ISSUE BERKAITAN ASPEK LEGAL PADA AREA KEPERAWATAN KRITIS DAN
KEGAWAT DARURATAN
Mata Kuliah Konsep Dasar Keperawatan Kritis
Disusun Oleh :
YOSI OKTARINA
(220120120024)
FAKULTAS KEPERAWATAN
PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
hidayahNya sehingga makalah yang berjudul Isu Berkaitan dengan
Aspek Legal dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis dapat
terselesaikan tepat pada waktunya. Pada ranah keperawatan kritis
maupun kegawat daruratan, banyak sekali isu-isu yang terkait dengan
aspek legal terkait tindakan upaya penyelamatan hidup maupun
kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi
seorang perawat kritis untuk memiliki pengetahuan dan memahami
isu-isu tersebut. Sehingga, hal-hal yang tidak diinginkan seperti
tuntutan hukum dapat dihindari.Namun, makalah ini tentu saja jauh
dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan
saran dan kritik yang membangun demi tercapainya perbaikan
tersebut. Atas segala kekurangan yang ada, penulis memohon maaf.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaar bagi kita
semua. Aminn
Bandung, Mei 2013
Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman Judul
i
Kata Pengantar
iiDaftar Isi
iiiBAB I PENDAHULUAN
1A. Latar Belakang
1B. Tujuan Penulisan
2C. Metode Penulisan
2BAB II PEMBAHASAN
3
A. Tinjauan Terhadap Area Utama Hukum
3B. Kelalaian Keperawatan dalam Keperawatan Kritis
5Kewajiban
6 Pelanggaran Kewajiban
8Penyebab
8 Cedera
9
Standar Praktek Keperawatan Akut & Kritis
9
Malpraktek
9
Informed Consent
11
Wrongful Death
12
Liability Pengganti
13
C. Isu yang Melibatkan Bantuan Hidup
14
Hak untuk Menolak Perawatan Medis
14
Penahanan atau Penghentian Terapi
15
Advance Direct : Living Will & Powerful of Attorney
15
Instruksi Jangan Meresusitasi
16
Kematian Otak
17
Donasi Organ
17BAB III KESIMPULAN
18DAFTAR PUSTAKA
iv
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan
manusia, karena tanpa kesehatan yang baik manusia akan sulit untuk
melakukan semua aktivitasnya sehari-hari. Dewasa ini kesadaran
masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Dengan
semakin meningkatknya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
kesehatan, maka semakin meningkat pula kesadaran masyarakat
terhadap hak-haknya dalam pelayanan kesehatan dan tindakan legal,
maka isu legal dan etik muncul ketika perawatan menjadi sesuatu hal
yang bisa ditawar. Kemudian pada akhirnya menyebabkan seorang
pemberi kesehatan berada dalam pengawasan yang semakin ketat
(Potter & Perry, 2005). Oleh karena itu, perawat harus
senantiasa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, efektif,
efiisen, dan juga aman. Jika hal tersebut diabaikan, maka tidak
menutup kemungkinan, masyarakat akan mengambil langkah hukum untuk
menghadapinya.Berdasarkan survey yang dilakukan di dua belas RS di
Afrika Selatan kepada 171 orang perawat kritis dengan cara
menyebarkan kuesioner untuk mengukur pengetahuan perawat kritis
terkait isu legal didapatkan hasil rata-rata persentase pengetahuan
perawat kritis sebesar 38,45% dimana indikator/standar kompetensi
tersebut adalah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa level pengetahuan
perawat kritis terkait isu legal liability di lingkungan
keperawatan kritis masih di bawah standar (Hyde, 2006)
Menurut Morton & Fontaine (2009), kepekaan dan kesadaran
hukum masyarakat yang telah semakin meningkat saat ini dibanding
sebelumnya menjadikan isu legal yang melibatkan perawatan kritis
merupakan masalah yang semakin banyak muncul. Seseorang klien
memiliki hak legal dalam menerima pelayanan kesehatan yang aman dan
kompeten.. Hak legal adalah segala hak seseorang yang diakui secara
hukum . Pada saat ini jumlah tuntutan malpraktik yang menyebut dan
melibatkan perawat semakin banyak terjadi. B. TUJUAN PENULISAN
Penulisan makalah ini bertujuan memenuhi tugas konsep dasar
keperawatan kritis mengenai isu berkaitan dengan aspek legal dalam
keperawatan gawat darurat dan kritisC. METODE PENULISAN
Metode penulisan makalah ini dengan mengumpulkan data dari buku,
jurnal-jurnal elektronik, dan literatur lainnya. Data yang
dikumpulkan merupakan penjelasan mengenai isu berkaitan dengan
aspek legal dalam keperawatan gawat darurat dan kritis serta
berdasarkan Evidence Based PracticeBAB II
ISIA. Tinjauan Terhadap Area Utama Hukum
Menurut Morton & Fontaine (2009) terdapat tiga area hukum
yang mempengaruhi praktik perawat perawatan kritis, yaitu hukum
adminstrasi, hukum sipil, dan hukum pidana. a. Hukum
AdminstrasiHukum adminstrasi merupakan suatu konsekuensi hukum dan
regulasi negara bagian dan federal yang terkait dengan praktik
perawat. Di negara bagian terdapat suatu badan legislasi yang
berfungsi untuk mengukuhkan akta praktek perawat. Dalam tiap akta
tersebut, praktik keperawatan didefinisikan, dan kekuasaannya
didelegasikan pada lembaga negara bagian biasanya disebut dengan
State Board of Nursing. Lembaga ini berfungsi menyusun regulasi
yang mengatur mengenai bagaimana penafsiran dan implementasi dari
akta praktek perawat seharusnya.b. Hukum Sipil
Hukum sipil merupakan area kedua hukum yang mempengaruhi praktik
keperawatan. Salah satu area khusus hukum sipil, hukum kerugian,
membentuk landasan dari sebagian besar kasus sipil yang melibatkan
perawat.c. Hukum Pidana
Area ketiga hukum yang relevan dengan praktik keperawatan adalah
hukum pidana. Berbeda dengan hukum sipil, dimana individu yang
satteru menuntut individu yang lain, hukum pidana terdiri atas
kasus tuntutan hukum yang diajukan oleh negara bagian, pemerintah
federal atau setempat terhadap perawat. Dalam hal ini yang termasuk
kasus pidana adalah penyerangan dan pemukulan, pembunuhan akibat
kelalaian, dan pembunuhan murni.Di Indonesia pengaturan sanksi
pidana secara umum diatur dalam beberapa pasal pada KUH Pidana dan
pengaturan secara khusus dapat dijumpai pada pasal 190-200 UU Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh sebab itu, undang-undang
kesehatan memungkinkan diajukannya tuntutan kepada tenaga kesehatan
yang melakukan kesalahan atau kelalaian ketika menjalankan tugas
pelayanan kesehatan. Tuntutan itu dapat berupa gugatan untuk
membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya. Adapun dasar
peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang kesehatan yaitu
Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi. Setiap orang berhak menuntut ganti
rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.Menurut Hendrik (2011)
Pemberian hak atau ganti rugi merupakan suatu upaya untuk
memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang
timbul, baik fisik maupun nonfisik kalau kesalahan atau kelalaian
tenaga kesehatan. Selain tuntutan ganti kerugian dalam perkara
perdata dimungkinkan pula diajukan tuntutan dalam perkara pidana
apabila diduga tenaga kesehatan melakukan malpraktik.Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat beberapa contoh praktik medis pada
masing-masing bidang hukum di Indonesia :
A. Hukum pidana
a. Menipu pasien (pasal 378 KUHP)
b. Melakukan kealpaan sehingga menyebabkan kematian/luka (pasal
359, 360, 361 KUHP)
c. Pelanggaran kesopanan (Pasal 299, 348, 349, 350 KUHP)
d. Pengguguran ( pasal 299, 348, 349, 350 KUHP)
e. Rahasia jabatan bocor (pasal 322 KUHP)
f. Sengaja membiarkan penderita tak tertolong (pasal 340
KUHP)
g. Tidak memberi pertolongan kepada orang yang berada dalam
bahaya maut (pasl 531 KUHP)
B. Hukum Perdata
a. Melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUH Perdata)
b. Melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH
Perdata)
c. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal
1366 KUH Perdata)
d. Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (pasal 1367 (3)
KUH Perdata)C. Hukum Adminstratif
a. Praktik tanpa izinB. Kelalaian Keperawatan dalam Keperawatan
KritisKasus kelalaian dapat terjadi di berbagai tatanan dalam
praktek keperawatan,. Kasus-kasus seperti ini berkembang dengan
pesat seiring dengan perkembangan ilmu maupun kemajuan teknologi
dalam bidang kesehatan, termasuk di dalamnya dalam ranah praktek
keperawatan kritis.
Menurut Vestel KW (1995) dalam Ake (2003), menyampaikan bahwa
suatu perbuatan atau sikap tenaga kesehatan dianggap lalai, bila
memenuhi empat (4) unsur, yaitu:a. Duty atau kewajiban tenaga
kesehatan untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan
tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi
tertentu.
b. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban
c. Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan
oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan yang
diberikan oleh pemberi pelayanan.
d. Direct cause relationship atau hubungan sebab akibat yang
nyata, dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara
penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya menurunkan
Proximate causeKewajiban (Duty)
Menurut Morton& Fontaine (2009), kewajiban adalah hubungan
legal antara dua pihak atau lebih. Kewajiban ini dapat timbul dari
berbagai macam situasi. Pada ranah keperawatan sendiri, kewajiban
timbul akibat adanya hubungan kontrak antara pasien dan fasilitas
perawatan kesehatan. Dimana pasien sepakat untuk membayar layanan
perawatan kesehatan, sedangkan perawat wajib memberikan perawatan
pada pasien sebagaimana mestinya.
Seorang perawat perawatan kritis bertanggung jawab secara legal
dalam merawat pasien dalam kondisi apapun. Jika perawat tersebut
gagal memberikan perawatan sebagaimana mestinya sesuai dengan
kondisi pasien, perawat tersebut dianggap melakukan pelanggaran
pada kewajibannya.
Menurut Urden (2010), jika seorang perawat gagal memperhatikan
setiap bagian dari proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian,
diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi maka perawat
tersebut dapat dianggap tidak kompeten dan melakukan suatu
kelalaian.
Dibawah ini merupakan beberapa contoh kasus kelalaian yang
dilakukan oleh seorang perawat kritis :a. Assessment FailureAdapun
yang termasuk dalam assessment failure adalah kegagalan dalam
mengkaji maupun menganalisis data ataupun informasi mengenai pasien
seperti tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium, maupun keluhan
utama pasien.Contoh Kasus :
Seorang pasien yang dirawat di ICU dan baru saja dilakukan
pemasangan chest tube pada shift malam. Pada saat itu perawat lalai
dalam melakukan monitoring pasien dari pukul 23.00 sampai pukul
03.00, ketika dilakukan pengecekan kembali pada pukul 03.00
didapatkan keadaan pasien memburuk, pasien mengalami penurunan
kesadaran, oksimetri buruk, dan tanda-tanda vital dalam keadaan
jelek. Kemudian klien mengalami henti nafas dan henti jantung, dan
kemudian segera dilakukan resusitasi pada pasien. Namun, ternyata
pasien tetap tidak terselamatkanb. Planning FailureAdapun yang
termasuk dalam planning failure adalah kegagalan dalam menentukan
perencanaan keperawatan yang yang berkaitan juga kegagalan dalam
menentukan diagnosa yang tepat.
c. Implementation Failure
Termasuk di dalamnya adalah kegagalan untuk berkomunikasi dengan
pihak lain yang terkait terkait kondisi pasien, kegagalan dalam
melakukan tindakan yang tepat terhadap pasien, kegagalan dalam
melakukan pendokumentaian terhadap hasil-hasil pengkajian,
intervensi, maupun respon pasien terhadap intervensi yang
diberikan, serta kegagalan untuk menjaga privasi pasien.Contoh
kasus :
Kegagalan dalam Melakukan Tindakan yang Tepat :Seorang wanita
mengalami kejang di rumahnya, kemudian oleh suaminya segera di bawa
ke rumah sakit. Sesampainya di UGD pasien diberikan penanganan
pertama seperti memberikan obat anti kejang dan memastikan jalan
nafas bersih, kemudian sang perawat meninggalkan pasien tanpa
memasang side rail. Tiba-tiba pasien mengalami kejang berulang,
suaminya berusaha untuk menolong dengan memeganginya, namun pasien
tetap terjatuh dari tempat tidur yang mengakibatkan fraktur pada
tulang bagian wajahnya.d. Evaluation Failure
Adapun yang termasuk dalam evaluation failure mencakup kegagalan
dalam melaksanakan fungsi dan peran perawat sebagai advokat. Saat
pasien masuk dan dirawat hingga pasien pulang, perawat memiliki
peran sebagai seorang advokat. Perawat bertanggung jawab untuk
mengevaluasi perawatan yang diberikan kepada pasien.Pelanggaran
Kewajiban (Breach of Duty)
Pelanggaran kewajiban merupakan kegagalan untuk bertindak secara
konsisten sesuai standar perawatan (Urden, 2010). Menurut Morton
& Fontaine (2009), kelalaian terbukti benar atau salah dengan
membandingkan perilaku perawat dengan standar perawatan. Pada
umumnya, kelalaian dapat berupa kelalaian biasa atau kelalaian
berat. Kelalaian biasa menunjukkan kecerobohan profesional,
sedangkan kelalaian berat menunjukkan bahwa perawat tersebut secara
sengaja dan sadar mengabaikan resiko bahaya yang telah diketahui
pasien.Penyebab (Cause)Menurut Morton & Fontaine (2012), hukum
malpraktik juga mencantumkan keharusan adanya hubungan kausal
antara perilaku perawat perawatan kritis dan cedera yang terjadi
pada pasien. Cedera yang diderita pasien tersebut semestinya harus
dapat dicegah.Cedera (Damage)Elemen keempat dalam kelalaian adalah
cedera. Cedera adalah luka atau sesuatu yang membahayakan yang
didapatkan pasien kritis saat menjalani perawatan dan biasannya
cedera yang didapatkan ini, dihitung sebagai kerugian material.
Pasien harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perawat
tidak sesuai dengan standar perawatan sehingga menimbulkan luka
atau bahaya pada pasien. Oleh karena itu, pasien berhak menerima
kompensasi yang sesuai.Standar Praktek Keperawatan Akut dan
Kritis
Adapun standar praktik keperawatan akut dan kritis menurut ANA
(2004), yaitu :a. Pengkajian
b. Diagnosa
c. Identifikasi Hasil
d. Perencanaan
e. Implementasi
f. EvaluasiMalpraktek
Menurut Guwandi (2004) malpraktik mempunyai arti lebih luas
dibandingkan dengan kelalaian, karena dalam melpraktik selain
tindakan yang termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan-tindakan
yang termasuk dalam kategori kesengajaan dan melanggar
undang-undang. Malpraktik yang dilakukan dengan sengaja merupakan
bentuk malpraktik murni yang termasuk dalam criminal
malpractice.
Guwandi (2004) juga mengemukakan perbedaan antara malpraktik dan
kelalaian dapat dilihat dari motif atau tujuan dilakukannya
perbuatan tersebut, yaitu :
a. Pada malpraktik (dalam arti sempit) tindakan yang
dilakukannya secara sadar, dengan tujuan yang sudah mengarah kepada
akibat yang ditimbulkan atau petindak tidak peduli kepada akibat
dari tindakannya yang telah diketahuinya melanggar
undang-undang.
b. Pada kelalaian - petindak tidak menduga terhadap timbulnya
akibat dari tindakannya. Akibat yang terjadi adalah diluar kehendak
dari petindak dan tidak ada motif dari petindak untuk menimbulkan
akibat tersebut.Secara garis besar, tenaga kesehatan yang melakukan
malpraktik medik dapat didakwakan pasal-pasal tertentu dalam KUH
Pidana yang relevan dengan unsur tindak pidana yang dilakukannya.
Dengan demikian tindakan malpraktik tenaga kesehatan dapat
dikenakan selain sanksi adminstratif seperti pencabutan izin dan
sanksi perdata, dapat pula dikenakan sanksi pidana.Namun, ketika
perawat digugat untuk suatu kelalaian dikarenakan dianggap
mencederai pasien pada saat melaksanakan tugasnya, penggugat/pasien
tidak bisa dengan serta merta meminta ganti rugi terkait injury
tersebut terkecuali jika perawat memang mengakui bahwa ia melakukan
malpraktik yang menyebabkan pasien cedera.Menurut Ashley (2003),
elemen-elemen dari kelalaian harus dibuktikan oleh
penggugat/pasien. Dengan kata lain, penggugat memiliki kewajiban
untuk membuktikan bahawa pernyataannya adalah benar. Adapun
elemen-elemen yang harus dibuktikan oleh penggugat/pasien yaitu :1.
Penggugat harus menunjukkan bahwa perawat memiliki kewajiban
terhadap penggugat
2. Jika penggugat mampu menunjukkan kewajiban dari perawat
tersebut, penggugat harus mampu menggambarkan standar perawatan
3. Jika penggugat mampu menggambarkan standar perawatan,
penggugat harus mampu menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran dari
standar perawatan tersebut
4. Meskipun pelanggaran mampu ditunjukkanm penggugat harus mampu
membuktikan bahwa pelanggaran ini menyebabkan cedera pada
penggugat
5. Ketika penggugat membuktikan bahwa pelanggaran menyebabkan
cedera, penggugat harus mampu membuktikan bahwa timbul berbagai
macam kerugian dikarenakan pelanggaran dari kewajiban tersebut.Jika
pengugat tidak mampu membuktikan setiap elemen satu persatu, maka
ini akan menjadi hal yang sulit bagi penggugat untuk membuktikan
kebenaran kasusnya.Informed Consent (Persetujuan Tindakan)
Informed consent merupakan suatu persetujuan tindakan medis
terhadap suatu hal yang dapat dilakukan pada dirinya. Informed
consent dinyatakan valid jika memenuhi tiga elemen yaitu : pasien
harus kompeten atau sadar untuk menyetujui, pasien harus diberikan
informasi yang adekuat sehingga mampu mengambil keputusan, dan
pasien pada saat pengambilan keputusan harus bebas dari ancaman
atau paksaan (Khan, Haneef, 2010).
Menurut Kepmenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan
tindakan kedokteran, pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau
bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah
menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi
secara wajar, tidak mengalami penyakit menyal sehingga mampu
membuat keputusan secara bebas.
Namun, pada beberapa keadaan, persetujuan tindakan tersebut
tidak diperlukan. Sebagai contoh keadaan darurat yang tidak
membutuhkan persetujuan tindakan dan pasien dapat melepaskan haknya
untuk memberikan persetujuan tindakan dengan menyatakan ia tidak
menginginkan informasi mengenai rencana terapi atau prosedur
(Morton, 2009).
Menurut Iwanowsky (2007), pengkajian dari kompetensi pasien
untuk memberikan informed consent merupakan isu yang terpisah.
Sebuah hasil survei yang cukup unik dilakukan pada Swedish Acute
Coronary Trialist mengenai pendapat tentang kompetensi pasien gawat
darurat, bahwa sebanyak 86% dari mereka berpikir bahwa pasien SKA
tidak akan mampu menerima informasi dengan baik terkait penjelasan
tentang informed consent itu sendiri. Namun, 68% dari mereka
berpikir bahwa jumlah informasi yang biasanya mereka berikan kepada
pasien sudah cukup banyak. Hasil ini sepertinya menunjukkan apa
yang banyak dipikirkan dan dirasakan oleh physicians lainnya
diluaran sana khususnya dalam memberikan informed consent : seperti
halnya pasien yang berkurang kompetensinya, bahkan yang lebih parah
lagi kebanyakan dari mereka tidak membacakan lembar informed
consent ini. Jadi poin yang terpenting dari hasil penelitian ini
adalah bahwa defisit dari kompetensi seorang pasien tidak mudah
untuk dideteksi dengan pemeriksaan medis rutin.
Biasanya, memperoleh persetujuan tindakan dari pasien atau
keluarga adalah tanggung jawab dokter, namun perawat sering diminta
untuk menyaksikan penandatanganan formulir persetujuan tersebut.
Pada kasus ini perawat bersaksi bahwa tanda tangan pada formulir
persetujuan tersebut adalah tanda tangan pasien atau keluarga.
ketika perawat menyaksikan seluruh penjelasan dokter mengenai sifat
terapi yang direncanakan, resiko, manfaat, dan kemungkin akibat
perawat dapat memberikan catatan pada formulir persetujuan tersebut
atau pada catatan perawat yang menyebutkan prosedur disaksikan
(Morton, 2009).Wrongful Death
Menurut Urden (2010), wrongful death merupakan kematian pasien
yang disebabkan oleh kelalaian dari petugas kesehatan profesional
ataupun dari organisasi rumah sakit tersebut.Contoh Kasus :Tn. B,
67 tahun, datang ke rumah sakit dengan COPD stadium akhir,
hipoksemia, dan retensi karbondioksida dan memakai bantuan oksigen
menggunakan nasal kanul. Keadaan Umum Tn.B sudah sangat buruk.
Perawat M datang dan kemudian langsung melepaskan oksigen pasien
dan mulai memindahkan pasien ke ruangan sebelah yang jaraknya tidak
terlalu jauh dari ruangannya yang sekarang. Keluarga meminta agar
oksigen tetap dipasang, tapi Perawat M mengatakan bahwa ruangannya
sangat dekat. Setelah pasien dipindahkan ke bed di ruangan yang
baru tersebut, pasien didapati berhenti bernapas.
Dari kasus diatas menunjukkan kelalaian perawat karena melakukan
pemindahan pasien tanpa memasang oksigen dimana perawat tersebut
tampak mengabaikan keadaan umum pasien dan hal yang sangat mendasar
dari kebutuhan dasar manusia yaitu oksigenasi.
Oleh karena itu, untuk menghindari liabilitas wrongful death,
penting sekali bagi perawat untuk memperhatikan keadaaan akut dan
kritis dari pasien, mengenali tanda dan gejala dari komplikasi
ataupun sesuatu yang membahayakan pasien, dan kewenangan untuk
melindungi pasien (Urden, 2010).Liabilitas Pengganti
Menurut Morton & Fontaine (2009), pada beberapa kasus
seseorang atau lembaga dapat dianggap bertanggung jawab terhadap
tuduhan orang lain atau lembaga lain. Hal ini disebut sebagai
liabilitas pengganti. Dibawah ini merupakan berbagai tipe
liabilitas :
1. Respondeat SuperiorDoktrin ini merupakan teori legal utama
yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap
kelalaiannya, hal ini berdasarkan filosofi dikarenakan rumah sakit
biasanya mendapatkan keuntungan dari pasien yang mencari perawatan,
apabila terjadi kelalaian rumah sakit harus membayar beberapa
kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai tersebut.
2. Liabilitas Perusahaan
Liabilitas perusahaan berlaku pada saat rumah sakit dianggap
bertanggung jawab terhadap tindakan yang tidak semestinya. Sebagai
contoh, apabila ditemukan sebuah unit sangat tidak memadai keadaan
stafnya sehingga menimbulkan pasien cedera, rumah sakit dianggap
bertanggung jawab. Liabilitas perusahaan dapat juga terjadi pada
situasi yang mengambang, seorang perawat yang bekerja di tatanan
perawatan kritis harus memiliki kompetensi untuk melakukan
penilaian segera dan bertindak pada keputusan tersebut. Apabila ada
seorang perawat yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman di
ruang perawatan kritis dengan baik, maka biasanya akan dilakukan
rotasi.3. Kelalaian Pengawasa
Kelalaian pengawasan diklaim saat seorang penyelia gagal
mengawasi bawahannya. Sebagai contoh, jika ada seorang perawat yang
baru di rotasi ke ruang perawatan kritis dan oleh kepala ruangan
diperintah untuk melakukan tindakan keperawatan dan pada akhirnya
menimbulkan cedera pada pasien. Maka yang bertanggung jawab disini
adalah kepala ruangan tersebut karena kelalaian pengawasan.
4. Doktrin Nahkoda
Pada suatu waktu dokter dianggap sebagai nahkoda. Jadi perawat
cenderung mengikuti instruksi dari dokter. Namun, konsep ini telah
diganti dengan konsep legal yang disbut aturan liability personal,
yaitu dilandasi dengan pendidikan, pengalaman, dan latihan
diharapkan perawat dapat mengambil keputusan yang baik. Jadi,
ketika mereka tidak yakin dengan kebenaran instruksi dokter,
perawat dapat melakukan klarifikasi pada dokter tersebut.C. Isu
Yang Melibatkan Tindakan Bantuan Hidup
Hak untuk Menolak Perawatan Medis
Menurut Urden (2010), hak untuk menyetujui dan informed consent
didalamnya mencakup penolakan treatement. Pada banyak kasus,
keputusan seseorang yang dianggap kompetern untuk menolak perawatan
sekalipun perawatan ini ditujukan untuk penyelamatan jiwa, namun
hal ini tetap dihargai. Hak untuk menolak perawatan tidak diterima
pada beberapa situasi, mencakup di dalamnya adalah :
1. Perawatan berhubungan dengan penyakit menular yang dapat
mengancam kesehatan publik2. Penolakan untuk melanggar standar
etik
3. Treatement harus diberikan, untuk mencegah pasien bunuh diri
dan mempertahankan kehidupan.Pada saat pasien menolak suatu
perawatan, masalah etik, legal, dan praktik menjadi meningkat. Oleh
karena itu, rumah sakit harus memiliki kebijakan spesifik terkait
permasalahan tersebut.
Penahanan atau Pengakhiran Terapi (Withholding and Withdrawing
Treatement)
Seperti penjelasan sebelumnya, telah disampaikan bahwa orang
dewasa memiliki hak untuk menolak perawatan, meskipun tujuan dari
perawatan tersebut untuk mempertahankan kehidupan. Namun, hal ini
akan menjadi masalah jika pasien tersebut kehilangan
kompetensi/kemampuan untuk mengambil keputusan yang bisa disebabkan
karena semakin memburuknya keadaan pasien.
Namun, dewasa ini rekomendasi penghentian terapi dapat diberikan
oleh petugas kesehatan pada kasus-kasus tertentu, yang menjadi
permasalahan adalah ketika keluarga tidak menyetujui dan tetap
ingin melanjutkan terapi. Pemberi perawatan kesehatan juga tidak
mempunyai jalan legal untuk melawan keluarga yang menolak mencabut
bantuan hidup kecuali sebelumnya pasien sudah meninggalkan petunjuk
tertulis pada saat pasien masih kompeten (Morton & Fontaine,
2009).Advance Directives : Living Will and Power of Attorney
Menurut (Richard, 2011) advances directive merupakan instruksi
spesifik yang dipersiapkan pada penyakit serius yang sudah lanjut.
Dimaksudkan untuk menuntun pelayan kesehatan berdasarkan keinginan
pasien jika suatu saat pasien tidak kompeten/mampu lagi untuk
menyatakan pilihan atau mengambil keputusan terkait perawatan
kesehatannya. Adapun keputusan tersebut seperti hal nya sebagai
berikut :
1. Penggunaan cairan intravena dan pemberian nutrisi secara
parenteral
2. Resusitasi kardiopulmonal
3. Penggunaan untuk upaya penyelamatan hidup ketika kemampuan
pasien mengalami gangguan. Misal : kerusakan otak, demensia,
ataupun stroke
4. Prosedur spesifik, contoh : transfusi darah
Advances directives diantaranya meliputi living will dan power
of attorney. Menurut Morton (2012), living will merupakan bentuk
arahan tertulis dari seorang pasien yang kompeten pada keluarga dan
anggota tim perawatan kesehatan mengenai keinginan pasien apabila
pasien tidak lagi dapat menyatakan keinginannya. Sedangkan Power of
Attorney, merupakan dokumen legal dimana pasien menunjuk orang yang
diberi tanggung jawab dan diberi kekuatan untuk membuat keputsan
mengenai pelayanan kesehatan jika pasien sudah tidak dapat lagi
membuat keputusan dan tidak dapat berkomunikasi lagi.
Perawat kritis harus mampu menjelaskan sebaik-baiknya kepada
pasien dan keluarga terkait living will maupun power of attorney
dan dalam hal ini perawat dapat berperan sebagai advokat
klien.Instruksi Jangan Meresusitasi (DNR)
Menurut Morton & Fontaine (2009), angka keberhasilan RJP
pada pasien rawat inap sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh
lingkungan pasien dan faktor resusitatif. Akan tetapi, RJP tidak
selalu tepat untuk dilakukan ke semua pasien, karena sifatnya yang
invasif dan dapat bermakna sebagai suatu pelanggaran hak individu
untuk meninggal secara bermartabat. Oleh karena itu, RJP bisa tidak
diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami kasus ireversibel
,penyakit yang terminal, dan saat pasien tidak mendapat manfaat
apapun dari tindakan ini,
Oleh karena itu, setiap rumah sakit perlu memiliki aturan yang
jelas mengenai tindakan DNR tersebut. Menurut Urden (2011) , aturan
mengenai DNR tersebut, harus diatur dalam suatu kebijakan tertulis
yang mencakup hal-hal dibawah ini :
Perintah DNR harus terdokumentasi dengan baik oleh dokter yang
bertanggung jawab
Perintah DNR harus dilengkapi dengan second opinion dari dokter
yang lain
Kebijakan DNR harus ditinjau ulang secara berkala
Pasien yang masih memiliki kemampuan harus memberikan informed
consent Pada pasien yang tidak memiliki kemampuan, dapat diwakilkan
oleh keluarganyaKematian Otak Menurut Morton & Fontaine (2012),
pasien yang mengalami kematian otak secara legal telah meninggal,
dan tidak ada kewajiban legal untuk memberikan terapi pada pasien
tersebut. Tidak diperlukan persetujuan hukum untuk menghentikan
bantuan hidup pada seorang pasien yang mengalami kematian otak.
Selanjutnya, meskipun lebih diharapkan mendapatkan izin keluarga
untuk menghentikan terapi pada pasien yang mengalami kematian otak,
namun tidak ada keharusan.
Di Indonesia sendiri kematian otak diatur dalam UU Kesehatan No
36 Tahun 2009 yang berbunyi Seseorang dinyatakan mati apabila
fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti
telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak
telah dibuktikan.
Donasi Organ
Menurut Dewi (2008), hukum memandang transplantasi adalah suatu
usaha yang baik dan mulia di dalam upaya menyehatkan dan
menyejahterakan manusia, walaupun jika dilihat dari tindakannya
adalah tindakan melawan hukum berupa penganiayaan.
Donasi organ di Indonesia diatur dalam UU Kesehatan No .36 Tahun
2009. Dalam UU ini dijelaskan bahwa tubuh yang telah mengalami mati
batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ untuk
kepentingan transplantasi organ. Tindakan transplantasi organ
dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk
dikomersialkan.
Ketentuan UU ini juga diperkuat oleh PP No.18 Tahun 1981 tentang
bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, dan transplantasi alat
dan jaringan tubuh manusia. Didalam PP tersebut dijelaskan bahwa
untuk melakukan transplantasi organ sebelumnya harus ada informed
consent, baik pendonor dan penerima telah diberitahukan resiko dan
kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, selain itu donasi organ
dilakukan tidak dengan tujuan komersil serta tidak boleh menerima
atau mengirim organ tubuh dari dan ke luar negeri.
KESIMPULAN
Dewasa ini kesadaran masyarakat mengenai hak.-haknya dalam
pelayanan kesehatan dan tindakan legal semakin meningkat. hal ini
berarti pengawasan kepada perawat selaku pemberi pelayanan
kesehatan akan semakin meningkat.
Banyak sekali isu-isu yang terkait dengan aspek legal khususnya
dalam keperawatan kritis dan gawat darurat. Isu-isu tersebut
terdiri dari isu yang berkaitan dengan kelalaian perawat maupun isu
yang terkait bantuan hidup pada pasien.
Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang perawat kritis
untuk selalu menjalankan peran serta fungsinya dan melakukan
tindakan sesuai dengan standar keperawatan dan lebih memahami
ataupun meningkatkan pengetahuannya terkait isu yang berkaitan
dengan aspek legal khususnya pada ranah keperawatan kritis maupun
keperawatan gawat darurat sehingga perawat kritis dapat menghindari
timbulnya permasalahan hukum yang rentan sekali terjadi di dunia
kesehatan ini.DAFTAR PUSTAKAAke, J (2003). Malpraktek dalam
Keperawatan. Jakarta : EGC
Ashley, Ruth C. (2003). Understanding Negligence. The Journal
for high acuty, progressive, and critical care nursing Vol.23 pp :
72-73Guwandi. (2004). Hukum Medik (Medical Law). Jakarta : Fakultas
Kedokteran Universitas IndonesiaHendrik. (2011). Etika & Hukum
Kesehatan. Jakarta : EGCHyde, Elizabeth, Maria. (2006). The
Knowledge of Critical Care Nurses Regarding Legal Liabilty Issues.
Disertation. Department of Nursing Science University of Pretoria
diakses melalui http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10152007
123802/unrestricted/dissertation.pdf pada tanggal 16 Mei 2013.
Iwanowski, Piotr S. (2007). Informed Consent Procedure For
Clinical Trials in Emergency Settings : The Polish Perspective.
Science English Ethics Vol 13 pp : 333-336
Keputusan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran
Khan,M.Kaleem, Hanif, Shaukat A. (2010). Self Autonomy and
Informed Consent In Clinical Setup. Indian Journal of Medical
Science Vol 64 No. 8
Morton, Fontaine. (2009). Critical Care Nursing : A Holistic
Approach. LippincotWilliams & Wilkins.
Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang bedah mayat
klinis, bedah mayat anatomis, dan transplantasi alat dan jaringan
tubuh manusia
Potter & Perry. (2005). Fundamental Keperawatan : Konsep,
proses, dan praktik Ed.4. Jakarta : EGCRichard. (2011). Advances
Directives (Living wills). Diakses dari
http://www.patient.co.uk/doctor/advances-directives-living-wills
pada tanggal 15 Mei 2013.
Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Urden et al. (2010). Critical Care Nursing : Diagnosis and
Management. St.Louis : Mosby EMBED Unknown
