Upload
wikaz-fiansyah
View
24
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kebutuhan akan informasi yang berkualitas bagi
seorang manajer pada masa sekarang ini mendorong
pentingnya pembuatan anggaran yang berkualitas dan
bermanfaat, diperlukan strategi dalam proses
penganggaran, strategi awal yang dilakukan salah
satunya dengan perencanaan anggaran. Perencanaan
anggaran dilakukan pada setiap perusahaan agar dapat
memberikan gambaran untuk masa yang akan datang.
Perencanaan anggaran juga diterapkan pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kab.
Bandung.
Perencanaan anggaran perusahaan merupakan
penjabaran rencana kerja operasional dan program
investasi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk masa
setahun mendatang. Perencanaan anggaran perlu disusun
sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh
manajemen dalam mencapai tujuan yang telah
1
ditetapkan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus
memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain realistis, logis,
efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan anggaran yang telah disusun dan
disetujui diharapkan dapat digunakan oleh manajemen
disemua unit kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan
kegiatan secara terencana. Perencanaan anggaran, dapat
diproyeksikan kondisi keuangan dari bulan ke bulan
sehingga keputusan yang mengakibatkan pengeluaran
uang dapat direncanakan dengan lebih baik. Perencanaan
anggaran diharapkan pula dapat digunakan oleh Direksi
sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan menuju pada
sasaran/target yang telah ditetapkan, disamping sebagai
alat pengawasan.
Pelaksanaan penelitian berlangsung mulai bulan
Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 selama
lebih kurang satu bulan. Kegiatan penelitian dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan perusahaan yang mengizinkan
penulis melakukan penelitian sesuai dengan jadwal
kuliah.
Penulis melakukan penelitian di Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kab. Bandung yang
2
beralamatkan di Jalan Kolonel Masturi Km. 3 Cimahi.
Alasan penulis melakukan penelitian di PDAM Tirta
Raharja Kab. Bandung pada sub bagian anggaran adalah
untuk melaksanakan kerja praktek yang berhubungan
dengan judul kerja praktek.
Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Sistem
Informasi Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta
Raharja Kab. Bandung“.
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek
1.2.1 Maksud Kerja Praktek
Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul
Penulis yaitu Sistem Informasi Perencanaan Anggaran
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja
Kab. Bandung.
1.2.2 Tujuan Kerja Praktek
Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini
sebagai berikut:
3
A. Untuk mengetahui fungsi yang terkait dalam
Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Raharja Kab. Bandung.
B. Untuk mengetahui dokumen dan catatan yang
terkait dalam Sistem Informasi Perencanaan
Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Raharja Kab. Bandung.
C. Untuk mengetahui prosedur yang terkait dalam
Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Raharja Kab. Bandung.
1.3 Metode Kerja Praktek
Metode yang digunakan dalam membuat laporan
kerja praktek ini adalah dengan metode Semi Block
Release yaitu, suatu metode penelitian yang dilakukan
pada waktu tertentu dalam jangka waktu satu bulan.
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan
adalah:
4
A. Observasi
Penulis melakukan pengamatan secara langsung
terhadap objek, yaitu kegiatan yang terkait dengan
judul Penulis.
B. Wawancara
Penulis melakukan wawancara langsung kepada
pejabat yang berkaitan dengan judul Penulis.
C. Dokumentasi
Penulis melakukan pengumpulan data di
perusahaan yang berhubungan dengan Sistem
Informasi Perencanaan Anggaran.
D. Studi Pustaka
Penulis mengumpulkan beberapa referensi yaitu
buku Sistem Informasi Akuntansi, Analisa dan
Desain Sistem Informasi, juga buku Anggaran
sebagai referensi pendukung, serta pedoman dalam
penulisan laporan kerja praktek.
1.4 Kegunaan Kerja Praktek
Penulis berharap laporan kerja praktek ini dapat
bermanfaat bagi:
5
A. Penulis
Penulis dapat membandingkan dan
mengaplikasikan teori-teori yang Penulis terima
selama perkuliahan dengan kerja praktek yang
dilaksanakan di PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung, serta menambah pengetahuan dan
pengalaman di bidang anggaran khususnya Sistem
Informasi Perencanaan Anggaran.
B. Akademis
Kerja praktek ini dapat menjadi masukkan guna
memberikan kontribusi bagi pihak akademis dalam
praktek pembuatan Sistem Informasi Perencanaan
Anggaran.
C. Perusahaan
Hasil dari kerja praktek ini dapat membantu
pekerjaan yang ada di bagian keuangan, dan sub
bagian anggaran pada PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung.
6
1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek
1.5.1 Lokasi Kerja Praktek
Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis
yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Raharja Kab. Bandung yang berlokasi di Jalan Kolonel
Masturi Km.3 Cimahi Telp. (022) 6654184 Fax. (022)
6654298 website http://tirtaraharja.co.id e-mail
[email protected], bagian keuangan dengan sub
bagian anggaran.
1.5.2 Waktu Kerja Praktek
Adapun kerja praktek ini dilaksanakan pada bulan
Maret 2009 sampai Agustus 2009. Berikut adalah jadwal
kerja praktek:
Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek
7
1.6 Sistematika Penulisan Kerja Praktek
Pada penulisan laporan ini penulis membuat
sistematika penulisan agar memudahkan penyusunan.
Adapun sistematika penulisan dari laporan kerja praktek
ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat mengenai latar belakang
masalah kerja praktek, maksud dan tujuan
kerja praktek, metode kerja praktek, kegunaan
kerja praktek, lokasi dan waktu kerja praktek,
dan sistematika penulisan.
BAB II PROFIL PERUSAHAAN
Bab ini memuat mengenai sejarah perusahaan,
visi dan misi perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, deskripsi jabatan, dan aspek
kegiatan perusahaan.
BAB III LAMA DAN JENIS KEGIATAN KERJA
PRAKTEK
Bab ini memuat mengenai lama pelaksanaan
kerja praktek, dan jenis kegiatan kerja praktek.
8
BAB IV KEGIATAN YANG MENJADI TOPIK
LAPORAN
Bab ini memuat mengenai masalah yang akan
dibahas yaitu meliputi Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta
Raharja Kab. Bandung.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini memuat mengenai simpulan dan saran
terhadap pembahasan masalah yang diambil
dari kegiatan penelitian.
9
BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan
Pada tahun 1976 Pemerintah memberikan bantuan
sarana dan prasarana penyediaan air bersih untuk kota
Cimahi dan Lembang. Sehubungan dengan sarana dan
prasarana penyediaan air bersih pada Zaman
Pemerintahan Belanda sudah tidak berfungsi kembali dan
kebutuhan akan air minum yang bersih dan sehat
semakin meningkat sesuai dengan perkembangan
perkotaan dan kemajuan masyarakat, sehingga
memerlukan pengolahan pengadaan air minum yang
lebih terorganisir.
Pada tahun 1977 dibentuklah Badan Pengelolaan
Air Bersih yaitu Kabupaten Bandung yang berdasarkan,
Perda No. XVII tahun 1977 disyahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No.
510/HK/001/SK/77. Pada tahun 2005, PDAM Kab DT II
Bandung berubah menjadi PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung melalui Perda No. 5 tahun 2005 tentang
10
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kebupaten
Bandung.
Perkembangan jumlah langganan yang telah
dicapai dari tahun 1987 hanya 13.000 pelanggan, sampai
pada tahun 1993 terdapat penambahan jumlah langganan
yang cukup signifikan yaitu sebanyak 30.000 pelanggan.
Adapun sumber-sumber air yang dipergunakan meliputi:
A. Mata air tanpa pemompaan.
B. Mata air dengan pemompaan.
C. Deep Wels (Sumur Dalam) dan instalasi
pengolahan lengkap.
2.2 Visi dan Misi Perusahaan
2.2.1 Visi Perusahaan
Visi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Raharja Kab. Bandung adalah profesional, handal
menuju pelayanan prima.
2.2.2 Misi Perusahaan
Misi dari PDAM Tirta Raharja adalah:
A. Menyediakan sistem air bersih yang memadai serta
berkesinambungan.
11
B. Membentuk organisasi dinamis yang didukung
SDM kreatif dan inovatif.
C. Meningkatkan manajemen keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip yang sehat dan rasional.
D. Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan
pelanggan.
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Raharja Kab. Bandung yang berhubungan
dengan judul Penulis adalah:
Gambar 2.1 Struktur Organisasi
12
2.4 Deskripsi Jabatan
Berikut adalah penjabaran untuk memperjelas
struktur organisasi PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung
dengan susunan tugas dari masing-masing bagian,
diuraikan sebagai berikut:
A. Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan
sasaran serta mengelola dan mengendalikan sesuai
dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan Daerah serta mempertanggungjawabkan
terhadap penggunaan dan pengelolaan kekayaan daerah
yang ditanamkan pada Perusahaan Daerah.
B. Direktur Umum
1. Direktur Umum mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan
sasaran serta mengelola Perusahaan Daerah di
bidang umum, sumber daya manusia, hukum dan
hubungan masyarakat serta keuangan.
13
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud di atas, Direktur Umum mempunyai
fungsi:
a. Pengkoordinasian tugas-tugas bagian yang ada
di lingkup Direktur Umum.
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Perusahaan
Daerah dengan Direksi, Badan Pengawas,
Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam
bidang umum, sumber daya manusia, hukum
dan hubungan masyarakat serta keuangan.
c. Perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis,
evaluasi dan monitoring penyelenggaraan
Perusahaan Daerah di bidang umum, sumber
daya manusia, hukum dan hubungan
masyarakat serta keuangan.
d. Penyelenggaraan pembinaan administratif
dalam pengelolaan di bidang umum, sumber
daya manusia, hukum dan hubungan
masyarakat serta keuangan.
e. Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan
kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga
atau pihak ketiga di bidang umum, sumber
14
daya manusia, hukum dan hubungan
masyarakat serta keuangan.
3. Direktur Umum, membawahi:
a. Bagian Umum.
b. Bagian Sumber Daya Manusia.
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum.
d. Bagian Keuangan.
C. Bagian Keuangan
1. Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Direktur Umum
dalam merencanakan teknis operasional,
merumuskan kebijakan koordinasi dan pengelolaan
di bidang keuangan.
2. Bagian keuangan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan seluruh kegiatan keuangan yang
dituangkan kedalam rencana kerja Perusahaan
Daerah.
b. Penyelenggaraan penyiapan keuangan,
perpajakan, dan anggaran Perusahaan Daerah
untuk mendukung seluruh kegiatan Perusahaan
Daerah.
15
c. Pengelolaan keuangan, perpajakan, dan
anggaran Perusahaan Daerah untuk
mendukung seluruh kegiatan Perusahaan
Daerah.
d. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) penyelarasan kegiatan-
kegiatan kas, perpajakan dan akuntansi serta
anggaran Perusahaan Daerah.
e. Penyajian keuangan berupa laporan harian kas,
neraca, laba, rugi, arus kas serta kinerja
Perusahaan Daerah dalam suatu periode
tertentu sebagai bahan evaluasi dalam
pengambilan keputusan Direksi.
Penulis hanya akan menjelaskan sub bagian
anggaran karena sub bagian tersebut yang terkait dengan
penelitian Penulis.
D. Sub Bagian Anggaran
1. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan
dalam melaksanakan koordinasi penyusunan,
pembahasan, pengkajian dan evaluasi perencanaan,
16
penyusunan dan persiapan Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan serta pengusulan rencana
perubahan anggaran dan pengawasan pelaksanaan
anggaran dalam rangka upaya peningkatan
pendapatan Perusahaan Daerah.
2. Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi:
a. Perencanaan operasional kegiatan anggaran
dan verifikasi.
b. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran
Perusahaan Daerah.
c. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan
pengeluaran Perusahaan Daerah.
d. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan
anggaran dan revisi terhadap anggaran yang
sedang berjalan.
e. Pelaksanaan penyusunan proyeksi keuangan
jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
17
g. Pelaksanaan koordinasi anggaran dan
verifikasi dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Perusahaan Daerah.
2.5 Aspek Kegiatan Perusahaan
Aspek kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kab. Bandung adalah:
A. Melaksanakan pelayanan jasa penyedia air minum
bagi masyarakat.
B. Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan
umum.
C. Menyelenggarakan pemupukan pendapatan untuk
menunjang kelangsungan hidup perusahaan dan
peningkatan pendapatan asli daerah.
18
BAB III
LAMA DAN JENIS KEGIATAN
SELAMA KERJA PRAKTEK
3.1 Lama Kerja Praktek
Pelaksanaan kerja praktek dilakukan pada bulan
Maret 2009 sampai dengan Agustus 2009 selama lebih
kurang satu bulan. Kegiatan kerja praktek ini
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang
mengizinkan penulis melakukan penelitian sesuai dengan
jadwal kuliah.
Pada pelaksanaan kerja praktek, jam kerja yang
diberikan oleh perusahaan bersifat fleksibel yang artinya
apabila penulis ada suatu keperluan pribadi ataupun ada
jadwal kuliah maka penulis meminta izin kepada
pembimbing dari PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung.
Adapun Time Schedule Kerja Praktek selama
penulisan laporan kerja praktek adalah sebagai berikut:
19
Table 3.2 Time Schedule Kerja Praktek
3.2 Jenis Kegiatan Selama Kerja Praktek
Pada pelaksanaan kerja praktek, penulis melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung. Jenis kegiatan selama kerja praktek ini adalah
untuk mengetahui fungsi, dokumen dan catatan, juga
untuk mengetahui prosedur yang terkait dalam Sistem
Informasi Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta
Raharja Kab. Bandung, diantaranya meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
20
A. Untuk mengetahui fungsi yang terkait, Penulis
melakukan kegiatan dokumentasi, wawancara
dengan para staf pegawai sub bagian Anggaran,
juga melakukan observasi langsung.
B. Untuk mengetahui dokumen dan catatan yang
digunakan, Penulis melakukan pengumpulan data
yang berhubungan dengan Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran, selain melakukan
pengumpulan data penulis juga melakukan kegiatan
sebagai berikut:
1. Menginput data realisasi pengeluaran uang
2. Menginput daftar rekening ditagih
3. Menganalisa laporan laba rugi, neraca, dan arus
kas.
C. Untuk mengetahui prosedur yang terkait, penulis
melakukan kegiatan wawancara dengan para staf
pegawai sub bagian Anggaran, juga melakukan
observasi langsung.
21
BAB IV
KEGIATAN YANG MENJADI TOPIK
PELAPORAN
4.1 Landasan Teori
Sebelum penulis memaparkan isi dari laporan kerja
praktek, Penulis harus mempunyai landasan teori yang
kuat sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan
isi dari laporan kerja praktek. Oleh karena itu, pada sub
bab ini Penulis akan memuat teori-teori yang
berhubungan dengan judul laporan kerja praktek menurut
beberapa sumber referensi.
4.1.1 Sistem
Definisi sistem menurut Azhar Susanto dalam
buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen
mendefinisikan bahwa:
“Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.[1]
22
Definisi sistem menurut Kusrini, dalam buku yang
berjudul Strategi Perancangan dan Pengelolaan Basis
Data mendefinisikan bahwa:
“Sistem adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan tugas/fungsi khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu”.[4]
Berdasarkan penjelasan di atas Penulis dapat
mengambil simpulan bahwa sistem merupakan kesatuan
dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan
berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
4.1.2 Informasi
Definisi informasi menurut Azhar Susanto dalam
buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen
mendefinisikan bahwa: “Informasi adalah hasil
pengolahan data yang memberikan arti dan
manfaat”.[1]
Menurut Tata Sutabri dalam buku yang berjudul
Analisa Sistem Informasi mendefinisikan bahwa:
23
“Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data
yang sudah memiliki nilai tambah”.[7]
Sedangkan menurut Krismiaji dalam buku yang
berjudul Sistem Informasi Akuntansi mendefinisikan
bahwa: “Informasi merupakan data yang telah
diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan
manfaat”.[3]
Berdasarkan penjelasan di atas Penulis dapat
mengambil simpulan bahwa informasi adalah pengolahan
data mentah yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih
berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan
keputusan.
4.1.3 Sistem Informasi
Definisi sistem informasi menurut Azhar Susanto
dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen
mendefinisikan bahwa:
“Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”.[1]
24
Definisi sistem informasi menurut Jogiyanto HM
dalam buku yang berjudul Analisis & Desain Sistem
Informasi mendefinisikan bahwa:
“Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.[2]
Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis dapat
mengambil simpulan bahwa sistem informasi adalah
kumpulan sub-sub sistem yang saling berhubungan dan
menghasilkan informasi yang berguna untuk para
pemakai.
4.1.4 Perencanaan
Definisi perencanaan menurut M. Nafarin dalam
buku yang berjudul Penganggaran Perusahaan
mendefinisikan bahwa:
“Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan”.[5]
25
Definisi perencanaan menurut Welsch, Hilton,
Gordon dalam buku yang berjudul Anggaran
Perencanaan dan Pengendalian Laba yang diterjemahkan
oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw
mendefinisikan bahwa: “Perencanaan merupakan
suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan dan
memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
dimasa mendatang”.[8]
Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis dapat
mengambil simpulan bahwa perencanaan adalah tindakan
yang dibuat berdasarkan fakta mengenai kegiatan yang
akan dilakukan diwaktu yang akan datang.
4.1.5 Anggaran
Definisi anggaran menurut M. Nafarin dalam buku
yang berjudul Penganggaran Perusahaan mendefinisikan
bahwa:
“Anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan
26
umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”.[5]
Definisi anggaran menurut Welsch, yang
diterjemahkan oleh Sofyan Syafri Harahap dalam buku
yang berjudul Budgeting Peranggaran, Perencanaan
Lengkap untuk Membantu Manajemen mendefinisikan
bahwa:
“Anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen”.[6]
Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis dapat
mengambil simpulan bahwa anggaran adalah rencana
tertulis yang disusun secara sistematis yang sudah
terprogram secara sah yang pada akhirnya akan dibuat
laporan pelaksanaannya sebagai alat membantu
pelaksanaan tanggung jawab manajemen.
4.2 Pembahasan Pelaporan Kerja Praktek
4.2.1 Fungsi yang Terkait
27
Fungsi yang terkait dalam Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung adalah sebagai berikut:
A. Fungsi Sub Bagian Anggran
Fungsi Sub Bagian Anggaran ini mengenai
pengusulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
B. Fungsi Bagian Keuangan
Fungsi Bagian Keuangan ini mengenai pembuatan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
C. Fungsi Direktur Utama
Fungsi Direktur Utama ini mengenai pengelolaan
dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.
4.2.2 Dokumen dan Catatan yang Digunakan
4.2.2.1 Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung adalah sebagai berikut:
A. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Usulan
(RKAP Usulan), lembar ini berisi usulan rencana
28
kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan oleh
sub bagian anggaran.
B. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP),
lembar ini berisi rencana kerja dan anggaran
perusahaan yang dibuat oleh bagian keuangan.
C. Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung
(PPRKAP), lembar ini berisi permohonan
pengesahaan rencana kerja dan anggaran
perusahaan yang dilampirkan laporan laba rugi,
neraca, dan arus kas ditujukan kepada Bupati
Bandung.
4.2.2.2 Catatan yang Digunakan
Catatan yang digunakan dalam Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran pada PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung adalah sebagai berikut:
A. Laporan Laba Rugi.
B. Neraca.
C. Arus Kas.
4.2.3 Prosedur yang Terkait
29
Sistem Informasi Perencanaan Anggaran pada
PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung adalah terdiri dari
berbagai prosedur sebagai berikut:
A. Sub Bagian Anggaran membuat usulan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP Usulan)
dua rangkap. Rangkap pertama diajukan kepada
Bagian Keuangan, dan rangkap kedua di arsipkan
menurut waktunya.
B. Bagian Keuangan menerima RKAP Usulan dari
Sub Bagian Anggaran, selanjutnya di proses
menjadi RKAP, Kemudian RKAP dibagikan
kepada Direksi, Badan Pengawas dan seluruh
Kepala Bagian di kantor pusat untuk dirapatkan.
C. Jika RKAP tidak di ACC, maka RKAP di proses
kembali, tetapi jika RKAP di ACC, maka RKAP
diproses ke neraca lajur, kemudian neraca lajur
diproses menjadi laporan laba/rugi, neraca, dan
arus kas.
D. Bagian Keuangan membuat Permohonan
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (PPRKAP) sesuai dengan laporan
laba/rugi, neraca, dan arus kas. PPRKAP, laporan
30
laba/rugi, neraca, dan arus kas dicetak masing-
masing tiga rangkap. Rangkap pertama dan kedua
dilaporkan kepada Direktur Utama, sedangkan
rangkap ketiga diarsipkan menurut waktunya.
E. Direktur Utama menerima PPRKAP, laporan
laba/rugi, neraca, dan arus kas dua rangkap dari
Bagian Keuangan. Rangkap pertama diarsipkan
menurut waktunya, dan rangkap kedua dilaporkan
kepada Bupati Bandung.
Sub Bagian Anggaran
31
Gambar 4.1 Bagan Alir Sistem Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan
Bagian Keuangan
32
Gambar 4.2 Bagan Alir Sistem Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan Lanjutan
Direktur Utama
33
Gambar 4.3 Bagan Alir Sistem Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan Lanjutan
34
Keterangan:A. RKAP = Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
B. NL = Neraca Lajur.
C. L/R = Laporan Laba Rugi.
D. PPRKAP = Permohonan Pengesahan
Rencana
Kerja Anggaran Perusahaan.
35
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil kerja praktek Penulis pada
PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, tepatnya di Bagian
Keuangan dengan Sub Bagian Anggaran, maka Penulis
dapat mengambil simpulan bahwa:
A. Fungsi yang terkait dengan Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran adalah Fungsi Sub Bagian
Anggaran, Fungsi Bagian Keuangan, Fungsi
Direktur Utama.
B. Dokumen yang digunakan pada Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran adalah dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan Usulan (RKAP
Usulan), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP), dan Permohonan Pengesahan Rencana
Kerja dan Anggaran PDAM Tirta Raharja Kab.
Bandung (PPRKAP). Catatan yang digunakan pada
36
Sistem Informasi Perencanaan Anggaran adalah
laba/rugi, neraca, dan arus kas.
C. Prosedur yang terkait pada Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran dimulai dari Sub Bagian
Anggaran yang mengajukan RKAP Usulan, setelah
itu Bagian Keuangan membuat RKAP dan
PPRKAP. PPRKAP dilaporkan kepada Direktur
Utama dan Bupati Bandung.
5.2 Saran
Dari hasil tinjauan dan analisa Penulis selama melaksanakan Kerja Praktek pada PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, Penulis mempunyai saran, yaitu:
A. Diperlukan penekanan pada Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Anggaran agar tidak terjadi
penyalahgunaan seperti manipulasi data dalam
pembuatan RKAP.
B. Diperlukan perancangan sistem yang
terkomputerisasi dalam pembuatan dokumen dan
catatan sehingga dapat memudahkan pengolahan
37
data dan demi mendapatkan kualitas informasi
yang baik.
C. Diperlukan beberapa pengendalian dalam prosedur
pembuatan RKAP untuk menghindari RKAP
ditolak.
38