33
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN ADRIANI, SE, MA Direktur Pengupahan Bali, April 2016 1

Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan pp 78 direktur

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

ADRIANI, SE, MADirektur Pengupahan

Bali, April 2016

1

Page 2: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

MATERI PENGATURAN TENTANG PENGUPAHAN

KEBIJAKAN PENGUPAHAN PENGHASILAN YANG LAYAK

(Pendapatan Upah dan Non Upah) PERLINDUNGAN UPAH UPAH MINIMUM DAN FORMULA PENETAPAN

UPAH MINIMUM HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN

DENGAN UPAH PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN

UPAH SANKSI ADMINISTRATIF

2

Page 3: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan

3

Page 4: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

PENGHASILAN YANG LAYAK

Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk :a.Upah ; danb.Pendapatan Non Upah

Memberikan pemahaman bahwa penghasilan yang layak tidak hanya diperoleh dari upah akan tetapi juga dapat diperoleh dari Pendapatan Non Upah

4

Page 5: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Lanjutan

Upah terdiri atas komponen : Upah tanpa tunjangan ; Upah pokok dan tunjangan tetap ; atau Upah pokok, tunjangan tetap dan

tunjangan tidak tetap

Memberikan pilihan kepada perusahaan apakah upah terdiri dari komponen atau upah bersih (clean wage).

5

Page 6: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Lanjutan

Pendapatan Non Upah

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bonus Uang pengganti fasilitas kerja dan Uang service pada usaha

tertentu.

6

Page 7: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

UANG SERVICE DAN THR

Uang Service

Berlaku pada usaha tertentu (Hotel dan Restoran di Hotel)

Diperuntukkan bagi pekerja/buruh.

Tunjangan Hari Raya (THR)

Perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerja/buruh.(Pemberian THR bagi pekerja/buruh adalah untuk membantu meringankan beban biaya pekerja/buruh menghadapi hari raya keagamaannya.)

Apabila perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif.

7

Page 8: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

PERLINDUNGAN UPAH

Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pembayaran Upah dilakukan dengan mata uang rupiah.

Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan 88

Page 9: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

UPAH MINIMUM

Penetapan Upah Minimum dilakukan 1 tahun sekali (setiap tahun) berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Peninjauan Komponen dan Jenis KHL dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Peninjauan dilakukan dengan mendasarkan kepada Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

9

Page 10: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

UPAH MINIMUM (UM)• UM ditetapkan oleh Gubernur• UM sebagai jaring pengaman (safety net)• UM berlaku bagi pekerja dengan masa kerja

kurang dari 1 (satu) tahun

10

• UM - UMP (wajib ditetapkan)- UMSP- UMK - UMSK

Page 11: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

1) Formula Perhitungan Upah Minimum dimuat dalam PP Pengupahan dan pengaturan lebih lajut akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

2) Materi yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai:

Tata Cara Perhitungan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan dengan formula matematika.

Aplikasi pedoman tata cara menghitung upah minimum.

11

Page 12: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional tahun berjalan.

Formula Perhitungan sbb:

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MIINIMUM

Upah Minimum

yang akan

ditetapkan

Upah Minimum tahun berjalan

Inflasi tahun

berjalan

UMn = UMt + {UMt x ( Inflasit + % ∆ PDBt)}

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan

Lanjutan

12

Page 13: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Keterangan:UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UMt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Lanjutan

13

Page 14: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

CONTOH PERHITUNGAN

UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015)}

• UM2015 : Rp. 2.000.000,-• Inflasi2015 : 6%• ∆ PDB2015 : 5%  UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6% +

5%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11

%)} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,- = Rp. 2.220.000,-

14

Page 15: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Bagi daerah yang UM nya masih di bawah KHL, Gubernur wajib menyesuaikan UM = KHL secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak PP diundangkan.

Upah minimum yang akan ditetapkan menggunakan formula perhitungan upah minimum ditambah dengan persentase tertentu yang mengacu pada peta jalan pencapaian KHL yang ditetapkan Gubernur sesuai kemampuan daerah masing-masing.

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL

Lanjutan

15

Page 16: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Formula Perhitungan sbb:

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL

Upah Minimum

yang akan

ditetapkan

Upah Minimum tahun berjalan

Inflasi tahun

berjalan

UMn = UMt + UMt x {( Inflasit + % ∆ PDBt) + % Adj }

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan

Lanjutan

Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian UM = KHL

16

Page 17: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

CONTOH PERHITUNGAN

UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015) + %adj }

• UM2015 : Rp. 2.000.000,-• KHL : Rp. 2.500.000,-• UMP/KHL(%) : 80 %• %adj : 5% (misalnya 20%:4 tahun)• Inflasi2015 : 6,83%• ∆ PDB2015 : 4,67%  UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6,83% + 4,67%) + 5%} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11,5 %) + 5%}

= Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 16,5 %} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 330.000,- + = Rp. 2.330.000,-

17

Page 18: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Pekerja/Buruh cenderung menuntut UM setinggi mungkin.

Pengusaha cenderung menjadikan UM sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan tanpa mempertimbangkan masa kerja dan status pekerja lajang atau berkeluarga.

Beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah, UM ditetapkan tinggi sementara di beberapa daerah lain ditetapkan rendah (terjadi ketidakadilan antar wilayah).

POTRET BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL

TERKAIT DENGAN PENETAPAN UM

18

Page 19: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

MANFAAT PENETAPAN UM DENGAN FORMULA

Setiap tahun UM akan naik secara proporsional terhadap kenaikan beberapa besaran makro ekonomi.

Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat terjelaskan, sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan.

Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial.

19

Page 20: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

Lanjutan

Karena bersifat predictable maka pengusaha dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tepat.

Sifat predictable ini juga akan membuat investor tidak ragu lagi dalam menanamkan modal. Semakin banyak investor masuk maka peluang kerja akan meningkat. Peningkatan peluang kerja akan meningkatkan nilai tawar pekerja/buruh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh

20

Page 21: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN

Struktur dan Skala Upah wajib untuk disusun di perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.

Pada saat permohonan pengesahan atau pembaharuan PP serta pendaftaran, perpanjangan dan pembaharuan PKB wajib melampirkan skema struktur dan skala upah.

Dalam peraturan peralihan diatur bahwa perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya PP Pengupahan.

21

Page 22: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN UU 13 Tahun 2003

Dengan adanya formula perhitungan upah minimum, maka tugas Dewan Pengupahan Daerah dapat lebih fokus untuk melaksanakan fungsi sesuai amanat Undang-Undang yaitu:

Memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah;

Memberikan saran, pertimbangan pengembangan sistem pengupahan nasional.

22

Page 23: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

SANKSI ADMINISTRATIF

a.Teguran tertulis;

b.Pembatasan kegiatan usaha;

c.Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

d.Pembekuan kegiatan usaha.

23

Page 24: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

3. Peninjauan Upah

Penyesuaian:Harga kebutuhan hidupPeningkatan produktivitas kerja

Lanjutan

Tujuan:Penyesuaia

nMempertimbangkan:Kemampuan perusahaan

24

Page 25: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

4. Pengaturan Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak tetap

a. Dalam bab Ketentuan umum PP harus diatur secara tegas batasan pengertian Tunjangan Tetap dan tunjangan tidak tetap

Lanjutan

b. Batasan pengertian harus memuat ciri perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap

Tujuan:Untuk

memudahkan

penanganan perselisihan

terkait dengan upah,

apabila upah terdiri dari komponen

25

Page 26: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

5. Pengaturan Pemberian Tunjangan

Pemberian tunjangan hendaknya diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pekerja/buruh. Contoh: Tunjangan Radiasi bagi pekerja/buruh

yang berkaitan dengan pekerjaa kimia.

Tunjangan Komunikasi bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan penjualan.

Lanjutan

Tujuan:Pemberian tunjangan

dapat memicu

prokdutivitas

26

Page 27: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

6. Hal-hal yg dapat Diperhitungkan dengan Upah

Denda Ganti rugi Pemotongan upah utk pihak ketiga Uang muka upah Sewa rumah dan/atau sewa barang-

barang milik perusahaan yg disewakan oleh penguaha kepada pekerja/buruh

Hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh kpd pengusaha.

Kelebihan pembayaran upah

Lanjutan

Jika terjadi PHK:

menjadiKewajiban dan atau piutang.

27

Page 28: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

8. Pegenaan Denda

Apabila perusahaan menerapkan adanya pengenaan denda terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh, maka perusahaan wajib mengatur dalam PP, pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan denda, serta berapa nominal dendanya.

Perusahaan tidak dapat menerapkan denda kepada pekerja/buruh apabila tidak diatur dalam PP.

Lanjutan

Catatan:Peruntukan Penggunaa

n denda juga harus

diatur dalam PP

28

Page 29: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

7. Pemotongan Upah

Dalam PP harus diatur mekanisme pemotongan upah pekerja/buruh apabila pekerja/buruh mempunyai kewajiban:

Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh.

Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan pengusaha kepada pekerja/buruh.

Lanjutan

Catatan:Jumlah

keseluruhan pemotonga

n upah paling banyak

50% dari setiap

pembayaran upah.

29

Page 30: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

9. Perusahaan wajib menyusun Struktur dan Skala Upah dan melampirkan skema Struktur dan Skala Upah pada saat pengesahan PP

Lanjutan

Apabila perusahaan tidak mencantumkan Skema Struktur dan skala upah pada saat pengesahan atau perpanjangan PP,

maka akan menjadi pertimbangan dalam

pemberian sanksi administratif

Struktur dan Skala Upah

Wajib Diberitahukan

kepada Pekerja/Buruh

30

Page 31: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

PENDAPATAN NON UPAH

.

Bonus dapat diberikan

oleh pengusaha

kpd pekerja/buru

h atas keuntungan perusahaan

1. BONUS

Dalam PP diatur penetapan perolehan bonus untuk

masing-masing pekerja/buruh

31

Page 32: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

2. Apabila Mengatur Pasilitas Kerja dan Uang Pengganti Fasilitas Kerja

a. Fungsi diberikannya uang pengganti fasilitas

Lanjutan

b. Jabatan/pekerjaan penerima pengganti fasilitas

c.Pembayarannya tidak bersamaan dengan Pembayaran Upah

Pengaturan

Penerima: Pekerja/buru

h dlm jabatan tertentu,

atau seluruh pekerja/buru

h

32

Page 33: Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan  pp 78  direktur

33

Email : [email protected] : Komunitas SDM Bali