BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan jumlah penduduk yang banyak. Dapat dilihat dari hasil sensus

penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam pengetahuan tentang

kependudukan dikenal sebagai istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting

terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk.

Dibanding dengan negara negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia menempati

urutan ketiga dalam jumlah penduduk setelah Cina dan india Indonesia merupakan negara

yang sedang membangun dengan mempunyai masalah kependudukan yang sangat serius

disertai dengan, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar disertai dengan tingkat

pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah

penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga akan merupakan beban dalam

pembangunan

Pertumbuha penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan

masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas,

mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah

tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat

mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang tepat pada sasarannya.

Masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih tingginya

pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk.

Program kependudukan dan keluarga.

Berencana bertujuan turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh

masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk. Dengan demikian

diharapkan tercapai keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan pertambahan

penduduk dengan perkembangan produk dan jasa.

Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga

kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah.

Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya

investasi langsung (direct investment) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti

konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya

melalui perdagangan maupun pariwisata. Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam

pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga

kerja dihitung dari penduduk usia produktif (umur 15 thn–65 thn) yang masuk angkatan

kerja.

Kondisi di negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang

jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena

ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga

kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi

pengangguran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada penulis mengambil rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi ?

2. Bagaimana pandangan umum tentang ketenagakerjaan di Indonesia?

3. Bagaimanakah pekerjaan dan tingkat upah yang berlaku di Indonesia?

4. Bagaimana tingkat kesempatan kerja di Indonesia ?

5. Strategi apa yang dapat meningkatkan kesempatan kerja di Indonesia ?

6. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran ?

7. Apa saja jenis pengangguran dan cara mengatasinya ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui jumlah, kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk serta faktor

yang mempengaruhi

2. Untuk mengetahui ketenagakerjaan di Indonesia.

3. Untuk mengetahui angkatan kerja dan tingkat upah di Indonesia.

4. Untuk mengetahui kesempatan kerja yang ada di Indonesia.

5. Untuk mengetahui strategi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja

6. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan pengangguran

7. Untuk mengetahui jenis pengangguran dan cara mengatasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

1. KEPENDUDUKAN

1.1 Pengertian penduduk

Penduduk adalah mereka yang berada di dalam dan bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara ( menetap ) – lahir secara turun temurun & besar di negera itu.

Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara.penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok,yakni kelompok penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan kelompok  penduduk bukan usia kerja.

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa dedefinisikan menjadi dua:

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut

2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan adalah Demografi. Istilah Demografi pertama sekali ditemukan oleh Achille Guillard

John Graunt adalah seorang pedagang di Londo yang menganalisis data kelahiran dan kematian, migrasi dan perkawinan yang berkaitan dalam proses pertumbuhan penduduk sehingga John Graunt dianggap sebagai bapak Demografi.

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu demografi. Berbagai aspek perilaku manusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi, seperti pengencer hingga pelanggan potensial. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempalajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi dalamnya ukuran struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk setiap waktu akibat kelahiran , kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

1.2 Dinamika Kependudukan

Dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan tersebut selalu terjadi dan dalam undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang ‘perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera disebut sebagai perkembangan kependudukan. Perkembangan kependudukan terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi secara mauoun karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Perubahan alami tersebut adalah karena kematian dan kelahiran. Sedangkan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau pindahan tempat tinggal.

Setiap perubahan yang diakibatkan salah satu faktor perubahan penduduk tersebut akan berdampak pada keseluruhan, misalnya jumlah menurut umur penduduk dan jenis kelamin penduduk.

Yang diperlukan dalam pengukuran dinamika kependudukan adalah :

a. Indikator

Indikator diperlukan untuk mengetahui dan mempalajari dengan tepat berbagai keadaan atau perubahan yang terjadi pada penduduk disuatu negara. Indikator dalam demografi terdiri dari beberapa hal, yaitu :

- Jumlah penduduk

- Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan.

- Proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk

b. Parameter

Ukuran atau satuan yang memberikan penilaian kuantitatif. Dikenal 2 macam pengukuran, yaitu

- Angka Absolut

- Angka Relatif

Dinamika kependudukan menjelaskan bahwa di samping jumlah absolutnya yang tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia meliputi persebaran serta kualitas penduduk dipandang dari sudut sumberdaya manusia secara keseluruhan.

Manfaat dari memahami dinamika penduduk adalah :

1. Mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu.

2. Memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang dan perkiraan yang akan datang.

3. Mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lain misalnya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain-lain.

4. Merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi baik hal yang menguntungkan maupun merugikan.

1.3 Faktor-faktor Demografik Yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk

A. Angka Kelahiran

Fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan seorang wanita secara riil untuk melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang senyatanya dilahirkan. Tinggi rendahnya kelahiran erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya kelahiran, banyaknya perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan.

Beberapa fertilitas yang sering digunakan adalah :

1. Angka kelahiran kasar

Menunjukkan jumlah kelahiran pertahun di satu tempat per seribu penduduk.

2. Angka kelahiran khusus

Angka kelahiran khusus yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk wanita pada kelompok umur tertentu.

3. Angka kelahiran umum

Angka kelahiran umum yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita yang berusia 15 – 49 tahun dalam satu tahun. Gfr dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.

Faktor pendorong kelahiran ( protanatalitas )

a. Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki

b. Sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan

c. Pernikahan usia dini

d. Adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi nilainya

e. Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak

Faktor penghambat kelahiran

a. Adanya program keluarga berencana

b. Kemajuan di bidang iptek dan obat-obatan

c. Adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan tunjangan anak bagi pns

d. Adanya UU perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan

f. Penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan dan karir

g. Adanya perasaan malu bila memiliki banyak anak

B. Angka Kematian ( MORTALITAS )

Angka kematian dibedakan menjadi tiga macam yaitu angka kematian kasar, angka kematian khusus dan angka kematian bayi.

1. Faktor pendorong kematian

a. Adanya wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung dan sebagainya.

b. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya.

c. Kesehatan serta pemenuhan gizi penduduk yang rendah

d. Adanya peperangan, kecelakaan, dan sebagainya.

e. Tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat.

2. Faktor penghambat kematian

a. Tingkat ksesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat sudah baik

b. Negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan.

c. Adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam penyakit diobati.

d. Adanya pemahaman agama yang kuat oleh masyarakat sehingga tidak melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, karena ajaran agama melarang hal tersebut.

3. Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Orang dikatakan telah melakukan migrasi apabila orang tersebut telah melewati batas administrasi wilayah lain.

Jenis-jenis migrasi:

a. Transmigrasi

b. Urbanisasi

c. Emigrasi

d. Imigrasi

e. Re-emigrasi

Data Jumlah Penduduk Indonesia

2. KETENAGAKERJAAN

Hampir semua negara di dunia ini termasuk indonesia tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup menampung angkatan kerjanya. Bukan hanya negara berkembang yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja, tetapi juga negara – negara maju.

Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang harus di tangani dengan sungguh – sungguh . alasannya, bekerja atau tidak bekerjanya seseorang berhubungan langsung dengan kesempatan orang mencari nafkah. Ada baiknya kita mengetahui arti dari masing – masing konsep.

2.1  Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dsb. 

Menurut Soemitro Djojohadikusumo, faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja adalah :

a.       Jumlah dan sebaran usia penduduk

b.      Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk yang berusia muda

c.       Peranan kaum wanita dalam perekonomian

d.      Pertambahan penduduk yang tinggi

e.       Meningkatnya jaminan kesehatan.

2.2 Tenaga Kerja

Hampir sama dengan Angkatan Kerja, Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Berdasarkan UU No 13. tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.Tenaga kerja secara umum debedakan menjadi dua, yaitu Tenaga Kerja Jasmani dan Tenaga Kerja Rohani.

Tenaga kerja Jasmani terdiri dari :

Tenaga Kerja Terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Misalnya dokter, guru, insinyur dsb.

Tenaga Kerja Terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya sopir, montir dsb.

Tenaga Kerja tidak Terdidik dan Terlatih adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun  pelatihan terlebih dahulu. Misalnya tukag sapu, tukang sampah dsb.

Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena:

a. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi.

b. Sumber Daya Alam.

c. Kewiraswastaan.

2.3 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika angkatan kerja lebih besar dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka akan terjadi pengangguran. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu

a. Kesempatan kerja permanen, artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja

b. Kesempatan kerja temporer, artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru.

2.4 Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan aktifitas yang mempertemukan penawaran tenaga kerja ( pencari kerja ) dengan permintaan tenaga kerja ( lowongan kerja ).

Sebelum seseorang memutuskan untuk menerima atau tidak menerima suatu lowongan pekerjaan, seseorang tersebut sering kali berusaha memperoleh informasibenar-benar perlu. Informasi sebagai man di butuhkan oleh pencari kerja:

1) Jenis usaha dan gambaran umum

2) kecocokan pekerjaan tersebut

3) Tingkat upah atau gaji

4) Keuntungan-keuntungan lain di luar gaji

5) Prospek masa depan seperti kemungkinan naik pangkat.

Begitu pula dengan perusahaan. Sebelum memutuskan merekrut pegawai atau karyawan baru, perusahaan sering kali mempertimbangkan dan memerlukan sejumlah informasi berkaitan dengan kondisi si pelamar tersebut. Informasi itu antara lain;

1) Jenis dan tingkat pendidikan

2) Keahlian khusus yang di miliki calon

3) Kejujuran, sikap, dan penampilan

4) Pengalaman kerja

5) Kesehatan.

Angkatan Kerja dan di Indonesia

Upah Minimum Di Indonesia

Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

1. Pengangguran dan pendidikan rendahMasalah di atas pada akhirnya tali temali menghadirkan implikasi buruk dalam

pembangunan hukum di Indonesia. Bila ditelusuri lebih jauh keempat masalah di atas dapatlah disimpulkan bahwa akar dari semua masalah itu adalah karena ketidakjelasan politik ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar konstitusi UUD 45 khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh/pekerja.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain: perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dll.

Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional. Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja

Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak 20,7 juta. Pada sisi lain, 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah.

Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 91,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.

Dan selama hampir 25 tahun lebih pemerintah Indonesia percaya, dengan jenis investor ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu adalah jenis industri yang paling gemar melakukan relokasi. Pemindahan lokasi industri ke negara yang menawarkan upah buruh yang lebih kecil, peraturan yang longgar, dan buruh yang melimpah. Mereka diberikan gelar industri tanpa kaki (foot loose industries), karena kemudahan mereka melangkah dari satu negara ke negara lainnya.

Indonesia yang mendapat era reformasi tahun 1998 secara ambisius meratifikasisemua konvensi dasar ILO (a basic human rights conventions) yaitu; kebebasan berserikat dan berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum usia kerja anak, larangan bekerja di tempat terburuk. Ditambah dengan kebijakan

demokratisasi baru dibidang politik, telah membuat investor tanpa kaki ini kuatir bahwa demokratisasi baru selalu diikuti dengan diperkenalkannya

Undang-undang baru yang melindungi dan menambah kesejahteraan buruh. Bila ini yang terjadi maka konsekuensinya akan ada peningkatan biaya tambahan (labor cost maupun overheadcost). Bagi perusahaan yang masih bisa mentolerir kenaikan biaya operasional ini, mereka akan mencoba terus bertahan, tetapi akan lain halnya kepada perusahaan yang keunggulan komparatifnya hanya mengandalkan upah murah dan longgarnya peraturan, mereka akan segera angkat kaki ke negara yang menawarkan fasilitas bisnis yang lebih buruk.

Itulah sebabnya sejak tahun 1999-2002 diperkirakan jutaan buruh telah kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut atau re-lokasi ke Cina, Kamboja atau Vietnam. Jenis indusri seperti ini sudah lama hilang dari negara-negara industri maju, karena sistem perlindungan hukum dan kuatnya serikat buruh telah membuat industri ini hengkang ke negara lain.

Investor yang datang ke sektor ini adalah investor yang berbisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita, bukan karena sumber daya manusia yang melimpah. Industri ini juga tidak mengenal re-Iokasi (kecuali kaJau sudah habis masa eksplorasi). Karena tidak di semua tempat ada tersedia sumber daya alam yang melimpah. Mengandalkan terus-menerus industri ke sektor padat karya manufaktur, akanhanya membuat buruh Indonesia seperti hidup seperti dalam ancaman bom waktu.

Rentannya hubungan kerja akibat buruknya kondisi kerja, upah rendah. PHK semenamena dan perlindungan hukum yang tidak memadai, sebenarnya adalah sebuah awal munculnya rasa ketidakadilan dan potensi munculnya kekerasan. Usaha keras dan pembenahan radikal harus dilakukan untuk menambah percepatan investor baru. Saya sangat sedih mendengar berita tentang minimnya atase perdagangan Indonesia yang mempromosikan potensi keunggulan ekonomi kita. Indonesia dengan penduduk 210 juta Singapura, dengan penduduk 4 juta memiliki 125 atase perdagangan, Thailand dengan penduduk 60 juta punya 75 atase, Malaysia 80, Philippine 45. Bagaimana mungkin negara lain tahu ada potensi kita bila tenaga yang mempromosikannya hanya 25 orang.

Potensi investasi di banyak negara berkembang juga dapat kita temukan di web-site khusus mereka, yang disediakan untuk menarik investor asing potensial. Di dalam situs itu bisa ditemukan (bahkan infofmasi setiap daerah) potensi bisnis apa yang layak dikembangkan. Indonesia sejauh yang saya ketahui tidak punya situs informasi secanggih itu. Selain itu, poIitik nasional kita juga tidak memiIiki komitmen sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas SDM, terbukti dengan minimnya alokasi dana APBN yang disepakati politisi dan pemerintah untuk anggaran pendidikan. Rasio anggaran pendidikan Indonesia untuk untuk pendidikan hanya 1.6% dari PDB. Sementara itu Thailand 3,6. Singapura 2.3 dan India 3.3. Itu sebabnya banyak sekolah SD yang tidak mempunyai guru atau hanya mempunyai 1 atau 2 orang guru yang mengajar semua kelas 1 sampai kelas 6.

2. Minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upahDalam kamus modern serikat buruh, hanya ada dua cara melindungi buruh yaitu;

Pertama, melalui undang-undang perburuhan. MeIalui undang-undang buruh akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun.

Kedua, melalui serikat buruh. Sekalipun undang-undang perburuhan bagus, tetapi buruh tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB ). PKB adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hanya melalui serikat buruhlah – bukan melalui LSM ataupun partai politik – bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak tambahan (di luar ketentuan UU) untuk menambah kesejahteraan mereka.3. Penurunan Pekerja Sektor Formal

Jumlah orang yang bekerja di sektor formal terus mengalami penurunan semenjak tahun 2000 dan terus turun hingga lebih dari 1 juta lapangan kerja yang hilang di tahun 2003. Kondisi ini terutama terlihat sekali pada kelompok pekerja kasar. Di lain pihak, pekerja di sektor informal menunjukkan gejala yang terus meningkat. Pada tahun 2003 terdapat peningkatan sekitar 400.000pekerja. Jumlah pekerja di sektor pertanian, dimana kebanyakan berada pada sektor informal, juga kembali meningkat dari 40 persen pada tahun 1997 menjadi sekitar 46,3 persen pada tahun 2003. Kecenderungan ini merupakan gambaran bahwa pekerjaan yang lebih produktif, dengan sistem jaminan socials yang memadai sedang mengalami penurunan, digantikan dengan pekerjaan yang kurang produktif dan tanpa proteksi sosial.

Penciptaan lapangan kerja yang mengecewakan saat ini amat berbeda jauh dengan pengalaman Indonesia di masa lalu. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor dengan investasi tinggi merupakan sumber utama penyerapan tenaga kerja. Antara tahun 1990 hingga 1995, industri berorientasi ekspor beserta berbagai industri pendukungnya diperkirakan telah menyediakan separuh dari total pekerjaan yang ada.

Secara umum kita dapat mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan melalui berbagai upaya praktis seperti berikut:

1.  Mendorong InvestasiMengharapkan investasi dari luar negeri kenyataannya belum menunjukkan hasil

yang berarti selama tahun 2006 lalu. Para investor asing mungkin masih menunggu adanya perbaikan iklim investasi dan beberapa peraturan yang menyangkut aspek perburuhan. Kalau upaya terobosan lain tidak dilakukan, khawatir masalah pengangguran ini akan bertambah terus pada tahun-tahun mendatang.

Beberapa produk perikanan dan kelautan juga sangat potensial untuk dikembangkan seperti udang, ikan kerapu dan rumput laut dan beberapa jenis budidaya perikanan dan kelautan lainnya. Sektor industri manufaktur dan kerajinan, khususnya untuk industri penunjang - supporting industries seperti komponen otomotif, elektronika, furnitur, garmen dan produk alas kaki juga memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Penulis juga mencermati banyak sekali produkproduk IT dan industri manufaktur yang sangat dibutuhkan, baik untuk pasar domestik, maupun untuk pasar ekspor. Di samping kedua sektor tersebut, sector jasa keuangan, persewaan, jasa konsultasi bisnis dan jasa lainnya juga memiliki prospek baik untuk dikembangkan.

2. Memperbaiki daya saing

Daya saing ekspor Indonesia bergantung pada kebijakan perdagangan yang terus menjaga keterbukaan, disamping menciptakan fasilitasi bagi pembentukan struktur ekspor yang sesuai dengan ketatnya kompetisi dunia. Dalam jangka pendek, Indonesia dapat mendorong ekspor dengan mengurangi berbagai biaya yang terkait dengan ekspor itu sendiri serta meningkatkan akses kepada pasar internasional. Kebijakan yang dapat dipakai untuk mengontrol biaya-biaya tersebut diantaranya i) Menjaga kestabilan dan daya saing nilai tukar ii) Memastikan peningkatan tingkat upah yang moderat sejalan dengan peningkatan produktifitas iii) Akselerasi proses restitusi PPn dan restitusi bea masuk impor bagi para eksportir dan iv) Meningkatkan kemampuan fasilitas pelabuhan dan bandara dan infrastruktur jalan untuk mengurangi biaya transportasi.

Pemerintah dapat berupaya lebih keras lagi dalam menegosiasikan akses yang lebih besar ke pasar internasional pada pembicaraan perdagangan multilateral Putaran Doha terbaru. Karena Indonesia telah mempunyai kebijakan rezim perdagangan yang sangat terbuka, pemerintah dapat meminta pemotongan bea masuk dan pembebasan atas berbagai pengenaan bea masuk bukan ad-valorem oleh negara-negara maju, dengan dampak yang kecil bagi kebijakan proteksi Indonesia sendiri.

3. Meningkatkan Fleksibilitas tenaga kerja

Indonesia memiliki aturan ketenagakerjaan yang paling kaku serta menimbulkan biaya paling tinggi di Asia Timur. Sebagai contoh, biaya untuk mengeluarkan pekerja sangatlah tinggi; pesangon yang harus dibayarkan mencapai 9 bulan gaji. Tentunya kebijakan pasar tenaga kerja harus berimbang antara penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi tenaga kerja.Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja antara lain:• Menyelesaikan pelaksanaan perundang-undangan tenaga kerja dan berkonsentrasi pada dua isu utama yang mendapat perhatian para pengusaha yaitu: i) keleluasaan dalam mempekerjakan pekerja kontrak dan ii) keleluasaan dalam melakukan outsourcing, dengan menekankan para sub-kontraktor untuk memenuhi hak-hak pekerja mereka.• Menciptakan peradilan tenaga kerja, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perselisihan hubungan industrial. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan tenaga kerja.• Membentuk tim ahli dalam menentukan tingkat upah minimum. Pemerintah pusat dapat menjalankan kewenangan untuk membatasi peningkatan upah minimum di daerah.• Jika diperlukan, merevisi Undang-undang mengenai Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional yang baru disahkan dan membentuk komisi tingkat tinggi yang bertugas mendesain sistem kesejahteraan nasional. Sistem ini harus dapat dilaksanakan dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan.

4. Peningkatan Keahlian PekerjaPemerintah seharusnya dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja. Lemahnya

kemampuan pekerja Indonesia dirasakan sebagai kendala utama bagi investor. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan Indonesia untuk meningkatkan struktur produksinya. Walaupun pada saat sebelum krisis pendidikan di Indonesia mencapai kemajuan

yang luar biasa, dalam segi kuantitas, kualitas pendidikan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya. Pemerintah harus lebih menekankan pencapaian tujuan di bidang pendidikan formal dengan mereformasi sistem pendidikan, sesuai dengan prinsip dan manfaat dari proses desentralisasi.

3. KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud disini adalah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu.

Esmara (1986 : 134), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan; semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja.

Sagir (1994 : 52), memberi pengertian kesempatan kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Sedangkan Sukirno (2000 : 68), memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan.

Swasono dan Sulistyaningsih (1993), memberi pengertian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (employment) dan masih lowong (vacancy). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja yang datang misalnya dari perusahaan swasta atau BUMN dan departemen-departemen pemerintah. Adanya kebutuhan tersebut berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Dengan demikian kesempatan kerja (employment) yaitu kesempatan kerja yang sudah diduduki.

Dari definisi di atas, maka kesempatan kerja apat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja ditempat lain.

2. Kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Misalnya adalah orang yang bekerja sebagai pegawai lepas pada perusahaan swata dimana pekerja mereka tergantung order.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga harus dilihat dari keberhasilan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga diukur dari tingkat keberhasilan mengurangi jumlah jumlah penduduk miskin serta keberhasilan dalam upaya menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesempatan kerja

merupakan peluang bagi angkatan kerja yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang berarti pula peluang atau kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok yang bersifat struktural. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berarti masih tetap tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk oleh karena struktur umur penduduk yang relatif muda. Hal ini berarti banyak tenaga kerja yang berusia muda dan umumnya kurang atau belum trampil dan kurang pengalaman. Selain itu masalah ketenagakerjaan juga ditandai oleh adanya kekurang seimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumber alam yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di Pulau Jawa yang merupakan bagian yang kecil dari seluruh wilayah Indonesia. Di lain pihak pasar kerja belum berfungsi dengan baik dalam menyebarkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Adanya kelebihan tenaga kerja secara umum dan belum terserapnya seluruh tenaga kerja yang tersedia, menimbulkan masalah lain pada bidang perburuhan seperti kurang layaknya syarat kerja dan kondisi kerja.

Dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah harus menempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh. Sasaran yang ingin dicapai adalah perluasan kesempatan kerja produktif, pemerataan kegiatan dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam hubungan ini telah dirumuskan empat bentuk kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan umum di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, kebijaksanaan mencakup kebijaksanaan fiskal ketenagakerjaan, moneter dan investasi; di bidang sosial diadakan kebijaksanaan kependudukan yang bertujuan mewujudkan masyarakat berkeluarga kecil yang sejahtera. Kedua, kebijaksanaan sektoral di berba-gai sektor mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja berikut peningkatan produksi. Ketiga, kebijaksanaan daerah berupa pengerahan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan ke daerah yang membutuhkan, misalnya melalui Antar Kerja Antar Daerah. Keempat, kebijaksanaan khusus yang secara langsung dan tidak langsung menyediakan lapangan kerja untuk waktu yang relatif pendek bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, misalnya waktu sepi kerja di sektor pertanian.

Pada tahun 1989, tingkat kesempatan kerja di Indonesia adalah sebesar 73.908.204 jiwa yang terbagi dalam beberapa sektor ekonomi. Pada tahun 1990, tingkat kesempatan kerja menurun sebesar 71.570.000 jiwa. Dan pada tahun selanjutnya tingkat kesempatan kerja terus meningkat sampai tahun 1994 adalah sebesar 82.038.100 jiwa. Pada tahun 1995, tingkat kesempatan kerja di Indonesia menurun menjadi 80.110.060 jiwa.

Dengan terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak negatif pada seluruh tatanan ekonomi sosial di Indonesia. Karena dengan depresiasi nilai rupiah terhadap dollar Amerika yang drastis dipercaya telah menyebabkan kontraksi pada sektor-sektor riil yang sangat tergantung pada input produksi impor. Kondisi ini telah mengakibatkan meningkatnya insiden kebangkrutan usaha-usaha disektor formal, rasionalisasi dan insiden pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang kesempatan kerja dan menurunnya rata-rata tingakt pendapatan keluarga. Jumlah rumah tangga miskin terus meningkat. Pada tahun 1999, tingkat kesempatan kerja di Indonesia terus meningkat sebesar 88.816.859 jiwa. Tetapi pada tahun 2002-2003, tingkat kesempatan kerja menurun drastis, pada tahun 2002 sebesar 91.647.166 jiwa dan pada tahun 2003 menurun lagi menjadi 90.784.917 jiwa. Dan pada tahun selanjutnya tingkat kesempatan kerja di Indonesia terus meningakat sampai pada tahun 2006 sebesar 95.456.935 jiwa. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya roda perekonomian dan banyak terbukanya lapangan kerja di Indonesia. Perkembangan kesempatan kerja di Indonesia dari tahun 1989-2007 dapat dilihat pada tabel IV-2 berikut ini.

Perkembangan Kesempatan Kerja di Indonesia

Tahun 1989-2007

TahunKesempatan Kerja

(Jiwa)

1989 73.908.204

1990 71.570.000

1991 76.423.179

1992 79.200.542

1993 80.101.016

1994 82.038.100

1995 80.110.060

1996 85.701.813

1997 87.049.756

1998 87.672.449

1999 88.816.859

2000 89.837.730

2001 93.722.036

2002 91.647.166

2003 90.784.917

2004 93.722.036

2005 94.948.118

2006 95.456.935

2007 95.647.497

Sumber : BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (diolah)

Sebagai strategi peningkatan kesempatan kerja yang diperlukan antara lain :

1. Dari sisi persediaan tenaga kerja :

Pengendalian jumlah penduduk dalam jangka panjang masih perlu dipertahankan.

Pengendalian angkatan kerja dalam jangka pendek melalui peningkatan pendidikan yaitu dibedakan atas peningkatan kuantitas pendidikan (perluasan fasilitas pendidikan, peningkatan kondisi perekonomian keluarga yang mencegah angka putus sekolah dan peningkatan usia sekolah/wajib belajar 9 tahun) serta peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.

Pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata sehingga dapat mencegah migrasi desa-kota.

2. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja

Perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan makro (seperti penyederhanaan mekanisme investasi, pengembangan sistem pajak yang ramah pengembangan usaha, sistem kredit yang menggerakkan sektor riil), kebijakan regional (melalui pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja), kebijakan sektoral ( di sektor pertanian dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (koperasi), membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil (UKM) dalam pengolahan hasil pertanian, perbaikan teknik usaha tani, hingga pengembangan sistem pengemasan sesuai dengan kebutuhan pasar di luar komunitas, sedangkan di sektor industri melalui penyederhanaan mekanisme investasi, penataan sistem keamanan yang lebih baik, melakukan promosi peluang investasi daerah serta di sektor lainnya melalui sistem regulasi dan perizinan usaha yang lebih sederhana) dan kebijakan khusus (usaha kerajinan dan makanan bagi wanita di perdesaan, TKMT (Tenaga Kerja Muda Terdidik) yaitu program perluasan kesempatan kerja bagi lulusan SLTA ke perdesaa

4. PENGANGGURAN

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

4.1 Pengangguran Berdasarkan penyebab terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju

suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

1. Akibat permintaan berkurang

2. Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

3. Akibat kebijakan pemerintah

Pengangguran musiman (seasonal Unemployment)

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian.

Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

Pengangguran siklus

Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat.

4.2 Penyebab Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

4.3 Mengatasi Pengangguran Yang Terjadi

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan

dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut.

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.

Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat

dan sektor ekonomi yang kekurangan.

Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang

kosong, dan

Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang

bersifat padat karya.

Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya

investasi baru.

Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.

Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor

formal lainnya.

Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan

raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun

untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut.

Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan

Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika

menunggu musim tertentu.

Cara Mengatasi Pengangguran Siklis

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

Meningkatkan daya beli masyarakat.

Daftar Pustakahttp://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/pengertian-kesempatan-kerja.html

http://fachrimaulana.blogspot.com/2011/02/kesempatan-kerja.html

http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/perkembangan-kesempatan-kerja-di.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/2011/04/makalah-konsep-kependudukan-di.html

http://indriramadia.wordpress.com/2011/02/10/ketenagakerjaan-dan-pengangguran/

http://dickyhendramulyadi.blog.com/2011/04/24/ketenagakerjaan-dan-pengangguran/

http://orinkaltimindonesia.wordpress.com/2010/11/21/makalah-pengangguran/

http://seshakri-ariezuya.blogspot.com/2012/06/ventor-12.html

http://jogoyitnan-free.blogspot.com/2011/05/tenaga-kerja-angkatan-kerja-kesempatan.html

http://sekedar-coretan-saya.blogspot.com/2012/05/makalah-ketenagakerjaan-dan.html

http://ratnapratiwii.wordpress.com/2012/04/08/makalah-tentang-pengagguran/