Jakarta, 24 Februari 2015Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan :a. meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan

lindung, dan hutan produksi; sertab. mengembangkan sistem pengendalian bencana alam banjir dan

kebakaran hutan;2. Lumbung energi nasional dengan :

a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, b. pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan c. air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing

provinsi;3. Pengembangan industri berbasis komoditas :

a. kelapa sawit, karet, b. bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;

4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Perpres Nomor 2 Tahun 2015) Buku III RPJMN 2015-2019 Hal. 1-10 (28)

Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan1) Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati

dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah palingsedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi:a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati, tumbuhan dan

satwa endemik kawasan;b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi

lindung yang terdegradasi; dand. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan

berfungsi lindung;e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan

DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisigeologi, dan jenis tanamannya.

g. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yangbersangkutan

(Perpres Nomor 2 Tahun 2015) Buku III RPJMN 2015-2019, Hal. 352

2) Kebijakan mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

3) Kebijakan mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

4) Kebijakan mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional:

Sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan; dan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; serta kota tepi air (waterfront city); dan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir.

5) Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, danantarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; danPengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

Lanjutan.....

Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015)

1. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan3. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan4. Pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya 5. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung6. Pengendalian perubahan iklim7. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 8. Planologi dan Tata Lingkungan9. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan10. Penelitian dan pengembangan LH dan Kehutanan11. Peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM12. Pengawasan dan peningkatan akuntanbilitas aparatur bidang lingkungan

hidup dan kehutanan13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemen LHK

Matrik Kementerian dan Lembaga RPJMN 2015-2019, Kementerian LHK Hal. 573-623

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN PEMBANGUNAN LHK WILAYAH KALIMANTAN (Perpres Nomor 2 Tahun 2015)

1. Penanganan DAS yang meliputi: pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas, salah satunya DAS Kapuas;

2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

3. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu (HHBK);

5. Meningkatnya populasi satwa terancam punah;

6. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove;

7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan;

8. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen (s/d 2014 50,33 % terhadap kawasan hutan di Kalimantan);

9. Tata batas /rekonstruksi batas kawasan hutan (40.000 km seluruh Indonesia, Kalimantan = 13.320 km) ;

10. Operasionalisasi KPH (21 KPH Model yang terdiri dari 17 KPHP dan 4 KPHL, dari 111 KPH yang sudah ditetapkan);

11. Peningkatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019 untuk seluruh indonesia).

12. Peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman , hutan alam dan hutan rakyat dalam periode 2015-2019 (5 tahun);

13. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK Nasional sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

14. Dalam rangka mendukung program surplus beras sebesar 10. juta ton, Kemen LHK menyiapkan pencadangan lahan seluas 307.700 ha : di Kalteng 178.572 ha, Kaltim 9.922 ha, Kalbar 119.376 ha

Substansi Kehutanan Dalam Tata Ruang

Perubahan kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat telahditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dengan masing masingnomor :

SK. 435/Menhut-II/2009 (Kalimantan Selatan)

SK. 529/Menhut-II/2012 (Kalimantan Tengah)

SK. 554/Menhut-II/2013 (Kalimantan Timur)*

SK. 936/Menhut-II/2013 (Kalimantan Barat)

Keterangan : *) Kalimantan Utara masih menginduk dengan Kalimantan Timur

Instrumen penyelesaian RTRWP :1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 18 September 2013

tentang Penyelesaian Penyusunan RTRWP dan Kabupaten/Kota;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013

tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Latar belakang Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga

a. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh negara harusmemperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat.

b. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUU-IX/2011, pengukuhan kawasan hutan harus dituntaskanuntuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum danberkeadilan;

c. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan negara;

d. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani NotaKesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan PengukuhanKawasan Hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara

Penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan(Fasos, Fasum dan Permukiman)

Pemohon adalah orang-perorangan, pemerintah, badansosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hakatas tanah atau bukti penguasaan atas tanah

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah (IP4T) adalah kegiatan pendataan,penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yangdiolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkanpeta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon

Tim IP4T diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotaatau Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi untuk lintasKabupaten/ Kota.

Pemohon

PemerintahKabupaten/ Kota

BPN

Kementerian Kehutanan

Penegasan/ Pengakuan Hak dari

BPN

Peta Penggunaan, Penguasaan Tanah

dan tekstual.

Penerbitan Tanda Bukti Hak

PenelitianData Fisik dan Data Yuridis **

YaTidak

Perubahan Batas Kawasan Hutan/RTRW

PemohonSumber:Perber 4 K/L Tgl 17 Okt 2014

Surat pernyataan penguasaan fisik tanah

secara sporadik (kades + 2 saksi)

Pembuktian KlaimPihak Ketiga- Peta Kawasan Hutan- Peta penggunaan tanah saat ini- Surat Keterangan yg dimiliki

Hak Akses/Ruang Kelola Bersama

(HKm, HD, Kemitraan)

Pemohon

PemerintahKabupaten/ Kota

BPN+KEHUTANAN

Kementerian Kehutanan

Penegasan/ Pengakuan Hak dari

BPNPenerbitan Tanda

Bukti Hak

Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis

Perubahan Batas Kawasan Hutan

Sumber:SKB 3 Menteri dengan Ka. BPN

MODEL REKONSTRUKSI

Surat dari Kemenhutkepada BPN akandisampaikan dalambentuk peta kerja yang diberi baju SK

YaTidak

Pembuktian KlaimPihak Ketiga- Peta Kawasan Hutan- Peta penggunaan tanah saat ini- Surat Keterangan yg dimiliki

IP4T + 20 th, diberikan

SP2BFT

- 20 Th, masukkegatan RA

TERIMA KASIH

6.7.4 Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN SASARAN 1. Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai red list of threatened

IUCN) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove;

c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan; dan

d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.

2. Tata Kelola Hutan a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen; b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km; c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan

100 KPHK bukan Taman Nasional (TN); dan d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola

HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019).

6.7.2 Ketahanan Air SASARAN • Sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah sebagai berikut:

1. Penanganan DAS yang meliputi: penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS Prioritas lainnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, pembangunan dam pengendali dan penahan, gully plug, serta sumur resapan di daerah hulu DAS;

2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar;

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu;

4. Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW;

PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN

• 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan

• 2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Buku I RPJMN 2015-2019 Agenda Pembangunan Nasional hal 260 (6-169)

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENYEDIAAN INFORMASI IKLIM DAN INFORMASI KEBENCANAAN

SASARAN • Adapun sasaran yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan

penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah sebagai berikut: • 1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegi-atan mitigasi

untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan;

• 2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan; • 3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim;

dan • 4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi,

klimatologi, dan geofisika (MKG)

Buku I RPJMN 2015-2019 Agenda Pembangunan Nasional hal 264 (6-173)

PENINGKATAN KONSERVASI DAN TATA KELOLA HUTAN PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENYEDIAAN INFORMASI IKLIM DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Strategi yang ditempuh adalah: 1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan

batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak; 2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak

pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif;

3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; dan

4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan

Buku I RPJMN 2015-2019 hal 171

• Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 (5 tahun) adalah:

• a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m3;

• b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3;

• c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m3;

• d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37 miliar.

•

A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan

1. Kebijakan mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional:

a. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan;

b. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi;

c. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (waterfront city); dan

d. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir.

2. Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yangdapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

3. Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi:

a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;

b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;

c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan

d. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggukawasan berfungsi lindung;

e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;

f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.

g. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran SungaiTerpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

6-46

4. Kebijakan mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

5. Kebijakan mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup meliputi:

a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

b. Pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi:

a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan

b. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

Buku III RPJMN 2015-2019 Hal . 352 (6-45)