Jumal Alaml Vol 14

Terakreditasl No

Hal 1-83 Jllkanll

Desember 2009 ISSN

0853-8514

KEBIJAKAN PENGENOALIAN L1NGKUNGAN 01 KAWASAN PEROAGANGAN BEBAS BATAM

Oleh: W.lter Gultom Mahasisw8 Doktotal PSL SPS-JPB

S .. ntu n R.P,Sitol1.ls , Etty Rlanl, BlmtJ.ng PI1IIOOwo SOIId.rlO Oosen IPS Bogor

ABSTRACT

Froo fTade, economic3 f}/'Owth. and environmen/ef8 cflaim> of international free trade activity which is 6ach other interconnected. Region Satam is ona of free trade eroa (FTZ) which ecled by GCJVfmlmenl Reglis/ion Number 46 year 2007. Openess policy in FTZ BII/am Is estimated flaving onvirMfTlflntal impact for Salem region, so thaI environmental corttro#ing pdicy must be ltudied. This f9search aims ,re : (a) to ImalYZ8 policy effoctiwmess, law and r&flIJation in FTZ Salam development; (b) to analyre roI8 01 Sl8keholders in flnvirl>nf7l(fnlal management in FTZ Bat,m; and (e) to determine policy 81lemaliw of environmental managemoot in FTZ Balam.Resuit of research indiceles thet froe commerclBl activity in Bil/am increases 9Ct)(I(}mic growth and inCfHlseS income, but environmental degradation incre8$ed as reslil of exploiting of resollfCEls 800 waste from industry lind household. Existing environmental management policy In Balam is not IlbJe to control environmental impact heppenoo. Environmental management policy at Batam atua as district tugu/ation (P6rda) is incompatible with area status of Salam as intemllrional free /rods ZOO9. StakfiOOlders have some opinions that environmental i$$lJes must be integrated InlO economic growth policy. Environmental problems in &llam must be rearrang&d by command and controJ policy. 1/ ki impottanl because 01 sUslainab~ity of Baram area ki not be realized. Besides 01 command and control policy, incentives policy besad on marlo:e/ based instfument can be implemented.

Key words : commend and control. environmenl9i management, FTZ Blitam

1. PENOAHUlUAN

1.1. Lltlr B.lakilng PBrkemoongan kegiatan .konomi dunia di era

gIob8tisasi ekonomi menuntut dikuraoginya hambiltan petdagllnglln (trade bIlrriers). Pengurangan hambalan tersebut juga merupakan kondtsl yang memberikan peluen\) untuk mencapal perlumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan inveslasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diantaranya dangan adanya kebijakan pengembang811 akooomi wIayah tertentu berupa kawa$8l1 ~ bebas (KPB) dan pelabuhan bebas. Sejumlah hambalan perdagangan seperti tarif, pajak dan kuola barang dihilangkan yang disertal dengan pangurangan persyaratan birokrasi untuk manin\)katkan daya tank Investasl domestik dan eslng. Aklivjias ekonoml pardagangan babas tersebut menimbulkan eI($\emalita$ terhadap lingkungan. karena lingkungan

berp.ran sabagai barang kOflsumsi, penyedla sumberdaya alam. dan tampa! menampung limbah (Alavi dan Thompson. 1988: Buller. 1992; Antweiler .'81., 2001). Oalam hal inl kegiatan perdagan\)an bebas lidak lar1epas dan permasalahan lingkungan,

Wdayah Batam merupakan wlah satu dari KPB yan\) ditetapl<an berdasarkan Paraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tantong Kawasan Perdagangan Babas dao Palabuhan Bebas Batam. Balam yang s&eara de facIo lalah lama menjadl kawasan perdagangan bebal merupakan pusat pertumbuhan ekonoml yang pesat di Indonesia dengan Iaju pertumbuhan ekonorri ral<HaIa Ihe"capei 7,5% per tatul (Batam, 20(9). Pertumbdlan ekonomi dl ewal industriatlusl sale in meningkatkan pendapatan juga menurunkan kuali'las lin-gkungan (Katz, 20oo:Copeland dan Teylor, 20(4).

Indikator kual itas lin\)kun\)an dl Batam selema inI mengindikasbn adanye pennasalahan qlwngan

Alaml Vol. 14 NO.3 Tahun 2009

(environmental problems) yang terjadl dl dalam den sekitar KPB Balam (Bapedalda Balam, 2008). Pal1l1asalahan lingkungan tersebut periu dikendalikan melalui sejumlah kebijakan (policy), sehingga pembangunan ekooomi KPB Balam dapat berjalan secara barl<elanjutan. Upaya merumuskan kebijaKan pengendalian lingkungan untuk mengoptimalkan kegialan perekomian di KPB Balam yang barsinergis dengan pertindungan lingkungan dan ekosislemnya dipartukan. Kebijakan pengendalian lingkungan, peranan para pihak dalam pengendalian lingkungan d i KPB Balam pertu dikaji untuk mendapatkan altematil kebijakan pengandalian lingkungan di KPB Batam.

1.2. Tujuan Panelilian in i bartujuan untuk: (I) Mangelahui

tingllat kebertanjulan kawasan KPB Batam saat ini, (2) Mengelehui elektifilas kebijakan dan peraturen perundang-undangan dalam pengembangan KPB Balam dalam kaitannya dengan pengendalian lingkungan di kawasan lersebul: (3) Mangelahui peranan pihak-pihak lerkait dalam pelaksanaan sistem pengendalian lingkungan di KPB Salam: serta (4) Manyusun allemat il kebijakan pengendalian lingkungan yang sesuai dengan pengembangan KPB Batam.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tampat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan

Perdagangan Bebas (KPB) Batam salama 13 (Iiga belas) bulan mulal April 2008 sampei dengan April 2009.

2.2 Jenls dan Sumber Data serta Metode Jenis data, sumbar dala, teknik anal is is dala

dan keluaran yang diharapkan dan tiap tujuan penel~ian disajikan peda Tabel 1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kabertanjutan Wilayah KPB Batam Hasi l analisis Rap-KAPERBA (MDS) pada

diagram layang (Gambar 1) manunjukkan nilai indeks kabartanjutan dimens; lingkungan dan sasia! kawasan perdagangan babes Salam, masing-masing sebesar 33.01% dan 43.68%. Berdasarl<an klasifikasi slatus kebertanjutan, dimensi lingkungan dan sasial pada KPB Balam termasuk dalam kategori kurang berl<elanjutan. 5ementara nilai indeks keberlanjutan d imensi ekonomi KPB Balam adalah 69.40%. Ini lergolong kalegori cukup berkelanjulan dalam

Gambar 1. Diagram layang nilai indeks kebenanjutan KPB Balam

pangambangannya sebagai kawasan perdagangan babas. 8ardasarllan metode pengMungan nitai indaks gabungan yang dianjurkan deh Budiharsono (2002), nila i indeks kabertanjutan gabungan KPB Balam adalah 47.46 yang tergolong kalegori belum berkelanjutan.

Hasil analisis leverage menunjukkan bahwa untuk dimensi lingkungan (Gambar 2a), ketersediaan sumberdaya air, keanakaragaman hayali. keJadlan erosi fanah, dan upaya pertindungan lingkungan dan pancemaran adalah atribul_atribut yang paling berpengaruh terhadap status kebertanjutan KPB Batam. Atribut yang paling berpengaruh dari hasil anal isis leverage dimensi ekonomi (Gambar 2b) adalah atr1but pendapatan perkapita. atfiblJt kawasan bisnis '" Industri dan investasi asing. Tingkat pendidikan relalif, konflik penggunaan la han, kesehalan masyarakal, dan tingkat pertumbuhan penduduk adalah atfibut-altribut dari dimensi sasial yang pal ing berpengaruh terhadap status kebertanjutan KPB Balam (Gambar 2c).

Hasi l tersebul menunjukkan bahwa selama ini kegiatan pengembangan KPB Satam lebih mengarah pada pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan perdagangan bebas. Akibat pengembangan yang masih barorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebul mamberikan dampak eksternalitas negalil terhadap d imensi lingkungan dan dimensi sosiat. Untuk meningkalkan status kebeManjutan KPB Batam ka tingkal yang lebih baik, dipertukan intervensi atau perlakuan terhadap atribut-atribut yang paling berpangal\.lh peda setiap dimensi, tel\.ltama dimensi lingkungan dan dimansi sosial.

3.2. Pihak dalam Pengendallan Llngkungan dl KPB Balam Paranan para pihak dalam pangendalian

lingkungan di KPS Satam yang dianalisis menyangkut: tanggung jawab, hak dan kewajiban, manfaat yang

Kebijakan Pengendalian Ungkungan ... (lNaller G, San/un R.P.S., Elly R, Bambang P.S.) 11

---. -

--I ~-~-

. -

!

Gambar 2. Hasil anal Isis leverage untuk: 28. dimenll IIngkung.n: 2b. dimen,1 ekoooml; 2(: , dimenli 5OSisi.

diperoleh, serts Ungkat relasi antar stakeholder (pam.ngku kepentingan). Perbedaan pendapa\ mllling-masing pemangku kepanli "'g,n dilatarbele.klIII'IOi oIeh: porbedaan perarlan dan luga. m .. lng.mulng pemangku kepenting8l'l . Ungk" kepenting'n dati masing-masing kepeJ'l~ngan. Mrtso petaturetl yang mengalur roosing-masing pomllngku kepenlinoan. m.nIiId pendapat yang berlIeda tentang tanggung-jewab, hak dan kewajiban, manfaal dari keg/atan pengendalian Ilngkungan di KPB Salam, Seniuk tanggung Jawab dunla usahe dalam p8f980da1[an Ilngkungan dl KPB Betam IebI\ terlolws pad. upaya-upaya Internal dunia usaha untuk mencegah IImbah yang mencemari lingkungannya, larmasuk panggunaan bahan B3 yang mambahayaklln lingkungan. Tanggung·jawab lelnnya darl dunla usaha adatah menarapkan kablJllklln perusllhlllln yang pro-lingkungan, meningklltklln

12

kepedulian masyarllkllt lerhadap lingkungan, dan menyampaikan Informasl IIngkungan kepada Bapedalda.

Benluk tanggung-jSWllb masyarakal, termaSIJk IIklldemisi, berka ilan dengen pengendalian lingkungan di KPB Balam adalah memberikan masukan lentang keb lJakan atau peraturan pengandalian lingkungan di KPB Salam, mematuhi dan melaksanakan pel'Bturan daerah (Perda) terkait p8llOendafian lingkungan, serta turul mellOawasi pelakaanaan Parda pengeodalian lingkungan di KPB Salam. Adapun legisla\if (OPRO) mem~ikl tanggung­jawab dalam pangawasan pelakaanaan Perda lerkait pengendalian lingkungan dan sosialisasi program peleslar ian IIngkungan dl kawasan lersebul. Pemerinlah secara umum memllikl hak I).erkaitan dengan regulas i pengendellan lingkunt;lan dan perlindungan kawasan dl wltayah KPB Balam,

AIcorni Vol . 14 No. 3 Tahun 2009

Tabe4 2. TlIlQkal inl8fllksl antar pemangku kepenlingan

Pemerintah

"" .. OIl ..... Usaha

Mal y.r . . .. t

tarmasuk malakukan proses pangaw8Ian dan kepllbeanan lert1adap importasi barang-barang yang dianggap be~haya bagi kaleslanen lingkungan h~p di k8wuan lersebul.

Pamda kola Salam barhak malakukan pengawuan unluk mangandallken lingkung.n larhadap IJln ulaha terkait Ilngkungan yang lalah dikeluarkannya, l8C8ra slslemaUs, lerprogram, dan laNS manaNS. Salain ltu, kegialan pemulihan dan rehabi litas i akosistam yang lardagradasl menJadi program keglatan yang harus dilakukan. Pandapat ~n leglslatif tentang haknya dalam perlindungan lingkungan di KPS Salam adalah mengawasl dan mangusulkan kawnan bebas polusi, serla barkewaliben untuk paka dan pedull terhedap permasalallan lingkungan di KP8 Satam yang IT\IIUl kompIeka penanganannya.

Semakin baiknya kuaJitas IIngkungan aken menunjang pnxIuklifitas dan kualilas kalja Instanal pemanntah. Kualitas IIngkungan yang makin balk manlngkatken mlnat invaslasi ka KPB Satam sahlngga Industri be'l"awasan lingkungan akan s.emakin barkambang dan memoorikan Imaga ba-gl Kota Salam sabagai kOla beowawasan lingkungan , Pangandatian tingkungan di KPB Satam bagl dunla usaha mambarl ka n man feel dalam menumbuhkambangkan gairah Invaslas l y.ng befwawasan tingkungan. karena lingkungan hldup yang IerpeIihara baik IT*1jadi )aminan kebe!tanjutan usaha dalam jangka waktu panjang. Kegalrahan invaslasl barbasis lingkungan tantuny. akan meningk.atkan peluang kar}il dan pandapatan bagl mllly.r.kat di KPS Salam. Setain Itu, b.gi muyar.k". lingkungan yang larpailhara b.ik manlngkalkan keasrlan wilayahnya yang dapat dijadikan seba-gal obyek wisata. Pendepal ~glsJetif tantang manleal deri kegialsn pangendat lan lingkungaJ'l relatif lema dengan dunia usahe d9n masy~"'akat. ya~u menyangkul daya tank Invastasl, perek.onor'rian wIIayah. temindardari rawa.n bencana,

u ....

. 2 2

2

2

2

2

dan paningkatan keselahleraan masyarakal. Intemksi antaf pernar'lglcu k~ disa;kan pada Tabal 2. Rata-rata Inlaraksl .nlar pamangku kepentingan be!dasartan had anatisis IT*1un;..J<kan trlg)(at Inleraksi Q.Jkup balk. N~8i inleraksi yang cukup balk Ini menunjukkan bahw. pamahaman dan IJ'lteraks i anlar p",mMgku kepaJ'llingan lerhadap p",nl ingnya pangandalian tingkungan cukup baik. s",h ingga parumusan daJ'l pelaksane an kebijakan pengendal ian lingkungan dapat larprogram dengan baik.

K",tembagaan pengand.llan lingkungan yang ada Bfliama ini dirasa)(aJ'l Q.Jkup baik, tetapl koon:IlIasJ pengandalian lingkungan belum berj.atan optimal. Hal ini disebabkan belum lerbangun nya sikap dan lloIri b,llh, dari seIiap staktlholdets bahwa kateslarian lingkungan di Salam 58bagel langgung-jawab beqama. 0I8h kafflfla ilu. bflbarapa upaya unluk m8mparkual k",t",mbagaan dal.m pengandalian tingkungan di Balam adatah: a. M",mbangun komltmen barsama dianlara

stakeholders, baik pemerintah. masyara)(al. dan palaku usaha di Salam unluk m",ngaJ'ldalikan tingkungan hidup di Satam:

b. Mat ibatkan srllkello/ders dl Salam dalam: (a) pereJ'lC8naaJ'l program Pflngaodlliian lingkungan S8C8ra partisipalif : (b) pelaklanaan program pengendatlan IIngkungan; (c) pengawasan kagialan yang b,rdamp.k negatif lemadap lingkungan; sarta (d) koordiJ'l'sI pengandaiian lingkungan.

3.3 Allemirtif kab~akln pengendallan lingkungan di KPS Salam K",b ljakan pangflndallan IIngkungan di KPB

Satam disusun densan iT\flmPflrhatikan Faktor yang mampengaruhi p",ngandallan tingkungan di KPS Satam, Aklor yang bflrperan datam m(lnoendatikaJ'l permasatahan lingkungan di KPB Balam, TujuaJ'l pengendalian lingkungan dl KP8 Salam, s",rta

Kebijakiln Pengend8lian Lingkungan ... (W"'rar G. s"ntun R.P. S., Etty R, Bambang P. 5.)

-

Gambar 3. Hirarki kebijakan pengend8tlan lingkungatl dlKPB Batam ,

Alternallf k.blleken untuk mengendelikan pennasalahan kabijakan IIngkungan di KPB Batam.

Urman prloritas faktor yang mempenoarul1l ~ngendalian Nngkungan di KP8 BaUtn'l .datall : daya tarik investasi (O,.a3). peI1iIldungan akosistem (0,276). pertumbul'larl ekonomi 'Nilayah (0,141). serta konftik antara masyereket dan KPB (0, 101). Urutan prlori!ss tersebul menunjukkan bahwa deism meogendalikan pennasalahan lingkungan, faktor daya lalik Investasl memiIiId pellman penling dalam aistem pel'lgendallan lingkungan dl KPB Balam. Urut'n priorl !1II aktor yang mempengaruhi perlgendelien IIngkungan di KPB Balam adalah aebaga! berikut : Pemerintah (0,376), Pemerintah Oaer8h (0.276), PeI.ku Usaha (0,161), Masyarakal (0,105), dan I egis1etif (O.0B5) {Gambar 3). Paj .... i~ dengan ks\1;BlIIIIIQlWl )'III'U dil l liIti 'ya teI8h ~ Kola BIIIBm sebagaI KPB yang ITllIfUPIIkan kawasan ekonomi khusus. set.gai ~ nasIooaIekOIlOO, ~

kt1usus maks kebljaken pengeturan pembangunan wllayah kawaun, termasuk pengendalian IIngkungannya dlpengaruhl 0181'1 pemarintah yang ITI8IlgIIIualbn kIIbIJalum.

Urutan prlorll.n tujuan dalam pengendallan Mngkungan di KPB B,tam adatah : Pedlnduogan Ekoeletem K?B Batam (0,536), Penil"lgkllan Daya Tarlk Invest,,1 dl KPB Balam (0 ,301 ), dan Perturmuhan Ekonoml 'MIayah secara Berkelanjutan (0,163). Pengandallen Ilngkungan yang balk akan rnenc:iptakan perlindungan ekoslstem yang mantap,

menjamin keberlanjutan Investasi, dan ITIenyBnggB

ekonomi wiayall. Alt8matif kebijakan yang beBifat ooo .. ,mnd 8IId cont1OIlabih prioritas (0 ,667) dar1ada allamll tif kebljaklt1 yang besifal lneantlves and dislnc9ntives (0,333) (Gambar 3). Iso per1umbuhal'l Investasl dan ekonomIleblh <Iomioan dalam regulasi dan kebijakan dl KPB Batam dlbandlt1gkan dengan isu-isu penge!olaat1 dan pengel"ldaliat1 IIngkungan. KesenJangan ragulaslatall kebijakan anlar8 pro­eIIonomi dan plO ekologls menyebabkan regulasi tenlang pengendallan lingkungan sangal slldikil dlbandingkan dengan fenomena permasalahan Ilngkungan dl KPB Balam yang makin kompleks. Oleh karene ilu, aebelum kebijaken pet1gendalien IIngkullQllO yang slfatnya hotmtives and dJ#Icentives ~. rnaka k"~'akan yang bersifaI. command and conI1OIyang ditandIi der9Ifl adanya per',&lIIIiil standar tertenlu, pembolrian ijin. dan sanks! pedu diefektift<:an peIakuna8Mya. Hal tersebut).loa Mkait deogan lingkal kesadaran dan kepedlliian aebagian pelaku usaha dan masyarakat yang maslh rendah larhadap permasalahan lingkungan.

AlIemat/f kebi.lakan pangendallan Mngkungan Ii KPS BaIam meIipuIi ketrj ..... yang bel"llflll command oS ccnlroI dan be,..ifal IfIcentives & disinc:tmtives. Bardasarkan haaU anallsis yeng d luralkan aebelumnye, eltematlf kebljakan lingkungan dl KPB Batam portu mempertlmbangkan hal-hal prtoritas sabagal beriklll: a. Daya tank inVils!Ql merupakan faktor prIorItas

Alaml Vol . 14 No. 3 Tallun 2009

y.ng menenlvklln stralegi kebijak.n dal.m pengendalian lingkungan di Salam seb~.1

wllay.h KPB. Dengan makin mengv.lny. \unlvl'" Intemalisasi ~ngkvngan dalam listam perdilgangan Intemasional akao menuntut .tem pengendalian lingkvngan di KPS Batam leblh dlsempvrnakan dan sesvai dengan Ilandar intemllional pengelolaan lingkvngan. Makin tarkendali parmasalahan lingkvngan, maka ~ngkal deya tarik inveslasi makln IInggi;

b. Wiayah KPB Balam sebagai salah salu kawasan ekonomi khuIU5 ditelapkan olall kebljakan pemerintah. Kepenlil1gan pemerintah larhadap kawaun ini linggi sebagai upaya untuk menlngkalkan pelldapatan nasional. KeQijlIluin yang mangalu. KPS Salam. IlIrmllSl,lk pengandalian lingkungannya tidak lerI~s dan Intll rvenl i keb ijakan pamerinlah deng.n mllmpertimbangkan kepentingan masyarakal dan pemerintah daerah:

c. Inl i dar l pengendalian lingkungen adalah perlindungan ekosislam wilayah KPB Balam karena ekosi.lem wi layah ini menyediaken sejumlah barBng dan jasa (baik yang bers llal tangible dan intangible), yang penting dalam mendukung kegiatan pembangunBn di wililyah KPS Batam.;

d. Kebijakan yang bersilal command and COIItroJ Pflda tahapan awal KPB diberlakukan, pertu d i tegakka n pelaksanaannya k .. e n. pennaulahan lingkungan di KPB Balam yang makin kompleks dangan lingkal kapedullan pelakv usaha dan masyarakal relalil rendah. Permll, l.han lingkungan di Batam perlu dibanahi dengan kabijakan yang .llalnya command and control. yaitu berupa kebiJakan yang menga\ur pengendalian lingkungan secara langsung (dir'&ct policy). Hal ini disababkan bahwII walaupun peraluran Ian tang pengand. 1l111n lingkungan di Satam r.ukup komprehensi! lalap; kaberlanjutan akoslslem w~ayah Salam belum lerwujud. Namun dl slsi lain. B.lam sebagai KPS yang saral aktifilas ekonomi mamungkinkan juga dilerapkanny. yang berblllis insttumen ekO<1Oflli (economic based in$IrUm/Jnt) . PeneraPfln allernatif kebijakan larsebut porlu

dldukung dengan upaya·uPflya berikul ini : a. Melakukan penegakan hukllm lerhadap setiap

pelanggaran peraturan porundang·undangan yang mengalur pengendalian lingkungan di Batam:

b. Malibalkan parl is ipasi masyarakal dalam pengawnan pengendalian lingkungan di Batam;

c. Mewajibkan semua kegiatan ekonomi di setiap unil perusahaan untuk membual petunjuk pelaksanaan lentang pengendalian ~ngkungan cllngkungan ri usahalkeljanya n'IlOHlg-masing dan melapofl(an hasll pengendalliln lingkungan secal<l konsisIen dan tran~ kepada nstansil Bapedalda yang berwanang memantau kualilas lingkungan di Balam.

4. KEStMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 1. Hasil analisis kabarlanjulan wilayah Balam

menuniJkkan bahwa s.aal lni wieyah KPS Batam lergoloog wiayah yang belum befkelanjulan (not suslairnlble) dlman. kegl.t8n pengambangan KPB Balam leblh mengarah kepada pertumbuhan ekonoml I.bagal kawasan perdagangan bebas. Untuk meningkBlkan status kebertanjulan KPS Salam ke titIQkat yang Jebih baik, d iperlukan Inlervensi atau perlakuan terhadap atribut-alribut yang paling berpengaruh pada seliap dlmensl. terul.ma dimensi lingkungan (alrlbut: parllndungan terhadap keanekaragaman haya~, jamlnan keterse-diaan sumberdaya air. konservl!Isl lanah unluk menc:egah laju arosi lanah, serta peningkalan pefliI1dungan lingkungan dan peneemaran) dan dimens; sosial (.Iribut: penlngkalan \ingkat pendidikan. penyeleui. n konft ik penggunaan lahan. peniogkalan kesehatan masyalOlkat. serta pengendalian peI1umbuhan penduduk).

2. Pertumbuhan ekooomi di KPB Salam akibat bertakunya perdagangan bebas baLlm diimbangi dengan kebijakan pengandalian Ilngkurl93n yang sesuai dan memadal (competible environmental policies) sasuai dangan slalusnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bertaraf InternaSianal. Kebiiakan pengembangan KPB Satam masih labih memprioritaskan pe!'ll.lmbuhan ekonomi da~ kelestarian lingkungan. sehingga kebii akan pengembangan KPB Balam dalam pel"Speklif lingkungan malih mengikuli hipotesis pollution havens yang menerapkan slandar kllal;las Wngkungan seeara lebih Iongogar.

3. Para pihak (slakflholders) dengan peranannya masing·masing berpendap. 1 tama bahwa diperlukan pengendatl.n lingkungan yang diinlegrasikan derlQan kebiiakan pertumbuhan ekonomi

4. Alternatif kebijakan yang dipriorilaskan untuk membenahi permasalahan lingkungan di Balam adalah yang barsi!at command and control, yaitu

Kebijakan PefltJlll1d8lian Lingkungan ... (Waller G, SantINI R.P.S., city R, Bambang P.S.)

berupa kebijakan yang mengalur pengendalian linglrungan sec<lra lang sung (direct policY,. Hal ini disebabkan bahwa walaupun peraturan tentang pengendalian lingkungan di Salam cukup komprahensif tatapi keberlanjutan ekosistem wilayah Batam belum terwujud.

4.2. Saran Berkaitan dengan kesimpulan yang talah

dikemukakan sebelumnya, maka bebarapa saran yang dapat dirakomendasikan adalah sabagai berikut : a. Kepedu lian masyara kal. dunia usa hOI,

pemerintah kola. dan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan di KPS Salam perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya kampanya kesadaran lingkungan dan penyuluhan:

b. Penegakan hukum pertu d itingkatkan untuk mendorong efektifitas pelaksanaan kebijaka'n pengenda lian lingkungan yang s ifatnya oommand and oontrol. Kebijakan r::ommand and conlrol masih diperlukan karena kepedulian masyarakat dan dunia usaha umumnya masih rendah.

c. Kebijakan pengendal ian incentives dan disif!cenlives perlu dirint is un/uk; mendorong kesukarelaan masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di KPS Batam.

OAFTAR PUSTAKA

Alavi , J., and H. Thompson. 1988. Toward A Theory of Foreign Trade Zone. The International Trade Joumal,lIl (2): 203-216.

Antwe iler, w., B.R.Copeland. and M.5 Taylor. 2001. Is Free Trade Good for Environment? The American Economic Rev iew, 91 (4): 878-908.

Batam, 2009. Indikator ekonomi Satam. HTTP : IIwww.batam.go.idll.AccessedatlS-3·2009.

Budiharsono, S. 2007. Manual penentuan status dan laklor pengungkit PEL. Cet: 1. Direktorat Perekonomian Daerah BAPPENAS. Jakarta.

Butler, A. 1992 Environmental proteclion and lree trade zone: are they mutually exclusive? Federal Reserve Sank 01 St.Louis Review, 74: 3-16.

Copeland, R., and M.S. Taylor. 2004. Trade. Growth, and the Environment. Journal of Economic Literature, 42(1): 7-71 .

DuboiS, 0.1998. Capacity to manage rote changes in forestry. Inlemalionallnstitute for Environment and Development (liED). London.

International Institute fO'r Environment and Development (liED). 200S.The Four Rs. International Institute for Environment and Development (liED). London.

Katz, C. 2000. The Euro-Mediteranean Free Trade Zone and The Environment, tssuesand Evidence : Lessons from other trade agreement. In Katz. C. (Editor) : Environmental impacts 01 Euro­Mediteranean Free Trade Zone. Friend 01 th6 Earth Middle East. Amman.

Muhadj ir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatil. Edisi IV. Penerbit Rake Sarasin. Yogyakarta

Saaty, T.L. 2001. Decision making for leaders. Fourth Edition, University of Pittsburgh. RWS Publication. Washington. USA.

Alami Vol. 14 No 3 Tahun 2009