ISU – ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DOSEN PENGAMPU:

Prof. Dr. Aceng Rahmat, M. Pd

DI SUSUN OLEH:

Ria Sarasawati (No Reg: 7317167374)

Merri Silvia Basri (No Reg: 7317167370)

Imelda (No Reg:

PROGRAM DOKTOR

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

rahmat dan kasih-Nya kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang bertemakan

“Sistem Pendidikan Nasional”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata

kuliah Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, kami

telahberusaha memaksimalkan diri untuk menyelesaikan tugas ini sebaik

mungkin. Namunpenyusun mengerti betul bahwasannya makalah ini masih perlu

untuk disempurnakanlagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran

yang membangun.

Pada kesempatan ini pula izinkanlah penyusun dengan segala kerendahan

hati danrasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak telah

banyak membantudalam penyelesaian makalah ini.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang

adamakalah ini masih banyak kekurangan. Dengan segala kekurangan yang ada

semogamakalah ini masih dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 17 Januari 2017

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

ABSTRAK ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG .......................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN

A. MENGEVALUASI MATERI AJAR (ACUAN DAN

PRINSIP – PRINSIPNYA) .................................................... 2

B. MEMILIH MATERI AJAR / BUKU PAKET

PANDANGAN PENULIS ..................................................... 27

C. MENGADAPTASI MATERI AJAR YANG DIGUNAKAN

DI KELAS ............................................................................ 31

D. MENGADOPSI MATERI AJAR UNTUK PENGAJARAN

DI KELAS ............................................................................ 45

BAB III PENUTUP

A. SIMPULAN ......................................................................... 56

B. SARAN ................................................................................ 56

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 57

iii

ABSTRAK

Pendidikan adalah suatu sistem dimana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memanjukan bangsanya. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur.Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Setiap bangsa tentu akan menyatakan tujuan pendidikannya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang sedang diperjuangkan untuk kemajuan bangsanya. Walaupun masing-masing bangsa memiliki tujuan hidup berbeda, namun secara garis besar, ada beberapa kesamaan dalam berbagai aspeknya. Pendidikan bagi setiap individu merupakan pengaruh dinamis dalam perkembangan jasmani, jiwa, rasa sosial, susila, dan kecerdasan. Kata Kunci: pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, UUD 1945

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu sistem dimana proses pengajaran terjadi

di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan

anak bangsa agar dapat memanjukan bangsanya. Sesungguhnya

semenjak jaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta

perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan mer-pakan

faktor yang sangat vital dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa serta membebaskannya dari belenggu penjajahan. Oleh karena

itu, mereka berpendapat bahwa disamping melalui organisasi politik,

perjuangan ke arah kemerdekaan perlu dilakukan melalui jalur

pendidikan.Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pendidikan

memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk

memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur.

Kita semua menyadari bahwa pada masa-masa yang akan datang

kemajuan dan kejayaan suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan

oleh kekayaan sumberdaya alam, melainkan lebih banyak ditentukan oleh

kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut. Oleh

karena itu, pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan

sumberdaya insani merupakan suatu usaha besar dan vital yang selalu

diupayakan serta menjadi pusat perhatian setiap negara yang ingin

memajukan bangsanya. Usaha dan perjuangan suatu negara dalam

meningkatkan kecerdasan serta kemampuan bangsanya dapat dilihat

dalam sistem pendidikannya.Namun, faktanya sistem pendidikan yang

ada sekarang ini, khususnya di indonesia ternyata masih belum mampu

sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang

akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan

yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang

menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya masalah

2

internal yang mendasar dan bersifat komplek, selain itu pula bangsa

Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya

berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas sistem pendidikan

nasional sebagai upaya untuk membangun struktur dan strategi

pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya untuk membangun

sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi, serta bermoral dan berbudaya bukanlah

suatu pekerjaan yang gampang, semua itu memerlukan partisipasi yang

strategis dari berbagai komponen, seperti: Pendidikan awal di keluarga,

kontrol efektif dari masyarakat dan pentingnya penerapan sistem

pendidikan yang berkualitas oleh Negara.

3

BAB II

TEORI

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pengertian pendidikan erat kaitannya dengan kata education. Kata

education yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan

pendidikan merupakan kata benda turunan dari kata kerja bahasa Latin

educare. Kata educare dalam bahasa Latin memiliki pengertian melatih,

menyuburkan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu

menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak

tertata menjadi semakin tertata, semacam proses penciptaan sebuah

kultur dalam diri seseorang.Secara historis kata pendidikan banyak

dipakai untuk mengacu pada berbagai macam pengertian, misalnya

pembangunan, pertumbuhan, perkembangan, sosialisasi, inkulturasi,

pengajaran, pelatihan, pembaruan. Kata pendidikan juga melibatkan

interaksi dengan berbagai macam lingkungan seperti keluarga, sekolah,

pesantren, gereja, yayasan dan sebagainya. Meskipun memiliki berbagai

makna, pendidikan merupakan sebuah kegiatan manusiawi. Tindakan

mendidik memang secara khas hanya berlaku bagi sebuah kegiatan yang

dilakukan oleh manusia. Inilah kekhasan yang membedakan kita dengan

binatang. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi,pendidikan membuat

manusia membuka diri terhadap dunia. Manusia berkembang melalui

kegiatan membudaya dalam memaknai sejarahnya di dunia ini,

memahami kebebasannya yang selalu ada dalam situasi agar mereka

semakin mampu memberdayakan dirinya.

Dalam konteks modern, pendidikan senantiasa diletakkan dalam

kerangka kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuah generasi yang

sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidikan

lebih mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu.

Proses pembentukan diri terus menerus ini terjadi dalam kerangka ruang

dan waktu. Pendidikan dengan demikian mengacu pada setiap bentuk

4

pengembangan diri yang bersifat persuasi, terus menerus, tertata rapi,

dan terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untuk membentuk

kepribadian secara personal, sosial.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan

tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Pendidikan menuntut segala

kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar mereka sebagai

manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hadjar

Dewantara pendidikan harus didasarkan pada penghargaan terhadap

kemerdekaan jiwa anak. Anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang

menurut kodrat alami (bawaan alami) dan tidak seharusnya ada

pemaksaan terhadap bawaan yang merdeka dari anak. Pendidikan harus

bersifat Tut Wuri Handayani, artinya membimbing dari belakang yang

menumbuhkan kemandirian anak dan bukan menakut-nakuti, menghukum

yang mematikan kemerdekaan jiwa anak.1

Ki Hadjar Dewantara menteorikan pendidikan Taman Siswa

sebagai pendidikan Sistem Among, dengan tugas guru, Tut Wuri

Handayani, artinya untuk mengasuh anak dengan jiwa merdeka maka

guru membimbing dari belakang. Konsep ngemong mempunyai arti bahwa

anak memperoleh kemerdekaan untuk bermain danbelajar sesuai dengan

minat dan kebutuhannya, sedang orang dewasa hanya bertugas

membantu dan membimbingnya ke arah perkembangan yang baik.

Penggunaan nilai- nilai budaya bangsa (Jawa) untuk merumuskan konsep

pendidikan Taman Siswa ini didasarkan pada pandangan Ki Hadjar

Dewantara yang kurang senang dengan sistem pendidikan kolonial yang

bersifat menonjolkan pengawasan, disiplin, dan perintah yang

mematikan jiwa merdeka anak-anak masyarakat pribumi. Pendidikan

Taman Siswa yang menggunakan rumus dengan basis budaya bangsa

maka muncul konsep pendidikan yang berjiwa kebangsaan yang dapat

1Sodik A Kuntoro, Menapak jejak pendidikan nasional Indonesia dalam Kearifan sang profesor

(Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 143.

5

dijadikan instrumen penting bagi penumbuhan kesadaran kebangsaan

dan jiwa merdeka.2

Lebih lanjut menurut Ki Hadjar Dewantara, berilah kemerdekaan

kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang

terbatas oleh tuntutan- tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke

arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia.Oleh

karenanya bila mengamati beberapa hal penting yang disampaikan oleh

Ki Hadjar Dewantara mengenai pembangunan pendidikan demi

kemanusiaan bagi bangsa ini, maka sangat beralasan apabila Indonesia

harus mengedepankan pendidikan sebagai upaya pencerdasan

kehidupan bangsa.

Ki Hadjar Dewantara menginginkan bahwa pendidikan Indonesia

harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan sendiri, jangan meniru

bangsa-bangsa lain karena berbeda perspektifnya. Pendidikan harus

bertumpu penguatan nalar dalam berpikir dan bermoral, beradab, dan

memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan bangsa di atas

kepentingan kerdil dan sempit. Pendidikan menurut Ki Hadjar adalah

suatu hal yang mampu memberikan sumbangsih besar bagi perubahan

bangsa ke depan, baik secara intelektual, sosial, maupun politik.

Pendidikan diupayakan dapat membentuk karakter bangsa yang mandiri,

tidak menjadi bangsa yang cengeng, selalu merengek minta bantuan

kepada bangsa lain.

Pendidikan adalah proses penyempurnaan diri manusia secara

terus menerus, hal ini terjadi karena secara kodrat manusia memiliki

kekurangan dan ketidaklengkapan. Baginya, intervensi manusiawi melalui

pendidikan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melengkapi

apa yang kurang dari kondisinya. Pendidikan dapat melengkapi

ketidaksempurnaan dalam kodrat alamiah manusia. Jadi pendidikan

adalah pengaruh yang dilakukan oleh generasi dewasa pada generasi

yang belum siap kehidupan sosialnya, tujuannya adalah untuk

2Ibid., h. 141-142

6

mengembangkan kemampuan fisik, intelektual, dan moral sesuai dengan

tuntutan masyarakat politik secara keseluruhan.

B. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda kurang

memperhatikan kepentingan bagi pribumi. Pendidikan juga dibedakan

antar orang Belanda sebagai penjajah dan pribumi sebagai masyarakat

yang dijajah. Di antara pribumi pendidikan juga dipisahkan antara pribumi

kelas atas dan rakyat biasa. Sistem pendidikan diatur oleh pemerintah

kolonial dengan tujuan untuk dapat mempertahankan penjajahan.

Dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia pada 17 Agustus

1945 dan berlakunya UUD 1945 satu hari setelah proklamasi

kemerdekaan maka resmi sistem pemerintahan kolonial dihapuskan dan

diganti dengan sistem pemerintahan yang ditentukan oleh bangsa sendiri.

Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, berarti semua ketentuan

UU dan peraturan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan, rakyat, dan

wilayah harus dibuat atas dasar ideologi Pancasila. Setelah proklamasi,

sistem pendidikan juga mengalami perubahan. Perubahan yang sangat

mendasar yaitu pendidikan nasional diletakkan sejalan dengan dasar dan

cita-cita negara kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan

falsafah negara juga dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Pendidikan

nasional meletakkan Pancasila sebagai landasan ideal pendidikan.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara.3 Setiap bangsa tentu akan menyatakan tujuan pendidikannya

sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang sedang diperjuangkan untuk

kemajuan bangsanya. Walaupun masing-masing bangsa memiliki tujuan

3Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat 1.

7

hidup berbeda, namun secara garis besar, ada beberapa kesamaan

dalam berbagai aspeknya. Pendidikan bagi setiap individu merupakan

pengaruh dinamis dalam perkembangan jasmani, jiwa, rasa sosial, susila,

dan kecerdasan.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan

nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.4 Indonesia

adalah negara yang meletakkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”

dalam deklarasi kemerdekaanya yaitu Pembukaan UUD 1945 dan

menetapkan “hak warga negara memperoleh pendidikan” serta “kewajiban

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional” dalam UUD-nya yakni UUD 1945. Demikian jelas

UUD 1945 mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan satu sistem

pendidikan nasional.

UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang menjadi

landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal-

pasal yang bertalian denganpendidikan dalam UUD 1945 tersebut

adalah pasal 31 tentang pendidikan dan 32 tentang kebudayaan. Pasal 31

ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan”.5 Pasal 31 ayat (2) berbunyi: “ Setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.6Dua

ayat pada pasal 31 UUD 1945 tersebut mengatur hak dan kewajiban

warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan mengikuti pendidikan

dasar. Mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus diterima oleh

warga negara dan negara wajib memberikan hak tersebut berupa 4Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat 2.

5UUD 1945 BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 31 Ayat 1.

6UUD 1945 BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 31 Ayat 2.

8

penyediaan layanan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis. Dalam hal

ini layanan yang bisa diberikan secara cuma-cuma baru pada level dasar

yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Dalam UUD 1945 BAB XIII pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa

setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.7 Atas dasar hal itu

kesempatan belajar harus diberikan pada semua warga negara dari

semua kelas sosial dan kelompok sosial. Undang-undang Pendidikan

tahun 1950 BabXI pasal 17 menyatakan: Tiap warga negara Republik

Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu

sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan

dan pengajaran pada sekolah itu.8 Ini berarti bahwa setiap warga negara

dengan tidak membedakan kelompok sosial dan kelas sosial mempunyai

kesempatan yang seluas- luasnya untuk memasuki sekolah.

Tidak begitu mudah untuk memberikan suatu definisi yang

memadai mengenai sistem pendidikan nasional. Konsep sistem

pendidikan nasional akan tergantung pada konsep tentang sistem, konsep

tentang pendidikan dan konsep tentang pendidikan nasional. Perlu pula

disadari bahwa konsep mengenai pendidikan dan sistem pendidikan

nasional tidak bisa semata-mata disimpulkan dari praktek pelaksanaan

pendidikan yang terjadi sehari-hari di lapangan, melainkan harus dilihat

dari segi konsepsi atau ide dasar yang melandasinya seperti yang

biasanya tersurat dan juga tersirat dalam ketetapan-ketetapan Undang-

undang Dasar, Undang-undang Pendidikan dan peraturan-peraturan lain

mengenai pendidikan dan pengajaran.

C. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan sebagai alat perjuangan integritas nasional dimulai

sejak pergerakan kebangsaan melawan penjajah sekitar dasawarsa

pertama awal abad XX, dengan tujuan untuk mencapai

kemerdekaan bangsa. Setelah tercapai kemerdekan Indonesia pada 17

7UUD 1945 BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 31 Ayat 1.

8Undang-Undang Tahun 1950 tentang Pendidikan, Pasal 17.

9

Agustus 1945, pembangunan satu kesatuan sistem pendidikan

dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita negara kebangsaan yang dapat

melindungi kedaulatan, menjamin persatuan dan kesatuan, kesejahteraan,

keamanan, dan keadilan bagi warga negaranya. Di era reformasi seperti

sekarang ini, pengembangan pendidikan nasional telah semakin maju dan

diharapkan lebih dapat memberikan kemakmuran bagi warganya, di

samping persatuan dan kesatuan bangsa serta pembentukan kepribadian

dan budaya bangsa.

Mencermati tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam

dokumen peraturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa: (1)

Pada umumnya tujuan pendidikan nasional dirumuskan secara idealis.

Pendidikan selalu ingin diarahkan untuk mencapai suatu keadaan ideal

dan serba sempurna akan tetapi belum pernah dapat dicapai dan terwujud

sampai sekarang. (2) Indikasi sosok yang susila atau berbudi pekerti

luhur, cakap dan terampil, serta bertanggung jawab adalah ciri-ciri sosok

manusia Indonesia yang dicita-citakan yang ingin diwujudkan dalam

beberapa kali rumusan tujuan pendidikan. (3) Rumusan tujuan pendidikan

disusun seiring dengan hasil idealisasi kebutuhan masyarakat ketika

rumusan itu dibuat. Misalnya rumusan yang dibuat tahun 1950 dan 1954

idealisasi sosok manusia Indonesia adalah sosok manusia Indonesia

yang susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawab. Tentu saja itu

mencerminkan kondisi Indonesia saat itu. Berbeda dengan UU Nomor 20

Tahun 2003, idealisasi manusia Indonesia adalah sosok yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa

sosok manusia yang dibutuhkan bangsa Indonesia di awal milenium

ketiga ini lebih memiliki kemampuan lengkap.

Berdasar kenyataan tersebut, kebijakan pendidikan serta praksis

pendidikan harus selalu didasarkan pada landasan pendidikan yang telah

10

disepakati. Dengan demikian praksis pendidikan tidak akan kehilangan

arah, serta tidak akan menyimpang dari landasannya.

D. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERMASALAHANNYA

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang kita anggap sebagai

sumber utama gagasan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu,

mungkin masih terlalu dini untuk menilai realisasi serta pelaksanaannya di

lapangan. Peraturan-peraturan pemerintah yang membe-rikan pedoman

pelaksanaannya belum disusun. Setelah ketentuan-ketentuan dalam

peraturan-peraturan pemerintah itu disusun barulah dapat dirancang

kegiatan-kegiatan pelaksanaannya. Berdasarkan gambaran di atas, dapat

diperkirakan bahwa realisasi pelaksanaan undang-undang mengenai

sistem pendidikan nasional secara utuh akan masih memerlukan waktu.

Masyarakat mungkin menaruh harapan yang besar akan

kemampuan undang-undang ini dalam menangani masalah-masalah

pendidikan. kesan bahwa semua persoalan pendidikan akan bisa

diselesaikan – setidak-tidaknya akan lebih mudah diselesaikan – setelah

undang-undang ini diberlakukan. Harapan semacam itu mungkin agak

berlebihan, karena fungsi utama undang-undang ini pada dasarnya adalah

sebagai sumber acuan untuk memulai langkah-langkah pembenahan

dalam upaya pendidikan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan

untuk membuat hal-hal yang diatur dalam undang ini menjadi suatu

kenyataan.

Perlu disadari bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tidak mungkin dapat

mengatur semua kegiatan pendidikan yang terjadi di lapangan. Undang-

undang pendidikan nasional hanya mampu memberikan arah, dan mem-

berikan prinsip-prinsip dasar untuk menuju arah tersebut, serta mengatur

prosedurnya secara umum. Realitas pelaksanan pendidikan di lapangan

akan banyak ditentukan oleh petugas yang berada di barisan paling

depan, yaitu guru, kepala sekolah dan tenaga-tenaga kependidikan

lainnya.

11

Dalam masalah pedidikan, perhatian pemerintah masih terasa

sangat minim. Gambaran ini tecermin dari beragamnya masalah

pendidikan yang makin rumit. Dampak dari pendidikan yang semakin

buruk itu membuat negeri kita kedepannya makin terpuruk. Dalam lingkup

nasional, telah ditetapkan empat masalah pokok pendidikan yang dirasa

perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya. Empat masalah pokok

tersebut yaitu:

1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan tentang

bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan

pendidikan. Permasalahan ini timbul akibat masih banyaknya anak usia

sekolah yang belum bisa ditampung dalam suatu lembaga pendidikan

karena kurangnya fasilitas serta sarana yang disediakan, seperti gedung-

gedung sekolah, tenaga pengajar, dan alat serta media belajar. Walaupun

pemerintah telah membuat Undang-Undang yang mengatur

permasalahan pendidikan, bukan berarti tujuan yang dicantumkan dalam

Undang-Undang tersebut bisa terealisasi sesuai harapan. Undang-

Undang tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan pelaksanaan

upaya pemerataan pendidikan guna mengejar ketertinggalan bangsa kita

akibat penjajahan.

Permasalah pemerataan pendidikan ini merupakan salah satu

permasalahan yang penting untuk diperhatikan. Utamanya pemberian

pendidikan dasar yang memang sangat penting bagi masyarakat untuk

mempersiapkan diri menghadapi perkembangan kehidupan. Pemberian

pendidikan dasar di Sekolah dasar dapat memberikan bekal yang berarti

dalam perkembangan pendidikan selanjutnya. Seperti kemampuan

membaca, menulis dan berhitung yang dapat dikembangkan oleh masing-

masing individu dalam mengikuti perkembangan kemajuan melalui

berbagai media dan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian

12

individu-individu tersebut tidak akan terbelakang dan menjadi penghambat

dalam pembangunan.

Untuk pendidikan formal atau persekolahan, terdapat

kebijaksanaan penyediaan memperoleh kesempatan pendidikan dari

setiap jenjang pendidikan yang ditempuh. Pada jenjang pendidikan dasar,

kebijaksanaan tersebut berdasarkan pada faktor kuantitatif, yaitu

pemberian bekal dasar pendidikan yang sama kepada seluruh warga

negara. Pada jenjang pendidikan menengah dan atas, kebijakan tersebut

lebih didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevansi, yaitu minat

dan kemampuan peserta didik, keperluan tenaga kerja, dan keperluan

pengembangan masyarakat, kebudayaan, ilmu dan teknologi.

Untuk pendidikan informal atau luar sekolah, usaha pemerataan

pendidikan dapat berjalan dengan pesat. Hal ini dikarenakan oleh dua

faktor, pertama yaitu faktor perkembangan iptek yang menawarkan

berbagai macam alternatif model pendidikan untuk memperluas

pelayanan kesempatan belajar serta menambah pengetahuan mengenai

teknologi. Faktor kedua yaitu faktor konsep pendidikan sepanjang hidup

yang tidak membatasi usia seseorang untuk menuntut ilmu dan tidak

terbatas hanya pada sarana-prasarana pendidikan yang tersedia.

Pemecahan Masalah Pemeratan Pendidikan

Permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan

melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada

sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan,

dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah

baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung

sekolah yang tidak layak pakai serta pengadaan sistem double sift

(bergantian pagi dan sore) untuk penggunaan gedung sekolah agar

penggunaannya bisa merata.

Sedangkan pada pelaku pendidikan dapat ditempuh dengan cara

memberlakukan beberapa alternatif sistem pembelajaran baru. Seperti

sistem pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru sehingga proses

13

belajar bisa terjadi dimanapun, pengadaan sekolah dasar kecil di daerah

terpencil untuk mengenalkan pendidikan bagi masyarakat pinggiran,

sistem guru kunjung, sekolah terbuka, menggalakkan pendidikan luar

sekolah seperti kejar paket A, B dan C, serta mengembangkan sistem

belajar jarak jauh seperti teleconverse dan e-learning.

2. Masalah Mutu Pendidikan

Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum

mencapai taraf seperi yang diharapkan. Rendahnya kualitas Sumber Daya

Manusia pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi

penyebab dari permasalahan di atas. Banyaknya pelajar Indonesia masih

belajar dalam taraf menghafal saja. Dimana hanya berbekal hafalan tidak

membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan

seseorang. Di dalam belajar seharusnya disertai pemahaman terhadap

suatu materi, sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap

pada otak pelajar. Dan pada akhirnya, ketika ia harus terjun dalam

masyarakat ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah

ia pelajari tersebut.

Mutu pendidikan dapat diketahui pada kualitas keluarannya.

Masyarakat tidak akan melihat proses bagaimana ia belajar. Yang dilihat

hanyalah hasil akhir dari sekian lama ia menempuh pendidikan.

Permasalahan yang banyak muncul sekarang adalah, apakah kualitas

keluaran dari sistem pendidikan itu termasuk dalam pribadi yang benar-

benar berkualitas sebagai manusia pembangunan. Dalam hal ini mampu

membangun dirinya sendiri dan lingkungannya. Tetapi jelas tidak mudah

mengukur mutu produk keluaran tersebut. Hal inilah yang membuat

masyarakat menilai seseorang hanya pada hasil keluarannya saja, tanpa

melihat proses pembelajaran dan proses mendapatkan keluaran tersebut.

Padahal sangat jelas, bahwa hasil belajar yang bermutu hanya

mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar

tidak optimal, maka akan sulit mendapat hasil yang maksimal. Tapi bila

proses belajar tidak optimal tetapi hasil yang dicapai baik, maka bisa

14

dipastikan bahwa hasil yang dicapai itu semu. Ironisnya banyak sekali

kejadian yang demikian tersebut terjadi di kehidupan kita sekarang. Jadi

dari sini dapat diketahui bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan

terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Dalam proses belajar itu

sendiri juga diperlukan dukungan dari komponen pendidikan seperti

peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran dan

masyarakat sekitar. Tapi dukungan yang diberikan pun juga tergantung

pada kualitas dan kerjasama komponen pendidikan untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

Mutu komponen pendidikan juga tergantung pada letak geografis

tempat dimana komponen pendidikan itu berada. Umumnya diketahui

bahwa di daerah pedesaan utamanya daerah terpencil mutu komponen

pendidikannya lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Usaha

pemerataan pendidikan bertujuan untuk memeratakan mutu pendidikan di

setiap jenjang agar terjadi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah,

baik itu desa maupun kota sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-

masing.

Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan

Sasaran pemecahan masalah mutu pendidikan adalah perbaikan

kualitas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen

tersebut. Upaya pemecahan permasalahan ini dapat ditempuh dengan

cara:

1) Seleksi yang lebih ketat terhadap calon yang akan masuk ke sekolah

lanjutan atau tempat kerja.

2) Pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui

latihan, penataran, seminar, dan lain-lain.

3) Penyempurnaan dan pemantapan kurikulum agar tidak mudah

mengalami perubahan.

4) Pembangunan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan

belajar.

15

5) Penggunaan alat peraga, buku paket dan laboratoriun secara tepat

guna.

6) Pemantapan peraturan dalam berbagai ujian, baik itu ujian sekolah

atau ujian kenegaraan.

7) Pengawasan dan penelitian proses pendidikan oleh penilik ke setiap

sekolah

3. Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem

pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk

mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunan

dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi

apabila penggunannya hemat dan tepat sasaran. Dan bila sebaliknya,

maka efisiensinya rendah. Sumber daya yang dimaksud di sini antara lain

adalah tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan.

Masalah efisiensi tenaga kependidikan umumya meliputi masalah

pengangkatan dan penempatan. Permasalahan pengangkatan terletak

pada ketidakseimbangan antara jatah pengangkatan yang telah

ditentukan dengan jumlah tenaga yang tersedia. Hal ini dapat

menyebabkan kemubadziran tenaga pendidik, karena jatah pengangkatan

jauh lebih kecil dari jumlah tenaga yang tersedia. Sehingga banyak tenaga

pendidik banting setir mencari mata pencaharian yang tidak sesuai

dengan keterampilannya mengajar. Padahal tenaga pendidik tidak

dipersiapkan untuk berwirausaha.

Permasalahan penempatan banyak terjadi pada guru bidang studi.

Masalah terletak pada ketidaksesuaian penempatan keahlian guru dengan

kebutuhan di lapangan. Guru-guru yang menjadi korban dari

permasalahan ini terpaksa merangkap mengajarkan bidang studi di luar

kewenangannya. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pengangkatan

guru di suatu sekolah, selain itu sulitnya menjaring tenaga yang bersedia

ditempatkan di daerah terpencil sehingga menyebabkan kekurangan

16

tenaga pengajar. Permasalahan penempatan tenaga pengajar ini dapat

menyebabkan ketidakefisienan dalam memfungsikan tenaga guru.

Masalah efisiensi sarana prasarana lebih tertuju pada kurang

matangnya perencanaan penggunaan, selain itu juga karena perubahan

kurikulum. Permasalahan kurang matangnya perencanan misalnya pada

pembangunan gedung-gedung sekolah tanpa memperhatikan lokasinya.

Akibatnya banyak sekolah kekurangan murid dan banyak ruangannya

menjadi kosong. Contoh lain yaitu diadakannya pendistribusian sarana

pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan, sikap

dan keterampilan. Hal ini menyebabkan kemubadziran, karena sarana

tersebut akhirnya tidak terpakai dan peningkatan efektifitas belajar pun

gagal direalisasikan. Perubahan kurikulum biasanya mengakibatkan tidak

terpakainya lagi buku paket siswa, pegangan guru dan perangkat belajar

lainnya karena harus diganti dengan yang baru. Selain itu pengadaan

pelatihan dan penataran kurikulum baru itu jelas memakan biaya yang

tidak sedikit. Dan akhirnya pemborosan pun tidak bisa dielakkan lagi.

Pemecahan Masalah Efisiensi Pendidikan

Permasalah efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah

kualitas, tentu saja ini dapat di pecahkan melalui pendekatan teknologi

pendidikan.Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan

sistem, berorientasi pada peserta, dan pemanfaatan sumber belajar.

Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan

dan pembelajaran perlu didesain atau dirancang dengan menggunakan

pendekatan sistem. Dalam merancang pembelajaran diperlukan langkah-

langkah prosedural meliputi: identifikasi masalah, analisis keadaan,

identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode,

penetapan media evaluasi pembelajaran. Prinsip berorientasi pada

peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan

perhatiannya pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik,

minat, potensi dari peserta didik. Prinsip pemanfaatan sumber belajar

berarti dalam pembelajaran peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan

17

sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkannya. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam satu

kegiatan pendidikan adalah bagaimana pesera didik dapat belajar, dengan

cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta

menggunakan segala macam sumber belajar. Dengan demikian upaya

pemecahan masalah dalam pendekatan teknologi pendidikan adalah

dengan mendayagunakan sumber belajar.

4. Masalah Relevansi Pendidikan

Relevansi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti

hubungan atau kaitan. Maksudnya yaitu hubungan antara hasil keluaran

(output) pendidikan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh

pembangunan. Tugas pendidikan yaitu menyiapkan sumber daya manusia

untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh

mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output

pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang

beraneka ragam. Jika system pendidikan mampu menghasilkan output

yang baik, potensial dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka

relevansi pendidikan dianggap tinggi.

Umumnya output yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan

jumlahnya lebih besar daripada tenaga yang dibutuhkan di lapangan.

Namun sebaliknya, ada tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan, tapi

kurang diproduksi atau bahkan tidak diproduksi. Ketidakseimbangan ini

tentunya dapat menambah permasalahan dalam dunia pendidikan.

Jumlah output yang lebih besar daripada tenaga yang dibutuhkan

menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah tenaga kerja yang

menunggu pekerjaan setiap tahunnya. Hal lain yang mendukung masalah

relevansi pendidikan yaitu masalah penyebaran penduduk. Penyebaran

penduduk di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk,

terutama di kota-kota besar dan daerah yang jarang penduduk yaitu di

18

daerah pedalaman khususnya daerah terpencil yang berlokasi di

pegununugan dan pulau-pulau. Permasalahan ini dapat menimbulkan

perbedaan kebudayaan dan pandangan hidup mereka.

Masyarakat yang hidup di perkotaan umumnya mampu berfikir

moderen dan mempunyai orientasi ke depan, sedangkan masyarakat

pedalaman biasanya sudah merasa puas dengan apa yang dimilikinya

tanpa ada usaha untuk maju. Hal inilah yang membuat kelompok

masyarakat pedalaman kurang ikut berperan serta dalam pembangunan.

Tugas pendidikan ialah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dan

memperkenalkan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan. Dalam

hal ini pendidikan juga berperan dalam hal transformasi budaya, dan

selalu bertumpu pada kebudayaan nasional. Sedangkan kebudayaan

nasional sendiri selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika sistem pendidikan mampu menggapai masyarakat keterbelakangan

kebudayaan tersebut, maka pendidikan mampu melibatkan masyarakat

tersebut dalam pembangunan. Dengan ini maka relevansi dianggap

terjadi.

Pemecahan Masalah Relevansi Pendidikan

Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan mealui cara-

cara seperti:

1) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu tinggi agar tercipta manusia yang berkualitas tinggi sehingga

meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha

dan industri.

2) Peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme dan jaminan

kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara

optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi

pekerti agar dapat menunjukkan apa yang pernah ia dapatkan selama

menempuh pendidikan.

3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk kurikulum.

Seperti menyusunan kurikulum yang mengacu pada standar nasional

19

yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan

setempat.

4) Memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun

informal. Juga meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin

secara terarah, terpadu, dan menyeluruh agar generasi muda dapat

berkembang secara optimal disertai hak, dukungan, dan lindungan

sesuai dengan potensinya.

6) Pemberdayaan lembaga pendidikan baik formal dan nonformal di

dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM sedini

mungkin, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

peningkatan keimanan dan ketakwaan secara terarah, terpadu, dan

berkelanjutan.

7) Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah atau

madrasah sebagai wujud peran serta masyarakat dalam peningkatan

mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan,

dan evaluasi program pendidikan.

Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan

pembangunan. Pendidikan berperan untuk menyiapkan sumber daya

manusia untuk pembangunan. Karena pembangunan selalu berubah

mengikuti tuntutan zaman, maka pendidikan pun juga harus bisa

mengimbangi. Sebagai akibatnya, permasalahan yang dihadapi oleh

dunia pendidikan pun semakin luas. Hal ini dikarenakan sasaran

pendidikan adalah manusia yang merupakan pelaku dalam kegiatan

pembangunan serta usaha pendidikan yang mempunyai orientasi ke

depan dan harus dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Permasalahan

yang timbul antara lain seperti masalah pemerataan pendidikan, masalah

mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi

pendidikan.

20

Untuk memecahkan permasalahan-permasalahn tersebut

diperlukan rumusan tentang berbagai masalah yang bersifat pokok agar

pemecahannya pun bisa tepat sasaran. Keempat permasalahan yang

timbul tersebut dapat teratasi jika pendidikan mampu untuk:

1) Menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya mampu

menampung semua warga negara yang butuh pendidikan dalam suatu

wadah pendidikan.

2) Mencapai hasil pendidikan yang bermutu, artinya perencanaan dan

proses belajar telah sesuai dengan tujuan sistem pendidikan yang

telah ditetapkan

3) Terlaksana secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai

dengan rancangan dan tujuan yang telah ditulis dalam perencanaan.

4) Menghasilkan produk bermutu yang relevan, artinya output yang

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Namun yang terjadi sekarang, hal-hal diatas belum dapat dipenuhi

oleh sistem pendidikan yang ada di negara kita.

E. PERMASALAHAN AKTUAL PENDIDIKAN DI INDONESIA

Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa

yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan

yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya.

Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan

pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun,

dan pendayagunaan teknologi pendidikan.

Masalah aktual dibagi menjadi dua, yaitu mengenai konsep dan

mengenai pelaksanaannya. Misalnya, munculnya kurikulum baru

merupakan masalah konsep. Maksudnya, apakah kurikulum tersebut

cukup andal secara yuridis dan secara psikologis ataukah tidak. Jika tidak,

timbulah masalah pelaksanaan atau masalah operasional.Berikut masalah

aktual pendidikan yang ada di Indonesia :

1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran

21

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan

nasional bab II pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional

ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian

dipertegas lagi di dalam GBHN butir 2a dan b tentang arah dan tujuan

pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia

yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal

(dengan Tuhan), horizontal (dengan lingkungan dan masyarakat), dan

konsentris (dengan diri sendiri); yang berimbang antara duniawi dan

ukhrawi. Tetapi di dalam pelaksanaanya pendidikan afektif belum

ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan

pengembangan aspek kognitif. Untuk itu banyak hambatan yang perlu

dihadapi untuk mencapai sasaran secara utuh. Adapun hambatan yang

harus dihadapi adalah sebagai berikut:

1) Beban kurikulum sudah terlalu sarat.

2) Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit, karena dianggap

menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya

sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru.

3) Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga

memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.

4) Penilai hasil pendidikan afektif tidak mudah.

2. Masalah Kurikulum

Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang

dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya

terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Masalah kurikulum

meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber

masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta

didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah)

dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi

mereka ingin lanjut).Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum:

a. Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks

22

Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju,

kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan

berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan

segudang materi yang harus dikuasainya. Sehingga siswa harus

berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah

ditargetkan. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpahaman

siswa terhadap keseluruhan materi yang diajarkan.

Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dengan hanya

memahami sepintas tentang materi tersebut. Selain berdampak pada

siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan

semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan

pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi

yang terlalu banyak, sekalipun masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. Hal ini tidak sesuai

dengan peran guru.

b. Seringnya berganti nama

Kurikulum pendidikan di Indonesia sering sekali mengalami

perubahan. Namun, perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan

nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan

ada dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan Indonesia.

Pengubahan nama kurikulum pendidikan tentulah memerlukan dana

yang cukup banyak. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi,

alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan

pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan.

c. Kurangnya sumber prinsip pengembangan

Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan

sumber prinsip, untuk menunjukan dari mana asal mula lahirnya suatu

prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan

kurikulum yang dimaksud adalah data empiris (pengalaman yang

terdokumentasi dan terbukti efektif), data eksperimen (temuan hasil

23

penelitian), cerita/legenda yang hidup di masyarakat (folklore of

curriculum), dan akal sehat (common sense).

Namun dalam fakta kehidupan, data hasil penelitian (hard data)

itu sifatnya sangat terbatas. Terdapat banyak data yang bukan

diperoleh dari hasil penelitian juga terbukti efektif untuk memecahkan

masalah-masalah yang komploks, diantaranya adat kebiasaan yang

hidup di masyarakat (folklore of curiculum). Ada juga hasil pemikiran

umum atau akal sehat (common sense).

3. Masalah Peranan Guru

Sejalan dengan pengembangan IPTEK yang pesat dan

realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka

guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah.

Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri

melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid ia dibantu

oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor (guru BP), pustakawan,

laboran, dan teknisi sumber belajar.

Seorang guru diharapkan mampu mengelola proses

pembelajaran (sebagai manajer), menunjukkan tujuan pembelajaran

(direktor), mengorganisasikan kegiatan pembelajaran (koordinator),

mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar

(komunikator), menyediakan dan memberikan kemudahan-kemudahan

belajar (fasilitator), dan memberikan dorongan belajar (stimulator).

Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia

pendidikan di Indonesia yaitu mengenai bagaimana pengupayaan agar

semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan serta

pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja

yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan

bermasyarakat. Jenis-jenis permasalah pokok pendidikan yang

diprioritaskan penanggulangannya di Indonesia yaitu masalah pemerataan

pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan dan

masalah relevansi pendidikan.

24

F. EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Menurut Jacques Delors (1996) menyebutkan peran strategis

pendidikan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan

dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan

keadilan sosial. 9 Pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat

ajaib atau magic formula merupakan pembuka pintu dunia untuk

kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi

dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan,

ketertindasan dan perang.

Menurut Soedijarto (2007) mencatat bahwa para founding father

bangsa Indonesia sudah menyadari peran strategis pendidikan dalam

pembangunan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya

pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut

Soedijarto masuknya pendidikan dalam UUD 1945 karena para founding

father menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk modernisasi melalui

gerakan renaisance sedangkan Indonesia sebaliknya masuk era

kegelapan yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Oleh karena itu

para founding father memfungsikan negara Indonesia untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa.10

Pendidikan yang dibayangkan oleh para founding father seperti

Soekarno, Syahrir, Agus Salim, dan M. Natsir, jelaslah bukan pendidikan 3

atau 2 tahun atau sekolah desa seperti terjadi pada jaman penjajahan

Belanda. Namun sebuah pendidikan berkualitas seperti sekolah untuk

orang-orang Eropa pada waktu itu yang biayanya seepuluh kali lipat dari

penyelenggaraan sekolah desa. 11 Menjalankan pasal 31 UUD 1945,

pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan

pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem

9Jaques Delors, Learning The Treasure Within (Unesco Publishing, 1996), h.13.

10Soedijarto, Memahami Makna yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran

Pendidikan (Jakarta: SPI), h. 28. 11

Ibid., h.3.

25

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.12

Menurut Ignatius G. Saksono (2010) merinci beberapa masalah

yang haras diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan

hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan

kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan

lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan

formal, dan maraknya komersialisasi pendididikan.13

Nadjamuddin Ramly (2005) menyebutkan beberapa isu kritis

pendidikan Indonesia antara lain: mogok kerja guru, Sistem Akreditasi

Pendidikan Tinggi yang komersial, Sistem Evaluasi yang tidak akomodatif,

masuknya investasi asing dalam bidang pendidikan, kewenangan

penyelenggaraan pendidikan bagi daerah yang mengalami

penyimpangan, kemampuan guru yang lemah dalam menguasai materi

ajar, institusi pendidikan menjadi kontributor pengangguran terdidik,

meterialismedan egoisme sektoral ilmuwan, pendidikan menjadi ajang

bisnis murahan, dan terjadinya pendidikan yang hanya menguasai materi

ajar bukan pembinaan perilaku dan moral dan tidakadanya pajak untuk

pendidikan.14

Selain masalah seperti yang disebutkan di atas, media masa juga

memberitakan terjadinya kekerasan dan konflik sosial, mutu sumberdaya

manusia (SDM) yang dinilai rendah dibandingkan dengan beberapa

negara berkembang lainya, kemampuan membaca, matematika dan sains

siswa SD Indonesia yang dinilai rendah. 15 Indonesia dikenal sebagai

pengekspor tenaga kerja murah untuk jenis pekerjaan kasar ke negara-

12

Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Educational Management, Analisis Teori dan Praktik (Jakarta:

Rajawali Press, 2009), h. 79. 13

Ignatius G.Saksono, Tantangan Pendidikan, Memecahkan Problem Bangsa, Tanggapan

Terhadap Pembatalan UU BHP(Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), h. 14

Najamuddin Ramly, Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan (Jakarta:

Grafindo, 2005). 15

Bahrul Hayat dan Suhendra, Bencmark Internasional Mutu Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,

2010)

26

negara lain. Secara umum pendidikan masyarakat Indonesia masih

sekitar 5,5 tahun.16

Contoh negara-negara kebangsaan yang berhasil membangun

bangsa dan peradabanya melalui pendidikan antara lain Amerika, Jerman,

Belanda, dan seluruh negara Skandinavia. Atas dasar persepsi sekolah

sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas,

mengapa Senator John F. Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika

Serikat memandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam

persaingan global ditentukan oleh kualitas pembelajaran di sekolah.17

Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu

tersebut menyebabkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global

terpuruk. Menurut catatan UNDP tahun 2006, Human Development Index

(HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun

tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke- 108 dari 177

negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan

dunia/UNDP tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih

rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos.

Sementara berdasarkan Global Competitiveness Indeks tahun 2008

menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari

134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di

atas.

Menurut The 2006 Global Economic Forum on Global

Competitiveness Index (GCI) yang di-relese WEF tersebut, daya saing

global Indonesia berada pada posisi yang terpuruk. Untuk wilayah Asia,

macan asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6.

Sementara Jepang, rangking ke-12. China dan India rangking 49 dan 50.

Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga

16

Tilaar, Menyiapkan Generasi Emas Menuju Indonesia 2045 (Jakarta: Lembaga Manajemen UNJ,

2013), h.2. 17

John Dewey, Democracy and Education (New York: The Mac Millan Co., 1964).

27

berada pada peringkat 23. Di mata WEF, Indonesia disejajarkan dengan

Gambia, masuk dalam kategori Negara low-income countries.18

UU No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa "setiap warga

negara berhak memperoleh pendidikan bermutu", dan pasal 12 ayat (1)

mengatakan "setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai

minat, bakat, dan kemampuanya". Agar dapat melaksanakan pendidikan

bermutu dan melaksanakan pendidikan sesuai minat, bakat dan

kemampuan siswa, maka penyiapan guru profesional tidak bisa ditawar-

tawar lagi, tetapi suatu keharusan. Maka untuk menyiapkan guru

profesional, persyaratan utama untuk dapat diterima sebagai mahasiswa

calon guru harus dari mereka yang tergolong dalam kelompok 20%

teratas lulusan SMA dengan nilai matematika minimal 6.19

Berangkat dari pemahaman mengenai karakteristik masyarakat

modern di era globalisasi, maka yang perlu dihasilkan dari sistem

pendidikan nasional adalah manusia yang memiliki kemampuan, nilai dan

sikap seperti berikut: (1) manusia yang memiliki kemampuan, nilai, dan

sikap yang memungkinkanya berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam

proses politik, (2) manusia yang memiliki kemampuan, etos kerja, dan

disiplin kerja yang memungkinkannya dapat secara aktif dan produktif

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, (3) manusia yang

memiliki kemampuan dan sikap ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui kemampuan penelitian dan

pengembangan, dan (4) manusia yang memiliki kepribadian yang mantap,

berkarakter dan bermoral serta berahklak mulia.20

Evaluasi pendidikan merupakan bagian dari strategi pembelajaran

yang dipandang dari teori belajar sosial (social learning theory)

merupakan bagian dari reinforcement strategy yang memiliki tujuan untuk

18

Sofyan Sauri, Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu,

File.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 16 Januari 2017 19

Soedijarto, Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Era Globalisasi dan

Implikasinya terhadap Kurikulum LPTK(makalah, 2012), h.20. 20

Soedijarto, Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam

Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional(makalah, 2013), h.6.

28

menumbuhkan sikap dan kemampuan yang diharapkan, seperti etos kerja

yang tinggi, disiplin, dan belajar secara terus menerus. Oleh karena itu,

model evaluasi harus komprehensif, terus menerus, dan objektif.21

Para founding father Republik Indonesia yang memasukkan

pendidikan ke dalam pasal 31 UUD 1945 memiliki paradigma berpikir

bahwa build nation, build schools. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan

bangsa Indonesia berperan strategis dalam pembangunan bangsa dan

negara. Sebagai upaya menjalankan pasal 31UUD 1945, pemerintah

Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan

melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan

nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam

perjalananya pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah

lepas dari warna sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya.

Dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal sistem

pendidikan nasional versi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Pendidikan di era globalisasi harus menjadi pondasi utama dan

tempat bersemainya kebaikan untuk mentransformasi individu dan

meperbaharui masyarakat. Oleh sebab itu, guru dan murid harus

melakukan kolaborasi sebagai pasangan demi keadilan dan kelangsungan

kehidupan.Sudah lebih 70 tahun Indonesia membangun sistem

pendidikan nasional. Ada kemajuan yang dirasakan, namun kemajuan

yang dirasakan masih jauh dari yang tertulis dalam konstitusi 1945.

Adanya kenyataan tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam

pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia. Kesalahan tersebut

dapat terlihat dari politik yang tidak mendukung, baik itu politik dalam

perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, dan politik

penyelenggaraan pendidikkan seperti penyiapan guru-guru profesional,

21

Soedijarto, Pokok-pokok Pikiran tentang Model Evaluasi yang Relevan dengan Fungsi dan

Tujuan Pendidikan Nasional, workshop reviu panduan penilaian yang diselenggarakan oleh Direktoral Pembinaan Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Dasar, Bogor, 13-15 Agustus 2012

29

penyiapan sarana, ketidakkonsistenan antara tujuan pendidikan dan

praktek pendidikan dan antara tujuan dengan model evaluasi pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan mutu bangsa Indonesia, maka

diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam perencanaan,

pelaksanaan, sistem evaluasi, dan perbaikan yang terus-menerus sistem

pendidikan Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan 'grand design

sistem pendidikan nasional" yang pembuatannya harus melibatkan semua

stake holder bangsa Indonesia. Dan, dalam pelaksanaanya nanti

membutuhkan pemimpin visioner dan kuat sehingga Indonesia mampu

bangkit dan berlari mengejar berbagai ketertinggalan dari bangsa- bangsa

lain di dunia.

G. REFORMASI PELAKSANAAN SISTEM

1. PENDIDIKAN NASIONAL

Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dirancang

oleh Kemdiknas untuk dapat melaksanakan Misi 5K Kemdiknas

(Ketersediaan, Keterjang- kauan, Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan, dan

Kepastian) dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.Tujuannya

adalah untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung

tercapainya efisiensi nasional dalam bidang pendidikan. Efisiensi nasional

akan dapat tercapai apabila Kem-diknas bekerja secara efisien (efisensi

internal) dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh

layanan dari Kemdiknas dengan cara yang efisien juga (efisiensi

eksternal).

Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila semua kegiatan

Kemdiknas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak

menyisakan sedikitpun celah untuk lengah dalam pemberian layanan

terbaik kepada semua pemangku kepentingan sebagaimana tertuang

dalam Visi Kemdiknas 2014: Terselenggaranya Layanan Prima

Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas

Komprehensif.Walaupun reformasi dalam bidang sosial, dimana

pendidikan termasuk salah satunya, dianggap berjalan lebih baik

30

dibanding bidang-bidang yang lain, tetapi hamper separuh dari publik

masih belum puas.

Telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007: Pembelian Hak

Cipta Buku Teks Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Penyediaan

Fasilitas Internet dan Multimedia di sekolah Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa, dan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM) Dan lain-lain. Hasil survey menunjukkan bahwa

publik masih berharap reformasi birokrasi di bidang sosial (termasuk

pendidikan) adalah lebih baik dari yang te¬lah dilaksanakan sampai saat

ini. Sejak tahun 2010, Kemdiknas telah melanjutkan pelaksanaan

reformasi birokrasi dengan melakukan:

1) Reformasi sistem Layanan dengan mengedepankan Layanan yang

efisien, transparan, dan akun- tabel melalui satu Portal Layanan Prima

Pendidikan Nasional

2) Penguatan Organisasi yang meliputi penajaman visi-misi-strategi,

restrukturisasi organisasi, serta penataan tugas dan fungsi

Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang

dilaksanakan oleh Kemdiknas mencakup:

1) Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kon- disi internal, yang

diistilahkan sebagai Reformasi Birokrasi, dan

2) Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak

eksternal yang diistilahkan sebagai Reformasi Layanan.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada

Permenpan No. 15/2008 yang mengarahkan bahwa reformasi birokrasi

harus mencakup:

1) Penguatan Organisasi

2) Pembenahan Tata-Laksana

3) Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu

pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga layanan

dapat diberikan dari mana saja, kapan saja, dengan menggunakan media

31

apa saja.Reformasi Birokrasi Kemdiknas, sesuai arahan MenPAN- RB,

meliputi Penguatan Organisasi, Pembenahan Ketatalaksanaan, dan

Penataan dan Penguatan SDM. Dalam pembenahan ketatalaksanaan,

Kemdiknas melaksanakannya dengan melakukan pengembangan sistem

melalui pemanfaatan TIK, sehingga dihasilkan proses yang efisien,

transparan, dan akuntabel. Dalam penataan dan penguatan SDM,

dilakukan melalui manajemen perubahan budaya kerja melalui perubahan

pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.22

Kemdiknas melakukan reformasi secara komprehensif terkait

dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam usaha memenuhi

MISI 5K dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel, baik bagi

Kemdiknas maupun para pemangku kepentingan pendidikan yang harus

dilayaninya.

H. TINJAUAN SEJARAH DAN SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG,

CHINA DAN, FINLANDIA

Sistem pendidikan Indonesia tidak terlepas dari perubahan

paradigma pendidikan yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, segala

bentuk perbandingan yang menyangkut sistem pendidikan di dunia

hendaknya disikapi dengan bijaksana dan kritis. Pada pembahasan ini,

penulis akan membandingkan sistem pendidikan yang ada di beberapa

negara antara lain Jepang, China, Korea, Finlandia.

Riyana (2008, 2) mengatakan bahwa negara Jepang, China dan

Korea menggabungkan sistem manajemen pendidikan dalam sentralisasi

dan desentralisasi. Sistem sentralisasi hanya difokuskan pada panduan

dan pedoman penyelenggaraan sistem pendidikan saja, sedangkan

desentralisasi difokuskan pada proses penyelenggaraan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Dewan sekolah secara mandiri.

1. SEJARAH DAN SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG

22

Mohammad Nuh, Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan

Nasional 2010, (Jakarta: Oktober 2010).

32

Jepang adalah salah satu negara dengan yang mengalami

perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Sebagai

negara yang diperhitungkan di dunia, Jepang tentu telah bekerja dengan

sangat keras untuk menjadi seperti itu terutama sejak terpuruk dan kalah

perang di PD II.

Proses modernisasi masyarakat ditandai dengan restorasi Meiji yang

berlansung dari tahu 1868 hingga 1921. Upaya modernisasi dilakukan

oleh pemerintah di semua aspek kehidupan terutama di bidang pendidikan.

Pada masa sebelum PD II, istilah yang dianut negara Jepang adalah

negara yang kaya adalah negara yang memiliki militer yang kuat.

Sehingga dalam pendidikan Jepan pada saat itu di dominasi dengan

pendidikan militer. Namun jargon ini berubah setelah PD II di mana

pemerintah Jepang memfokuskan pada menbentuk perekonomian yang

melaju pesat dan pendidikan harus menyesuaikan dengan itu.

Kiblat pendidikan Jepang diadopsi dari model pendidikan Amerika

yaitu pendidikan 9 tahun ditambah taman kanak-kanak, dan SMU dan

Universitas. Kementerian pun berperan mengatur kurikulum dan

menyeleksi buku teks yang akan digunakan di seluruh Jepang pada saat

itu. Selain itu, kementerian juga bertugas merevisi isi pendidikan

berdasarkan latar kondisi dan kebutuhan rakyat Jepang.

Proses modernisasi ditandai dengan adanya administrasi birokratis

yang berperan dalam penerapan peraturan umum secara pasti di mana

para administrator dituntut bekerja berdasarkan keampuan dan

wewenangnya.23

Selain itu, pendidikan dirancang untuk mempersiapkan generasi

mendatang yang handal dan dapat mengejar ketertinggalan di dunia

pasca PD II. Dengan tujuan tersebut maka belajar di sekolah ditingkatkan

dengan memasukkan materi pelajaran yang padat dan sistem ujian yang

23

Awanis Lutfiyah. 2008. Yutori Kyouiku. Fakultas Ilmu Budaya: Universitas Indonesia. H.27.

Diakses online di lib.ui.ac.id pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 10.01

33

ketat. Adanya ujian yang ketat melahirkan paradigma “Kursus” yang

memberikan les tambahan pelajaran.

Jepang telah merevisi berkali-kali kebijakan pendidikannya.

1) Pada tahun 1958 dibentuk Garis Besar Panduan Belajar sebagai

pijakan pendidikan yang melatih siswa memiliki pengetahuan dan

kemampuan dasar untuk menghadapi kehidupan dewasanya.

Siswa difokuskan pada pelajaran bahasa dan Aritmatika.

2) Pada tahun 1968 dilakukan revisi untuk penyeimbangan isi

pendidikan.

3) Pada tahun 1971 dilanjutkan dengan penyeimbangan isi pendidikan

dan membaginya ke dalam pelajaran utama, pendidikan moral dan

ekstrakokurikuler.

4) Pada tahun 1976-1977, kembali direvisi yang berdampak pada

pemotongan jam pelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan ilmu, moral, kesehatan dan kekayaan sebagai

manusia.

Meskipun demikian, era ini banyak menimbulkan masalah seperti

putus sekolah, bullying, keonaran kelas, kekerasan bahkan bunuh

diri (1985-1980).

Banyaknya masalah yang muncul, mengakibatkan keresahan

dalam masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap sistem pendidikan yang diterapkan. Pada era

itu, ujian masuk universitas yang begitu ketat menimbulkan

kestressan siswa.

5) Pada tahun 1989, diterapkan hasil belajar dari hari Senin hingga

Jumat. Pelajaran sosial dan alam di kelas I dan 2 lingkup SD

ditiadakan dan diganti dengan mata pelajran pengenalan siswa

dalam interaksinya dengan lingkungan alam dan manusia.

6) Saat ini, pendidikan di Jepang ditandai dengan menyiapkan siswa

yang mampu bertahan hidup (dapat menyelesaikan masalah yang

dihadapinya), dan lifelong learning.

34

Dengan adanya kurikulum yang berlandaskan pada dua aspek di

atas, siswa Jepang diharapkan memiliki keseimbangan dan

kesempurnaan intelektual, moral dan juga fisik dalam menghadapi

kehdiupan di masyarakat, serta mampu menggali potensi diri

sendiri.24

Data yang diperoleh dari Konsulat Hukum Sosial Lokal

25mengatakan bahwa pada tahun 1989, PBB menyetujui perjanjian hak

asasi anak-anak dan diratifikasi oleh Jepang pada tahun 1994. Isi

perjanjian tersebut bahwa anak-anak berhak atas pendidikan.Setiap anak-

anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama meskipun mereka

bukan lah orang Jepang. Jadi ada perbedaan antara orang dewasa dan

anak-anak pendatang yang tinggal di Jepang. Perjanjian itu kemudian

ditindak lanjuti dan dimasukkan dalam Hukum Dasar Pendidikan di

Jepang dengan memberikan masyarakat kesempatan yang sama dalam

pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. (pasal 3)26. Pasal ini telah

menjamin keegaliterian dalam standarisasi pendidikan di seluruh Jepang.

Kondisi pendidikan di Jepang saat ini digambarkan sebagai sebuah

prinsip meritokrasi yaitu dalam masyarakat modern khususnya

masyarakat industrialisasi telah terjadi perubahan paradigma yang

memandang seseoran dilihat dari keturunan, jenis kelamin, status sosial

orang tua bahkan etnis atau disebut askriptif. Hal ini menimbulkan

kesenjangan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Sehingga harus dirubah

menjadi sebuah prestasi yang tidak memandang dari semua unsur

tersebut atau bersifat sama dalam pemerolehak hak pendidikan.

Anak-anak di Jepang, sebelum masuk SD (berkisar 3 tahunan)

mereka terlebih dahulu dibekali pendidikan di Taman Kanak-Kanak. TK

ada yang berstatus negeri yang diasuh oleh pemerintah, swasta dan

24Ibid., 25

Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional adalah sejenis bulletin yang

dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dalam berbagai versi bahasa tentang sistem pendidikan Jepang saat ini mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Universitas, sehingga dapat diakses oleh orang asing melalui internet di www.clair.or.jp 26

Ibid.,

35

umum atau public yang diasuh oleh instansi pendidikan. TK ini akan

mendapat bantuan subsidi dari pemerintah dan biasanya dilengkapi

dengan fasilitas pengasuhan anak atau hoikuen apabila orang tua mereka

bekerja. Fasilitas ini juga dapat diakses oleh orang asing yang tinggal di

sana.

Taman pengasuhan, terdiri dari 4 tipe seperti taman perawatan

pendidikan anak perhari, tipe taman kanak-kanak, tipe penitipan anak dan

fasilitas izin perawatan pendidikan lainnya. Cara pengasuhan mereka

sangat bervariasi dan harganya pun sangat bervariasi. Jika ingin

menggunakan fasilitas ini, maka orang tua dapat datang di kantor daerah

atau provinsi bagian kesejahteraan kesehatan.

Sistem pendidikan di Jepang dikenal dengan sistem 6-3-3-4 yaitu

pendidikan SD ditempuh selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMU

sederajat ditempuh selama 3 tahun, ditambah pembelajaran di Perguruan

Tinggi (PT) selama 4 tahun. Sistem pendidikan di SD dan SMP, semua

anak-anak harus masuk sekolah dan lulus sekolah. Hal ini didasari pada

masyarakat Jepang berkewajiban memperoleh pendidikan selama 9 tahun

yakni SD hingga SMP. Sedangkan untuk anak-anak yang

berkewarganegaraan asing atau selain Jepang berhak mendapatkan

pendidikan dari usia 6-15 tahun. Para orang tua, dapat berkonsultasi

untuk masa depan anaknya di kantor atau distrik setempat. Adapun biaya

yang ditanggung orang tua tidak sepenuhnya gratis, melainkan ada

beberapa biaya yang harus ditanggung bergantung jenis sekolah yang

akan dimasuki.

Setelah menyelesaikan SMP, anak-anak Jepang ada yang

langsung masuk ke SMU dan PT melalui tes uji yang sangat ketat

36

tergantung pada kualitas universitas yang diinginkan. Meskipun demikian,

ada juga yang tidak masuk PT dan langsung bekerja. Biasanya anak-anak

SMK yang telah ahli dan telah mendapatkan pendidikan khusus dari

sekolah kejuruan mereka seperti pendidikan kecantikan, memasak dan

sebagainya. Terdapat pula sekolah yang khusus untuk orang cacat atau

SLB. Di sana, penyandang disabilitas dididik agar dapat survive dalam

masyarakat tanpa terlalu tergantung kepada orang lain.

Misalnya saja, anak autis. Anak autis di Jepang di masukkan dalam

kategori anak berkebutuhan khusus atau special need education (SNE).

Pembagian kelas di sekolah ini dibagi atas tingkat disability. Isi dari sistem

edukasi di SNE untuk anak autis dibedakan berdasarkan life stagenya.

Walaupun demikian sistem ini diorientasikan untuk memberikan

keterampilan kepada mereka untuk beraktivitas secara mandiri dalam

kehidupan sehari-hari. Mereka mengikuti kelas regular dalam beberapa

jam seminggu dan mereka juga mengambil kelas khusus yang difokuskan

untuk membangun kemampuan kognitifnya seperti membangan hubungan

kepada sesame atau human relation dan kelas ini biasanya menggunakan

aktivitas permainan dan latihan untuk mencapai tujuan tersebut.27

Terdapat tiga jenis sekolah yaitu sekolah nasional atau negeri yang

aktivitasnya diatur oleh pemerintah, sekolah negeri umum atau publik

diatur oleh tingkat kabupaten atau provinsi dan sekolah swasta yang

pelaksanaanya diatur oleh Lembaga Hukum Swasta.

Pada tingkat SD hingga SMP negeri, penerimaan siswa bergantung

dari wilayah domisili mereka dan tidak ada ujian masuk. Lain halnya

dengan swasta yang menerapkan ujian masuk sekolah pada calon

siswanya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat alur di bawah ini:

27

Fadilla, Zennifa. 2016.Bagaimanakan Keadaan Sekolah khusus Autis di Jepang?. Kompasiana.

Di akses online di www.kompasiana.com, pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 21.58

37

Gambar 2. Alur Masuk Sekolah (SD dan SMP)

Untuk proses masuk sekolah, orang tua harus membawa KTP yang

menyatakan domisili dan jadwal pendaftarannya kapan pun. Orang tua

lalu menyampaikan keinginan mereka di kantor kelurahan bagian

pendidikan dan akan diberikan formulir pendaftaran sekolah, setelah di isi

maka orang tua mengembalikan formulir tersebut dan urusan akan

diselesaikan oleh pegawai kelurahan dengan memberikan surat pengantar

melakukan pemeriksaan kesehatan.

Data data Konsulat Hukum Sosial Lokal, terdapat 90% siswa yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Jenjang SMA tidak merupakan

wajib pendidikan dan tidak ditanggung oleh pemerintah sehingga untuk

masuk sekolah dikenakan biaya masuk, biaya pengajaran, biaya buku

cetak dan lain-lain seperti biaya piknik.

Untuk ujian masuk SMU, ada tes wawancara masuk sekolah,

kemudian nilai angka terbaik murid dilihat dari ijazah. Untuk mata

pelajaran terdiri dari mata pelajaran biasa, mata pelajaran kejuruan atau

teknik mesin, bisnis perdagangan dan bigian industri pertanian dll. Waktu

38

pengajaran terbagi atas sistem penuh waktu, sistem waktu tertentu atau

parttime, dan sistem lewat pos, seperti tampilan bagai di bawah ini:

Gambar 3. Waktu pengajaran

Setelah jenjang SMU. Maka siswa yang telah dan ingin melanjutkan

pendidikan dapat mendaftar ke universitas dengan lama studi 4 tahun,

dan kuliah jangka pendek atau kursus yang dapat ditempuh selama 2

tahun. Pelaksanaan administrasi diatur oleh pemerintah untuk universitas

negeri, sedangkan universitas public atau umum diatur oleh provisnsi dan

universitas swasta diatur oleh instansi kooperasian.

Sistem penerimaan di universitas maupun kuliah jangka pendek

melalui ujian masuk yang cukup ketat, namun ada juga yang

menggunakan rekomendasi. Tergantung dari biaya sekolah dan

persyaratan masuk universitas misanya memiliki ijasah lulus SMU, lulus

ujian akhir SMU, dan 1 April berumur 18 tahun. Untuk ujian masuk

universitas negeri atau public semuanya harus mengikuti ujian dua tahap

yaitu ujian dari pusat atau senta shaken dan tahap dua yaitu ujian di

masing-masing universita atau ji shiken. Bagi oran asing informasi sekolah

dapat diakses melalui JASSO.

Kesimpulan pembahasan di atas adalah Jepang senantiasa belajar

dari kekalahan di Perang Dunia ke II. Dengan tekat baja, mereka akhirnya

berhasil mengejar ketertinggalan setelah porak-poranda oleh bom atom.

Mereka lalu mengadopsi sistem pendidikan di Amerika. Meskipun

demikian, revisi demi revisi kurikulum dilakukan mengikuti tujuan negara,

kondisi dan kebutuhan masyarakat Jepang. Kurikulum saat ini

mengedepankan bagaimana siswa dididik untuk mampu mengenali dan

menggali potensi diri agar mereka percaya diri dalam menghadapi

39

masalah di lingkungan masyarakat. Pemerintah Jepang mengeluarkan

aturan yang sentralistik dan desentralistik yang tergambar pada sekolah-

sekolah atau universitas negeri, public dan swasta.

2. SEJARAH DAN SISTEM PENDIDIKAN DI CHINA

Manajemen Kurikulum Pendidikan Dasar di China, oleh

Fatimaningrum, mengatakan bahwa aliran Konfusius atau Kon Fu Tse

(551-479 SM) yang merupakan filsuf ternama di China dan sangat

berpengaruh dengan ajarannya yang “Orang yang ingin maju dan sukses

dalam hidupnya harus mau belajar. Ajaran ini telah berkembang selama

lebih dari 2000 tahun yang lalu di negara China.

Sebagai salah satu negara dengan peradaban tertua di dunia, China

telah mengembangkan sistem pendidikan yang ada sejak jaman nenek

moyang mereka dan banyak dipengaruhi oleh kebudayan kuno seperti

yang tergambar dalam ajaran Taoisme atau jalan Tuhan dalam kehidupan

dan aliran Konfusianisme. China terkenal sebagai negara atheis yaitu

negara yang tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga tidak memasukkan

pendidikan agama di sekolah-sekolah. Tetapi pada realitanya, sebagian

masyarakat China menjadikan Tuhan mereka sebagai landasan dalam

tingkah laku dan nilai-nilai.

Lebih lanjut, Fatmaningrum mengatakan bahwa ajaran Konfusius

mengenai Li atau etika dan kewajiban juga sangat mempengaruhi filosofi

pendidikan masyarakat China. Ajaran ini mendasari bahwa pendidikan

diawali oleh keluarga melalui pembentukan kebiasaan sejak dini dan

dilanjutkan dengan pendidikan formal di sekolah oleh negara.Pada awal

abad ke-7, penguasa Kerajaan China Kuno menyelenggarakan proses

seleksi penerimaan pegawai dengan syarat harus bisa membaca dan

munuliskisah-kisah klasik, dan mampu menulis esai dengan kaidah

tertentu. Pada tahun1905, model seleksi seperti ini dihapus oleh

Pemerintah China karena dianggap sebagai bagian dari feodalisme. Meski

demikian, model seleksi yang sangat menekankan pada pentingnya

40

kemampuan menulis dan olah bahasa ini memberi pengaruh besar dalam

pendidikan di awal masa China Modern.

Siswa dituntutuntuk menguasai seluruh materi yang diberikan guru

dengan cara menghafal dan mengerjakan tugas-tugas yang sangat

banyak sehingga menyita waktu istirahat di rumah. Kemampuan siswa

China dalam penguasaan teori sudah teruji dalam berbagai kejuaraan

sains internasional, akan tetapi muncul masalah lain seperti rendahnya

ketrampilan praktis, kekakuan dalam menyelesaikan masalah, dan

melemahnya pertimbangan moral. Permasalahan-permasalahan inilah

yang kemudian mendorong pemerintah China untuk melakukan reformasi

di bidang pendidikan.28

Reformasi Pendidikan di China Reformasi Pendidikan di China

terdiri dari delapan tahapan yang dimulai pada tahun 1949 yang

merupakan awal kebangkitan China Baru dibawah pimpinan Mao Tse

Tung. Dalam kurun waktu 1949-1976 terjadi empat tahap reformasi

pendidikan dan diselenggarakan dua kali Konferensi Pendidikan untuk

merevisi kurikulum pendidikan di China. Sebagai awal dari Reformasi

Tahap I(1949-1952) dilakukan sentralisasi sistem pendidikan untuk

menyamakan kurikulum, bahan ajar, dan lesson plan. Pada bulan

September 1950 telah diterbitkan bahan ajar untuk tingkat SD, SMP, dan

SMA dengan fokus pada pendidikan sains dan moral, terutama ideologi

komunis dan politik negara.

Pada bulan Maret 1951 diselenggarakan Konferensi Pendidikan

Pertama untuk melakukan standarisasi pendidikan yang kemudian

menjadi UU Sistem Pendidikan. Undang-undang tersebut mengatur

bahwa SD terbagi menjadi tingkat SD awal selama 2 tahun dan SD

lanjutan 3 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Pada Reformasi Tahap

II (1953-1957) sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian negara dan antar mata pelajaran tidak saling mendukung

28

Ibid.,

41

atau melengkapi. Pada tahun 1956, Kementerian Pendidikan China

menerbitkan kurikulum yang lengkap mulai dari jenjang SD hingga SMU.

1) Bulan Februari 1957, Mao Tse Tung mengatakan bahwa arah

pendidikan di China adalah mendidik dan mengajarkan moral,ilmu

pengetahuan, dan olah raga berdasarkan ideologi sosialis.

Pernyataan ini lalu ditindak lanjuti dengan menciptakan pendidikan

yang berfokus pada moral lalu ilmu pengetahuan dan olah raga.

2) Pada periode Reformasi Tahap III (1957-1963) China berada pada

masa-masa buruk akibat perang dingin dengan negara barat. Hal

ini berdampak pada siswa SD hingga SMU yang wajib bekerja di

pertambangan untuk membantu negara.

3) Pada September 1958, pendidikan tingkat SD hingga menengah

ditempuh agak panjang yaitu selama 5 tahun dan wajibkan

menguasai pengetahuan yang ada di dunia barat.

4) Pada tahun 1961, masyarakat menyadari bahwa pendidikan yang

dirancang pemerintah tidak menghasilkan luaran yang diharapkan

untuk itu diperlukan revisi kembali kurikulum. Selain itu juga

dikeluarkan peraturan baru agar siswa tidak boleh bekerja dan

hanya wajib belajar saja.

5) Pada tahun 1964, Mao Tse Tung dalam Sambutan Musim Semi

(awal tahun) kembali menyatakan bahwa sistem pendidikan,

kurikulum, dan pengajaran harus diganti. Hal ini menjadi masalah

besar karena meski Mao adalah pemimpin yang sangat disegani

dan banyak membuat kemajuan di China, dia bukanlah pakar

pendidikan. Perubahan sistem pendidikan dan kurikulum yang terus

terjadi membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan sistem

pendidikan yang ada.

6) Akibatnya pada periode Reformasi Tahap IV (1964-1976) ini posisi

guru dianggap tidak penting dan tidak terhormat.

42

7) Pada tahun 1966, banyak guru yang diperolok dan dicemooh oleh

muridnya sendiri. Akhirnya mereka pindah dari kota ke desa dan

beralih profesi menjadi petani.

Dalam kurun waktu 1966-1976 terusterjadi kekacauan di China dan

ini menjadi titik terendah dalam kepemimpinan Mao. Masa ini

dikenal dengan sebutan Revolusi Kebudayaan. Pada masa ini

aktivitas belajar sangat minimal, kebanyakan siswa ikut dalam

unjuk rasa dan provokasi yang dilakukan masyarakat terhadap

pemerintah.

8) Mao Tse Tung meninggal dunia pada tahun 1976, dan dia

digantikan oleh Deng Xiao Ping yang memiliki pandangan lebih

modern. Deng adalah salah satu pemimpin China yang mendapat

pendidikan di negara Barat. Hal inilah yang kemudian merubah

China dari yang dulunya tertutup menjadi sangat terbuka terhadap

dunia barat.

9) Pada tahun 1977 diadakan konferensi untuk pendidikan sains yang

menghasilkan rancangan sentralisasi kurikulum dan

menerbitkan buku ajar. Tujuan Reformasi Tahap V (1977-1980)

adalah untuk mengejar ketertinggalan China terutama dalam

bidang teknologi.

10) Tahap Reformasi VI berlangsung antara tahun 1981-1984. Pada

tahun 1981, Deng menyatakan perlunya China mendirikan SD-SMA

unggulan. Menurut Deng, daripada kualitas sekolah secara umum

jelek, lebih baik dibuat beberapa sekolah yang unggul dengan

harapan dapat berimbas kepada sekolah yang lain. Akan tetapi hal

ini juga menimbulkan efek negatif seperti siswa berlomba masuk ke

sekolah-sekolah unggulan dengan berbagai cara. Untuk

menindaklanjuti kebijakan Deng, Kementrian Pendidikan China

mengeluarkan peraturan baru dimana pendidikan dasar

dilangsungkan selama 5 tahun dan pendidikan menengah

dilangsungkan selama 6 tahun.Undang-undang mengenai wajib

43

belajar 9 tahun dikeluarkan pada bulan Mei 1985 dan mulai

diberlakukan sejak April 1986. Hal ini merupakan bagian dari

Reformasi Tahap VII yang berlangsung dari tahun 1985-1998.

Pada periode ini SD kembali diubah menjadi 6 tahun dan SMP 3

tahun. Pemerintah tetap menerapkan sentralisasi kurikulum, akan

tetapi bahan ajar boleh dikembangkan masing-masing daerah

sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada. Kurikulum sudah

memasukkan materi pengembangan kepribadian, menyediakan

mata pelajaran pilihan, dan juga menambahkan praktikum.

Tahap ke VIII dari Reformasi Pendidikan di China berlangsung

mulai tahun 1998 hingga sekarang ini.

11) Pada tanggal 15-18 Juni 1999.

Pendidikan Ketiga dengan fokus mereformasi pendidikan terutama

kualitas guru. Pemerintah China menyadari bahwa untuk bisa

bertahan menghadapi globalisasi perlu menyiapkan generasi muda

yang kreatif dan inovatif. Apalagi China menghadapi masalah

pencemaran lingkungan yang semakin parah dan populasi

penduduk yang terus bertambah.

12) Pada bulan September 2001 dikeluarkan kurikulum baru yang

menitikberatkan pada inovasi dan kemampuan mengaplikasikan

teori dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen kurikulum di China

terbagi dalam lima tingkat, yaitu Kementrian Pendidikan, Dinas

Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan

Kecamatan, dan sekolah. Pemerintah daerah mulai dari provinsi,

kota, dan kabupaten diperbolehkan merancang mata pelajaran

muatan lokal yang disesuaikan dengan keadaan wilayahnya,

namun harus mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Implementasi pembelajaran diserahkan kepada sekolah dengan

tetap berpatokan kepada kurikulum dari pusat dan daerah. 29

29

Ibid.,

44

Kurikulum Pendidikan Dasar Sama seperti di Indonesia, Pendidikan

Dasar di China terdiri dari tingkat SD dan SMP. Hanya saja tidak ada ujian

khusus, seperti Ujian Nasional, sebagai syarat kelulusan SD. Meski

demikian, setiap siswa harus memiliki prestasi yang menonjol sejak kelas

1 SD hingga kelas 3 SMP untuk dapat masuk ke SMA Unggulan yang

disediakan oleh pemerintah provinsi. Biaya pendidikan untuk SD dan SMP

seluruhnya gratis jika siswa merupakan satu-satunya anak dalam keluarga.

Akan tetapi jika keluarga memiliki lebih dari satu anak maka fasilitas

pendidikan gratis ini tidak diberikan untuk semua anak. Hal ini merupakan

imbas dari kebijakan satu anak (one-child policy) yang diberlakukan di

China sejak tahun 1979 untuk mengendalikan laju penduduknya.

Kebijakan ini hanya diberlakukan untuk siswa dari etnis Han yang

merupakan etnis mayoritas (91,59%) di China, sementara 8,41% sisanya

terdiri dari 55 etnis minoritas. Kebanyakan SD dan SMP di China adalah

milik pemerintah, sehingga memiliki kualitas dan fasilitas pendidikannya

yang serupa. Meski demikian, terdapat perbedaan kualitas antara sekolah

di perkotaan dan pedesaan. Sekolah di kota umumnya telah mencapai

lebih dari 80% standar kualitas yang ditetapkan, sementara di desa baru

mencapai 60% dari standar kualitas pemerintah. Pemerintah China terus

berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Namun

sebelum hal itu tercapai, para lulusan SMP yang berprestasi diarahkan

untuk melanjutkan pendidikan ke SMA Unggulan di kota.

Kurikulum di SD dibagi menjadi dua, yaitu untuk SD awal dan SD lanjutan.

SD awal terdiri dari kelas 1 dan 2, sementara SD lanjutan adalah kelas 3-6.

Seluruh pelajaran di SD menggunakan guru kelas kecuali untuk mata

pelajaran seni dan olahraga. Jumlah siswa di tiap kelas mencapai 60-90

orang, terutama di kota-kota besar. Dalam setahun, pembelajaran efektif

di sekolah dilaksanakan selama 40 minggu, total masa liburan adalah 10-

11 minggu, dan 1-2 minggu merupakan masa peralihan semester. Awal

tahun ajaran dimulai setiap tanggal 1 September dan berakhir pada akhir

45

bulan Januari atau awal Februari, disesuaikan dengan

tanggal perayaan Imlek.

Liburan pada saat perayaan Imlek disebut sebagai liburan

musim semi dan berlangsung selama 2 minggu. Semester genap dimulai

setelah liburan musim semi sampai dengan tanggal 30 Juni. Setelah itu

siswa akan mendapat liburan musim panas dari tanggal 1 Juli hingga 31

Agustus.

Beban pelajaran per minggu untuk tingkat SD awal adalah 26 jam,

SD lanjutan 30 jam, dan SMP 34 jam. Setiap jam pelajaran berlangsung

selama 30 menit untuk SD awal, 35 menit untuk SD lanjutan, dan 40 menit

untuk SMP.Sekolah diadakan pada hari Senin-Jumat mulai pukul 07.00

pagi yang diawali dengan senam bersama. Pelajaran di kelas dimulai

sekitar pukul 08.00 yang berlangsung selama 2 jam pelajaran, kemudian

istirahat selama 10 menit, dan dilanjutkan belajar kembali selama 3-4 jam

pelajaran. Istirahat siang dimulai dari11.30 hingga 13.30 yang

dipergunakan untuk makan dan tidur siang. Selanjutnya siswa akan

kembali belajar hingga pukul 16.30. Umumnya jam kerja orangtua berakhir

pada pukul 16.00, sehingga sepulang sekolah anak dapat langsung

berkumpul dengan orangtuanya. Kurikulum untuk tingkat SD dan SMP

terdiri dari 5-10 mata pelajaran pertahun. Berikut ini akan ditampilkan tabel

Kurikulum Pendidikan Dasar di China yang terdiri dari mata pelajaran dan

persentase proporsinya dalam satu tahun. Tabel Kurikulum Pendidikan

Dasar di China Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mata pelajaran

yang diberikan untuk tingkat SD awal adalah Pendidikan Moral, Bahasa,

Matematika, Pendidikan Jasmani, Seni, dan Muatan Lokal. Untuk tingkat

SD lanjutan ditambah dengan pelajaran Sains, Bahasa Asing, dan

Integrated Practicum. Sementara pelajaran Sosial baru diberikan pada

tingkat SMP. Proporsi pelajaran Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan

adalah sebesar 7-9% dari total pelajaran yang diberikan kepada siswa.

Jumlah ini tidak terlalu besar, namun merupakan mata pelajaran utama

dan wajib diberikan di seluruh sekolah di China. Kurikulum dan materi

46

pelajaran Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan dibuat oleh pemerintah

pusat dan guru harus menyampaikan sesuai buku pegangan yang ada.

Untuk tingkat SD awal, bentuk pelajaran ini berupa Pendidikan Moral dan

Kehidupan Sehari-hari (Life Skills). Di sini siswa diajari untuk

mengembangkan kebiasaan pribadi yang berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari. Siswa diharapkan memiliki karakter kepribadian, tingkah laku,

dan moral yang sesuai dengan norma masyarakat China. Pada tingkat SD

lanjutan pelajaran ini dikembangkan menjadi Pendidikan Moral dan Sosial

Masyarakat. Di sini siswa mulai belajar mengenai tindakan dan sikap

dalam berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Dengan

demikian, siswa diharapkan dapat menjunjung nilai-nilai sosial

kemasyarakatan dan berfungsi sebagai bagian dari kelompok sosial yang

lebih luas. Sementara untuk tingkat SMP diberikan Pendidikan Ideologi

untuk meningkatkan rasa cinta dan kerelaan berkorban untuk negara.

Meski belum mendapat pendidikan khusus mengenai ideologi politik,

terutama yang berkaitan dengan nilai Sosialisme atau Marxisme, siswa

dididik agar menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi maupun kelompoknya. Pada masa lalu, siswa setingkat SMP

sudah dipersiapkan untuk terjun ke medan perang jika negara dalam

keadaan terancam. Pelajaran Literatur atau Bahasa Mandarin diberikan

sejak tingkat SD awal. Pada tingkat ini siswa dilatih untuk berbicara dan

melafalkan kata-kata dalam Bahasa Mandarin yang telah distandarisasi

yaitu Putonghua.

Hal ini penting karena setiap daerah di China memiliki bahasa dan

dialek daerah yang berbedabeda. Standarisasi Bahasa Mandarin menjadi

Putonghua mulai dilakukan sejaktahun 1906 dan diberlakukan sebagai

bahasa resmi oleh pemerintah China Baru pada tahun 1956. Siswa tingkat

SD awal belajar untuk membaca aksara China yang distandarisasi, namun

belum diwajibkan untuk mampu menulis. Aksara China terdiri atas

karakter-karakter yang memiliki cara membaca dan makna khusus,

berbeda dengan alfabet atau huruf arab yang terdiri dari huruf-huruf dan

47

dibaca sesuai tanda bacanya. Aksara China seringkali memiliki karakter

dengancara pengucapan yang hampir sama namun memiliki makna yang

berbeda. Sebagai contoh, kata “ma” yang dapat bermakna “kuda” (马: mǎ)

atau bermakna “ibu” (妈: mā). Oleh karena itulah siswa pada tingkat SD

awal perlu mempelajari cara pengucapan yang benar dan memahami

karakter-karakter aksara tersebut terlebih dahulu.

Pelajaran menulis karakter mandarin baru diberikan kepada siswa

tingkat SD lanjutan. Dalam pelajaran Bahasa Mandarin siswa juga

mempelajari karya sastra asing namun tetap dalam Bahasa Mandarin. Hal

ini dimaksudkan agar siswa memiliki pengetahuan yang lebih luas tetapi

tetap menekankan pada kecintaan dan kebanggaan pada negaranya

sendiri. Pelajaran Bahasa Mandarin memiliki proporsi terbesar dari

seluruh pelajaran yang diberikan yaitu 20-22%. Hal ini

merupakan bentuk kelanjutan dari bentuk pendidikan kuno China dimana

seseorang yang berpendidikan tinggi dilihat dari kemampuannya

menguasai kitabkitab 四书五经 (pinyin: Sìshū Wŭjīng) atau diterjemahkan

menjadi Four Booksand Five Classics. Seleksi bagi calon pejabat pada

Jaman Kekaisaran difokuskan pada penguasaan kitab-kitab tersebut.

Masyarakat China sangat menghargai danbangga dengan budaya yang

dimiliki terutama dalam bidang seni dan sastra, sehingga anak sejak usia

balita sudah dibiasakan untuk menghafal puisi 4 baris yang merupakan

budaya klasik China.30

30

Ibid.,

48

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasistem pendidikan

nasional adalah kesatuan integral dari sejumlah unsur pendidikan yang

saling berpengaruh, terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang

akan menghasilkan keluaran atau tamatan yang berkualitas demi

kemanjuan bangsa dan negara. Sistem pendidikan nasional juga memiliki

tujuan dan fungsi, dimana kita sebagai penerus bangsa harus

mewujudkan tujuan tersebut agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju

dengan pendidikan yang bekualitas dan dapat melahirkan generasi

bangsa yang cerdas. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional

tesebut juga ditunjang dengan pengajaran dan perkembangan IPTEK

yang ada, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang saling

melengkapi.

B. Saran

Kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, bukan menjadi

yang terjenius diantara yang lain, tetepi jadilah seseorang yang mampu

memberi dan membagi apa yang kita miliki. Bukan menjadi yang terpandai

untuk diri sendiri, tetapi pahami sekitar untuk memperkaya wawasan dan

pemahaman. Dan untuk pemerintah ataupun pendidik, seaiknya terapkan

sistem yang dimana dapat merubah sistem pendidikan menjadi sistem

yang menyenangkan.

49

DAFTAR PUSTAKA

Kuntoro, Sodik A. (2007). Menapak jejak pendidikan nasional Indonesia dalam Kearifan sang profesor. Yogyakarta: UNY Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Tahun 1950 tentang Pendidikan. UUD 1945 BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan.