomendasi

    5-1 5-14

    Daftar Pustaka Lampiran

  • LaporanDirektoratOtonomiDaerah,Bappenas I1

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2010-2014 2009

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pesatnya perkembangan proses desentralisasi dan otonomi daerah di

    Indonesia saat ini terjadi tidak hanya karena perkembangan atau perubahan-

    perubahan kebijakan yang terkait dengannya. Perkembangan itu ternyata juga

    dipengaruhi oleh inovasi, strategi, maupun kebijakan-kebijakan yang diambil

    oleh daerah dalam mempergunakan otonomi yang dimilikinya. Kesemuanya

    menjadikan dinamika proses desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia

    begitu tinggi dan selalu membutuhkan penyikapan yang efektif, efisien, dan

    strategis.

    Disahkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU

    No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

    Pemerintah Daerah telah mengubah pola pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

    daerah di Indonesia. Selama kurun waktu antara tahun 2004-2008, semua level

    pemerintahan seolah disibukkan dengan perumusan kebijakan-kebijakan

    implementatif turunan dari dua Undang-undang tersebut. Selain itu, isu-isu lain

    kemudian muncul terkait perkembangan inovasi Pemerintah Daerah untuk

    mengakselerasi pembangunan daerahnya, meningkatkan kesejahteraan

    masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Program-program dan kegiatan pokok yang tercakup dalam Bab 13

    (Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah) RPJMN 2004-2009 lebih

    kurang telah berusaha mewadahi semua hal yang terkait dalam dinamika

    tersebut. Akan tetapi, tentu diperlukan penyesuaian-penyesuaian dan

    perumusan ulang perencanaan jangka menengah untuk menjamin

    keberlangsungan proses desentralisasi dan otonomi daerah pada periode 2010-

    2014, berdasarkan isu-isu, permasalahan dan tantangan yang diproyeksikan akan

    terjadi pada periode tersebut.

    Selain itu, salah satu hambatan yang ditemui dalam usaha mengevaluasi

    pencapaian RPJMN 2004-2009 dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah

  • LaporanDirektoratOtonomiDaerah,Bappenas I2

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2010-2014 2009

    ini adalah tidak adanya satu perangkat indikator untuk mengukur pencapaian

    tersebut. Kalaupun ada, ternyata indikator tersebut tidak seluruhnya dapat

    ditakar pencapaiannya. Padahal, perangkat indikator yang baik adalah satu hal

    vital yang diperlukan untuk menentukan telah sejauh mana proses desentralisasi

    dan otonomi daerah itu berjalan.

    Kajian ini dilakukan dengan mengelaborasi isu dan permasalahan di

    tingkat pusat, kajian ini juga perlu memperhatikan perkembangan dan aspirasi di

    daerah. Hal ini karena stakeholders proses desentralisasi dan otonomi daerah

    tidak hanya pemerintah pusat. Stakeholders terbesar justru adalah daerah, dan

    penerima benefit akhirnya adalah seluruh masyarakat Indonesia.

    Kajian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi perumusan RPJMN

    2010-2014 pada bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

    Masukan yang dimaksud adalah berupa satu perangkat arahan kebijakan dan

    gambaran program maupun kegiatan yang dipandang strategis untuk

    dicantumkan dalam RPJMN 2010-2014, berdasarkan isu-isu, permasalahan dan

    tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

    Selain itu, kajian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran

    indikator atau tolok ukur pencapaian untuk proses revitalisasi desentralisasi dan

    otonomi daerah, sehingga pada akhir periode RPJMN 2010-2014 seluruh

    stakeholders yang terkait dapat melihat sejauh mana pencapaian

    pelaksanaannya. Selain itu, pencapaian indikator tersebut juga akan menjadi

    dasar untuk perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan desentralisasi

    dan otonomi daerah ke depannya.

    1.2. Tujuan

    Tujuan dari kajian ini adalah:

    1) Untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan pada bidang revitalisasi

    proses desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia

  • LaporanDirektoratOtonomiDaerah,Bappenas I3

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2010-2014 2009

    2) Untuk merumuskan rancangan awal program dan pokok-pokok kegiatan

    yang dipandang strategis untuk RPJMN 2010-2014 Bidang Revitalisasi

    Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

    3) Untuk merumuskan perangkat indikator pencapaian atau keberhasilan

    pelaksanaan program/kegiatan RPJMN 2010-2014 Bidang Revitalisasi

    Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

    1.3. Keluaran

    Keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah masukan untuk

    penyusunan RPJMN 2010-2014 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan

    Otonomi Daerah yang terdiri dari:

    1) Arah kebijakan dan sasaran pembangunan

    2) Rancangan program strategis

    3) Rancangan pokok kegiatan per program

    4) Rancangan perangkat indikator per pokok kegiatan dan per program

    1.4. Ruang Lingkup

    Lingkup kegiatan kajian meliputi:

    1) Melakukan tinjauan pencapaian RPJMN 2004-2009 bidang revitalisasi

    proses desentralisasi dan otonomi daerah yang meliputi pula evaluasi

    pelaksanaan program. Sehingga dapat dihasilkan sintesa awal mengenai

    kebijakan bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

    selama ini

    2) Melakukan kajian literatur terhadap isu-isu bidang revitalisasi proses

    desentralisasi dan otonomi daerah. Kajian literatur ini meliputi rekapitulasi

    hasil-hasil studi evaluasi dan monitoring, maupun studi-studi lain yang

    telah dilakukan oleh Direktorat Otonomi Daerah Bappenas. Kajian literatur

    ini juga dilakukan dengan mengelaborasi hasil background study

    penyusunan RPJMN 2010-2014 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan

    otonomi daerah yang dilakukan pada tahun anggaran 2008

  • LaporanDirektoratOtonomiDaerah,Bappenas I4

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2010-2014 2009

    3) Melakukan diseminasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

    untuk menangkap persoalan di lapangan dan menghimpun isu-isu dan

    aspirasi dari stakeholders, baik di kalangan Pemerintah Pusat maupun

    Pemerintah Daerah di bidang revitalisasi desentralisasi dan otonomi

    daerah.

    4) Melakukan analisis untuk mengkompilasi dan mengolah data-data yang

    diperoleh untuk merumuskan arahan kebijakan strategis untuk

    desentralisasi dan otonomi daerah ke depan

    5) Menyusun policy paper di bidang revitalisasi proses desentralisasi dan

    otonomi daerah yang berisi arahan kebijakan, sasaran, program, pokok-

    pokok kegiatan dan perangkat indikator sebagai input dalam penyusunan

    RPJMN 2010-2014

    6) Lokakarya mengenai policy paper yang telah dihasilkan kepada

    stakeholder di bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi

    daerah guna menghasilkan draft final dan masukan untuk penyusunan

    RPJMN 2010-2014

    7) Seminar akhir penyampaian hasil kajian, yang melibatkan instansi-instansi

    di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah,

    1.5. Sistematika Penulisan

    Sistematika Penulisan Buku Laporan Akhir kegiatan Kajian Perumusan Rancangan

    Arah Kebijakan Jangka Menengah Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi Dan

    Otonomi Daerah Tahun 2010-2014 ini meliputi 5 Bab sebagai berikut :

    a. BAB 1 PENDAHULUAN

    Bab berikut ini menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan,

    ruang lingkup kegiatan, keluaran, serta sistematika pembahasan.

    b. BAB 2 METODOLOGI

    Bab berikut ini menguraikan tentang konsep dan kerangka pemikiran, serta

    metode analisa dalam penyusunan rancangan arah kebijakan jangka

    menengah bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

    2010-2014

  • LaporanDirektoratOtonomiDaerah,Bappenas I5

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2010-2014 2009

    c. BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

    Pada bab ini diuraikan landasan teoritis dan hukum yang menjadi acuan

    dalam penyusunan rancangan arah kebijakan jangka menengah bidang

    revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah 2010-2014

    d. BAB 4 PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

    SERTA PERMASALAHANNYA DALAM KURUN WAKTU 2004-2009

    Pada bab ini diuraikan gambaran umum kondisi pelaksanaan pelaksanaan

    desentralisasi dan otonomi daerah serta permasalahannya dalam kurun

    waktu 2004-2009, berdasar hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh

    Direktorat Otonomi Bappenas maupun hasil kajian evaluasi lainnya

    e. BAB USULAN PRIORITAS BIDANG REVITALISASI PROSES

    DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 2010-2014

    Pada bab ini diuraikan tantangan ke depan dalam pelaksanaan

    desentralisasi dan otonomi daerah sehingga dalam pelaksanaan ke depan

    diusulkan beberapa prioritas bidang yang menjadi fokus pelaksanaan

    desentralisasi dan otonomi daerah 2010-2014.

    f. BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

    Pada bab ini diuraikan perumusan kesimpulan hasil kajian dan rekomendasi

    dalam bentuk rancangan arah kebijakan jangka menengah bidang

    revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah 2010-2014

  • LaporanDirektoratOtonomiDaerah,Bappenas II1

    KAJIAN PERUMUSAN RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIDANG REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2010-2014 2009

    BAB II

    METODOLOGI

    2.1. METODOLOGI PELAKSANAAN

    Perumusan rancangan arah kebijakan jangka menengah bidang

    revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah 2010-2014

    dilaksanakan dengan metode kualitatif. Pelaksanaan kajian dilaksanakan

    dengan mengkaji dokumen referensi-referensi yang telah ada dan

    diperkaya dengan wawancara dan FGD dengan pelaksana kebijakan

    desentralisasi dan otonomi daerah baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

    Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah:

    wawancara dan FGD di instansi pusat dan daerah-daerah sampel,

    lokakarya, dan seminar akhir. Daerah sampel untuk studi meliputi Provinsi

    Jawa Timur, Riau, Kalimantan Tengah.

    Sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode studi dokumen.

    Dokumen-dokumen yang akan dikaji antara lain: berbagai literatur terkait

    dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, laporan-laporan

    monitoring, berbagai dokumen kebijakan yang terkait dengan

    desentralisasi dan otonomi daerah.

    Data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan desk study

    selanjutnya diuji kembali melalui FGD, wawancara, lokakarya, dan seminar.

    2.2. ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN DAN INDIKATORNYA

    2.2.1. KERANGKA PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN

    Perumusan arah kebijakan pembangunan nasional dimulai dengan

    identifikasi prakiraan permasalahan utama, serta penyebabnya untuk

    diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan utama

    merupakan perkiraan permasalahan yang akan dihadapi lima tahun ke

    depan berdasarkan perkemba...