Forum SDM Bali - PENGUPAHAN Paparan pp 78 direktur

  • Published on
    16-Apr-2017

  • View
    690

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Presentation Title

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

ADRIANI, SE, MADirektur Pengupahan

Bali, April 2016 1

MATERI PENGATURAN TENTANG PENGUPAHAN

KEBIJAKAN PENGUPAHANPENGHASILAN YANG LAYAK(Pendapatan Upah dan Non Upah)PERLINDUNGAN UPAHUPAH MINIMUM DAN FORMULA PENETAPAN UPAH MINIMUMHAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAHPENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAHSANKSI ADMINISTRATIF

2

KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan3

PENGHASILAN YANG LAYAK

Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk :Upah ; danPendapatan Non Upah

Memberikan pemahaman bahwa penghasilan yang layak tidak hanya diperoleh dari upah akan tetapi juga dapat diperoleh dari Pendapatan Non Upah

4

LanjutanUpah terdiri atas komponen :

Upah tanpa tunjangan ;Upah pokok dan tunjangan tetap ; atauUpah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetapMemberikan pilihan kepada perusahaan apakah upah terdiri dari komponen atau upah bersih (clean wage).

5

LanjutanPendapatan Non Upah

Tunjangan Hari Raya KeagamaanBonusUang pengganti fasilitas kerja danUang service pada usaha tertentu.6

UANG SERVICE DAN THR

Uang Service

Berlaku pada usaha tertentu (Hotel dan Restoran di Hotel)Diperuntukkan bagi pekerja/buruh.

Tunjangan Hari Raya (THR)

Perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerja/buruh.(Pemberian THR bagi pekerja/buruh adalah untuk membantu meringankan beban biaya pekerja/buruh menghadapi hari raya keagamaannya.)Apabila perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif.

7

PERLINDUNGAN UPAHSetiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pembayaran Upah dilakukan dengan mata uang rupiah.

Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan

88

UPAH MINIMUM

Penetapan Upah Minimum dilakukan 1 tahun sekali (setiap tahun) berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Peninjauan Komponen dan Jenis KHL dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Peninjauan dilakukan dengan mendasarkan kepada Permenakertrans No. 13 Tahun 2012. 9

UPAH MINIMUM (UM)UM ditetapkan oleh GubernurUM sebagai jaring pengaman (safety net)UM berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun10UM - UMP (wajib ditetapkan)- UMSP- UMK - UMSK

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

Formula Perhitungan Upah Minimum dimuat dalam PP Pengupahan dan pengaturan lebih lajut akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Materi yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai:

Tata Cara Perhitungan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan dengan formula matematika.Aplikasi pedoman tata cara menghitung upah minimum.

11

Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional tahun berjalan.

Formula Perhitungan sbb:

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MIINIMUMUpah Minimum yang akan ditetapkanUpah Minimum tahun berjalanInflasi tahun berjalanUMn = UMt + {UMt x ( Inflasit + % PDBt)}Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalanLanjutan12

Bahasanya seharusnya bukan tahun berjalan,

Namun : sudah dibahas dengan lintas Kementeri, sudah dimasukan kedalam penjelasan

Tommy : delta adalah kenaikan, sehingga penggunaan delta sedikit rancu. Apabila menggunakan delta seolah olah akan terlihat selisih pertumbuhan tahun lalu dengan tahun berjalan.

Apabila menggunakan delta maka bisa saja menjadi 0.78%

13% formal dan 87% informal, 12

Keterangan:UMn: Upah minimum yang akan ditetapkan.

UMt: Upah minimum tahun berjalan.

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.Lanjutan13

CONTOH PERHITUNGANUM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % PDB2015)}

UM2015 : Rp. 2.000.000,-Inflasi2015 : 6% PDB2015 : 5%UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6% + 5%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11 %)} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,- = Rp. 2.220.000,-

14

Bagi daerah yang UM nya masih di bawah KHL, Gubernur wajib menyesuaikan UM = KHL secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak PP diundangkan.

Upah minimum yang akan ditetapkan menggunakan formula perhitungan upah minimum ditambah dengan persentase tertentu yang mengacu pada peta jalan pencapaian KHL yang ditetapkan Gubernur sesuai kemampuan daerah masing-masing.

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL

Lanjutan15

Bahasanya seharusnya bukan tahun berjalan,

Namun : sudah dibahas dengan lintas Kementeri, sudah dimasukan kedalam penjelasan

Tommy : delta adalah kenaikan, sehingga penggunaan delta sedikit rancu. Apabila menggunakan delta seolah olah akan terlihat selisih pertumbuhan tahun lalu dengan tahun berjalan.

Apabila menggunakan delta maka bisa saja menjadi 0.78%

13% formal dan 87% informal, 15

Formula Perhitungan sbb:

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL

Upah Minimum yang akan ditetapkanUpah Minimum tahun berjalanInflasi tahun berjalanUMn = UMt + UMt x {( Inflasit + % PDBt) + % Adj }Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalanLanjutanPenyesuaian besaran persentase untuk pencapaian UM = KHL16

Bahasanya seharusnya bukan tahun berjalan,

Namun : sudah dibahas dengan lintas Kementeri, sudah dimasukan kedalam penjelasan

Tommy : delta adalah kenaikan, sehingga penggunaan delta sedikit rancu. Apabila menggunakan delta seolah olah akan terlihat selisih pertumbuhan tahun lalu dengan tahun berjalan.

Apabila menggunakan delta maka bisa saja menjadi 0.78%

13% formal dan 87% informal, 16

CONTOH PERHITUNGANUM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % PDB2015) + %adj }

UM2015 : Rp. 2.000.000,-KHL: Rp. 2.500.000,-UMP/KHL(%): 80 %%adj: 5% (misalnya 20%:4 tahun)Inflasi2015 : 6,83% PDB2015 : 4,67%UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6,83% + 4,67%) + 5%} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11,5 %) + 5%}= Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 16,5 %} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 330.000,- + = Rp. 2.330.000,-

17

Pekerja/Buruh cenderung menuntut UM setinggi mungkin.Pengusaha cenderung menjadikan UM sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan tanpa mempertimbangkan masa kerja dan status pekerja lajang atau berkeluarga.Beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah, UM ditetapkan tinggi sementara di beberapa daerah lain ditetapkan rendah (terjadi ketidakadilan antar wilayah).POTRET BEBERAPA MASALAH YANG TIMBULTERKAIT DENGAN PENETAPAN UM 18

MANFAAT PENETAPAN UM DENGAN FORMULASetiap tahun UM akan naik secara proporsional terhadap kenaikan beberapa besaran makro ekonomi.

Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat terjelaskan, sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan.

Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial.19

19

LanjutanKarena bersifat predictable maka pengusaha dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tepat.

Sifat predictable ini juga akan membuat investor tidak ragu lagi dalam menanamkan modal. Semakin banyak investor masuk maka peluang kerja akan meningkat. Peningkatan peluang kerja akan meningkatkan nilai tawar pekerja/buruh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh20

20

PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN

Struktur dan Skala Upah wajib untuk disusun di perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.

Pada saat permohonan pengesahan atau pembaharuan PP serta pendaftaran, perpanjangan dan pembaharuan PKB wajib melampirkan skema struktur dan skala upah.

Dalam peraturan peralihan diatur bahwa perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya PP Pengupahan.

21

FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN UU 13 Tahun 2003

Dengan adanya formula perhitungan upah minimum, maka tugas Dewan Pengupahan Daerah dapat lebih fokus untuk melaksanakan fungsi sesuai amanat Undang-Undang yaitu:

Memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah;

Memberikan saran, pertimbangan pengembangan sistem pengupahan nasional.

22

SANKSI ADMINISTRATIFTeguran tertulis;

Pembatasan kegiatan usaha;

Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

Pembekuan kegiatan usaha.

23

23

3. Peninjauan Upah

Penyesuaian:Harga kebutuhan hidupPeningkatan produktivitas kerja

LanjutanTujuan:PenyesuaianMempertimbangkan:Kemampuan perusahaan

24

4.Pengaturan Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak tetap

Dalam bab Ketentuan umum PP harus diatur secara tegas batasan pengertian Tunjangan Tetap dan tunjangan tidak tetap

Lanjutan

b.Batasan pengertian harus memuat ciri perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap

Tujuan:Untuk memudahkan penanganan perselisihan terkait dengan upah, apabila upah terdiri dari komponen25

5.Pengaturan Pemberian Tunjangan

Pemberian tunjangan hendaknya diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pekerja/buruh. Contoh: Tunjangan Radiasi bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan pekerjaa kimia.Tunjangan Komunikasi bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan penjualan.

LanjutanTujuan:Pemberian tunjangan dapat memicu prokdutivitas26

6.Hal-hal yg dapat Diperhitungkan dengan Upah

DendaGanti rugiPemotongan upah utk pihak ketigaUang muka upahSewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yg disewakan oleh penguaha kepada pekerja/buruhHutang atau cicilan hutang pekerja/buruh kpd pengusaha.Kelebihan pembayaran upah

LanjutanJika terjadi PHK: menjadiKewajiban dan atau piutang.27

8.Pegenaan Denda

Apabila perusahaan menerapkan adanya pengenaan denda terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh, maka perusahaan wajib mengatur dalam PP, pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan denda, serta berapa nominal dendanya.Perusahaan tidak dapat menerapkan denda kepada pekerja/buruh apabila tidak diatur dalam PP.

LanjutanCatatan:Peruntukan Penggunaan denda juga harus diatur dalam PP28

7.Pemotongan Upah

Dalam PP harus diatur mekanisme pemotongan upah pekerja/buruh apabila pekerja/buruh mempunyai kewajiban:

Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh.Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan pengusaha kepada pekerja/buruh.

LanjutanCatatan:Jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah.29

9.Perusahaan wajib menyusun Struktur dan Skala Upah dan melampirkan skema Struktur dan Skala Upah pada saat pengesahan PPLanjutanApabila perusahaan tidak mencantumkan Skema Struktur dan skala upah pada saat pengesahan atau perpanjangan PP, maka akan menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi administratif

Struktur dan Skala Upah Wajib Diberitahukan kepada Pekerja/Buruh30

PENDAPATAN NON UPAH.Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kpd pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan1. BONUSDalam PP diatur penetapan perolehan bonus untuk masing-masing pekerja/buruh31

2. Apabila Mengatur Pasilitas Kerja dan Uang Pengganti Fasilitas Kerja

a.Fungsi diberikannya uang pengganti fasilitas

Lanjutan

b. Jabatan/pekerjaan penerima pengganti fasilitasc.Pembayarannya tidak bersamaan dengan Pembayaran Upah

PengaturanPenerima: Pekerja/buruh dlm jabatan tertentu, atau seluruh pekerja/buruh32

33Email : komunitas.sdm.bali@gmail.comFacebook : Komunitas SDM Bali

Recommended

View more >