• Home

  • Documents

  • JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan...
43

JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 2: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 3: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 4: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 5: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 6: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 7: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 8: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 9: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 10: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 11: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 12: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 13: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 14: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 15: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 16: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 17: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 18: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 19: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 20: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 21: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 22: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 23: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 24: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 25: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 26: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 27: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 28: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 29: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 30: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 31: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 32: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 33: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 34: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 35: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 36: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 37: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 38: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 39: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 40: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 41: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 42: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam
Page 43: JDIH Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan NO 4 TA… · di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan; ... Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat · PDF fileHubungan keuangan pemerintah daerah – pusat sebelum otonomi daerah, diatur dalam Undang- ... (Laba BUMD; hasil kerjasama

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat · PDF fileHubungan keuangan pemerintah daerah – pusat sebelum otonomi daerah, diatur dalam Undang- ... (Laba BUMD; hasil kerjasama

Documents
Peranan Bumd Dalam Meningkatkan an Asli Daerah (Pad) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peranan Bumd Dalam Meningkatkan an Asli Daerah (Pad) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Documents
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 2 … · peraturan daerah propinsi lampung nomor 2 tahun 2009 tentang pembentukan badan usaha milik daerah (bumd) perseroan terbatas (pt) lampung

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 2 … · peraturan daerah propinsi lampung nomor 2 tahun 2009 tentang pembentukan badan usaha milik daerah (bumd) perseroan terbatas (pt) lampung

Documents
Perencanaan Wisata Daerah...- Sistem perencanaan kepariwisataan di Indonesia - Elemen dan unsur perencanaan kepariwisataan - Destinasi pariwisata - Industri pariwisata - Pemasaran

Perencanaan Wisata Daerah...- Sistem perencanaan kepariwisataan di Indonesia - Elemen dan unsur perencanaan kepariwisataan - Destinasi pariwisata - Industri pariwisata - Pemasaran

Documents
ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK ...repository.radenintan.ac.id/7985/1/SKRIPSI.pdf1 ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK ...repository.radenintan.ac.id/7985/1/SKRIPSI.pdf1 ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Documents
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DENGAN … · PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR . NOMOR 1 TAHUN 2013 . TENTANG . ... nilai-nilai budaya Islami, agama, dan karakteristik daerah;

TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DENGAN … · PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR . NOMOR 1 TAHUN 2013 . TENTANG . ... nilai-nilai budaya Islami, agama, dan karakteristik daerah;

Documents
ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD … · 1 analisis kontribusi laba perusahaan bumd terhadap pendapatan asli daerah (pad) kota tanjungpinang periode 2010-2015 bayu pratama

ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD … · 1 analisis kontribusi laba perusahaan bumd terhadap pendapatan asli daerah (pad) kota tanjungpinang periode 2010-2015 bayu pratama

Documents
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Lampiran_Perda... · program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah,

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Lampiran_Perda... · program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah,

Documents
Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik

Naskah buku meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan bumd tik

Economy & Finance
ANALISIS EFISIENSI TEKNIS BUMD (BADAN USAHA MILIK … · “ANALISIS EFISIENSI TEKNIS BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS)”

ANALISIS EFISIENSI TEKNIS BUMD (BADAN USAHA MILIK … · “ANALISIS EFISIENSI TEKNIS BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS)”

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN PROVINSI ......- 1 - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN TAHUN …

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN PROVINSI ......- 1 - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN TAHUN …

Documents
WALIKOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAH KOTA … · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, ... dikembalikan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU PERATURAN DAERAH KOTA … · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, ... dikembalikan

Documents
Kajian Evaluasi BUMD di Kota Bandung - digilib.uinsgd.ac.iddigilib.uinsgd.ac.id/4044/1/003. 20015 LAPKHIR EVALUASI BUMD (jadi... · KAJIAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Kajian Evaluasi BUMD di Kota Bandung - digilib.uinsgd.ac.iddigilib.uinsgd.ac.id/4044/1/003. 20015 LAPKHIR EVALUASI BUMD (jadi... · KAJIAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Documents
PEMERINTAH KOTA SURABAYAjdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_649.pdfdi Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYAjdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_649.pdfdi Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

Documents
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAyogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Peraturan-Daerah-Kota... · dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAyogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Peraturan-Daerah-Kota... · dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh

Documents
Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Documents
MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · 2020. 12. 21. · milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · 2020. 12. 21. · milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

Documents
MATERI PAPARAN KINERJA BANK JATIM · Berubah status Badan Usaha Milik Daerah Mendapat ijin sebagai bank devisa Perubahan status dari Perusahaan Daerah (BUMD) menjadi Perseroan

MATERI PAPARAN KINERJA BANK JATIM · Berubah status Badan Usaha Milik Daerah Mendapat ijin sebagai bank devisa Perubahan status dari Perusahaan Daerah (BUMD) menjadi Perseroan

Documents
-1- BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN … adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan

-1- BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN … adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan

Documents
ANALISIS PENGARUH FAKTOR KEPARIWISATAAN …eprints.ums.ac.id/43476/19/NASKAH PUBLIKASI.pdfsarana pendukung pariwisata terhadap pendapatan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ANALISIS PENGARUH FAKTOR KEPARIWISATAAN …eprints.ums.ac.id/43476/19/NASKAH PUBLIKASI.pdfsarana pendukung pariwisata terhadap pendapatan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Documents
NOMOR 16 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK ... KOTA DEPOK THN...NOMOR 16 Menimbang Mengingat LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

NOMOR 16 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK ... KOTA DEPOK THN...NOMOR 16 Menimbang Mengingat LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

Documents
NO KELURAHAN/ BUMD PRA BENCANA TANGGAP DARURAT …bpbd.cilegon.go.id/download/26167452102LAMPIRAN_RAPERWAL_PEMBAGIAN...PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON

NO KELURAHAN/ BUMD PRA BENCANA TANGGAP DARURAT …bpbd.cilegon.go.id/download/26167452102LAMPIRAN_RAPERWAL_PEMBAGIAN...PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR · PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN ... Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR · PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN ... Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG ... · Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG ... · Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran

Documents
yuridis.idBadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak. Organ Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi adalah

yuridis.idBadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak. Organ Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi adalah

Documents
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia - bi.go.id · bukan merupakan utang sektor publik. Utang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum termasuk dalam

Statistik Utang Sektor Publik Indonesia - bi.go.id · bukan merupakan utang sektor publik. Utang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum termasuk dalam

Documents
BUPATI SLEMAN PERATURAN DAERAH …...BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

BUPATI SLEMAN PERATURAN DAERAH …...BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Documents
BUMN & BUMD

BUMN & BUMD

Documents
RANCANGANbombanakab.go.id/assets/upload/produk/311218_084104_04... · Web viewPengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil usaha

RANCANGANbombanakab.go.id/assets/upload/produk/311218_084104_04... · Web viewPengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil usaha

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT … No 7 Th 2013.pdf · pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT … No 7 Th 2013.pdf · pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan

Documents