DEPUTI MENTERI NEGARA BIDANG PEMBIAYAAN

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBIAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

YANG RESPONSIF GENDER

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

2

UU No. 9/1995 ttg Usaha KecilPP No. 32/198 ttg Pembinaan dan Pengembangan Usaha

KecilInpres No. 10/1989 ttg Pemberdayaan Usaha Menengah

SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM TAHUN 2007, BERITA RESMI STATISTIK No. 28 BPS 2008

Kekayaan Bersih = total nilai kekayaan usaha (asset) – total nilai kewajiban,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hasil Penjualan = hasil penjualan bersih (netto) dari barang dan jasa dlm 1 th buku

Usaha Mikro :Kekayaan Bersih/th Maksimal Rp 50 Jt Hasil Penjualan maksimal Rp 300Jt

Usaha Kecil :Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 JtHasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Menengah :Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 MHasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M

Usaha Besar :Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 MHasil Penjualan Lebih dari 50 M

UU NO. 20/2008 TTG UMKM

A. KONDISI EKSISTING UMKMA. KONDISI EKSISTING UMKM

Usaha Besar/Konglomerat : • Omzet/th lebih dari Rp 50 M

• Asset lebih dari Rp 10 M • Jumlah ± 4,52 ribu (0,01%)

Usaha Menengah:• Omzet/th dari Rp 1 M s/d Rp 50 M

• Asset dari Rp 200 jt s.d Rp 10 M• Jumlah ± 120,25 ribu (0,24%)

Usaha Kecil :• Omzet/th dari Rp 200 jt - Rp 1 M

• Asset s.d Rp 200 jt• Jumlah ± 2,02 Juta (4,05%)

Usaha Mikro :• Omzet/th s.d Rp 200 jt

• Asset s.d Rp 50 jt• Jumlah ± 47,70 juta (95,70%)

I. PENDAHULUAN

3

B. PERAN DAN KONTRIBUSI UMKM

Sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha(49,8 juta unit usaha atau 99,99%)1

2

Kontribusinya terhadap PDB(Rp 2.121,3 triliun atau 53,6% )

3

Nilai investasi yang cukup signifikan(Rp 462,01 triliun atau 46,2%)

4

Kinerja ekspor non-migas(Rp 142,8 triliun atau 20%)

5

Penyerap tenaga kerja terbanyak(91, 8 juta pekerja atau 97,3%)

4

C. KONDISI KSP/USP-KOP DAN KJKS/UJKS

KSP/USP KOP dan

KJKS

Jumlah KSP/USP-Koperasin dan KJKS/UJKS adalah 38.083 Koperasi yang terdiri dari 1.598 KSP/KJKS (3,46%) dan36.485 USP-Kop./UJKS (96,54%).

Total asset Rp 8,917 triliun denganjumlah anggota 5,47 juta.

Simpanan yang diterima 1.779 milyar, dengan volume usaha (total pinjamanyang diberikan) sebesar Rp 14.650 m.

KOPERASI : JUMLAH 141.326 UNIT ANGGOTA 27,7 JUTA DAN TOTAL SIMPANAN ANGGOTA RP 16,79

TRILIUN TOTAL ASSET RP 38 TRILIUNVOLUME USAHA RP 62,7 TRILIUN.

5

II. PELUANG DAN PERMASALAHAN UMKM

1. UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia;

2. Masih besarnya pasar dalam negeri bagi produk UMKM;

3. UMKM lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dengan dukungan Sumber Kekayaan Alam Indonesia;

4. Komposisi modal sendiri lebih besar dari pada modal luar;

5. Kebutuhan pembiayaan yang tidak terlalu besar;

6. NPL Kredit Perbankan UMKM masih dibawah 5 %;

7. Lebih lentur terhadap krisis gejolak ekonomi global;

A. POTENSI DAN PELUANG UMKMA. POTENSI DAN PELUANG UMKM

6

1. Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional;

2. Masih rendah kualitas SDM pengelola LKM;

3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern;

4. Kemampuan pemasaran yang terbatas

5. Akses informasi yang rendah

6. Legalitas formal dan perlindungan usaha yang belum memadai;

7. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan,khususnya perbankan.

B. PERMASALAHAN UMUM UMKM

7

1. Terbatasnya fasilitasi kredit mikro bagi UMKM dari perbankan

2. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis

3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan

4. Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi

5. Terbatasnyan jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah

C. PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM

8

RPJP RPJM RKPPROGRAM

POKOK

1. Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai

2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi

3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

(Perpres No. 18/2007)

PRIORITAS PEMBANGUNANDI BIDANG EKONOMI

• Terdiri dari

6 Bagian

36 Bab

• Bagian IV

Bab 16

Bab 17

Bab 19

Bab 20

• Agenda Pembangunan 20081. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan

Kerja2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Ke-hutanan,

dan Pembangunan Perdesaan3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan

Peningkatan Pengelolaan Energi4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan

Kesehatan5. Peningkatan Efektivitas Penang-gulangan

Kemiskinan6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko

Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular

Agenda Pembangunan

Nasional 2004-2009

(Perpres No.7/2005)

UU No.17 Tahun 2007

ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KUKMTAHUN 2008

I. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UKM

II. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UKM

III. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

IV. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

V. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

III. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KUKM

9

KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2008)DENGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM

Keterkaitan8 Prioritas RKP 2008

1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

7. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Serta Penyelesaian Konflik

8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular

Fokus 2 : Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin1) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dgn

pola bagi hasil/syariah dan konvensional, termasuk perempuan pengusaha2) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM3) Pelatihan fasilitator budaya/motivasi ush & teknis manajemen usaha mikro4) Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan5) Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi6) Pendampingan Penjaminan Kredit Investasi UKM, terutama agribisnis dan

industri

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMKEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Fokus 9 : Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumber Daya Produktivitas

1) Pengembangan jaringan antar LKM/KSP2) Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penjaminan kredit, Koperasi, dan UMKM3) Pengembangan Pemasaran Produk dan Jaringan Usaha KUKM4) Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi

Fokus 3 : Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan

Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota

Fokus 1b : Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di DIY, Jateng, serta Pasca Bencana Alam Lainnya di Berbagai Daerah

Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi

10

IV. STRATEGI PENGEMBANGAN KUMKM

A. STRATEGI UMUM

1

2

3

4

5

11

B. STRATEGI KHUSUS

PENDEKATAN PENGEMBANGAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM

YANG TERPADU ATAU INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM FOR SAVING AND LOAN COOPERATIVES (IDEP-

SLC).

PELIBATANSELURUH

STAKEHOLDER

12

Cetak biru (blue print) Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan kebijakan dan program terpadu Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Pada intinya berisi pokok-pokok :•kebijakan, •strategi, •rencana, dan •program pengembangan KJK yang terintegrasi.

Blue print KJK akan dijadikan pedoman atau guidance bagi instansi terkait dan para pelaku (stakeholder) Koperasi dan UMKM untuk jangka waktu lima tahun yaitu 2009- 2014.

13

C. OUT PUT PETA KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dari IDeP-SLC dapat dibuat matrik rencana tindak jangka menengah (1 s/d 5 tahun) Rencana tindak diharapkan bisa ditungkan dalam semacam Paket Kebijakan Pengembangan KJK. 

RENCANA TINDAK JANGKA

MENENGAH

MATRIK KEBIJAKAN (POLICY MATRIC)

1. Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK

2. Audit KJK3. Lembaga Penjamin Simpanan KJK4. Pengembangan sistem tanggung

renteng5. Rating bagi KJK6. Sertifikasi pengelola jasa KJK

INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM FOR

SAVING AND LOAN COOPERATIVES

(IDEP-SLC).

14

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMK

A. PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

LINTAS PENDIDIKAN

- Dasar - Menengah- Atas- Sarjana

LINTAS GANDER

-Laki-laki-Perempuan

LINTAS WILAYAH

-Pedesaaan-Perkotaan -Perbatasan-Daerah Tertinggal

LINTAS SEKTOR

-Pertanian/Agribisnis-Perdagangan-Kerajianan-Industri Kecil

MANAJEMEN DAN SDM

- Pendidikan bagi pengurus dan menejer koperasi.

PEMBIAYAAN

-P3KUM-PERKASSA-KOSIKA-MODAL VENTURA

(Mulai TA 2008 semua perkuatan dalam bentuk dana bergulir dilaksanakan oleh LPDB)

PEMBERDAYAAN KUKM

PEMASARAN DANJARINGAN USAHA

-PENGEMBANGAN PROMOSI:- Alat Pengembangan Promosi- Trading Board- Pameran

-PENGEMBANGAN PEMASARAN :- Pemberdayaan Pasar tradisional- Pengelolaan PKL (kaki 5)- Minimarket Koperasi (Semsco Mart)

15

BUSINESS PLAN PERBANKAN

1. KUMK SUP 0052. SERTIFIKASI TANAH3. PENJAMINAN KREDIT

BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR (LPDB)

Usaha Mikro :Kekayaan Bersih/th Maksimal Rp 50 Jt Hasil Penjualan maksimal Rp 300Jt

Usaha Kecil :Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 JtHasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Menengah :Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 MHasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M

Usaha Besar :Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 MHasil Penjualan Lebih dari 50 M

UU NO. 20/2008 TTG UMKM

PASARMODAL

Fakir Miskin± 39,5 juta (2006)± 37,17 juta (2007)± 34,69 juta (2008)

DANA BERGULIR

KREDIT PROGRAM

KREDIT KOMERSIL

GO PUBLIK : Saham, Obligasi

B. SEGMENTASI & PROGRAM PEMBIAYAAN KUMKM

16

VI. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG PEMBIAYAAN

1. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

2. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

A. PENGARUSUTAMAAN GENDER

17

B. KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUANB. KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Dalam Ribu

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2008 : 227,7 Juta, Jumlah Penduduk Perempuan 113,7 (49,93%)

Sumber : http://www.datastatistik-indonesia.com (BPS, 2008)

18

• Berdasarkan grafik di atas, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2008 adalah 227,7 Juta jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki hampir setara dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 114 juta jiwa penduduk laki-laki berbanding 113,7 juta jiwa penduduk perempuan.

• Selanjutnya berdasarkan data sakernas tahun 2007 status pekerjaan perempuan yaitu 9,1 juta bekerja disektor formal dan mayoritas sebagai buruh dan 26,3 juta bekerja disektor informal.

• Peningkatan penyerapan tenaga kerja saat ini cendrung pada kelompok kegiatan informal mencapai 69,49%, khususnya pada usaha mikro dengan status berusaha sendiri dan pekerja keluarga yang jumlahnya saat ini mencapai Jumlah ± 47,70 juta (95,70%), (BPS, 2009).

Keterangan Grafik

19

C. JUMLAH KOPWAN (KSP/USP DAN KJKS/UJKS)

Sumber : Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2008

20

1. Perempuan merupakan pengelolan keuangan rumah tangga dan memberi kontribusi lebih dari 1/3 atau lebih untuk income rumah tangga, dengan melakukan berbagai kegiatan usaha produktif yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha dan atau koperasi.

2. Umumnya perempuan lebih amanah atau lebih bertanggungjawab dalam mengelola uang atau pinjaman (kepemilikan jiwa interpreneur :keseimbangan pendapatan-pengeluaran)

3. Teratur dalam mengangsur pinjaman dan rajin menghadiri pertemuan bimbingan dan konseling usaha (rasa sosial, toleransi, ikatan kelompok)

D. POTENSI UMKM PEREMPUAND. POTENSI UMKM PEREMPUAN

21

Sampai dengan tahun 2007 jumlah kelompok usaha perempuan yang telah memanfaatkan 211 kelompok melalui 120 unit Koperasi dengan jumlah dana Rp 1,582 Milyar, dengan alokasi masing-masing kelompok Rp. 7,5 Juta.

E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMK YANG RESPONSIF GENDER

Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang responsif Gender, program ini merupakan kegiatan bantuan perkuatan modal usaha (modal kerja) kepada kelompok usaha mikro dan kecil diutamakan perempuan dengan penerapan pola tanggung renteng.

Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2004-2007 dengan realisasi :

Tahun 2004 = 30 Koperasi (1 Kop=1Kelompok) = 30 Kelompok

Tahun 2005 = 27 Koperasi (1 Kop=2Kelompok) = 54 Kelompok

Tahun 2006 = 32 Koperasi (1 Kop=3Kelompok) = 96 Kelompok

Tahun 2006 = 31 Koperasi (1 Kop=1Kelompok) = 31 Kelompok

22

1. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Program PERKASSA);

2. Program Pengembangan UMK yang Responsif Gender.

3. Program lain yang dapat di akses:• Kredit Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) dari Dana SUP-

005;

• Lingkage Bank Umum dengan KSP/USP-Kop dan KJKS/UJKS

• Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah;

• Kredit Usaha Rakyat (Program Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi)

22

PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI KOPERASI WANITA

23

Kop. (Rp.000) Kop. (Rp.000) Kop. (Rp.000) Kop. (Rp.000) Kop. (Rp.000) Kop. (Rp.000)

1. POLA KONVENSIONAL 100 10.000.000 98 9.800.000 98 125 12.500.000 123 12.300.000 98 225 22.500.000 221 22.100.000 98

2. POLA SYARIAH 98 9.800.000 98 9.800.000 100 125 12.500.000 124 12.400.000 99 223 22.300.000 222 22.200.000 100

198 19.800.000 196 19.600.000 99 250 25.000.000 247 24.700.000 99 448 44.800.000 443 44.300.000 99

Plafon Realisasi%

TOTALTAHUN 2006

TOTAL

URAIANNo.

TAHUN 2007

Plafon Realisasi%

Plafon Realisasi%

REKAPITULASI REALISASIPROGRAM PERKASSA TAHUN 2006 s.d 2007

REKAPITULASI REALISASIPROGRAM PERKASSA TAHUN 2006 s.d 2007

24

REKAPITULASI REALISASIPROGRAM PENGEMBANGAN UMK

YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2004 s.d 2006

REKAPITULASI REALISASIPROGRAM PENGEMBANGAN UMK

YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2004 s.d 2006

Sampai dengan tahun 2006 jumlah kelompok usaha perempuan yang telah memanfaatkan 180 kelompok melalui 89 unit KSP/USP Koperasi dengan jumlah dana Rp 1,33 Milyar dan pada tahun 2007disalurkan dana sebesar Rp 697,5 Juta kepada 31 koperasi