INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 … · 2018-11-06 · Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih ... Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah 1. ... diberi tugas dan kewenangan secara

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : Revisi : - Tanggal : -

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

b) Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan,

swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan

keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.

c) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian

ilmu pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos

kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

e) Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi

terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA untuk memelihara

dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA terdiri

atas kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut: a. Periode 2015-2019 – Akselerasi Reputasi Internasinal IPI

Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian repusi internasional

b. Periode 2019-2023 – Mewujudkan INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

unggul Asia Pasifik Milestone: IPI aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan peluang internasional

c. Periode 2023-2027 – IPI Unggul Dunia Milestone: INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA diakui secara nasional dan mencapai pengakuan secara internasional

d. Periode 2027-2031 – IPI Unggul Dunia Milestone: INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA diakui secara nasional dan mencapai pengakuan secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas

akademika di lingkungan INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Satuan Pengawas Internal

4. Biro

5. Unit Pelaksana Teknis

6. Lembaga

7. Fakultas dan Program Pascasarjana

8. Program Studi

9. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

10. Unit-unit pendukung pelaksanaan PBM

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan .

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

a. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan

pendidikan tinggi di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA melampaui

standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

b. Strategi yang ditempuh:

a) Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

b) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPPMP) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam

membangun budaya mutu.

c) Mengembangkan Sistem basis data yang

terintegrasi d) Melibatkan seluruh komponen

sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

a. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

b. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No.

62 tahun 2016

c. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

d. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah

PPE

PP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non

akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI

dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar

DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan

Peningkatan standar DIKTI)

a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang

dilakukan oleh Ketua LPPMP dan Tim Perumus SPMI INSTITUT

PENDIDIKAN INDONESIA. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan

turunannya sesuai dengan visi INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-

standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi INSTITUT

PENDIDIKAN INDONESIA. Standar mutu yang ditetapkan oleh BPM

harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu

yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh

sivitas akademika.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku

di Institut Pendidikan Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan

secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan

jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat

Program studi (Kepala Program Studi); Unit Penjaminan Mutu Fakultas

(UPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik (TMEA), Biro,

Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib

menaati standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi

dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik

oleh LPPMP yang terintegrasi dengan UPM di Fakultas, dan Audit non

akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang

pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan

Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja

SPMI di lingkungan INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA. Hasil AMI

dilaporkan oleh Ketua LPPMP kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan

standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan

Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan

dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai

Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan

ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan

Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPPMP melakukan tindakan

koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan

terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT.

Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku

kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas

Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara

partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA meliputi: Pemimpin di tingkat Institut,

Pemimpin di tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala

Biro, Ketua Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a) Standar Kompetensi lulusan

b) Standar Isi Pembelajaran c) Standar Proses Pembelajaran

d) Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f) Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat g) Standar Pengelolaan Pembelajaran h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

a) Standar Hasil Penelitian b) Standar Isi Penelitian c) Standar Proses Penelitian d) Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat e) Standar Peneliti f) Standar Sarpras Penelitian g) Standar Pengelolaan Penelitian h) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi : a) Standar Hasil PKM b) Standar Isi PKM c) Standar Proses PKM d) Standar Penilaian PKM e) Standar Pelaksana PKM f) Standar Sarpras PKM g) Standar Pengelolaan PKM h) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi

a) Standar Kerjasama Bidang Akademik

b) Standar Kerjasama Bidang Penelitian

c) Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

d) Standar Pengelolaan Unit Usaha (income generating)

e) Standar Perpustakaan

f) Standar Informasi Teknologi Informasi

g) Standar Penerimaan Mahasiswa

h) Standar Penyusunan Visi Misi

i) Standar Insentif Remunerasi

j) Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

k) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

l) Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

m) Standar Pemeringkatan Institusi

n) Standar Pengembangan Institut

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran

Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

6. Statuta INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

7. Renstra INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

8. RIP INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

1


Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT




1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian

2


VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI

e) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia

dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

f) Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

g) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu

mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

h) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta

serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

f) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

g) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan


h) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

i) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja

yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

j) Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian

pada Masyarakat di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan Standar Penilaian Pengabdian

pada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada

3

Masyarakat di IPI. Masa berlaku manual penetapan standar sarana prasarana pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IPI.

IV. Definisi Istilah

a. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan Standar Penilaian

Pengabdian pada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap

proses dan hasil penelitian.

b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan

dan teknologi.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dilakukan melalui

suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia sebagai titik tolak dan

tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan aspek lingkup Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya

terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Institut Pendidikan

Indonesia.

6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD

7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau

seminar di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan

masukan.

8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan

memperhatikan masukan dari unit kerja di Institut Pendidikan Indonesia.

9. Melakukan pengendalian dan verifkasi tentang pernyataan standar untuk

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

4

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar

Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

a. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal

b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi : a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara. b. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dan SOP lainnya

Revisi manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) IPI.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1


Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA

MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT




1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian

2


VISI


Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia



c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu


d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta


Tujuan

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa




c) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja



e) Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Manual Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

2. Untuk memantau pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan penilaian pengabdian pada masyarakat di IPI.

3


a. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan Standar

Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian

terhadap Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. Langkah-langkah pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat yang disesuaikan dengan isi Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja

atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah

ditetapkan.

3. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat yang diberlakukan kepada seluruh pejabat

struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan penilaian

pembelajaran

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 3. Template Laporan Pelaksanaan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 5. SOP Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

VIII. Reference

Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

4

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32

Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN





1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian

5

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI


Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia





d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta


Tujuan






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Evaluasi Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi Penilaian Pengabdian pada

Masyarakat di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

2. Untuk memastikan bahwa proses Penilaian Pengabdian pada Masyarakat telah

dilaksanakan sesuai dengan Standar.

6

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di IPI.


a. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan Standar

Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian

terhadap Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau

semesteran) terhadap pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian pada

Masyarakat dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

program kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan,

kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

pendidikan dibandingkan dengan isi Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur

kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan..

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari

isi standar.

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk

melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan

isi standar.

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang

menyangkut pengendalian standar kepada Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal

Institut Pendidikan Indonesia.

9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan

penilaian pembelajaran

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

7

adalah : 1. SPMI, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang

bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Pedoman Penelitian Institut Pendidikan Indonesia 2. Instrumen/Formulir evaluasi Penilaian Pengabdian pada Masyarakat Institut Pendidikan Indonesia 3. Template Formulir Berita Acara 4. Template Laporan Evaluasi 5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

VIII. Reference

Rencana Strategis Institut Pendidikan Indonesia



Kode/No:

MANUAL

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN


Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT




1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian



Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan

masyarakat Jawa Barat khususnya.




d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang

tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.


II. Tujuan Manual Pengendalian Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan

Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

(IPI).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di IPI.


1. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan Standar Penilaian


Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan

pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia dengan mengacu pada Audit Internal

Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir(Borang) yang

telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan

pimpinan Institut Pendidikan Indonesia, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai

Auditi.

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara,

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan

persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan

dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit

Internal dengan Auditi.

5. Membuat laporan kepada SPMI Institut Pendidikan Indonesia untuk diteruskan kepada

Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan


Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah : 1. SPMI Institut Pendidikan Indonesia, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit

Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Pedoman Penelitian Institut Pendidikan Indonesia 2. Instrumen/Formulir evaluasi Penilaian Pengabdian pada Masyarakat Institut Pendidikan

Indonesia 3. Template Formulir Berita Acara 4. Template Laporan Evaluasi 5. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

VIII. Reference Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat Kurikulum di Program Studi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Kode/No:

MANUAL PENINGKATAN

PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA

MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT



Tanggal Nama Jabatan Tandatangan

1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian



Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan

masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu


4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang

tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.


II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian

pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di INSTITUT

PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di IPI.


1. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan Standar Penilaian


Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. Langkah-langkah peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan

pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait

atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan institut dan Stakeholder.

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan Indonesia. 4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan

standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar Institut Pendidikan Indonesia.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan


Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah : 1. SPMI Institut Pendidikan Indonesia, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit

Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang

bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 3. Laporan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat 4. SOP Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat.

VIII. Reference Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat Kurikulum di Program Studi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong

Garut

No. Dokumen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :

STANDAR SPMI

Tgl. berlaku

2018

Judul :

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Halaman

1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


Proses Penanggung jawab


1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian



Tingkat Nasional

MISI

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia


b. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu


d. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta


Tujuan






pengetahuan.





II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. penetapan standar sarana prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.

2. Adanya jaminan proses standarisasi Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Sebagai dasar untuk memperbaiki standarisasi Penilaian Pengabdian pada Masyarakat

4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu IPI.

5. Sebagai bentuk akuntabilitas IPI terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Rektor 2. Ketua SPMI 3. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Bimbingan Konseling 4. Dekan 5. Ketua Program Studi

6. Dosen 7. Operator Pusat Data dan Informasi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan. 4. Peralatan pendidikan adalah Sarana yang secara langsung digunakan untuk

pembelajaran.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Pimpinan Institut Pendidikan Indonesia wajib menyusun dan menetapkan

Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian mulai tahun 2018.

2. Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari

pengaruh subjektivitas. c. Akuntabel, yang merupakan penilaian peneliti yang dilaksanakan dengan

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Hal tersebut ditetapkan mulai tahun 2018.

3. Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian paling lambat 2018.

4. Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja penelitian paling lambat 2019

5. Kepala Pengabdian pada Masyarakat wajib menyelenggarakan Rapat Pimpinan yang membahas Temuan dari hasil evaluasi dan menjatuhkan tindakan

korektif (instruksi, peringatan, teguran, penghentian, investigasi, pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan saksi dari ringan sampai berat setidaknya 1 semester sekali.

6. Kepala Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia selambat-lambatnya tahun 2019.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pimpinan unit/pimpinan Penjaminan Mutu/pimpinan fakultas/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola Penilaian Pengabdian pada Masyarakat, antara lain: 1. Adanya seminar untuk usul pengabdian pada masyarakat dan hasil pengabdian

pada masyarakat yang dilakukan minimal sekali dalam semester. 2. Seminar usul dan hasil pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam waktu

yang telah dijadwalkan dalam kalender pengabdian pada masyarakat Institut Pendidikan Indonesia atau Simlitabmas Ristekdikti.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Adanya panduan pengabdian pada masyarakat Institut Pendidikan Indonesia 2. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai

kalender penelitian Institut Pendidikan Indonesia. 3. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan

kuantitas penelitian di tingkat Institusi maupun Dikti. VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Standar ini dilengkapi dengan : a. Prosedur Penilaian Pengabdian pada Masyarakat b. Roadmap pengabdian pada masyarakat Institut Pendidikan Indonesia c. Kontrak pengabdian pada masyarakat Institut Pendidikan Indonesia

IX. Referensi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

Statuta Institut Pendidikan Indonesia

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong

Garut

No. Dokumen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :

FORMULIR SPMI

Tgl. berlaku

2018

Judul :

FORMULIR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Halaman

1 dari 5



1. Perumusan

2. Pemeriksaan

3. Persetujuan

4. Penetapan

5. Pengendalian

Formulir Review Proposal Formulir Monitoring Evaluasi Internal Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan

Daftar Penyerahan Laporan Akhir

FORM PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Kegiatan : ........................................................................................

Ketua Tim Pelaksana : …………………………………………………………… Program Studi : …………………………………………………………… Jangka Waktu : ……………………….Bulan Biaya Yang di Usulkan : Rp……………………………………………… Biaya Yang di Setujui : Rp………………………………………………… Kriteria Penilaian Kelayakan Penelitian

No Kriteria Indikator Penilaian Bobot Skor Nilai

1 Perumusan Masalah Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian

25

2

Manfaat Hasil Penelitian

Pengembangan Iptek, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan,luaran penelitian

25

3 Kesesuaian dengan Bidang Keilmuan

Topik penelitian berkaitan dengan Bidang keilmuan

5

4 Tinjauan Pustaka

Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka

15

5 Metode Penelitian Ketepatan metode yang digunakan 25

6

Kelayakan Penelitian

Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian Tim peneliti, dan kewajaran biaya

5

Jumlah 100

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Passing grade = 300 Nilai = Bobot x Skor Komentar Penilai: ..................................................................................................................................................

Garut, …,…, 20 Penilai

………………………………………….

FORM PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Judul Kegiatan :............................................................................

Ketua Tim Pelaksana :……………………………………………………..

Program Studi :…………………………………………………….

Jangka Waktu : ……………………….Bulan

Biaya yang di usulkan : Rp…………………….

Biaya yang di setujui : Rp……………………

Kriteria Penilaian Kelayakan

No Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai

1 Analisis situasi (kondisi eksisting mitra, persoalan yang di

hadapi mitra) 20

2 Kecocokan permasalahan dan program serta kompetnesi tim 20

3 Solusi yang di tawarkan( ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi masalah, rencana kegiatan

20

4 Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai dengan kegiatan yang di usulkan)

20

5 Biaya kelayakan usulan biaya kegiatan (honorarium mak 30%) bahan habis pakai, peralatan, pengeluaran lain-lain

20

Jumlah 100

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Passing grade = 300 Nilai = Bobot x Skor Komentar Penilai: ............................................................................................................................... Garut, …,…, 20 Penilai

……………………………..

Documents

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 … · 2018-11-06 · Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih ... Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah 1. ... diberi tugas dan kewenangan secara