JURNAL KARYA ILMIAH

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

AGUST HENRA ADIGUNA

D1A114016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM

Oleh :

AGUST HENRA ADIGUNA

D1A114016

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Abdul Hamid, S.H., M.H.

19590731 198703 1 002

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM

Agust Henra Adiguna

D1A114016

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedar,

pengguna dan pengedar sekaligus pengguna, selain itu juga untuk mengetahui faktor

penghambat dalam penegakan hukum serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan

pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum

Kepolisian Resort Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris,

Metode pendekata yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang,

pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini

yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik dalam pengumpulan data yang

digunakan yaitu dengan cara studi dokumen, wawancara dan penentuan informan dan

responden. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan penegakan hukum tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram lebih menekankan

cara preventif dan represif, upaya Preventif adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya

tindak pidana dengan menghapuskan faktor-faktor kesempatan, dengan cara melakukan

patroli, mengadakan penyuluhan hukum, ke masyarakat dan sekolah-sekolah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika.

LAW ENFORCEMENT PRACTICE TOWARDS DRUGS ABUSE

IN POLRES MATARAM JURISDICTION

ABSTRACT

This research aims to figure out the law enforcement practice towards drug dealers,

drug abuser, as well as both in Polres Mataram Jurisdiction. This research also intends to

examine obstacles as well as efforts that have been taken to address the obstacles in law

enforcement towards the offence. This research is an Empirical Research, The method of

approach used in this research is the Law approach, conceptual approach and sociological

approach. The data used in this study are field data and library data. The type of data obtained

in this study are primary data, secondary data and tertiary data. The technique in collecting

data used is by studying documents, interviewing and determining informants and

respondents This research concludes that the law enforcement practice towards drug abuse in

Polres Mataram jurisdiction tends to undertake prevention over repressive efforts. Prevention

is any efforts taken to prevent the criminal acts from occurring by eliminating chances for

doing so through carrying out patrols, and organizing counseling to community and schools.

Keywords: Law Enforcement, Drug Abuse.

i

I. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan

untuk pengobatan penyakit tertentu dan kepentingan ilmu pengetahuan. Namun,

jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat

khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya

yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya

akan dapat melemahkan ketahanan nasional.1

Moh. Taufik Makaro menyatakan:

“Zat-zat narkotika yang semula ditunjukan untuk kepentingan pengobatan, namun

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan

teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak

seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya

yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah

mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.” 2

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika di atur:

“Tujuan Undang-Undang Narkotika:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan narkotika;

1Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika 2 Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 2005,

hlm. 19

ii

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi

penyalahguna dan pecandu narkotika.”

Meskipun zat-zat diperbolehkan untuk kepentingan dunia kesehatan dan

pemakaiannya dalam dunia ahli kesehatan yang sangat ketat serta kepentingan

penelitian, namun ternyata banyak orang yang bukan karena alasan kesehatan

yang diduga aktif menggunakan narkotika.

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bergerak

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom

dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana

penyalahgunaan narkotika, kepolisian diharapkan mampu memaksimalkan

pemberantasan penyalahgunaan narkotika di masyarakat yang semakin hari

menunjukkan kekhawatiran. Pemakai narkotika juga semakin meluas dan

membesar karena sudah merambah kekalangan masyarakat kurang mampu, baik

di kota maupun di desa.3

Berdasarkan data perkembangan kasus tindak pidana narkotika pada tahun

2017 dari Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda NTB, terdapat 327 kasus

tindak pidana narkotika. Dari 10 Polres jajaran Polda NTB, untuk kasus tindak

pidana narkotika terbanyak terjadi di Polres Mataram dengan jumlah kasus

3Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. XIII

iii

sebanyak 30 kasus. Jika dibandingkan dengan data perkembangan kasus tindak

pidana narkotika pada tahun 2018, jumlah kasus tindak pidana narkotika yang

terjadi sebanyak 309 kasus yang tercatat sampai dengan bulan Agustus 2018. Dari

10 Polres jajaran Polda NTB, untuk Polres Mataram kasus tindak pidana narkotika

sebanyak 31 kasus sampai dengan bulan Agustus 2018. Dapat dikatakan terjadi

kenaikan sebesar 0,03% sampai dengan bulan Agustus 2018.

“Penyelidikan adalah serangkaiaan tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

KUHAP No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pengguna dan pengedar

sekaligus pengguna narkotika, apa saja hambatan dalam melaksanakan

penyelidikan dan penyidikan, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan

dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di

wilayah hukum Polres Mataram.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum empiris. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan KUHAP

No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap penyalahguna

Narkotika di wilayah hukum Polres Mataram.

iv

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika di Kota Mataram.

Untuk mencari tahu mengenai proses penegakan hukum terhadap

tindak pidana penyalahguna narkotika di wilayah Kepolisian Resor Mataram

penulis mewawancari salah satu anggota Reserse Kriminal Narkoba Polres

Mataram yang bernama Bripka I Dewe Putu Yuda Saputra, S.H. Adapun

rangkaian penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram

mulai dari proses menerima laporan telah terjadinya suatu tindak pidana,

penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut

umum hingga ke pengadilan sebagaimana ketentuan KUHAP No.8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undnag Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

“Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukuman in concreto

v

dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan

menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”4

Adapun rangkaian penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian

mulai dari proses menerima laporan telah terjadinya suatu tindak pidana,

penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut

umum hingga ke pengadilan sebagaimana ketentuan KUHAP No.8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undnag Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang.5

Pasal 1 butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaiaan tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi atau laporan yang

diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik atau penyidik, Laporan

Polisi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

dan Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.

4 Delyan Sahnt, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, Edisi Cetak Ulang,

2004), hlm. 32 5 M. Husein Harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT Rineka Cipta.

Jakarta. 1991, hlm. 56

vi

Penyebab penyalahgunaan narkotika ini biasanya berasal dari faktor

individu, faktor sosial budaya dan juga dari faktor lainnya. Tapi yang paling

utama terjadinya penyalahgunaan narkotika tentu karena banyak tersedia di

mana-mana baik permukiman, sekolah, kampus, warung-warung kecil dan

lain sebagainya.

Jadi peningkatan pengendalian, pengawasan dan kordinasi sebagai

upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika sangat diperlukan. Upaya penanggulangan tindak pidana

narkotika Negara Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah memberikan

tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN. Dalam upaya

penanggulangan, Satuan Reserse Narkotika Polres Mataram bekerjasama

dengan Satuan Pembinaan Masyrakat (Binmas), Polda NTB dan BNNP NTB

memiliki satuan penyuluhan dan pencegahan tersendiri.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satuan Reserse Narkotika Polres

Mataram Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse

Narkotika Polres Mataram antara lain:

Pencegahan (Preventif):

a. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkotika, jika

mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka

masih juga memakainya; b. Banyaknya tempat hiburan malam illegal yang

vii

diduga menjadi peredaran gelap narkotika; c. Kampanye untuk menunjukkan

bahaya penggunaan narkotika masih kurang bisa menggapai ke seluruh

plosok-plosok daerah karena kurangnya dana; d. Kurangnya kerja sama

antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat narkoba.

Penindakan (Represif):

a. Belum adanya penyidik yang bisa masuk dalam jaringan sindikat narkoba

untuk dapat mengontrol kegiatan peredaran gelap narkoba guna keberhasilan

pengungkapan kasus tindak pidana; b. Modus yang dijalankan pengedar

narkotika makin bervariasi dan terorganisir terencana matang sehingga aparat

mengalami hambatan dalam pengungkapannya; c. Ketidaktegasan sanksi

yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan narkotika; d.

Peredaran narkotika masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada

kurang bisa menjerat bandar narkotika; e. Banyaknya warga masyarakat yang

enggan untuk dijadikan saksi baik pada saat dilakukan pemeriksaan dan

penggeledahan terhadap diri tersangka maupun tempat tertutup lainnya

terlebih lagi sebagai saksi untuk dimintai keterangannya yang dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan; f. Kurangnya personil sehingga banyak

tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat peredaran gelap narkotika

tidak dapat diawasi secara menyeluruh; g. Kurangnya personil penyidik

satuan reserse kriminal narkoba Polres Mataram yang hanya berjumlah 3

orang.

viii

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satuan Reserse Narkotika Polres

Mataram Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Salah satu tindakan nyata upaya preventif adalah melaksanakan kegiatan

kepolisian seperti razia kendaraan bermotor yang setiap saat apabila

dipandang diperlukan, mengadakan tes urien pada internal kepolisian untuk

menjaga asumsi bahwa tidak ada yang kebal dengan hukum, melakukan razia

pemeriksaan tempat hiburan malam, razia kos-kosan di daerah wisata hal ini

bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar taat hukum dan mengetahui

sangsi hukum jika melanggar atau melakukan perbuatan hukum seperti

menggunakan narkotika yang dapat merusak moral bangsa.

Hasil wawancara dengan anggota BNNP NTB yang bernama Bapak

Andreas, BNNP NTB juga melaksanakan upaya penegakan hukum pidana

dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pengungkapan

kasus narkotika yang ada di Kota Mataram. Sebagaimana tercantum di

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan

Narkotika Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83

Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi

dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Kewenangan Badan Narkotika

Nasional (BNN) hanya bersifat koordinatif dan administratif serta BNN

merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau

kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan

ix

Bupati atau Walikota. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah

lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mengalami peningkatan, yakni dalam mencegah dan memberantas

penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika BNN

diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BNNP NTB melakukan upaya tersebut dengan cara penggerebekan

dan penangkapan terhadap penyalahguna narkotika. Apabila terbukti sebagai

pengguna atau pecandu maka akan dilakukan proses rehabilitasi, sedangkan

yang terbukti pengedar atau bandar narkotika maka akan diproses hukum

pidana dan menerima sanksi, baik berupa hukuman penjara, denda,

pencabutan hak tertentu dan hukuman mati. BNN Kota Mataram dalam

tindakan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika juga

bekerja sama dengan Kepolisian Resor Mataram.

BNNP NTB terus melakukan upaya kerjasama dengan Polres Mataram,

Polsek setempat dan Pemerintah Kota Mataram Dalam penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidik BNN Kota

Mataram melaksanakan tindakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur

(SOP) sebagaimana yang telah ditetapkan.

Upaya Yang di Lakukan Kepolisian Resor Mataram Untuk Mengatasi

Kendala Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1) Menambah jumlah penyidik agar kasus cepat diselesaikan.

x

Menurut Bapak penyidik pembantu Bripka I Dewa Putu Yuda Saputra,

dalam hal penambahan tenaga penyidik, Reserse Narkoba Polres Mataram

telah mengajukan permintaan penambahan tenaga penyidik kepada satuan

atas yaitu Polda NTB. 2) Melakukan kordinasi dengan BNN tentang

rehabilitasi dan penegakan hukum.

Agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat dalam proses

penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, maka

Kepolisian Resor Mataram dipandang perlu melakukan kordinasi dengan

BNN. Dengan adanya koordinasi Kepolisian dengan BNN diharapkan

dapat menciptakan kerjasama yang kuat dalam memberantas tindak pidana

penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika. 3) Melakukan sosialisasi dan pendekatan

terhadap masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Mengingat masyarakat banyak yang tidak mengetahui atau kurang

mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, maka perlu

diadakan sosialisasi, seminar dan pendidikan baik itu di sekolahan,

universitas, dan kantor-kantor serta memberikan pesan kepada masyarakat

agar tidak takut dalam memberikan informasi tentang narkotika. 4)

memasang spanduk atau iklan baik di media cetak atau elektronik tentang

bahaya penyalahgunaan narkotika.

Setelah kita melihat jumlah dan membaca dinamika masyarakat,

keterbatasan jumlah anggota Kepolisian dan BNN, maka perlu dipasang

spanduk atau iklan baik di media cetak atau elektronik tentang bahaya

xi

penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat mendapat informasi

secara merata dan dapat memahami dampak yang terjadi akibat

penyalahgunaan narkotika. 5) Melakukan pendekatan terhadap tokoh

agama, tokoh pemuda, masyarakat, serta perangkat desa guna membangun

semangat anti narkotika agar penerus bangsa dapat bebas dari tindak

pidana narkotika.

xii

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pengguna dan

pengedar sekaligus pengguna narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor

Mataram berpedoman pada KUHAP No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana, Undang-Undnag No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tentang

Managemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse

Kriminal No. 4 Tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak

Pidana. Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum Kepolisian Resor Mataram

menekankan cara preventif dan represif. 2. Faktor-faktor penghambat dalam

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di wilayah hukum Polres Mataram yaitu fasilitas pendukung kinerja

yang kurang memadai seperti laboratorium, kurangnya jumlah personil atau

penyidik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi

ataupun menjadi saksi, hal ini dikarenakan masyarakat takut dikucilkan pihak

tersangka atau keluarga tersangka dan lingkungan disekitar. 3. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah

xiii

hukum kepolisian Resor Mataram adalah dengan cara menambah fasilitas

yang menunjang seperti Laboratorium, menambah jumlah personil atau

penyidik, meningkatkan kedisplinan dan perbaikan kinerja para anggota

kepolisian dan saling berkordinasi dengan instansi terkait seperti BNN dalam

membrantas peredaran gelap narkotika serta memberikan keyakinan dan

perlindungan hukum oleh polisi kepada saksi-saksi pelapor, melakukan

penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, menghimpun

masyarakat dan membentuk suatu komunitas anti narkoba.

Saran

1. Untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dan predaran gelap narkotika, jajaran Kepolisian Resor Mataram

seharusnya lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, meningkatkan

patroli dan razia ke tempat-tempat yang dicurigai banyak beredar narkotika

seperti café atau tempat hiburan malam, serta mempelajari lebih dalam modus-

modus yang digunakan oleh pelaku. 2. Pihak Kepolisian saling berkordinasi

dengan instansi lain untuk tercapainya penegakan hukum yang maksimal

terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti BNN dan Dinas

Kesehatan. 3. Untuk mendukung kinerja Polisi dalam memberantas tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, fasilitas

seperti uji Laboratorium perlu ditingkatkan lagi fasilitas dan pelayanannya

sehingga hasil uji terhadap pengguna narkotika dapat dikeluarkan dengan cepat

karena didukung oleh fasilitas yang memadai.

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Delyan Sahnt, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, Edisi Cetak

Ulang, 2004).

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Buku I, Cetakan Keenam, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Makarao, Moh Taufik ,Tindak Pidana Narkotika, Cet 2, Ghalia Indonesia,

Bogor, 2005.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Rajawali

Pers, Jakarta, 2013.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1986.

Supramono, G, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara,

Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 143.

Keputusan Kapolri No. Pol Kep/54/X/2002, Organisasi Tata Kerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.