Embed Size (px)
Citation preview
1
Jika seorang keturunan Adam meninggal maka putuslah segala amalannya,
kecuali 3 hal, yaitu:
Sedekah jariyah
ilmu yang bermanfaat
Doa anak yang soleh
IAI KNOWLEDGE CENTER
CABANG SOLO
Qsftfoufe!cz;
IJI SAMAJI, SE., M.Si., Ak., CA., BKP.
IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
2
Pelatihan Pajak Terpadu Brevet A&B
Presented by:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
Lecturer n’ Preceptor Accountant
Tax Instructor / Accounting Trainer
Registered Tax Consultants / Tax Adviser
Accounting Service & Management Advisory
Writer Instructor Lecturer
081 357 822 744
08888 299 629
0819- 13200 364
081 357 822 744
0819- 13200 364
(Home) 022-8888 6851
Flexi : 022-6156 7822
08888299629; 022-31129253
3
3
Selamat Datang
Peserta Pelatihan Brevet Pajak
The Best
Teaching
4
A1
Slide 4
A1 Axioo; 17/11/2011
Cintailah Ilmu Pengetahuan,sebagaimana Kita mencintai
diri kita sendiri, karena dengan berilmu pengetahuan,Kita pasti akan selamat baik di dunia
maupun kelak di akhirat
Petuah bijak para profesional
5
5
Penghitungan PPh Wanita
Kawin & anak belum Dewasa
6
Penghitungan PPh WPOP
Tertentu
Penghitungan PPh OPSESI : 6
Sub pokok bahasan :1). Penghitungan PPh Atas Penghasilan Untuk Wanita Kawin
Dan Anak Yang Belum Dewasa
2). Penghitungan PPh Atas Penghasilan Untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
7
7
8
Penghitungan PPh atas Wanita Kawin dan Anak yg Belum
Dewasa
1
9
10
1010
PENGHASILAN ISTRI
PENGHASILAN KEPALA KELUARGA
KELUARGA MERUPAKAN SATU KESATUAN EKONOMIS
PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA
11
11
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITAYANG TELAH KAWIN
DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA
KECUALI
1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DAR ISATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPhPASAL 21 , DAN
2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAUPEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN
BAGI WANITA KAWIN
Pasal 8 ayat (1)
12
12
TN “X” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 200JT MEMPUNYAI IST RI NY “X” SBG KARYAWAN SWASTA DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 25JT
PENGHASILAN NY “X” TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN TN ‘X” DAN DIANGGAP FINAL JIKA :
-. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21-. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. DGN USAHA/PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA
KELUARGA LAINNYA.
BILA NY “X”, SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA BUTIK DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 100JT, MAKA SELURUH PENGH. NY “X” SEBESAR Rp 125JT (25JT + 100JT) DIGABUNGKAN DGN PENGH. TN “X”. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN KELUARGA “X” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 325JTPOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI DAPAT DIKREDITKAN (TIDAK BERSIFAT FINAL) DLM SPT TAHUNAN PPh
CONTOH PENGHASILAN KELUARGA
13
13
14
CONTOH :
NO SUAMI ISTRI
Ph Yg Masuk DlmPenghitungan PKP Pada
Akhir TahunSPT
1 Pegawai Pegawai Suami 1770S
2 Pegawai Wiraswasta Suami + Istri 1770
3 Wiraswast
a
Pegawai Suami 1770
4 Pegawai Pegawai &
Wiraswasta
Suami + Istri 1770
5 - Pegawai ------ 1770S
6 - Pegawai &
Wiraswasta
Istri 1770
14
14
HIDUP BERPISAHMENGADAKAN PERJANJIAN
PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS
PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR
- Penghasilan Neto suami isteri digabung- Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh
masing-masing suami-isteri, sebandingdgn Penghasilan Neto
PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA
DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK
SECARA TERPISAHPasal 8 ayat (2) dan (3)
15
15
PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA
ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
KECUALI
DIGABUNG DENGANPENGHASILAN ORANG TUANY A
PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASA (DI BAWAH 18 THN)Pasal 8 ayat (4)
16
16
Penghitungan PPh atas Penghasilan WPOP Pengusaha
Tertentu
2
17
Dasar Hukum
1. Psl 25 ayat (7) huruif c UU No.36/2008 ttg PPh
2. Per Men Keu No. 255/PMK.03/2008 tgl 1 Januari 2009
ttg Penghitungan besarnya angsuran PPh dlm thn
berjalan yg hrs dibyr sendiri oleh WP Baru, Bank, SGU,
BUMN/D, WP masuk Bursa, WP lain yg Wajib Lap Keu
Berkala, dan WPOPPT
3. Per Men Keu No. 208/PMK.03/2009 ttg Perubahan PMK
No.255/2008
4. Per-32/PJ/2010 tgl 12 Juli 2010 tgl 10 Des 2009 ttg
Pelaksanaan Pengenaan PPh Psl 25 bagi WP OPPT
1818
DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi ((((PengertianPengertianPengertianPengertian) ) ) )
1. WP OPPT adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu)
atau lebih tempat usaha (Psl 1 ayat (1) Per-32/2010).
2. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan:
a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran;
dan/atau
b. penyerahan jasa,
melalui suatu tempat usaha (Psl 1 ayat (2) Per-32/2010).
3. Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh dalam Tahun
Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri
oleh WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh (Psl
1 ayat (3) Per-32/2010).1919
1. WP OPPT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP bagi setiap tempat usaha di KPP yg wilayah kerjanya
meliputi tempat usaha tsb dan di KPP yg wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal WP (Psl 2 ay 1 Per-32/2010).
Ilustrasi : next �
2. Kewajiban tsb di atas juga berlaku dalam hal tempat usaha
dan tempat tinggal WP OPPT berada dalam wilayah kerja
KPP yg sama (Psl 2 ay 2 Per-32/2010).
2020
Kewajiban NPWP Kewajiban NPWP
21
Tn. Toha
Cab. BG Junction06.123.456.7-614.001
Tn. Toha
Rmh : Ketintang
06.123.456.7-609.000
Tn. Toha
Cab. Plz Royal
06.123.456.7-609.001
Tn. Toha
Cab. Plz Marina
06.123.456.7-609.002
Tn. Toha
Cab. THR Mall06.123.456.7-619.001
KPP Pratama
Sby Sawahan
KPP Pratama
Sby Tegalsari
KPP Pratama Sby Wonocolo
Tn. Toha wajib mendaftarkan diri di KPP sesuai tempat tinggal & tempat usaha
KPP Pratama
Sby Mulyorejo
21
Tn. Toha
Cab. TP306.123.456.7-607.001
Kewajiban NPWP � di tempat tinggal & setiap
tempat usaha
Mendaftarkan diri unt
mendapatkan NPWP
1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP OPPT, ditetapkan
sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
masing-masing tempat usaha (Psl 3 ay 1 Per-32/2010).
2. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dilakukan melalui Bank
Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi
dengan menggunakan SSP yang mencantumkan NPWP sesuai
tempat usaha (Psl 3 ay 2 Per-32/2010).
3. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tsb merupakan kredit pajak
atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan (Psl 3 ay 3
Per-32/2010).
2222
Kewajiban Penyetoran PPh Psl 25
23
Tn. Toha
Cab. BG. Junction06.123.456.7-614.001
Rp. 3.000.000,- x 0,75%
Rp. 22.500,-
Tn. Toha
Rmh : Ketintang
06.123.456.7-609.000
Rp. 0,- : tdk wajib setor & lapor
Tn. Toha
Cab. Plz Royal
06.123.456.7-609.001
Rp. 4.000.000,- x 0,75%
Rp. 30.000,-
Tn. Toha Cab. Plz Marina
06.123.456.7-609.002
Rp. 5.000.000,- x 0,75%
Rp. 37.500,-
Tn. Toha
Cab. THR Mall06.123.456.7-619.001
Rp. 2.000.000,- x 0,75%
Rp. 15.000,-
KPP Pratama
Sby Sawahan
KPP Pratama
Sby Tegalsari
KPP Pratama Sby Wonocolo
KPP Pratama
Sby Mulyorejo
23
Tn. Toha
Cab. TP306.123.456.7-607.001
Rp. 1.000.000,- x 0,75%
Rp. 7.500,-
Kewajiban Setor PPh Psl 25 � di setiap tempat usaha
0,75 % dari peredaran usaha bruto / bln - setiap tempat usaha
BANK Persepsi
1. WP OPPT yg melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 & SSP nya telah mendapat validasi dgn Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke KPP sesuai dgn tgl validasi yg tercantum pd SSP (Psl 4 ay 1 Per-32/2010).
2. WP OPPT dgn jml angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau yg melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dgn NTPN, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dgn ketentuan yg berlaku. (Psl 4 ay 2 Per-32/2010).
3. Dalam hal WP OPPT tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka WP OPPT tsb tidak wajibmenyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP yg wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. (Psl 4 ay 3 Per-32/2010).
2424
Kewajiban Pelaporan PPh Psl 25
1. Pembayaran PPh Pasal 25 yg dilakukan: (Psl 4 ay 4 Per-32/2010).
a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP; atau
b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 9 ayat (2a) dan denda sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP.
2. WP OPPT yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 (krn Nihil / bayar tp tdk m’dpt validasi) s/d tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP.
2525
Sanksi terkait Kewajiban Angsuran PPh Psl 25
• WP OPPT wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dgnmelampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaranPPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP OPPT dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantumdalam Lampiran Per-32/2010 – terlampir (Psl 5 Per-32/2010).
2626
Kewajiban dalam SPT Tahunan PPh
2727
Kewajiban dalam SPT Tahunan PPh
Nama : .......................................................................................
NPWP : .......................................................................................
Alamat : .......................................................................................
NO.NPWP tempat
usaha KPP LokasiAlamat
Peredaran Bruto
Pedagang Pengecer
PPh Pasal 25
dibayar
Jumlah
Lampiran Per-32/2010………….
Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Tanda tangan, nama dan cap
........................................
WP OP PengusahaTertentu
�WP OP yang mempunyai toko tersebar dibeberapa lokasi (KPP), tanpa ada penghasilanlainnya;
�Tidak termasuk toko yang menjual kendaraanbermotor & restoran;
�Masing-masing toko punya NPWP dari KPPlokasi;
�PPh Pasal 25 = 0,75% x Omzet toko per bulan.
28
2828
Angsuran Pajak dlm Tahun Berjalan PPh Psl 25
WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
Kewajiban PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu (WP-OPPT) sesuai Psl 25 ayat (7) huruf (c)
diatur lebih lanjut dengan PER-32/2010
2929
contoh
29
30
3030
31
31
32
32
Terima kasih
INGAT-INGAT :“BACA LAGI ATURAN-ATURAN
PERPAJAKANNYA”
MfyMfyMfyMfy TqfdjbmjtTqfdjbmjtTqfdjbmjtTqfdjbmjt EfsphfuEfsphfuEfsphfuEfsphfu
MfyMfyMfyMfy HfofsbmjtHfofsbmjtHfofsbmjtHfofsbmjt
3333
34 34
ISam KKP Iji Samaji35
35
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Ikatan Konsultan Pajak – Cabang Bandung
Tim Instruktur IKPI – Cabang Bandung
Tim Instruktur IAI – Wilayah Jawa Barat
Ikatan Akuntan Indonesia – Wilayah Jawa Barat
36
Tim Instruktur IAI – Knowledge Center Cabang Solo
Ada Pertanyaan???
37
37
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
Pertanyaan:
38
3838
Thanks
Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak. CA., BKP.
Lecturer, Registered Tax Consultants & Tax Instructor, Accounting Trainer
39
39
Semoga Sukses
40
40
41
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
CABANG BANDUNG
Ruko Taman Mekar Agung No. 11-12
Komplek Perumahan Mekar Agung
Bandung 40237
Telp. 022-5234018
42
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA BARAT
Jl. Cikutra No. 204A Bandung 40125
www.iaijabar.or.id
email : [email protected]
43
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Graha Akuntan
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310
www.iaiglobal.or.id
4444
44
45
