PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA

RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH

INDONESIA TENTANG ISU-ISU KRUSIAL RUU

PERUBAHAN UU NO. 32/2004 PEMDA, RUU PILKADA DAN RUU DESA.

Bandung, 2 Desember 2010

1

RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004(Pemerintahan Daerah)

2

ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU 32/2004

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM2. PEMBAGIAN URUSAN PEM3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN4. PEMILIHAN KEPALA DAERAH5. PERAN GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PUSAT6. MUSPIDA7. PERANGKAT DAERAH8. KECAMATAN9. APARATUR DAERAH10. PERATURAN DAERAH (PERDA)11. PEMBANGUNAN DAERAH

12. KEUANGAN DAERAH13. PELAYANAN PUBLIK14. PARTISIPASI MASYARAKAT15. KAWASAN PERKOTAAN16. KAWASAN KHUSUS17. KERJASAMA ANTAR DAERAH18. DESA19. BINWAS20. TINDAKAN HUKUM THD

APARATUR PEMDA21. INOVASI DAERAH22. DPOD

3

1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

3. PERAN GANDA GUBERNUR

4. APARATUR DAERAH5. TINDAKAN HUKUM TERHADAP

APARATUR PEMDA6. BINWAS

ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004

Catatan: Pilkada & Desa dlm RUU tersendiri

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

M P RM P R

BADAN PENGELOLA

BUMN, OTORITA,DLL

BADAN PENGELOLA

BUMN, OTORITA,DLL

DELEGASI(DESENTRALISASI

FUNGSIONAL)

LEMBAGA NEGARA LAINNYA

LEMBAGA NEGARA LAINNYA

D P RD P R PRESIDEN

DAERAHOTONOM

DESENTRALISASI

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

B P KB P K M AM A M KM K

TUGAS PEMBANTUAN

PEMERINTAHAN DAERAH/

PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAHAN DAERAH/

PEMERINTAHAN DESA

MENTERI2

D P DD P D

DEKONSENTRASI

4

KEKUASAAN PEMERINTAHANKEKUASAAN PEMERINTAHAN

PRESIDENPRESIDEN

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

KEMENDAGRIKEMENDAGRI

Kementerian/LPNKKementerian/LPNK

KoordinasiKoordinasiKoordinasiKoordinasiSebagian Urusan

Sebagian Urusan

TanggungjawabTanggungjawab

PUSATPUSAT

DAERAHDAERAH

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45

Koordinator dlm penyeleng. urusan

pem. di daerah

Koordinator dlm penyeleng. urusan

pem. di daerah

PRESIDEN MEMEGANG TANGGUNG JAWAB

AKHIR ATAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN TERMASUK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PRESIDEN MEMEGANG TANGGUNG JAWAB

AKHIR ATAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN TERMASUK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Psl 17 UUD 1945Psl 17 UUD 1945

PEMEGANG KEKUASAAN

PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945

PEMEGANG KEKUASAAN

PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945

5

URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENKONKURENABSOLUTABSOLUT

1.PERTAHANAN

2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI5.POLITIK

LUAR NEGERI6.MONETER

& FISKAL

1.PERTAHANAN

2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI5.POLITIK

LUAR NEGERI6.MONETER

& FISKAL

PILIHANPILIHAN

Pertambangan, Perdagangan,

dll.

Pertambangan, Perdagangan,

dll.

Kes, Pendidik, PU, dll.

Kes, Pendidik, PU, dll.

WAJIBWAJIB

CATATAN:CATATAN:

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan

Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan

Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

YAN DASARYAN DASAR NON YAN DASAR

NON YAN DASAR

S P MS P M

6

PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAHPEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

Merupakan daerah otonom dan masing2 mempunyai pemerintahan daerah

Merupakan daerah otonom dan masing2 mempunyai pemerintahan daerah

Merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur, Bupati/Walikota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

Merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur, Bupati/Walikota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

Penyesuaian daerah otonom

Penyesuaian daerah otonom

PenggabunganPenggabungan

PembentukanPembentukan

Desain Besar Penataan Daerah

Desain Besar Penataan Daerah

Pedoman penataan daerah

Pedoman penataan daerah

Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah

Penataan DaerahPenataan DaerahPembagian WilayahPembagian Wilayah

7

Melalui Daerah Persiapan

8

Desentralisasi 1999 % kenaikan

Sebelum Sesudah

Desa 59.834 68.442 8.608 (14,4%)

Kelurahan 5. 935 8.068 2.133 (35,0%)

Kecamatan 5.480 6.519 1.039 (18,9%)

Kabupaten 234 398 164 (70,0%)

Kota 59 93 34 (57,6%)

Provinsi 27 33 6 (22,2%)

Kabupaten:Diluar 1 Kab. Adm. di DKI JakartaKota:Diluar 5 Kota Adm di DKI Jakarta

MENGEMBANGKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, DAN KESISTEMAN

DENGAN PERTIMBANGAN STRATEGIS NASIONAL PEMERINTAH DAPAT MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU

MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN YG DITETAPKAN DG PERATURAN PEMERINTAH (PP) UNTUK JANGKA WAKTU TRANSISI 3 (TIGA) TAHUN

MENYEDIAKAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PROFESIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAGI SETIAP DAERAH PERSIAPAN SELAMA DALAM MASA TRANSISI

PERUBAHAN STATUS DAERAH PERSIAPAN MENJADI DAERAH OTONOM HANYA BAGI DAERAH YG DINILAI LAYAK BERDASARKAN HASIL EVALUASI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA DPR-RI (UU)

PENERAPAN PROSEDUR BARU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM MELALUI DAERAH

PERSIAPAN

9

10

PROV

DAERAH OTONOM

WILAYAH ADM

GUBERNURPENYELENG.

OTDA

GUBERNURWAKIL

PEMERINTAH(Menyelenggarakan tugas2 Dekon)

GUBERNUR

PERAN GANDA GUBERNUR

Dibantu Perangkat Gubernur &

Pembiayaan APBN

Dibantu Perangkat Daerah

APARATUR DAERAHAPARATUR DAERAH

11

POLA ORG. PERANGKAT DAERAHPOLA ORG. PERANGKAT DAERAH

1. Prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;

2. Prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan

3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah.

1. Prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;

2. Prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan

3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah.

Pengembangan karir:1. Kompetensi manajerial2. Kompetensi teknis 3. Kompetensi sosial kultural4. Kompetensi kepamongprajaan

Pengembangan karir:1. Kompetensi manajerial2. Kompetensi teknis 3. Kompetensi sosial kultural4. Kompetensi kepamongprajaan

PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL

Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional, dan PNS pangkat tertentu (IV/c keatas) dikelola secara nasional.

Sekda sebagai pembina PNS daerah, bukan lagi Kepala Daerah (UU 43/1999 seyogyanya direvisi).

Sekda Prov. diajukan 3 nama oleh Mendagri kpd Gubernur, Sekda Kab./Kota diajukan 3 nama oleh Gubernur kpd Bupati/Walikota

Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional, dan PNS pangkat tertentu (IV/c keatas) dikelola secara nasional.

Sekda sebagai pembina PNS daerah, bukan lagi Kepala Daerah (UU 43/1999 seyogyanya direvisi).

Sekda Prov. diajukan 3 nama oleh Mendagri kpd Gubernur, Sekda Kab./Kota diajukan 3 nama oleh Gubernur kpd Bupati/Walikota

PENGATURANPENGATURAN

TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DAERAHTINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DAERAH

Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, kecuali Kepala Daerah dan DPRD, dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah.

BPKP menentukan apakah masalah yg dihadapi aparatur Pemda sifatnya pro-yustisia (kriminal) atau non-yustisia (administratif)

Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, kecuali Kepala Daerah dan DPRD, dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah.

BPKP menentukan apakah masalah yg dihadapi aparatur Pemda sifatnya pro-yustisia (kriminal) atau non-yustisia (administratif)

Aparatur penyelenggara pemerintahan daerah tidak dapat dipidana karena

melaksanakan peraturan perundang-undangan/kebijakan (Diskresi)

Aparatur penyelenggara pemerintahan daerah tidak dapat dipidana karena

melaksanakan peraturan perundang-undangan/kebijakan (Diskresi)

Prosedur Tindakan Hukum

Prosedur Tindakan Hukum

12

13

KOORD BIN PENYELENGGARAAN

PEM UMUMWAS

PEM KAB/KOT & INSTANSI VERTIKAL

PEM KAB/KOT

PEM KAB/KOT

GUB SBG WKL PUSAT

SINERGITAS PEM &

PEMB KAB/KOT

KAPASITAS PEM

KAB/KOTA

SESUAI NSPK &

AKUNTABLITAS (LPPD)

• Kehidupan berbangsa & bernegara keutuhan NKRI

• Ideologi & Kesatuan Bangsa

• Kehidupan demokrasi

• Stabilitas Politik (Ketertiban Umum & Ketentraman Masy.)

• Batas Wilayah

• Etika & norma penyelengg. Pem.

SINERGITAS/SINKRO-

NISASI PENYELENGG.

PEMTH & BANGDA

KEBERHASILAN PEM. & BANGDA

BINWAS PUSAT

13

RUU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

14

1. SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG)

2. SISTEM PENCALONAN KEPALA DAERAH (BERPASANGAN ATAU TUNGGAL)

3. POSISI WAKIL KEPALA DAERAH (PEJABAT NEGARA ATAU PNS)

15

ISU-ISU KRUSIAL RUU PILKADA ISU-ISU KRUSIAL RUU PILKADA

16

SISTEM PEMILIHAN

KDH

SISTEM PEMILIHAN

KDH

GUBERNUR GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA

BUPATI/WALIKOTA

DIPILIH TDK LANGSUNG/ OLEH DPRD

DIPILIH LANGSUNG

OLEH RAKYAT

- TIDAK SATU PAKET/TIDAK BERPASANGAN

- WAKIL KDH = JABATAN NEGERI DIANGKAT DARI PNS

(SETARA ES. I/B UNTUK WAGUB DAN ES. II/A UNTUK WABUP & WAWAKO)

- WAKIL KDH DIUSUL KDH TERPILIH

- KOMPOSISI JML WAKIL KDH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK

- BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA APABILA BERHALANGAN TETAP, PEMILIHAN DILAKUKAN MELALUI DPRD (SEPERTI PADA PILPRES).

- TIDAK SATU PAKET/TIDAK BERPASANGAN

- WAKIL KDH = JABATAN NEGERI DIANGKAT DARI PNS

(SETARA ES. I/B UNTUK WAGUB DAN ES. II/A UNTUK WABUP & WAWAKO)

- WAKIL KDH DIUSUL KDH TERPILIH

- KOMPOSISI JML WAKIL KDH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK

- BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA APABILA BERHALANGAN TETAP, PEMILIHAN DILAKUKAN MELALUI DPRD (SEPERTI PADA PILPRES).

prov. otonominya terbatas,

legitimasi lewat wakil rakyat. Gub.

= Wkl Pempus

kab/kota otonominya luas,

legitimasi langsung oleh rakyat (kuat)

SISTEM PENCALONAN & POSISI WAKIL KDHSISTEM PENCALONAN & POSISI WAKIL KDH

17

PEMILIHAN GUBERNUR

DPRDDPRD

1. Melaksanakan Pemilihan & Menetapkan Pemenang

2. Presiden mengesahkan

Mekanisme Mekanisme

KPU

- Seleksi dan Penetapan Calon Gub

- Pengawasan Pilkada oleh Panwaslu

- Membentuk Panitia Pemilihan

BALON - Perseorangan- Parpol/Gab Parpol

PENYEL. SENGKETA

- Penetapan Calon PT dan/atau PTUN

- Perselisihan Hasil Pemilihan MK

PENGANGKATAN/PELANTIKAN

PRESIDEN

18

PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA

LANGSUNG LANGSUNG Mekanisme Pilkada

Mekanisme Pilkada

KPU- Melaksanakan Tahapan

Pilkada - Menetapkan Calon &

menetapkan pemenang- Pengawasan Pilkada o/

Panwaslu

BALON - Perseorangan- Parpol/Gab Parpol

PENYEL. SENGKETA

- Penetapan Calon PN dan/atau PTUN

- Perselisihan Hasil Pemilihan MK

PELAN-TIKAN

- Pengesahan Pengangkatan oleh MDN

- Pelaksanaan Pelantikan oleh Gub. An. Presiden

RUU DESA

19

1. KEDUDUKAN DESA

2. PRINSIP PENGATURAN DESA

3. PEMBENTUKAN DESA

4. KEWENANGAN DESA

5. KEUANGAN DESA

6. PEMILIHAN KEPALA DESA

7. MASA JABATAN KEPALA DESA

8. PERANGKAT DESA

9. PRODUK HUKUM DESA

ISU-ISU STRATEGIS ISU-ISU STRATEGIS

10. KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

12. PEMBANGUNAN DESA

13. PEMBANGUNAN PERDESAAN

14. BADAN USAHA MILIK DESA

15. KERJASAMA DESA

16. LEMBAGA KEMASY.

17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

20

ISU-ISU KRUSIAL RUU DESA

ISU-ISU KRUSIAL RUU DESA

1. KEDUDUKAN DESA

2. KEWENANGAN DESA

3. KEUANGAN DESA

4. PEMBENTUKAN DESA

PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR DALAM RUU DESA DALAM RUU DESA

KEDUDUKAN DESA KEDUDUKAN DESA KEKUASAAN MENGATUR & MENGURUS

Local Self Community/ Pengelolaan

Berbasis Masy.

KEWENANGAN DESA

KEWENANGAN DESA

1. HAK ASAL USUL DESA (Diatur dgn PP)2. OTONOMI ASLI DESA YANG DIAKUI KAB/KOTA

(Diatur dgn PP) 3. PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI KAB/KOTA 4. KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN PER-UU-AN

KEUANGAN DESA KEUANGAN DESA 1. PENDAPATAN ASLI DESA 2. BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI3. ALOKASI DANA DESA4. PUNGUTAN LAIN SESUAI PELIMPAHAN

KEWENANGAN5. DANA PEMBANGUNAN DESA DARI APBN

21

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

DESA

PEMBENTUKAN/PEMEKARAN

SYARAT2DIPERBERA

T

PERDAKAB/KOTA

DISAHKANGUB

PENGHAPUSAN

PERUBAHAN STATUS

EVALUASIMDN

22

Desa 59.834 68.442 8.608 (14,4%)

Kelurahan 5. 935 8.068 2.133 (35,0%)

Catatan: Perkembangan Jumlah Desa /Kel. 10 th terakhir

TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH

23