Teknik Penyidikan Dan an Hutan

5/12/2018 Teknik Penyidikan Dan an Hutan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/teknik-penyidikan-dan-an-hutan 1/27

TEKNIK PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

A. Batasan dan Pengertian

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk

menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung,

fungsi konservasi, dan fungsi produksi, dapat tercapai secara optimal dan

lestari. Dengan demikian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan

merupakan usaha untuk :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-

daya alam, hama serta penyakit;

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam rangka melindungi hutan dan hasil hutan dari gangguan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia maka berdasarkan Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;

2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;

3. Setiap orang dilarang :

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan

hutan secara tidak sah;

b. merambah kawasan hutan;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius

atau jarak sampai dengan :

1) 500 (lima ratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;



2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di

daerah rawa;

3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang

terendah dari tepi pantai.

d. membakar hutan;

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak

sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi

bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuksecara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau

patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam

kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong

atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang

berwenang

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan

kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi

hutan ke dalam kawasan hutan; dan



m. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan

satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari

kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pengertian dan Istilah dalam perlindungan dan pengamanan hutan yang

sering digunakan, diantaranya adalah :

1. Polisi Hutan adalah pejabat fungsional tertentu dilingkungan Departeman

Kehutanan yang oleh atau atas kuasa undang-undang memiliki

wewenang kepolisian terbatas dibidang kehutanan.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkup Departemen Kehutanan

adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Departemen

Kehutanan yang oleh dan kuasa undang-undang ditunjuk selaku penyidik

dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak

pidana dibidang hutan dan kehutanan.

3. Patroli adalah kegiatan pengawasan pengamanan hutan yang dilakukan

dengan cara gerakan dari satu tempat ketempat lain oleh dua atau tiga

orang atau lebih diwilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya atau

daerah tertentu dimana terjadi pelanggaran/kejahatan atas hasil hutan.

Secara teratur dan selektif atau tergantung situasi dan kondisi keamananhutan dengan tujuan mencegah gangguan terhadap hutan dan hasil hutan,

mengetahui situasi lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku

pelanggaran/kejahatan yang ditemukan pada waktu patroli.

4. Penjagaan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tempat-

tempat yang telah ditentukan.

5. Operasi Khusus Polhut adalah operasi yang dilaksanakan Polhut terhadap

sasaran tertentu yang sifatnya sudah kronis dengan personil, waktu dan

dukungan dana yang sudah ditentukan dengan catatan pengerahan

Polhut yang terpilih dan dalam jumlah yang besar.

6. Operasi Gabungan adalah operasi pengamanan hutan dan hasil hutan

yang dilakukan oleh Polhut bersama-sama dengan instansi terkait dengan

sasaran, personil, waktu dan dukungan dana tertentu.



7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan

mengumpulkan bukti-bukti untuk menjelaskan terjadinya tindak pidana

dibidang hutan dan kehutanan, serta dalam rangka menemukan

tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan

peraturan perundangan lain yang mendasarinya.

8. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai

pelanggaran atau kejahatan, baik yang disebut dalam KUHP maupun

peraturan perundang-undangan lainnya.

9. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat

tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian padanya ditemukan

benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak

pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut

melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

10. Senjata Api Polhut adalah setiap senjata api milik Departemen Kehutanan

yang didistribusikan kepada Perum Perhutani, CDK, Balai/Sub Balai

PHKA dan Hutan diseluruh Indonesia termasuk amunisinya yang dipinjam

pakaikan kepada anggota Polhut sebagai alat utama dalam

melaksanakan tugasnya.11. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sesuai bunyi pasal 49 KUHP adalah :

a. Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk

mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan

kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari

pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera

pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

b. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu

dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang

dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

B. Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

Instansi-instansi Kehutanan di Provinsi dan Kabupaten bertanggung jawab



atas perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Untuk

menjamin terselenggaranya perlindungan hutan yang efektif kepada pejabat

kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaanya diberikan wewenang

kepolisian khusus. Wewenang kepolisian khusus bidang kehutanan tersebut

adalah :

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah

hukumnya;

2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah

hukumnya;

3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

5. dalam hal tertangkap tangkap, wajib menangkap tersangka untuk

diserahkan kepada yang berwenang; dan

6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagai berikut :1. Polisi Kehutanan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2004 Pasal 32 ayat (2)

dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan, adalah:

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi

Kehutanan;

b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani)

yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;

c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang

sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan

tanggung jawab dibidang perlindungan hutan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya Polisi Kehutanan

mempunyai tugas pokok :



a. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan

yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama

dan penyakit.

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil

hutan.

Dengan fungsi tugas, adalah sebagai berikut:

a. Menjaga keutuhan kawasan hutan.

b. Mencegah pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa izin.

c. Mencegah pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat

menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.

d. Mencegah penebangan tegakan hutan tanpa izin.

e. Mencegah pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar.

f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang

pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.

g. Mencegah pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa izin.

h. Mencegah penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan

ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali ditempat-tempat

yang disediakan untuk keperluan tersebut.

i. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yangdisebabkan daya alam, hama dan penyakit.

j. Mencegah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong

dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.

k. Mencegah terjadinya kerusan terhadap bangunan-bangunan dalam

rangka upaya konservasi tanah dan air.

l. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan

lingkungannya.

2. Struktur Organisai

Struktur organisasi Mengenai POLHUT telah diatur dengan Keputusan

Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Nomor: 10/Kpts-II/93-Skep/07/I/93 tanggal 7 Januari 1993. Berdasarkan

Surat Keputusan Bersama tersebut, POLHUT terdiri dari:



1) Kelompok 10 orang.

2) Kelompok 30 orang (Peleton).

Pengendalian administrasi dan teknis Tenaga Fungsional Polisi Hutan

dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas

Kabupaten serta Kepala Unit Pelaksana teknis Kehutanan terkait.

Berdasarkan “tempat kedudukan kerjanya” Organisasi Perlindungan dan

Pengamanan hutan Hutan digolongkan menjadi :

a. Satuan Tugas Polhut Wilayah (SATGASWIL ) Berkedudukan di Kantor

Unit Kesatuan Pemangkuan Hutan, bertugas untuk menangani

masalah-masalah pengamanan hutan yang bersifat khusus, gabungan

atau dengan sasaran tertentu di wilayah kerja Hutan.

b. Satuan Tugas Polhut Resort (SATGASRES), Berkedudukan di Kantor

Resort Kehutanan sebagai Unit Organisasi terkecil dalam pengelolaan

hutan di Lapangan, bertugas untuk menangani masalah-masalah

pengamanan hutan secara rutin sesuai dengan wilayah kerjanya dan

batas wewenang Polhut.

Berdasarkan “Sifat Pergerakannya” organisasi perlindungan dan

pengamanan hutan digolongkan menjadi :a. Satuan Tugas Polhut Mobil

Pada dasarnya Polhut yang berkedudukan di Kantor Unit Kesatuan

Pengeloaan Hutan, bersifat mobil keseluruh wilayah kerja pengelolaan

hutan. Untuk melaksanakan tugas pengamanan wilayah diperlukan

Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Pengelola Hutan Hutan.

b. Satuan Tugas Polhut Teritorial

Adalah Polhut yang ditempatkan pada Kantor Resort/Pos Jaga/Pondok

Kerja disekitar kawasan hutan dan bertanggung jawab terhadap

keamanan sebagian kawasan hutan dari wilayah kerja. kawasa sesuai

wilayah kerja yang telah ditentukan.



Kepala PengelolaHutan

Kelompok POLHUT

POS Linhut POS Linhut

Regu Polhu t Teritorial

Komandan

POLHUTKepala Bagian

Pemangkuan Hutan

Regu Polhut Mobil

Kepala BagianPemangkuan Hutan

RESORT KEHUTANAN RESORT KEHUTANAN

POLHUT Wilayah

Gambar . Struktur Organisasi POLHUT

3. Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat



Dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan pengamanan dan

perlindungan hutan Departemen Kehutanan Melalui Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor: SK.476/Menhut-IV/2005 Tanggal 19 Desember

2005 membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat disingkat

SPORC. Anggota SPORC adalah Polisi Kehutanan yang kualifikasi

personalnya ditingkatkan dan diseleksi dari Polisi Kehutanan yang

bertugas pada: Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA, Dinas

Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat dari tingkat

Pusat sampai Tingkat Lapangan adalah :

Penanggung Jawab : Menteri Kehutanan

Pengendali Operasi : Direktur Jenderal PHKAPengendali Harian :Direktur Penyidikan dan Perlindungan HutanPelaksana PengendalianHarian : Kepala Subdit Polisi Kehutanan dan PPNSPembina SPORC : Kepala Balai yang ditunjukPembina Bidang Operasi dan Intel : Kepala Seksi Polisi KehutananPembina Bidang Penyidikan : Kepala Seksi PPNSKomandan Brigade : Anggota SPORC yang ditunjukSistem operasi dan komando serta kendali operasi Satuan Polisi

Kehutanan Reaksi Cepat, dilaksanakan berdasarkan :

a. Perintah Menteri Kehutanan serta komando dan kendali Pusat atas

penugasan tertentu; dan atau

b. Rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing brigade di setiap

provinsi; dan atau

c. Permintaan pihak lain yang tugas pokok dan fungsinya di bidang

kehutanan dengan mengajukan permintaan penugasan kepada Menteri

Kehutanan.

Anggota SPORC mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan,

mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil

hutan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas

pokoknya, anggota SPORC melaksanakan fungsi :



a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan;

b. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan

tanpa ijin;

c. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat

menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;

d. Mencegah dan melarang penebangan tegakan tanpa ijin;

e. Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa

liar tanpa ijin;

f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang

pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah;

g. Melarang pengangkutan ilegal hasil hutan dan satwa liar;

h. Melarang penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan

ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali di tempat-tempat

yang disediakan untuk keperluan tersebut;

i. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang

disebabkan daya alam, hama dan penyakit;

j. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong

dan membelah pohon di dalam kawasan hutan;

k. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati, lingkungandan ekosistem;

l. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam

rangka upaya konservasi tanah dan air.

Personil dalam 1 (satu) brigade SPORC berjumlah minimal 30 (tiga puluh)

orang yang berasal dari UPT Ditjend.PHKA, Dinas Kehutanan Provinsi

dan Dinas kehutanan Kabupaten/Kota, dengan susunan:

Komandan Brigade : Minimal Golongan III/b dan telah PPNS

Kepala Unit Intelejen : Minimal Golongan III/a

Kepala Unit Operasi : Minimal Golongan III/a

Kepala Unit Penyidikan : Minimal Golongan III/a

Kepala Unit Administrasi : Minimal Golongan III/a

Anggota Unit : Minimal Golongan II/a



Dalam rangka mempermudah mobilisasi dan gerakan, anggota SPORC

perlu terkonsentrasi dalam satu markas. Untuk pembangunan markas

SPORC disetiap Brigade diperlukan tanah minimal 2 (dua) hektar, dengan

kelengkapan fasilitas, sebagai berikut :

a. Gedung dan Bangunan, seperti: Gedung Kantor SPORC berukuran

minimal 200 M2 dan perlengkapannya, Rumah Dinas Komandan

Brigade dan Kepala Unit dan kelengkapannya, Asrama anggota

SPORC dan kelengkapannya, Lapangan Tembak, Lapangan Tempat

Upacara, Sarana Out Bond, Garasi, Dan lain-lain

b. Sarana Transportasi: Kendaraan truk roda enam, Kendaraan patroli

pick up roda empat tipe 4x4, Kendaraan operasional roda empat,

Kendaraan roda dua, Speed boat, Perahu karet, Pesawat ultra ringan

c. Sarana Komunikasi: Telepon/fax, Portable tranceiver, Rig 2M, Handy

talky, Hand phone satelit, SKRT

d. Sarana pendukung operasi: Tenda pleton, tenda regu, tenda dome,

Flying seat, Binoculer, binoculer infra red, Camera Digital, Handy Cam,

Camera under water, GPS, Kompas, Polhut line, Meteran, Peralatan

snorkle: kompressor, scuba diver, life jacket dll, Peralatan intelejen:

recorder, hidden camera, camera cctv domi, alat penyadap,Perlengkapan masak lapangan, Mega phone, Genset portable,

Tambang carmentle, Harnes, Descender, Webbing, Figur eight,

Emergency kit, tandu, helmet rescue, Ribbon, Sign pistol, Senjata api

dan kelengkapannya

4. Pengaman Hutan Berbasis Masyarakat

Peran serta masyarakat di bidang kehutanan dinyatakan secara nyata

dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal

69 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta

memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Selain itu dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat juga

turut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan

kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk dan Tipe



Perlindungan dan Pengakanan Hutan Berbasis masyarakat yang selama

ini berkembang di lapangan antara lain, adalah:

a. Tim Perlindungan Dan Pengamanan Hidupan Liar, Tim Perlindungan

Hidupan Liar (Wildlife Protection Unit) adalah Tim Satwa Liar Langka

dan Habitatnya yang terdiri atas Polisi Hutan dan Masyarakat Tempatan

yang memiliki ketrampilan khusus dan dilengkapi dengan peralatan

yang cukup untuk menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa

liar langka dan perusakan habitatnya. Tujuan pembentukan Wildlife

Protection Unit (WPU) adalah mewujudkan perlindungan satwa liar

langka dan habitatnya secara efektif dan efisien yang melibatkan

masyarakat secara aktif.

b. Tim Perlindungan Ekosistem, merupakan Tim perlindungan dan

pengamanan hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh

masyarakat tempatan, peusahaan, LSM dan Institusi Kehutanan Pusat

atau Daerah.

c. Community Patroll, adalah Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang

dilaksanakan oleh Polisi Kehutan bersama Masyarakat Desa Sekitar

Kawasan Hutan. Tujuan pembentukan Community Patrol adalah

melindungi kawasan hutan dari gangguan yang disebabkan olehmanusia dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif.

d. Pengamanan Hutan Swakarsa, merupakan Tim pengamanan hutan

yang dilaksanakan oleh Masyarakat atau LSM secara mandiri dan

sukarela.

e. Satuan Pengamanan Hutan, pengamanan yang dilakukan oleh Pihak

Ketiga selaku pengelola kawasan hutan.

f. Tim Pemantau Kerusakan Hutan, dilaksanakan oleh masyarakat

secara berkelompok maupun perorangan.

C. Perencanaan Perlindungan dan Pengaman Hutan

1. Tahapan Perencanaan

Proses penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan hutan

meliputi tahapan sebagai brikut :



a. Tahap mengumpulkan bahan dan keterangan. Pada tahap ini bahan

dan informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber langsung maupun

dari sumber sekunder.

b. Tahap mengolah data untuk menyusun rencana kerja. Bahan dan

informasi yang telah dikumpulkan dilakukan pengkajian dan sintesa

untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan

menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif dan

efisien.

c. Tahap membuat konsep rencana kerja. Hasil pengolahan data dan

informasi yang memuat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamn

serta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

tersebut dituangkan dalam bentuk rencana kerja.

d. Mempresentasikan konsep rencana kerja. Konsep rencana kerja yang

telah dibuat dipresentasikan dalam forum satuan unit kerja untuk

mendapat masukan dalam penyempurnaannya.

e. Menyempurnakan konsep. Berdasarkan masukan data dan unformasi

yang diperoleh saat presentasi, konsep rencana kerja disempurnakan

menjadi rencana kerja definitif yang akan digunakan sebagai dasar dan

panduan pelaksanaan kegiatan.2. Klasifikasi rencana perlindungan dan pengamanan hutan

a. Rencana tahunan, rencana tahunan memuat kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam satu tahun. Rencana kerja satu tahun

bersifat umum dan menggambarkan target yang akan dicapai dalam

satu tahun.

b. Rencana semester, memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

dalan satu semester. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari

rencana kerja tahunan yang bersifat lebih rinci.

c. Rencana kegiatan, merupakan penjabaran yang sangat rinci dari setiap

kegiatan yang termuat dalam rencana kerja. Dalam rencana kegiatan

tujuan, sasaran, target yang akan dicapai, metode pelaksanaan,

personil pelaksana dan pembiayaan telah dibuat secara rinci. Jadi



rencana kegiatan merupakan dasar dan panduan pelaksanaan suatu

kegiatan.

3. Jenis rencana perlindungan dan pengamanan hutan

Berdasarkan Surat Keptusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 55/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 2 Juli 2003 Tentang Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan dan Angkakreditnya, penyusunan rencana

kerja perlindungan dan pengamanan kawasan yang harus dibuat oleh

Polisi Kehutanan, adalah :

a. Rencana penanggulangan kebakaran hutan, rencana kerja

penanggulangan kebakaran hutan bertujuan untuk memberikan arah

dalam mencegah, mengendalikan dan memadamkan kebakaran hutan.

Rencana kerja ini memuat kegiatan antara lain: Inventarisasi sumber

air, Inventarisasi pemukiman disekitar kawasan hutan, Inventarisasi

perladangan di sekitar kawasan hutan, Inventarisasi tegakan hutan,

patroli hutan dan pemadaman api.

b. Rencana penanggulangan pencurian hasil hutan, rencana kerja

penanggulangan pencurian hutan bertujuan untuk memberikan arah

dalam mencegah dan memberantas dan pencurian, penebangan liar di

dalam kawasan hutan serta peredarannya. Rencana kerja ini memuatkegiatan antara lain: Inventarisasi daerah rawan penebangan liar,

Inventarisasi tegakan hutan, penjagaan dan patroli hutan, koordinasi

pembersantasan penebangan liar dan peredaran hasil hutan dengan

instasi terkait lainnya, rencana pelaksanaan operasi fungsional,

operasi gabungan dan operasi khusus pemberantasan penebangan

liar di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

c. Rencana penanggulangan perambahan hutan. Kegiatan yang

termasuk dalam penanggulangan perambahan hutan diantaranya,

yaitu: Inventarisasi ladang dan pemukiman dalam hutan, .inventarisasi

pemukiman sekitar kawasan hutan, penurunan perambah dari dalam

kawasan hutan. Kegiatan yang telah dikorrdinasikan dengan

pemerintah daerah untuk mengeluarkan perambah dari kawasan hutan.



d. Rencana penanggulangan hama dan penyakit. Kegiatan ini meliputi

inventarisasi tumbuhan eksotik. Kegiatan ini bertujuan untuk

mengetahui jenis tumbuhan yang tidak asli setempat yang

memungkinkan menjadi hama bagi tanaman lain, Inventarisasi satwa

eksotik. Inventarisasi satwa liar yang populasinya melebihi telah

menyebabkan kerusakan tegakan hutan dan monitoring kesehatan

tegakan hutan.

e. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:

597/Kpts-VI/1998 Tanggal 18 Agustus 1998 jumlah kebutuhan tenaga

untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, diuraikan

sebagai berikut :

1) Untuk memenuhi tenaga Satuan Tugas Operasional Polhut yang

berkedudukan di Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota/Balai Taman

Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alam diperlukan personil

Polisi Hutan paling sedikit berjumlah 35 orang, masing-masing

bertugas sebagai :

a) Kepala Satuan Tugas : 1 orang (Golongan III/b)

b) Wakil Kepala Satuan : 1 orang (Golongan III/a)c) Kepala Urusan Dalam : 1 orang (Golongan II/d)

d) Anggauta : 2 orang (Golongan II/a – II/c)

e) Anggauta Satuan :30 orang terdiri dari 3 orang (Gol.II/d)

dan 27 orang (Golongan II/a-II/c)

2) Untuk memenuhi Unit Operasional Polhut yang berkedudukan di

Resort Pemangkuan Hutan/Sub Seksi Wilayah/Seksi Wilayah Balai

Taman Nasional atau Balai KSDA diperlukan Polisi Hutan berjumlah

minimal 11 orang, masing-masing bertugas sebagai:

a) Kepala Satuan Unit : 1 orang (Golongan III/a-II/b)

b) Tata Usaha Urusan Dalam : 1 orang (Golongan II/d)

c) Anggauta : 9 orang terdiri 3 orang (Gol.II/d) dan 6 orang

(Golongan II/a – II/c)



Berdasarkan perbandingan antara luas kawasan hutan dengan

jumlah polhut yang optimal diperkirakan bahwa untuk perlindungan

dan pengamanan hutan yang efektif adalah 1.000 ha :1 POLHUT.

Keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga perlindungan dan

pengamanan hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan

pengamanan hutan yang efektif dapat dibedakan menjadi:

Keterampilan Perorangan, Keterampilan Beregu, Keterampilan

Teknis dan Keterampilan Sosial

f. Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 597/Kpts-

VI/1998 Tanggal 18 Agustus 1998, standar peralatan minimal dalam

Organisasi Polhut, adalah sebagai berikut :

1) Pada Tingkat Satuan Tugas

a) Kendaraan Satuan : 4 (empat) Pick up / Speed boat

b) Kendaraan Perorangan : 6 (enam) Sepeda Motor/Motor tempel

c) Senjata api laras panjang: 9 (sembilan) pucuk

d) Senjata api genggam : 5 (lima) pucuk

e) Alat Komunikasi HT : 15 (lima belas) buah

f) Alat komunikasi Rig : 3 (tiga) buahPengalaman menunjukan dalam memberdayakan Polisi Kehutanan

selain peralatan dan perlengkapan yang disebutkan di atas, juga

dibutuhkan: Alat Navigasi GPS: 6 (enam) buah, Alat Navigasi

Kompas: 15 (dua puluh) buah, Kamera Saku: 10 (sepuluh) buah,

Tenda Regu: 2 (dua) unit, Peralatan Masak trangia: 8 (delapan)

buah

2) Pada Tingkat Unit Polhut

a) Kendaraan : 1 (satu) pick up / Speed boat

b) Kendaraan perorangan : 4 (empat) Sepeda motor / Motor

tempel

c) Senjata api laras panjang : 3 (tiga) pucuk

d) Senjata api genggam : 1 (satu) pucuk



e) Alat komunikasi HT : 5 (lima) buah

f) Alat komunikasi Rig : 1 (satu) unit

Pengalaman menunjukan dalam memberdayakan Polisi Kehutanan

selain peralatan dan perlengkapan yang disebutkan di atas, juga

dibutuhkan: Alat Navigasi: 2 (dua) GPS, Alat Navigasi: 5 (lima)

Kompas Bidik, Kamera Saku: 3 (tiga) buah, Tenda Dom: 2 (dua)

unit, Peralatan Masak: 2 (dua) trangi

Sedangkan Perlengkapan Standar POLHUT Perorangan telah

diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 55/Kpts/DJ-IV/2002 dengan

rincian sebagai berikut: Veldfles/tempat air, Borgol, Pisau, Ransel,

Jaket, Jas Hujan, Senter, Rantang, Peluit, Tongkat Polisi, Golok,

Tali Temali, Rompi.

Pakaian seragam Polisi Kehutanan juga diatur dalam secara rinci

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam Nomor: 55/Kpts/DJ-IV/2002 Tentang Petunjuk

Teknis Pakaian, Atribut dan Perlengkapan Polisi Hutan. Jenis dan

jumlah Pakaian POLHUT adalah sebagai berikut:

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) : 1 (satu) stel setiap tahunb. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) : 2 (dua) stel setiap tahun

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) : 1 (satu) stel setiap tiga tahun

Untuk mendukung kecepatan operasi dan sikap kebersamaan

POLHUT diperlukan adanya perumahan dan kantor bagi POLHUT

dengan ketentuan:

a. Jumlah rumah sesuai dengan Jumlah Polhut

b. Dibangun di dekat kawasan hutan di Wilayah Kabupaten/

Kecamatan.

c. Untuk kantor satuan tugas polhut dibangun dekat perumahan

polhut sedankan Kantor Satuan Unit Polhut disediakan ruangan

dilingkungan Kantor Resort Pemangkuan Hutan/Resort

TN/Resort KSDA



D. Pelaksanaan Kegiatan Perlidungan dan Pengamanan Hutan

1. Bentuk Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan perlindungan dan penanggulangan terhadap gangguan kawasan

hutan dilaksanakan dengan cara preemtif, preventif, represif dan yustisi

termasuk di dalamnya pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka

penanganan kasus.

a. Kegiatan Preemtif. Upaya preemtif adalah kegiatan dalam upaya

penciptaan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran

aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan.

b. Kegiatan Preventif. Kegiatan Preventif adalah segala kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan

kawasan dan hasil hutan. Bentuk kegiatan preventif, terdiri dari :

1) Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan. Dalam

rangka menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas

kawasan hutan di lapangan, secara terus menerus batas hutan

harus dipelihara dan diamankan.

2) Penjagaan pengamanan hutan. Kegiatan penjagaan dilakukan di

pos-pos jaga yang telah ditentukan yang penempatannya

berdasarkan pada titik rawan terjadinya gangguan hutan dan hasilhutan. Tujuan utama Penjagaan adalah untuk mengurangi ruang

gerak terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan.

3) Patroli pengamanan hutan. Patroli adalah kegiatan pengawasan

pengamanan hutan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu

tempat ketempat lain oleh dua atau tiga orang atau lebih di wilayah

hutan yang menjadi tanggung jawabnya atau daerah tertentu

dimana sering terjadi pelanggaran atau kejahatan bidang

kehutanan.

c. Kegiatan Represif. Adalah kegiatan penindakan dalam rangka

penegakan hukum dimana situasi dan kondisi gangguan keamanan

kawasan hutan telah terjadi dan cenderung terus berlangsung atau

meningkat sehingga perlu segera dilakukan penindakan terhadap



pelakunya. Berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan di lapangan,

kegiatan represif dibedakan atas :

1) Operasi Taktis, yaitu kegiatan atau upaya untuk mencegah dan

menindak pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui

kegiatan patroli, pemeriksaan dokumen dan barang bukti,

pemeriksaan pelaku, penyitaan barang bukti, penitipan barang

bukti, pengamanan barang bukti, pengamanan TKP, penyelesaian

administrasi lapangan dan pelaporan.

2) Operasi Yustisi, yaitu kegiatan atau upaya penegakan hukum untuk

membuat jera para pelaku pelanggaran oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri yang diawali dari tindakan

Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hutan

a. Perlindungan terhadap kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan

harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Penggunaan

kawasan hutan yang menyimpang harus mendapat persetujuan

Menteri.

b. Perlindungan Terhadap Tanah Hutan. Kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yangdilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh

instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Di

dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan

pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak

sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan

lain yang dapat menimbulkan karusakan tanah dan tegakan.

c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan. Setiap orang dilarang

melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari

pejabat yang berwenang dan selain dari petugas-petugas kehutanan

atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya

dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang



membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang,

dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.

d. Perlindungan terhadap hasil hutan. Untuk melindungi hak-hak Negara

yang berkenaan dengan hasil hutan, maka terhadap semua hasil hutan

harus diadakan pengukuran dan pengujian. Untuk membuktikan

sahnya hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan

Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau

diangkut, maka hasil hutan tersebut harus mempunyai surat

keterangan sahnya hasil hutan.

Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan

A. Batasan dan Pengertian

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk

mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjelaskan terjadinya tindak

pidana dibidang kehutanan, serta dalam rangka menemukan tersangkanya

menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan peraturan perundangan lain yang mendasarinya. Dengan pernyataan lain

penyidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan untuk membuktikan salahtidaknya seseorang tersangka di dalam pengadilan. Oleh karena itu untuk

membuktikan seseorang bersalah diperlukan alat bukti yang sah yang

berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

tersangka.

Dalam penegakan hukum dan penanganan kasus tindak pidana sering

menggunakan istilah hukum yang memiliki pengertian khusus, diantaranya

adalah, sebagai berikut:







1. Tugas dan Wewenang Penyidik

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan dan hasil hutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan

hutan atau wilayah hukumnya;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana

yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan;

f. menangkap dan manahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana.

g. membuat dan menanda-tangani berita acara;

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang

adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan.

i. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana.

j. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan.

k. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka.

l. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

m. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.n. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

o. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau

keluarganya.

p. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

2. Tahapan Penyidikan

Dalam pelaksanaannya penanganan kasus tindak pidana kehutanan

mencakup beberapa tahapan kegiatan, yaitu :



a. Tahap Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada tahap ini

penanganan kasus tindak pidana bau dimulai.

b. Tahap Penindakan, Penindakan merupakan upaya paksa dalam

kegiatan penyidikan tindak pidana yang meliputi kegiatan untuk

melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan

dan penyitaaan. Kegiatan-kegiatan penindakan pada dasarnya bersifat

membatasi kebebasan atas hak-hak seseorang oleh karena itu

pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PARAMETER

PSL.184 KUHAP

HAKEKATNYA :

PEMBUKTIAN

PISAU ANALISIS

BUKTI SEGITIGA

ALAT BUKTI YG SAH

1. KET.SAKSI

2. KET.SAKSI AHLI

3. PETUNJUK

4. SURAT

5. KET.TDW /TSK

MULAI DARI TKP

- STATUS QUO

- AWETKAN/

AMANKAN TKP

(POTRET, BUAT SKET)

- CARI,DAPATKAN,

KUMPUL,TAFSIR BB

- WAWANCARASAKSI-SAKSI

BUKTI

PENUHI : ASPEK LEGALITAS

PSL.183 KUHAP

MIN. 2 ALAT

BUKTI YG SAH,

HAKIM BOLEH

JATUHKAN

PIDANA

TEHNIK

STRATEGI

SIASAT

TAKTIK

LIDIK

• OBSERVASI

• INTERVIEW• SURVEILANCE

• UNDERCOVER

• GUN INFORMAN

PENINDAKAN

• PANGGIL

• TANGKAP• TAHAN

• GELEDAH

• SITA

RIKSA

• RIKSA TSK,

SAKSI,SAHLI• KONFRONTASI• REKONSTRUKSI

• RIKSALANJUTAN

RESUME BAP

• ANALISAPEMBAHASAN

• PEMENUHAN

UNSU R PASAL &

• FAKTA-FAKTA

SAKSI

TKP

BB TSK

SEI RAH

KASKARA

PENUHI : ASPEK LEGALITAS

a. Pemeriksaan, adalah suatu cara penyidik untuk mendapatkan bahan

dan keterangan melalui tanya jawab secara langsung pada saksi,

saksi ahli dan terdakwa yang terkait dengan suatu peristiwa terjadinya

tindak pidana.

b. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, yaitu kegiatanmelengkapi administrasi penyidikan yang terdiri atas sampul berkas

perkara dan isi berkas perkara. Berkas perkara tersebut selanjutnya

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan

pemeriksaan dan dilimpahkan kepada pengadilan negeri.



c. Penuntutan, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang

diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di depan pengadilan.

d. Peradialan, adalah serangkaian pemeriksaan di dalam sidang pengadilan

yang bertujuan untuk membuktikan benar tidaknya seseorang terdakwa

melakukan tindak pidana, sehingga dapat dijatuhi hukuman bagi yang

ditetapkan bersalah atau dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Untuk

dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana bidang

kehutanan dalam proses peradilan sekurang-kurangnya terdapat dua alat

bukti yang syah yang mendukung kesalahan terdakwa.

Documents

Teknik Penyidikan Dan an Hutan