Juklak Anggaran Responsif Gender

8/7/2019 Juklak Anggaran Responsif Gender

1/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secarategas telah menyatakan bahwa Pemerintah menyusun anggaran dengan

menggunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran dan penerapan 3 (tiga)klasifikasi anggaran. Tiga pendekatan penganggaran dimaksud adalah:anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangkamenengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) danpenganggaran berbasis kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting).Sedangkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran meliputi: klasifikasi fungsi, klasifikasiorganisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja.

Selanjutnya penyusunan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumenperencanaan penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta dokumenpelaksanaan anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA).

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran selamatahun 2009, terdapat beberapa perubahan dalam proses penyusunananggaran. Perubahan tersebut meliputi hal-hal baru dalam penganggaran2010 dan beberapa penyempurnaan. Hal-hal baru dalam penganggaran 2010meliputi penganggaran kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugaspembantuan, penganggaran satker Badan Layanan Umum (BLU) danpenerapan anggaran responsif gender (ARG). Sedangkan materi beberapapenyempurnaan antara lain: pengalokasian Belanja Pegawai pada perwakilanRI di luar negeri; penggunaan hasil monitoring-evaluasi dalam pengalokasin

anggaran; pembatasan pengalokasian anggaran untuk pakaian seragam kerjadan pemasangan iklan; serta beberapa penyempurnaan lainnya.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tersebut, maka perludisusun Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL yang akan menjadipedoman dalam melaksanakan penganggaran Kementerian Negara/LembagaTahun 2010.

B. Pertimbangan dan Tujuan

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 antaralain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;

2. Mengimplementasikan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan globaldalam kerangka Millinium Development Goals (MDGs);

3. Menyempurnakan/memantapkan penerapan reformasi penganggaransesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR . /PMK.02 / 2009 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNANDAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DANANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA(RKA-KL) DAN PENYUSUNAN,PENELAAHAN, PENGESAHAN, DANPELAKSANAAN DAFTAR ISIANPELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2010


2/22


3/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA3

Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 disusun dengansistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Pertimbangan dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

Bab II : Hal-hal Baru dan Beberapa Penyempurnaan

A. Penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan TugasPembantuan

B. Penganggaran Badan Layanan Umum (BLU)

C. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)

D. Beberapa Penyempurnaan

Bab III : Tata Cara Penyusunan RKA-KL

A. Kegiatan yang Dibatasi dalamRKA-KL

B. Penyusunan RKA-KL

C. Pengalokasian Anggaran

Bab IV : Tata Cara Penelahaan RKA-KL

A. Proses Penelaahan

B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Bab V : Penutup


4/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA4

BAB II

HAL-HAL BARU DALAM PENGANGGARAN 2010DAN BEBERAPA PENYEMPURNAAN

Materi Bab II ini menjelaskan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran 2010

dan beberapa penyempurnaan. Penjelasan hal-hal baru dimaksud meliputi: latarbelakang, konsep, dan hal-hal yang perlu diketahui berkenaan dengan hal-halbaru dimaksud. Sedangkan materi mengenai beberapa penyempurnaanmenguraikan secara singkat tentang penyempurnaan petunjuk/ketentuan yangsebelumnya telah diatur dalam Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KLTahun 2009. Penjelasan rinci mengenai kedua hal tersebut sebagaimana uraian dibawah ini.

A. Penganggaran Kegiatan Melalui Mekanisme Dekonsentrasi danTugas Pembantuan

Yang dimaksud dengan dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasaldari Angaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan olehgubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk danayang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Sedangkan Dana Tugas Pembantuan(TP) adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaandan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan.

Pengalokasian anggaran melalui kedua mekanisme tersebut diatas bertujuanuntuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalampenyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan didaerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antaraprogram dan kegiatan DK/TP yang didanai dari APBN dengan program dankegiatan desentralisasi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Selain itu, pengalokasian DK dan dana TP juga dimaksudkanuntuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran K/L bagi pelaksanaanprogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacupada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, makadalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan

perencanaan yang baik antara K/L dengan gubernur yang akan menerimakegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi ataukabupaten/kota dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugaspembantuan. Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapattercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasidalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadiRKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dankegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan DK danTP.


5/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA5

B. Penganggaran Badan Layanan Umum (BLU)

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnisyang sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalahpenyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemenyang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu danberkesinambungan1.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, pendirian BLU adalah sebagai alatuntuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemenkeuangan berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untukmengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Bentuk peningkatanpelayanan kepada masyarakat/publik berupa tarif/ harga layanan yang

terjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien danefektif.

C. Anggaran Responsif Gender

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama ini masih terdapatkesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki. Permasalahanpemberdayaan perempuan dapat berupa berbagai bentuk, misalnyadiskriminasi terhadap perempuan, kesenjangan partisipasi politik, rendahnyakualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pencapaianpembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas tentunya diperlukan upayaperbaikan dari kondisi dimaksud. Upaya perbaikan tersebut dikenal dengannama pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), yaitu upaya untukmemperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyaipengaruh terhadap penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan tersebut memerlukan dukungan kebijakan, programsampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi,kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Proses perbaikan inidapat dilakukan dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, pemantauanmaupun evaluasi.

Upaya perbaikan kondisi atau pencapaian kesetaraan gender di berbagaibidang pembangunan tersebut dilandasi oleh berbagai kesepakatan baik ditingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional. Kesepakatan dimaksudantara lain Millennium Development Goals (2000) dan penetapan Inpres No. 9Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Dalam rangka penerapan ARG tahun 2010, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh)K/L sebagai pilot project, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional; DepartemenPekerjaan Umum; Departemen Kesehatan; Departemen Pertanian;

1 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


6/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA6

Departemen Keuangan; Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.Maksud pilot project bagi ketujuh K/L adalah sebagai pengenalan lebihmendalam mengenai ARG yang dilengkapi petunjuk cara penyusunan dancara penelaahannya. Harapannya ketujuh K/L pilot project tersebut dapatmenyusun ARG secara praktis.

Kegiatan berkenaan dengan ARG pada tujuh K/L tersebut terbagi dalam 2(dua) kelompok berdasarkan fokus kegiatan yang dianalisis dengan

menggunakan Gender Budget Statement (GBS). Kelompok 1 terdiri dariDepartemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, DepartemenKesehatan, dan Departemen Pertanian dengan fokus pada kegiatanpelayanan (service delivery) yang dilaksanakan unit teknisnya, contohnyakegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Non-Formal dan Informalpada Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kelompok 2 terdiri dariDepartemen Keuangan, Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuandengan fokus pada kegiatan capacity building dan advokasi gender.

Disamping fokus pada kegiatan-kegiatan berdasarkan kriteria tersebut di atas,ARG juga memfokuskan pada program-program prioritas nasional danprogram-program fungsional yang mendapat alokasi dana terbesar yang adapada K/L pilot project.

Konsep Gender dan Pengertian

Gender bukan semata-mata perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan universal, tetapi lebih merujuk pada arti sosialbagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai hasil dari caradibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk berperan menjadiperempuan dan untuk untuk menjadi laki-laki menurut masyarakatbudayanya.

Selanjutnya, dalam diskursus ilmu sosial, gender merupakan konsep yangdinamis karena budaya masyarakat beragam dan berubah terkait dengan:peran, status, hubungan gender, tanggung jawab, wewenang, suku bangsa,kelas sosial-ekonomi, usia, zaman, situasi krisis, serta apa yang dianggaptepat/pantas untuk perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka, yang disebut dengan anggaranresponsif gender adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2(dua) hal:

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkanperan dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat

(dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilankeputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.

2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluangdalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.


7/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA7

Kerangka Logis

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG

lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran.Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalamprogram/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender.ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatanterhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasianggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhanlelaki secara memadai.

Oleh karena itu ARG melekat pada struktur program dan kegiatan yang adadalam RKA-KL. Suatu output kegiatan akan mendukung pencapaian hasilterukur dan outcome program. Hanya saja muatan/substansi kegiatan dalamstruktur RKA-KL tersebut dilihat dari sudut pandang/perspektif gender.

D. Beberapa Penyempurnaan

Dalam rangka penyusunan RKA-KL 2010 ada beberapa penyempurnaandengan tujuan sebagai penegasan atau pengaturan yang lebih jelas sehinggadapat digunakan sebagai acuan oleh petugas penyusun dan penelaah RKA-KL.Beberapa penyempurnaan tersebut meliputi:

Pengalokasian Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN meliputi:

1) Tunjangan penghidupan Luar negeri (TPLN)terdiri dari tunjangan pokok dan tunjangan keluarga. Tunjangan pokok

merupakan perkalian antara ADTLN dengan prosentase APTLN masing-masing Home Staff. Tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan isteri (15% kali tunjangan pokok) dan tunjangan anak (10% kali tunjangan pokok)dengan jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal2 anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunjangan anak bagi PNS;

2) Alokasi Belanja Pegawai pada PerwakilanRI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaji local staff.

Hal-hal yang dibatasi dalam pengalokasian anggaran seperti pengadaanseragam kerja pada unit organisasi dan pemasangan iklan layananmasyarakat dengan maksud efisiensi anggaran.

Monitoring dan Evaluasi oleh Direktorat Jenderal AnggaranSebagaimana diamanatkan dalam PP 21/20042 bahwa Menteri Keuangancq. Ditjen Anggaran memiliki tugas untuk membuat aturan main danpraktek-praktek yang mendukung dan menuntut pemanfaatan sumber dayasecara efisiensi. Ditjen Anggaran pada tahun 2010 akan melaksanakanmonitoring. Monitoring dimaksud dilakukan melalui penelitian dan kajianatas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tahun berkenaan dan/atau

2 Penjelasan PP No.21/2004, pada bagian I. Umum, sub bagian 2. Lingkungan yang Mendukung


8/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA8

hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh K/L atas pelaksanaanprogram/kegiatan pada tahun sebelumnya. Hasil monitoring tersebut akandigunakan sebagai alat untuk perbaikan perencanaan tahun yangdirencanakan.

Penegasan mengenai penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial dalam rincianbelanja

Penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial dalam penyusunan RKA-KL 2010perlu diinformasikan dan dinyatakan dalam kerangka acuan kegiatan/TORmengenai kejelasan penerima manfaat (beneficiaries) dan pengalokasiananggaran kegiatan dimaksud berkaitan langsung dengan resiko sosial.

Ada beberapa catatan mengenai penerapan Standar Biaya Khusus (SBK)dalam Penyusunan RKA-KL 2010, meliputi:

1) SBK diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam penerapan efisiensidan angka dasar penyusunan perencanaan penganggaran tahunberikutnya, terutama untuk pengalokasian anggaran pada kegiatan-kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan oleh K/L dalam rangkapenerapan penganggaran berbasis kinerja dan KPJM;

2) Data-data SBK yang telah ditelaah oleh Ditjen Anggaran dan telahditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar BiayaKhusus, menjadi bagian dari tabel referensi aplikasi RKA-KL padasubkegiatan dengan kode 5 (lima) digit, dari 50001 sampai dengan99999;

3) Satker yang telah mempunyai SBK tidak perlu lagi memasukkanuraian maupun rincian detail biaya dalam proses penyusunan RKA-KLtahun 2010 sepanjang SBK tidak mengalami perubahan, namun cukupdengan memasukkan kode kegiatan/sub kegiatan yang telah menjadiSBK.

Langkah operasional SBK dalam penyusunan RKAKL adalah sebagai

berikut :a) Menentukan kode Satuan Kerja;

b) Menentukan program, kegiatan dan lokasi;

c) Menentukan pilihan sub kegiatan SBK;

d) Menentukan volume dan satuan sub kegiatan SBK;

e) Menentukan pilihan akses detail SBK atau akses detail SBK ;

- Akses detail SBK digunakan dalam hal tidak dilakukan perubahanrincian, sehingga rincian RKA-KL sama dengan rincian SBK;

- Tidak akses detail SBK digunakan dalam hal akan dilakukan

perubahan rincian, sehingga harus dilakukan perekaman secaramanual untuk perubahan rincian SBK.


9/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA9

BAB IIITATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL

Materi buku pada bab ini menjelaskan mengenai cara penyusunan RKA-KL yangterkait dengan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran 2010 dan beberapa

penyempurnaan. Namun pedoman penyusunan RKA-KL 2010 secara umum masihmengacu pada pedoman penyusunan RKA-KL 2009 sepanjang tidak diatur laindalam pedoman di bawah ini. Penjelasan mengenai hal dimaksud sebagaimanauraian di bawah ini.

A. Kegiatan yang Dibatasi

Kegiatan/subkegiatan ataupun rincian kegiatan yang dibatasi dalam RKA-KL2010 masih mengacu pada PMK 156/PMK.02/2008 dengan beberapatambahan pembatasan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan seragam kerja pada suatu unit organisasi dibatasi dengan kriteria:a. Adanya dasar hukum yang jelas (minimal setingkat Peraturan Presiden

dan diperkuat penetapan Surat Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara) sebagai organisasi yang mewajibkan pegawainyauntuk berseragam; dan

b. Unit dimaksud mempunyai tugas khusus yang berhubungan dengankeamanan, pertahanan, keselamatan serta pengawasan danpemeriksaan.

2. Pengalokasian pemasangan iklan layananmasyarakat dibatasi dengan kriteria:

a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktifdalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah.Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakitmenular, mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun,ajakan untuk berpartisipasi dalam PEMILU atau bayar pajak; dan

b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yangdihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

B. Pengalokasian Anggaran

1. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pengalokasian anggaran dalam RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan K/L yangdilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaluimekanisme DK dan TP, disamping mengacu pada PMKNo.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasidan Dana Tugas Pembantuan, juga mengacu pada PMKNo.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan PenelaahanRKA-KL Tahun 2009.


10/22

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA10

Pengalokasian anggaran dalam rangka penyusunan RKA-KL 2010 denganmenggunakan mekanisme DK/TP perlu memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-KL, dansepenuhnya dari APBN melalui RKA-KL/DIPA;

b. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping;

c. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerahyang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan

didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan;

d. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenangPemerintah melalui K/L kepada Gubernur;

e. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenangPemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

f. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harusmemperhitungkan kebutuhan anggaran:

i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;

ii). Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatanyang belum dihibahkan;

iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasidan/atau dana tugas pembantuan;dan

iv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaankegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

g. Pengalokasian Dana Dekon dan Dana TP memperhatikan kemampuankeuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnyatransfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah),dan kebutuhanpembangunan di daerah

h. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerahyang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akandidekonsentrasikan dan/atau ditugaskan

i. Karakteristik DK

i). Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaranyang tidak menambah aset tetap

ii). Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasiperencanaan, fasilitasi,bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan,supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, sertapengendalian.

j. Karakteristik TP

i). Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yangmenambah aset tetap;

ii). Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan danmesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yangbersifat fisik lainnya;

iii).Kegiatan bersifat fisik lainnya, antara lain pengadaan barang habispakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atausejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepadamasyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.


11/22

MENTERI KEUANGAN


k. Catatan

i). Sebagian kecil dana DK/TP dapat dialokasikan sebagai danapenunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/ataupengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap;

ii). Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikanasas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikandengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.

2. Penyusunan RKA-KL untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satkerBLU, disamping mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sertaPelaksanaan Anggaran BLU, juga mengacu pada PMK No.105/PMK.05/2008tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL Tahun 2009.

Dalam rangka penyusunan anggaran BLU dimaksud supaya

memperhatikan halhal sebagai berikut :

a. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategibisnis;

b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaranpenerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldoawal dan estimasi saldo akhir kas BLU;

c. RBA disusun berdasarkan :

i). Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenislayanannya; dan

ii). Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akanditerima dari masyarakat.

d. Satker BLU yang telah menyusun RBA menurut jenis layanannya danselanjutnya menyusun standar biaya, serta menggunakan standar biayatersebut;

e. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNBP dan Rupiah Murni(RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.

3. Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaranresponsif gender yaitu:

1. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adilkebutuhan setiap warga negara dari berbagai kelompok yang berbeda,baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender);

2. Bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentuuntuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana


12/22

MENTERI KEUANGAN


anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjanganstatus, peran dan tanggungjawab laki-laki, perempuan sertakelompok lain;

c. ARG bukanlah dasar yang valid untuk meminta tambahan alokasi

anggaran;d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang

dikhususkan untuk program perempuan;

e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG berada dalam program khususpemberdayaan perempuan;

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki 50% perempuanuntuk setiap kegiatan;

g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksiagar menjadi responsif gender.

Mekanisme ARG dalam Penyusunan RKA-KL

K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan genderdengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gender Budget Statement(GBS)

GBS adalah alat untuk menelaah seberapa jauh suatu program telahresponsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah dana yangmemadai telah dialokasikan pada program tersebut untuk menanganipermasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari kerangkaacuan kegiatan/TOR hanya untuk kegiatan yang berhubungan denganARG. GBS disusun dengan mengikuti format sebagaimana LampiranTabel Bab III.

2. Kerangka Acuan

Bagi kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka Kerangka Acuan darisubkegiatan yang telah diidentifikasi dan relevan dengan upayamewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-grup akun yang telahdiuraikan pada GBS tersebut.

Secara operasional, perencana memasukkan isu gender pada beberapabagian kerangka acuan kegiatan/TOR sebagai berikut :

a. Dalam menyusun TOR tetap memakai alat analisis seperti

biasanya (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang adatidaknya isu gender dalam TOR tersebut;

b. Agar TOR yang disusun telah responsif gender, perencanadapat memasukkan isu gender pada bagian :

i). Latar belakang, telah menjelaskan tentang permasalahanyang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupunperempuan;


13/22

MENTERI KEUANGAN


ii). Tujuan kegiatan, secara jelas memberikan informasitentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-lakimaupun perempuan;

iii). Dalam proses pelaksanaan kegiatannya, menyatakantelah melibatkan, berkonsultasi atau berdasarkan informasi darimasyarakat atau kelompok sasaran, laki-laki dan perempuan;

iv). Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan sertaidentifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

4. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumberdari PNBP (bukan satker BLU) maka, tata cara penyusunannya dalam RKA-KL 2010 diatur sebagai berikut :

a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBPmenggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi padaAplikasi RKA-KL;

b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-KLmengacu pada surat Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri

Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasaldari PNBP.


14/22

MENTERI KEUANGAN


Lampiran Tabel Bab III. Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

Nama K/L : Unit Organisasi :

Program Nama program yang ada pada K/LKegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran

programSub-program Nama sub-kegiatan sebagai penjabaran

lebih lanjut dari program/kegiatanAnalisa Situasi(diharapkan tersediaangka kelompok sasaranbaik laki-laki maupunperempuan. Jika tidakhanya berupa gambaranbahwa subkegiatan yangakan dilaksanakanmempunyai pengaruhkepada kelompok sasaran)

Uraian yang menggambarkanketerkaitan kegiatan sebagai bagiandari pemecahan masalah ataspersoalan kependudukan, terutamafokus pada problem kesenjangangender

Perencanaan Kegiatan(Dipilih hanya pada GrupAkun yang secaralangsung mengubahkondisi kesenjangangender)

Grup Akun 1 Berisikan aktiviti/bagian/tahapankegiatan yang merupakan upayaperwujudan kesetaraan gendersebagaimana diidentifikasi dalamanalisa situasi.

Indikator input Minimal berisikan 1 indikator input bagiaktiviti yang relevan dengan aspekgender yang telah diidentifikasi

Indikator Output Minimal berisikan 1 sub-indikatoroutput bagi aktiviti yang relevandengan aspek gender yang telah

diidentifikasiGrup Akun 2 Berisikan aktiviti/bagian/tahapankegiatan yang merupakan upayaperwujudan kesetaraan gendersebagaimana diidentifikasi dalamanalisa situasi.

Indikator Input Minimal berisikan 1 indikator input bagiaktiviti yang relevan dengan aspekgender yang telah diidentifikasi

Indikator Output Minimal berisikan 1 sub-indikatoroutput bagi aktiviti yang relevandengan aspek gender yang telah

diidentifikasiDst

Anggaran Sub- kegiatan Jumlah anggaran yang dialokasikanpada subkegiatan yang spesifik terkaitaspek gender

Indiaktor Hasil/Dampak 2-3 indikator yang relevan denganaspek gender yang telah diidentifikasi


15/22

MENTERI KEUANGAN


Lampiran Tabel Bab III. Contoh GBS

GENDER BUDGET STATEMENT(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : Departemen KesehatanUnit Organisasi : Ditjen Pengendalian Penyakit danPenyehatan

Lingkungan

ProgramPencegahan dan Pemberantasan Penyakit

KegiatanPencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Sub-kegiatanPencegahan dan Pemberantasan Penyakit DemamBerdarah Dengue (DBD)

Analisis SituasiMeningkatnya Kejadian Luar Biasa DBD di berbagaiwilayah menyebabkan tingginya angka kesakitandan kematian penduduk akibat DBD. Pola distribusipenderita DBD mengindikasikan adanya persoalangender seperti terlihat dari data berikut:

Angka kesakitan pada laki-laki (54/100.000penduduk) lebih tinggi dibandingpadaperempuan (35/100.00 penduduk).Angka kesakitan DBD per kelompok umur sbb :

- Umur < 1 tahun : laki-laki 62%,perempuan 38%- Umur 1-4 tahun : laki-laki 58%,perempuan 412%

- Umur 5-14 tahun : laki-laki 57 %,perempuan 43%- Umur . 15 tahun : laki-laki 66%,perempuan 34%

Angka kematian DBD padaperempuan lebih tinggi dibanding laki-laki(berikan angkanya)

Ada penelitian imunologi yang menunjukkan bahwasistem kekebalan tubuh lelaki lebih rentan terhadapDBD dibandingkan perempuan. Walaupundemikian, lebih tingginya angka kematian DBDpada perempuan dibandingkan lelaki

mengindikasikan adanya faktor sosial yang turutberperan. Perlu penelitian lebih lanjut tentangpemahaman umum berkaitan dengan DBD, carajangkitnya serta cara pandang di masyarakatterkait dengan penanganan terhadaplelaki danperempuan jika terkena penyakit DBD.Di banyak tempat, terjadi kesulitan mendapatkanTenaga Jumantik (Juru Pemantai Jentik) laki-lakikarena persepsi bahwa kader kesehatan berasaldari PKK yang umumnya adalah perempuan yang


16/22

MENTERI KEUANGAN


melakukan tugas secara sukarela (tanpa bayaran).

Kegiatan yangdirencanakan

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko(harus disusun berdasarhasil penelitian tentangpemahaman umum berkaitan dengan DBD, dancara penanganan yang berspektif gender)

Grup Akun 1

Penyediaan Tenaga Jumantik (pastikan bahwapetugas terdiri dari perempuan dan laki-laki, sertamelibatkan diskusi dengan target pemanfaat

perempuan dan laki-laki)Indikator Input1

Tersedianya Tenaga Jumantik laki-laki danperempuan di kelurahan

Indiakor Output1 Lebih dari 95% wilayah bebas jentik nyamuk

Grup Akun 2

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan EdukasiPelatihan Tenaga Penyuluh (libatkan penyuluhperempuan dan laki-laki, serta pastikan anggotamasyarakat/keluarga terlibat dalam pelatihan)Penyediaan Media Penyuluhan (agar efektif,pastikan bahwa media penyuluhanyang berbedadiberikan pada kelompok sasaran yangmemerlukan media dan informasi yang berbeda).

Indikator Input2

Tersedianya tenaga penyuluh kesehatan laki-lakidan perempuanTersedianya media penyuluhanyang sesuaiuntukmasing-masing kelompok sasaran

Indikator Output2Pelaksanaan penyuluhan yang efektif kepadakelompok sasaran yang relevan (dewasa & anaksekolah, perempuan & laki-laki, miskin & kaya)

Grup Akun 3

Tata Laksana Penderita :Penyediaan layanan kesehatan (pastikan pelayananmemadai bagi kelompok keluarga miskin, kelompokperempuan yang saat terjangkit DBD sedang hamil;pastikan tidak terdapat kontraindikasi atas

pemakaian obat tertentu)Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagiKeluarga Miskin (pastikan bahwa keluarga miskinmendapatkan Jamkesmas dengan pelayanan yangadil dan kualitas yang sama dengan layanan bagipemanfaat lain; pastikan bahwa keluarga miskinyang dikepalai perempuan juga mendapat aksesdan pelayanan serta manfaat yang sama denganpemanfaat yang lain)

Indikator Input3Tersedianya sarana pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin

Indikator Output3Tertanganinya seluruh penderita DBD denganlayanan berkualitas, baik perempuan dan laki-laki,miskin dan kaya

Anggaran sub-kegiatan

Rp. 1.000.0000,- (contoh)

IndikatorOutcome(dampak/hasil)

Menurunnya angka kesakitan, baik penderitaperempuan dan laki-laki, menajdi < 20/100.000penduduk;Menurunnya Cash Fatality Rate, baik penderitaperempuan dan penderita laki-laki, menjadi < 1%;


17/22

MENTERI KEUANGAN


(dapat mengambil outcome pada tingkat kegiatanatau program)


18/22

MENTERI KEUANGAN


BAB IVTATA CARA PENELAAHAN RKA-KL

Materi buku pada bab ini menjelaskan mengenai cara penelaahan RKA-KL yangterkait dengan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran 2010 dan beberapa

penyempurnaan. Namun pedoman penelaahan RKA-KL 2010 secara umum masihmengacu pada pedoman penelaahan RKA-KL 2009 sepanjang tidak diatur laindalam pedoman di bawah ini. Penjelasan mengenai hal dimaksud sebagaimanauraian di bawah ini.

A. Proses Penelaahan

Penelaahan RKA-KL oleh DJA dan Kementerian Negara/Lembaga, terutamaberkaitan dengan hal-hal baru dalam penganggaran 2010 dilaksanakandengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanAda beberapa hal sebagai fokus penelaahan RKA-KL 2010 yang berkaitandengan pengalokasian anggaran melalui mekanisme DK/TP yaitu:

a. Penetapan Peraturan menteri/Pimpinan Lembaga tentangprogram/kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaspembantukan;

b. Karakteristik DK/TP;

c. Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam RKA-KL termasuk biaya untukmemenuhi:

i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD;

ii). Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatanyang belum dihibahkan. Aset tetap dan aset tetap lainnya sebagaihasil pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuanselama masih belum dihibahkan supaya disediakan alokasi biayapemeliharaannya;

iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan; dan

iv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaankegiatan.

2. Mekanisme penelaahan RKA-KL pada Badan Layanan Umum (BLU)

a. Rencana Bisnis dan Anggaran atau RBA (termasuk ikhtisar RBA) yangtelah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga diajukan sebagai bagiandari RKA-KL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

b. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RKA-KL BLUdengan meneliti:

i). Kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi pagu sementara perprogram berdasarkan sumber pembiayaannya (PNBP dan RupiahMurni) sebagaimana tertuang dalam ikhtisar RBA;


19/22

MENTERI KEUANGAN


ii). Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan olehMenteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatanpelayanan kepada masyarakat;

iii). RBA dan ikhtisar RBA, fokus penelaahan pada :

Anggaran BLU dan standar biaya. Penerapan standar biayaBLU berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biayamenurut jenis layanannya. Apabila BLU dapat menunjukkanbahwa standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RBAtelah berdasarkan kedua hal tersebut maka, pengalokasiananggarannya dalam RKA-KL dapat disetujui/diterima. Sedangkanapabila BLU yang belum mampu menyusun RBA berdasarkanbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenislayanannya maka, BLU menggunakan standar biaya umum (SBU).Sebagai informasi tambahan bahwa BLU yang telahmenggunakan standar biaya berdasarkan basis kinerja danperhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, supayamengusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaransebagai SBK pada perencanaan tahun yang akan datang;

Pencapaian kinerja dan kinerja Keuangan;

Besaran presentase ambang batas. Besaran presentasetersebut ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional BLU;

c. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada butir (b) dilakukan dalamrapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran denganunit yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga serta satkerBLU yang bersangkutan.

d. Dalam pengkajian RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat

mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.e. Hasil kajian atas RBA, menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

3. Mekanisme penelaahan ARG

Departemen Keuangan c.q. DJA mempunyai tugas melakukan penelaahanRKA-KL berdasarkan dokumen GBS dan Kerangka Acuan Kegiatan/term ofreference (TOR) yang relevan untuk menilai apakah keduanya telahkonsisten. Penelaahan RKA-KL dengan muatan ARG dilakukan melaluilangkah sebagai berikut:

a. Suatu ARG berada pada tingkat subkegiatan;

b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dariuraian analisis situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalamKerangka Acuan Kegiatan (TOR);

c. GBS minimal harus mencakup aspek-aspek seperti pada LampiranTabel Bab III;

d. Meneliti adanya kesinambungan antara uraian GBS dengan TOR. Jikaantara TOR dan GBS tidak sinkron, maka subkegiatan dimaksud belum


20/22

MENTERI KEUANGAN


dapat dikatakan responsif gender dan tidak dapat diproses untuk tahapselanjutnya. Oleh karena itu agar subkegiatan dimaksud memenuhikriteria ARG maka, K/L harus memperbaiki TOR kegiatannya supayasinkron dengan GBS-nya;

e. Memutuskan apakah sub-kegiatan dimaksud sudah responsif genderatau belum berdasarkan butir b, c, dan d;

f. Apabila telah responsif gender, petugas penelaah DJA membuat kode(semacam check list) pada aplikasi RKA-KL bahwa kegiatan/subkegiatantersebut telah responsif gender.

4. Mekanisme penelaahan kegiatan yang dananya bersumber dariPNBP

Penelaahan kegiatan dalam RKA-KL 2010 yang dananya bersumber dariPNBP pada dasarnya sama dengan dengan penelaahan kegiatan dalamRKA-KL yang dananya bersumber dari rupiah murni, yang membedakanadalah sumber dananya. Oleh karena itu, mekanisme penelaahannya diatursebagai berikut:

a. Meneliti kelayakan kegiatan ditinjau dari analisis manfaat danbiayanya (cost benefit analysis), kesesuaian dengan tupoksi K/L, dankonsistensi dengan RKP dan Renja K/L.

b. Meneliti kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi PaguSementara meliputi:

i). Meneliti alokasi pagu dana per program;

ii). Meneliti alokasi pagu dana berdasar sumber pembiayaan.

c. Meneliti kesesuaian usulan RKA-KL meliputi :

i). Meneliti kesesuaian penuangan program dan pemilihankegiatannya;

ii). Meneliti kesesuaian antara sasaran program dengan output

kegiatan;iii). Meneliti pencantuman indikator keluaran dan keluarannya;

iv). Meneliti kesesuaian rangkaian komponen kegiatan(subkegiatan, grouping MAK, dan header) dengan output kegiatan;

v). Meneliti kesesuaian jenis belanjanya dengan Bagan AkunStandar.

d. Meneliti penerapan standar biaya dalam Kertas Kerja RKA-KL.

B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

a. Rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L tercermin dalam KerangkaAcuan Kegiatan atau Terms of Reference, yang selanjutya disebut TOR;

b. TOR tersebut menggambarkan rencana tindak pada tingkatsubkegiatan dalam stuktur RKA-KL. TOR menjelaskan secara garis besarketerkaitannya dengan pencapaian output pada tingkat kegiatan dankontribusinya dalam mencapai hasil/dampak (outcome) pada tingkat


21/22

MENTERI KEUANGAN


program. Disamping itu TOR juga menjelaskan secara garis besarbagaimana subkegiatan tersebut dilaksanakan/didukung oleh rinciankegiatan yang ada di bawah subkegiatan, biasa disebut grup akun.

c. Suatu grup akun dapat dinilai keterkaitannya dengan subkegiatanberdasarkan sifat dukungannya: i) grup akun yang langsung mendukungpencapaian keluaran pada tingkat subkegiatan; dan ii) grup akun yangtidak langsung mendukung pencapaian keluaran pada tingkatsubkegiatan, tetapi benar-benar dapat dinilai/dilihat keterkaitannya.

d. Suatu TOR dilampiri dengan RAB yang tertuang dalam dokumenKertas Kerja RKA-KL.

2. Penuangan dan penetapan suatu alokasi anggaran berdasarkanpengelompokan kegiatan tertentu selain ARG, juga akan difasilitasi dalampenyusunan RKA-KL 2010 sepanjang tolok ukur/parameternya tertuangsecara jelas dalam TOR, seperti: climate change; infrastruktur; pendidikan;atau penanggulangan kemiskinan.


22/22

MENTERI KEUANGAN


BAB VPENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun, dengan harapan dapat memperlancarpelaksanaan tugas penyusunan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga

dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)pada Departemen Keuangan.

Sebagai tambahan informasi bahwa pengembangan sistem penganggaran padatahun 2011 akan menerapkan secara penuh hasil restrukturiasasi program dankegiatan yang selama tahun 2010 disusun oleh seluruh K/L atas dasarpendekatan fungsional. Salah satu hal yang mendasar dari pendekatan tersebutadalah setiap program dirancang secara spesifik untukdilaksanakan/dipertanggungjawabkan hanya oleh satu unit organisasi eselon Isaja. Format baru RKA-KL akan mendukung konsep tersebut dengan memberikaninformasi kinerja pada masing-masing unit organisasi. Pengembangan sistempenganggaran dimaksud akan didukung dengan landasan hukum PeraturanPemerintah (PP) sebagai revisi PP No. 21 tentang RKA-KL yang sekarang sedangdipersiapkan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Documents

Juklak Anggaran Responsif Gender