Pengaruh kebijakan merkantilisme Inggris terhadap
UNIVERSITAS INDONESIA
Kebijakan Dukungan Amerika Serikat terhadap One China
PolicyMAKALAH TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL
Disusun oleh:
Ivan Satria Basri1306427075FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
2013SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:Ivan Satria BasriNPM : 1306427075Menyatakan makalah di
bawah ini
Judul: Kebijakan Dukungan Amerika Serikat terhadap One China
PolicyUntuk memenuhi tugas Mata kuliah: Teori Hubungan
InternasionalAdalah BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI , tidak
mengandung plagiarisme dan belum pernah digunakan untuk mata kuliah
lain. Semua kutiban baik yang langsung maupun tidak langsung SUDAH
DICANTUMKAN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Depok, 27 Desember 2013 Ivan Satria BasriDAFTAR ISI
Abstrak... iBAB I : PENDAHULUAN... 1
I. Latar Belakang.. 1
II. Rumusan Masalah 2
III. Teori.. 2IV. Metodologi Penelitian.. 3BAB II: ANALISIS...
4I. Mengapa One China Policy Dibentuk 4 II. Mengapa Amerika Serikat
Mendukung One China Policy...6BAB III : KESIMPULAN....
9Lampiran....iiDaftar Pustaka. iiiAbstrak
Di dunia ini ada perang kepentingan antar negara, dengan mengacu
pada tulisan Thucydides mengenai perang antara Sparta dan Athena
kita dapat melihat kedinamisan hubungan internasional dan pengaruh
kebijakan yang dipilih sebuah negara. Kebijakan Melian untuk
bersikap netral tidak memihak kepada Sparta atau Athena
mengakibatkan kehancurannya. Saya mengambil topik mengapa Amerika
Serikat yang sebelumnya mendukung Taiwan sejak awal 50an-60an
kemudian berbalik mendukung Cina pada tahun 70-an dengan mendukung
One China Policy, dalam makalah ini saya akan menggunakan model
analisis Rational Policy untuk menjelaskan hal tersebut.Keyword:
One China Policy, Amerika Serikat, Cina, Taiwan, Rational PolicyBAB
IPENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANGTahun 1947-1991 adalah masa perang dingin,
dimana ada dua kekuatan superpower, yaitu Amerika Serikat Serikat
dan Uni Soviet, yang membentuk blok barat dan timur. Kedua blok ini
memiliki bentuk ideologi negara yang berbeda, demokrasi dan
komunis, yang tentunya bersaing untuk memperkuat bloknya
masing-masing dengan memperkuat dirinya dan negara-negara yang
tergabung di dalam bloknya masing.Di dalam Cina juga ada peperangan
serupa, ada perang saudara antara Partai Komunis Cina (PKC) dan
Partai Nasionalis Cina (PNC). Perang saudara yang berkecamuk di
Cina sempat terhenti karena ada invasi Jepang, yang biasa dikenal
dengan perang Sino-Jepang. Kalah dalam perang Sino-Jepang pada
tahun 1937 membuat Cina berada di bawah penjajahan Jepang.
Kekalahan Jepang pada perang dunia kedua, melepaskan Cina dari
penjajahan jepang dan memicu kembali perang saudara antara PKC dan
PNC.Amerika Serikat dan Uni Soviet juga punya andil dalam perang
saudara ini, seperti Amerika Serikat yang memberikan bantuan kepada
pemerintah nasionalis yang dikenal dengan China Aid Act. Kedua
negara besar tersebut ingin ideologi yang mereka ambil menang dan
menjadi ideologi Cina, sebuah negara besar yang tentunya akan
memperkuat bloknya.Republic of China (Roc) adalah bentuk
pemerintahan PNC di Cina dan RoC bergabung di dalam UN pada tahun
1945, tetapi setelah kemenangan PKC dan kaburnya para pemimpin PNC
ke Taiwan, terbentuk lah People Republic of China (PRC) di Cina,
dan RoC di Taiwan. Amerika Serikat pada saat itu masih tetap
mendukung RoC, tetapi pada tahun 1971, Amerika Serikat mulai
melakukan upaya normalisasi hubungan negaranya kepada PRC. Dengan
mengeluarkan RoC dari UN dan menggantinya dengan PRC. PRC kemudian
membentuk One China Policy dan mencoba mendapatkan pengakuan dari
anggota-anggota UN lainnya. Kebijakan tersebut pada akhirnya
didukung oleh Amerika Serikat, ditunjukkan dengan pengakuan Beijing
Oleh Washington dan adanya perjanjian normalisasi Amerika Serikat
dengan Cina pada 1 Januari 1979.
II. RUMUSAN MASALAHPertanyaan penelitian yang diangkat dalam
penelitian ini adalah untuk melihat mengapa Amerika Serikat
mendukung One China Policy. III. TEORI
Teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah rational
choice theory. Teori yang memiliki ide dasar bahwa setiap perbuatan
pada dasarnya rasional, dan setiap orang menghitung cost and
benefit dari setiap perbuatannya sebelum memutuskan apa yang akan
dilakukan. Dalam rational choice theory banyak konsep yang muncul,
Graham T. Allison membaginya menjadi tiga model analisis, yaitu
Rational Policy, Organization Process, dan Beareaucratics
Politics.
Rational policy merupakan model analisa yang paling tepat untuk
menjelaskan mengapa Amerika Serikat yang tadinya mendukung Taiwan,
berbalik mendukung cina dengan mendukung One China Policy. Rational
policy berusaha untuk menjelaskan kejadian internasional dengan
cara menghitung kembali perhitungan dan tujuan sebuah negara atau
pemerintahannya. Rational policy menggunakan kebijakan negara atau
pemerintahannya sebagai unit analisis, negara sebagai aktor
rasional akan merespon masalah secara strategis dan memilih
kebijakan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu untuk memenuhi
kepentingan nasionalnya, pilihannya, yaitu untuk mencari berbagai
macam jalan keluar, dan konsekuensinya, yaitu melihat konsekuensi
dari cost and benefit dari sudut pandang tujuan strategis, dan
memilihnya, yaitu memaksimalkan nilai pilihannya.
Jika sebuah negara melakukan tindakan tertentu, negara tersebut
pasti mengarah pada hasil sesuai dengan tindakan yang merupakan
hasil optimal dari tindakan tersebut. Dengan menggunakan rational
policy dapat dibuat perkiraan dominan tentang pilihan apa yang akan
diambil sebuah negara. Menggunakan asumsi seperti nilai dan tujuan
yang relevan, mempersepsikan bentuk tindakan lain, memperkirakan
berbagai akibatnya, dan menilai setiap bentuk akibat, sehingga
didapat berbagai rencana beserta akibatnya, dari hal tersebut dapat
ditentukan tindakan apa yang akan diambil sebuah negara berdasarkan
hasil yang paling menuntungkan.Penggunaan model analisis rational
policy harus diikuti oleh situasi tertentu untuk mengecilkan ruang
lingkup dan sudut pandang pemimpin negara, dimana pilihannya akan
sangat mempengaruhi kebijakan negara, agar analisisnya tidak
terlalu melebar dan memperkecil peluang kesalahan dalam analisis.
Walaupun tidak mungkin menebak secara tepat masa depan atau
kebenaran dari suatu kejadian, model analisis rational policy
secara umum dapat membantu kita memahami alasan mengapa sebuah
negara mengeluarkan kebijakannya.IV. METODOLOGI PENELITIANMetode
penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode
eksplanatif. Datadata akan dicari dengan cara studi pustaka atau
studi dokumen dan literatur. Setelah itu data akan dijelaskan dan
dianalisis dalam bentuk argumentasi. Pada aplikasinya dalam bagian
analisis, peneliti akan memberikan argumen alasan mengapa Amerika
Serikat mendukung One China Policy.
BAB II
ANALISISDalam sub bab analisis penelitian, peneliti akan
membaginya menjadi dua gagasan besar, yaitu mengapa One China
Policy dibentuk dan mengapa Amerika Serikat mendukung One China
Policy. I. MENGAPA ONE CHINA POLICY DIBENTUK Untuk mengetahui
mengapa One China Policy dibentuk dapat terliha di perjalanan
sejarah kemerdekaan Cina, dan mengapa terbentuk dua pemerintahan
(PRC dan RoC).Berdirinya RoC dan PRC
Pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat Sen diambil sumpah
sebagai presiden di Nanjing, hal ini dapat dianggap berdirinya
Republik Cina menggantikan pemerintahan Dinasti Qing dan pada bulan
Agustus 1912 perkumpulan Dongmenghui yang didirikan Dr. Sun Yat Sen
diubah namanya menjadi Guomindang / Partai Nasionalis Cina (PNC).
Setelah itu Cina memasuki masa yang biasa disebut masa Warlord yang
terus berlangsung hingga penyatuan Cina oleh Chiang Kaisek (Jiang
Jieshi) pada tahun 1928.
Paham Komunis masuk ke Cina setelah Uni Soviet dibawah pimpinan
Lenin ingin membina hubungan diplomatik dengan Cina serta
menyebarkan paham komunisme disana, dengan cara mengirim Abram
Adolf Joffe ke Beijing pada tahun 1923, sehingga saat itu terjalin
hubungan antara PNC dengan Uni Soviet. Tetapi semua ini berujung
pada konflik antara pemerintahan sayap kiri daan kanan di dalam PNC
yang berujung pada pembersihan PNC dari kaum komunis dan
berhasilnya penyatuan Cina pada 6 juli 1928.
Penyatuan Cina bukan berarti berhentinya konflik di Cina, mulai
ada perseteruan antara kaum komunis dengan PNC, tetapi perang
saudara itu terhenti karena ada common enemy yang muncul, yaitu
Jepang. Perang inilah yang biasa disebut perang Sino-Jepang, yang
berakhir pada kekalahan Cina dan dimulainya penjajahan Jepang pada
tahun 1937. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II,
pertikaian antara PKC dan PNC kembali berkobar, perang saudara ini
berujung pada kekalahan PNC dan Mao Zedong sebagai pemimpin PKC
mengumumkan berdirinya PRC pada 1 Oktober 1949. PKC terus mengejar
PNC sehingga PNC harus melarikan diri ke Taiwan dan kembali
mendirikan RoC disana.
Dukungan Amerika Serikat ke Taiwan
Pada Mei 1949 PKC telah mengumpulkan sekitar 300.000 pasukannya
di sepanjang selat taiwan. Amerika Serikat serikat tetap
mempertahankan kebijakan non-intervention dan mencoba untuk
melepaskan dirinya dari Taiwan, lebih memilih untuk menentukan
kebijakannya terhadap Cina setelah the dust had settled. Keadaan
ini tetapi berubah setelah munculnya perang Korea dan tahun 1950
Harry Truman membalik kebijakannya dengan mengirim armada ke-7
Amerika Serikat Serikat ke selat taiwan.
Cina menganggap aksi Amerika Serikat tersebut untuk menghalangin
penyatuan Cina dan menggulingkan pemerintahan yang baru, sedangkan
Amerika Serikat menganggap perang Korea itu sengaja dibuat oleh Uni
Soviet dan Cina sebagai langkah untuk menyebarkan komunis di Asia.
Perbedaan persepsi inilah yang membuat hubungan Amerika Serikat dan
Cina buruk selama tahun 1950-1971.
Pada Mei 1951, Amerika Serikat memberangkatkan sebuah Military
Assistance Advisory Group (M.A.A.G) ke taiwan, diikuti dengan
bantuan ekonomi, dan penandatanganan Mutual Security Treaty pada
tahun 1954. Sejak saat itu bantuan-bantuan terus diberikan Amerika
Serikat kepada Taiwan. Dalam dunia internasional RoC juga masih
dikenal sebagai Cina bagi sebagian besar anggota UN.
II. MENGAPA AMERIKA SERIKAT MENDUKUNG ONE CHINA POLICYDalam
bagian ini akan dianalisis mengapa Amerika Serikat Mendukung One
China Policy. Karena bila dilihat secara langsung, kebijakan
tersebut merupakan hal yang aneh, mengapa Amerika Serikat yang
tadinya mendukung Taiwan, berubah haluan mendukung Cina yang
merupakan negara komunis kedua terbesar setelah Uni Soviet. Ada dua
faktor penting yang mendorong hal itu terjadi, yaitu putusnya
hubungan Cina dengan Uni Soviet dan Diplomasi Revolusioner Mao
Zedong.Putusnya Hubungan Cina dengan Uni Soviet
Mao Zedong pada akhir tahun 1957 menyimpulkan bahwa Uni Soviet
tidak dapat dijadikan lagi sebagai model bagi pembangunan Cina. Ia
kemudian membuat kebijakan Loncatan Jauh ke Depan (Dayuejin).
Secara prinsip kebijakan ini adalah revolusi industri, tetapi
kebijakan ini gagal dan sekitar 30 juta rakyat meninggal karena
kelaparan antara tahun 1959-1962. Dan pada tahun 1963, Mao menuduh
Nikita Khruschev telah menghianati komunisme dan beralih pada
kapitalisme, yang berujung pada putusnya hubungan Cina dengan Uni
Soviet.
Diplomasi Revolusioner Mao Zedong
Garis Diplomasi Revolusioner ditetapkan Mao pada tahun 1970-an,
berdasarkan asumsi bahwa saat itu Amerika Serikat sedang defensif
sedangkan Uni Soviet semakin ofensif. Isi kebijakan tersebut
adalah, cegah penyebaran pengaruh Soviet, biarkan konflik Amerika
Serikat-Soviet meruncing, biarkan konflik Amerika
Serikat-Negara-negara Asia meruncing, dan manfaatkan hal-hal
tersebut untuk membebaskan Taiwan. Hal ini diambil Mao karena
melihat kondisi internasional pada tahun 1970-an. Konteks
internasional pada saat itu adalah hubungan segitiga yang
konfliktif antara Uni Soviet, Amerika Serikat Serikat, dan Cina,
masing-masing pihak ingin memainkan kartu mereka melawan yang
lain.
AnalisisNegara adalah aktor yang rasional dan dengan menggunakan
model analisis rational policy semua kebijakan yang dipilih oleh
negara adalah kebijakan rasional yang sudah melihat cost and
benefitnya. Amerika Serikat pada awalnya memilih mendukung RoC
karena bentuk pemerintahan RoC adalah bentuk pemerintahan dengan
ideologi nasionalis, tetap dipertahankan, agar tidak terkalahkan
oleh PKC yang mencoba menggantinya dengan pemerintahan yang
berdasarkan ideologi komunis. Banyak faktor yang mempengaruhi
Amerika Serikat untuk melakukan itu, seperti menghalangi Cina untuk
bergabung dengan blok timur, dapat menahan laju penyebaran Komunis
dari Uni Soviet ke berbagai negara di Asia dan berbagai faktor
lainnya.RoC mulai tergabung dalam UN sejak tahun 1945, walaupun
sudah kalah dan sudah terbentuknya PRC yang telah mendapatkan
pengakuan kedaulatan oleh Uni Soviet, India, dan Indonesia. Amerika
Serikat tetap mendukung RoC secara militer maupun ekonomi, dan
tetap mempertahankan keanggotaan RoC kedalam UN. negara yang
tergabung dalam UN merupakan negara yang yang berdaulat dan
kemerdekaannya diakui oleh negara-negara anggotanya. Berdasarkan
argumen tersebut, keanggotaan RoC di UN seharusnya tidak
dipertahankan dan segera digantikan oleh PRC, tetapi pada
kenyataannya Amerika Serikat tetap mempertahankan keanggotaan RoC
di UN.Setelah putusnya hubungan Cina dengan Uni Soviet dan
dilaksanakannya Garis Diplomasi Mao Zedong, Amerika Serikat melihat
bahwa walaupun PRC komunis, tidak menutup kemungkinan dapat
terjalinnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina. Mulailah
dilakukan upaya normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dengan
Cina, dimulai dengan kebijakan mengeluarkan RoC dari UN dan
menggantinya dengan PRC.Melunaknya Cina merupakan kesempatan
Amerika Serikat untuk mengajak Cina tidak mendukung Uni Soviet,
segera setelah Cina bergabung kedalam UN, Cina melakukan kebijakan
One China Policy dan mengajak anggota-anggota UN lainnya untuk
mendukung kebijakan tersebut. Amerika Serikat yang sebelumnya sudah
berjanji akan mendukung Taiwan, akhirnya melanggar janji tersebut
dengan mendukung One China Policy.Walaupun Amerika Serikat
mendukung One China Policy, Amerika Serikat hanya mengakui bahwa
Taiwan termasuk bagian dalam Cina, tetapi PRC tidak memiliki
kedaulatan terhadap pemerintahan Taiwan. Penandatanganan perjanjian
normalisasi tahun 1 Januari 1979 juga berbunyi bahwa Amerika
Serikat dan Cina sepakat untuk mengakui satu sama lain dan Amerika
Serikat mengakui PRC sebagai satu-satunya pemerintah resmi di Cina.
Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan sikap kepada Taiwan
bahwa akan menghentikan hubungan diplomatik dengan Taiwan, tetapi
tetap memelihara hubungan dalam bidang keuangan, budaya, dan lain
sebagainya tanpa perwakilan resmi serta hubungan diplomatik. Dari
kebijakan yang dikeluarkannya dapat dilihat bahwa Amerika Serikat
memilih kebijakan yang paling sedikit cost dan paling banyak
benefitnya, Amerika Serikat dapat mengurangi kekuatan blok timur
dengan cara merangkul Cina sebagai sekutunya, Amerika Serikat juga
dapat menjalin kerjasama ekonomi dengan Cina, tetapi tetap
mempertahankan kedaulatan Taiwan dan tetap menjalin kerjasama
ekonomi dengannya.BAB III
KESIMPULANAda banyak argumen mengenai alasan mengapa Amerika
Serikat mendukung One China Policy. Model analisis rational policy
berusaha untuk menjelaskan kejadian internasional dengan cara
menghitung kembali perhitungan dan tujuan sebuah negara, cost dan
benefit dari dikeluarkan kebijakan tersebut.
Dengan menggunakan model analisis rational policy, dapat
terlihat alasan mengapa Amerika Serikat mendukung One China Policy.
Pertama karena ada faktor pendorong, yaitu putusnya hubungan
diplomasi Cina dengan Uni Soviet dan ditetapkan garis diplomasi
revolusioner Mao Zedong. Kedua, kebijakan untuk mendukung One China
Policy tersebut memiliki cost yang rendah dan benefit yang tinggi.
Dari sudut pandang ekonomi, Amerika Serikat dapat menjalin
kerjasama dengan Cina, dan tetap berusaha untuk mempertahankan
kerjasamanya dengan Taiwan. Dari sudut pandang perang dingin,
kebijakan tersebut dapat dilihat dari usaha Amerika Serikat ingin
merangkul Cina agar kekuatan blok timur berkurang.Lampiran:
Bagan Operasionalisasi Konsep
Bagan Model Analisa
DAFTAR PUSTAKA
A. Doak Barnett. U.S. Arms Sales: The China-Taiwan Tangle (pp.
16). Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1982. Allison,
Graham T. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis.
USA: Little, Brown and Company, 1971.
Allison, Graham T. The American Political Science Review, Vol.
63, No. 3, In Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis (pp.
689-718). USA: American Political Science Association,
1969.Browning G., Halcli A., & Webster F. Understanding
Contemporary Society: Theories of the Present. USA: Sage
Publications, 2000.
Edwin K. Snyder. The Taiwan Relations Act and the Defence of the
Republic of China (pp. 1). Berkeley: Institute of International
Studies, University of California, 1989. Fairbank, J. K., &
Goldman, M. China A New History, Second Enlarged Edition (pp.
340-341). London: The Belknap Press of Harvard University Press,
2006.
Lijun, Sheng. Chinas Dilemma: The Taiwan Issue (pp. 11).
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, Stamford Press,
2001. Kim, Ilpyong J. The Strategic Triangle: China, United States
and Soviet Union. New York: Paragon Press, 1987.Taniputera, Ivan.
History of China, In China Baru (hal 537-614). Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2008. Wibowo, I., & Hadi, Syamsul. Hubungan
Indonesia-Cina Pasca-Soeharto (hal. 32). Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2009. World Politics 28, No. 3, In Stephen Krasner,
State Power and the Structure of International Trade, (pp.
317-347), The Johns Hopkins University Press, 1976.
Nation
Policy with Minimum Cost and Maximum Benefit
Rational Policy
Mendapatkan Kerjasama dengan Cina, Mempertahankan kerjasama
dengan Taiwan,
Mengurangi Kekuatan Blok Timur
Mendukung One China Policy
U.S.A
Fairbank, J. K., & Goldman, M. China A New History, Second
Enlarged Edition, London: The Belknap Press of Harvard University
Press, 2006. (hal. 340-341)
Browning G., Halcli A., & Webster F. Understanding
Contemporary Society: Theories of the Present. USA: Sage
Publications, 2000.
Allison, Graham T. Essence of Decision: Explaining the Cuban
Missile Crisis. USA: Little, Brown and Company, 1971.
Ibid. Hal. 10
Ibid. Hal. 32-33
Allison, Graham T. The American Political Science Review, Vol.
63, No. 3, In Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis (pp.
689-718). USA: American Political Science Association, 1969. (hal.
694)
Taniputera, Ivan. History of China, In China Baru. Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2008. (hal. 550)
Edwin K. Snyder. The Taiwan Relations Act and the Defence of the
Republic of China. Berkeley: Institute of International Studies,
University of California, 1989. (hal. 1)
A. Doak Barnett. U.S. Arms Sales: The China-Taiwan Tangle.
Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1982. (hal. 16)
Lijun, Sheng. Chinas Dilemma: The Taiwan Issue. Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, Stamford Press, 2001. (hal.
11)
Ibid.
Fairbank, J. K., & Goldman, M., Op.cit. Hal. 340
Taniputera, Op.cit. Hal. 584.
Wibowo, I., & Hadi, Syamsul. Hubungan Indonesia-Cina
Pasca-Soeharto. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. (hal.
32)
Kim, Ilpyong J. The Strategic Triangle: China, United States and
Soviet Union. Ney York: Paragon Press, 1987.
Viotti, Paul R. International Relations Theory Fourth Edition.
In Realism: The State and Balance of Power. USA: Pearson, 2010.
(hal. 43)
Kim, Ilpyong J. Op.cit. Hal. 11
Taniputera, Ivan. Op.cit. Hal 594-595
