Upload
lykiet
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TUGAS EKONOMI MAKRO INFLASI DAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN TERHADAP
PENGANGGURAN DI INDONESIA
Disusun Oleh :
Nama : Titis Krismadita
NIM : H 0810113
Kelas : AGB D
Prodi : Agribisnis
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangKondisi ekonomi dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap
suatu negara, kondisi ekonomi itu sendiri dapat juga mencerminkan
bagaimana keadaan suatu Negara, maju atau tidaknya, tingkat
keamanannya, hingga menyangkut masalah kesehatan sangat
dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Untuk perekonomian Indonesia
saya berpendapat masih dalam tahap memperbaiki, hal ini dikarenakan
Indonesia sempat terkena krisis yang membuat perekonomian
Indonesia turun drastis pada saat pemerintahan orde baru.
Sebenarnya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sangat
bagus terjadi pada masa orde baru, atau pada masa pemerintahan
almarhum Soeharto. Pada saat itu pemerintah mencanangkan
pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun)
secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita, yang kebijakan
ekonominya mencakup segala bidang seperti, kebutuhan
pokok,pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan
berusaha, penyebaran pembangunan, dan lain-lain.
Pengangguran di negara-negara berkembang seperti Indonesia,
dalam pembangunan ekonomi di negara seperti ini pengangguran yang
semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit
dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi
pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang
berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang
dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan
ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan
kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku.
Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari
tahun ke tahun semakin bertambah serius.
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah
lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga
kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu
juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya
pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan
yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau
keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat
inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.
Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja
menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan
atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS
tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas)
yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang
mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja
adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun
mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah,
menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu
melakukan kegiatan seperti pension atau cacat jasmani.
Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini
sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada
di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di
Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu.
B. Rumusan Masalah1. Apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia ?
2. Bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia ?
3. Bagaimana keadaan angkatan kerja dan kesempatan kerja ?
4. Pengangguran mengakibatkan kemiskinan ?
5. Apa dampak pengangguran di Indonesia terhadap pertumbuhan
perekonomian makro Indonesia ?
6. Apa janji realisasi Industri untuk menyerap tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran ?
BAB IIKERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori2.1 Pengertian pengangguran
Pengertian pengangguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di
mana masyarakat tidak bekerja.
Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan
dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang
berusaha mencari pekerjaan dan ini mencakup mereka yang sedang
menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang diajukan atau
sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan
kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup.
2.2 Keadaan Masalah pengangguran
Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam
pembangunan ekonomi di negara seperti ini pengangguran yang
semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit
dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi
pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang
berpendapatan terendah. keadaan di negara-negara berkembang
dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan
ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan
kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku.
Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari
tahun ke tahun semakin bertambah serius. Lebih malang lagi,
dibeberapa negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi
bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga
kerja telah menjadi bertambah tinggi. Kebanyakan investor asing tidak
mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya
sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
2.3 Jenis pengangguran
Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya
Pengangguran Normal atau Friksional yaitu pengangguran sebanyak
dua atau tiga persen dari tenaga kerja. Para pengangguran ini tidak ada
pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena
sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru
ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur.
Pengangguran Siklikal, misalnya: di Negara-negara produsen
bahan mentah pertanian,penurunan ini mungkin di sebabkan
kemrosotan harga-harga komoditas. Kemerosotan ini mengakibatkan
perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup
perusahaannya.
Pengangguran Stuktural, di sebabkan oleh perubahan struktur
kegiatan ekonomi. Wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan
teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya
pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan
ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan
yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan
menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan
sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.
Pengangguran teknologi disebabkan oleh penggantian tenaga
manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Dipabrik-pabrik ada
kalanya robot telah menggantikan pekerjaan manusia
Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Pengangguran Terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat
pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada bertambahan
tenaga kerja.
Pengangguran Tersembunyi, pengangguran ini pada umumnya
terjadi di sektor pertanian atau jasa. Contohnya banyak negara
berkembang terjadi bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan
ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya
dia dapat menjalankan kegiatannya secara efisien. Misalnya pelayan
retoran yang lebih banyak dari yang diperlukan.
Pengangguran bermusim, pengangguran ini terutama terdapat di
sektor pertanian atau perikanan. Pada musim hujan penyadap karet
dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa
menganggur. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet dan
nelayan tidak dapat pekerjaan lain maka terpaksa menganggur.
Setengah Menganggur, di sebabkan karena jam kerja mereka
adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya
bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu hingga empat
jam sehari.
2.4 Kebijakan Pemerintah
Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah
Tujuan Bersifat Ekonomi:
1. Menyediakan lowongan pekerjaan dari tahun ke tahun
2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
3. Memperbaiki pembagian pendapatan
Tujuan Bersifat sosial dan politik
1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, di
dalam suatu rumah tangga harus ada yang mempunyai pekerjaan
guna memenuhi kebutuhannya.
2. Menghindari masalah kejahatan, karena semakin tinggi
pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan.
3. Mewujudkan kestabilan politik, dalam perekonomian yang tingkat
penganggurannya tinggi masyarakat sering kali melakukan
demontrasi dan mengemukakan kritik atas pemimpin pemerintah
dan ini dapat menghambat kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya
perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran
memburuk.
2.5 Tindakan Pemerintah
Tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran:
1. Mengurangi pajak
2. Mendorong lebih banyak investasi membari subsidi
3. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
4. Memperbaiki pembagian pendapatan
5. Menghindari masalah kejahatan
6. Menambah keterampilan masyarakat
B. Tinjauan PustakaSejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi.
Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari
usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat
pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan
atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan
pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks
perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2004).
Kapabilitas untuk dapat berfungsi (capabilities to function) adalah
yang paling menentukan status miskin atau tidaknya seseorang.
Selanjutnya menurut Sen pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya
tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah
lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan
kebebasan yang dinikmati. Dengan demikian tingkat kemiskinan tidak
dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti
pemahaman konvensional; yang paling penting bukanlah apa yang 33
dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari barang-
barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh
seseorang dengan barang-barang tersebut (Sen, 2004)
Bukunya berjudul Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan
mengatakan Pembangunan ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi
adalah pembangunan yang partisipatori dan sekaligus emansipatori.
Selanjutnya Swasono mengatakan bahwa pembangunan ekonomi
bukan saja berarti kenaikan pendapatan, tetapi juga kenaikan pemilikan
(entitlement). Pembangunan ekonomi bukan hanya koelie yang naik
upah /gajinya, tetapi adalah meningkat / meluasnya pemartabatan,
pengingkatan nilaitambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial-
kultural, sang koelie menjadi mitra usaha dalam system triple co, yaitu
co-owwnership (ikut memiliki), codetermination (ikut menggariskan
wisdom) dan co-responsibility (ikut bertanggungjawab) (Swasono,
2004).
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan
pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka
panjang (Lincolin Arsyad, 2001).
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah
menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia
(SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan
sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain
pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang
ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang
pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup.
Kendala lain yang merupakan kendala pokok di bidang
ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai
dengan kebutuhan atau kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga
kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga timbul angka
pengangguran yang tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi
nasional, maka adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah
angkatan kerja dan kemauan berbagai sektor perekonomian dalam
menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi
masalah utama di bidang perekonomian
(Mudrajat Kuncoro, 2004).
Kemajuan perekonomian negara yang diukur dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi, telah menunjukkan bahwa pengangguran tetap
telah menjadi ancaman terbesar. Pengangguran adalah perubahan
struktur industri, ketidakcocokan keterampilan, ketidakcocokan
geografis, pergeseran demografis, kekakuan institusi, tidak bisa
dipekerjakan dan pengangguran karena adanya restrukturisasi kapital
(Guy Standing, 1983).
Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa
termasuk faktor-faktor produksi, diukur dengan satuan mata uang, yang
semakin menaik secara umum dan terus-menerus. Harga yang
dimaksud disini bukanlah harga yang ditetapkan pemerintah, tetapi
harga yang terjadi di pasar antara pihak-pihak yang bebas.
Sebagaimana yang diungkapkan Belkaoui: “When the price of goods
and services increases, the movement is referred to as inflation which
also a decrease in the general purchasing power of money (Belkaoui,
1992).”
BAB IIIDATA DAN PEMBAHASAN
Jumlah penduduk, angkatan kerja dan tingkat pengangguran di Indonesia
1980 – 2002
Uraian1980 1985 1990 1995 2000 2002
Penduduk * 148,0 164,6 179,4 194,8 206.630 211.100
Angkatan
Kerja** 52.421 63.826 77.803 86.361 95.651 100.800
Bekerja** 51.553 62.458 75.851 80.110 89.538 91.600
Pengangguran*
* 868 1.368 1.952 6.251 5.858 8.900
Tingkat
Pengangguran 1,7% 2,1% 2,5% 7,2% 6,1% 9,1%
Sumber : Statistik Indonesia. * Dalam juta jiwa. ** Dalam ribuan jiwa
Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia
adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi.
Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh
lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat
disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar
dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan
pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah
utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena
itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah
pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of
unemployment).
Pada tahun 1980-an, pengangguran terbuka di Indonesia meningkat
hampir dua kali lipat yaitu dari 1,7 persen pada tahun 1980 menjadi 3,2
persen pada tahun 1990. Pertumbuhan pengangguran di perkotaan lebih
tinggi daripada di pedesaan, yaitu meningkat dari 2,8 persen pada tahun
1980 menjadi 6,1 persen pada tahun 1990. Sebaliknya tingkat
pengangguran di pedesaan menurun secara drastis yaitu dari 1,4 persen
menjadi 0,1 persen.
Dari sisi pendidikan, tingkat pengangguran selama periode
1980 - 1990 pada semua tingkat pendidikan memper-lihatkan
kecenderungan yang meningkat. Seterusnya, tingkat angkatan kerja
berpendidikan di bawah Sekolah Dasar yang menganggur paling rendah
sedangkan yang berpendidikan tinggi adalah yang paling tinggi, yaitu
meningkat dari 1,8 persen pada 1980 menjadi 15,9 persen pada 1990.
Selanjutnya, tingkat pengangguran di kota Indonesia selama periode
1971 - 1980 relatifnya rendah dan memperlihatkan kecenderungan yang
menurun. Menurut Manning (1984: 1-28), kadar pengangguran rendah ini
disebabkan karena: (a) besarnya kemampuan sektor informal menyerap,
bahkan menarik sejum-lah besar penganggur, (b) tingkat investasi
pemerintah yang tinggi dalam projek pembangunan dan prasarana sosial
(sekolah, klinik kesehatan dan lain-lain), dan (c) pertumbuhan sektor
pertanian yang tinggi dan adanya peluang pekerjaan baru di luar bidang
usaha tani di pedesaan.
Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus
membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran
di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997
sebesar 5,7 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,7 persen masih
merupakan pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah
adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin
dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 - 6 persen atau
kurang. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 persen itu berarti
bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full
employment).
Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar diban-dingkan
dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap)
yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis
ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara
peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang
rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat
penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk
melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah
dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan
mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari
tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan
tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode
tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang
terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa
perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.
Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama
kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan
perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara dapat menentukan
serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu.
Melalui perencanaan pembangunan suatu negara dapat memobilisasi
sumber daya yang terbatas untuk memperoleh hasil yang optimal dengan
lancar, progresif dan seimbang.
Hal seperti ini tidak akan dicapai dengan menye-rahkan begitu saja
pada mekanisme pasar seperti yang dipercayai kaum klasik.
Menyadari hal yang demikian, maka sejak Indonesia merdeka,
pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan pembangunan
ekonomi yang komprehensif dan parsial. Pada masa Soekarno menjadi
Presiden telah dibuat perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia
yang dikenal dengan Pemba-ngunan Rakyat Semesta (Permesta) dan
pada pemerintahan Soeharto telah disusun pula perencanaan
pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), mulai dari Repelita I hingga
Repelita VI. Dalam melaksanakan REPELITA tersebut, mulai Pelita I
hingga Pelita V, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia selalu
mengacu pada konsep “Trilogi Pembangunan” yang meliputi:
1. Stabilitas (ekonomi) nasional,
2. Pertumbuhan ekonomi, dan
3. Pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Sikap pemerintah menangani lapangan pekerjaan pada saat
bertambahnya para penganggur dan juga manusia-manusia yang tidak
berpendidikan yang menjadi salah satu penyebabnya.seharusnya
pemerintah membuka kursus untuk ketermpilan bagi masyarakat. Salah
satunya ada dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja (BLK).
Keterampilan yang di sediakan seperti menjahit, bengkel, tata boga,
komputer, dan keterampilan lainnya yang diperlukan oleh hotel,
perusahaan motor bahkan instansi pemerintahan daerah setempat. Mutu
para lulusan BLK yaitu memiliki keterampilan yang tidak kalah kualitasnya
dengan lulusan perguruan tinggi. Buktinya mantan didikan BLK sudah ada
yang diminta oleh hotel-hotel ternama, perusahaan garmen, dan instansi
pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Contohnya, sambungnya, di
BLK Jakarta Timur. Dari 60 orang yang menempuh pelatihan kerja di
sana, hampir 50 persen diminta beberapa perusahaan untuk menjadi
pegawai mereka. Disnakertrans bekerja sama. Cara lainnya,
Disnakertrans juga membina kerja sama dengan berbagai perusahaan
untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Saat ini, Disnakertrans telah
mengadakan pelatihan kerja sama bengkel dengan Perusahaan Toyota
Astra. Dari hasil pelatihan tersebut, Toyota Astra akan melihat peserta
didik yang dinilai berkualitas baik lalu diajak bergabung untuk bekerja di
perusahaannya.
Mengenai tingkat penganguran, hal itu terjadi karena Urbanisasi
tidak bisa ditekan ini terlihat pada setiap akhir tahun seusai labaran,
Jakarta akan menampung masyarakat yang dating dari provinsi lain.Untuk
menekan arus urbanisasi, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menyatakan
perlu kerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Dengan azas otonomi
daerah, pembangunan di luar Jakarta harus dapat diakselarasikan dengan
di ibukota, sehingga tidak ada lagi warga yang berbondong-bondong
datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di daerahnya telah
memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih luas dari ibukota.
Ketidakstabilan angka pengangguran, salah satunya disebabkan
jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang ditawarkan
dan penempatan kerja dari pencari kerja yang dianggap memenuhi kriteria
yang dipersyaratkan perusahaan-perusahaan.
Kepedulian masyarakat sangat diperlukan, antara lain pertama,
angka yang kurang akurat tidak akan menghasilkan perumusan kebijakan
yang tajam dan langkah-langkah penanganan yang saksama. Kedua,
masalah pengangguranberdampak luas terhadap kehidupan sosial dan
politik yang pada gilirannya akanmemukul balik kestabilan makro-ekonomi
yang telah dicapai dengan susah payah.
Dampak Negatif dari pengangguran dan Penuntasanya Seperti:
beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis, prostitusi,
perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi
patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus
kankeryang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan
menghasilkan korban-korban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya
kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri
manusia yang merupakan korbansosial dari penyakit sosial ini sudah
sangat merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan yang beradab.
Karena itu persoalah pengangguran ini harus secepatnya dipecahkan dan
dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya untuk menghilangkan
pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang
morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya
mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil.
Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran
adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dll disamping strategi
jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui
kebijakan desentralisasi. Sector informal dinilai sangat membantu
menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi
peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal
diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawabi
sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka
sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan
menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal
pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal.
Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan
alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah
masyarakat Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan
kemelaratan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti
sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagaian besar manusia
Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan
kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah sosial.
Sebab langsung (direct causes). Ada beberapa sebab
langsung(direct causes) terjadinya pengangguran besar-besaran di
Indonesia yakni:
1. terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja,
2. Kelangkaan Lapangan Kerja,
3. Pemulangan TKI ke Indonesia,
4. Rasionalisasi karyawan dll.
Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-
sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan
bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur
pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang
melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh
krisis moneter (melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis
moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan
ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme
(KKN) yang menggurita dan sistematik pada semua lembaga negara dan
swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor(tidak
bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi
(kemerosotan moral).
Sebagai pihak yang Netral kaum akademisi/intelektual atau LSM
harus menciptakan modelmodelpenyadaran ini sebagai cara
menjembatani(bridging the gap) keadaan yang sekarang dengan keadaan
yang diinginkan. Usaha mengkomunikasikan segala hal yang bertujuan
agar terbentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang positip dalam
rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik di kalangan para
penganggur kurang terdidik ini harus dibangun dalam konteks
penghormatan terhadap martabat manusia(human dignity) itu sendiri.
Berbagai cara penyadaran dengan penggunaan audio visual, slide, film,
sangat membantu di dalam prosesnya sehingga tidak menimbulkan
kebosanan. Metode-metode ceramah dan bersifat menggurui harus
dihindari. Mengingat pesertanya adalah para penganggur yang kehilangan
mata pencaharian. Harus lebih banyak diskusi dan sharing pengalaman
untuk membangkitkan gairah mereka di dalam situasi-situasi sulit
menghadapi kerasnya kehidupan sebagai penganggur. Kondisi
menganggur adalah kondisi dimana segala-galanya hilang dan tercabut
dari seseorang, bukan saja sumber nafkah, tetapi juga
recognition(pengakuan) dan harga diri. Kehilangan jati diri inilah yang
membuat orang yang menganggur akan mengalami stress yang tinggi dan
apabila tidak mampu dikendalikan maka akan menjadi depresi yang
mengarah kepada sakit mental atau gila. Karena pertimbangan itulah
maka proses penyadaran ini harus melibatkan banyak pihak termasuk
para psikolog dan psikiater. Bisa saja usaha penyadaran ini bagi sebagian
besar penganggur dirasakan membuang-buang waktu karena mereka
harus mencari kerja untuk bisa menghidupi anak istrinya atau
keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini,maka upaya pertama
(penyadaran) diikuti dengan upaya yang kedua yang lebih konkret dan
realistis yakni pemberdayaan secara ekonomis dan social Penyadaran
melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap
pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang
lebih bersifat ekonomis dan konkret. Kebutuhan para penganggur dan
keluarganya dalam jangka pendek adalah kebutuhan akan makan dan
minum Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus didahulukan dan menjadi
perhatian utama. Karena para penganggur berpendidikan rendah ini
sangat banyak maka mereka bisa disalurkan dalam kegiatan-kegiatan
padat karya yang bias mendatangkan upah bagi mereka. Bahkan menurut
Bambang Widianto, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi
Bappenas9, lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembangkan
industri padat pekerja dan sangat tidak mungkin beralih ke teknologi
modern karena struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran
terbuka menurut pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah
Dasar (SD) ke bawah. Tenaga-tenaga para penganggur kurang terdidik ini
bisa dimanfaatkan di kegiatan-kegiatan padat karya sehingga mereka bisa
mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang oleh karena terkena
pemutusan hubungan kerja atau karena tidak adanya ketrampilan di
dalam bekerja. Pada pemberdayaan ekonomi ini.
Upaya memecahkan masalah penganguran Abraham Maslow
menyebut 5 kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarkis yaitu :
1. kebutuhan akan makan, minum dan pakaian,
2. kebutuhan akan keselamatan,keamanan,
3. kebutuhan akan rasa memiliki atau sosial,
4. kebutuhan akan penghargaan dan
5. kebutuhan akan aktualisasi diri.
Alderfer memformulsikannya menjadi tiga dan disebutnya ERG,
diantaranya :
1. kebutuhan akan Eksistensi,
2. kebutuhan akan Relatedness (hubungan) dan
3. kebutuhan akan Growth (pertumbuhan) meliputi penghargaan,
aktualisasi diri.
Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta
setengah penggangur (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang
harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan. Sepuluh
juta penganggur terbuka berarti sekitar separo dari penduduk Malaysia.
Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai
kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu,
pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang
harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu,
jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai
penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan
lainnya harus disubsidi setiap harinya.
Bekerja berarti memiliki produksi. Seberapa pun produksi yang
dihasilkan tetap lebih baik dibandingkan jika tidak memiliki produksi sama
sekali. Karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia
saat ini masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai
upaya.
Sering berbagai pihak menyatakan persoalan pengangguran itu
adalah persoalan muara. Berbicara mengenai pengangguran banyak
aspek dan teori disiplin ilmu terkait. Yang jelas pengangguran hanya dapat
ditanggulangi secara konsepsional, komprehensif, integral baik terhadap
persoalan hulu maupun muara.Sebagai solusi pengangguran, berbagai
strategi dan kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut. Setiap penganggur
diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya
produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan
partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan
penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro
(khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan
pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter
berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang
melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan)
dan lainnya. Dalam keputusan rapat- rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas
keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi
setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada
komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Balairung. 2004. Jurnal Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, edisi 37/Th XVIII/2004.
Biro Pusat Statistik. 1995. Statistik 50 Tahun Indonesia Merdeka.Diana, Conyer. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.http://id.wikipedia.orghttp://www.damandiri.or.id http://www.google.comMajalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004.Marius, Jelamu Ardu. 1999. Dilema Pembauran Golongan Minoritas Cina.
Studi Kasus di Kupang NTT. Jakarta: Tesis Pascasarjana UI.Mubyarto. 1982. Moral Ekonomi Pancasila. Jakarta: Yayasan Idayu.__________. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.__________. 2003. Ekonomi Pancasila : Landasan Pikir dan Misi
Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE.
__________. 2004. Ekonomi Pancasila : Renungan Satu Tahun PUSTEP-UGM. Yogyakarta: Aditya Media.
__________. 2004. Pendidikan Ekonomi Kita. Yogyakarta: Aditya Media. . 2004. Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan
Kembali ke Sebelum Krisis. Kompas: JakartaNafi, Muchamad. 2004. Tiap Tahun, Angka Pengangguran Indonesia
Naik. Jakarta: Tempo Interaktif.Naisbit, John dkk. 1993. Delapan Jalan Menuju Perubahan. Jakarta:
Gramedia.Oliver, J.M.. 1973. The Principles of Teaching Economics. London:
Heinemann Educational Books.Silalahi, Levi. 2004. Masalah Buruh, Pengusaha Belum Terpecahkan,
Pengangguran Terus Bertambah. Jakarta: Depnakertrans.Sinuraya, Daulat. 2004. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia.
Jakarta: Suara Pembaruan Daily.Sukirno, Sadono. 2001. Buku Makro Ekonomi ‘Teori Pengantar’ Edisi
ketiga. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.Standing, Guy. 1983. The Nation Of Structural Unemployment”.
“International Labor Review”. March-April Vol. 122 (2).Tobing, Elwin. 2004. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Jakarta:
Media Indonesia.Todaro, Michael P. 2000. “Economic Development In The Third World”,
Terjemahan oleh Aminuddin dan Muarsid, Ghalia. Indonesia. Jakarta.
—————. 1993. “Kerangka Acuan Komisi Peningkatan Mutu SDM”. Makalah Dalam Silaturrahmi Kerja Nasional III ICMI. Jakarta.
—————. 1997. “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia”. Badan Pusat Statistik: Padang.
World Development Report. 2007. Pembangunan dan Generasi Mendatang. World Bank. Jakarta: Salemba Empat.
LAMPIRAN