4 | Politik & HAM JUMAT, 5 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

UNTUK INDONESIA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima teks Deklarasi Tekad Suci untuk Indonesia dari Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia Hendra J Kede (kanan) di Jakarta, kemarin.

ANTARA/WIDODO S JUSUF

Mendagri Minta BatasiPemeriksaan

Kepala Daerah

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan perlu ada limitasi pemeriksaan kepala daerah bermasalah. Pasalnya, seorang kepala dae-rah yang tersangkut masalah hukum baru bisa nonaktif dari jabatannya setelah berstatus terdakwa. Demikian bunyi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu menjawab wacana agar kepala daerah dinonaktif-kan dari jabatannya saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, tanpa harus menunggu didak-wa di pengadilan.

Mendagri berpendapat hal tersebut terkait dengan insti-tusi hukum di Indonesia yang sering menggantungkan sebuah perkara. Bukan tidak mungkin, seorang kepala daerah bersta-tus tersangka tidak diproses hingga dua tahun dan tiba-tiba ia mendapat surat perintah penghentian pemeriksaan (SP3). “Harus ada limitasi bera-pa lama dia bisa berstatus seba-gai tersangka,” paparnya seusai menutup acara orientasi pem-buatan anggaran daerah untuk 50 kepala daerah di Badan Pen-didikan dan Latihan Kemente-rian Dalam Negeri, kemarin.

Karena seorang kepala dae-rah yang berstatus tersangka masih mungkin terkatung-ka-tung, Gamawan memilih sepa-kat dengan UU 32/2004, yaitu menonaktifkan kepala daerah saat telah menjadi terdakwa.

Ia pun sepakat bila ada regu-lasi yang mengatur perihal limitasi atau pembatasan wak-tu bagi kepala daerah yang berstatus tersangka. Misalnya saja, dengan menuangkannya dalam revisi UU 32/2004.

Dalam penutupan orientasi itu, sejumlah kepala daerah mengaku resah dengan ba-nyaknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Mereka waswas dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi hukum. (*/P-3)

WACANA konfederasi partai politik (parpol) dianggap sebagai gagasan yang baik. Selain seba-gai respons atas pluralisme politik juga bisa memperkecil jumlah suara yang terbuang dalam pemilu.

“Kalau memang kita betul-betul mengakui diversifikasi politik, betapa pluralnya kelom-pok politik kita, agar suara tidak banyak yang terbuang, ini opsi yang baik,” kata Direktur Ekse-kutif Cetro Hadar N Gumay di Jakarta, kemarin.

Namun, imbuhnya, harus ada peraturan yang rinci mengenai konfederasi parpol. Selain itu, sambungnya, defi nisi konfede-

rasi harus dimasukkan ke Un-dang-Undang (UU) tentang Partai Politik dan UU Pemilu, serta dalam persyaratan peserta pemilu.

“Yang bergabung seperti apa, pengaturan di surat suara seperti apa, pengaturan di pencalonan seperti apa, pengaturan di pene-tapan pemenang seperti apa,” jelas Hadar.

Yang tidak kalah penting, kata Hadar, harus ada ketentuan yang mengatur agar parpol yang ter-gabung dalam sebuah konfede-rasi tidak pecah saat masuk ke parlemen.

“Juga harus diatur yang kon-federasi kalau masuk parlemen

harus menjadi satu fraksi. Tidak boleh dia ikut pemilu dalam kon-federasi kemudian fraksinya ke sana kemari,” ungkapnya.

Setidaknya, dua parpol yang lolos ambang batas parlemen dalam Pemilu 2009 mengusung wacana konfederasi, yakni PAN dan Gerindra. Akan tetapi, ke-dua parpol itu belum memiliki kesepahaman atas usulan konfe-derasi.

Sekretaris F-PAN DPR Teguh Juwarno menyatakan, F-PAN merasa memiliki kawan setelah Gerindra mendeklarasikan kon-federasi bersama enam partai kecil lain.

PAN, lanjutnya, sejak perte-

ngahan tahun 2010 sudah me-nyatakan bergabung dengan 17 parpol kecil. Namun, konsep konfederasi yang diusung ber-beda satu sama lain.

Jika Gerindra bersepakat de-ngan konsep fusi dengan konfe-derasi saat pemilu legislatif, PAN tetap menghargai keberagaman saat pemilu.

“Kalau konsep yang kita harap-kan, ada semacam penanda bahwa partai bisa ikut berlaga dengan bendera sendiri tapi suara masuk ke kami. Sehingga, parpol ikut dalam bendera konfederasi tapi penentuan calon anggota legislatif dilakukan sendiri-sen-diri,” sahutnya. (AO/Din/P-1)

LEMBAGA swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu ramai-ramai menolak

masuknya partai politik (par-pol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasannya se-derhana, sangatlah t idak mungkin KPU dapat indepen-den dan bersikap adil saat parpol yang menjadi pemain di pemilu, juga berperan men-jadi wasit dalam menentukan pemenangnya.

Dalam rencana petisi yang dibuat oleh 21 LSM, kemarin, disebutkan syahwat parpol un-tuk masuk ke keanggotaan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Ba-waslu), dan Dewan Kehormatan KPU pada Pemilu 2014 harus ditolak karena akan mengancam terwujudnya pemilu yang demokratis.

“Prinsip dari pemilu yang ju-jur dan adil salah satunya adalah bagaimana penyelenggara pemi-lu dapat bersifat netral. Ini men-syaratkan kondisi yang indepen-den. Maka, independensi men-jadi penting karena sifat inde-penden akan melahirkan sikap netral. Apa hal itu bisa terwujud saat KPU diisi oleh orang-orang parpol? Ada-ada saja,” jelas Wa-kil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi yang menjadi salah satu inisiator petisi penolakan terse-but di Jakarta, kemarin.

Formulir petisi itu akan dise-bar ke berbagai daerah, kampus,

dan LSM. Formulir petisi kemu-dian akan dikumpulkan dan diajukan ke Komisi II DPR yang tengah menggodok revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pembahasan revisi UU No 22/2007 saat ini mengalami kebuntuan setelah sejumlah fraksi di Komisi II belum menca-pai titik temu soal keanggotaan KPU yang melibatkan unsur parpol.

Netralitas penyelenggara pemilu, lanjut Jojo, berkaitan erat dengan latar belakang mereka. “Pertanyaannya, apakah mung-kin pemain bisa bersikap netral kalau dia juga merangkap jadi wasit,” ungkap Jojo mengibarat-kan parpol sebagai pemain dan wasit sebagai penyelenggara pemilu.

Di tempat yang sama, peneliti di Divisi Hukum dan Politik dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Veri Junaedi meminta masyarakat mengawasi terjadinya barter politik di DPR dalam pembahasan revisi UU No 22/2007 itu. Parpol lewat

perpanjangan tangannya di DPR bisa saja tidak akan masuk ke keanggotaan KPU dan Bawaslu. Namun, parpol akan berupaya masuk di Dewan Kehormatan KPU.

“Masuknya unsur parpol ke dewan kehormatan tidak kalah berbahayanya. Pasalnya, dewan kehormatan dapat menyidang-kan persoalan kode etik anggota KPU.

PT dinaikkanDi tempat terpisah, Ketua

Fraksi Partai Demokrat DPR Ja-far Hafsah mengatakan, frak-sinya tidak menutup diri dari usulan masuknya parpol dalam keanggotaan KPU.

Menurutnya, calon anggota KPU bisa dari parpol, tetapi be-gitu terpilih sebagai komisioner KPU, harus berhenti atau pen-siun dari parpol.

Ia mencontohkan apa yang terjadi dengan hakim konstitusi. “Ada yang berpendapat, kenapa mesti menutup kemungkinan orang-orang dari partai yang memiliki kemampuan. Yang penting begitu terpilih harus lepas dari partai,” katanya.

Ia juga menyebutkan partai-nya akan mengusulkan ambang batas perolehan kursi parpol di parlemen (parliamentary thres-hold/PT) sebesar 2,5%-3% dan berlaku secara nasional sebagai syarat ikut Pemilu 2014. Dengan PT sebesar itu, diyakininya pemilu akan menjadi multipartai sederhana. (P-2)

edy@mediaindonesia.com

Parpol DitolakJadi Anggota KPU

Parpol tidak belajar dari Pemilu 1999. Sehingga, KPU hendak diisi oleh parpol.

Jojo RohiWakil Sekjen KIPP

Apa hal itu bisa terwujud saat KPU diisi oleh orang-orang parpol?’’

Konfederasi Perkecil Suara Hangus

SJAHRIL BERSAKSI: Terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari, Sjahril Djohan, memberikan kesaksian dengan terdakwa mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

ANTARA/RENO ESNIR

Sjahril Akui Kerap Bantu Orang Beperkara

SJAHRIL Djohan keceplosan mengaku sudah biasa mem-bantu mengurus orang yang terkena perkara hukum.

“Karena biasanya orang minta tolong urus perkara,” ujar Sjahril Djohan di Peng-adilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Ia hadir untuk men-jadi saksi dalam perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji.

Perkataan itu menjawab ha-kim Haswandi yang menanya-kan mengapa Haposan Hutaga-lung meminta bantuan Sjahril untuk mempercepat perkara.

Ketika hakim Haswandi ber-lanjut menanyakan sejak kapan dirinya mulai membantu urus perkara, Sjahril buru-buru me-narik ucapannya. “Baru kali ini,” katanya seraya menam-bahkan mungkin Haposan tahu dari orang lain bahwa dirinya suka membantu urus perkara.

Sebelumnya, pengacara Ha-posan Hutagalung diduga memberikan uang Rp500 juta kepada Susno melalui Sjahril terkait penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari.

Sjahril mengaku bertemu Haposan pada pertengahan 2008. “Itu atas inisiatif Hapo-san. Dia menceritakan ada ka-sus yang sudah lama tidak jalan

(kasus PT SAL),” katanya.Pertemuan Haposan dan

Sjahril itulah yang berlanjut menjadi pemberian uang suap Rp500 juta dari Haposan untuk Susno melalui Sjahril. Sjahril mengaku sangat dekat dengan Susno dan sering mengunjungi kantor Susno.

Ketua Majelis Hakim Charis Mardianto bertanya, mengapa Haposan menceritakan kasus itu kepada Sjahril. “Saya pe-nas ihat ah l i narkoba d i Bareskrim,” jawab Sjahril.

“Ada SK-nya?” tanya hakim Mardianto. Sjahril kemudian memperlihatkan surat kete-rangan pengangkatan sebagai staf ahli narkoba di Bareskrim kepada majelis hakim.

Hakim Mardianto membaca-kan, SK tersebut bernomor M/1/147/V/2008/Ditnarkoba yang menetapkan mengangkat Sjahril Djohan sebagai staf ahli Direktorat IV berlaku selama satu tahun dan dapat diangkat kembali.

“Berlaku sejak ditandata-nganinya surat ini, 2 Mei 1988 oleh Direktur IV Narkoba Brigjen Indradi Tanos. Kenapa SK cuma ditandatangani direk-tur? Kenapa bukan Kabares-krim? Aneh,” seru Artha There-sia. Sjahril diam menanggapi hal tersebut. Sebaliknya Susno membantah semua keterangan Sjahril. (*/P-1)

Edy Asrina Putra