K MN E IA N G R K P R S D NU A AK C D NMN N A E E T R N E A A O E A I A S H E IL A E E G H R P B IKIN O E IA E U L D NS

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBIAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG RESPONSIF GENDER

DEPUTI MENTERI NEGARA BIDANG PEMBIAYAAN

I. PENDAHULUANA. KONDISI EKSISTING UMKMUU NO. 20/2008 TTG UMKMUsaha Besar : Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 M Hasil Penjualan Lebih dari 50 M Usaha Menengah : Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 M Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M Usaha Kecil : Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M Usaha Mikro : Kekayaan Bersih/th Maksimal Rp 50 Jt Hasil Penjualan maksimal Rp 300JtKekayaan Bersih = total nilai kekayaan usaha (asset) total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil Penjualan = hasil penjualan bersih (netto) dari barang dan jasa dlm 1 th buku

Usaha Besar/Konglomerat : Omzet/th lebih dari Rp 50 M Asset lebih dari Rp 10 M Jumlah 4,52 ribu (0,01%)

Usaha Menengah: Omzet/th dari Rp 1 M s/d Rp 50 M Asset dari Rp 200 jt s.d Rp 10 M Jumlah 120,25 ribu (0,24%) Usaha Kecil : Omzet/th dari Rp 200 jt - Rp 1 M Asset s.d Rp 200 jt Jumlah 2,02 Juta (4,05%) Usaha Mikro : Omzet/th s.d Rp 200 jt Asset s.d Rp 50 jt Jumlah 47,70 juta (95,70%)SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM TAHUN 2007, BERITA RESMI STATISTIK No. 28 BPS 2008 UU No. 9/1995 ttg Usaha Kecil PP No. 32/198 ttg Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Inpres No. 10/1989 ttg Pemberdayaan Usaha Menengah

2

B. PERAN DAN KONTRIBUSI UMKM 1 2 3 4 5 Sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha (49,8 juta unit usaha atau 99,99%) Penyerap tenaga kerja terbanyak (91, 8 juta pekerja atau 97,3%) Kontribusinya terhadap PDB (Rp 2.121,3 triliun atau 53,6% ) Nilai investasi yang cukup signifikan (Rp 462,01 triliun atau 46,2%) Kinerja ekspor non-migas (Rp 142,8 triliun atau 20%)3

C. KONDISI KSP/USP-KOP DAN KJKS/UJKSJumlah KSP/USP-Koperasin dan KJKS /UJKS adalah 38.083 Koperasi yang terdiri dari 1.598 KSP/KJKS (3,46%) dan 36.485 USP-Kop./UJKS (96,54%).

KSP/USP KOP dan KJKS

Total asset Rp 8,917 triliun dengan jumlah anggota 5,47 juta.

Simpanan yang diterima 1.779 milyar, dengan volume usaha (total pinjaman yang diberikan) sebesar Rp 14.650 m.

KOPERASI : JUMLAH 141.326 UNIT ANGGOTA 27,7 JUTA DAN TOTAL SIMPANAN ANGGOTA RP TRILIUN TOTAL ASSET RP 38 TRILIUN VOLUME USAHA RP 62,7 TRILIUN.

16,79

4

II. PELUANG DAN PERMASALAHAN UMKMA. POTENSI DAN PELUANG UMKM1. UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia; 2. Masih besarnya pasar dalam negeri bagi produk UMKM; 3. UMKM lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dengan dukungan Sumber Kekayaan Alam Indonesia; 4. Komposisi modal sendiri lebih besar dari pada modal luar; 5. Kebutuhan pembiayaan yang tidak terlalu besar; 6. NPL Kredit Perbankan UMKM masih dibawah 5 %; 7. Lebih lentur terhadap krisis gejolak ekonomi global;5

B. PERMASALAHAN UMUM UMKM

1. Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional; 2. Masih rendah kualitas SDM pengelola LKM; 3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern; 4. Kemampuan pemasaran yang terbatas 5. Akses informasi yang rendah 6. Legalitas formal dan perlindungan usaha yang belum memadai; 7. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan,khususnya perbankan.6

C. PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM1. Terbatasnya fasilitasi kredit mikro bagi UMKM dari perbankan 2. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis 3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan 4. Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi 5. Terbatasnyan jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah

7

III. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KUKM ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KUKMTAHUN 2008PROGRAM POKOK

RPJPUU No.17 Tahun 2007

RPJMAgenda Pembangunan Nasional 2004-2009 (Perpres No.7/2005)

RKPPRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI (Perpres No. 18/2007) Agenda Pembangunan 2008 1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja 2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Ke-hutanan, dan Pembangunan Perdesaan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi 4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 5. Peningkatan Efektivitas Penang-gulangan Kemiskinan 6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular

I.

1. Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

II.

Terdiri dari 6 Bagian 36 Bab Bagian IV Bab 16 Bab 17 Bab 19 Bab 20

III.

IV.

V.

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UKM Program Pengembanga n Sistem Pendukung Bagi UKM Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

8

KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2008) DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM8 Prioritas RKP 2008 1. Peningkatan Ekspor, dan Kerja Investasi, KesempatanKeterkaitan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Fokus 9 : Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumber Daya Produktivitas 1) Pengembangan jaringan antar LKM/KSP 2) Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit, Koperasi, dan UMKM 3) Pengembangan Pemasaran Produk dan Jaringan Usaha KUKM 4) Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi Fokus 3 : Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi 4. Peningkatan Akses Kualitas Pendidikan Kesehatan dan dan

5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan 6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Serta Penyelesaian Konflik 8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular

Fokus 2 : Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin 1) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dgn pola bagi hasil/syariah dan konvensional, termasuk perempuan pengusaha 2) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM 3) Pelatihan fasilitator budaya/motivasi ush & teknis manajemen usaha mikro 4) Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan 5) Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi 6) Pendampingan Penjaminan Kredit Investasi UKM, terutama agribisnis dan industri Fokus 1b : Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di DIY, Jateng, serta Pasca Bencana Alam Lainnya di Berbagai Daerah Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi

9

IV. STRATEGI PENGEMBANGAN KUMKMA. STRATEGI UMUM 1 2 3 4 510

B. STRATEGI KHUSUS

PELIBATAN SELURUH STAKEHOLDE R

PENDEKATAN PENGEMBANGAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM YANG TERPADU ATAU INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM FOR SAVING AND LOAN COOPERATIVES (IDEPSLC).

11

Cetak biru (blue print) Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan kebijakan dan program terpadu Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada intinya berisi pokok-pokok : kebijakan, strategi, rencana, dan program pengembangan KJK yang terintegrasi. Blue print KJK akan dijadikan pedoman atau guidance bagi instansi terkait dan para pelaku (stakeholder) Koperasi dan UMKM untuk jangka waktu lima tahun yaitu 2009- 2014.

12

C. OUT PUT PETA KEBUTUHAN PEMBIAYAANDari IDeP-SLC dapat dibuat matrik rencana tindak jangka menengah (1 s/d 5 tahun) Rencana tindak diharapkan bisa ditungkan dalam semacam Paket Kebijakan Pengembangan KJK.INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM FOR SAVING AND LOAN COOPERATIVES (IDEP-SLC).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

RENCANA TINDAK JANGKA MENENGAH

MATRIK KEBIJAKAN (POLICY MATRIC) Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK Audit KJK Lembaga Penjamin Simpanan KJK Pengembangan sistem tanggung renteng Rating bagi KJK Sertifikasi pengelola jasa KJK13

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKA. PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN KUKM

LINTAS PENDIDIKAN Dasar Menengah Atas Sarjana

LINTAS GANDER -Laki-laki -Perempuan

LINTAS WILAYAH -Pedesaaan -Perkotaan -Perbatasan -Daerah Tertinggal

LINTAS SEKTOR -Pertanian/Agribisnis -Perdagangan -Kerajianan -Industri Kecil

MANAJEMEN DAN SDM - Pendidikan bagi pengurus dan menejer koperasi.

PEMBIAYAAN -P3KUM -PERKASSA -KOSIKA -MODAL VENTURA (Mulai TA 2008 semua perkuatan dalam bentuk dana bergulir dilaksanakan oleh LPDB)

PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA -PENGEMBANGAN PROMOSI: - Alat Pengembangan Promosi - Trading Board - Pameran -PENGEMBANGAN PEMASARAN : - Pemberdayaan Pasar tradisional - Pengelolaan PKL (kaki 5) - Minimarket Koperasi (Semsco Mart)

14

B. SEGMENTASI & PROGRAM PEMBIAYAAN KUMKMUU NO. 20/2008 TTG UMKMUsaha Besar : Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 M Hasil Penjualan Lebih dari 50 M Usaha Menengah : Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 M Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M Usaha Kecil : Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M Usaha Mikro : Kekayaan Bersih/th Maksimal Rp 50 Jt Hasil Penjualan maksimal Rp 300Jt

GO PUBLIK : Saham, Obligasi

PASAR MODAL

KREDIT KOMERSIL

BUSINESS PLAN PERBANKAN

KREDIT PROGRAM

1. KUMK SUP 005 2. SERTIFIKASI TANAH 3. PENJAMINAN KREDIT

DANA BERGULIR

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR (LPDB)

Fakir Miskin

BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL

39,5 juta (2006) 37,17 juta (2007) 34,69 juta (2008)

15

VI. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG PEMBIAYAANA. PENGARUSUTAMAAN GENDER1. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. 2. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 16

B. KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUANDalam Ribu

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2008 : 227,7 Juta, Jumlah Penduduk Perempuan 113,7 (49,93%)Sumber : http://www.datastatistik-indonesia.com (BPS, 2008)

17

Keterangan Grafik Berdasarkan grafik di atas, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2008 adalah 227,7 Juta jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki hampir setara dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 114 juta jiwa penduduk laki-laki berbanding 113,7 juta jiwa penduduk perempuan. Selanjutnya berdasarkan data sakernas tahun 2007 status pekerjaan perempuan yaitu 9,1 juta bekerja disektor formal dan mayoritas sebagai buruh dan 26,3 juta bekerja disektor informal. Peningkatan penyerapan tenaga kerja saat ini cendrung pada kelompok kegiatan informal mencapai 69,49%, khususnya pada usaha mikro dengan status berusaha sendiri dan pekerja keluarga yang jumlahnya saat ini mencapai Jumlah 47,70 juta (95,70%), (BPS, 2009).

18

C. JUMLAH KOPWAN (KSP/USP DAN KJKS/UJKS)

Sumber : Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2008

19

D. POTENSI UMKM PEREMPUAN 1. Perempuan merupakan pengelolan keuangan rumah tangga dan memberi kontribusi lebih dari 1/3 atau lebih untuk income rumah tangga, dengan melakukan berbagai kegiatan usaha produktif yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha dan atau koperasi. 2. Umumnya perempuan lebih amanah atau lebih bertanggungjawab dalam mengelola uang atau pinjaman (kepemilikan jiwa interpreneur :keseimbangan pendapatanpengeluaran) 3. Teratur dalam mengangsur pinjaman dan rajin menghadiri pertemuan bimbingan dan konseling usaha (rasa sosial, toleransi, ikatan kelompok)

20

E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMK YANG RESPONSIF GENDER Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang responsif Gender, program ini merupakan kegiatan bantuan perkuatan modal usaha (modal kerja) kepada kelompok usaha mikro dan kecil diutamakan perempuan dengan penerapan pola tanggung renteng. Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2004-2007 dengan realisasi : Tahun 2004 = 30 Koperasi (1 Kop=1Kelompok) = 30 Kelompok Tahun 2005 = 27 Koperasi (1 Kop=2Kelompok) = 54 Kelompok Tahun 2006 = 32 Koperasi (1 Kop=3Kelompok) = 96 Kelompok Tahun 2006 = 31 Koperasi (1 Kop=1Kelompok) = 31 Kelompok Sampai dengan tahun 2007 jumlah kelompok usaha perempuan yang telah memanfaatkan 211 kelompok melalui 120 unit Koperasi dengan jumlah dana Rp 1,582 Milyar, dengan alokasi masingmasing kelompok Rp. 7,5 Juta.21

PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI KOPERASI WANITA

1. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Program PERKASSA); 2. Program Pengembangan UMK yang Responsif Gender. 3. Program lain yang dapat di akses: Kredit Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) dari Dana SUP005; Lingkage Bank Umum dengan KSP/USP-Kop dan KJKS/UJKS Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah; Kredit Usaha Rakyat (Program Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi)22

22

REKAPITULASI REALISASI PROGRAM PERKASSA TAHUN 2006 s.d 2007

No.

U R A IA N23

REKAPITULASI REALISASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMK YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2004 s.d 2006

Sampai dengan tahun 2006 jumlah kelompok usaha perempuan yang telah memanfaatkan 180 kelompok melalui 89 unit KSP/USP Koperasi dengan jumlah dana Rp 1,33 Milyar dan pada tahun 2007disalurkan dana sebesar Rp 697,5 Juta kepada 31 koperasi

24