Jawaban UAS Pemeriksaan & Penyidikan Pajak
Nama: AYU AFRIZA
Kampus: LP3I Blok M
1. Penjelasan Tahapan SPHP dan Tanggapan Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) merupakan batas
awal penghitungan jangka waktu pembahasan. Jangka waktu pengujian
telah berakhir. SPHP wajib disampaikan oleh pemeriksa pajak. SPHP
diberikan hanya sekali saja.
SPHP merupakan materi pemeriksaan pokok yang harus diatur di
Peraturan Menteri Keuangan. Materi penting tata cara pemeriksaan
menurut Pasal 31 (2) UU KUP terdiri dari:a. pemeriksaan ulang,b.
jangka waktu pemeriksaan,c. kewajiban menyampaikan SPHP, dand. hak
WP untuk hadir dalam pembahasan (closing conference)
Atas penyampaian SPHP tersebut, WP berhak memberikan tanggapan
atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dalam jangka waktu
7 hari kerja setelah SPHP diterima oleh Wajib Pajak dan dapat
diperpanjang 3 hari jika ada alasan tertentu dengan mengirimkan
Surat Pemberitahuan Perpanjangan.
Tanggapan WP tersebut isinya bisa menyetujui, menolak sebagian,
atau menolak seluruhnya hasil pemeriksaan tersebut. DJP juga
memfasilitasi adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara
Wajib Pajak dengan tim pemeriksa.
Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak WP memberikan surat
tanggapan atas SPHP kepada tim pemeriksa pajak, undangan pembahasan
akhir hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak.
Ketika WP hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dalam
hal Wajib Pajak menolak sebagian atau menolak seluruhnya, Wajib
Pajak berhak untuk meminta bantuan tim Quality Assurance untuk
menengahi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan tim
pemeriksa. Namun, apabila Wajib Pajak tidak hadir, maka pembahasan
akhir dianggap telah selesai dilakukan, itu artinya Wajib Pajak
menyetujui hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak.
2. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk
oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil
Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan
Pemeriksaan yang berkualitas.
Tim Quality Assurance mempunyai tugas dan fungsi melakukan
review terhadap proses pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam
rangka meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.
Aturan lebih lanjut tentang tim QA Pemeriksaan diatur di
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-34/PJ/2011 tentang
petunjuk pelaksana pemriksaanuntukmengujikepatuhan.Menurut Pasal
11A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.
82/PMK.03/2011, Tim QA Pemeriksaan bertugas:
a. membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;b.
memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara
Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; danc. membuat risalah Tim
Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan
hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang
ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan Tim
Pemeriksa, dan/atau dengan Wajib Pajak.
3. Perbedaan penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan,
dapat kita lihat berdasarkan pengertiannya. Memberikan pengertian
mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai
berikut:
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau
pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-
undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan
penyelidikan.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Mengenai penjelasan bahwa dari pengertian dalam, penyelidikan
merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi
harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri
terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang
tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang
dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan
merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi
penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan
surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas
kepada penuntut umum.
Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu
penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan
mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat
dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat
disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari
dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu
peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.4. Dasar Pemeriksaan
Bukti PermulaanBukti Permulaanadalah keadaan, perbuatan, dan/atau
bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan
petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu
tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.Pemeriksaan
Bukti Permulaanadalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan
bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
di bidang perpajakan.Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti
Permulaanadalah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap
Wajib Pajak untuk jenis pajak dan Masa Pajak/Tahun Pajak yang telah
diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya karena adanya indikasi tindak
pidana di bidang perpajakan.Pemeriksa Bukti Permulaanadalah :
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan
Bukti Permulaan; atau Pegawai Negeri Sipil pada unit pemeriksa
internal di lingkungan Departemen Keuangan yang diberi tugas oleh
Menteri Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (2) undang-Undang
KUP.Sesuai dengan PerMenkeu No. 18/PMK.03/2013, Direktur Jenderal
Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum
dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan
hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan
pengaduan. Hasil tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan
intelijen atau pengamatan. Dalam hal pengembangan dan analisis
informasi, data, laporan, dan pengaduan terkait dengan Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang telah diterbitkan surat
ketetapan pajak, hasil pengembangan dan analisis tersebut
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang KUP.TINDAK LANJUT
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada
Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal instruksi Pemeriksaan
Bukti Permulaan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau
Direktur Intelijen dan Penyidikan.Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak yang menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti
Permulaan
Setelah konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima,
selanjutnya Pejabat yang bersangkutan membuat resume atas konsep
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menjadwalkan pemaparan
dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dihadapan Tim Penelaah.
Tim Penelaah agar dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan, dengan
jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang, yang berasal dari sub
direktorat/bidang yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
sub direktorat/bidang lainnya.Tugas Tim Penelaah adalah mereview
dan membahas konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Tim
Pemeriksa Bukti Permulaan.
Hasil penelaahan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelaahan
yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut Pemeriksaan
Bukti Permulaan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti
Permulaan.
Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berupa:usul
penyidikan; atautindakan lainnya, berupa:1) penerbitan surat
ketetapan pajakdalam hal Wajib Pajak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP;2)
penerbitan surat ketetapan pajakdalam hal Wajib Pajak badan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan
ayat (3a) Undang-Undang KUP, tetapi tidak ditemukan Bukti Permulaan
bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;3)
pembuatanlaporan kepada pihak lainyang berwenang apabila ditemukan
Bukti Permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain
di bidang perpajakan;4) pembuatanlaporan sumirapabila Wajib Pajak
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud
dalamPasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; atau5) pembuatan laporan
sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di
bidang perpajakan, Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan tidak ditemukan, Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia.
LAPORAN HASIL PEMERIKSAANHasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus
dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain harus mencantumkan hal-hal
sebagai berikut:a. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan;b. Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;c. Surat Tugas;d. Identitas
Wajib Pajak;e. Pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak yang
diperiksa;f. Alasan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (bukti
awal);g. Tempat dan waktu kejadian;h. Pembukuan atau pencatatan
Wajib Pajak;i. Data/informasi yang tersedia dari Kantor Pelayanan
Pajak;j. Daftar buku dan dokumen yang dipinjam; dank. Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk:1. modus operandi;2. calon
tersangka;3. calon saksi;4. kerugian negara;5. pasal-pasal yang
dilanggar;6. bahan bukti yang diperoleh; dan7. kesimpulan dan
usul.
5. STP, SKPKB, SKPKBT
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)Berdasarkan pengertian STP sebagaiman
diatur pada Pasal 14, Dirjen pajak dapat menerbitkan STP dalam
hal-hal sebagai berikut :
a. Pajak penghasilan dalam satu tahun berjalan tidak/kurang
bayar, dikenakan denda bunga 2% sebulan maksimal 24 bulanb. Dari
hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran
pajak sebagaimana salah tulis dan atau salah hitung, dikenakan
sanksi bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.c. Denda administrasi
berupa denda atau bungad. Pengusaha yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak melaporkan
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP), 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)e. Pengusaha yang tidak
dikukuhkan sebagai PKP, tetapi membuat faktur pajak, denda 2% x
DPPf. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau
membuat faktur pajak tetapi tepat waktu atau tidak mengisi lengkap
faktur pajak, denda 2% x DPP
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)SKPKB Adalah surat
ketetapan pajak menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
Menurut ketentuan Pasal 13 ayat 9 (1) huruf b, bahwa SPT yang
tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegur secara
tidak tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam surat teguran, membawa akibat bahwa Dirjen pajak
dapat menerbitkan SKPKB secara jabatan. Terhadap ketentuan seperti
ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari
penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
Sanksi untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN
dan PPnBm yang mengakibat pajak terutang atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah
kenaikan sebesar 100%.
SURAT KETETAPAN PAJAK BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
Adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen pajak
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ( dalam
surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya Pasal 15 UU
KUP). Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak,
apabila ditemukan data baru (Novum) dan atau data semula belum
terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
tambahan ditambah dengan sanksi administrasi 100% dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.
6. TAHAPAN-TAHAPAN PENYIDIKAN PAJAKProses atau tahapan
penyidikan dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:
1. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dilakukan oleh
penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.2. Penyidikan
diawali dengan disampaikanya Surat Pemberitahuan dimulainya
Penyidikan kepada Jaksa pentut umum melalui POLRI dan kepada
tersangka.3. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib
memperhatikan asas praduga tak bersalah, dan asas persamaan dimuka
hukum. Penyidikan pajak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan
bukti permulaan.4. Pada tahap pemerikasaan setiap tersangka dapat
didampingi penasehat hukumnya, bila diperlukan penangkapan atau
penahanan, dilakukan dengan bantuan POLRI.5. Penyidik pajak wajib
memelihara dan meningkatkan sikap terpuji dalam menjalakan tugas,
fungsi, wewenang, serta tanggungjawabnya. Penyidik wajib menunjukan
tanda pengenal penyidik pajak dan surat perintah penyidikan.
Penyidik dapat dibantu petugas lain berdasarkan izin tertulis dari
atasanya, penyidik pajak dalam setiap tindakan penyidikan wajib
membuat laporan dan berita acara. Penyidik pajak harus berpedoman
pada kode etik yang berlaku.6. Dalam melakukan penggeledahan dan
atau penyitaan harus terlebih dulu mendapat izin tertulis dari dari
ketua Pengadilan Negeri setempat dan harus berdasarkan Surat
Perintah Penggeledahan dan atau Penyidikan dari pejabat berwenang.
Apabila mendesak izin tersebut dapat diperoleh selambat-lambatnya 2
hari setelah pelaksanaan penggeledahan dan atau penyitaan.7.
Penyidik pajak harus membuat berita acara dalam waktu 2 hari
setelah melakukan penggeledahan dan atau penyitaan dan tindasanya
dilengkapi dengan daftar rincian bahan bukti yang disita
disampaikan kepada pihak atau wakil atau kuasa atau pegawai dari
pihak pemilik tempat yang digeledah dan atau bukti yang disita,
diserahkan dengan bukti penerimaan. Penggeledahan dan atau
penyitaan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.8.
Pemanggilan tersangka atau saksi dilakukan dengan surat penggilan
yang sah yang harus segera diterima paling lambat 3 hari sebelum
tanggal hadir. Dalam hal tersangka atau saksi untuk kedua kalinya
tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang wajar penyidik dapat
meminta bantuan POLRI untuk menghadirkan yang bersangkutan. Dalam
hal akan meninggalkan wilayah Indonesia, penyidik segera minta
bantuan Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan.9. Laporan
kemajuan pelaksanaan penyidikan disampaikan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI).10. Setelah proses penyidikan
selesai Penyidik Pajak membuat Berita Acara Pendapat, menyerahkan
berkas perkara, dan barang bukti kepada Penuntut Umum melaului
Penyidik POLRI, dalam hal dikembalikan Penyidik Pajak harus segera
menyempurnakan dan melengkapi sesuai petunjuknya.
7. PENGHENTIAN PENYIDIKANPenyidik menghentikan penyidikan dalam
hal memenuhi ketentuan pasal 44A UU KUP, yaitu;1. Tidak terdapat
cukup bukti2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
perpajakan3. Tersangka meningal dunia4. Peristiwanya telah daluarsa
berdasarkan pasal 40 UU KUP daluarsa tindak pidana perpajakan
adalah 10 tahun. Penghentian penyidikan dapat juga atas perintah
Jaksa Agung melalui permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan
penerimaan Negara (pasal 44B UU KUP).
